RECHT 1 by LPKH Trisakti

RECHT progresif | analitis | konkrit

POLEMIK RUU PERMUSIKAN DAN ESTETIKA BERMUSIK Dilihat dari sudut pandang filsafat aksiologi

PERAN NEGARA TERHADAP ARUS DERAS PERSAINGAN EKONOMI Terhadap revisi UU Persaingan Usaha

MAFIA BOLA DAN KEPASTIAN HUKUM munculnya satgas meredakan pasar bola

MARET 2019 ISSUE NO. 01

SAMBUTAN KALVIN DEWANTARA*

akhirnya dengan rakhmat tuhan yang maha

tanpa kerja keras dan usaha teman teman

kuasa beserta usaha teman teman LPKH

LPKH, maka tidaklah ada lembar ini.

terbitlah pertama dan perdana buletin

tentu lembar ini dan lembar lembar

mahasiswa Fakultas Hukum Trisakti, tentu

berikutnya merupakan gagasan, ide dan

ini adalah wadah dan sarana bagi kita

opini dari teman teman. dengan adanya

semua sebagai mahasiswa hukum untuk

lembar-lembar ini diharapkan dapat

mengembangkan budaya akal sehat.

menumbuhkan dan mencerdaskan

Buletin ini merupakan bentuk apresiasi

kehidupan masyarakat fakultas hukum

terhadap karya karya penulisan ilmiah

Trisakti. selamat membaca dan saya

teman teman.

harapkan opini tidak berhenti di lembarlembar buletin ini, salam! *) Ketua Umum Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum (LPKH) Trisakti

KATA UCAPAN UNTUK LPKH

"Selamat atas terbentuknya Lembaga Penelitian & Kajian Hukum Trisakti semoga bisa menjadi wadah bagi mahasiswa untuk meneliti dan mengkaji terhadap isu-isu yang ada semoga sukses untuk LPKH selamat berkarya" - Muhammad Syarif ( Ketua BEM FH Universitas Trisakti)

"Saya Herlinda Safira selaku Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Keilmuan FH UI Periode 2019, mengucapkan selamat dan sukses untuk berdirinya Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum. Pun, saya ingin mengucapkan selamat kepada teman teman Universitas Trisakti yang telah berjaung untuk mendirikan organisasi ini, terkhusus bagi Kalvin Dewantara selaku ketua LPKH Periode pertama. Semoga LPKH dapat menjadi lembaga yang bermutu tinggi dan menjadi lembaga yang menubuhkembangkan pola pikir ilmiah melalui program kerja yang akan dijalankan nantinya. Pesan saya, jangan pernah menyerah untuk menebar kebermanfaatan bagi masyarakat, meskipun banyak sekali rintangan yang harus dilalui, namun dengan niat tulus yang teman teman miliki, saya yakin, organisasi ini akan mencapai suatu masa kegemilangan suatu saat nanti! Terima Kasih." - Herlinda Safira ( Direktur Eksekutif LK2 FH UI )

"Sebagai mahasiswa, terkhusus mahasiswa hukum, sudah barang pasti bahwa kemampuan bernalar dan berpikir kritis sudah menjadi suatu hal yang wajib untuk dimiliki. Tanpa wadah, hal tersebut akan sulit untuk dicapai dengan sendirinya. Disini, organisasi seperti LPKH Trisakti saya rasa memiliki kemampuan untuk memberikan wadah tersebut dengan ideal. Oleh karenanya, sebagai lembaga yang juga bergerak dan memiliki concern di bidang kajian dan penelitian hukum, kami dari Padjajaran Law Research and Debate Society turut bersuka cita dan mengucapkan selamat bagi LPKH Trisakti atas disahkannya sebagai organisasi di tkngkat fakultas. Semoga dapat terus berkembang dan membawa kebanggan bagi Fakultas Hukum Trisakti dan Almamater secara umum." - Yassar Aulia ( Ketua Umum PLEADS FH UNPAD) "Selamat dan sukses untuk LPKH FH Trisakti atas penerbitan perdana karya jurnalistiknya, semoga kedepannya LPKH Trisakti bisa Konsisten dan makin mempertajam nalar kritis terhadap isu-isu yang berkembang. Harapan saya LPM Manifest UB dan LPKH Trisakti bisa menjalin kerja sama yang baik. Terakhir dari saya mewakili LPM Manifest, "Tulisan adalah pedang, diasah oleh nurani, dipertajam dengan pikiran, ditembaskan oleh yang berani." - Anto Bangun Widiantoro ( Ketua Umuum LPM Manifest FH UB)

"Selamat atas penerbitan perdana LPKH Trisakti! Semoga ini menjadi awal yang baik dan menajdi pondasi yang kuat untuk menopang LPKH Trisakti sebagai Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum yang turut aktif menyajikan informasi terkini dan kritis dalam mengawal permasalahan-permasalahan yang menimpa negeri ini." - Jaka Alamsyah ( Ketua Umum LPM Gema Keadilan UNDIP)

L E M B A G A

P E N E L I T I A N

K A J I A N

Profil Dosen FH Trisakti : Khairani Bakri SH.MH

Menyoal Nilai Estetika dalam RUU Permusikan

H U K U M

oleh : Abdul Aziz dan Afif Azegaf

oleh : Kalvin Dewantara

Revisi UU Persaingan Usaha; Peran Negara di Tengah Arus Deras Persaingan Ekonomi oleh : Haikal Virzuni

Hoax dan Black Campaingn Menjelang Pilpres oleh : M. Pasha Arifin Nusantara

Mafia Bola dan Kepastian Hukum

Resensi Buku : " The Subtle Art of Not Giving a Fuck

oleh : Natalleo Ananda Aryasatya

oleh : Rosi Risalah

18 19

Ruang Alumni FH Trisakti : Haris Azhar SH oleh : Abdul Aziz dan Hadyan Falah

Ruang Kerja : AALF Lawfirm oleh : Tim Biro Jurnalistik

R E C H T V O L . 0 1 L P K H

KHAIRANI BAKRI SH.MH

Oleh : Ambia Ambar Gani dan Afif Asegaf*

Si dosen baik hati itulah julukan mahasiswa Hukum Trisakti untuk perumpaan satu ini. Beliau telah aktif menjadi dosen sejak tahun 2003 di Universitas Nasional. Tahun 2005 Bu khairani menjadi dosen di Fakultas Hukum universitas Trisakti, dengan mata kuliah yang pertama ia ajar di Trisakti adalah Hukum Adat, dan beliau masih aktif menjadi dosen di FH Trisakti sampai saat ini. Setelah lulus dari Sarjana Hukum di universitas Trisakti pada tahun 1999, beliau melanjutkan studinya di magister hukum di Universitas Indonesia, lulus di tahun 2002. Dan di tahun 2003 beliau memutuskan untuk menjadi dosen di berbagai kampus di jakarta, tepatnya di Universitas Nasional, Universitas Trisakti, dan universitas Tarumanegara. Prodi yang ia ajar adalah kebanyakan ada hubungannya dengan Hukum Keperdataan. Hukum Adat, Hukum Waris, Hukum Islam, Hukum Perdata dan lain-lain. Sampai saat ini ia konsisten terhadap pengabdiaanya sebagai dosen yang menghasilkan mahasiswa-mahasiswa Hukum yang berkualitas untuk bangsa dan negara.

PEREMPUAN DENGAN SEGUDANG KEILMUAN HUKUM PERDATA.

*) FH Trisakti 2017

MENYOAL NILAI ESTETIKA DALAM RUU PERMUSIKAN Oleh : Kalvin Dewantara*

Saat ini muncul polemik di masyarakat, khususnya dikalangan para musisi yang membahas mengenai lahirnya Rancangan Undang-Undang Permusikan (RUU Permusiakan). Ini diawali oleh usulan DPR atas RUU Permusikan yang kemudian pada April 2017 naskan akademiknya telah diserahkan ke Badan Legislasi DPR, sehingga pada Oktober 2018 RUU Permusikan telah masuk dalam 55 RUU prioritas 2019. Setidaknya ada 19 (Sembilan belas) Pasal bermasalah dalam RUU Permusikan yang dikwhatirkan oleh para musisi menjadi “pasal karet” yang dianggap akan memberengus kreativitas para musisi dalam menjalankan profesinya. Terutama dalam ketentuan Pasal 5 RUU Permusikan yang mengatur bahwa “dalam melakukan proses kreasi, setiap orang dilarang: mendorong khalayak melakukan kekerasan serta melawan hukum, membuat konten pornografi, memprovokasi pertentangan antar kelompok, menodai agama, membawa pengaruh negatif budaya asing dan merendahkan harkat serta martabat manusia”.

Credit : Canva

*) FH Trisakti 2016

Nilai Estetika Bermusik

Dalam kajian filsafat yang membahas mengenai aksiologi atau nilai, setidaknya dikenal 2 (dua) jenis nilai. Yaitu nilai Etika yang membahas mengenai baik buruknya sesuatu dan nilai Estetika yang menilai mengenai indah tidaknya sesuatu. Musik seperti yang digambarkan oleh Aristoteles, merupakan curahan kemampuan tenaga menggambaran yang bersal dari gerakan rasa dalam satu rentetan nada yang memliki irama. Demikian juga David Ewen seorang pemusik menguraikan bahwa seni musik adalah ilmu pengetahuan serta seni mengenai kombinasi ritmik dan beberapa nada, baik vocal ataupun instrumental yang mencangkup melodi serta harmoni sebagai ekspresi dari segala sesuatu hal yang menginginkan diungkapkan terlebih dalam segi emosional. Dari gambaran tersebut diatas, jelaslah bahwa musik dalam kajian aksiologi termasuk dalam katagori nilai Estetika. Estetika adalah sebuah filosofi yang mempelajari nilai-nilai sensoris yang kadang dianggap sebagai penilaian terhadap sentiment dan rasa seseorang. Estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagamana ia dapat terbentuk, dan bagaimana seseorang merasakannya. * Foto 1 : Tribun Jatim * Foto 2 : Antara News

opini Oleh karena masalah karya seni bermusik dikategorikan dalam nilai estetika, maka untuk menilai apakah karya seni musik tersebut benar atau salah, indah atau tidak, harus dilihat dari prespektif persoon orangnya. Bisa saja terjadi menurut si A karya seni tersebut indah atau baik namun menurut si B karya tersebut jelek. Dalam hal ini tidak dapat Si A dan Si B berdiskusi dan mencari kesamaan kebenaran atau keindahan mengenai karya seni, kerena hal ini adalah merupakan kebenaran subjektifitas masing-masing orang. Berlainan misalnya dengan nilai etika yang mempersoalkan mengenai nilai pantas atau tidak pantas, boleh atau tidak boleh. Dimana untuk melakukan penilian nilai etika ini harus dilihat pada konteksnya. Ini karena nilai etika merupakan nilai yang lahir karena adanya â&#x20AC;&#x153;kesepakatanâ&#x20AC;? antara orang di dalam suatu tempat atau masyarakat tertentu. Nilai etika ini disebut juga kebenaran intersubjektifitas, yang mana negara dapat mengatur hal hal tersebut untuk tujuan ketertiban umum. Namun dalam masalah karya seni yang merupakan nilai estetika, sebenarnya negara tidak perlu mengintervensi terlalu dalam melakukan penilaian tentang baik buruknya atau indah tidaknya suatu karya seni termasuk musik yang dihasilkan oleh warga negaranya. Negara tidak boleh memberikan penilian yang bersifat penafsiran tunggal terhadap sebuah karya seni yang termasuk sebuah nilai estetika, Apalagi negara dengan membuat undang-undang yang didalamnya berisi ketentuan yang membatasi hak warga negara dalam menyalurkan hak kreasinya dalam bidang karya seni, ini jelas mencederai sebuah negara yang menganut demokrasi, seperi negara Indonesia.

Revisi UU Persaingan Usaha; Peran Negara di Tengah Arus Deras Persaingan Ekonomi

Oleh : Muhammad Haikal Virzuni*

“Power tends to corrupt, and absolute power tends to corrupts absolutely.” – Lord Acton

Hampir genap 20 tahun sejak resmi diundangkannya UU no. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang telah melahirkan satu lembaga yang berwenang untuk mengawasi jalannya persaingan usaha di Indonesia sekaligus mengawasi pelaksanaan UU no. 5 Tahun 1999 tersebut. Waktu demi waktu yang telah berjalan mengharuskan pembaharuan-pembaharuan UU tersebut untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan maupun kelemahan yang terdapat dalam UU tersebut, serta dalam rangka menjawab tantangan zaman yang semakin berkembang terutama dalam dimensi usaha ekonomi.

*) FH Trisakti 2016

Beberapa substansi penting yang akan mengalami perubahan dan/atau penambahan yaitu : 1. Penguatan keberadaan Komisi Persaingan Pelaku Usaha (KPPU) secara kelembagaan. Hal ini dipandang sebagai poin yang penting karena KPPU adalah lembaga yang mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Yang mana artinya KPPU sangat memiliki peran yang vital. Namun, dalam praktiknya komisioner KPPU masih begitu rancu karena masih belum memiliki kejelasan mengenai status komisioner KPPU berasal dari pejabat negara atau non pejabat negara.

Wakil Ketua Baleg DPR, Firman Subagyo mengatakan penguatan kelembagaan KPPU sangat penting diantaranya kejelasan status komisioner KPPU sebagai pejabat atau bukan, status staf kesekretariatan jenderal sebagai swasta atau lembaga negara. Tentunya jika diperjelas lagi mengenai status komisioner KPPU, akan memberikan kepastian hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 2.Â Â Pengaturan mengenai Penyalahgunaan Posisi Dominan Jika menilik Pasal 27 draf revisi UU no. 5 Tahun 1999, maka akan ditemukan regulasi mengenai (1) Pelaku Usaha dilarang menggunakan Posisi Dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi Konsumen memperoleh Barang dan/atau Jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; b. membatasi Pasar dan pengembangan teknologi; dan/atau c. menghambat Pelaku Usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki Pasar Bersangkutan, baik menggunakan kekuatan keuangan, kekuatan jaringan atau praktik â&#x20AC;&#x201C;praktik bisnis yang tidak sehat. (2) Pelaku Usaha memiliki Posisi Dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) jika: a. satu Pelaku Usaha atau satu kelompok Pelaku Usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih Pangsa Pasar satu jenis Barang dan/atau Jasa tertentu; atau b. dua atau tiga Pelaku Usaha atau kelompok Pelaku Usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih Pangsa Pasar satu jenis Barang dan/atau Jasa tertentu. (3) Pelaku Usaha yang memiliki Posisi Dominan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah Pelaku Usaha dan/atau kelompok Pelaku Usaha yang berlaku sebagai produsen atau penjual, pemasok atau penerima pasokan dan/atau pembeli. Hal ini adalah satu langkah progresif yang coba dilakukan oleh pemerintah dalam mereduksi peluang pelaku usaha dalam melakukan tindakan yang akan berakibat pada penguasaan pasar yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Posisi Dominan. Tentunya hal ini bukan berarti menghalang-halangi pelaku usaha dalam menentukan langkah ekonominya, namun ini adalah langkah pencegahan yang diambil untuk menciptakan iklim usaha yang positif dan harmonis. 3. Larangan rangkap jabatan Direktur atau Komisaris pada waktu yang bersamaan pada perusahaan lain. Dalam Pasal 28 Draf revisi UU no. 5 Tahun 1999, mengatur mengenai â&#x20AC;&#x153;Setiap orang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, jika perusahaan tersebut: a. berada dalam Pasar Bersangkutan yang sama; b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan/atau jenis usaha; dan/ atau c. secara bersama dapat menguasai Pangsa Pasar Barang dan/atau Jasa tertentu. â&#x20AC;? Tentunya dalam hal ini adalah langkah preventif yang dilakukan pemerintah agar tidak terjadi praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Bukan berarti pemerintah ingin mereduksi atau mengurangi hak ekonomi setiap orang untuk menduduki jabatan direktut atau komisaris, namun perlu diingat bahwa jabatan direktur atau komisaris adalah jabatan yang strategis dalam memutuskan dan mengambil langkah ekonomi perusahaan, maka dari itu pemerintah memberikan perhatian lebih pada jabatan tersebut. Bukan berarti pemerintah mencurigai direktur atau komisaris, namun hal ini berguna untuk mengurangi potensi terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

4..Pre-Merger Notification Ketentuan pelaporan sebelum penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi) dan pengambilalihan (akuisisi) badan usaha atau pre-merger notification semakin menguat menjelang pengesahan Revisi Undang Undang (RUU) Persaingan Usaha. Kewajiban tersebut berbeda dibandingkan aturan sebelumnya yang menetapkan mekanisme pelaporan dilakukan sebelum aksi korporasi tersebut. Pre-merger notification merupakan kewajiban pelaporan kegiatan merger, konsolidasi dan akusisi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebelum aksi korporasi tersebut dilakukan. Sedangkan, post-merger notification merupakan pelaporan setelah terjadi merger, konsolidasi dan akusisi. Terdapat berbagai alasan skema pre-merger notification ini lebih baik digunakan dibandingkan postmerger notification. Salah satu alasannya, skema tersebut dianggap lebih efesien karena KPPU sebagai lembaga pengawas dapat memastikan sebelumnya aksi merger, konsolidasi dan akuisisi tersebut tidak bertentangan dengan pelanggaran-pelanggaran persaingan usaha. Anggota Komisioner dan Juru Bicara KPPU, Guntur Saragih, menilai skema pre-merger notification ini lebih memberi kepastian hukum bagi para pelaku usaha mengenai aksi bisnis tersebut. Sebab, dengan skema post-merger notification berisiko pembatalan apabila aksi merger, konsolidasi dan akusisi tersebut melanggar persaingan usaha.

Credit : Canva

Revisi UU No. 5 Tahun 1999 merupakan langkah progresif dalam menempuh hutan rimba perekonomian nasional bahkan global, serta merupakan tindakan yang tepat dalam menghadapi gelombang besar persaingan usaha yang semakin hari kian deras dan tak terbendung, Tentunya RUU ini bertujuan untuk menjaga stabilitas persaingan usaha agar tetap pada koridornya dan tidak melupakan niatnya yang sejati yaitu keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat, bukan membentuk persekongkolan ekonomi yang menguasai pasar. Untuk itulah negara hadir di tengah-tengah pasar ekonomi, bukan untuk mengintervensi jalannya dan dinamika usaha, namun untuk memberikan satu kepastian hukum serta menegaskan kedaulatannya dalam bidang ekonomi. Mike Moffat dalam artikelnya, The Government’s Role in Economy (2017), menyatakan bahwa peran pemerintah dalam ekonomi sejatinya dibagi menjadi tiga hal, yaitu 1) untuk mengatasi adanya kegagalan pasar akibat pemenuhan kebutuhan pasar yang tidak optimal, termasuk didalamnya penyediaan barang publik, 2) mengendalikan eksternalitas seperti munculnya dampak lingkungan akibat industri, serta 3) mendorong kompetisi/persaingan pasar yang sehat.

09 10

Oleh : M. Pasha Arifin Nusantara*

Sebagai negara demokrasiÂ terbesar di

Asia Tenggara, Indonesia kerap beberapa kali dijadikan rujukan bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam hal pemilu dan demokrasi. Bukan tanpa alasan,Â Ini merupakan buah keberhasilan bangsa Indonesia yang berhasil menyelenggarakan sistem pemilihan one man one vote dalam tiga pemilihan presiden secara berutan, yang berjalan dengan baik. Dalam Pemilu yang akan berlangsung pada 17 April 2019, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu serentak, yakni memilih Presiden dan anggota legislatif secara serentak. Dalam dinamika berdemokrasi, masyarakat akan dihadapkan dengan pilihan pasangan calon yang akan dipilih, seperti hal nya dalam pemilihan presiden. Untuk meyakinkan para pemilih, setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden, membentuk sebuah tim yang bertugas untuk mengampanyekan program-progam unggulan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut. Menurut KBBI, kampanye merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara. Hal tersebut sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia setiap menghadapi kontestasi politik.

*) FH Trisakti 2018

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘hoaks’ adalah ‘berita bohong.’ Dalam Oxford English dictionary, ‘hoax’ didefinisikan sebagai ‘malicious deception’ atau ‘kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat’. Sementara, black campaign atau kampanye hitam adalah adalah menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut, atau menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh seorang calon/ sekelompok orang/ partai politik/ pendukung seorang calon, terhadap lawan mereka. Dari definisi diatas, sangat jelas bahwa tujuan dari hoax dan kampanye hitam itu ditujukan untuk menjatuhkan lawan politiknya. Kedua hal tersebut marak ditemukan menjelang pemilihan umum 17 April nanti. Data yang diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) selama Agustus-Desember 2018, menunjukan terdapat 62 konten hoax yang beredar terkait Pemilu 2019. Hoax paling banyak teridentifikasi pada bulan Desember 2018. Apa yang dimuat dalam konten hoax tersebut, tentu terdapat aktor intelektual yang berpengaruh terhadap penyebaran hoax tersebut. Hoax yang beredar di masyarakat menjadi senjata bagi pihak tidak bertanggung jawab, karena memanfaatkan daya konsumsi medsos masyarakat Indonesia masih sangat tinggi, dan masih belum bisa membedakan mana berita benar dan berita hoaks. Hal tersebut sangat disayangkan, karena bisa memengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada penyeleggaraan pemilu. Munculnya fenomena hoax pada pemilu 2019 ini dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Baik saat pemilihan, maupun terhadap hasil pemilu. Survei kepercayaan publik terhadap pemilu yang diselenggarakan oleh LSI dan ICW menyebutkan, kepercayaan publik berada di bawah angka 70%, Bawaslu 69%, dan KPU 68%. turun 10% dari survei tahun sebelumnya. Hal ini menjadi lampu kuning bagi penyeleggara pemilu, untuk segera mencari jalan keluar, dan menaikan angka kepercayaan publik terhadap badan penyeleggara dan proses penyeleggaraan pemilu. Mantan komisioner KPU, Sigit Pamungkas, berpendapat bahwa Keseluruhan proses dan hasil pemilu bisa kehilangan legitimasi, meskipun proses dan hasil pemilu itu sebenarnya tidak ada yang bermasalah. Tapi karena orang tidak percaya proses dan hasil pemilu ini, kemudian berusaha dikonstruksi jadi sesuatu yang bermasalah. Menurut dia (Sigit Pamungkas), membangun kepercayaan publik terhadap pemilu sangatlah penting. Hal itu karena terkait dengan legitimasi proses elektoral yang sedang berlangsung saat ini. Ketika kepercayaan publik rendah, maka berbagai berbagai hal bisa terjadi. Dari pernyataan diatas, tampak jelas bahwa begitu pentingnya kepercayaan publik terhadap netralitas dan integritas pelaksanaan Pemilu 2019. Hal ini berkaitan dengan kepuasan publik terhadap hasil pemilu, yang diharapkan mampu mencegah terjadinya konflik horizontal pascapengumuman hasil pemilu. Untuk itu, Manajer Pemantauan Seknas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR) Alwan Ola Riantoby menyarankan agar dalam tahapan pemilu yang sedang berlangsung ini, peserta pemilu, dan KPU, Bawaslu harus memproduksi hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan pemilih, sebagai bentuk kanalisasi terhadap berita hoaks. Tidak saling melempar isu, serta menjaga rasa persatuan antarpaslon dinilai mampu memberikan kesan pelaksanaan pemilu yang harmonis, terpercaya, dan mampu memberi pesan damai. Kita semua berharap agar penyelenggaran Pemilu serentak 2019 dapat berjalan dengan baik, tanpa menimbulkan konflik sosial yang telah dikhawatirkan sebelumnya. untuk itu, mari kita kawal penyelenggaran Pemilu 2019 agar dapat berjalan maksimal, dengan cara tidak ikut andil apabila terdapat berita hoax yang tersebar. Juga, kita dituntut agar menjadi pencerna informasi yang cerdas, dengan tidak mempercayai isu secara langsung, tetapi dengan melakukan crosscheck terlebih dahulu. Mari kita dukung Lembaga penyelenggara pemilu agar mampu menaikan kembali tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Pemilih Berdaulat, Negara Kuat!

credit : Persebaya Fans

Oleh :Natalleo Ananda Aryasatya* Sepakbola rasanya tidak pernah lepas

Permainan tersebut juga dilakukan oleh

dari masyarakat. Berbagai kalangan, dari

jepang dengan nama Kemari. Pada abad ke-

anak TK sampai kakek-kakek, kaya maupun

16, di Italia menendang dan membawa bola

miskin, hampir seluruh lapisan masyarakat

juga digemari. Sejarah sepakbola modern

menyukai olahraga yang satu ini. Bagaimana

dimulai di negara Inggris dengan

tidak? Permainan yang mudah, oper sana

diterapkannya peraturan-peraturan dasar dan

oper sini, dan terciptanya suatu gol, serta

menjadi sangat digemari oleh berbagai

peraturan yang mudah dipahami membuat

kalangan. Kelahiran sepak bola modern

olahraga ini menjadi begitu populer dalam

terjadi di Freemasons Tavern pada tahun

masyarakat. Pada awal abad ke-2 dan abad

1863 ketika 11 sekolah dan klub berkumpul

ke-3 sebelum masehi di tiongkok. Pada masa

dan merumuskan aturan baku untuk

Dinasti Han tersebut, masyarakat mulai

permainan tersebut. Selama tahun 1800-an,

menggiring bola yang berasal dari kulit

olahraga tersebut dibawa

kemudia menendangnya ke jaring kecil.

olehÂ pelaut,Â pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia

*) FH Trisakti 2018

Di Indonesia, sepakbola dimulai sejak tahun 1914 pada saat zaman pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu dilakukan sebuah kompetisi, yang diikuti hanya dua tim yaitu Batavia City dan Soerabaja City. Sejarah sepakbola modern Indonesia dimulai dengan terbentuknya PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) pada tanggal 19 April1930 di Yogyakarta dengan ketua pertama Soeratin Sosrosoegondo. Setelah wafatnya Soeratin, prestasi sepakbola Indonesia mengalami pasang surut prestasi karena perkembangan tim nasional tidak diimbangi dengan perkembangan organisasi dan kompetisi. Pada era sebelum 1970-an, beberapa pemain Indonesia sempat bersaing di kompetisi Internsional seperti Ramang, Sucipto Suntoro, Ronny Pattinasarani, dan Tan Liong Houw. Sayangnya sejarah panjang berdirinya sepakbola di Indonesia belum mampu merubah prestasi sepakbola kita. Bukan hanya masalah internal organisasi, namun juga adanya isu mengenai mafia bola dan skandal pengaturan skor yang kerap kali dilakukan oleh anggota internal maupun masyarakat sipi eksternal keanggotaan PSSI. Permainan Tidak Sehat Kita sendiri sering ataupun pernah mendengar mengenai julukan Mafia Bola atau Pengaturan Skor. Pengaturan skor tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga liga-liga yang telah mendunia seperti Serie-A, Bundesliga Jerman, Liga Champions Asia, dan masih banyak lagi. Di Indonesia pengaturan skor sudah sering terjadi, mulai dari ketika era Liga Djarum, Indonesia Super League (ISL), dualisme liga ISL dan IPL (Indonesia Premier League), sampai yang terbaru Liga 1, Liga 2, bahkan sampai kasta terendah Liga 3. Kasus terbaru adalah ketika laga ke-33 kompetisi Liga 1 antara Bali United vs Persija Jakarta dimana wasit yang dipimpin oleh Djumadi Effendi tidak meniupkan peluit panjang berakhirnya pertandingan hingga menit ke-104, bahkan wasit cadangan yang bertugas mengangkat papan waktu tambahan tidak melakukan tugasnya dan hanya diam saja. Banyak pemain, official, serta penonton dari Bali United melakukan protes dan Marko Simic yang merupakan pemain Persija Jakarta melakukan protes. Namun wasit utama tidak menggubris protes tersebut dan tetap menghentikan pertandingan yang akhirnya dimenangkan oleh Persija. Kasus tersebut bukan hanya terjadi pada Liga 1, beberapa tahun lalu pun terjadi â&#x20AC;&#x153;Sepakbola Gajahâ&#x20AC;? dimana para pemain dari kedua tim yang sedang bertanding seperti tidak melakukan proffesionalisme permainan sebagai pemain, ada yang membiarkan gol lawan sampai melakukan gol bunuh diri. Kasus tersebut akhirnya menjatuhkan hukuman kepada pemain sampai official tim bahkan hukuman juga dijatuhkan kepada panitia penyelenggara.

Satgas Anti-Mafia Bola, Bekerja dengan Benar atau Tidak? Tidak hanya narkoba atau tindak kriminal lain saja yang membutuhkan Satuan Petugas (Satgas) untuk mengungkap suatu kasus. Dalam sepakbola seperti pengaturan skor dan untuk memberantas mafia bola, satgas dibentuk untuk mengungkap kasus dan menangkap para pelaku dalam skandal pengaturan skor. Satgas ini sudah aja sejak lama bahkan ketika era sebelum reformasi, untuk mengungkap suatu kasus dalam persepakbolaan Indonesia. Banyak sekali kasus yang diungkap oleh “pasukan khusus” inii, seperti skandal pengaturan skor pada tahun 1961 yang melibatkan beberapa pemain PSM Makassar sebanyak 10 orang terlibat dalam pengaturan skor. Hukuman yang dijatuhkan kepada 10 pemain tersebut adalah tidak diperbolehkan mengikuti pertandingan internasioal serta dikeluarkan dalam pelatnas timnas Asian Games 1962. Setelah itu pada tahun 1988 dimana pada saat itu laga Persebaya vs Persipura yang seharusnya dimenangkan oleh Persebaya karena berbekal pemain top Indonesia namun justru kalah telak 12-0 sehingga menimbulkan kontroversi yang sangat aneh. Mulai dari mengalahnya Persebaya karena untuk mempertahankan NKRI karena pada saat itu hanya Persipura saja yang tersisa dar i wilayah timur, sampai kontroversi mengenai Persebaya yang tidak mau bertemu dengan PSIS Semarang di babak selanjutnya yang merupakan musuh bubuyutannya. Dalam kasus ini, belum terungkap hingga sekarang. Dan yang paling terbaru adalah kasus mengenai PLT Ketua PSSI yaitu Joko Driyono yang menggantikan posisi sementara ketua PSSI yang sebelumnya dijabat oleh mantan pangkoostrad yaitu Letjen (purn) Edi Rahmayadi terkena kasus skandal pengaturan skor. Beliau diperiksa oleh Satgas Anti Mafia Bola 2019 yang dibuat oleh PSSI bekerjasama dengan Polri untuk dimintai keterangan mengenai pengaturan skor yang terjadi pada Liga 1 musim 2018 yang pada laga terakhir antara Bali United vs Persija Jakarta diwarnai kontroversi luar biasa, dimana wasit yang dipimpin oleh wasit ternama Djumadi Effendi tidak meniupkan peluit panjang mengakhiri pertandingan hingga menit ke-104 dan wasit cadangannya pun tidak mengangkat papan waktu tambahan. Hal ini sangat kontroversi, apalagi wasit utama tidak memberi tahu waktu tambahan. Dari tahun ke tahun, jaman ke jaman, Satgas antimafia bekerja dengan keras untuk mengungkap suatu kasus skandal mafia bola. Hal ini dibuktikan banyaknya tersangka mulai dari pemain, ofisial tim/klub, panitia penyelenggara, eksternal PSSI, hingga pejabat PSSI menjadi tersangka dan dihukum seberat-beratnya.

RECHT | LPKH

Penilaian Masyarakat mengenai Kinerja PSSI dan Tim Nasional Saya telah membuat kuisioner yang diikuti oleh 15 responden acak. Mereka menilai performa timnas mengapa bisa naik-turun karena salah satunya adalah mafia bola dan pengaturan skor yang terjadi di Indonesia, selain itu pengembangan dan pelatihan bagi bibit muda serta pelatih yang kurang dinilai menjadi masalah utama pada timnas kita. akarakarnya.

Credit : Dream.co.id

Dalam penilaian organisasi PSSI, jawaban mereka bervariasi. Mulai dari pembenahan internal, bekerjasama dengan organisasi sepakbola luar negeri, hingga pemberantasan mafia bola hingga akar-akarnya. Sepakbola bukan hanya tentang bola bulat yang ditendang, bukan hanya mengenai dua tim bertanding, kalah dan menang. Tapi tentang sebuah perjuangan, sebuah hobi, sebuah pekerjaan, yang menjadi satu dalam sebuah permainan. Dua puluh dua dalam satu lapangan bukan hanya tentang merebutkan satu kemenangan, namun juga gengsi, martabat tim, sebuah lambang di dada, passion, dan sebuah perjuangan dalam membanggakan pemain, tim, dan terutama fans. Fair Play, sebuah keharusan dalam olahraga, baik diluar maupun dalam permainan. Bangkitkan kejayaan persepakbolaan Indonesia, dengan menampilkan permainan yang fair play dan kepengurusan organisasi yang tidak carut marut.

"SEPAK BOLA SELALU INGIN DIPISAHKAN DARI SISTEM HUKUM, DENGAN DALIH STATUTA MENOLAK SEBAGAI DELIK YANG UMUM". NAJWA SHIHAB

Credit : BolaIndo

Marx Manson adalah seorang bloger kenamaan dengan berjuta pembaca. Ia tinggal di New York dan Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat adalah buku pertamanya. Buku ini pertama kali diterbitkan di New York, AS oleh Penerbit HarperOne dengan judul The Subtle Art of Not Giving a Fuck tahun 2016. Sebuah buku pengembangan diri yang akhirnya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh PT Gramedia tahun 2018. Dalam buku ini terdapat 9 bab yang memaparkan kenyataan juga realitas tentang kehidupan milenial dan bagaimana perilaku kita dalam menghadapinya. Di tengah masyarakat yang konsumtif dan selalu ingin merasa lebih, buku ini cocok untuk menjelaskan kiat-kiat bagaimana anda harus memahami diri Anda

Dari judulnya, mungkin akan menganggap buku ini adalah bentuk penegasan terhadap pengabaikan dalam banyak hal. Namun bukan itu intinya, karena dalam buku ini saya sebagai pembaca merasa ditampar dan disadarkan tentang beberapa kesalahan diri dan bagaimana cara menghadapinya. Bagaimana selayaknya kita takut terhadap kegagalan, takut terhadap kematian, takut terhadap penolakan dan sebagainya. Buku ini memberikan gambaran nyata disertai kisah dan analogi-analogi yang menyenangkan dan tentunya menyadarkan pembaca. Buku pengembangan diri yang cocok dibaca oleh anda yang sedang mengalami krisis identitas den terus merasa kurang di tengah generasi ini. Kutipan khas Mark Manson di halaman 6 dalam buku, “Kunci untuk kehidupan yang baik bukan tentang memedulikan banyak hal; tetapi tentang memedulikan hal yang sederhana saja, hanya peduli tentang apa yang benar dan mendesak dan penting.” Pemikiran Marx patut diapresiasi dengan gaya bicaranya yang lugas dan jujur. Buku ini menjadi rekomendasi bagi siapapun yang ingin memaknai hidup lebih baik lagi dengan dapat menyeleksi apasaja yang patut untuk dipedulikan. Untuk dapat lebih bijaksana memaknai setiap peristiwa dan untuk mencoba bertanggung jawab terhadap hal-hal unik yang belum tentu anda pikirkan.

RUANG ALUMNI

Haris Azhar

Oleh : Abdul Aziz*

Credit : Detik.com

Credit : Tempo *) FH Trisakti 2017

Apa yang harus disiapkan untuk bisa menjadi Pengacara handal ? Menurut Antonius, untuk bisa menjadi pengacar handal kuncinya adalah pemetaan yang akurat dan menemukan peta kasus, peta strategi, dan peta solusi. Pemataan yang salah akan melahirkan diagnosa yang salah , sementara diagnosa yang salah akan menghasilkan penanganan kasus yang salah juga. Argumentasi hukum dibuat untuk membela kepentingan klien dalam argumentasi hukum itu ada legal reasoning yang begitu penting, seorang Lawyer dengan senjata kata-kata dan keyakinan dirinya akan mudah sekali diruntuhkan pondasi argumentasi hukumnya tanpa legal reasoning yang kuat. Legal Reasoning adalah kemampuan untuk menyusun data, fakta, opini hukum dan teori hukum dalam sebuah bangunan argumentasi yang akan melindungi argumentasi kita dari sanggahan pihak lain.

Karena itu Legal Reasoning harus dilatih dalam proses yang berkesinambungan. Budaya AALF senantiasa mendidik para Lawyernya untuk berfikir menyusun argumentasi hukumnya dengan menggunakan legal reasoning yang sistematis, logis dan tersusun rapi. sehingga praktek lawyering yang diterapkan benar benar berbobot dalam setiap kasus yang diperjuangkan oleh Setiap Lawyer. Apa yang diperlukan dalam setiap kantor hukum ? Menurut Arnaldo, Membangun spirit lawyering dari setiap individu baik secara personal maupun sebagi tim, tidak ada one men show didalam kantor hukum yang ideal, karena gotong royong adalah budaya firma yang dibangun sebagai lifestyle dalam karya pengecaraan kita. Napoleon pernah berkata sembilan pena lebih tajam daripada seribum meriam dan Abraham Lincoln

Pernah berpendapat hanya cerita terbaiklah yang dapat memenangkan perkara persidangan, dari dua pendapat tersebut dapat kita simpulkan kata adalah senjata dan sahabat bagi seorang Lawyer. Bagaimana kata itu digunakan memnentukan bagaimana perkara itu ditangani. Redaksional dan narasi yang sinergis membangun pemahaman yang komperhensif, argumentasi yang cukup dan pernyataan yang efektif

Klien yang diwakili oleh seorang lawyer yang representatif pastinya akan merasa aman dan nyaman. Bagaimana cara kita berpenampilan merupakan cerminan penghargaan terhadap diri sendiri, terhadap orang yang kita temui misalnya klien dan yang paling penting terhadap profesi terhormat kita lawyer.

Apa yang diperlukan sebagai calon pengacara selain ilmu ?

Menurut Nurul, Menjadi seorang lawyer merupakan kebanggan tersendiri bagi saya lawyer tidak hanya dituntut dapat membaca peraturan perundang-undangan akan tetapi harus dapat juga mengimplementasikan kemampuan analisa, kreatifitas serta intuisi dalam menerapkan peraturan perundangundangan untuk dapat dikaitkan dengan permasalahn hukum yang ditangani. Bertemu langsung dengan klien merupakan seni tersendiri bagi seorang lawyer karena pada saat tersebut lawyer itu dituntut untuk dapat dengan cepat mengimplementasikan apa yang dia ketahui dalam peraturan perundang-undangan terhadap masalah yang dihadapi untuk selanjutnya dikaitkan dengan perturan hukum yang berlaku dalam upaya menyelesaikan permasalahn tersebut.

Menurut Marcella, Lawyering tidak sekedar pekerjaan. Seorang Lawyer memiliki kepercayaan diri dan keyakinan memiliki spirit menjalankan profesinya. Saya selalu percaya bahwa orang tidak akan tertarik untuk lebih lanjut mengetahui apa yang kita pikirkan, bagaimana kualitas berfikir kita jika mereka tidak tertarik kepada penampilan kita pada awal, seorang lawyer yang gagal merepresentasikan dirinya tentunya tidak akan mendapatkan kepercayaan yang besar dari kliennya, sebaliknya apabila Lawyer itu cukup meyakinkan maka ia akan mendapatkan kepercayaan yang sangat besar dari kliennya. Oleh karena itu cara berpenampilan sangat penting bagi seorang lawyer dalam menjalankan profesinya. Berpenampilan yang smart, elegan dan santun tentunya akan memberikan rasa kepercayaan diri yang besar bukan hanya kepada lawyer tersebut tetapi juga kepada kliennya.

Bagaimana menjadi setelah mejadi seorang Lawyer ?

Dan juga tentunya argumentasi hukum yang tepat akan mempertajam ketika kita mewakili klien-klien. Maka dengan itu sudah menjadi barang wajib bagi Mahasiswa hukum yang akan melanjutkan ke profesi pengacraa untuk mempersiapkan itu semua.

*) Oleh Biro Jurnalistik LPKH

Ketua Umum Wakil Ketua Umum

Sekretaris Umum

Bendahara Umum

Biro Kajian dan Penelitian

Biro Penulisan dan Literasi

Biro Jurnalistik

Biro Hubungan Masyarakat