LDRH (LEGAL OPINION)

LDRH LEGAL OPINION

LDRH LEGAL OPINION No. Ref: 012.008/KHAP/VI/2020

IDENTITAS KLIEN Yth. Agelina Rifayah Jalan Andalas No. 28 Jakarta Selatan Jakarta 25912

Perihal: Penyampaian Pendapat Hukum (Legal Opinion)

Dengan hormat, Kami, Kantor Hukum Alauddin & Parnerts (selanjutnya disebut KHAP), berdasarkan surat penunjukan No.19/AR/21/2020 telah diminta oleh Angelina Rifayah untuk memberikan pendapat hukum sesuai permintaan Angelina Rifayah pada tanggal 21 september 2020 terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Antonio Caelus. Adapun pendapat hukum terkait hal-hal yang dimaksud adalah.

LDRH LEGAL OPINION

KASUS POSISI

Kasus ini dimulai sejak tanggal 25 Agustus 2017, Agelina Rifayah bekerja sebagai salah satu model kecantikan di perusahan Wanaka Sari yang bergerak dibidang pengadaan pakaian yang beralamat di Menara Sudirman, 3rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta Selatan. Selama lebih 2 (dua) tahun bekerja Agelina Rifayah selalu mendapatkan bonus atas kerja kerasnya. Akan tetapi, seluruh bonus pekerjaan tersebut hanyala skenario yang dibuat oleh maneger perusahan Wanaka Sari bernama Antonio Caelus untuk mempertahankan Agelina Rifayah untuk tetap bekerja ditempatnya.

Tepatnya pada tanggal 15 April 2020, Agelina Rifayah menemukan kamera tersembunyi di lokasi pergantian kostum tempatnya bekerja, tidak terima atas kejadian tersebut Agelina Rifayah segera melaporkannya kejadian tersebut kepada maneger perusahan Antonio Caelus. Namun, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Antonio Caelus, melainkan Agelina Rifayah mendapatkan ancaman jika permasalahan tersebut tersebar dan merusak citra perusahaan, Agelina Rifayah dapat dipecat dan videonya akan disebarluaskan.

Mendapatkan ancaman dari Antonio Caelus akhirnya Agelina Rifayah

mengurungkan

niatnya untuk melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib, karena takut kehilangan pekerjaanya dan dapat menjadi aib bagi keluarganya jika video tersebut disebarluaskan.

Pada tanggal 21 Sepetember 2020, Agelina Rifayah tidak tahan lagi atas perbuatan Antonio Caelus terhadapnya dikarenakan Agelina Rifayah menemukan videonya di salah satu akun media sosial twitter, atas kejadian tersebut Agelina Rifayah berkeinginan melaporkannya kepihak berwajib.

\

LDRH LEGAL OPINION PENDAHULUAN

I.

INDENTIFIKASI FAKTA HUKUM 1. Bahwa Wanaka Sari merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan pakaian yang beralamat di di Menara Sudirman, 3rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta Selatan.

2. Bahwa Agelina Rifayah merupakan salah satu model kecantikan yang bekerja diperusahaan Wanaka Sari selama 2 tahun lamanya.

3. Bahwa selama bekerja di perusahaan Wanaka Sari Agelina Rifayah selalu memperoleh bonus atas pekerjaanya sebagai model kecantikan. Akan tetapi, hal tersebut hanyalah skenario yang dibuat oleh manejernya bernama Antonio Caelus agar Agelina Rifayah dapat terus bekerja diperusahaan Wanaka Sari.

4. Bahwa pada tanggal 15 April 2020, Agelina Rifayah yang sedang menjalankan pekerjaannya tidak sengaja menemukan kamera tersembunyi di lokasi pergantian kostum para model diperusahaan Wanaka Sari. Atas kejadian tersebut Agelina Rifayah segera melaporkan kejadian tersebut kepada Antonio Caelus sebagai manejer perusahaan Wanaka Sari.

5. Bahwa Bukannya mendapatkan respon yang baik Antonio Caelus justru mengancam Agelina Rifayah untuk tidak menyebarluaskan kejadian tersebut. Jika kejadian tersebut disebarluaskan maka Agelina Rifayah dapat dipecat dan videonya akan disebarluaskan.

6. Bahwa ancaman yang disampaikan oleh Antonio Caelus kepada Agelina Rifayah bertujuan untuk menjaga nama baik perusahaan Wanaka Sari

dan mencegah

terjadinya kerugian disebabkan kejadian tersebut.

7. Bahwa atas ancaman yang disampaikan Antonio Caelus kepada Agelina Rifayah, akhirnya laporan kejadian tersebut tidak ditindaklanjuti.

8. Bahwa setelah 5 bulan setelah peristiwa kejadian tersebut, tepatnya pada tanggal 21 Sepetember 2020 Agelina Rifayah merasa tertekan dan kaget setelah menemukan videonya di ruangan pergantian kostum tersebar disalah satu akun media sosial twitter, padahal video tersebut hanya dimiliki oleh Antonio Caelus.

9. Bahwa atas kejadian tersebut, Agelina Rifayah berkeinginan melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

LDRH LEGAL OPINION

II.

PERMASALAHAN HUKUM (LEGAL ISSUE) 1. Bagaimana bentuk penegakan hukum bagi pelaku yakni Antonio Caelus selaku manejer di perusahaan Wanaka Sari ?

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh Agelina Rifayah?

3. Bagiamana bentuk upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh Agelina Rifayah ?

III.

DASAR HUKUM 1. UUD NRI Tahun 1945.

2. KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

3. KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

8. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.

10.

Surat

Edaran

Menteri

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Nomor.

SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja.

IV.

ANALISIS DAN PENDAPAT HUKUM Pelecehan atau penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual baik arah, minat, maupun orientasi seksual. Penyimpangan adalah gangguan atau kelainan. Sementara perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentukbentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek seksualnya juga bisa berupa orang lain, diri sendiri, maupun objek dalam khayalan. Penyimpangan seksual

LDRH LEGAL OPINION dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.1 Pada dasarnya tindakan pelecehan seksual merupakan serangkaian tindakan yang merendahkan harkat martabat manusia, bahkan dalam aturan dasar Konstitusi telah menjamin hak tersebut yakni pada Pasal 28 G ayat 2 UUD NRI 1945; Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain2 dan Pasal 28 D ayat 2 Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Setiap orang orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.3 Berdasarkan pula pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 4 menjelaskan setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa adanya bentuk diskriminasi.

Oleh karena itu, berdasarkan dari Kasus Posisi yang telah terlampir diatas maka kami selaku Kantor Hukum Alauddin & Parnerts (KHAP) membuat pendapat hukum (Legal Opinion) untuk klien kami yakni atas Agelina Rifaya selaku korban agar dapat mengetahui, memahami dan dapat

menemukan solusi terkait

masalah hukum yang dialaminya. Sehingga Kantor Hukum Alauddin & Parnerts (KHAP) memberikan pendapat hukum (Legal Opinion) sebagai berikut; Tindakan Antonio Caelus termasuk pada tindakan pidana pelecehan seksual yang dapat dituntut secara pidana dan perdata serta mengancam keberadaan perusahaan Wanaka Sari.

1. Bahwa perbuatan Antonio Caelus dengan merekam kegiatan pergantian pakaian model kecantikan di Perusahaan Wanaka Sari secara diam-diam telah melanggar Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

yakni;

Setiap

orang

dilarang

memproduksi,

membuat,

memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor,

Siska Lis Sulistiani. 2016. Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia, h. 6.

2 Pasal 28 G ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3 Pasal 28 D ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4 Pasal 3 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

1

LDRH LEGAL OPINION mengekspor,

menawarkan,

memperjualbelikan,

menyewakan,

atau

menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.5 2. Bahwa perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.6 3. Bahwa setelah Antonio Caelus merekam video pergantian pakaian model kecantikan

yakni

Agenlina

Rifaya,

Antonio

Caelus

selanjutnya

menyebarluaskan dan memperbanyak video tersebut disalah satu akun media sosial twitter. Perbuatan tersebut telah melanggar keberadaan Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yakni; Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau

mentransmisikan

dan/atau

membuat

dapat

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.7 4. Bahwa akibat tersebut Antonio Caelus dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.8 5. Bahwa akibat dari perbuatan Antonio Caelus yang menyebarluaskan video tersebut telah merugikan hak Agelina Rifaya selaku korban. Maka Agelina Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 29 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

7 Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

8 Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

5

6

LDRH LEGAL OPINION Rifaya dapat menggugat secara perdata atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menyebabkan kerugian baik Immateril dan materil berdasarkan Pasal 38 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan pasal 1365 KUHPerdata.

6. Karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Antonio Caelus yang memiliki hubungan kerja dengan Agelina Rifaya selaku korban di Perusahaan Wanaka Sari, maka Perusahaan Wanaka Sari dapat dikenakan penjatuhan hukuman tambahan yakni: pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana dan pencabutan status badan hukum. Hal ini berdasarkan pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Agelina Rifaya berhak memperoleh perlindungan atas perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan Antonio Caelus selaku manejer perusahaan Wanaka Sari.

1. Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Perlindungan yang konkrit pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat ganti rugi materiil maupun immateriil.

2. Bahwa adapun mengenai kerugian yang dialami oleh Angelina Rifayah akibat perbuatan Antonio Caelus, dalam hal ini terkait kerugian immateriil berupa perasaan secara emosional (psikis). Angelina rifayah berhak mengajukan

perlindungan berupa bantuan medis dan rehabilitasi

berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni: Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak mendapatkan sebagaiman yang dimaksud dalam Pasal 5,

juga berhak

LDRH LEGAL OPINION mendapatkan: a. Bantuan medis; dan b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologi.9 3. Bahwa adapun kerugian materiil karena perbuatan yang dilakukan Antonio Caelus terhadap Angelina Rifayah selaku korban, maka Angelina Rifayah berhak mendapatkan perlindungan upah dan kesejahteraan berdasarkan Pasal 66 c ayat 1

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan yakni: Perlindungan upah dan ksesejahteraan, syaratsyarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.10 Antonio Caelus dan Perusahaan Wanaka Sari dapat menempuh penyelesaian secara non-litigasi (diluar pengadilan) terkait perbuatan pelecehan seksual yang dialami oleh Agelina Rifaya di Perusahan Wanaka Sari.

1. Bahwa merujuk pada penjelasan sebelumnya, bahwa Angelina Rifayah selaku korban dari perbuatan Antonio Caelus yang merupakan rekan kerja di Perusahaan Wanaka Sari, maka perkara ini dapat ditempuh penyelesaiannya secara non-litigasi melalui perundingan bipartit berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.11 2. Bahwa merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial mengenai penyelesaian melalui mediasi, maka Antonio Caelus dapat menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan dengan bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami oleh Angelina Rifayah.

3. Bahwa merujuk pula Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor.

SE.03/MEN/IV/2011

tentang

Pedoman

Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja telah memberikan kewenangan bagi perusahaan untuk melaksanakan upaya preventif yang sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) yakni melalui 2 (dua) tahap pelaporan yakni; rujukan internal yakni perlindungan dan penanganan kasus kekerasan dan pelecehan seksual di dalam perusahaan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

10 Pasal 66 c ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

11 Pasal 3 ayat 1 Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial 9

LDRH LEGAL OPINION atau organisasi pemberi kerja. Rujukan eksternal, yakni perlindungan dan penanganan kasus pelecehan seksual yang melibatkan relasi antar perusahaan atau pemberi kerja dengan pihak-pihak eksternal yang bisa dilakukan jika pengaduan atau penanganan kasus tidak bisa diselesaikan secara internal.12

Jika penyelesaian secara non-litigasi (diluar pengadilan) terkait perbuatan pelecehan seksual yang dialami oleh Agelina Rifaya di Perusahan Wanaka Sari tidak menemukan penyelesaian, maka dapat ditempuh melalui jalur litigasi (Pengadilan) 1.

Bahwa selaku korban, Angelina Rifayah dapat mengajukan laporan dengan menyiapkan alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP ke Polres Metro Jakarta Selatan.

2.

Bahwa mengenai pengajuan gugatan perdata atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mendatangkan kerugian, maka Angelina Rifayah dapat melampirkan bukti kerugian yang dialaminya baik kerugian materil dan immateril berdasarkan Pasal 1866 KUHPer sebagai alat bukti yang sah. Angelina Rifayah juga dapat mempersiapkan saksi-saksi yang dapat memperkuat dasar pengajuan gugataannya.

PENUTUP Ida Ruwaida Noor danIrwan M Hidayana. Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, Jakarta: Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN APINDO). Tahun 2012. h.14.

12

LDRH LEGAL OPINION VI.

KESIMPULAN Demikian analisis Pendapat Hukum (Legal Opinion) Kantor Hukum Alauddin & Parnerts (KHAP)

berdasarkan kasus posisi yang telah disusun dari hasil

penyampaian klien kami yakni Agelina Rifaya, maka dengan ini kami dapat menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut; 1. Bahwa Tindakan Antonio Caelus dengan merekam video secara diam-diam di ruangan pergantian pakaian di Perusahaan Wanaka Sari dan selanjutnya menyebarluaskan video tersebut disalah satu media sosial yakni twitter membuat Antonio Caelus dapat dituntut secara pidana dan perdata serta dapat mengancam keberadaan perusahaan Wanaka Sari.

2. Agelina Rifaya berhak memperoleh perlindungan atas perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan Antonio Caelus selaku manejer perusahaan Wanaka Sari yakni berupa hak bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologi. Mengingat tindakan pelecehan seksual membuat korban Agelina Rifaya dapat dengan mudah stres atas kejadian yang menimpahnya.

3. Antonio Caelus dan Perusahaan Wanaka Sari dapat menempuh penyelesaian secara non-litigasi (diluar pengadilan) terkait perbuatan pelecehan seksual yang dialami oleh Agelina Rifaya yakni melalui penyelesaian secara perundingan biparit dan mediasi sebagai bentuk adanya itikad baik pelaku yakni Antonio Caelus. Akan tetapi, jika penyelesaian secara non-litigasi (diluar pengadilan) tidak menemukan penyelesaian, maka dapat ditempuh melalui jalur litigasi (Pengadilan) dengan mempersiapakan barang bukti.

VII.

SARAN Penanganan tindakan kekerasan seksual ditempat kerja haruslah menjadi titik fokus pemerintah saat ini. Tidak adanya aturan yang jelas terkait perlindungan hak korban pelecahan seksual membuat tindakan ini sangat sulit untuk diungkapkan.

Disisi lain para karyawan yang menjadi korban lebih banyak memilih untuk tidak melaporkannya, hal ini menjadi bukti bahwa peraturan saat ini masih belum mampu untuk menjamin dan melindungi hak korban kekerasan sekual. Sehingga dibutuhkannya adanya perturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir seluruh hak korban pelecehan seksual terutama bagi mereka yang menjadi korban karena adanya hubungan kerja.

LDRH LEGAL OPINION Selain itu, tidak adanya Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang jelas di dalam perusahan terkait penanganan pelecehan seksual ditempat kerja juga menjadi hal yang kursial. Sehingga dibutuhkan adanya peran pemerintah khususnya melalui Menteri Ketenagakerjaan untuk menjalankan semaksimal mungkin terkait Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja melalui prosesdur bentuk pengawasan dan pelaporan serta memberikan sanksi yang tegas bagi setiap perusahaan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan diatas.

LDRH LEGAL OPINION DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja.

Buku Ida Ruwaida Noor danIrwan M Hidayana. Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, Jakarta: Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN APINDO). Tahun 2012.

Siska Lis Sulistiani. Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia, 2016.