KASUSPOSISILEGALOPINIONNASIONAL
Tema:ReformasiHukumProgresifBerkeadilandiIndonesia
Karya :Monika &NadyaQuwwatunRabbaniah
A.KasusPosisi
ThomasTrikasihLembong,mantanMenteriPerdaganganIndonesia periode 2015-2016, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan AgungdalamkasusdugaankorupsiterkaitkebijakanimporGulaKristal Mentah (GKM). Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesiadari12Agustus2015hingga27Juli2016.
Berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian tepatnya yang dilaksanakan 15 Mei 2014, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalamisurplusgulasehingga tidak perlumelakukanimpor.Namun, TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105ributonkepadaPTAP,yangkemudiangulakristalmentahtersebut diolah menjadi gula kristal putih. Persetujuan impor yang telah dikeluarkan Tom Lembong itu tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementeriankementerian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri, dan diberikan kepada perusahaan swasta yang dianggap tidak memiliki otoritas sesuai peraturan. Akibat kebijakan ini, negara disebut mengalamikerugianhinggaRp400miliar.
Berdasarkan aturan yang diteken Tom Lembong sendiri saat menjadi Mendag,hanyaBUMNyangdiizinkanmelakukanimporGKP,itu punharussesuai kebutuhan dalam negeri yang disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian serta dalam rangka mengendalikan ketersediaan dankestabilan harga GKP. Sedangkan dalam perkara ini, pada 2016 Indonesia mengalami kekurangan stok GKP --- seharusnya bisa dilakukan impor GKP oleh BUMN. Namun, menurut jaksa, Tom Lembong malah memberikan izin ke perusahaan-perusahaan swasta untukmengimporGKM,yangkemudiandiolahmenjadiGKP.
Jaksa mengatakan Tom Lembong menekan surat penugasanke PT PPI untuk bekerja sama dengan swasta mengolah GKM impor itu menjadi GKP. Total ada sembilan perusahaan swasta yang disebutkan, yaitu PT PDSU, PTAF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, PT MSI, dan terakhir PT KTM. Atas sepengetahuan dan persetujuan tersangka TTL (Thomas Trikasih Lembong), persetujuan impor GKM
ditandatangani untuk sembilan perusahaan swasta. Seharusnya, untuk pemenuhanstokdanstabilisasiharga,yangdiimporadalahGKP secara langsung.
Setelah perusahaan swasta itu mengolah GKM menjadi GKP, PT PPI seolah-olahmembelinya. Padahal yang terjadi, menurut jaksa,GKP itu dijual langsung oleh perusahaan-perusahaan swasta itu ke masyarakat melalui distributor dengan angka Rp 3.000 lebih tinggi dari
Harga Eceran Tertinggi (HET). Dari pengadaan dan penjualan GKM yang diolah menjadi GKP, PT PPI mendapatkan fee sebesar Rp 105/kg. Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai kurang lebih Rp 400 miliar, yaitu nilai keuntungan yang diperoleh perusahaan swastayangseharusnyamenjadimiliknegara.
Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa Tom Lembong disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. Pertama, unsur 'barang siapa' bisa bermakna perorangan maupun korporasi. Kedua, unsur 'secara melawan hukum'. "Apa melawan hukumnya? Meski surplus, dia tetap impor, memberikan persetujuan," demikian keterangan Kejaksaan Agung pada Kamis, 31 Oktober 2024. Kejaksaan Agung menilai bahwa seharusnya ada rekomendasi dari instansi terkaituntukmemberikanpersetujuanimpor gula tersebut. Tapi ini tidak dilakukan, sehingga perbuatan ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kemendag diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan persetujuanimpor gula kristal mentah(GKM)untuk diolahmenjadi gula kristalputih(GKP)kepadapihak-pihakyangtidakberwenang.
KejaksaanAgungmenilai kebijakanini melibatkanpenyalahgunaan wewenang dan memberikan keuntungan kepada pihak ketiga (perusahaan swasta), meskipun tidakditemukanbukti alirandanayang langsung diterima oleh Lembong. Penetapan tersangka didasarkan pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Kejaksaan Agung, dalamduapasalituteruraibahwakorupsitidakhanyasoalmemperkaya diri sendiri. Unsur-unsur utama yang menjadi sorotan meliputi: 1. Tindakan Lembong dianggap melanggar ketentuan hukum karena
memberikanizintanpamelaluiprosedurrekomendasiyangsemestinya.
2.Kebijakanimportersebutdinilaimenguntungkanperusahaantertentu yang terlibat dalam aktivitas impor dan distribusi gula. Berdasarkan permasalahan tersebut, Kejagung resmi menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dugaan korupsi dalam kasus impor gula berdasarkansurattaptersangka tanggal 29Oktober 2024,danditahan diRutanSalembacabangKejaksaanNegeriJakartaSelatan.
B.IsuHukum
Peserta Legal Opinion dapat menggunakan contoh argumentasi berikutinisebagaipijakanuntukmemulai:
1. Apakah kebijakan impor yang diambil oleh Tom Lembong dapat dikategorikansebagaitindakanpenyalahgunaanwewenangyang melanggarhukum?
2. Bagaimana penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dalam kasus ini, terutama terkait unsur kerugian negara dan keuntunganpihakketiga?
3. Apakah penetapan tersangka terhadap Lembong telah memenuhi prosedur hukum yang sah, atau terdapat celah yang dapatdipersoalkanmelaluipraperadilan?
C.AnalisisHukum
1. Kontoversi Penetapan Thomas Trikasih Lembong Dalam Kasus
ImporGula:KajianHukumAdministrasiDanFaktaLapangan.
Bahwa Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan Indonesia pada bulan Agustus 2015 hingga juli 2014, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi.
Berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: TAP60/F.2/FD.2/10/2-24 pada tanggal 29 oktober 2024, di karena pemberian izin impor gula Gula Kristal Mentah (GKM) sebanyak 105.000
ton kepada PT Angel Product padahal tahun sebelumnya telah diadakan rapat koordinasi antar kementerian pada tanggal 15 Mei 2014. Bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu melakukan impor. Pun dalam kebijakan yang dilakukan oleh
Thomas Trikasih Lembong tidak melalui Persetujuan rapat koordinasi dengan instansi terkait. Akibatnya, dalam siaran Pers Kejaksaan AgungRINo. PR 910/073/K.3/Kph.3/10/2024 29 Oktober 2024 bahwa kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebutsenilaiRp.400Miliar,yaitunilaikeuntunganyangdiperoleh delapan perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik negara/BUMN(PTPPI).
Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi negara Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. Disis lain, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1), bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan AUB. Dalam menjalankan kewenangan pemerintahan-pemerintahan tersebut, Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat 3).1 Bentuk penyalahgunaan wewenang detournementdepouvoir(penyalahgunaan wewenang oleh pejabat untuk tujuan lain selain kepentingan publik) oleh pejabat publik dalam perspektif sosiologi hukum yaitu seseorang atau pejabat publik yang diberikan wewenang dalam suatu jabatan publik dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan golongandengan tujuan memperkayadirisendiri maupungolongan tertentu dan merugikan banyak orang atau masyarakat umum.2 Selain itu, berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administras Pemerintahan Pasal 17 dan 18 ayat (3) yang
1Henny Juliani, ―Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara,‖ AdministrativeLawandGovernanceJournal3, no.1 (2020):54–70.
2 Jojo Juhaeni, ―Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,‖ JurnalKonstituen3,no.1 (2021):41–48.
menyebutkan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang seperti larangan bertindak sewenang-wenang. Dalam hal ini apabila keputusan atau tindakan yangdilakukantanpadasarkewenangandanbertentangandengan PutusanPengadilanyangberkekuatanhukumtetap.3
Bahwa berdasarkan unsur ―penyalahgunaan wewenang‖ yang disangkakan kepada Thomas Trikasih Lembong justru berbanding terbalik dengan fakta dilapangan. Berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M/DAG /PER/12/2015 Tentang Ketentuan Impor Gula yang mewajibkan adanya rapat koordinasi dalam menetapkan jumlah impor gula dan kebutuhan gula dalam negeri, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016,4 sedangkan dalam peraturan perizinan impor gula sebelumnya, yaitu keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 527/MPP/KEP/9/2004 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Impor Gula beserta perubahannya tidak ada kewajiban melaksanakan rapat koordinasi dengan kementerian lain dalam penentuan kuota impor Gula Kristal Mentah (GKM).5 Sementara Thomas Trikasih Lembong menerbitkan persetujuan impor kepada PT Angel Product tanpa melakukan Rapat Koordinasi sebelum berlakunya Permendag 177/12/2015. Sehingga hal ini menunjukkan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Thomas Trikasih Lembong dalam penerbitan persetujuan impor Gula Kristal Mentah kepada PT Angel Product. Apalagi gula yang diimpor kepada PT Angel Product adalah Gula Kristal Mentah (GKM) dimana perusahaan swasta memang dapat mengimpor Gula Kristal Mentah GKM selama telah memperoleh pengakuan sebagai importir, hal ini sesuai dengan Kepmenperindag 527/MPP/Kep/9/2004 pasal 2 ayat (2) Tentang Ketentuan Impor Gula dan
3 Administrasi Pemerintahan et al., ―Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),‖ no. 292 (2014).
4 Mendag, ―Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia,‖ PeraturanMenteriPerdaganganRepublikIndonesia,2015,54,
5 Menteri Perindustrian dan Perdagangan, ―Keputusan Menteri PerindustrianDan Perdagangan No 527/MPP/Kep/9/2004,‖ 2004.
Permendag 117/M-DAG/PER/12/2015 pasal 5 ayat(1).6 Dan adapun
fakta lainnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2015
bahwa Indonesia memproduksi tebu 2,5 juta ton7 sementara konsumsi gula berada pada angka 2,89 juta ton berdasarkan
laporan Advisor Asosiasi Gula Indonesia (AGI), hal ini menandakan bahwa permintaan pasar tidak berbanding lurus dengan produksi. Sehinggakebijakanyangdilakukanoleh Thomas Trikasih Lembong adalah kewenangan yang sah. Dibenarkan dalam UU Nomor 30
Tahun 2014 pasal 22 ayat (2) huruf d bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentinganumum. Sehingga merujuk pada postulatcontralegem facit qui, salvis verbis legis, sentiam ejus circumenit,8 bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dengan kata lain GeenStrafZonderSchuldbahwa tiada pidana tanpakesalahan.9
2. Analisis Pembuktian Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi BerdasarkanPasal2dan3UUTindakPidanaKorupsi Bahwaunsurtentang ―merugikan keuangan negara‖ menjadi sangat penting dalam tindak pidana korupsi dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan dalam arti formil maupun materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan-perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini sebelum frasa ―merugikan negara‖
6 DirektoriPutusanetal., ―Putusan 113Pid.Pra2024 Jkr._sel,‖ n.d.
7 BPS Statistik, ―Statistik Tebu Indonesia Indonesian Sugar Cane Statistics,‖ Sustainability (Switzerland), 2015,
8 Tinjauan Yuridis et al., ―Tinjauan Yuridis Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Delik Materil Menurut Putusan Mahkamah KonstitusiNo.25/PUU- XIV/2016‖ IX, no. 2 (2020): 97–105.
9 Fiska Maulidian Nugroho and Andika Putra Eskanugraha, ―Refleksi Asas Kemanfaatan: Mengilhami Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Tiada KesalahanTanpa Kemanfaatan,‖ PuskapsiLawReview3,no.1 (2023):121,
menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat-akibat.10 Sudarto memberikan pengertian bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak diketahui (dilarang) tersebut benar-benar terjadi, sementara tindak pidana formil adalah merupakantindakpidanayangperumusannyadititikberatkanpada perbuatan yang dilarang, tindak pidana tersebut selesai dengan dilakukannya perbuatan yang telah dirumuskan tanpa melihat akibatnya.11
BahwapenerapanPasal2ayat1danPasal3UUNo.31Tahun 1999 harus dipertimbangkan adanya kesenjangan dan kausalitas antara subjek tindak pidana, unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Harus ada hubungan kausalitas yang nyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorangpegawainegeriataupejabatpublikyangdilakukandengan sarana melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut mengakibatkan pegawai negeri atau pejabat publik atau orang lain yang terkait tersebut memperoleh kekayaan yang tidak wajar. Jika tidak bisa dibuktikan maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Putusan Mahkamah
KonstitusiNo.25/PUU- XIV/2016 telah menghapuskan frase ―dapat‖ tersebut maka terjadi perubahan penafsiran atas kedua pasal tersebutdimanapasaltersebutmenjadidelikmateril.Artinyaharus ada kerugian negara atas perbuatan seorang pegawai negeri atau pejabat publik yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dilakukan dengan sarana melawan hukum atau menyalahgunakankewenanganyangdimilikinyatersebut.Kerugian negara yang dimaksud adalah actual loss atau kerugian yang benar-benar nyata yang menurut Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) UU
10 Yuridis et al., ―Tinjauan Yuridis Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Delik Materil Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016.‖
11 Permata Bela Pertiwi and Muhammad Reyhan Daru Quthni, ―Kerugian Keuangan Negara Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Yuridis Normatif,‖ RechtenStudent4,no.2 (2023):189–202,
No. 31 Tahun 1999, kerugian negara didefinisikan sebagai kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.12
Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2016 (SEMA 4/2016) memberikan batasan terhadap instansi lainnya dalam menyatakan atau men-declare kerugian negara hanya sampai pada tahap pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, tidak sampai memutuskan, bahwa ―Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan.‖ Dalam hal ini diperlukan pembuktian unsur ―memperkaya diri‖ dalam kasus Thomas Trikasih Lembong terhadap kekayaan yang dimilikinya. Harta kekayaanThomasTrikasihLembongdalamLHKPNdari20152016 tidak mengalami kenaikan justru menurun. Pada tahun 2015 harta kekayaan Thomas Trikasih Lembong adalah 101.13 M sementara pada Tahun 2016 justru menurun menjadi 79, 53 M.
Apalagi tidak adanya Audit Investigasi BPK RI yang menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara akibat adanya tindak pidanakorupsiyangdilakukanThomasTrikasih Lembong.13
Kemudian dipertegas juga Putusan MKRI No. 25/PUUXIV/2016 hal 112-113 yang menyebutkan ―Penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan. Dengan perkataan lain kerugian negara merupakan implikasi dari: 1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksuddalamPasal2ayat(1)UUTipikordan2)penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatukorporasi sebagaimana dimaksuddalamPasal 3UU Tipikor. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potentialloss)namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi
12 Vidya Prahassacitta, ―Perubahan Makna Terhadap Pasal 2 Dan 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,‖ Jurnal Konstitusi15,no. 3.
13 Direktori Putusan et al., ―Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,‖ 2024.
atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi‖.14 Sehingga beban pembuktian yang harus diselesaikan dalam pernyataan siaran Pers Kejaksaan Agung RI No. PR 910/073/K.3/Kph.3/10/2024 29 Oktober 2024 bahwa kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai Rp.400 miliar, yaitu nilai keuntungan yang diperoleh delapan perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik negara/BUMN(PTPPI),adalahdenganmemastikanadanyalaporan kerugiannegaraolehBPKRI,selakulembaganegarayangmemiliki dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Namun kenyataannya BPK RI dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 201514 dan Laporan Keuangan Perdagangan Pemerintah Pusat Tahun 2016, bahwa Kementerian Perdagangan dalam kategori WTP (wajar tanpa pengecualian).15
Sehingga unsur ―kerugian negara‖ dalam kebijakan impor yang dilakukanolehThomasTrikasihLembongtidaklahsah.
Bahwa adapun unsur ―keuntungan pihak ketiga‖ dalam hal ini PT Angel Product dan 8 perusahaan swasta diantaranya PT.
Perusahaan Dagang Sumber Utama, PT Agro Food, PT Mitra Tani, PT Bumi Manis Makmur, PT Sugar United Jaya, PT Duta Sugar Indonesia, PT Manis Sukses Indonesia, PT Kencana Tirta Mulia mendapatkan keabsahan importir sebagaimana Kepmenperindag
527/MPP/Kep/9/2004pasal2ayat(2) TentangKetentuanImporGula dan Permendag 117/M-DAG/PER/12/2015 pasal 5 ayat (1) Artinya
Perusahaan swasta yang terlibat dalam mengelola GKM (Gula Kristal Mentah) menerima izin yang secara administrasi sah.
Adapun mengenai keterangan dalam siaran Pers KejaksaanAgung
RI No. PR 910/073/K.3/Kph.3/10/2024 29 Oktober 2024 bahwa kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai Rp.400 miliar, yaitu nilai keuntungan yang diperoleh delapan perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik negara/BUMN(PT PPI). Definisi kerugian negara menurut UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pasal 1
14 BPK RI, ―Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan PemerintahPusat Tahun 2015,‖ 2015.
15 BPK RI, ―Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI ATAS Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016,‖ 2016.
angka (22) Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.16 Sehinggadalamkasusiniyangterjadibukanunsur ―kerugian negara‖ tetapi ―potential loss‖ dimana negara hanya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau pendapatanyangseharusnyaditerima.
3. Praperadilan sebagai Pengawasan Hukum dalam Sistem Peradilan diIndonesia:StudiKasusThomasTrikasihLembong Bahwa Praperadilan adalah konsep pengawasan hukum kepada aparat penegak hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Dasar hukum praperadilan di Indonesia tercantum dalam pasal 77 sampai 88 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 TentangHukumAcaraPidana.Tujuandibentukpraperadilanadalah sebagai kontrol atau pengawasan atas jalannya hukum acara pidanadalamrangkamelindungihak-haktersangka.17 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 54 dan pasal 55 bahwa tersangka Trikasih Thomas Lembong berhak mendapat bantuan hukumdanuntukmendapatkanpenasehathukumtersangkaberhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Namun dalam kasus Trikasih
Thomas Lembong justru penunjukkan Penasehat Hukum bukan atas kehendaknya sendiri hal ini dibuktikan pada Surat
Penunjukkan Penasehat Hukum No. 34.F.2/10/1014. Sehingga
Penunjukkan Penasehat Hukum yang bukan berasal dari Trikasih
Thomas Lembong tidak hanya mencederai Undang-Undang No 8 Tahun1981 pasal 55tetapi juga PerubahanKedua Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 pasal 28D angka (1)18 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukumyangadilsertaperlakuanyangsamadihadapanhukum.
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
16 Republik Indonesia, ―Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,‖ JurnalMediaHukum1964, no. 1 (2004):1–122.
17 S.J.D.SukonoandBambangSantoso, ―Analisis EfektivitasPraperadilan DalamMelindungi Hak Asasi Manusia Di Sistem Peradilan Indonesia ,‖ Verstek12, no.1 (2024):68–76,
18 UUD 1945, ―Perubahan Kedua Undang-Uundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,‖ no. 5 (2000),
pasal 1 angka 14 bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merujuk pada Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi pasal 44 angka (2) bahwa bukti permulaan yang cukup dianggap ada apabila telah ditemukan sekurang- kurangnya
2 alat bukti. Dibenarkan oleh Putusan MKRI Nomor 21/PUUXII/2014 Sebab hukum acara pidana bukan untuk memanjakan orang yang diduga bersalah tetapi untuk melindungi orang yang tidak bersalah dari ancaman hukuman.19 Alat bukti yang sah berdasarkan UU No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keteranganterdakwa.
Bahwa dalam kasus ini belum ditemukan bukti aliran dana
Thomas Trikasih Lembong yang disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung
Abdul Qohar. Belum terbuktinya unsur kerugian negara oleh BPK
RI, Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 44 angka(2)bahwabuktipermulaanyangcukupdianggapadaapabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Sehingga dalam kasus ini yang perlu mengedepankan prinsip Due process of law dimana proses hukum yang adil dan tidak ada keberpihakan/memihak, layak dan merupakan proses peradilan yangbenardenganmelaluitahapanmekanismeatauproses-proses yang ada sehingga dapat diperoleh keadilan substantif. Sebab implementasi dueprocessoflawdalam asas-asas KUHAP dapat dilihat dari perlakuan yang sama didepan hukum tanpa diskriminasi.20
19 MKRI, ―Putusan Nomor 21/PUU-XII 2914,‖ ProcediaManufacturing1, no. 22 Jan (2014): 1–17.
20 No April et al., ―Praktek Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 20222023‖ 2, no. 1 (2024).
D.KesimpulandanSolusi
1.Kesimpulan
a. DugaanPenyalahgunaanWewenang
Thomas Trikasih Lembong tidak dapat dikategorikan telah menyalahgunakan wewenang dalam pemberian izin impor Gula Kristal Mentah (GKM) kepada PT Angel Product.
Kebijakan yang diambilnya didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku saat itu, yaitu Kepmenperindag No. 527/MPP/KEP/9/2004, yang tidak mengharuskan rapat koordinasi antar instansi terkait. Selain itu, izin yang diberikan bertujuan untuk mengatasi defisit pasokan gula domestik,sesuaidengandiskresiyangdiaturdalamPasal22 ayat(2)UUAdministrasiPemerintahan.
b. PembuktianKerugianNegara
Pembuktian kerugian negara senilai Rp400 miliar yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung belum memiliki dasar yangkuat karena belum adanya audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang membuktikan actual loss. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 20152016, Kementerian Perdagangan dinyatakan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), sehingga dugaan kerugian negara diragukanvaliditasnya.
c. ProsedurPenetapanTersangka
Penetapan Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka tidak memenuhi standar hukum yang berlaku. Tidak ditemukanbuktialirandanayangmenunjukkanadanyaunsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Selain itu, penunjukan penasihat hukum tanpa persetujuan tersangka melanggar hak konstitusional yang diatur dalam Pasal28DUUD1945danPasal55KUHAP.
2. Solusi:
1. MengajukanPraperadilan
Trikasih Thomas Lembong dapat mengajukan gugatan praperadilanuntuk menggugatsahatautidaknya penetapan status tersangka. Hal ini didukung oleh kurangnya bukti
permulaan yang cukup, tidak adanya audit BPK RI yang menyatakan kerugian negara, dan pelanggaran hak tersangka dalam penunjukan penasihat hukum, sebagaimana diatur dalam UU Nomor8 Tahun1981 Tentang
Hukum Acara Pidana pasal 55 bahwa untuk mendapatkan penasehat hukum tersangka berhak memilih sendiri penasehathukumnya.
2.MemintaAuditBPKRI
Pihak Trikasih Thomas Lembong dapat mengajukan permintaan resmi kepada BPK RI untuk melakukan audit investigasi guna memastikan ada atau tidaknya kerugian negara secara nyata (actualloss).Sebab jika tidak terbukti adanya kerugian negara yang konkret maka tindakan pemberian izin impor yang dilakukan Trikasih Thomas Lembongdapatdianggapsah berdasarkanUU No. 30Tahun 2024 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana pejabat pemerintah dapat mengambil keputusan demi kepentingan umum(asaskepentinganumum).
DAFTARPUSTAKA
April, No, Rasina Padeni Nasution, Swity Milen, Kahyun Irgi Ramadhan, AlamatJl,WilliamIskandar,MedanEstate,etal. ―Praktek DueProcess Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Di Tinjau Dari PutusanPengadilanNegeriMedanTahun2022-2023‖2,no.1 (2024).
BPK RI. ―Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan PemerintahPusatTahun2015,‖2015.
——— . ―Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI ATAS Laporan KEUANGAN PemerintahPusatTahun2016,‖2016.
Mendag. ―Peraturan MenteriPerdaganganRepublik Indonesia.‖ Peraturan MenteriPerdagangan Republik Indonesia, 2015, 54.
https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2021/PERMENDAG NOMOR 21TAHUN2021.pdf.
Nugroho, Fiska Maulidian, and Andika Putra Eskanugraha. ―Refleksi Asas Kemanfaatan: Mengilhami Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan.‖ Puskapsi Law Review 3, no. 1 (2023):121.https://doi.org/10.19184/puskapsi.v3i1.40295.
Putusan,Direktori,MahkamahAgung,Republik Indonesia,DemiKeadilan, BerdasarkanKetuhanan,Yang Maha, Thomas Trikasih Lembong, M H Dkk, and Para Advokat. ―Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,‖2024.
UUD 1945. ―Perubahan Kedua Undang-Uundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,‖ no. 5 (2000).
https://www.bphn.go.id/data/documents/uud_1945.pdf.
Yuridis, Tinjauan, Pasal Dan, Undang Tindak, and Pidana Korupsi. ―Tinjauan Yuridis Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Delik Materil Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016‖IX,no.2 (2020):97–105.
KASUSPOSISILEGALOPINIONNASIONAL
Tema:ReformasiHukumProgresifBerkeadilandiIndonesia
Karya :Nur AzizahAkhmad&Muh.NurlanAkbar
A.KasusPosisi
ThomasTrikasihLembong,mantanMenteriPerdaganganIndonesia periode 2015-2016, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan AgungdalamkasusdugaankorupsiterkaitkebijakanimporGulaKristal Mentah (GKM). Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesiadari12Agustus2015hingga27Juli2016.
Berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian tepatnya yang dilaksanakan 15 Mei 2014, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalamisurplusgulasehingga tidak perlumelakukanimpor.Namun, TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105ributonkepadaPTAP,yangkemudiangulakristalmentahtersebut diolah menjadi gula kristal putih. Persetujuan impor yang telah dikeluarkan Tom Lembong itu tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementeriankementerian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri, dan diberikan kepada perusahaan swasta yang dianggap tidak memiliki otoritas sesuai peraturan. Akibat kebijakan ini, negara disebut mengalamikerugianhinggaRp400miliar.
Berdasarkan aturan yang diteken Tom Lembong sendiri saat menjadi Mendag,hanyaBUMNyangdiizinkanmelakukanimporGKP,itu punharussesuai kebutuhan dalam negeri yang disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian serta dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga GKP. Sedangkan dalam perkara ini, pada 2016 Indonesia mengalami kekurangan stok GKP --- seharusnya bisa dilakukan impor GKP oleh BUMN. Namun, menurut jaksa, Tom Lembong malah memberikan izin ke perusahaan-perusahaan swasta untukmengimporGKM,yangkemudiandiolahmenjadiGKP.
Jaksa mengatakan Tom Lembong menekan surat penugasan ke PT PPI untuk bekerja sama dengan swasta mengolah GKM impor itu menjadiGKP.Total
ada sembilan perusahaan swasta yang disebutkan, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, PT MSI, dan terakhir PT KTM. AtassepengetahuandanpersetujuantersangkaTTL (Thomas Trikasih Lembong), persetujuan impor GKM ditandatangani untuk sembilan perusahaan swasta. Seharusnya, untuk pemenuhan stokdanstabilisasiharga,yangdiimporadalahGKPsecaralangsung.
SetelahperusahaanswastaitumengolahGKMmenjadiGKP,PTPPI seolah-olah membelinya. Padahal yang terjadi, menurut jaksa, GKP itu dijual langsung oleh perusahaan-perusahaan swasta itu ke masyarakat melalui distributor dengan angka Rp 3.000 lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Dari pengadaan dan penjualan GKM yang diolah menjadi GKP, PT PPI mendapatkan fee sebesar Rp 105/kg. Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai kurang lebih Rp 400 miliar, yaitu nilai keuntungan yang diperoleh perusahaan swastayangseharusnyamenjadimiliknegara.
Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa Tom Lembong disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. Pertama, unsur 'barang siapa' bisa bermakna perorangan maupun korporasi. Kedua, unsur 'secara melawan hukum'. "Apa melawan hukumnya? Meski surplus, dia tetap impor, memberikan persetujuan," demikian keterangan Kejaksaan Agung pada Kamis, 31 Oktober 2024. Kejaksaan Agung menilai bahwa seharusnya ada rekomendasi dari instansi terkaituntukmemberikanpersetujuanimpor gula tersebut. Tapi ini tidak dilakukan, sehingga perbuatan ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kemendag diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan persetujuanimpor gula kristal mentah(GKM)untuk diolahmenjadi gula kristalputih(GKP)kepadapihak-pihakyangtidakberwenang.
KejaksaanAgungmenilai kebijakan ini melibatkanpenyalahgunaan wewenang dan memberikan keuntungan kepada pihak ketiga (perusahaan swasta), meskipun tidakditemukanbukti alirandanayang langsung diterima oleh Lembong. Penetapan tersangka didasarkan pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Kejaksaan Agung, dalamduapasalituteruraibahwakorupsitidakhanyasoalmemperkaya
diri sendiri. Unsur-unsur utama yang menjadi sorotan meliputi: 1. Tindakan Lembong dianggap melanggar ketentuan hukum karena memberikanizintanpamelaluiprosedurrekomendasiyangsemestinya. 2.Kebijakanimportersebutdinilaimenguntungkanperusahaantertentu yang terlibat dalam aktivitas impor dan distribusi gula. Berdasarkan permasalahan tersebut, Kejagung resmi menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dugaan korupsi dalam kasus impor gula berdasarkansurattaptersangka tanggal 29Oktober 2024,danditahan diRutanSalembacabangKejaksaanNegeriJakartaSelatan.
B.IsuHukum
Peserta Legal Opinion dapat menggunakan contoh argumentasi berikutinisebagaipijakanuntukmemulai:
1. Apakah kebijakan impor yang diambil oleh Tom Lembong dapat dikategorikansebagaitindakanpenyalahgunaanwewenangyang melanggarhukum?
2. Bagaimana penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dalam kasus ini, terutama terkait unsur kerugian negara dan keuntunganpihakketiga?
3. Apakah penetapan tersangka terhadap Lembong telah memenuhi prosedur hukum yang sah, atau terdapat celah yang dapatdipersoalkanmelaluipraperadilan?
C.AnalisisHukum
1. Kebijakan Impor yang Diambil oleh Tom Trikasih Lembong Dapat Dikategorikan sebagai Tindakan Penyalahgunaan WewenangyangMelanggarHukum
Penyalahgunaan wewenang jabatan (Abuse Of Power) adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi.21 Bentuk penyalahgunaan wewenang jabatan yang masuk kategori tindak pidanasebagaimanadiaturdalampasal3UUNomor31Tahun1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 adalah apabila pejabat yang diberi amanah telah melakukan tindakan korupsi dengan
21 Khairunas, ―Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power)‖, diakses pada 19 Desember 2024, https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenangjabatan-abuse-of-power/
menyalahgunakan kewenangan jabatannya yang berakibat terjadinyakerugiannegara,maka perbuatantersebutmasukdalam kategori penyalahgunaan wewenang jabatan (abuse of power).22 Berdasarkan pasal 17 dan Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Administrasi menjelaskan bahwasanya ―setiap pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang dalam menetapkan atau melakukan putusan yang melampaui kewenangan, mencampur adukkan kewenangan, dan bertindak sewenang-wenang‖.23 Dalam hal ini, TTL sebagai mantan Menteri Perdagangan telah melampaui batas kewenangannya karena memberikan izin impor gula tanpa rekomendasi dari kementerian/instansi terkait tentang kebutuhan rill dalam negeri yang pada saat itu sesuai dengan hasil rapat koordinasi antarkementerian menyimpulkan bahwa Indonesia sedang mengalami suplus gula sehingga tidak butuh impor. Akibat dari kebijakan tersebut, stok gula dalam negeri menjadi banyak sehingga merugikan produsen gula lokal. Dalam hal ini,TTL telah melanggar asas keadilan ekonomi, yang mana kebijakan ini harusnya melindungi produsen gula lokal dari persaingan tidak sehat akibatimporyangberlebih.
Kemudian berdasarkan penjelasan di atas, TTL juga melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/MDAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula, yang mengatur mekanisme pemberian izin impor gula termasuk syarat rekomendasi dari Kementerian Pertanian (untuk gula rafinasi) dan KementerianPerindustrian(untuk gulakonsumsi).Danmemastikan bahwa impor hanya dilakukan jika kebutuhan dalam negeri tidak tercukupi.24 Sehingga, tindakan tersebut dapat dianggap melanggarhukumadministrasi.
22 Khairunas, ―Tiga Wujud Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi‖, diakses pada 19 Desember 2024, https://iainptk.ac.id/tiga-wujudpenyalahgunaan-wewenang-dalam-hukum-administrasi/ 23 Administrasi Pemerintahan et al., ―Undang-UndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014,Nomor292,PenjelasanDalamTambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5601),‖ no. 292 (2014).
24 Menteri Perdagangan Republik Indonesia, ―Menteri Perdagangan Republik Indonesia,‖ peraturanmenteriperdaganganrepublikIndonesia, 2021, 54, https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2021/PERMENDAG NOMOR 21 TAHUN2021.pdf.
2. Unsur Kerugian Negara dan Keuntungan Pihak Ketiga
BerdasarkanPenerapanPasal2danPasal3UUTipikor
TTL ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait kebijakan impor Gula Kristal Mentah (GKM) pada
tanggal 29 Oktober 2024 berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi mengatur bahwa ―setiap orang yang secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)‖. Serta pasal 3 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang juga mengatur ―setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan ataudendapalingsedikitRp.50.000.000,00(limapuluhjutarupiah) danpalingbanyak Rp.1.000.000.000,00 (satumiliarrupiah)‖.
a) Perbuatanmelawanhukum
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016, bahwasanya perbuatan melawan hukum mencakup pelanggaranterhadaphukumtertulis danasas-asashukumyang tidak tertulis (misalnya asas keadilan).25 Hal ini telah sesuai karena telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri PerdaganganNomor117/M-DAG/PER/12/2015tentangKetentuan Impor Gula. Dengan kebijakan pemberian izin impor gula oleh TTL kepada perusahaan swasta/PT AP yang dilakukan tanpa rekomenasi dari kementerian terkait, maka hal ini termasuk
25 Sekretariat Jenderal et al., ―PutusanMahkamahKonstitusiNo.25/PUUXIV/2016,‖ no. 6 (2016): 118–19, file:///C:/Users/PersonaL/Downloads/25_PUUXIV_2016.pdf.
perbuatanmelawanhukum.
b) Kerugiannegara
Menurut Wiryono, yang dimaksud dengan „merugikan‟ adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur „merugikan keuangan negara‟ sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.26
Berdasarkan, hasil dari penyalahgunaan wewenang kebijakan impor gula yang dilakukan TTL menyebabkan kerugian perekonomian terhadap negara sebesar Rp. 400 Miliar yang dihitung dari nilai pengadaan dan penjualan GKM yang diolah menjadi GKP. Estimasi perhitungan kerugian negara dihitung berdasarkan selisih harga jual pasar yang dilakukan oleh delapan perusahaan tersebut kepada masyarakat melalui distributor yang terafiliasi, yaitu dengan harga Rp16.000 per kilogram, yang lebih tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) saat itu, yaitu sebesar Rp13.000 per kilogram dan tanpa melakukan operasi pasar yang berakibat pada kerugian penjualan gula karena harga gula jatuh.27 Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2006 bahwasanya, kerugian negara itu adalah kerugian yang dapat dihitung sebatas ketika itu, sebatas ketika itu, terbatas pada waktu itu, dan dihitung oleh pejabat berwenang.28 Jadi, berdasarkankonsepputusanMK tersebutadalahsebagai bukti permulaan belumsampaipadalaporanhasil.
c) KeuntunganPihakKetiga
GKP itu dijual langsung oleh perusahaan swasta PT PPI yang bekerja sama dengan total ada sembilan perusahaan swasta, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, PT MSI, dan terakhir PT KTM, ke masyarakat. Kemudian dari pengadaan dan penjualan GKM yang diolah menjadi GKP, PT PPI mendapatkan fee sebesar Rp 105/kg yang merupakan imbalan dari delapan perusahaan yang mengimpor dan
26 Wiyono R, ―Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi‖,Jakarta:Sinar Grafika,2005,hal31
27 Kiki Safitri, Ihsanuddin. ―Kejaksaan Agung Masih Hitung Kerugiaan JumlahPastiKerugianNegaraKasusTomLembong‖,diakses14 Desember 2024, 28 Anggi Muliawati, ―PraperadilanTom Lembong,AhliNilai Tak Cuma BPK yang Bisa Hitung Kerugian‖, diakses pada 20 Desember 2024
mengolah GKM tersebut.29 Yang di mana keuntungan yang didapatkan perusahaan tersebut seharusnya menjadi milik negara. Hal inilah yang kemudian memenuhi unsur dari pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor yang menjerat TTL sebagai tersangka, yaitu kebijakan yang dilakukan memberikan keuntungankepadapihakketiga.
3. Penetapan Tersangka terhadap TTL telah Memenuhi Prosedur
Hukum yang Sah, Sehingga Tidak Perlu Melalui Proses
Praperadilan
Mengacu pada pasal 1 ayat (14) KUHAP menjelaskan bahwa ―tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana‖. Kemudian, yang lebih lanjut ditentukan dalam pasal 183 KUHAP, menjelaskan bahwa penetapan tersangka harus memenuhi dua alat bukti yang sah.30 Berdasarkan ketentuan di atas, Kejaksaan Agung telah menemukan 4 alat bukti dalam menetapkan TTL sebagai tersangka kasus impor gula. Alat bukti tersebut merupakan keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dan alat bukti petunjuk maupun barang bukti elektronik.31 Menurut data, Kejaksaan Agung telah memeriksa 126 orang saksi serta 3 orang ahli.32Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung yang melibatkan ahli dan melakukanauditkerugiannegara,menjadi bukti pentingbahwa TTL telah melakukan tindak pidana korupsi. Bukti inilah yang menjadi alasan penetapan tersangka TTL dianggap sah. Sehingga, Menurut Hakim bukti yang diberikan sudah jelas dan bukan lagi ranah praperadilan melainkan persidangan pokok perkara.
29 Aida Mardatillah, ―Duduk Perkara Impor Gula yang Menjerat Tom LembongMenjadi Tersangka Korupsi‖,diakses12Desember2024
30 Republik Indonesia, ―Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)No.8 Tahun 1981,‖ Kuhap,1981,871.
31 Yogi Ernes, ―Jaksa Nyatakan Punya 4 Bukti Tetapkan Tom Lembong Tersangka KasusImpor Gula ‖,diakses 14 Desember 2024
32 Nadia Putri Rahmani, ―Kejagung Fokus Selesaikan Proses Penyidikan Tom Lembong‖, diakses 16 Desember 2024, https://m.antaranews.com/berita/4525588/kejagung-fokus-selesaikan-prosespenyidikan-tom-lembong.
D.Kesimpulan
1. Bahwa TTL telah menyalahgunakan wewenang yang dimiliknya terkait kebijakan pemberian izin impor gula. Maka, untuk menghindari kasus serupa terjadi pemerintah diharapkan memperbaiki mekanisme pengawasan impor dan memberlakukan sanksiyangtegasterhadappelakupelanggaran.
2. Timbunya kerugian perekonomian negara akibat dari kebijakan impor tersebut serta memberikan keuntungan yang besar terhadap pihak lain, menyebabkan diperlukannya kepastian hukum bahwasanya keuntungan yang tidak sah tersebut harus dikembalikan kepada negara dan pemerintah perlu mengevaluasi terkit mekanisme impor gula untuk mencegah terjadinya kasus yang sama. Kemudian, perlunya dibuat peraturan resmi terlibatnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan keabsahannilaikerugiannegara.
3. Penetapan TTL sebagai tersangka telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah memenuhi standar minimum penetapan tersangka. Maka dari itu, fokus pembelaan sebaiknya diarahkan pada materi pokok perkara di pengadilan saja daripada mengandalkanpraperadilan.
DAFTARPUSTAKA
Aida Mardatillah, ―Duduk Perkara Impor Gula yang Menjerat Tom Lembong Menjadi Tersangka Korupsi‖, diakses 12 Desember 2024, https://www.hukumonline.com/berita/a/duduk-perkaraimpor-gula-yang- menjerat-tom-lembong-menjadi-tersangkakorupsi-lt6722348f81f5e/
Anggi Muliawati, ―PraperadilanTomLembong,AhliNilaiTakCuma BPKyangBisaHitungKerugian‖, diakses pada 20 Desember 2024, www.google.co m https://id.m.wiktionary.org/wiki/melampaui_wewenang
Indonesia, Republik. ―Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)No.8 Tahun1981.‖ Kuhap,1981,871.
Jenderal, Sekretariat, Mahkamah Konstitusi, Republik Indonesia, dan Merdeka Barat No. ―Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUUXIV/2016,‖ no. 6 (2016): 118–19. file:///C:/Users/PersonaL/Downloads/25_PUU-XIV_2016.pdf.
Menteri Perdagangan Republik Indonesia. ―Menteri Perdagangan Republik Indonesia.‖ peraturan menteri perdagangan republik Indonesia, 2021, 54. https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2021/PERMENDAG NOMOR21TAHUN2021.pdf.
Pemerintahan,Administrasi,DenganRahmat,TuhanYang,Maha Esa,dan Presiden Republik Indonesia. ―Undang-UndangNomor30Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5601),‖no.292 (2014). Indonesia, Republik. ―Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)No.8 Tahun1981.‖ Kuhap,1981,871.
Jenderal, Sekretariat, Mahkamah Konstitusi, Republik Indonesia, dan Merdeka Barat No. ―Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUUXIV/2016,‖ no. 6 (2016): 118–19. file:///C:/Users/PersonaL/Downloads/25_PUU-XIV_2016.pdf.
Menteri Perdagangan Republik Indonesia. ―Menteri Perdagangan Republik Indonesia.‖ peraturan menteri perdagangan republik Indonesia, 2021, 54.
https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2021/PERMENDAG NOMOR 21TAHUN2021.pdf.
Pemerintahan,Administrasi,DenganRahmat,TuhanYang,Maha Esa,dan Presiden Republik Indonesia. ―Undang-UndangNomor30Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5601),‖no.292 (2014).
KASUSPOSISILEGALOPINIONNASIONAL
Tema:ReformasiHukumProgresifBerkeadilandiIndonesia
Karya :Nurhikma&TriNurIrmadani
A.KasusPosisi
ThomasTrikasihLembong,mantanMenteriPerdaganganIndonesia periode 2015-2016, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan AgungdalamkasusdugaankorupsiterkaitkebijakanimporGulaKristal Mentah (GKM). Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesiadari12Agustus2015hingga27Juli2016.
Berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian tepatnya yang dilaksanakan 15 Mei 2014, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalamisurplusgulasehingga tidak perlumelakukanimpor.Namun, TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105ributonkepadaPTAP,yangkemudiangulakristalmentahtersebut diolah menjadi gula kristal putih. Persetujuan impor yang telah dikeluarkan Tom Lembong itu tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementeriankementerian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri, dan diberikan kepada perusahaan swasta yang dianggap tidak memiliki otoritas sesuai peraturan. Akibat kebijakan ini, negara disebut mengalamikerugianhinggaRp400miliar.
Berdasarkan aturan yang diteken Tom Lembong sendiri saat menjadi Mendag,hanyaBUMNyangdiizinkanmelakukanimporGKP,itu punharussesuai kebutuhan dalam negeri yang disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian serta dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga GKP. Sedangkan dalam perkara ini, pada 2016 Indonesia mengalami kekurangan stok GKP seharusnya bisa dilakukan impor GKP oleh BUMN. Namun, menurut jaksa, Tom Lembong malah memberikan izin ke perusahaan-perusahaan swasta untukmengimporGKM,yangkemudiandiolahmenjadiGKP.
Jaksa mengatakan Tom Lembong menekan surat penugasan ke PT PPI untuk bekerja sama dengan swasta mengolah GKM impor itu menjadi GKP. Total ada sembilan perusahaan swasta yang disebutkan, yaitu PT PDSU, PTAF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, PT MSI, dan terakhir PT KTM. Atas sepengetahuan dan persetujuan tersangka TTL (Thomas Trikasih Lembong), persetujuan impor GKM
ditandatangani untuk sembilan perusahaan swasta. Seharusnya, untuk pemenuhanstokdanstabilisasiharga,yangdiimporadalahGKP secara langsung.
SetelahperusahaanswastaitumengolahGKMmenjadiGKP,PTPPI seolah-olah membelinya. Padahal yang terjadi, menurut jaksa, GKP itu dijual langsung oleh perusahaan-perusahaan swasta itu ke masyarakat melalui distributor dengan angka Rp 3.000 lebih tinggi dari Harga
Eceran Tertinggi (HET). Dari pengadaan dan penjualan GKM yang diolah menjadi GKP, PT PPI mendapatkan fee sebesar Rp 105/kg. Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai kurang lebih Rp 400 miliar, yaitu nilai keuntungan yang diperoleh perusahaan swastayangseharusnyamenjadimiliknegara.
Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa Tom Lembong disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. Pertama, unsur 'barang siapa' bisa bermakna perorangan maupun korporasi. Kedua, unsur 'secara melawan hukum'. "Apa melawan hukumnya? Meski surplus, dia tetap impor, memberikan persetujuan," demikian keterangan Kejaksaan Agung pada Kamis, 31 Oktober 2024. Kejaksaan Agung menilai bahwa seharusnya ada rekomendasi dari instansi terkaituntukmemberikanpersetujuanimpor gula tersebut. Tapi ini tidak dilakukan, sehingga perbuatan ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kemendag diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan persetujuanimpor gula kristal mentah(GKM)untuk diolahmenjadi gula kristalputih(GKP)kepadapihak-pihakyangtidakberwenang.
KejaksaanAgungmenilai kebijakanini melibatkanpenyalahgunaan wewenang dan memberikan keuntungan kepada pihak ketiga (perusahaan swasta), meskipun tidakditemukanbukti alirandanayang langsung diterima oleh Lembong. Penetapan tersangka didasarkan pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Kejaksaan Agung, dalamduapasalituteruraibahwakorupsitidakhanyasoalmemperkaya diri sendiri. Unsur-unsur utama yang menjadi sorotan meliputi: 1. Tindakan Lembong dianggap melanggar ketentuan hukum karena memberikanizintanpamelaluiprosedurrekomendasiyangsemestinya.
2.Kebijakanimportersebutdinilaimenguntungkanperusahaantertentu yang terlibat dalam aktivitas impor dan distribusi gula. Berdasarkan permasalahan tersebut, Kejagung resmi menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dugaan korupsi dalam kasus impor gula berdasarkansurattaptersangka tanggal 29Oktober 2024,danditahan diRutanSalembacabangKejaksaanNegeriJakartaSelatan.
B.IsuHukum
Peserta Legal Opinion dapat menggunakan contoh argumentasi berikutinisebagaipijakanuntukmemulai:
1. Apakah kebijakan impor yang diambil oleh Tom Lembong dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang yangmelanggarhukum?
2. Bagaimana penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dalam kasus ini, terutama terkait unsur kerugian negara dan keuntunganpihakketiga?
3. Apakah penetapan tersangka terhadap Lembong telah memenuhi prosedur hukum yang sah, atau terdapat celah yang dapatdipersoalkanmelaluipraperadilan?
C.AnalisisDanPendapatHukum
1. Kebijakan Impor Yang Diambil Oleh Tom Lembong Dapat
Dikategorikan Sebagai Tindakan Penyalahgunaan Wewenang YangMelanggarHukum.
a. KebijakanImporGulaKristalMentah(GKM)TerhadapKebijakan ImpordanKepatuhanHukum
Selama masa jabatannya, Lembong menerbitkan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/MDAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula (Permendag 117/2015), yang menggantikan Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004. Permendag ini mengatur bahwa impor gula hanya boleh dilakukanolehBadanUsahaMilikNegara(BUMN).
Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan Indonesia periode 2015–2016, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi dalam kebijakan impor Gula Kristal Mentah (GKM). Kebijakan ini bermula dari
temuan surplus gula nasional pada 2014 yang disepakati melalui rapat koordinasi antarkementerian, sehingga seharusnyatidakdiperlukanimportambahan.33
Namun, Tom Lembong memberikan izin impor GKM sebanyak 105 ribu ton kepada beberapa perusahaan swasta, termasuk PT AP, tanpa melalui prosedur rapat koordinasi dan rekomendasi kementerian terkait. Perusahaan-perusahaan ini kemudian mengolah GKM menjadi Gula Kristal Putih (GKP) dan menjualnya ke masyarakat dengan harga lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Akibatnya, negara dirugikan sekitar Rp400 miliar, yang berasal dari keuntungan perusahaanswastayangseharusnyamenjadimiliknegara.34
Tindakan tersebut dinilai sebagai pelanggaran asas legalitas, di mana keputusan pejabat publik harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian izin impor kepada pihak swasta tanpa dasar hukum yangkuatdapatdianggapsebagaipenyalahgunaanwewenang.
Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar hukum kasus ini, dengan unsur utama meliputi perbuatan melawan hukum, kerugian negara, dan keuntungan pihak ketiga. Meski tidak ditemukan aliran dana langsung ke Thomas Lembong, unsur memperkaya pihak lain tetap memenuhi kriteria korupsi dalamundang-undangtersebut.35
Kebijakan impor yang diambil oleh Tom Lembong juga dianggap melanggar UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdaganganyaitupadapasal:
a) Pasal 35 Ayat (1) karena Kebijakan impor tidak sesuai dengan kebutuhan nasional yang sebenarnya dan
33 Kiki safitri, Kasus Tom Lembong, dari tersangka korupsi ke sidang praper, diaksespada23Desember2024,KasusTomLembong,dariTersangka KorupsikeSidangPraperadilan.
34 Taufiq Hidayatullah, Kronologi Tom Lembong Tersangka Kasus Korupsi Impor Gula,diaksespada23Desember2024KronologiTomLembongTersangka KasusKorupsiImporGula.
35 Khairunas, ―Penyalahgunaan WewenangJabatan(AbuseOf Power)‖, diaksespada23Desember2024,https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenangjabatan-abuse-of-power/
mengabaikanprosedurperencanaanyangdiatur.
b) Pasal 43 Ayat (2) karena Izin impor diberikan kepada perusahaanswastayangtidakberwenang.
c) Pasal 30 Ayat (1) karena Kebijakan yang diambil tidak melindungikonsumendarilonjakanharga.36
Dan juga melanggar UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan karena izin impor GKM yang diberikan kepada perusahaanswastadilakukantanpapemberitahuanyangbenar terkaittujuanpenggunaanbarang.PelanggaranpadaPasal102 Huruf a: Melarang pemberitahuan pabean yang tidak benar dalamimporbarangPasal104Ayat(1):Melarangtindakanyang merugikanpendapatannegaradarikepabeanan.5
b. Penyalahgunaan Wewenang dan Prosedur Pengambilan Keputusan
Istilahabuseofpoweratau "penyalahgunaan wewenang" dan "menyalahgunakan kewenangan" merupakan konsep yang berasal dari doktrin Hukum Administrasi Negara, yang menjadi inti dari ranah hukum tersebut. Secara etimologis, istilah "penyalahgunaan" dan "menyalahgunakan" terbentuk dari dua kata dasar, yaitu "salah" dan "guna". Penyalahgunaan, dalam bentuk kata benda (noun), berarti proses,cara,atauperbuatan menggunakansesuatusecara tidak benar;seringkali dimaknai sebagai penyelewengan. Sementara itu, "menyalahgunakan," dalam bentuk kata kerja (verb), bermakna melakukan sesuatu dengancarayangtidaksemestinyaataumenyelewengkan.37
Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam hukum Indonesia dapat dianalisis melalui pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), termasuk asas kepastian hukum, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Selain itu, ia menekankan perlunya penerapan sanksi, baik administratif maupun pidana, sebagai langkah pencegahan terhadap
36 Jojo Juhaeni, ―Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,‖ JurnalKonstituen3,no.1 (2021):41–48.
37 SobirinMalian, ―Penyalahgunaan WewenangJabatanOlehPejabat Negara/Pemerintah : Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana,‖ Jurnal Hukum Respublica 20, no. 1 (2020): 102–21, https://doi.org/10.31849/respublica.v20i1.5363.
praktikpenyimpangankewenangan.38
Berdasarkan Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat tiga aspek utama yang membedakanpenyalahgunaanwewenang:pertama,melampaui wewenang, yang berarti tindakan yang diambil berada di luar kewenangan yang sah dan legal; kedua, mencampur adukkan wewenang, di mana pejabat mengaburkan batas antara tugas dan tanggung jawabnya dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan ketiga, bertindak sewenang-wenang, yang menunjukkan penggunaan wewenang tanpa dasar hukum atau prinsip keadilan, seringkali berlandaskan keputusan sepihaktanpamemperhatikandampaknya.39
Thomas Trikasih Lembong dianggap, memenuhi unsur diatas dalam hukum administrasi negara. karena, TTL mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar domestik, yang dapat merugikan petani dan konsumen lokal, mengabaikan prosedur dan peraturan yang mengatur tata cara impor gula, Pemberian izin tanpa koordinasi dan rekomendasi dari instansi terkait menunjukkan kurangnya transparansidalampengambilankeputusan.
2. Penerapan Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Tipikor Dalam Kasus Ini, Terutama Terkait Unsur Kerugian Negara Dan Keuntungan PihakKetiga a. PenerapanPasal2UUTipikor Pasal 2 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara dapat dikenakan pidana.40 Berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian tepatnya yang dilaksanakan 15 Mei 2014,
38 Karolus CharlaesBegoetal., ―Tinjauan YuridisTerhadap Penyalahgunaan WewenangOlehPejabat Publik PerspektifHukum AdministrasiNegara LegalReview of Abuse of Authority by Public Officials from the Perspective of State Administrative Law‖ 7, no. 10 (2024): 3785–89,https://doi.org/10.56338/jks.v7i10.6194.
39 Mohammad Sahlan, ―Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasipemerintahan,‖ no. 30(2016):166–89.
40 Muhammad Ridwan Lubis, Halimatul Maryani, and Cut Nurita, ―Unsur Melawan Hukum Sebagai Suatu Sarana Dalam Delik Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor,‖ YUSTISIAMERDEKA:JurnalIlmiahHukum5, no. 1 (2019):45–52, https://doi.org/10.33319/yume.v5i1.29.
telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu melakukan impor. Namun, TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak105 ributonkepada PT AP, yang kemudian gula kristalmentahtersebutdiolahmenjadigulakristalputih.
Persetujuan impor yang telah dikeluarkan Tom Lembong itu tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri, dan diberikan kepada perusahaan swasta yang dianggap tidak memiliki otoritas sesuai peraturan.Akibatkebijakanini,negaradisebutmengalami kerugian hingga Rp 400 miliar. Kebijakan impor yang dikeluarkan oleh Lembong melanggar peraturan yang telah ada, karena mengizinkan perusahaan swasta yang tidakberwenanguntukmengimporGKM.41
Kerugian negara yang ditimbulkan akibat kebijakan ini dihitung dari keuntungan yang seharusnya diterima oleh negara, yang hilang akibat selisih harga GKP yang dijual lebih mahal daripada Harga Eceran Tertinggi (HET). Kerugian negara juga terkait dengan potensi pendapatan yang hilang akibat kebijakan yang menguntungkan perusahaanswasta.
b. PenerapanPasal3UUTipikor
Pasal 3 UU Tipikor mengatur tentang penyalahgunaankewenanganyang dilakukanolehpejabat publik. Tindakan Lembong dalam memberikan izin impor GKM kepada perusahaan swasta tanpa melalui prosedur yang sah dan melibatkan kementerian terkait merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan. TTL seharusnya
41 Umi zuhriya, 6FaktaKasusKorupsiTomLembong,BerapaKerugian Negara?, diaksespada23 Desember 2024 https://tirto.id/fakta-kasus-korupsitom-lembong-berapa-kerugian-negara-g5e
hanya memberikan izin impor kepada BUMN yang telah disetujui dalam rapat koordinasi antar kementerian, tetapi ia justru memberikan izin kepada sembilan perusahaan swasta yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan impor GKP. Kebijakan ini jelas merupakan penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan pihak swastadenganmengorbankankepentingannegara.42
Penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika pejabat publik bertindak di luar kewenangannya atau menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk tujuan yang tidak sesuai dengan hukum. Dalam konteks ini, Lembong melampaui kewenangannya dengan mengabaikan prosedur hukum yang berlaku, yaitu tidak melibatkan instansi terkait dan memberikan izin kepada pihak yang tidak berwenang. Hal ini mengakibatkan keuntungan yang tidak sah bagi pihak swasta dan kerugiannegara.
3. Penetapan Tersangka Terhadap Lembong Telah Memenuhi ProsedurHukumYangSah,AtauTerdapatCelahYangDapat DipersoalkanMelaluiPraperadilan
Praperadilan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Hal ini mencakupbeberapaaspek, yaitu:
a. Menilai keabsahan penangkapan dan/atau penahanan yang dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau pihaklainyangmewakilitersangka.
b. Memeriksa keabsahan penghentian penyidikan atau
42 Darda Pasmatuti, ―Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia,‖ EnsiklopediaSocialReview1, no. 1 (2019): 100–109, http://jurnal.ensiklopediaku.org.
penuntutan atas dasar kepentingan penegakan hukum dan keadilan.
c. Memproses permohonan ganti rugi atau rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka atau pihak lain yang mewakilinya, dalamkasusyangtidakdilanjutkankepengadilan.43
Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh
Kejaksaan Agung yang melibatkan beberapa ahli dan sebelum ditetapkannya Thomas Trikasih Lembong juga telah diperiksa sebagaisaksi,sehingga halteresebut telah berkesesuaian dengan isi muatan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.Perlu dipahami kembali bahwa praperadilan dalam KUHAP memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, subjek yang berhak mengajukan permohonan adalah tersangka, keluarga tersangka, atau pihak lain yang diberikan kuasa oleh tersangka. Kedua, objek praperadilan terbatas pada hal-hal tertentu, yaitu keabsahan penangkapan atau penahanan, keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permohonan ganti rugi atau rehabilitasi bagi tersangka atau pihak lain yang merasa dirugikan akibat tindakan hukum yang tidak sah. Ketiga, permohonan praperadilan hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan lokasi perkara. Keempat, proses praperadilan harus diselesaikan dalam waktu singkat untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. Terakhir, pengajuan permohonan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan oleh pihak yang memiliki kepentingan langsung.44
Kasus kebijakan impor yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong, dapat dikaitkan dengan prinsip praperadilan dalam
43 Fahrizal S.Siagian, ―Analisis Yuridis Untuk Hak Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Pengajuan Permohonan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,‖ Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, PolitikDanKomunikasiIndonesia2, no. 01 (2023): 39– 43.
44 Sal Sabila Aprilia, Elizabeth Siregar, and Tri Imam Munandar, ―Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan,‖ PAMPAS:JournalofCriminalLaw4, no. 1 (2023): 16–32, https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24097.
konteks hukum acara pidana apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum dalam proses pengambilan kebijakan tersebut. Misalnya, apabila terdapat dugaan bahwa kebijakan impor tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, melibatkan praktik korupsi, atau merugikan kepentingan publik, maka langkah hukum berupa penyelidikan atau penuntutan dapat dilaksanakan. Dalam kaitannya dengan praperadilan, pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut, baik individu maupun kelompok, dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme hukum. Apabila dalam proses penyelidikan atau penuntutan ditemukan kejanggalan, seperti penyalahgunaan wewenang atau penghentian penyidikan secara tidak sah, pihak yang dirugikan dapat mengajukan praperadilan untuk memeriksa keabsahan tindakan hukum tersebut. Praperadilan dalam hal ini berfungsi untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai aturan, tidak melanggar prinsip keadilan, serta melindungi hak-hak pihak yangdirugikanakibatkebijakanyangdianggapbermasalah.45
D.KesimpulanDanRekomendasi
1. Kebijakan impor Gula Kristal Mentah (GKM) yang diambil oleh Thomas Trikasih Lembong melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), hukum administrasi, dan peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Izin impor yang diberikan kepada perusahaan swasta tanpa melalui prosedur yang sah dan tanpa rekomendasi kementerian terkait merupakan penyalahgunaan wewenang yangmelampauibataskewenangandanmerugikannegara.
2. Kebijakan ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp400 miliar, yang berasal dari keuntungan perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik negara. Tindakan tersebut memenuhi unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya terkait
45 Moch Adhitya Rifka Wibowo and Sunarto Sunarto, ―Analisa Yuridis Peran Pra PeradilanDalamPenegakanHukumPidanaDi Indonesia,‖ Terang:JurnalKajian IlmuSosial,PolitikDanHukum1,no.1 (2024):306–20, https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.125.
dengan perbuatan melawan hukum, kerugian negara, dan keuntungan pihak lain. Penetapan Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka telah melalui prosedur hukum yang sah berdasarkantemuankerugiannegaradanpelanggaran regulasi.
Namun, jika terdapat kejanggalan atau pelanggaran hak dalam proses hukum, pihak terkait dapat mengajukan praperadilan untuk memastikan keabsahan tindakan hukum dan melindungi hak-hakpihakyangdirugikan.