Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja.

atau organisasi pemberi kerja. Rujukan eksternal, yakni perlindungan dan penanganan kasus pelecehan seksual yang melibatkan relasi antar perusahaan atau pemberi kerja dengan pihak-pihak eksternal yang bisa dilakukan jika pengaduan atau penanganan kasus tidak bisa diselesaikan secara internal.12

Jika penyelesaian secara non-litigasi (diluar pengadilan) terkait perbuatan pelecehan seksual yang dialami oleh Agelina Rifaya di Perusahan Wanaka Sari tidak menemukan penyelesaian, maka dapat ditempuh melalui jalur litigasi (Pengadilan)

1. Bahwa selaku korban, Angelina Rifayah dapat mengajukan laporan dengan menyiapkan alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP ke Polres

Metro Jakarta Selatan. 2. Bahwa mengenai pengajuan gugatan perdata atas Perbuatan Melawan

Hukum (PMH) yang mendatangkan kerugian, maka Angelina Rifayah dapat melampirkan bukti kerugian yang dialaminya baik kerugian materil dan immateril berdasarkan Pasal 1866 KUHPer sebagai alat bukti yang sah. Angelina Rifayah juga dapat mempersiapkan saksi-saksi yang dapat memperkuat dasar pengajuan gugataannya.

PENUTUP

12 Ida Ruwaida Noor danIrwan M Hidayana. Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, Jakarta: Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN APINDO). Tahun 2012. h.14.

VI. KESIMPULAN

Demikian analisis Pendapat Hukum (Legal Opinion) Kantor Hukum Alauddin & Parnerts (KHAP) berdasarkan kasus posisi yang telah disusun dari hasil penyampaian klien kami yakni Agelina Rifaya, maka dengan ini kami dapat menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut;

1. Bahwa Tindakan Antonio Caelus dengan merekam video secara diam-diam di ruangan pergantian pakaian di Perusahaan Wanaka Sari dan selanjutnya menyebarluaskan video tersebut disalah satu media sosial yakni twitter membuat Antonio Caelus dapat dituntut secara pidana dan perdata serta dapat mengancam keberadaan perusahaan Wanaka Sari. 2. Agelina Rifaya berhak memperoleh perlindungan atas perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan Antonio Caelus selaku manejer perusahaan Wanaka

Sari yakni berupa hak bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologi. Mengingat tindakan pelecehan seksual membuat korban Agelina

Rifaya dapat dengan mudah stres atas kejadian yang menimpahnya. 3. Antonio Caelus dan Perusahaan Wanaka Sari dapat menempuh penyelesaian secara non-litigasi (diluar pengadilan) terkait perbuatan pelecehan seksual yang dialami oleh Agelina Rifaya yakni melalui penyelesaian secara perundingan biparit dan mediasi sebagai bentuk adanya itikad baik pelaku yakni Antonio Caelus. Akan tetapi, jika penyelesaian secara non-litigasi (diluar pengadilan) tidak menemukan penyelesaian, maka dapat ditempuh melalui jalur litigasi (Pengadilan) dengan mempersiapakan barang bukti.

VII. SARAN

Penanganan tindakan kekerasan seksual ditempat kerja haruslah menjadi titik fokus pemerintah saat ini. Tidak adanya aturan yang jelas terkait perlindungan hak korban pelecahan seksual membuat tindakan ini sangat sulit untuk diungkapkan. Disisi lain para karyawan yang menjadi korban lebih banyak memilih untuk tidak melaporkannya, hal ini menjadi bukti bahwa peraturan saat ini masih belum mampu untuk menjamin dan melindungi hak korban kekerasan sekual. Sehingga dibutuhkannya adanya perturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir seluruh hak korban pelecehan seksual terutama bagi mereka yang menjadi korban karena adanya hubungan kerja.

Selain itu, tidak adanya Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang jelas di dalam perusahan terkait penanganan pelecehan seksual ditempat kerja juga menjadi hal yang kursial. Sehingga dibutuhkan adanya peran pemerintah khususnya melalui Menteri Ketenagakerjaan untuk menjalankan semaksimal mungkin terkait Surat

Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. SE.03/MEN/IV/2011

tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja melalui prosesdur bentuk pengawasan dan pelaporan serta memberikan sanksi yang tegas bagi setiap perusahaan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan diatas.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Hubungan Industrial. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja.

Buku

Ida Ruwaida Noor danIrwan M Hidayana. Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, Jakarta: Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN APINDO). Tahun 2012.

Siska Lis Sulistiani. Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia, 2016.