Bagiamana bentuk upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh Agelina Rifayah

KASUS POSISI

Kasus ini dimulai sejak tanggal 25 Agustus 2017, Agelina Rifayah bekerja sebagai salah satu model kecantikan di perusahan Wanaka Sari yang bergerak dibidang pengadaan pakaian yang beralamat di Menara Sudirman, 3rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta Selatan. Selama lebih 2 (dua) tahun bekerja Agelina Rifayah selalu mendapatkan bonus atas kerja kerasnya. Akan tetapi, seluruh bonus pekerjaan tersebut hanyala skenario yang dibuat oleh maneger perusahan Wanaka Sari bernama Antonio Caelus untuk mempertahankan Agelina Rifayah untuk tetap bekerja ditempatnya.

Tepatnya pada tanggal 15 April 2020, Agelina Rifayah menemukan kamera tersembunyi di lokasi pergantian kostum tempatnya bekerja, tidak terima atas kejadian tersebut Agelina Rifayah segera melaporkannya kejadian tersebut kepada maneger perusahan Antonio Caelus. Namun, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Antonio Caelus, melainkan Agelina Rifayah mendapatkan ancaman jika permasalahan tersebut tersebar dan merusak citra perusahaan, Agelina Rifayah dapat dipecat dan videonya akan disebarluaskan. Mendapatkan ancaman dari Antonio Caelus akhirnya Agelina Rifayah mengurungkan niatnya untuk melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib, karena takut kehilangan pekerjaanya dan dapat menjadi aib bagi keluarganya jika video tersebut disebarluaskan.

Pada tanggal 21 Sepetember 2020, Agelina Rifayah tidak tahan lagi atas perbuatan Antonio Caelus terhadapnya dikarenakan Agelina Rifayah menemukan videonya di salah satu akun media sosial twitter, atas kejadian tersebut Agelina Rifayah berkeinginan melaporkannya kepihak berwajib.

PENDAHULUAN

I. INDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

1. Bahwa Wanaka Sari merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan pakaian yang beralamat di di Menara Sudirman, 3rd Floor, Jl. Jend. Sudirman

Kav. 60, Jakarta Selatan. 2. Bahwa Agelina Rifayah merupakan salah satu model kecantikan yang bekerja diperusahaan Wanaka Sari selama 2 tahun lamanya. 3. Bahwa selama bekerja di perusahaan Wanaka Sari Agelina Rifayah selalu memperoleh bonus atas pekerjaanya sebagai model kecantikan. Akan tetapi, hal tersebut hanyalah skenario yang dibuat oleh manejernya bernama Antonio Caelus agar Agelina Rifayah dapat terus bekerja diperusahaan Wanaka Sari. 4. Bahwa pada tanggal 15 April 2020, Agelina Rifayah yang sedang menjalankan pekerjaannya tidak sengaja menemukan kamera tersembunyi di lokasi pergantian kostum para model diperusahaan Wanaka Sari. Atas kejadian tersebut Agelina

Rifayah segera melaporkan kejadian tersebut kepada Antonio Caelus sebagai manejer perusahaan Wanaka Sari. 5. Bahwa Bukannya mendapatkan respon yang baik Antonio Caelus justru mengancam Agelina Rifayah untuk tidak menyebarluaskan kejadian tersebut. Jika kejadian tersebut disebarluaskan maka Agelina Rifayah dapat dipecat dan videonya akan disebarluaskan. 6. Bahwa ancaman yang disampaikan oleh Antonio Caelus kepada Agelina Rifayah bertujuan untuk menjaga nama baik perusahaan Wanaka Sari dan mencegah terjadinya kerugian disebabkan kejadian tersebut. 7. Bahwa atas ancaman yang disampaikan Antonio Caelus kepada Agelina Rifayah, akhirnya laporan kejadian tersebut tidak ditindaklanjuti. 8. Bahwa setelah 5 bulan setelah peristiwa kejadian tersebut, tepatnya pada tanggal 21 Sepetember 2020 Agelina Rifayah merasa tertekan dan kaget setelah menemukan videonya di ruangan pergantian kostum tersebar disalah satu akun media sosial twitter, padahal video tersebut hanya dimiliki oleh Antonio Caelus. 9. Bahwa atas kejadian tersebut, Agelina Rifayah berkeinginan melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

II. PERMASALAHAN HUKUM (LEGAL ISSUE)

1. Bagaimana bentuk penegakan hukum bagi pelaku yakni Antonio Caelus selaku manejer di perusahaan Wanaka Sari ? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh Agelina Rifayah? 3. Bagiamana bentuk upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh Agelina Rifayah ?

III. DASAR HUKUM

1. UUD NRI Tahun 1945. 2. KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). 3. KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata). 4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 8. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial. 10. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor.

SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat

Kerja.

IV. ANALISIS DAN PENDAPAT HUKUM

Pelecehan atau penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual baik arah, minat, maupun orientasi seksual. Penyimpangan adalah gangguan atau kelainan. Sementara perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentukbentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek seksualnya juga bisa berupa orang lain, diri sendiri, maupun objek dalam khayalan. Penyimpangan seksual

dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.1

Pada dasarnya tindakan pelecehan seksual merupakan serangkaian tindakan yang merendahkan harkat martabat manusia, bahkan dalam aturan dasar Konstitusi telah menjamin hak tersebut yakni pada Pasal 28 G ayat 2 UUD NRI 1945; Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain2 dan Pasal 28 D ayat 2 Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Setiap orang orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.3

Berdasarkan pula pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia4 menjelaskan setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa adanya bentuk diskriminasi.

Oleh karena itu, berdasarkan dari Kasus Posisi yang telah terlampir diatas maka kami selaku Kantor Hukum Alauddin & Parnerts (KHAP) membuat pendapat hukum (Legal Opinion) untuk klien kami yakni atas Agelina Rifaya selaku korban agar dapat mengetahui, memahami dan dapat menemukan solusi terkait masalah hukum yang dialaminya. Sehingga Kantor Hukum Alauddin & Parnerts (KHAP) memberikan pendapat hukum (Legal Opinion) sebagai berikut;

Tindakan Antonio Caelus termasuk pada tindakan pidana pelecehan seksual yang dapat dituntut secara pidana dan perdata serta mengancam keberadaan perusahaan Wanaka Sari.

1. Bahwa perbuatan Antonio Caelus dengan merekam kegiatan pergantian pakaian model kecantikan di Perusahaan Wanaka Sari secara diam-diam telah melanggar Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yakni; Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor,

1 Siska Lis Sulistiani. 2016. Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia, h. 6. 2 Pasal 28 G ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3 Pasal 28 D ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4 Pasal 3 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani;

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.5 2. Bahwa perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 29

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.6

3. Bahwa setelah Antonio Caelus merekam video pergantian pakaian model kecantikan yakni Agenlina Rifaya, Antonio Caelus selanjutnya menyebarluaskan dan memperbanyak video tersebut disalah satu akun media sosial twitter. Perbuatan tersebut telah melanggar keberadaan Pasal 27 ayat 1

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik yakni; Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.7 4. Bahwa akibat tersebut Antonio Caelus dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 19

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.8

5. Bahwa akibat dari perbuatan Antonio Caelus yang menyebarluaskan video tersebut telah merugikan hak Agelina Rifaya selaku korban. Maka Agelina

5 Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 6 Pasal 29 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 7 Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 8 Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Rifaya dapat menggugat secara perdata atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menyebabkan kerugian baik Immateril dan materil berdasarkan

Pasal 38 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi Dan Transaksi Elektronik dan pasal 1365 KUHPerdata. 6. Karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Antonio Caelus yang memiliki hubungan kerja dengan Agelina Rifaya selaku korban di Perusahaan Wanaka

Sari, maka Perusahaan Wanaka Sari dapat dikenakan penjatuhan hukuman tambahan yakni: pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana dan pencabutan status badan hukum. Hal ini berdasarkan pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

Pornografi.

Agelina Rifaya berhak memperoleh perlindungan atas perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan Antonio Caelus selaku manejer perusahaan Wanaka Sari.

1. Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Perlindungan yang konkrit pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat ganti rugi materiil maupun immateriil. 2. Bahwa adapun mengenai kerugian yang dialami oleh Angelina Rifayah akibat perbuatan Antonio Caelus, dalam hal ini terkait kerugian immateriil berupa perasaan secara emosional (psikis). Angelina rifayah berhak mengajukan perlindungan berupa bantuan medis dan rehabilitasi berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni: Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak mendapatkan sebagaiman yang dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak

mendapatkan: a. Bantuan medis; dan b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologi.9 3. Bahwa adapun kerugian materiil karena perbuatan yang dilakukan Antonio

Caelus terhadap Angelina Rifayah selaku korban, maka Angelina Rifayah berhak mendapatkan perlindungan upah dan kesejahteraan berdasarkan Pasal 66 c ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan yakni: Perlindungan upah dan ksesejahteraan, syaratsyarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.10

Antonio Caelus dan Perusahaan Wanaka Sari dapat menempuh penyelesaian secara non-litigasi (diluar pengadilan) terkait perbuatan pelecehan seksual yang dialami oleh Agelina Rifaya di Perusahan Wanaka Sari.

1. Bahwa merujuk pada penjelasan sebelumnya, bahwa Angelina Rifayah selaku korban dari perbuatan Antonio Caelus yang merupakan rekan kerja di

Perusahaan Wanaka Sari, maka perkara ini dapat ditempuh penyelesaiannya secara non-litigasi melalui perundingan bipartit berdasarkan Pasal 3 ayat 1

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan

Industrial.11

2. Bahwa merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial mengenai penyelesaian melalui mediasi, maka Antonio Caelus dapat menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan dengan bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami oleh Angelina Rifayah. 3. Bahwa merujuk pula Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Nomor. SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman

Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja telah memberikan kewenangan bagi perusahaan untuk melaksanakan upaya preventif yang sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) yakni melalui 2 (dua) tahap pelaporan yakni; rujukan internal yakni perlindungan dan penanganan kasus kekerasan dan pelecehan seksual di dalam perusahaan

9 Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 10 Pasal 66 c ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 11 Pasal 3 ayat 1 Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial