Laras Post Edisi 138

TERVERIFIKASI DEWAN PERS Penerbit: PT. LARAST PENA NUSA INDAH PERS

Laras Post @Laraspost

EDISI 138 TH. VII / 06 - 19 MEI 2019

Email : redaksilaraspost@gmail.com

RP. 5.000 (LUAR KOTA +ONGKOS KIRIM )

website : www.laraspostonline.com

Presiden Jokowi Minta Segera Tuntaskan Sengketa Tanah Jakarta, Laras Post – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera menyelesaikan sengketa tanah yang melibatkan masyarakat dengan korporasi, maupun dengan pemerintah.

Polri Buru Pembuat Hoaks Medan, Laras Post – Kepolisian sedang memburu pembuat dan penyebar akun hoaks menyangkut Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, yang seloaholah memerintahkan untuk menghadapi people power agar menembak mati perusuh NKRI. Kapolri menyebutkan, pihaknya sedang mengejar Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian pembuat akun hoaks yang tersebar melalui platform blog tersebut.

“Kita lagi kejar siapa yang membuat ini (hoaks) karena ini ingin mengadu saya dengan ulama,” ujarnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (2/4/2019).

Ia menyebutkan, ada beberapa hoaks yang mengatasnamakan dirinya, seolah-olah memerintahkan tembak di tempat. “Contohnya, perintah Kapolri tembak di tempat meskipun itu cucu nabi. Tidak ada saya mengatakan itu,” tegasnya.

Menyinggung soal penanganan gerakan massa, Kapolri mengatakan, pihaknya akan menangani sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

“Kalau ada gerakan massa kita akan tangani sesuai prosedur yang berlaku secara proporsional, mulai dari yang ringan, yang persuasif, sampai kepada hal yang koersif, upaya-upaya paksa sesuai dengan aturan yang berlaku, baik di nasional maupun internasional,” terangnya. (her)

Berita Bersambung hal 11....

Selebrity

Zaskia Ngaku Senang Bertemu Ramadhan Bulan Ramadhan merupakan bulan berkah, hal itu pula yang dirasakan bagi Zaskia Gotik, sehingga penyanyi dang dut ini merasakan perasaan khusus setiap menjelang Ramadhan.

Penyanyi asal Cikarang, Kabupaten Bekasi mengaku, senang bercampur sedih . “Menurut aku, bulan puasa ini bener-bener bulan yang penuh berkah,” ujarnya kepada wartawan di Studio ANTV, Epicentrum, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2019) Ia juga merasa, bulan Ramadhan juga merupakan momen untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah.

“Pastinya seneng banget bisa bertemu lagi di Ramadhan tahun ini karena masih diberi kesehatan,” ungkapnya.

Presiden Jokowi menunjuk contoh sengketa antara rakyat dengan PTP di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

“Bukan hanya di Kampar saja, hampir di semua Kabupaten kejadian-kejadian ini ada semuanya, dan saya minta ini segera diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan agar apa? Rakyat memiliki kepastian hukum, ada rasa keadilan,” ujarnya saat memberikan arahan pada Rapat Terbatas tentang Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Terkait tanah konsesi yang diberikan kepada perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Presiden Jokowi mengatakan, jika di tengahnya itu ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ.

“Kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu, ya siapapun pemilik konsesi itu harus berikan kepada masyarakat, kampung, desa kepastian hukum,” ujarnya.

Jokowi menegaskan, jika perusahaan yang diberikan konsesi mempersulit sulit, maka konsesinya akan dicabut.

Presiden Joko Widodo bersama Wapres Jusuf Kalla sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta.

“Saya sudah perintahkan ini, cabut seluruh konsesinya,” tegasnya.

Menurutnya, rasa keadilan dan kepastian hukum harus di nomor satukan. “Sudah jelas di situ sudah, ini hidup lama di situ malah kalah dengan konsesi baru yang baru saja diberikan,” ucapnya.

Kebijakan Satu Peta Lebih lanjut Presiden Jokowi mengatakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah melakukan langkah sistematik dalam memperbaiki kebijakan dan tata kelola tanah saat ini.

Tetapi karena masalahnya terjadi di hampir semua provinsi, kabupaten dan

kota, Presiden Jokowi, meminta agar cara-cara yang sistemik yang tersistem itu bisa menyelesaikan seluruhnya dan tidak satu per satu.

Menyangkut implementasi kebijakan satu peta, menurut Presiden, kebijakan itu nanti akan banyak menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

Untuk itu, Presiden Jokowi memerintahkan untuk terus melanjutkan program sertifikasi tanah untuk rakyat Pendaftaran Tanah Sistemtik Lengkap (PTSL).

“Dari lima juta, tujuh juta, sembian juta, saya kira kira harapkan nanti di 2024-2025 pensertifikatan di seluruh tanah air ini akan selesai semuanya,”

Kementerian ATR/BPN Catat Perkara Tanah 8.959 Kasus Jakarta, Laras Post – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat jumlah perkara pertanahan sebanyak 8.959 kasus.

“Sengketa tanah yang ada masuk ke BPN tidak banyak, hanya ada sekitar 8.900 perkara.

Detilnya yang tercatat ada 8.959 kasus. Di antara kasus-kasus tersebut ada yang sudah selesai, dan juga ada yang baru masuk,” ungkap Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, kepada wartawan usai Rapat Terbatas tentang Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Dari 8.959 kasus, lanjut Sofyan, 56% sengketa antar masyarakat, antara tetangga dengan tetangga, sengketa batas. Kemudian 15% orang dengan badan hukum, sengketa antara masyarakat perorangan dengan badan hukum: dengan PT, dengan Hak Guna Usaha (HGU), dengan pemilik HGU, dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kemudian 0,1% bahkan tidak sampai 1% itu, badan hukum dengan badan hukum yang lebih mudah

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

diselesaikan, jadi PT dengan PT sengketa. Kemudian sengketa masyarakat dengan pemerintah ini menyangkut masyarakat dengan TNI, masyarakat dengan PT kereta api dan lainlain,” jelasnya.

Menurut Sofyan, yang sekarang perlu diselesaikan dan perlu tindakan khusus, yaitu penyelesaian nanti waktu berhadapan antara masyarakat dengan pemerintah, karena Undang Undang Admistrasi, Undang Undang Keuangan Negara aset negara tidak bisa dieksekusi.

“Selama aset negara tidak bisa dieksekusi akhirnya kita tidak bisa mampu

menyelesaikan. Nah, termasuk misalnya sengketa antara masyarakat dengan TNI. Nah ini perlu penyelesaian tersendiri nanti,” terangnya.

Sofyan menyebutkan, jika masyarakat dengan masyarakat, orang dengan orang, relatif mudah. Kalau bisa diselesaikan, dipanggil, dimediasi. Kemudian bahkan di beberapa daerah juga digerakkan kembali masyarakat peradilan adat untuk mereka selesaikan. “Kalau mereka tidak bisa selesai di mediasi, maka lewat pengadilan. Nanti siapa yang menang kita eksekusi, siapa yang kalah kita ini,” tegasnya.

ungkaonya.

Hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pusjiastuti, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Berita Bersambung hal 11....

Pemindahan Ibu Kota Perlu Perencanaan Matang Jakarta, Laras Post – Pimpinan DPR RI mengingatkan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa perlu perencanaan yang matang, sehingga potensi masalah dapat diminimalisir.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, pentingnya studi kelayakan dan susunan anggaran secara baik dan tepat, untuk merencanakan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.

Studi kelayakan tersebut mulai dari infrastruktur, bandara, transportasi, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Sehingga pemindahan ibu kota dapat terlaksana sesuai tahapan yang telah direncanakan,” ungkap Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis, pada Selasa, (30/4/2019).

Terutama, lanjut Bamsoet, dari sisi infrastruktur yang mendukung wilayah tersebut menjadi ibu kota, seperti bangunan perkantoran, bandara, transportasi, maupun SDM. Ia juga mendorong pemerintah untuk mempersiapkan anggaran secara matang dan terencana dengan baik. Hal itu mengingat anggaran yang akan digunakan untuk pemindahan ibu kota sangatlah besar.

“Selain itu kami mendorong pemerintah untuk dapat memastikan komunikasi dan koordinasi antar kementerian dan lembaga tetap efektif dan terkoordinasi dengan baik. Sehingga kegiatan pemerintahan tetap dapat

Berita Bersambung hal 11....

Berita Bersambung hal 11....

Wiranto: Pertimbangkan Pemindahan Koruptor ke Nusakambangan

Menkopolhukam, Wiranto

Jakarta, Laras Post – Menteri Kordinator Politik Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Wiranto memberi isyarat setuju usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar terpidana koruptor menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah Wiranto menyebutkan, usulan KPK untuk memindahkan penjara para koruptor ke Lapas Nusakambangan agar dapat benar benar terisolasi.

“Baik juga, supaya betul-betul terisolasi total,” ujarnya kepada wartawan, di kantornya, Jakarta,

Kamis (2/5/2019).

Dengan terisolasi, lanjut Wiranto, para napi tak akan mudah untuk pelesiran. “Yang dikhawatirkan kemarin, misalnya para napi bisa kelayaban dan sebagainya, beberapa kali kan pernah terjadi, ke Bali itu nonton tenis, Gayus, dan sekarang ada kasus Setya Novanto,” jelasnya.

Namun Menko Polhukam mengingatkan, hal itu harus dibahas terlebih dahulu oleh kementerian dan lembaga terkait, seperti Kemenkumham dengan Direktorat Jenderal Lembaga Permasyarakatan.

Menurutnya, koordinasi

dengan kementerian lain diperlukan untuk mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Misalnya, apakah ada masalah dengan kapasitas Lapas. “Beberapa Lapas kan masalahnya over kapasitas. Untung ruginya bagaiamana nanti,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, agar ada efek jera, pihaknya berharap terpidana kasus korupsi tahun ini bisa dieksekusi ke Lapas Nusakambangan.

Berita Bersambung hal 11....

2 2

HUKUM

EDISI 138 TH. VII / 06 - 19 MEI 2019

Editorial

Solusi Tuntaskan Sengketa Tanah

P

residen Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan sengketa tanah yang melibatkan masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat dengan korporasi, maupun dengan pemerintah, terjadi di seluruh kota dan kabupaten di Tanah Air. Untuk itu, Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar segera menyelesaikan sengketa tanah tersebut.

Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian serius jajaran Kementerian ATR/BPN untuk merealisasikan sehingga sengketa tanah dapat terus ditekan.

Menurut Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil pihaknya mencatat jumlah perkara pertanahan sebanyak 8.959 kasus. Dari jumlah itu diantaranya ada yang telah diselesaikan melalui Kementerian ATR/BPN, dan ada pula yang baru masuk laporannya.

Perintah presiden untuk segera menuntaskan sengketa tanah, bagi masyarakat yang terlibat sengketa menjadi angin segar. Pasalnya, masyarakat di sejumlah daerah menghadapi sengketa tanah dengan korporasi plat merah, khususnya tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan hingga puluhan tahun dan menjadi seperti tak berujung.

Sesungguhnya, untuk menyelesaikan sengketa tanah eks HGU antara masyarakat dan korporasi, sangat tergantung good will pemegang otoritas. Sebab, tanah eks HGU yang tidak diperpanjang oleh pemegang haknya selama 2 tahun sejak masa berlaku habis, maka tanah tersebut menjadi tanah Negara.

Atas tanah seperti ini, jika telah dikuasai masyarakat selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, seharusnya tinggal diberikan pengesahan hak kepada masyarakat. Sebab, korporasi telah kehilangan haknya karena tidak memperpanjang HGU. Namun, tidak seluruh sengketa tanah dapat diselesaikan Kementerian ATR/BPN, terutama bagi tanah yang belum terdaftar atau belum bersertipikat.

Untuk menyelesaikan sengketa tanah yang belum terdaftar, hendaknya dicari solusi penyelesaian, misalnya melalui mediasi yang difasilitasi pemerintah daerah.

Sebab, jika sengketa tanah harus diselesaikan melalui pengadilan akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang bisa terasa memberatkan bagi masyarakat.

BNN Gulung Sindikat Sabu Jakarta, Laras Post – Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama dengan Bea dan Cukai berhasil mengungkap peredaran sabu seberat 52,15 Kg dari tiga anggota jaringan sindikat narkotika, pada Kamis-Jumat (25-26/4/2019), di Pelabuhan Buruh, Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan di Batam Kepualuan Riau.

Pengungkapan ini berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan, di daerah pesisir Timur pantai Sumatera, Provinsi Riau sering terjadi penyelundupan Narkoba dengan menggunakan speed boat.

Selanjutnya, tim BNN berkoordinasi dengan Bea Cukai Dumai dan Bea Cukai Tembilahan untuk melakukan patroli terhadap speed boat yang diduga membawa narkotika dari Bengkalis.

Setelah dilakukan penyelidikan selama satu minggu, maka pada Kamis (25/4/2019) tim BNN melakukan pemantauan di Pelabuhan Buruh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Di lokasi tersebut, tim BNN melihat sebuah kapal speed boat memberikan kode kerlap kerlip lampu ke dermaga.

Pada saat yang sama, terlihat sebuah mobil yang diduga kuat akan menerima barang narkotika.

Selanjutnya petugas mengamankan tersangka MAN yang berada di dalam mobil tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, tim bergerak ke Pos Dermaga buruh dan ditemukan tiga karung plastik berisi sabu seberat 52,15 Kg yang sudah diturunkan dari speed boat.

Petugas kemudian berusaha untuk mengamankan para tersangka lainnya, namun mereka segera menaiki speed boat dan melarikan diri. Meski sempat dilakukan pengejaran dan penghadangan oleh tim Bea Cukai Tembilahan, namun para pelaku berhasil lolos. Para pelaku

selanjutnya mengandaskan Speed boat mereka di semak-semak lalu melarikan diri ke hutan.

Namun petugas tidak kenal menyerah dan terus melakukan pengembangan.

Petugas mendapatkan informasi bahwa seorang pelaku terbang dari Jambi ke Batam.

Selanjutnya, BNN berkoordinasi dengan Bea Cukai Jambi, Batam dan BNNP Kepualuan Riau untuk menangkap tersangka. Pada Jumat (26/4/2019), BNN akhirnya berhasil mengamankan FIR sesaat keluar dari Bandara Hang Nadim Batam.

Kepada petugas, FIR mengaku dirinya membawa sabu 52,15 Kg dari Bengkalis. Dari keterangannya, FIR juga menyebutkan bahwa dirinya diperintahkan oleh seorang pria berinisial P, yang akhirnya bisa ditangkap di Perumahan Tiban McDermott, Kecamatan Sekupang, Batam, Kepulauan Riau.

Para tersangka dikenakan pasal 114 ayat (2), Jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (2), Jo Pasal 132 ayat (1), UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. (her, sg)

Ketua KY: Penting Penegak Hukum Miliki Panopticon Jakarta, Laras Post – Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus menekankan pentingnya para aparat penegak hukum memiliki panopticon (model pendisiplinan) jiwa yang dilandasi nilai-nilai luhur budaya Indonesia sehingga diharapkan terbentuk mentalitas atau moralitas luhur penegak hukum.

“Adanya instrumen penilaian saat proses seleksi berdasarkan konsep panopticon jiwa untuk mendeteksi perilaku menyimpang sejak dini,” ujarnya saat melakukan penandatangan MoU dengan Universitas Kuningan, Jumat (26/4/2019), seperti dikutip dari www. komisiyudisial.go.id.

Panopticon jiwa, lanjut Jaja Ahmad Jayus, yaitu sebuah model pendisiplinan (istilah awalnya digunakan M. Foucault). Jepang sangat baik menggunakan hal itu untuk membangkitkan mentalitas yang terkontrol, terkoreksi dengan memaksimalkan unsurunsur dalam sistem budayanya sehingga tidak menghilangkan kreativitas penegakan hukum.

“Kita tetap harus optimis meski panopticon jiwa itu tidak mudah untuk dibentuk, namun kita percaya bahwa pada hakikatnya manusia sebagai penegak hukum memiliki dinamisasi

Ketua Komisi Yudisial (KY) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Universitas Kuningan. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua KY Jaja Ahmad Jayus dengan Wakil Rektor Satu Anna Fitri Hindriana, Jumat (26/4).

yang memberi makna bagi kehidupan, sehingga seorang penegak hukum dalam kesehariannya adalah agen kebudayaan,” ujarnya.

Dengan mengubah paradigma berfikir dalam kehidupan, maka diharapkan dalam berperilaku akan lebih hati-hati dan memperhatikan kehidupan masa datang.

Salah satu cara terpenting untuk mencegah dan atau mengurangi tindak pidana korupsi adalah melakukan reorientasi budaya, dari cara

pandang masyarakat yang konkret-kontan ke cara pandang yang rasional-abstrak.

“Cara pandang ini penting sehingga kebiasaan hidup berhati-hati, menjangkau ke masa depan lebih tertanam di masyarakat.

Pada akhirnya dapat mencegah perbuatan yang memerlukan dukungan dari kebiasaan hidup dengan pola pandang rasional-abstrak,” terang Jaja Ahmad Jayus.

Upaya reformasi yang dilakukan saat ini,

lanjut Jaja Ahmad Jayus, misalnya percepatan penanganan perkara pendisiplinan dengan keluarnya Perma No. 5, 6 dan 7 Tahun 2016, setidaknya membutuhkan beberapa hal penting. Pertama, kesungguhan / good will di Mahkamah Agung.

Kedua, keterbukaan penuh. Ketiga, percepatan dalam prosesnya, yang seluruhnya diperuntukan untuk menjawab tuntutan publik. Perubahan yang diharapkan publik bukanlah perubahan yang formalistik atau aksesoris semata tetapi justru perubahan yang benar-benar menyentuh masalah dasar dan memiliki dampak riil ke masyarakat.

“Kekurangan yang ada pada peradilan kita berarti cermin kurangnya negara kita, rendahnya kepercayaan publik kepada peradilan berarti juga rendahnya minat investasi ke pasar kita, yang keduanya berarti memiliki citra untuk bangsa ini,” jelasnya.

Akhirnya, lanjut Jaja Ahmad Jayus, untuk peningkatan Peran KY dalam mengemban amanat konstitusi dan perundang-undangan, sifat kewenangan yang masih terbatas perlu diberikan kewenangan terutama dalam hal sanksi menjadi kewenangan yang final bukan sekadar rekomendasi. (tim)

Mengaku Caleg, Tipu Pemilik Konter HP

Purbalingga, Laras Post – Polsek Purbalingga mengamankan tersangka penipuan, Topan alias Suroso (57) warga Desa Manggungjaya, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Indramayu,

Jawa Barat, baru-baru ini. Modusnya, tersangka mengaku sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) untuk mengelabuhi korbannya.

Kapolsek Purbalingga, AKP Subagyo

dalam pers rilisnya, Selasa (30/4/2019) mengungkapkan, pelaku berdomisili di Desa Padamara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, melakukan penipuan terhadap pemilik konter HP. Peristiwa berawal, pada Jumat (19/4/2019) pelaku datang ke konter HP Mitra Elegance di Jalan Jenderal Soedirman Purbalingga milik Heriyanto Adi Prasetyo, warga Desa Kecitran, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara.

Saat itu pelaku mengaku sebagai Caleg kemudian memesan enam ponsel dengan alasan sebagai bingkisan untuk Bupati Purbalingga. Tersangka meminta korban untuk mengantarkan ponsel tersebut ke rumah dinas Wabup Purbalingga dan disuruh untuk

meletakan di meja Pos Jaga Satpol PP. Korban lalu diminta untuk menemui bendaharanya yang bernama Siti dengan ciri-ciri mengendarai mobil Fortuner, yang sedang berada di Bank BCA Purbalingga untuk meminta pembayarannya.

“Namun setelah sampai di bank, korban tidak bertemu dengan bendahara yang dimaksud karena saat itu bank sedang tutup. Kemudian korban kembali ke Pos Satpol PP rumah dinas Wakil Bupati dan mendapati pelaku sudah pergi dengan membawa ponsel milik korban,” tuturnya.

Merasa ditipu, korban lalu melaporkan hal itu ke Polsek Purbalingga. Korban menderita kerugian Rp 11,7 juta. Anggota Reskrim Polsek

Purbalingga langsung memeriksa saksi serta melakukan penyelidikan. Mereka menggali informasi komunitas konter HP di Purbalingga dan Banyumas.

“Ternyata didapat informasi, ada orang yang menawarkan dua ponsel dengan ciri sama milik korban di salah satu konter HP di daerah Kecamatan Ajibarang. Anggota kami lalu berkoordinasi dengan Polsek Ajibarang untuk mengamankan pelaku serta barang buktinya. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Purbalingga untuk proses penyidikan lebih lanjut,» ungkapnya.

Dari tangan pelaku, diamankan tiga ponsel hasil kejahatan, uang Rp 5,17 juta hasil penjualan ponsel korban dan satu unit mobil yang digunakan untuk menjalankan aksinya.

Diketahui, kepada petugas Satpol PP penjagaan rumah dinas Wabup, korban sempat mengaku anggota TNI yang bertugas di Korem berpangkat kolonel.

Korban juga diketahui baru menikah enam bulan lalu dengan seorang warga Padamara dan mengaku bekerja di kejaksaan.

Dari hasil pengembangan, pelaku pernah melakukah penipuan juga di wilayah Bandung dengan hasil sebuah mobil. Mobil itu kemudian dijual dan uangnya digunakan untuk membeli mobil baru yang saat ini disita sebagai barang bukti.

Pelaku dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang pengelapan dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara. (Agus. P)

Redaksi LARAS POST menerima aspirasi pembaca melalui SMS ke nomor 081282204440 Aspirasi boleh berupa kritikan terhadap pemberitaan, keluhan tentang pelayanan instansi pemerintah maupun swasta, maupun komentar tentang masalah yang sedang berkembang di tengah masyarakat.

PENERBIT: PT. LARAST PENA NUSA INDAH PERS (PT LPNIP) SK. KEMENKUMHAM NO: AHU-50801.AH.01.01 TAHUN 2013 SK. KEMENKUMHAM PERUBAHAN NO: AHU-0002312. AH.01.02 TAHUN 2015 SK. KEMENKUMHAM PERUBAHAN NO: AHU-0007307. AH. 01.02 TAHUN 2018 SIUP NO : 847/24.1.0/31.75.00.000/1.824.271/2015 NPWP : 03.312.240.9-009.000

Dewan Pembina: H. Hendardji Soepandji, Drs Zainuri Lubis, HM. Jazari ; Dewan Penasehat: H. Sufyan Abdurrahman, DR. H. Syamsu Djalal, Peter Apolonius Rohi, Hornaedi, Arnold Siahaan, KONSULTAN HUKUM: Firdaus, SH, MH, Abdul Azis, SH ; Pemimpin Umum: JS. Tanuwidjaja ; Wakil Pemimpin Umum : C. Herry SL; Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : C. Herry SL; Wakil Pemimpin Redaksi: Akram SM,; Pemimpin Perusahaan: T Susilawati; Wakil Pemimpin Perusahaan / Manager Iklan: E. Sugiarto; Dewan Redaksi : H. Erekson S.Sos, SH, Binsar Sihombing, A. Puja, HM. Nursin, HR; HMA. Karim, Akram, SM, Drs. Syaiful Nazar, Ir. David Marpaung, Joko Setiono, Herman Winata Kusuma, Bella Novita Kartika ; Redaktur Pelaksana: Iwan Abdul Hartawan, Redaktur: Sugiarto, D. Rasyid N. Asmin, David SE; Istana Negara: C. Herry SL, Sugiarto; Kejaksaan Agung, Mabes Polri & KPK : C. Herry SL, Putra Darus, Rudi Heryanto. Polda Metro Jaya : Djoko R ; Puspen TNI: Cak Herry, Sugiarto; Dispenad: C. Herry SL, Sugiarto ; Kemensos : S. Lestari. Kementerian ATR/BPN RI: Cak Herry, Sugiarto, Kementerian Pariwisata : Asep, A. Sos ; Staf Redaksi: Djoko Ruwahono, Tuty Sulistyowati, Darmo LM, Harianto, Bachtiar Sudjono, Agus Suhendar, Afriyuansyah, Suharyono, Dita Suci Febrianti, Jonardos M, Suwardi, Bastiar Manurung, Egy Aditya, Aroli Ignatius Zai, Berty Oktaf S, Pariang Simatupang, Alexa Tarigan, Dandy Saputra, Sindhy Tiara Oktaviani ; Fotografer : Aries Prabowo, Ferry N ; Korsponden: DKI JAKARTA : Suryati, Suryana, Maria (Liputan Wilayah DKI Jakarta dan Sekitarnya) ; Jakarta Barat: Ir. David Marpaung, Anjas, RT, A. Awaludin, Rahayu N Aliza, ; Prov. Banten: Tubagus Uce, Dedi Sopian ; Tangerang Kota : Joseph Rumapea (Kabiro), Irwan Hermawan, Ganda Saragih. Kab. Tangerang: Yudi Susanto, SH (Kabiro) Sujono Siarif, Heri Sugihartono (Tiga Raksa) ; Tangerang Selatan: M Amsar, H. Rumsihyahya AR; JAWA BARAT: Bandung Raya: Desmanjon Purba, SS, Purwakarta: Hengky Marthin Hutagalung (Kabiro), Roy Mart Tagatorop, Tonggo Simatupang ; Kota Bekasi: Siaga Yudha, Bayu Rismahayu ; Kabupaten Bekasi: Iskandar Ikbal, Agah Handoko, M. Abduh, Usman BG, Kobirudin, Saman S, Haposan Sirait ; Bogor Raya: David Malau SE (Kabiro), Achmad Samudin, Mardias J, Edi Fitri, W. Anton Raya S, H. Sayuti, Asep Jumat, Ato, S ; Bogor Timur : Dorand Sidauruk ; Depok: David Malau (Koordinator), ; Karawang: Agus Safutra, Rahmat Saputra ; Subang: Sodikin ; Bandung : Citrawijaya Lim ; Sukabumi: Edi Santoso, Umar Drianto ; Cianjur: Aries PS; SUMSEL: H. Erekson S.Sos, SH (Kepala) ; SUMUT: Tapanuli Selatan: Fernando Simamora, Biro Kabupaten Padang Lawas: Alpian Armada H; JAWA TENGAH: Sumono, Pujo As, Purbalingga: Agus Pristiwanto ; PROV. JAWA TIMUR: Surabaya: Tarmuji, Gresik : Ahmad Mubin ; Malang Raya : Bagus Yudistira, Asral L, Rissalatul Rodliyah ; Blitar: Atok Suhartono ; Pasuruan : Abdullah ; Karesidenan Kediri: Andi Suryana, Rudy Priyono ; Banyuwangi : Sutikno, Jember: Gusti Antara Putra, Bondowoso: Tegar Andri Nurcahyo ; PROV. BALI : Wayan S; KARIKATUR: Pujo AS; Layout: sugihlayout.blogspot.com, Asmin Sirkulasi/Promosi: Usup, Muad ; Redaksi / Tata Usaha: Jl. Raya Pagelarang No 39, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur, Kode Pos : 13880. No. Tlp. 021 8497 8735, 021 8498 1439, Fax: 021 - 22107800, HP: 081282204440 (Wapemred); No. Rek. Bank Mandiri: 1290075645578 a/n PT Larast Pena Nusa Indah Pers (LPNIP) Email : redaksilaraspost@gmail.com, Website: www.laraspostonline.com Percetakan: PT Wahana Semesta Intermedia (Jawa Pos Group), Alamat: Jl. Jampang No. 99A Jatimulya Tambun Selatan- Bekasi (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan)

Wartawan LARAS POST dalam melaksanakan tugasnya di lapangan dibekali dengan ID Card, dan namanya tercantum dalam BOX Redaksi serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

EKBIS

EDISI 138 TH. VII / 06 - 19 MEI 2019

33

Kemenperin Siapkan Tenaga Kerja Kompeten di Era Industri 4.0

Menhub Budi Karya Sumadi

Menhub Berharap Tarif Pesawat Jelang Lebaran Terjangkau Jakarta, Laras Post – Agar tarif pesawat jelang lebaran nanti dapat dijangkau dan masyarakat tak merasa terbebani, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi beserta jajarannya terus melakukan komunikasi.

Namun ia memaklumi bila biasanya pada high season seperti lebaran ada lonjakan harga jika dibandingan dengan hari-hari biasa. “Pemerintah tetap mengawasi agar tidak ada pelanggaran tarif batas atas dan maskapai diharapkan tetap memasarkan tarif sesuai subclasses yang telah ditetapkannya,” kata Menhub di Jakarta, Senin (29/4/2019).

Terkait subclass harga tiket, lanjut Menhub, pihaknya akan menyerahkan wewenang tersebut kepada maskapai. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2019 Tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

“Saya mengharapkan maskapai dapat menindak lanjuti esensi pasal-pasal pada aturan yang baru tersebut, sehingga kami tidak perlu membuat aturan yang kaku lagi seperti penerapan subclass, agar industri lebih independen namun tetap mengikuti aturan yang berlaku,” sebutnya.

Ditambahkan Menhub, Kementerian Perhubungan selaku regulator selalu berupaya untuk mencari win-win solution perihal tarif tiket pesawat, jangan sampai ada suatu hal yang justru memberatkan salah satu pihak sehingga mendapat kerugian.

“Tarif ditetapkan untuk mengakomodasi kedua belah pihak yaitu maskapai dan konsumen yaitu memberikan perlindungan kepada konsumen dari tarif yang wajar dengan batasan tidak melebihi tarif batas atas dan melindungi maskapai dari persaingan usaha tidak sehat,” ungkapnya.

Imbau Jangan Mogok Sementara itu, terkait rencana mogok karyawan dan pilot Garuda Indonesia, Menhub mengimbau seluruh karyawan PT Garuda Indonesia tetap melaksanakan operasional seperti biasa dan tidak melakukan mogok kerja, karena aksi pemogokan selain akan merugikan maskapai Garuda Indonesia sendiri, juga akan merugikan masyarakat banyak.

“Mengenai rencana mogoknya karyawan dan pilot Garuda Indonesia, intinya kami belum mendapat suratnya (pemberitahuan) secara resmi. Saya harap itu tidak perlu dilakukan karena akan banyak merugikan banyak pihak seperti masyarakat maupun perusahaan Garuda Indonesia sendiri,” ujarnya.

Menurut Menhub, jika serikat karyawan Garuda Indonesia ingin menyampaikan aspirasinya dapat disampaikan secara musyawarah tanpa perlu adanya aksi mogok. “Saya mengimbau baik Pilot maupun pihak Manajemen PT Garuda Indonesia mengedepankan komunikasi,” tegasnya.

Menyinggung soal polemik yang terjadi di Garuda saat ini, termasuk soal kondisi keuangan Garuda, Menhub mengatakan, perihal laporan keuangan Garuda bukan domain dari Kementerian Perhubungan.

Menurut Menhub unsur seperti pelayanan, keamanan dan keselamatan penerbanganlah yang menjadi kewenangan dari Kemenhub selaku regulator.

“Usaha penerbangan banyak melibatkan berbagai unsur seperti pelayanan, keamanan dan keselamatan, tentunya saya beserta jajaran Kementerian Perhubungan sudah berkomunikasi dengan Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia agar kedepannya segala aspek tersebut dapat terus ditingkatkan,” terangnnya.

Perihal laporan keuangan Garuda, lanjut Menhub, bukan domain dari Kementerian Perhubungan sebagai regulator, tidak ada kapasitas saya mengomentari hal tersebut.

Lebih lanjut Menhub menyebutkan, Garuda Indonesia telah memiliki komitmen untuk selalu menerapkan standar tata kelola yang terbaik dengan selalu berusaha untuk menerapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) melalui berbagai usaha perbaikan dan peningkatan.

“Hasil penilaian GCG Garuda yang semakin baik diperoleh melalui perbaikan dan penyempurnaan dari apa yang telah dilakukan. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan (Garuda Indonesia) dalam menerapkan GCG,” ucapnya. (her, sg)

Jakarta, Laras Post - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menetapkan 10 langkah prioritas nasional di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, yang salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Upaya strategis ini guna mengakselerasi pengembangan industri manufaktur nasional agar lebih berdaya saing global di era digital sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

“Kemenperin telah menjalankan berbagai program peningkatan kompetensi SDM sesuai kebutuhan industri, terutama untuk kesiapan memasuki era industri 4.0. Dalam hal ini, kami aktif mengajak keterlibatan industri agar mendukung program tersebut, seperti melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, di Jakarta, Rabu (1/5/2019).

Misalnya, program pendidikan vokasi link and match antara industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dluncurkan sejak tahun 2017, Kemenperin mampu menggandeng sebanyak 1.032 industri dan 2.612 SMK. Ini merupakan salah satu program yang diwujudkan secara konkret oleh Kemenperin dalam upaya menyediakan satu juta tenaga kerja tersertifikasi sampai tahun 2019.

Dari hasil kegiatan link and match itu, Kemenperin sudah melakukan penyelarasan sebanyak 35 program studi, termasuk yang dapat mendukung penerapan teknologi industri 4.0.

“Program studi itu antara lain teknik ototronik dan teknik audio video. Ini yang sedang dibutuhkan oleh sektor industri otomotif. Kemudian, ada juga

teknik robotik, yang selama ini belum kita punya,” ungkapnya.

Kompetensi keahlian lainnya, lanjut Airlangga, yaitu teknik permesinan, instalasi pemanfaatan listrik, elektronika, kimia industri, pengelasan, perbaikan bodi otomotif, pemeliharaan mekanik industri, konstruksi kapal baja, mekatronika, alat berat, dan pengecoran logam. Selanjutnya, teknik pembuatan benang, produksi pakaian jadi, furnitur, kontrol mekanik,manajemen pergudangan, dan pelayanan produksi.

“Selain itu, kami melaksanakan program Diklat 3in1, yang juga melibatkan kaum disabilitas. Tahun ini, kami menargetkan sebanyak 72 ribu peserta dapat mengikutinya,” ujar Airlangga. Selanjutnya, Kemenperin sedang membangun Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 di Jakarta. “Ini seperti Digital Capability Center di Singapura,” imbuhnya.

Menperin menegaskan, SDM adalah kunci untuk mencapai kesuksesan pelaksanaan Making Indonesia 4.0, yang aspirasi besarnya adalah mewujudkan

Kemendag Canangkan 13 Calon DTU dan 245 Calon PTU 2019 Yogyakarta, Laras Post - Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) mencanangkan 13 kabupaten/kota sebagai calon Daerah Tertib Ukur (DTU) dan 245 pasar sebagai calon Pasar Tertib Ukur (PTU) di 93 kabupaten/kota tahun 2019. Pencanangan ini berlangsung di Yogyakarta, Selasa (30/4/2019).

Ketiga belas calon DTU tahun 2019, yaitu Kota Pariaman, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Samarinda, Kota Kendari, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Buru Selatan.

“Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat dan aparat pemerintah, khususnya pemerintah daerah tentang pentingnya kebenaran hasil pengukuran. Selain itu juga untuk memberikan perlindungan konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran,” kata Direktur Metrologi Rusmin Amin.

Menurut Rusmin, program pembentukan DTU dan PTU merupakan program sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk menjadi yang terpilih, calon DTU dan PTU harus melaksanakan kegiatan di antaranya pendataan alat ukur, sosialisasi kepada masyarakat,

pelayanan tera dan/atau tera ulang, serta pelaksanaan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan.

Selanjutnya Kementerian Perdagangan akan melakukan evaluasi dan penilaian untuk menentukan DTU dan PTU terpilih yang akan diumumkan pada akhir tahun 2019.

Direktorat Metrologi Ditjen PTKN, lanjut Rusmin, berperan dalam memastikan hak-hak konsumen dan penjual dapat terpenuhi secara adil sesuai kuanta barang yang diperjualbelikan.

Masyarakat dapat langsung menerima manfaat dari pentingnya tertib ukur, terutama dalam melakukan transaksi perdagangan yang didasarkan pada ukuran, takaran, dan timbangan.

“Pemerintah daerah diharapkan dapat menyelenggarakan pelayanan kemetrologian yang efektif, efisien, dan mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku usaha. Salah satunya memastikan tarif biaya retribusi pelayanan tera/tera ulang yang tidak memberatkan masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini agar sesuai dengan prinsip metrologi yaitu Pemerintah wajib menyediakan pelayanan kemetrologian kepada masyarakat demi terciptanya tertib ukur,” ujar Rusmin.

Selain itu, bagi kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai DTU wajib menjaga komitmen melalui program kegiatan pengawasan serta penyuluhan

Proyek Palapa Ring Siap Jadikan Indonesia ‘Merdeka’ Sinyal Jakarta, Laras Post – Pemerintah terus berupaya mengikis kesenjangan akses telekomunikasi di Indonesia.

Infrastruktur telekomunikasi yang dapat dinikmati seluruh masyarakat menjadi perhatian serius pemerintah untuk mewujudkan keadilan yang sama.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, akses internet 4G akan dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia secara merata beberapa tahun yang akan datang.

Saat ini, akses internet berkecepatan tinggi yang menggunakan 4G, hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat di kota-kota besar seperti di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya.

“Kita yang tinggal di Jakarta, kita yang ada di gedung ini menikmati semacam kemewahan dari digital, kita bisa menggunakan 4G di sini, kecepatan rata-rata sekitar 7 megabite per second,” kata Menteri Rudiantara dalam Talkshow : Akses Internet Tingkatkan Kreatifitas Bangsa, di Atrium Mall Kasablanka, Jakarta, Sabtu (27/04/2019).

Menurut Menteri Kominfo, tidak semua daerah dan kepulauan di Indonesia seperti Jakarta dengan segala akses fasilitas yang tersedia.

Sebab, masih banyak perbedaan yang harus menjadi fokus pemerintah untuk menyatukan pemerataan pembangunan.

Di bidang infrastruktur digital, Menteri Rudiantara mengakui kecepatan 4G di daerah-daerah terpencil, perbedaannya bisa sampai 23 kali lipat dari akses kecepatan di Jakarta.

“Di bagian Timur Indonesia, bagian

Utara Indonesia, jauh. Di Maluku, di Papua, kecepatan 4G-nya hanya rata-rata 300 kilobit per second, atau kecepatannya per 23 kali kita yang ada disini,” ucap Menteri Rudiantara.

Selain perbedaan kecepatan 4G, kata Menteri Rudiantara, untuk membayar akses internet pun juga jauh lebih mahal, yakni dua kali lipat dari di Jakarta dan sekitarnya.

Menurut Menteri Rudiantara, Indonesia bahkan ketinggalan pembangunan infrastruktur digital dari Malaysia. Meskipun begitu, Menteri Rudiantara mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap optimis. Sebab, pemerintah sudah melakukan percepatan pembangunan sejak 2015 yang lalu.

“Tapi, kita tidak boleh kecil hati.

Karena pemerintah sudah melakukan dan menyiapkan percepatan-percepatan (pembangunan infrastruktur), salah

Indonesia masuk jajaran 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030. “Dengan SDM yang kompeten, industri akan lebih produktif dan berdaya saing,” tegasnya.

Airlangga menambahkan, pengembangan SDM merupakan salah satu momentum Indonesia untuk mengambil peluang dengan adanya bonus demografi hingga tahun 2030.

“Maka itu, Bapak Presiden Joko Widodo menginstruksikan mulai tahun ini fokus pembangunan nasional adalah peningkatan kualitas SDM. Ini menjadi potensi besar bagi Indonesia ke depan,” paparnya.

Oleh karena itu, lanjut Menperin, agar pelaku industri dapat terdorong untuk terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi serta aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, pemerintah akan meluncurkan insentif super deductible tax. Fasilitas ini diyakini bakal menciptakan tenaga kerja industri yang kompeten serta menghasilkan inovasi produk.

Regulasi tersebut nantinya tertuang

dalam Peraturan Pemerintah (PP). ”Aturan ini berlaku apabila perusahaan bekerja sama dengan SMK, dengan memberikan pelatihan dan pembinaan vokasi serta penyediaan alat industri hingga kegiatan pemagangan. Misalnya, perusahaan menghabiskan biaya Rp1 miliar, maka pemerintah akan memberikan pengurangan terhadap penghasilan kena pajak sebesar Rp2 miliar kepada perusahaan tersebut dalam periode tertentu,” jelasnya.

Menperin pun meyakini, program penyediaan tenaga kerja yang kompeten menjadi magnet bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam hal ini, Kemenperin memfasilitasi pembangunan politeknik dan akademi komunitas di kawasan industri. “Tumbuhnya industri juga akan menambah lapangan kerja. Ini yang dapat mendorong perekonomian nasional,” terangnya.

Kemenperin mencatat, investasi di sektor industri manufaktur pada tahun 2014 sebesar Rp195,74 triliun, naik menjadi Rp226,18 triliun di tahun 2018.

Serapan tenaga kerja di sektor industri juga ikut meningkat, yakni dari 15,54 juta orang pada tahun 2015 menjadi 18 juta orang di tahun 2018 atau naik 17,4 persen.

Melalui program-program strategis yang sedang dijalankan, Kemenperin optimistis memasang target pertumbuhan industri nonmigas sebesar 5,4 persen pada tahun 2019. Adapun sektor-sektor yang diproyeksikan tumbuh tinggi, di antaranya industri makanan dan minuman (9,86%), permesinan (7%), tekstil dan pakaian jadi (5,61%), serta kulit barang dari kulit dan alas kaki (5,40%). (her, sg)

satunya melalui Palapa Ring,” kata Menteri Rudiantara.

Bakal Lebih Baik Melalui proyek pemba­n gunan infrastruktur Palapa Ring dan juga ketersediaan Satelit, Menteri Rudiantara memastikan kesenjangan itu harus segera diakhiri agar hadir rasa keadilan.

“Ini sesuatu yang menjadi perhatian pemerintah, bahwa seharusnya tidak berbeda banyak. Karenanya pemerintah mengambil kebijakan keberpihakan.

Jadi yang namanya layanan 4G yang kita nikmati disini, bisa juga dinikmati dimana-mana di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Proyek Palapa Ring dalam waktu dekat segera rampung. Nantinya, akses telekomunikasi di seluruh Indonesia akan lebih lancar seiring kehadiran Palapa Ring.

“Sejatinya, program infrastruktur digital tersebut sudah dibahas sejak tahun 2006. Namun, pengoperasiannya baru bisa dieksekusi pada tahun 2015. Atau setahun setelah Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dilantik,” ungkap Menteri Rudiantara .

Palapa Ring menurut Menteri Rudiantara, merupakan infrastruktur digital yang fokus membangun jaringan tulang punggung broadband, yang menghubungkan semua Kabupaten dan Kota di Indonesia.

Broadband atau internet kecepatan tinggi adalah fasilitas telekomunikasi yang disediakan pemerintah, untuk meningkatkan pelayanan akses internet kepada masyarakat, khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Terpencil).

“Internet di Indonesia belum sepenuhnya merdeka, kita baru merdeka dari menghubungkan 514 kota dan kabupaten, itu baru pertengahan tahun ini,” ucap Menteri Rudiantara.

Merdeka sinyal merupakan istilah yang ditujukan pada keberhasilan pemerintah dalam membangun Palapa Ring. Perlu diketahui, Palapa Ring Barat dan Tengah sudah sepenuhnya beroperasi, sementara Palapa Ring Timur, masa konstruksinya sudah 94 persen.

“Insyaallah pertengahan tahun ini, konstruksinya (Palapa Ring Timur) selesai, kita integrasikan semuanya.

Disitulah kita merdeka internet, tapi di tingkat Kabupaten/Kota,” pungkasnya. (her, sg)

dan pelayanan tera/tera ulang secara berkala. Kabupaten/kota juga wajib membentuk Unit Metrologi Legal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rusmin menambahkan, pembentukan DTU dan PTU dimulai pada 2010. Hingga tahun 2018 telah ditetapkan sebanyak 41 DTU atau sekitar 8 persen dari 514 kabupaten/ kota di Indonesia. Serta sebanyak 1231 PTU di 34 provinsi atau sekitar 13 persen dari jumlah pasar tradisional di Indonesia yang sebanyak 9.559 pasar.

“Diharapkan pembentukan DTU dan PTU tidak bersifat seremonial dan bisa menjadi bagian budaya masyarakat. Sehingga hal ini

sesuai dengan slogan ‹Tertib Ukur Mencerminkan Budaya Jujur› yang dapat melekat dan menjadi gaya hidup di masyarakat,” tandas Rusmin.

Ke depannya, lanjut Rusmin, pembentukan DTU harus lebih disempurnakan lagi dengan mengedepankan peran aktif masyarakat di daerah. “Untuk itu, peran aktif pemerintah kabupaten/kota atau Provinsi DKI Jakarta sangat penting dalam proses pembentukannya,” pungkasnya.

Pada kesempatan ini juga dilaksanakan rapat koordinasi Progress Report bagi kabupaten/kota calon DTU yang bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana tahapan pembentukan DTU 2019 telah dilaksanakan oleh kabupaten/kota. (her, sg, wan)

4 2

MEGAPOLITAN

EDISI 138 TH. VII / 06 - 19 MEI 2019

Kapolsek Pebayuran: Kita Jaga Persatuan dan Kesatuan Bekasi, Laras Post - Jajaran Polsek Pebayuran dipimpin AKP Asep Romli menjaga pengamanan penghitungan suara terakhir di PPK Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (30/4/2019).

Kapolsek Asep Romli beserta anggotanya siap bekerja keras dalam pengamanan penghitungan suara.

Dia berharap warga Pebayuran tetap menjaga persatuan, meski berbeda pilihan. “Jangan sampai masyarakat terprovokasi. Kita harus jaga NKRI, bersihkan hati kita,” tandasnya.

Kapolsek Pebayuran AKP Asep Romli.

Kapolsek pun mengajak masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Pebayuran. (din)

Jajaran Desa Bersyukur Pemilu Kondusif

Jajaran Desa Curug Sangereng, Kabupaten Tangerang, Banten.

Tangerang, Laras Post – Pesta demokrasi yang digelar pada 17 April lalu berjalan aman dan lancar.

Jajaran Desa Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, TNI, dan Polri atas partisipasinya sehingga Pemilu 2019 yang berjalan aman dan lancar, “Untuk itu mari kita dukung segala program pemerintah pusat maupun daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar staf Desa Curug Sangereng, Aman Heryaman di kantornya, Kamis (2/5/2019). (sujono siarif)

HUT Kopassus ke 67

Panglima TNI: Jadilah Pasukan Khusus Berkelas Dunia Jakarta, Laras Post - Hari jadi Kopassus ke 67 yang jatuh pada 16 April 2019 bisa dikatakan istimewa, karena bertepatan dengan pesta demokrasi Indonesia.

Lantaran hal itu, pelaksanaan peringatan hari jadi korps baret merah pun diundur jadi tanggal 24 April 2019.

Ada dua makna penting dari tradisi perayaan hari ulang tahun Kopassus. Pertama, merupakan momen refleksi satuan kopassus dalam rangka terus meningkatkan profesionalisme dalam menjawab tantangan tugas.

Kedua, sebagai media untuk terus memelihara ikatan silaturahmi para prajurit Kopassus baik yang saat ini masih mengawaki kopassus dengan personel yang telah berdinas di luar kopassus, bahkan dengan para purnawirawan sesepuh Kopassus.

Berangkat dari pemahaman tersebut yaitu membangun nilainilai kebersamaan, keguyupan, Kekompakan dalam ikatan satu almamater sebagai prajurit Kopassus adalah pondasi utama dalam memelihara Jiwa korsa Korps Baret Merah.

Tiga format acara Perayaan HUT Kopassus kali ini digelar dalam tiga format acara yaitu kegiatan apel bersama prajurit Kopassus dengan pimpinan apel adalah panglima TNI, dilanjutkan unjuk ketrampilan prajurit dan kegiatan syukuran serta ramahtamah.

Adapun tema dari kegiatan perayaan HUT kopassus Tahun 2019

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjadi inspektur upacara peringatan HUT Kopassus ke 67.

‘Mewujudkan Prajurit Kopassus yang Profesional, Kuat, dan Tangguh serta Adaptif Menghadapi Tantangan Global’.

Hal ini selaras dengan pokokpokok keinginan Panglima TNI yang mengharapkan prajurit Kopassus mampu mengantisipasi berbagai perkembangan yang terkait dengan bidang tugasnya, karena setiap tugas yang dipercayakan kepada Kopassus ibaratnya pertaruhan besar bukan hanya bagi TNI melainkan juga bagi bangsa Indonesia.

Untuk itu, Kopassus harus mampu dan terus berinovasi serta beradaptasi menyikapi berbagai perkembangan jaman. Sehingga harapannya kemampuan prajurit Kopassus harus menjadi pelopor dan berada di ujung terdepan dalam hal inovasi-inovasi terkait Operasi khusus di tubuh TNI.

Tangerang, Laras Post - Jajaran desa dari Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan studi banding ke Desa Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/5/2019).

Rombongan tamu dari Kalsel tersebut diterima Kepala Desa (Kades) Pagedangan H Ahmad Anwar yang diampingi Sekcam Pagedangan, Ketua LPM, jajaran Bumdes Desa Pagedangan, tokoh masyarakat, serta Ketua RW dan RT. Pertemuan tersebut membahas tentang Badan Usaha Milik Desa Pagedangan. “Semoga dengan acara studi banding ini Bumdes kita semakin maju,” ujar Kang Aling. (sujono siarif)

SMP Islam Parung Gelar Perpisahan

Acara perpisahan SMP Islam Parung.

Bogor, Laras Post - SMP Islam Parung, Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menggelar acara perpisahan, baru-baru ini.

Kegiatan yang dihadiri guru, siswa siswi, dan orang tua siswa siswi kelas 9, berlangsung aman, lancar dan meriah.

Kepala SMP Islam Asep Haryadi S.Pd dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Rahmat Hermawan S.Pd, kepada Laras Post, mengungkapkan bahwa kegiatan perpisahan ini hampir setiap tahun dilaksanakan.

Keduanya juga berpesan kepada siswa siswi kelas 9 yang berjumlah 268 orang, agar terus semangat menuntut ilmu.

“Janganlah berhenti untuk menuntut ilmu. Raihlah ilmu setinggitingginya, jangan bosan-bosan untk menuntut ilmu agar kamu berhasil menjadi harapan nusa dan bangsa,” tandasnya. (amser/rumsi)

dunia,” terangnya.

Hadi juga mengingatkan kekuatan TNI adalah pada rakyat dan untuk itu rendah hatilah dan dekat dengan rakyat. “Ingat kalian adalah legenda, tanpa perlu mencari nama. Kalian sudah terkenal di dunia,” urainya.

Usai upacara dilanjutkan dengan aktraksi pertunjukan dari prajurit Kopassus, seperti bela diri, tarung gaya bebas, dan lain-lain.

Tampak hadir dalam kegiatan itu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Danjen Kopassus Mayjen TNI Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, Kasad, Kasal, Kasau, mantan Danjen Kopassus Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto, mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo. (wan)

Wabup Pimpin Upacara Hari Kesiapsiagaan Bencana

Jajaran Pemerintahan Desa Kalsel Studi Banding ke Desa Pagedangan

Kepala Desa Pagedangan H Ahmad Anwar saat memberikan penjelasan di depan jajaran pemerintahan Provinsi Kalsel.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Thahjanto dalam amanatnya di peringatan HUT Kopassus, Rabu (24/4/2019), berpesan kepada prajurit Kopassus memberikan pengabdian yng terbaik bagi bangsa dan negara.

Orang nomor satu di TNI itu pun menyampaikan ucapan selamat ulamg tahun ke 67 Kopassus.

“Saya selaku Panglima bangga.

Kalian senantiasa menempati janji prajurit komando kesetiaan kepada sapta marga dan kehormatan jiwa kesatuan para komando,” tandas Panglima TNI. Jenderal bintang empat itu juga mengapresiasi prajurit yang dapat menjalankan tugas dengan baik.

“Tantangan kedepan tidak ringan, terus tingkatkan profesionalisme. Kalian jadilah pasukan khusus yang berkelas

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan (kanan).

Bogor, Laras Post - Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan memimpin upacara hari kesiapsiagaan bencana tingkat Kabupaten Bogor tahun 2019 di Lapangan Tegar Beriman Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/4/2019).

Dalam amanatnya, Wakil Bupati Bogor mengatakan sudah

saatnya mengubah mindset dari tanggap darurat bencana menjadi pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai upaya antisipatif untuk meminimalisasi terjadinya bencana dalam berbagai bentuk.

“Saya tekankan, mengingat penanggulangan bencana bukan hanya kegiatan tanggap darurat

bencana, namun meliputi seluruh aspek yang merupakan suatu siklus kegiatan dari saat pra bencana, kejadian bencana, dan pascabencana yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” katanya.

Wabup juga menambahkan bahwa pemerintah sendiri tidak akan mampu melakukan upaya pengurangan risiko bencana tanpa dukungan dari pihak lain yaitu masyarakat dan lembaga usaha.

Untuk itu, kepada seluruh jajaran badan penanggulangan bencana daerah dan mitra kerjanya yang berkompeten melaksanakan langkah-langkah yaitu; Pemasangan sistem peringatan dini. pelaksanaan mitigasi fisik dan non fisik sebagai upaya mendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan.

Lalu pembentukan satuan pendidikan aman bencana di beberapa sekolah, madrash dan pesantren. Kemudian pembentukan dan peningkatan kapasitas desa tangguh bencana. Lalu edukasi, sosialisasi serta diklat kesiapsiagaan bencana bagi ASN, masyarakat dan lembaga usaha.

Setelah itu memberikan kemudahan bagi peran serta lembaga

usaha dalam bentuk CSR. Dan selanjutnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dan perguruan tinggi.

Dia juga memaparkan berdasarkan laporan yang diterima, data kejadian bencana sampai dengan akhir 2018 terdapat 634 kejadian, terdiri atas tanah longsor 156 kejadian, banjir 39 kejadian, angin kencang 188 kejadian, gempa bumi 56 kejadian dan lain-lain 39 kejadian.

Sedangkan untuk triwulan I tahun 2019 terdapat 125 kejadian terdiri atas tanah longsor 74 kejadian, banjir 4 kejadian, angin kencang 25 kejadian dan lain lain sebanyak 22 kejadian. Hal ini mengindikasikan potensi bencaba di Kabupaten termasuk kategori tinggi.

“Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana yang saat ini baru terbentuk sebanyak 15 desa/kelurahan sejak tahun 2013 sampai awal tahun 2019,dalam 5 tahun ke depan, Pemerintah Kabupaten Bogor akan membentuk 200 desa/kelurahan tangguh bencana se-Kabupaten Bogor,” ungkapnya. (vid)

DPRD Depok Gelar Rapat Paripurna LKPJ Walikota Depok, Laras Post - Rapat Paripurna LKPJ 2018 Walikota Depok dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Depok M.Supariyono.

Dalam sambutannya, M.Supariyono menyampaikan bahwa rapat paripurna kali ini adalah rapat biasa seperti rapat sebelumnya.

“Jadi bukan rapat istimewa,” kata Supariyono di Ruang Rapat DPRD Depok, Kamis (25/4/2019).

Sementara, Walikota Depok M.Idris mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Depok yang telah menyukseskan pemilu serentak pada 17 April 2019 lalu. “Semoga hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan dan cita-citakan,” kata Walikota Depok M.Idris.

“Kami mengharapkan do’a seluruh pimpinan dan anggota untuk turut serta dalam rangkaian kegiatan hari jadi Kota Depok yang ke 20 tahun 2109.”

“Kami menyadari masih banyak kekurangan kealpaan dari kami selaku eksekutif. Namun kami yakin dan percaya, dengan komitmen dan tekad yang kuat, Pemerintahan Kota Depok akan berusaha mewujudkan misi Kota Depok yang unggul, nyaman dan religius,” ujarnya.

Dalam rekomendasi di rapat tersebut, Muhammad HB dari Partai Gerindra membacakan hasil pembahasan LKPJ Walikota Depok tahun 2018 bahwa masih banyak capaian program–program Pemerintah Kota Depok yang belum memenuhi target.

Menyikapi banyaknya kekurangan terhadap kinerja Pemkot Depok, Walikota mengakui bahwa masih banyak permasalahan di Kota Depok yang harus diselesaikan bersama-sama.

Dikatakan Idris, selain permasalahan, masih banyak potensi yang ada di Kota Depok belum tereksploitasi. “Maka dalam hal ini kerja sama legislatif dan eksekutif harus lebih giat lagi sehingga permasalahan dan potensi di Kota Depok dapat berjalan lebih baik lagi,” papar Idris.

Suparyono menuturkan bahwa rekomendasi ini diharapkan bisa menjadi sasaran evaluasi untuk penyusunan perencanaan baik di anggaran berjalan maupun anggaran tahun depan. “Termasuk juga di dalam OPD terkait, kira kira sisi mana yang harus direalisasikan,” ujarnya.

Anggota DPRD dari PKS

Muhammad HB, Qurtifa Wijaya menjelaskan bahwa banyaknya program Pemkot Depok yang belum memenuhi target disebabkan masih adanya target-target belum sampai pada yang ditentukan.

“Mungkin ada beberapa faktorfaktor yang perlu dievaluasi kenapa belum tercapai,”ujarnya.

Dikatakannya, untuk bidang pen didikan pih akn ya sedan g mengejar infrastrukturnya, seperti sekolah, dan mencoba mendorong

bantuan-bantuan pendidikan terutama untuk warga yang kurang mampu.

“Hal ini dipikirkan gimana caranya anak-anak Depok yang keluarganya kurang mampu bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Nah kita di DPRD ini, nanti mencoba mengevaluasi, kirakira apa yang bisa kita perkuat,” pungkasnya (david)

MEGAPOLITAN EDISI 138 TH. VII / 06 - 19 MEI 2019

Pelayanan di Kecamatan Pagedangan Puaskan Masyarakat Tangerang, Laras Post – Warga mengapresiasi pelayanan cepat dan tepat yang dilakukan jajaran Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten.

Hal itu tak lepas dari kerja keras Plt Camat Pagedangan Ahmad Taufik beserta jajarannya. Camat Ahmad Taufik memang sangat aktif, baik di lingkungan kerjanya maupun di masyarakat.

Camat Taufik pun berharap warga terus mendukung semua program Pemkab Tangerang yang pro Mad Yani, pegawai Kecamatan Pagedangan, rakyat.

Kabupaten Tangerang, Banten.

“Mari kita semua dukung semua program Pemkab Tangerang demi kemajuan dan kesejahteraan bersama,” kata Mad Yani, pegawai senior Kecamatan Pagedangan di kantornya, Kamis (2/5/2019). (sujono siarif)

Penutupan Sementara Pengajian Al Athfal

35

Kapolda Metro Lantik 4 Pejabat Baru Jakarta, Laras PostEmpat pejabat teras di Polda Metro Jaya melakukan serah terima jabatan (sertijab).

Sertijab yang digelar di Aula Utama Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (30/4/2019)dipimpin oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono.

Serah terima jabatan tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:ST/1202/IV/ KEP/2019, tanggal 26 April 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri.

Adapun empat jabatan yang diserahterimakan tersebut; Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya yang semula dijabat Kombes Pol Adi Deriyan Jayamatra, kini dijabat Kombes Pol Iwan Kurniawan. Kombes Pol Adi dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Muda Bidang Pidum Bareskrim Polri (dalam rangka Sespimti).

Direktur Resnarkoba Polda Metro Jaya yang semula dijabat Kombes Pol Nainggolan kini dijabat Kombes

Serah terima jabatan (Sertijab) Empat pejabat teras di Polda Metro Jaya, Jalan Sudirman, jakarta.

Pol Herry Heryawan. Kombes Pol Nainggolan dimutasikan sebagai Analis kebijakan Muda Bidang Pidum Bareskrim Polri (dalam rangka Sespimti).

Direktur Binmas Polda Metro Jaya yang semula dijabat Kombes

Pol Ulung Sampurna Jaya kini dijabat Kombes Pol Umardani.

Kombes Pol Ulung dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Muda Bidang Binmas Bareskrim Polri (dalam rangka Sespimti).

Jabatan Karolog Polda Metro

Jaya diserahterimakan dari Kombes Pol Hendro Sugiatno kepada Kombes Pol Hariono. Kombes Pol Hendro Sugiatno dimutasikan sebagai Karorenmin Bareskrim Polri. (bayu)

DPRD Depok Gelar Rapat Hari Jadi Kota Depok ke 20 Acara penutupan pengajian sementara Majelis Ta’lim Al Athfal Cihuni.

Tangerang, Laras Post – Jelang bulan suci Ramadhan, Majelis Ta’lim Al Athfal Cihuni menggelar penutupan pengajian sementara.

Meski diguyur hujan lebat, kegiatan yang digagas wali santri tersebut berjalan aman dan lancar.

Ketua RW 03 Dadih Yoenardi berharap kegiatan tersebut terus ditingkatkan. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu kegiatan tersebut. (sujono siarif)

Pemilu Aman dan Lancar Tokoh Masyarakat Apresiasi Warga

Tangerang, Laras Post - Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 berjalan aman dan lancar.

Semua itu tak lepas dari peran serta berbagai pihak yang telah bekerja keras menyukseskan pesta demokrasi tersebut.

Tokoh masyarakat Kampung Curug Dengdeng, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, mengucapkan terima kasih kepada warga, jajaran TNI dan Polri, serta semua pihak, yang telah bekerja keras, sehingga Pemilu 2019 berjalan lancar dan kondusif.

“Saya juga berharap agar kerja sama dalam Joni, tokoh masyarakat Desa Pagedangan, menjaga kamtibmas terus K e c a m a t a n P a g e d a n g a n , K a b u p a t e n ditingkatkan lagi,” ujar Joni di Tangerang, Banten. kantornya, Kamis (2/5/2019). (sujono siarif)

Depok, Laras Post - DPRD Depok menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka memperingati hari jadi yang ke 20 Kota Depok, Jumat (26/4/ 2019).

Dalam pidatonya, Wakil Ketua DPRD Kota Depok, M. Supariyono mengajak semua umat beragama mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya karena masih diberi kesempatan dan umur panjang sehingga masih bisa berkumpul dan bersilahturahim dalam forum yang terhormat ini.

“Selain itu, rapat tidak ada persyaratan, Artinya berapa pun yang hadir rapat paripurna tetap bisa kita selenggarakan,” tambahnya.

Di tempat sama, Walikota Depok KH.Mohammad Idris menyampaikan bahwa secara pribadi maupun emerintahan dirinya sangat mengapresiasi dan terima kasih kepada semua pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok atas terselenggaranya acara ini.

“Ke Labuan beli ikan peda, buat bekel pergi ke Mekah, biar tuan rumah pada kagak ada, kita doa’in biar pada berkah,” Idris berpantun.

“Dengan mengusung visi Kota Depok Unggul, Nyaman, Religius, kami mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif serta kontrol dari semua pihak, termasuk rekanrekan anggota DPRD Kota Depok, agar visi tersebut dapat diwujudkan, sehingga membawa kemaslahatan bagi warga Depok tanpa terkecuali,” ungkap Idris.

“Peringatan hari jadi Kota Depok

Pemotongan tumpeng peringatan HUT Kota Depok di Gedung DPRD Depok.

ke-20 tahun 2019 ini mengambil tema ‘Rame-rame Berbudaya’, Tema ini mengandung pesan dan ajakan pada kita semua untuk senantiasa melestarikan dan menghadirkan budaya positif, kapan pun dan di mana pun kita berada.”

Idris mengemukakan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan ragam budaya yang sangat tinggi sebagai warisan para leluhur. “Semisal semangat gotongroyong, tenggang rasa, sopan santun, toleransi dan patriotisme, adalah bagian kekayaan leluhur bangsa Indonesia,“ papar Idris.

“Melalui momentum hari jadi Kota Depok ke-20 ini, mari kita

Peluncuran Aplikasi E-PBB Bappenda Kabupaten Bogor

Tampilan layar Aplikasi E-PBB Bappenda Kabupaten Bogor

Bogor, Laras Post - Tren teknologi di era globalisasi mengarah pada penggunaan aplikasi mobile yang dapat diakses dengan mudah menggunakan perangkat smartphone termasuk dalam hal pencarian informasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Tren tersebut sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam memperoleh

informasi terkait pajak khususnya PBB P2, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor mengembangkan teknologi informasi berbasis aplikasi mobile. Wajib pajak dapat mengunduh secara gratis menggunakan smartphone versi Androidmelalui aplikasi Google Play Store dengan keyword e-PBB Kabupaten Bogor.

Aplikasi tersebut memuat beberapa informasi yaitu melihat alur pelayanan di PBB, mengetahui informasi nilai ketetapan pajak pada tahun berjalan dan tahuntahun sebelumnya untuk masing-masing objek pajak dengan menginput Nilai Objek Pajak (NOP). Wajib pajak juga dapat mendaftarkan diri menjadi wajib pajak online melalui elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (e-SPPT).

Keuntungan yang dapat dinikmati oleh wajib pajak apabila sudah terdaftar adalah dapat menerima SPPT secara elektronik melalui e-mail atau SMS. Alur pendaftaran e-SPPT dilakukan dengan melakukan pengisian data wajib pajak seperti menginput NIK (Nomor Induk Kependudukan), NOP (Nomor Objek Pajak), Nomor telepon serta alamat e-mail yang aktif. Selain itu untuk keperluan verifikasi data, wajib pajak perlumengunggah scan/foto KTP, SPPT, dan STTS. Setelah data seluruhnya terinput maka data-data tersebut akan diverifikasi oleh tim verifikator e-SPPT di Bappenda. Apabila

data tersebut valid dan terverifikasi, maka Wajib Pajak berhak mendapatkan fitur layanan e-SPPT melalui e-mail dan SMS. Harapannya, aplikasi mobile ini dapat memudahkan wajib pajak dalam mengakses informasi PBB P2secara real-timedengan menggunakan smartphone. Selain itu, e-PBB juga diharapkan dapatmembantu peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah sehingga dapatmewujudkan visi Kabupaten Bogor sebagai Kabupaten termaju, nyaman dan berkeadaban.

•Halaman muka aplikasi ini memuat tiga pilihan layanan yakni registrasi elektronike-SPPT, lihat PBB, dan lihat pelayanan PBB.User hanya perlu mengklik layanan yang diinginkan.

Tampilan registrasi eSPPT. User perlu melengkapi data-data yang diperlukan untuk proses registrasi. Setelah data terisi seluruhnya dengan benar, maka data tersebut dapat di submit.

Tampilan menu cek tagihan PBB. User hanya perlu menginput Nomor Objek Pajak (NOP) untuk mengetahui besarnya tagihan pajak padaobjek pajak tersebut.

Pada tampilan ini ketetapan pajak yang sudah maupun belum terbayar akan dimunculkan pada layar smartphone.

Halaman untuk cek pelayanan. User hanya perlu memasukan nomor pelayanan yang ingin diketahui, kemudian klik menu search. Maka selanjutnya akan muncul riwayat proses pelayanan. (david)

bangun masyarakat dan Kota Depok dengan mengedepankan budaya luhur yang telah diteladani para pendahulu bangsa kita. Dengan demikian pembangunan di Kota Depok tidak hanya berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat, tetapi pembangunan berkarakter dan bermartabat,” imbuh Idris.

“Kota Depok mendapatkan appresiasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, di antaranya Kota Depok mendapatkan penghargaan terbaik pertama dalam pembangunan daerah kategori Dokumen Perencanaan Kota tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2019,” ucap Idris.

Selain itu, sambungnya, Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok, berdasarkan data yang dirilis Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat tahun IPM 2018 meningkat sebesar 80,29 angka meningkat dari tahun sebelumnya 79,83. “Dengan demikian status pembangunan manusia dari status tinggi menjadi sangat tinggi,” terang Walikota Depok.

Acara tersebut diwarnai serangkaian kegiatan seni dan budaya yang ada di Kota Depok, mulai dari persembahan tari dari pelajar SMAN 3 Depok sampai kepada pelajar tingkat SD yang berprestasi di bidang seni dan budaya hadir untuk memeriahkan hari jadi Kota Depok yang diselenggarakan di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Depok.

Turut hadir dalam acara tersebut anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Sekretaris DPRD Pandeglang, anggota DPRD Kabupaten Bogor, Ketua Pengadilan Agama Depok, unsur Polri, unsur TNI, Sekretaris Kota Depok beserta seluruh jajaran dan OPD kota Depok, mantan Walikota Depok Nur Mahmudi beserta istri, Ibu pembina penggerak PKK, Ibu Ketua Persatuan Darmawanita Kota Depok dan Purna Walikota dan Wakil Walikota Depok.

Peringatan hari jadi Kota Depok ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Walikota Depok, wakil, serta jajaran perangkat daerah. (david)

Dr. John N. Palinggi: Siapa pun yang Terpilih Wajib Kita Hormati

Dr. John N.Palinggi.

Jakarta, Laras Post - Pemilihan PresidenWakil Presiden 2019 dan Pemilihan Legislatif DPR, DPRD, dan DPD telah digelar pada 17 April 2019 lalu.

Pesta demokrasi tersebut merupakan pekerjaan luar biasa bagi penyelenggara yaitu KPU, Bawaslu, Panwaslu, dan juga pemerintah.

Sambil menunggu hasil perhitungan suara oleh KPU, semua pihak diminta untuk bersabar dan menahan diri agar suasana tetap aman dan kondusif.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat (BISMA) Dr. John N. Palinggi saat ditemui di kantornya, Plaza Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

John N. Palinggi menuturkan bahwa

semburan kata fitnah, ujaran kebencian dan berita tidak benar atau hoax selama masa kampanye Pilpres banyak dilakukan oleh pendukung dan tim kampanye paslon.

Bahkan, sambungnya, saling adu argumentasi untuk saling menjatuhkan dengan visi dan misi yang berbeda, di mana rakyat sebagai yang menentukan untuk pilihan.

“Selama masa kampanye pilpres yang saya sesalkan timbulnya ujaran kebencian, fitnah, dan berita tidak benar ato hoax.

Padahal para kontestan sendiri tidak melakukan hal tersebut, tetapi banyak dilakukan oleh para pendukung dan tim kampanye,” terangnya.

Karena hal tersebut, lanjut John N. Palinggi, masyarakat dibawah ikut larut oleh informasi yang disebar yang belum pasti benar atau tidaknya. “Rakyat jadi korban dengan permainan para elit politik yang saling beda dukungan. Timbul pecah belah dikarenakan beda dukungan.”

John N. Palinggi pun berharap setelah pesta demokrasi 17 April lalu, semua hal berbau fitnah, ujaran kebencian, dan berita hoax dapat berhenti. “Siapa pun yang terpilih nanti kita wajib menghormati dan menghargai, karena dengan terpilihnya pemimpin, semua itu adalah restu Tuhan,” ujarnya.

“Para pelaku penyebar fitnah, ujaran kebencian, berita hoax jangan lagi melakukan dan berhentilah. Karena hal tersebut bisa membuat usia tidak panjang,” tandas John N. Palinggi. (wan)

6 2

Wisata & Budaya

EDISI 138 TH. VII / 06 - 19 MEI 2019

Kemenpar Undang Investor Pariwisata Garap Toba dan Samosir Samosir, Laras Post Kementerian Pariwisata mengundang investor pariwisata untuk menggarap potensi di Danau Toba dan Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.

Dua karyawan Hotel Santika KHI yang lolos turut serta donor darah.

Bukti Kepedulian Sosial, Hotel Santika KHI Gelar Aksi Donor Bekasi, Laras Post - Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah bekerjasama RS Citra Harapan Bekasi dan PMI Kota Bekasi menggelar aksi donor darah di Arena ballroom Hotel Santika KHI, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (27/4).

Kegiatan itu bertepatan dengan hari jadi Hotel Santika Kota Harapan Indah (KHI) ke 5 pada 25 April, management mengajak warga sekitar berbagi dengan sesama melalui aksi sosiak donor darah tersebut.

Pada kesempatan itu, sebanyak 106 orang peserta hadir dalam acara donor darah yang berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 13.00 WIB. Salah seorang wartawan Laras Post yang berpartisipasi mendonorkan darahnya.

Dari 106 orang yang hadir, ada 76 orang yang lolos diambil darahnya dan 30 orang yang tidak lolos dengan alasan kesehatan.

Aksi baksos itu merupakan kegiatan rutin antara Hotel Santika Premiere KHI dan Rumah Sakit Citra Harapan menggandeng Palang Merah Indonesia.

Selain melaksanakan kegiatan donor darah dilakukan juga pengecekan kesehatan gratis. Pengecekan gratis yang diberikan diantaranya cek asam urat, cek tensi darah, cek gula darah sewaktu, cek kadar lemak dalam tubuh, cek mata, hingga konsultasi dokter.

Tak hanya itu, kegiatan ini dimeriahkan pula dengan lucky draw untuk para pendonor yang lolos dalam pengambilan darah.

Warga sekitar Kota Harapan Indah cukup antusias dengan kegiatan donor darah dan pengecekan kesehatan gratis tersebut. Tak hanya itu salah seorang wartawan Laras Post turut berpartisipasi untuk mendonorkan darah.

“Management Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah berharap kegiatan ini akan terus berkesinambungan dan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat, terutama mereka yang membutuhka darah,” tandas Gratia Vika Maharani - Public Relations Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah, Bekasi di lokasi acara. (sg)

Villa Khayangan Sukamakmur Destinasi Wisata Harus Dikunjungi

Kepala Bidang Investasi Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Mugiyanto mengatakan, hal itu dilakukan sebagai komitmen untuk memajukan pariwisata Danau Toba dan sekitarnya yang merupakan salah satu destinasi prioritas dari 10 Bali Baru yang dicanangkan pemerintah.

“Upaya yang kami lakukan adalah memfasilitasi dan mempertemukan calon investor dengan pemerintah daerah Kabupaten Samosir, dalam Forum Investasi, pada 29-30 April 2019 di Pulau Samosir, Sumatera Utara,” saat melakukan site visit bersama calon investor di Danau Aek Natonang, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Senin (29/4/2019).

Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Investasi Destinasi Pariwisata, perwakilan Asisten Deputi Destinasi Regional I Kementerian Pariwisata, Wakil Bupati Kabupaten Samosir, Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir, dan para calon investor potensial.

Mugiyanto mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk Sinergi Promosi Investasi Pariwisata antara Asdep Investasi Pariwisata, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.

“Diharapkan kegiatan ini menjadi magnet untuk menarik para investor berinvestasi di sektor pariwisata baik di bidang jasa akomodasi seperti perhotelan, resort, restoran maupun atraksi buatan lainnya, seperti jenis-jenis permainan air. Mengingat di lokasi ini terdapat sebuah danau yg cukup potensial untuk dikembangkan menjadi salah satu wahana permainan air,” jelas Mugiyanto.

Danau Aek Natonang di Pulau Samosir yang ada di dalam Danau Toba menjadi salah satu kawasan yang ditawarkan oleh Pemkab Samosir untuk dikelola oleh investor. Kawasan dengan luas 65 hektare ini rencananya akan dikembangkan sebagai

Danau Toba.

lokasi kebun raya dengan berbagai macam atraksi serta akomodasi.

Untuk saat ini, ada dua calon investor yang menunjukkan ketertarikannya dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Samosir, yakni PT. Sekarmas Nusantara yang merupakan pemilik dan pengelola Merapi Park, Yogyakarta, serta PT. Artha Prakarana, Jakarta.

Menurut Direktur Utama PT. Artha Prakarana, Leo Rustandi, kawasan Danau Aek Natonang memerlukan pengembangan atraksi untuk menarik minat wisatawan di Kabupaten Samosir.

Ia menegaskan, tempatnya bagus, tinggal dipikirkan atraksi apa yang cocok untuk mendatangkan orang lebih banyak, sambil mengembangkan PAD. “Kami memiliki latar belakang pengetahuan soal hotel dan promotor kesenian. Ini akan dikombinasikan sebagai instrumen untuk bisa mendatangkan lebih banyak wisatawan, tapi analisis SWOT-nya harus dibuat sangat terencana,” lanjutnya.

Tanggapan positif juga diutarakan pemilik sekaligus pengelola Merapi Park

Yogyakarta, Bambang Utomo, yang mengatakan sektor pariwisata Pulau Samosir masih berpotensi besar untuk dikembangkan.

“Saya kira peluangnya besar karena Pulau Samosir dan sekitarnya yang dikelilingi oleh Danau Toba itu sangat indah sangat eksotik, dan kesempatan untuk mengembangkannya masih luas, karena banyak hamparan lanskap yang indah tapi belum dikerjakan oleh investor dan belum ada pemukiman,” tutur Leo Rustandi.

Sinergi investasi yang dilakukan Kementerian Pariwisata ini diharapkan bisa mempercepat realisasi target 20 juta wisman pada 2019, khususnya target 1 juta wisman di kawasan Danau Toba.

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Samosir, Juang Sinaga, mengatakan, Pemkab menyambut baik kehadiran investor yang ingin berinvestasi di Pulau Samosir, sebagai upaya memajukan pariwisata Danau Toba.

Ia berharap, seluruh investor yang akan berinvestasi di Pulau Samosir bisa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan menjaga muatan lokal di kawasan ini.

“Kami sangat berterima kasih dengan adanya inisiatif dari Kemenpar, kami saling menjemput antara kabupaten dengan Kemenpar. Harapan kami bagi investor yang dibawa Kemenpar sekarang memiliki keseriusan yang benar-benar riil yang akan terjadi di kabupaten ini,” ujar Juang.

Dengan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir yang tinggi, dan dukungan DAK Fisik Kementerian Pariwisata 2019 sebesar Rp6.717.114.000 dan DAK Non Fisik sebesar Rp913.038.000 serta partisipasi pihak investor, Kementerian Pariwisata yakin Destinasi Danau Aek Natonang akan semakin berkembang.

Bahkan bisa menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Kabupaten Samosir, yang diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Hal ini sesuai dengan amanah UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa penyelenggaraan kepariwisataan pada prinsipnya memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. (her, sg)

Agro Wisata Gunung Mas Lokasi Wisata Alam Sejuk dan Nyaman

Pemilik Villa Khayangan Arifin Beserta Camat Sukamakmur dan Perwakilan Dinas Kebudayaan pariwisata Kabupaten Bogor

Bogor, Laras Post - Wisata Alam Khayangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Villa Khayangan adalah destinasi wisata yang berada di desa Wargajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Lokasinya berada tidak jauh dari Curug Cipamingkis.

Villa Khayangan bisa dijangkau lewat beberapa rute alternatif, yaitu jalur Cipanas – Puncak Dua, atau dari Citeureup – Sukamakmur, dan bisa juga dari Jonggol – Sukamakmur. Nah, pada kesempatan kali ini rombongan jurnalis farm trip menuju wisata Villa Khayangan.

Udara di Villa Khayangan sangat sejuk dan minim polusi, mungkin karena lokasinya yang berada di dataran tinggi dan dikelilingi oleh hutan. Tidak seperti di kota yang pengab dan jenuh dengan asap kendaraan. Bernafas di sini berasa segar sekali, benar-benar fresh…

Villa Khayangan tergolong destinasi baru karena pembangunannya sejak 2017 dan baru dibuka untuk umum pada 2018. Namun demikian, kawasan ini selalu ramai dikunjungi.

Menurut owner Villa Khayangan, Arifin kepada wartawan saat ini pengunjung cukup banyak pada weekend. Untuk itu, dirinya minta bila ingin menginap vila harus pesan villa minimal dua minggu sebelumnya.

Di kawasan ini juga terdapat fasilitas yang memanjakan masyarakat yakni wahana swafoto mulai Ayunan hingga sepeda di atas awan dan juga kolam renang.

Villa Khayangan dilengkapi dengan fasilitas yang menarik.

Disediakan kolam renang yang cukup luas. Serunya lagi, lokasinya berada di dataran tinggi. Saat berenang, kamu bisa sekalian menikmati pemandangan gunung yang langsung disuguhkan di depan mata. Ada juga ayunan berdua yang menghadap awanawan. Sangat romantis!

Ditempat yang sama Camat Sukamakmur Zaenal Ashari sangat mendambakan perbaikan dan perluasan akses jalan menuju wilayah Kecamatan Sukamakmur. Hal ini sangat menunjang untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke puluhan objek wisata di 10 Desa di Kecamatan Sukamakmur. “Kami sangat mendorong embangunan jalan poros tengah timur atau yang terkenal dengan Jalan Puncak dua,” katanya.

Saat ini pihaknya melalui Pemkab Bogor sudah berkoordinasi agar Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat juga turut membangunan jalan Puncak dua ini. Estimasi biaya pembangunan Jalan Puncak Dua ini senilai Rp1,25 triliun. Sedangkan panjang jalannya 54 Km atau 17 Km khusus di Kecamatan Sukamakmur dan lebarnya 30 meter.

Untuk menyongsong Jalan Puncak Dua ini, pihaknya sudah mengembangkan potensi daerah yakni mengembangkan Badan Uusaha Milik Desa (BUMDes). Dari 10 desa di Sukamakmur sudah ada enam desa sudah membentuk BUMDes. “BUMDes ini bergerak dibidang pariwisata dan perkebunan kopi kopi. Bahkan perkebunan kopi ini juga mendatangkan wisatawan karena Kopi Cantang Malang asal Desa Sukaharja ini meraih juara II dan III pada festival kopi di Perancis hingga penikmat kopi sengaja berwisata ke Sukamakmur.

Adapun untuk Tiket masuk pengunjung dikenakan tariff sebesar Rp.30,000. (David)

Bogor, Laras Post - Agrowisata Gunung Mas, yang terletak di Jalan Raya Puncak KM 87, Tugu Selatan, Cisarua, Jawa Barat, menjadi tempat alternatif untuk rekreasi bersama keluarga pada akhir pekan.

Berjarak sekitar 67 km dari Jakarta, terletak di ketinggian lebih dari 1.000 m di atas permukaan laut, udara sejuk dan bersih dapat dinikmati di Gunung Mas sambil menikmati pemandangan hamparan kebun teh.

Di destinasi wisata yang dikelola oleh salah satu unit usaha di bawah PTPN 8 ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas, antara lain tea walkatau beberapa permainan menantang seperti flying fox. Tiket masuk yang dikenakan pada para pengunjung cukup murah, yakni Rp15.500 per orang sudah termasuk asuransi, serta Rp7.500 untuk mobil dan Rp2.500 untuk sepeda motor.

Untuk fasilitas menginap tersedia beberapa pilihan, yaitu kamar standar, kamar VIP, bungalow, rumah kelapa (rumah kayu), serta pondokan dengan harga beragam, mulai dari Rp400.000 hingga Rp2.812.500. Untuk akomodasi jenis bungalow terdiri dari 4, 6, dan 8 kamar, sementara itu untuk rumah kayu dan pondokan masing-masing tersedia 2 kamar. Semua kamar dilengkapi TV, air panas, serta mendapatkan fasilitas untuk menggunakan kolam renang.

Selain untuk keluarga, Agrowisata

Agro wisata Gunung Mas.

Gunung Mas juga memiliki fasilitas untuk korporat maupun lembaga pemerintah untuk melaksanakan kegiatan MICE, yaitu empat buah ruang meeting berkapasitas 50, 100, 150, dan 250 orang. Untuk konsumsi, tersedia paket prasmanan dan paket nasi kotak, dengan harga mulai dari Rp37.400 per orang dengan pemesanan minimal untuk 10 orang hingga Rp66.000. Selain itu, tersedia juga beraneka ragam camilan untuk dinikmati saat coffee break.

Fasilitas tambahan yang bisa digunakan oleh korporat adalah lapangan serta camping ground yang dapat digunakan untuk kegiatan outdooryang cocok untuk acara gathering dan lain

sebagainya. Sarana pendukung berupa tenda dan sound system juga disiapkan oleh pengelola.

Selain wisata alam Agro Wisata Gunung Mas miliki Pengrajin Batik Penanggungjawab Galeri Batik Gunung Mas, Austen mengatakan, untuk batik baru diperkenalkan bagi pengunjung delapan bulan lalu. “Memang sebelumnya tidak ada batik, namun melihat para pekerja perkebunan ada waktu luang, maka muncul gagasan untuk menambah kegiatan yang lebih produktif dan dipilih batik,” katanya.

Untuk itu, sebanyak 20 orang dilatih membuat batik yang diprakarsai Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Kab

Bogor dengan mendatangkan tenaga ahli membuat batik.

Setelah mengikuti pelatihan membuat batik, maka mulailah dilakukan proses pembuatan batik sendiri di Gunung Mas. Selain itu berbagai sarana untuk pembuatan batik disiapkan seperti galeri batik. Bahkan kampung di perkebunan Gunung Mas juga dibuat nama Kampung Batik.

Kata Austen, saat ini untuk batik tulis masing masing pengrajin dalam satu bulan bisa menghasilkan satu kain batik. Sedangkan untuk batik cap bisa memproduksi 8 kain batik.

Untuk batik Gunung Mas memiliki khas tersendiri dibandingkan batik lain.

Yakni motif atau corak yang dipilih adalah jenis hasil perkebunan seperti teh, kopi, sawit dan karet. “Kami memiliki dan membuat corak tersendiri yakni komoditi perkebunan dan ini yang membedakan batik Gunung Mas dengan batik daerah lainnya,” ujar Austen.

Sejak ada batik permintaan pengunjung cukup tinggi. Karena setiap pengunjung selain bisa melihat hasil kain batik, juga ada proses edukasi dalam membuat batik. Sehingga kehadiran batik menambah koleksi bagi wisatawan yang datang ke Gunung Mas. Untuk harga kain batik tulis rata rata Rp 800.000 perlembar. Sedangkan batik cap harganya Rp 250.000 perlembar. Saat ini, batik yang diproduksi baru sebatas dalam bentuk kain.(david)

Brand Fashion Global Kolaborasi Superstar Global Luncurkan “GUESS Vibras”

Jakarta, Laras Post - Musim panas ini, GUESS dengan bangga meluncurkan “GUESS Vibras”, koleksi kapsul yang didesign rapper Colombia peraih Latin Grammy Award, J Balvin.

Koleksi ini secara ekslusif tersedia di GUESS Grand Indonesia dan GUESS Central Park, diluncurkan di Jakarta pada 25 April 2019.

Memulai karir dari Madellin, Colombia, J Balvin merupakan pemimpin dari

generasi kedua reggaeton, revolusi music Urban Latin yang memberikan gebrakan di dunia musik.

Dalam kurun waktu singkat, J Balvin meraih posisi di tangga no.

1 musik Latin, dengan lebih dari 50 juta pengikut di social media dan mendapatklan 11 juta viewers di Youtube.

Menurut J Balvin, “Koleksi ini terinspirasi dari nuansa 90’s Miami”, mengangkat pesan ‘Vibras’; energi positif yang dibutuhkan, yaitu cinta.

“Bekerja sama dengan GUESS dan mendapatkan kesempatan untuk mendesain dan melakukan kolaborasi special dengan brandglobal telah menjadi mimpi, dan ini baru permulaan,” ucapnya.

Direktur dari Brand Partnership dari GUESS?, Inc dan GUESS Jeans U.S.A, Nicolai Marciano, mengatakan, “J Balvin adalah individu yang penuh dengan energi positif”.

Koleksi ini mewakili atmosfir kultur dan musik yang menggambarkan kepribadian sang artis.

“Menyaksikkan Chemistry yang terbentuk antara J Balvin dan Nicolai dalam proses desain koleksi ini adalah momen yang sangat penting bagi saya” menurut Paul Marciano, Co-founder dari GUESS?, Inc. “Saya dapat mempelajari bagaimana cara berpikir, berkreasi dan menafsirkan arti fashion dari para generasi millennial,” terangnya.

29 Koleksi “GUESS Vibras”, terinspirasi dari album sang artis yaitu “VIBRAS”, yang mengusung variasi baju siap pakai, dan aksesoris pelengkap baik untuk pria dan wanita.

Gaya personal J Balvin yang colorful, dan aesthetic menghiasi koleksi ini.

Koleksi wanita yang ditawarkan ialah oversized cut-off cropped tee, tank tops, dan denim pendek dengan variasi warna merah, kuning, hot pink, dan hijau. Jaket denim beserta T-shirt oversized dengan permainan warna merah, kuning, hijau, pink, hitam dan putih dengan logo “VIBRAS” menghiasi koleksi pria.

Selain itu, koleksi “VIBRAS” dari GUESS juga menawarkan pilihan beberapa pilihan aksesoris yaitu kaus kaki, dan tas pinggang dengan nuansa tabrak warna yang dilengkapi dengan strap tas bermotif catur.(maslim)

RAGAM

EDISI 138 TH. VII / 06 - 19 MEI 2019

37

Menteri ATR/BPN Serahkan Sertipikat pada Kapolri Jakarta, Laras Post - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Sofyan A Djalil menyerahkan sertipikat tanah Hak Pakai kepada Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Tito Karnavian, pada Senin (29/4/2019) di Kantor Menteri ATR/Kepala BPN. Tanah Hak Pakai yang diterima Kapolri seluas 17,1542 Ha itu, merupakan tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Estu Subur, di Desa Karanggodan dan Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Pada kesempatan itu, Kapolri menyampaikan apresiasi atas kinerja Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan tanah aset kepolisian

di daerah. «Salah satu contohnya di Palu serta Manokwari. Semuanya bisa diselesaikan secara clear,» kata Tito Karnavian.

Sementara itu, Sofyan A. Djalil mengungkapkan, bahwa sejak tahun lalu, Kementerian ATR/BPN sudah melakukan penertiban tanah-tanah terlantar yang digunakan untuk kepentingan umum. «Kami juga sudah memberikan kepada TNI di Sukabumi,» terangnya.

Selain itu, berkat kerja sama dengan Polri, Kementerian ATR/BPN juga mampu melaksanakan pemberantasan mafia tanah. Sofyan A. Djalil mengakui bahwa mafia tanah mempersulit kerja para jajaran di Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. «Kini dengan adanya

Ditjen PPRPT Canangkan Pembangunan Zona Intergitas

Jakarta, Laras Post – Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (Ditjen PPRPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan Sosialisasi Zona Integritas melalui Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Gedung Prambanan, Jakarta, Selasa (30/4).

Sosialisasi dilaksanakan guna mendukung upaya Direktorat Jenderal PPRPT dalam mewujudkan Direktorat Jenderal PPRPT menjadi Satuan Kerja (Satker) pusat pertama yang menerapkan Pembangunan Zona Integritas untuk menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sebelumnya sejumlah kantor pertanahan daerah telah lebih dahulu mencanangkan Zona Integritas dan mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hadir sebagai narasumber pada sosialisasi itu, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Ninik Maryanti, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Elijas B. Tjahajadi yang telah sukses menerapkan Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

Direktur Jenderal PPRPT, Budi Situmorang mengatakan, Kementerian ATR/BPN memiliki visi mewujudkan Kementerian ATR/BPN menjadi Institusi Pengelola Pertanahan dan Tata Ruang Berstandar Dunia di Tahun 2025.

“Untuk menjadi instansi berstandar dunia, dalam melaksanakan tugas harus bisa akuntabel, transparan, clean and clear, dan cepat sehingga tercipta budaya bersih melayani,” ujarnya saat sosialisasi, seperti dikutip dari siaran pers Kementerian ATR/BPN. Budi Situmorang menegaskan, dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 itu, diperlukan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta peningkatan pelayanan publik.

Guna mengakselerasi pencapaian sasaran hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi, lanjut Budi Situmorang, perlu dilakukan upaya pembangunan Zona Integritas pada unit kerja di lingkungan Ditjen PPRPT sebagai _pilot project_ pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dapat menjadi percontohan bagi unit-unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. “Kalau kita sudah komitmen wujudkan Zona Integritas untuk menjadi lebih baik, kita harus siapkan integritas dalam diri sendiri untuk menuju bebas korupsi dan birokrasi bersih dan melayani. Kita komitmen bersama, bukan hanya dari pimpinan saja tapi seluruh jajaran,” tuturnya.

Sementara itu, Ninik Maryanti mengungkapkan, pembangunan Zona Integritas di lingkungan Ditjen PPRPT mulai dari tahap pencanangan hingga tahap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ditargetkan selesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Ia berharap, para pejabat dan pegawai memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka mensukseskan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Ditjen PPRPT. “Yang dikatakan suatu instansi atau satuan kerja berintegritas adalah mulai dari pimpinan dan seluruh jajarannya mempunyai suatu komitmen untuk tidak korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, itu diwujudkan dengan cara membangun Reformasi Birokrasi yang baik,” tegas Ninik Maryanti.

Ninik Maryanti menegaskan, reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Ketika sudah menerapkan ZI, lanjut Ninik Maryanti, diharapkan dalam bekerja nanti dapat mengatur dan mengendalikan jajarannya, untuk selalu berlaku jujur dan mengutamakan transparansi di setiap melakukan pekerjaannya dan yang juga penting adalah mengedukasi pemangku kepentingan serta masyarakat pengguna jasa untuk mengikuti aturan yang berlaku di setiap permohonan pelayanan juga perizinan. (her)

mafia tanah yang sudah berhasil ditindak, kami dapat mewujudkan ATR/BPN yang lebih baik,» ujarnya.

Sebelumnya, PT Estu Subur menguasai tanah seluas 23,82 hektare (ha) dengan sertipikat HGU No. 1, No. 2 dan No. 3. Namun masa berlakunya habis sejak tahun 2000.

Kemudian Menteri ATR/BPN menetapkan tanah eks HGU tersebut sebagai tanah terlantar melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 8 dan 9/PTTHGU/KEM-ATR/BPN/2017 tentang Penetapan Tanah Terlantar.

Setelah menetapkan sebagai tanah terlantar, seluas 17,1542 Ha dari tanah itu, Hak Pengelolaannya diserahkan kepada Polri melalui penyerahan sertipikat Hak Pakai kepada Kapolri. (her)

Kapolri menyerahkan Cenderamata kepada Menteri ATR/Kepala BPN usai menerima sertipikat tanah

Reforma Agraria Ciptakan Ekonomi Berkeadilan Kupang, Laras Post – Guna meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berusaha mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui program Reforma Agraria.

Program Reforma Agraria sebagai salah satu Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan menyasar pada tanahtanah Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) terlantar, dan pelepasan kawasan hutan.

Untuk memastikan dan mengevaluasi pelaksanaan program Reforma Agraria di daerah, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, menyelenggarakan Rapat Evaluasi terkait Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, pada Sabtu (27/4/2019) di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Seperti diketahui, Provinsi NTT memiliki kondisi cuaca yang panas sepanjang tahun dan memiliki garis pantai yang panjang. Faktor tersebut menjadikan provinsi ini memiliki potensi komoditas garam yang dapat memenuhi kebutuhan nasional, jika tanah di Provinsi NTT dapat dikelola dengan baik struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya.

Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan, salah satu faktor yang

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, Gubernur Provinsi NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Bupati Kabupaten Kupang, Corinus Masneno saat rapat evaluasi.

bisa menciptakan kemakmuran dan ekonomi berkeadilan di suatu wilayah adalah dengan adanya kolaborasi antara korporasi dan koperasi.

Dimana dengan korporasi, lanjut Sofyan, masyarakat bisa mendapatkan akses kapital, sumber daya manusia yang baik, akses pasar, akses teknologi serta akses keuangan, dan hasil produksinya dikelola dengan sistem koperasi yang bertujuan untuk memenuhi keperluan masyarakat dengan cara menjual keperluan sehari-hari dengan harga murah dan tidak bermaksud mencari untung.

Sofyan mencontohkan, kebun sawit yang diproduksi dan dikelola oleh perusahaan bisa menghasilkan 7-8 ton/

hektar, tetapi kalau masyarakat itu sendiri yang kelola produktivitasnya hanya 2-3 ton/hektar. “Betapa tingginya perbedaan penghasilan antara korporasi dengan individu,” tegasnya.

Lebih lanjut Sofyan mengatakan, melihat pengalaman yang disampaikan tersebut, diharapkan agar pemerintah daerah di Provinsi NTT melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menggerakkan sistem koperasi secara korporasi di NTT dengan benar, sehingga dapat mengoptimalkan produktivitas garam, yang merupakan salah satu komoditas unggulan Provinsi NTT. Pada kesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Kupang, Corinus Masneno

mengatakan, pola kerja yang dibangun di wilayahnya antara masyarakat dengan perusahaan sudah sesuai dengan korporasi dan koperasi. “Pola ini bekerjasama dengan pemilik Hak Ulayat kemudian terdapat sistem pembagian hasil produk,” ungkapnya.

Corinus menyebutkan, jika produksi 100 ton maka 10 ton diberikan kepada pemilik hak ulayat, kemudian pemilik ulayat memberikan kepada pemerintah 1,5%, kepada lembaga pendidikan gereja 1,5%, dan kalau disini ada lembaga adat yang menaungi mereka untuk pendekatan sosial dalam rangka pemersatu juga diberikan 1,5%.

“Sedangkan 5,5% langsung kepada pemilik hak ulayat,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Provinsi NTT Viktor Bungtilu Laiskodat berharap, produksi garam dapat terus dioptimalkan dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam program Konsolidasi Tanah. “Targetnya di tahun 2021, NTT sudah mampu pasok kebutuhan garam nasional sebanyak 700 ribu ton per tahun,” terangnya.

Rapat Evaluasi terkait Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Provinsi NTT, juga diharapkan sengketa tanah yang terjadi antara PT PGGS dengan masyarakat sejak tahun 2010 dapat diselesaikan secara tuntas oleh Menteri ATR/Kepala BPN bersama Gubernur Provinsi NTT dan Bupati Kupang. (her)

Kasau Terima Laporan Kenaikan Pangkat Sembilan Pati TNI AU

Kasau Marsekal Hadi Tjahjanto foto bersama jajaran pejabat yang naik pangkat.

Jakarta, Laras Post - Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M., menerima laporan kenaikan pangkat sembilan

perwira tinggi (Pati) TNI AU di Mabesau Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (3/5).

Kenaikan pangkat 9 Pati tersebut berdasarkan Kepres RI Nomor 31/

TNI/2019 tanggal 29 April 2019 dan Sprin Panglima TNI Nomor Sprin/1025/ IV/2019 tanggal 29 April 2019.

Tiga Pati yang mendapatkan kenaikan pangkat dari bintang satu (Marsma) menjadi bintang dua (Marsda) yaitu Marsda TNI Dr. Siswo Pudjiatmoko, S.E., M.Si.(Han) (Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan), Marsda TNI Antonius Sri Munada, S.E., M.M., (TA. Pengajar Bidang Sistem Manajemen Nasional Lemhanas) dan Marsda TNI Andyawan Martono P., S.I.P. (Pangkoopsau III).

Sedangkan enam Pati lainnya, mendapatkan kenaikan pangkat dari Kolonel ke Marsma, yakni Marsma Yulianta, S.I.P., M.Tr.(Han)

(Pangkosekhanudnas II Makassar, Marsma TNI Donald Kasenda, S.T., S.I.P., M.M. (Kadispamsanau), Marsma TNI Imam Kuncoro, S.E., M.D.S. (Pati Sahli Kasau Bidang Iptek), Marsma TNI Loekman, S.E., M.M. (Pa Sahli Tk. II Siber Sahli Bidang Intekmil dan Siber Panglima TNI), Marsma TNI Drs. V. Agus S., M.Si (Pati Sahli Kasau Bidang Strahan dan Marsma TNI Haryo Kusoro, S.H., M.Hum (Kadiskumau).

Usai pelaporan kenaikan pangkat, kesembilan Pati TNI AU yang didampingi istri masing-masing, mendapat ucapan selamat dari Kasau dan Ketua Umum PIA Ardhya Garini Ny. Ayu Yuyu Sutisna dan para pejabat TNI AU lainnya.(sg/dispenau)

Indonesia Siap Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia Jakarta, Laras Post – Untuk menujukkan kesiapan Indonesia menjadi salah satu pusat fesyen muslim dunia, Kementerian Perindustrian terus memacu pengembangan industri fesyen muslim di Tanah Air sehingga semakin berdaya saing di kancah global.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, peluang pasar fesyen muslim di global maupun domestik masih sangat besar. “Untuk itu, harus diisi oleh industri fesyen muslim dari dalam negeri,” ujarnya saat Pembukaan Pameran Muslim Fashion Festival (Muffest) 2019, di Jakarta, Rabu (1/5/2019).

Menperin menyebutkan, perkemba­ ngan jumlah umat muslim dunia menjadi salah satu pemicu utama yang mendorong pertumbuhan industri fesyen muslim. “Pada tahun 2018, jumlah populasi umat Islam mencapai 24% dari total penduduk muslim dunia,” tegasnya.

Sementara itu, The State Global Islamic Economy melaporkan konsumsi fesyen muslim dunia saat ini mencapai USD270 miliar, yang diproyeksi terus meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 5% sehingga pada tahun 2023 bakal menyentuh hingga USD361 miliar. Sedangkan, konsumsi fesyen muslim di Indonesia berada di angka USD20 miliar dengan laju pertumbuhan 18,2% per tahunnya.

Menurut Menperin, satu hal yang membanggakan adalah peningkatan prestasi Indonesia di dunia internasional yang sangat signifikan. “Sesuai data dari The State of

Global Islamic Economy Report 2018/2019, Indonesia merupakan runner up negara yang mengembangkan fesyen muslim terbaik di dunia setelah Uni Emirat Arab,” ungkapnya.

Capaian tersebut, lanjut Menperin, menunjukkan selangkah lagi Indonesia dapat berada pada urutan pertama dan menjadi salah satu pusat fesyen muslim dunia.

“Menyongsong tahun 2020 yang hanya tinggal beberapa bulan lagi, kita harus segera mendeklarasikan bahwa Indonesia siap menjadi pusat fesyen muslim dunia pada tahun 2020. Kemenperin siap mengawal untuk mewujudkannya,” tegasnya.

Apalagi, tambah Menperin, industri fesyen muslim yang merupakan bagian dari sektor industri Tekstil dan Produk Tesktil (TPT) memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional.

Ekspor produk TPT nasional mencapai USD13,27 miliar pada tahun 2018 atau tumbuh 5,4% dibanding tahun sebelumnya

sebesar USD12,59 miliar.

Lebih lanjut Menperin mengatakan, pasar fesyen muslim terbesar adalah ke negaranegara OKI, yakni mencapai USD191 miliar.

Hal ini menunjukkan Indonesia mempunyai potensi untuk meningkatkan ekspor ke negara-negara OKI. “Di sisi lain, kinerja industri TPT semakin tumbuh signifikan, dari 3,76% pada tahun 2017 menjadi 8,73% di tahun 2018,” ujarnya.

Untuk itu, Menperin memberikan apresiasi terhadap penyelanggaraan Pameran Muslim Fashion Festival. Selain sebagai ajang promosi beragam produk fesyen muslim nasional, diharapkan juga dapat menjadi akses untuk memperluas pasar internasional.

“Melalui kegiatan ini, tentunya akan mendatangkan buyer potensial, kemudian terjadinya business to business.Apalagi adanya desainer muda dari SMK, ini sejalan dengan program Bapak Presiden Joko Widodo terkait pengembangan SDM yang

sedangmenjadi prioritas, termasuk dalam memacu sektorindustri kreatif khususnya fesyen karena masuk dalam Making Indonesia 4.0,” paparnya.

Menurut Airlangga, karya cipta anak bangsa sudah punya level yang baik di era digital. Misalnya, produk fesyen, kosmetika, dan perhiasan yang sudah merambah pasar mancanegara.

“Di Asean, kita jadi yang terbaik dan terkreatif.Bahkan, dengan pasar era digital saat ini, membuka IKM untuk punya peluang yang sama dalam menjangkau pasar lebih luas lagi,” tuturnya.

Indonesia dinilai punya potensi besar dalam pengembangan industri yang berbasislifestyle atau gaya hidup, termasuk produsenfesyen, kosmetika, dan perhiasan.

“Tiga serangkai ini pertumbuhannyamampu di atas 3 persen,” ungkapnya.

Pengembangan industri fesyen Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengungkapkan, sepanjang tahun 20182019, pihaknya melakukan berbagai kegiatan pengembangan industri fesyen muslim yang melibatkan sebanyak 656 pelaku IKM fesyen dan 60 desainer. “Program pembinaan yang kami lakukan ini terintegrasi dari hulu sampai hilir,” jelasnya.

Berita Bersambung hal 11....

8 2

LARAS REGIONAL

EDISI 138 TH. VII / 06 - 19 MEI 2019

TNI-Polri Kawal Pergeseran Hasil Rekapitulasi Pemilu

Sekda Purwakarta

Pendidikan Harus Memajukan Kebudayaan Bangsa Purwakarta, Laras Post - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, Jawa Barat, menggelar Apel Peringatan hari pendidikan nasional (Hardiknas) di Taman Pasanggrahan Padjajaran Purwakarta, Kamis (2/5/2019).

Ratusan personil dari Polres Purwakarta dan Kodim 0619 Purwakarta melakukan pengamanan dan pengawalan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019.

Purwakarta, Laras Post – Personil gabungan TNI-Polri melakukan pengamanan dan pengawalan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 dari Kantor KPU Purwakarta ke KPU Jawa Barat.

Ratusan personil yang terdiri dari Polres Purwakarta dan Kodim 0619 Purwakarta juga dibantu personil internal KPU dan Bawaslu melepas pergeseran hasil rekapitulasi suara secara simbolis di depan kantor KPU Purwakarta, Kamis (2/5/2019).

Kapolres Purwakarta AKBP Matrius mengatakan, selama tahapan pemilu 2019 di Kabupaten Purwakarta terlaksana dengan aman dan lancar.

Adapun pengamanan dan pengawalan hasil rekapitulasi suara sudah sesuai dengan SOP TNI/POLRI dan menjadi bagian dalam tugas menjaga keamanan Pemilu. ”Hasil rekapitulasi ini adalah hak suara rakyat yang harus kita jaga dan amanakan. Sesuai prosedur, dari awal pelaksanaan hingga akhir yaitu pergeseran hasil rekapitulasi suara dari KPU Kabupaten Purwakarta ke KPU Jabar saat ini kita tetap lakukan pengawalan dan pengamanan,” jelas kapolres. (hengki/roy/tonggo)

RS Mitra Kasih Cimahi Tidak Urus Akreditasi

Cimahi, Laras Post – Masyarakat menyayangkan ketidakprofesional Rumah Sakit Mitra Kasih Kota Cimahi, Jawa Barat, dalam hal mengurus akreditasinya.

Padahal, sesuai Permenkes No. 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit, akreditasi merupakan pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh menteri kesehatan, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan.

Rumah sakit wajib melakukan akreditasi dalam upayanya meningkatkan mutu pelayanan secara berkala setiap 3 tahun sekali. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 40 ayat 1, menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala menimal 3 tahun sekali. Akreditasi wajib bagi semua rumah sakit baik rumah sakit publik/pemerintah maupun rumah sakit privat/swasta/BUMN. Alhasil, karena ketelodoran RS Mitra Kasih berdampak terhadap pelayanan Jaminan Kesehatan-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan yang terhenti untuk sementara sejak 1 Mei 2019. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Cimahi menghentikan sementara pelayanan Jaminan Kesehatan-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk Rumah Sakit Mitra Kasih, terhitung sejak 1 Mei 2019. Pemberitahuan penghentian layanan BPJS tersebut ditempel di lingkungan rumah sakit yang berlokasi di Jalan Amir Machmud tersebut. Pemberitahuan bahkan tersebar di sejumlah media sosial.

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cimahi, Chanifah Listyarini, mengatakan, saat ini rumah sakit tersebut tengah menunggu akreditasi ulang yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. “Tapi hasilnya belum keluar, sehingga layanan BPJS-nya ditutup untuk sementara sampai turun sertifikat re-akreditasinya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (2/5/2019) lalu.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cimahi Idham Cholid mengatakan, dihentikannya layanan JKN-KIS di Rumah Sakit Mitra Kasih karena tidak terpenuhinya syarat kerja sama sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan.

“Jadi tidak terpenuhi syarat kerja sama sesuai perundang-undangan yang berlaku, yaitu belum adanya sertifikat akreditasi rumah sakit,” katanya.

Padahal, kata Idham Cholid, awal tahun 2018 pemerintah telah memberikan surat rekomendasi kepada sejumlah rumah sakit mitra BPJS Kesehatan yang belum terakreditasi agar pada 30 Juni 2019 nanti harus sudah terakreditasi.

“Kemudian pada 11 Februari 2019, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes juga sudah mengirimkan pemberitahuan bagi rumah sakit agar segera terakreditasi,” katanya.

Sementara, pihak manajemen RSUD Cibabat Cimahi dikabarkan sudah mulai sibuk mengurus akreditas ulang. Padahal masa berlaku akreditas RSUD Cibabat masih relatif lama yaitu hingga tanggal akhir bulan Desember 2019. Tiga tahun lalu, Desember 2016, RSUD Cibabat meraih status akreditas Tingkat Paripurna, dan saat ini mereka mempersiapkan diri mere-akreditas RSUD Cibabat.

“Pimpinan sedang rapat, Pak. Agenda rapat untuk pembahasan akreditas rumah sakit,“ kata staf RSUD Cibabat kepada Laras Post, Kamis (2/5/2019). (desmanjon)

Sekretaris Daerah (Sekda) Purwakarta Iyus Permana yang hadir sebagai inspektur upacara, mengatakan majunya sebuah kebudayaan karena kuatnya pendidikan dalam suatu bangsa.

Sehingga, menurutnya, pembangunan pendidikan di Purwakarta yang berkarakter salah satu cara memupuk pendidikan dalam berkebudayaan sesungguhnya.

“Di mana dalam pendidikan berkarakter dimaksudkan agar membentuk manusia berahlak mulia, berilmu, kreatif, serta mandiri dan bertanggung jawab,” ucap Iyus dalam arahannya.

Dia mengatakan bahwa dalam perspektif yang dijalankan Kemendikbud pembangunan sumber daya manusia menekankan dua penguatan, yaitu pendidikan berkarakter dan penyiapan generasi terdidik yang terampil dalam

Sekda Purwakarta Iyus Permana menjadi inspektur upacara peringatan hari pendidikan nasional di Taman Pasanggrahan Padjajaran Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (2/5/2019).

memasuki dunia kerja.

Apalagi hadirnya revolusi 4.0 telah mempengaruhi cara hidup, bekerja, dan belajar. Sehingga tantangan kedepan terutama generasi penerus untuk memiliki daya saing.

“Perkembangan teknologi yang semakin canggih pun dapat mempengaruhi cara berpikir, selain itu tantangan kedepan agar kuat

berdaya saing apalagi dengan adanya revolusi 4.0,” ujar Iyus.

Melalui momentum hari pendidikan nasional ini, Iyus mengajak kepada seluruh generasi muda termasuk para pendidik terus berkonsentrasi menggali potensi agar pendidikan bukan hanya nilai tapi esensi yang dibangun.

“Pendidikan nasional yang menitikberatkan pembangunan

sumber daya manusia yang dilandasi karakter yang kuat, keterampilan, dan kecakapan yang tinggi, sehingga mampu menjawab tantangan perkembangan zaman yang kompetitif,” paparnya.

Apel peringatan Hari Pendidikan Nasional diikuti seluruh ASN Pemda, hingga para pendidik termasuk siswa di Purwakarta. (hengki/roy/tonggo)

Wisatawan ke KBB 2019 Ditarget 7 Juta

Salah satu obyek wisata di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.

Bandung, Laras Post - Dari hasil pendataan ke 56 objek wisata yang dikelola oleh pemerintah, swasta, Bumdes, Pokdarwis dan kelompok masyarakat lainya di Kabupaten Bandung Barat (KBB), jumlah angka kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung Barat (KBB), mencapai 5.847.932 kunjungan di tahun 2018.

Sekretaris Disparbud KBB Cucu Sartika mengatakan, jumlah angka

kunjungan itu terdiri dari 5.814.070 kunjungan wisatawan lokal dan 33.860 kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman).

Angka kunjungan pada tahun 2018 lalu, kata dia, naik 40 persen dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 3.803.892 kunjungan. Kenaikan sangat drastis disebabkan sejumlah faktor di antaranya bertambahnya destinasi wisata baru.

“Selain itu, dulu pendataan tidak tercover semua. Karena yang berwenang melakukan pendataan ini ada di bagian lain,” ujarnya baru-baru ini ke wartawan.

Untuk tahun ini, kata Cucu, Disparbud KBB menargetkan 7 juta kunjungan wisatawan atau naik 5 persen dari tahun kemarin. Pasalnya, potensi kunjungan wisatawan tahun ini akan naik lantaran banyak pengembangan destinasi wisata baru terutama di wilayah Selatan KBB, seperti Bumi Perkemahan (Buper) Indonesia Power Saguling di Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor.

“Target itu tidak muluk-muluk, realistis sesuai potensi wisata yang saat ini sedang di buka dan kembangkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Cucu menjelaskan bahwa jumlah kunjungan wisatawan paling banyak mengunjungi wilayah utara KBB meliputi Kecamatan Lembang, Parongpongong dan Cisarua. Pasalnya, wilayah utara KBB banyak memiliki objek wisata, seperti Lembang memiliki 42 objek wisata.

“Mayoritas pengunjung ke Bandung Barat itu pergi ke Lembang. Karena di sana banyak destinasi wisata yang sudah terkenal dan disukai pengunjung dari

berbagai daerah hingga mancanegara,” ungkapnya.

Pemerintah KBB juga melakukan perbaikan fasilitas dan akses di beberapa tempat wisata serta munculnya potensi wisata baru. “Perbaikan fasilitas tempat wisata tahun ini di antaranya akan dilakukan di Curug Malela Kecamatan Rongga, serta Situ Ciburuy Kecamatan Padalarang. Keduanya merupakan objek wisata unggulan di Bandung Barat yang dikelola pemerintah daerah,“ kata Cucu.

Dia mengakui, beberapa potensi objek wisata lainnya masih belum ramai dikunjungi. Di wilayah selatan KBB, juga menyimpan potensi wisata alam, seperti Curug Malela di Rongga, Curug Sawer di Cililin, serta Batu Oncom, dan Gua Jepang di Gununghalu. Sayangnya akses menuju tempat wisata tersebu masih belum optimal. Untuk itu, pemerintah daerah berupaya memperbaikinya secara bertahap.

“Faktor pariwisata itu kan selain atraksi dan amenitas, juga harus diperhatikan aksesibilitasnya, yakni infrastruktur menuju ke tempat wisata.

Jika sudah baik, tentu akan bisa menarik lebih banyak pengunjung,” tuturnya. (desmanjon)

Tekan Hoaks, Diskominfo Gandeng Kelompok Informasi Masyarakat Purwakarta, Laras Post - Banyaknya informasi yang cenderung ke arah hoaks, Diskominfo Purwakarta, Jawa Barat, bersama Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), menggelar seminar sosialisasi informasi masyarakat.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Purwakarta Siti Ida Hamidah, dengan mudahnya penggunaan media sosial juga perlu ada filter dan pemahaman kepada masyarakat dalam menyampaikan informasi.

“Kelompok informasi masyarakat terbentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat sehingga kita mengapresiasi dan mendukung terutama dalam filterisasi informasi yang semakin cepat terutama hoaks,” ujar Ida di sela seminar Sosialisasi KIM, di Aula Janaka Pemda Purwakarta, Kamis (2/5/2019).

Sehingga, menurutnya, Diskominfo Purwakarta bersama Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) komitmen untuk mencegah hoaks di sosial media.

Apalagi Diskominfo Purwakarta berkomitmen dalam menangkal isu-isu bersifat hoaks, sehingga keberadaan KIM yang dibentuk dari masyarakat sendiri

Diskominfo Purwakarta bersama Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), menggelar seminar sosialisasi informasi masyarakat.

sangatlah membantu, terutama dalam informasi.

“Adanya KIM salah satunya menteralisir informasi hoaks,sehingga tidak ada isu yang simpang siur bahkan membuat resah masyarakat,” ucap Ida. Sedangkan, menurut Ketua KIM Jawa Barat Yus Hartiman, kegiatan

yang diselenggarakan bersama Diskominfo Purwakarta, mendapatkan apresiasi apalagi semakin cepatnya informasi,terkadang masyarakat terkadang tidak memfilter informasi yang didapatnya.

“Bahwa KIM ini bisa dikatakan legal karena secara payung hukum

dan regulasi sudah sesuai dan kita sosialisasikan sekarang,adapun dibentuknya KIM salah satunya menekan informasi hoaks di tengah masyarakat,” ujar Yus di tempat sama.

Yus pun mengatakan bahwa KIM yang terbentuk sejak 2015, sudah memiliki komitmen yang tinggi dalam mencegah hoaks,bahkan menurutnya sebelum terbentuk saber hoaks yang terbentuk di Bandung.

“Bahkan sejak 2015 kita sudah melawan hoaks, sebelum terbentuk saber hoak, ahkan kita sering kali menetralkan dan memberikan pemahaman tentang informasi yang sebenarnya,” paparnya.

Adapun terkait sebaran hoaks di Jawa Barat, dirinya mengatakan bahwa masyarakat Jawa Barat sudah dikatakan sudah bisa memilah informasi, walaupun begitu setiap hari ada 2 informasi hoaks yang beredar di Jawa Barat. “ In f o r ma si h o a k s i t u sa n g a t merusak dan KIM bisa menjadi benteng dan pencerdas agar masyarakat mendapatkan informasi yang baik dan benar,” pungkasnya. (hengki/roy/ tonggo)

SMKN 1 Tutur Gelar Acara Pelepasan Siswa Kelas 3 Pasuruan, Laras Post – SMKN 1 Tutur Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menggelar acara pelepasan (wisuda) siswa siswi kelas 3.

Acara yang digelar di Gedung KPSP Setia Kawan Nongko Jajar, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin (29/4/2019) dihadiri Kanit Binmas Polsek Nongkojajar

Polres Pasuruan BRIPKA Arif Kurniawan, perwakilan Camat Tutur, Kanit Binmas Polsek Nongkojajar, Danramil Nongkojajar diwakili Babinsa Wonosari Serma Dwi Wijianto, Kepala Diknas Kabupaten Pasuruan diwakili Nur Khotimah, Ketua Komite Saleh, S.Pd, dan anggota, Kepala SMKN 1 Tutur Imran Rosadi,

M.Pd, Dewan Guru SMKN 1 Tutur, siswa siswi yang wisuda sebanyak 211 murid, orang tua wali murid,tokoh agama, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya.

Acara pelepasan diisi dengan peresmian siswa siswi yang diwisuda oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Tutur, kemudian Ikrar kepada wisudawan wisudawati,

penyampaian pesan dan kesan oleh perwakilan yang diwisuda.

Kemudian pemberian kenangkenangan dari siswa siswi yang berprestasi.

Acara ini pun kian meriah dengan selingan hiburan berupa kesenian tari Remo yang ditampilkan siswi SMKN 1 Tutur. (dul)

LARAS REGIONAL

EDISI 138 TH. VII / 06 - 19 MEI 2019

39

Bupati Tinjau UNBK SD dan SMP 2019 Laporan Pansus DPRD

Tentang LKPJ Bupati Blitar Tahun 2018 Blitar, Laras Post Panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar, Jawa Timur, menilai baik substansi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Blitar tahun anggaran 2018.

Bupati Blitar Rijanto bersama jajaran saat meninjau pelaksanaan UNBK SD dan SMP.

Blitar, Laras Post - Bupati Blitar Rijanto didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Budi Kusumarjaka dan Kepala Kementrian Agama Kabupaten Blitar Suhadi melakukan pemantauan pelaksanaan ujian SD dan SMP. Untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP/MTs bupati melakukan peninjauan di SMP Negeri Purworejo Srengat dan MTsN 6 Sumberjo Sanankulon. Sementara untuk Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) bupati melakukan pantauan di SDN Purwokerto Srengat.

“Alhamdulillah semua berjalan lancar. Tidak ada siswa yang absen. Harapan kami kegiatan ini berjalan lancar sampai berakhirnya pelaksanaan ujian 25 April nanti,” jelas Bupati Rijanto usai melakukan tinjauan.

Kepada siswa yang sedang melaksanakan ujian, orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini berpesan untuk bersungguh-sungguh mengerjakan soal ujian. Ia juga berharap usai lulus semuanya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

“Harapan kami tentu agar semua lancar melaksanakan ujian nasional dan lulus dengan nilai bagus dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan jadi orang sukses,” tutur Rijanto.

Bupati Rijanto menambahkan, dalam pelaksanaan UNBK SMP/ MTs ada beberapa sekolah yang masih menumpang di sekolah lain.

Karena keterbatasan sarana prasarana untuk menyelenggarakan UNBK di sekolahnya masing-masing.

“Kita lakukan secara bertahap untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan UNBK. Karena kebutuhanya kan cukup banyak,” imbuhnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Budi Kusumarjaka mengatakan, di seluruh Kabupaten Blitar pelaksanaan ujian hari pertama berjalan lancar. Dia berharap tidak ada kendala berarti selama pelaksanaan ujian. Utamanya bagi siswa SMP/MTs yang melaksanakan UNBK. “Secara keseluruhan di hari pertama tidak ada kendala berarti.

Semua berjalan lancar,” ungkap Budi.

Hal senada diungkapkan Kepala Kemenag Kabupaten Blitar Suhadi yang menyatakan bahwa pelaksanaan ujian di lembaga sekolah yang berada di bawah Kemenag berjalan lancar. Ia berharap UNBK dan USBN dapat mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas, berakhlak, dan beretika.

“Harapan kami tentunya anak-anak kedepan menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas, berakhlak, dan beretika,” pungkasnya. (adv/atok)

Jelang Adipura, Lurah Bungur Pantau Kegiatan PPSU Jakarta, Laras Post – Jelang penilaian Adipura, Lurah Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Aruwanto, terjun langsung ke lapangan memantau kinerja petugas PPSU. Dalam peninjauannya tersebut, Lurah Aruwanto juga mengamati lokasi yang menjadi prioritas penilaian Adipura.

Dalam kesempatan tersebut, dia nampak mengawasi petugas PPSU membersihkan saluran air, mengeruk sampah, hingga menertibkan spanduk yang dianggap mengotori lingkungan.

Kepada Laras Post, Lurah Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Aruwanto mengakui, setiap Pusat, Aruwanto. hari minggu di wilayahnya dilakukan kerja bakti yang dilakukan bergiliran tiap-tiap RW. “Sedangkan di hari Jum’at dilakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN),” terangnya. (alexa)

SD Al Ikhlas Gelar Eksibisi

Bekasi, Laras Post - SDIT Al Ikhlas menggelar eksibisi kegiatan ekstra kurikuler siswa siswi di aula Sekolah Al Ikhlas, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (20/4/2019).

Kepala Sekolah SD Al Ikhlas Iwan Sunarya mengungkapkan bahwa kegiatan ini digelar sejak 2013. Adapun, sambungnya, kegiatan yang ditampilkan yaitu kegiatan olahraga dan lainnya.

“Kegiatan ekskul ini membangkitkan motivasi agar siswa dapat berprestasi sesuai bakatnya masing-masing. Oleh karena itu, kami terus mengeksplor bakat para siswa siswi agar dapat berprestasi,” ujar Iwan Sunarya.

Wakil Kepala Sekolah Dewi Setiawati, menambahkan, dalam kurun waktu 3 bulan memang harus diberikan pelajaran ekstra kurikuler mulai kelas 1 sampai kelas 6.

“Di ekskul olahraga Taekwondo tahun ini, Alhamdulillah kita juara nasional mendapatkan piala Menpora. Lalu di olahraga renang, kita sudah beberapa kali menjuarai di tingkat nasional. Dan kedepan kita akan menambah ekskul Marching band,” paparnya.

“Kita ingin menambahkan ekskul yang belum ada, sesuai bakat siswa dan siswi,” ujarnya kembali menjelaskan.

Terkait tahun ajaran baru, Iwan menuturkan bahwa pada tahun ini sekolah membuka empat kelas hingga lima kelas. (egi)

Namun demikian, menurut Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto, pansus menemukan beberapa catatan-catatan strategis untuk dipertimbangkan pemerintah daerah di tahun anggaran saat ini.

“Pansus menilai ada yang baik dan ada yang kurang baik. Hal itu akan menjadi rekomendasi untuk pemerintah daerah,” jelasnya kepada media usai rapat paripurna penyampaian rekomendasi atas LKPJ Bupati Blitar tahun 2018, Senin (29/4/2019).

Suwito menerangkan, program pemerintah yang belum mampu menyerap anggaran secara maksimal akan didiskusikan dulu antara komisi DPRD dan pemerintah terkait apa yang menjadi akar permasalahannya.

“Agar lebih diberikan perhatian khusus oleh komisi di dewan bersama Organisasi Perangkat

Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin (29/4/2019).

Daerah (OPD) terkait,” sambungnya.

Selanjutnya, menurut Suwito, pihaknya akan mengevalusi Sisa lebih Penyerapan Anggaran (Silpa) atau anggaran yang tidak terserap. Tidak hanya evaluasi

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Blitar tahun anggaran 2018, pihaknya juga akan memberikan semacam punishment kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak maksimal

menyerapan Anggaran.

“Karena kinerja itu salah satunya karena serapan itu. Kalau serapannya rendah ya bagaimana kinerjanya,” ungkap Suwito. (atok)

Bupati Buka Festival Kali Bersih di Tawangrejo Binangun Blitar, Laras Post - Bertepatan dengan Hari Air dan Bumi Sedunia, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar Festival Kali Bersih 2019, Sabtu (27/4/2019).

Kegiatan bertema ‘Lestarikan Air untuk Kehidupan’ tersebut dihadiri Bupati Blitar H. Rijanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Krisna Triatmadi, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ratusan relawan dari aktivis peduli lingkungan, dan masyarakat.

Rangkaian kegiatan festival sendiri sudah dimulai sejak 22 hingga 28 April 2019.

Dalam puncak kegiatan festival kali bersih tersebut, ratusan orang diajak senam tera bersama Bupati Blitar, serta penanaman pohon penghijauan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Rijanto menyerahkan sepeda gunung sebagai hadiah lomba melukis mural, Dalam sambutannya, Bupati Rijanto mengatakan bahwa kegiatan senam tera dan penanaman pohon penghijauan merupakan rangkaian kegiatan Festifal Kali Bersih 2019.

Menurutnya, festival kali bersih merupakan pengejawantahan hari air sedunia dan hari bumi sedunia.

Dengan peringatan, sambungnya, hari air dan bumi ini masyarakat diajak untuk ikut melestarikan keberadaan air tanah dan kebersihan bumi dari sampah dan pencemaran.

“Dengan kegiatan festival kali bersih 2019, kami mengajak warga masyarakat untuk peduli dan menjaga kelestarian air dan alam sekitar dari sampah dan pencemaran.

sepanjang aliran sungai brantas.

Lanjut b u p a t i , kegiatan ini bisa dijadikan salah satu kegiatan yang akan membawa d a m p a k p o s i t i f baik untuk menjaga kelestarian Bupati Blitar Rijanto saat penyerahan hadiah sepeda kepada juara a i r j u g a lingkungan I Lomba L. s e k i t a r .

Jangan membuang sampah di sungai Hal ini dan mulailah mengurangi kantong juga menjadi sarana edukasi bagi plastik baik untuk bungkus belanja warga dalam menjaga kebersihan ataupun bungkus makanan dan l i n g k u n g a n d a r i p e n c e m a r a n minuman. Perlu diketahui bahwa sampah dan sampah lainnya. sampah plastik tidak bisa hancur di Kata dia, warga sebagai subyek dalam tanah,” ajak Bupati Rijanto. harus lebih memahami pentingnya Dia menuturkan, dengan kebersihan lingkungan dan melibatkan warga masyarakat untuk penanaman pohon sebagai langkah ikut bersih-bersih dan penanaman penghijauan. pohon untuk penghijauan “Kami berharap kepada diharapkan masyarakat semakin masyarakat untuk tetap menjaga sadar untuk menjaga lingkungan kelestarian air dan lingkungan demi sekitar dari bahaya sampah dan kelangsungan hidup manusia dari pencemaran. bahaya penyakit dan pencemaran Bupati Rijanto juga mengapresiasi lingkungan, Dengan festival kali k e g i a t a n b e r s i h - b e r s i h d a n bersih ini, mari kita tingkatkan penanaman pohon penghijauan kepedulian kita dalam menjaga sebagai salah satu bentuk kepedulian k e b e r s i h a n l i n g k u n g a n d a n kepada lingkungan dari bahaya penanaman pohon penghijauan pencemaran dan banjir. Dengan untuk air dan bumi kita,” harapnya. penanaman pohon itu akan membuat Sementara, Kepala Dinas suasana sejuk dan rindang serta Lingkungan Hidup Kabupaten penahan tanah dari arus air di Blitar Krisna T mengatakan bahwa

dengan kegiatan festifal kali bersih ini masyarakat diajak bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dan peduli lingkungan.

Bahaya sampah, tukasnya, tetutama sampah plastik dan pencemaran lingkungan akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Kualitas air dan kebersihan bumi harus selalu dijaga bersama.

Di tempat terpisah, Sonhaji, ketua dari kelompok masyarakat pengawas lingkungan mengatakan, Desa Tawangrejo Kecamatan Binangun merupakan pusat konservasi ikan air tawar yang sangat bagus, sebagai sarana edukasi warga dan wisata karena di pinggir sungai brantas ini hidup ribuan ikan, yang masyarakat sini menyebut ikan bader bang (bader merah).

Menurutnya, masyarakat bisa menikmati suasana alam yang sejuk dan naik perahu. Selain itu, mereka bisa memberi makan ikan-ikan bader yang jumlahnya ribuan. Pada hari minggu dan hari libur tempat konservasi ikan air tawar Bader Bang sini ramai pengunjung. Baik masyarakat sekitar maupun luar daerah.

“Mereka rata-tata dari luar daerah datang ke sini untuk menikmati suasana alam yang asri sejuk dan teduh serta ingin melihat langsung ribuan ikan bader bang yang gemuk dan menggemaskan. Kami beharap dengan lokasi konservasi ikan air tawar ini keseimbangan dan kelestarian ikan bader bang bisa terjaga dan masyarakat terhibur dengan memberi makan ikan bader yang jumlahnya ribuan,” harapnya. (adv/atok)

DBMP Jabar Berupaya Mengaktivasi BUMDes Bandung, Laras Post - BUMDes berdasarkan UU Desa dimaksudkan sebagai lembaga usaha yang akan mendorong produktivitas ekonomi warga desa.

Menggunakan modal penyertaan dari desa, BUMDes memiliki berbagai pilihan untuk dijadikan sebagai usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki dan peluang pasar yang dibidik.

Pengesahan UU Desa merupakan titik balik sejarah bagi desa di Indonesia. Desa yang selama ini hidup hanya sebagai obyek dan dianggap hanya cukup menjalankan instruksi saja, berubah total.

Visi Presiden Joko Widodo yang menetapkan program membangun Indonesia dari pinggiran dalam Nawacita-nya adalah salah satu yang membuat desa mendapatkan nasib baik.

Perubahan mulai menyinari sudut-sudut wilayah Indonesia.

Pengesahan UU Desa, Nawacita dan kemudian dana desa memang amunisi baru yang membuat desa memiliki kekuatan besar membangun diri.

Tetapi di sisi lain ini adalah tantangan yang benarbenar berbeda dari sejarah desa sebelumnya.

Jika pada masa lalu struktur pemerintahan di atas desa bisa melakukan intervensi kebijakan yang dibuat desa, kini hal itu tinggal kenangan saja. Desa sepenuhnya memiliki wewenang untuk merumuskan langkahnya sendiri melalui Musyawarah Desa.

Informasi yang dikeluarkan Pemprov Jabar, sebanyak 3.800 desa di Jawa Barat dinyatakan sudah masuk kategori desa berkembang dari jumlah 5.312 desa. Sedangkan yang sudah mandiri baru sebanyak 37 desa, 96 desa maju dan sisanya sebanyak 78 desa masih tertinggal. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat tengah berupaya meningkatkan desadesa tertinggal, agar berkembang ke arah mandiri.

tersebut memiliki latar belakang mahasiswa fresh graduate.

“Saat ini sudah ada 2.657 orang patriot desa yang mendaftar, mereka akan mempelajari teknik manajemen. Tapi untuk tahun ini rencananya kami akan menurunkan 100 orang patriot desa dulu,” katanya.

Dia menambahkan, rencananya pada pertengahan Mei 2019 mendatang, pihaknya juga akan meluncurkan CEO BUMDes sekaligus menampilkan produkproduk dan mobil siaga desa, yang memiliki empat fungsi.

Seperti perpustakaan, layar bioskop, panggung, hingga mobil pengangkut hasil pertanian desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat “Sebelumnya peluncuran Dedi Sopandi. mobil siaga desa ini masih terkendala perizinan, tapi sekarang Salah satu upayanya dengan mengaktifkan Badan Alhamdulillah sudah siap untuk Usaha Milik Desa (BUMDes). diperkenalkan ke masyarakat,” ujarnya.

“Dari 37 desa yang sudah mandiri, masih ada Salah satu desa yang sudah maju dan yang belum memiliki BUMDes. Sedangkan 16 sukses dengan BUMDes-nya, kata dia, yakni persen masih proses pembentukan dan 60 persen Desa Cibuntu di Kabupaten Kuningan. Desa sudah terbentuk. Dari 60 persen itu, BUMDes-nya tersebut telah berhasil dengan homestay atau yang aktif hanya 40 persen. Sehingga BUMDes penginapannya hingga terkenal di dalam maupun ini harus diaktifkan kembali,” kata Kepala Dinas luar negeri.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) “Manajemen di Desa Cibuntu itu memang Jawa Barat, Dedi Sopandi usai peresmian bulan bagus, wajar kalau di sana berhasil. Dengan bakti gotong-royong masyarakat (BBGRM) di Desa akses internet, semua kamar terjual dan membuat Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten masyarakat pun penasaran dengan Desa Cibuntu Bandung Barat (KBB), Selasa (30/4/2019) lalu. seperti apa. Saya harap semua desa bisa meniru Selain membangkitkan kembali BUMDes, manajemen yang diterapkan Desa Cibuntu,” kata Dedi, pihaknya juga berencana menurunkan pungkasnya. (desmanjon) patriot desa, untuk disebar ke setiap desa yang belum memiliki BUMDes. Para patriot desa

2

LARAS REGIONAL

10

EDISI 138 TH. VII / 06 - 19 MEI 2019

Batiq Travel Servis Berikan Layanan Berbeda

Launching perdana Batik Travel.

Jakarta, Laras Post - Batik Travel Servis (BTS) memberikan layanan Lain daripada yang lain.

Bisnis travel ini melayani perjalanan ke berbagai negara, seperti Turki, Uzbekistan, Armenia.

Demikian disampaikan Direktur Utama BTS Satiti Sandini saat launching BTS di Cosmo Amorossa Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2019).

Satiti menambahkan, launching perdana ini memang agak lain.

Penjualan paket perdana BTS memberikan suatu yang berbeda.

“Program tur kami sudah terjamin. Kami bekerja sama dengan Qatar airways dan Lion Air Grup,” ujarnya.

Menurutnya, program yang diberi nama Worldwide Tour Operator bertujuan memberikan edukasi kepara peserta yang hadir.

Duta Besar Armenia untuk Indonesia yang hadir mengatakan, penerbangan ini diharapkan mempererat hubungan kedua negara, terutama masyarakat Armenia dengan Indonesia.

“Dengan adanya penerbangan yang menghubungkan langsung antara Jakarta- Turki-Uzbekistan, dan Armenia, kedepan akan lebih banyak lagi masyarakat untuk berkunjung, baik untuk keperluan bisnis, sosial maupun wisata budaya,” tandasnya. (egi)

Sosialisasi Pajak Daerah kepada Pengusaha APINDO

PAD Pemkab Bekasi dari Uji KIR Rp4 Miliar Bekasi, Laras Post – Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Yana Suyatna, mengatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Bekasi dari retribusi uji KIR sebesarRp4 miliar setiap tahunnya. Pendapatan tersebut dianggap paling besar di Dishub Bekasi.

“Pendapatan retribusi uji KIR itu penyumbang pendapatan asli daerah terbesar di Dinas Perhubungan,” kata Yana Suyatna kepada Laras Post, Kamis (2/5/2019).

Meski mencapai Rp4 miliar, Yana mengatakan pendapatan tersebut belum maksimal karena masih banyak kendaraan yang tidak melakukan uji KIR. Yana menerangkan, pihaknya akan memanfaatkan PAD dari uji KIR. Salah satunya, adalah dengan menambah petugas.

“Karena petugas uji KIR di kita masih sangat terbatas. Bicara kebutuhan kita masih banyak bangat

Uji KIR di Pemkab Bekasi.

kekurangan,” kata dia.

Menurutnya, jumlah petugas uji KIR pada Dishub Kabupaten Bekasi saat ini hanya berjumlah 12 orang, padahal idealnya 40 orang.

“Untuk mensiasatinya, kita

Terkait LKPJ Bupati Gresik 2018 Jadi Evaluasi Kepala Daerah

Gresik, Laras Post - Rapat paripurna DPRD kabupaten Gresik mengenai rekomendasi dewan terkait penyampaian Laporan Kerja PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati akhir tahun anggaran 2018 digelar di Gedung DPRD Gresik, Kamis (25/4/2019).

Sidang paripurna dihadiri oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gresik, anggota DPRD, Bupati Gresik beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Ketua DPRD Gresik Ahmad Nur Hamim, hasil dari rapat paripurna rekomendasi dewan atas LKPJ Bupati Gresik akhir tahun anggaran 2018 terdapat 18 rekomendasi akhir yang penting.

“18 rekomendasi ini menjadi evaluasi bupati untuk pembenahan kinerja OPD agar lebih baik ditahun selanjutnya,” ujarnya kepada wartawan.

Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Qolib menambahkan bahwa rekomendasi ini telah mengalami bahasan dan kajian secara kritis, analitis, dan komprehensif oleh tim ahli bersama DPRD Gresik.

Dalam kajian ini, ungkapnya, setiap tahapan dan agenda pembahasan merupakan wujud komitmen bersama demi Gresik yang agamis, adil, sejahtera dan

Pembangunan Jembatan di Pasuruan Dianggarkan Rp8 Miliar

Kabid Pembangunan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pasuruan, Cahyo Fajar.

Pasuruan, Laras Post - Pada 2019 ini, ada sebanyak 50 proyek jembatan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang akan dikerjakan.

di Dinas Perhubungan juga berasal dari retribusi parker dan pajak parkir.

Retribusi keduanya ditargetkan pemasukannya mencapai Rp1 miliar per tahun. (bayu)

18 Rekomendasi DPRD Gresik

sosialisasi tentang pajak daerah pada 67 orang pengusaha yang tergabung dalam APINDO Kabupaten Bogor.

Bogor, Laras Post - Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pada Kamis (25/4/2019), Bappenda (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) Kabupaten Bogor menjadi salah satu narasumber pada acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh APINDO Kabupaten Bogor.

Bappenda Kabupaten Bogor menyampaikan sosialisasi tentang pajak daerah pada 67 orang pengusaha yang tergabung dalam APINDO Kabupaten Bogor. Kegiatan diselenggarakan di Aula masjid As-salam PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk bertempat di jalan Muara Baru, Citeureup, Bogor, Jawa Barat.

Melalui soslisasi diharapkan memberikan dampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah tahun 2019 dan menjadi potensi pajak daerah dari para pelaku usaha yang tergabung dalam APINDO Kabupaten Bogor namun belum menjadi wajib pajak.

Adapun pembicara dari Bappenda antara lain Bambang Sujana, S.E, M.Si yang menjabat Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran menyampaikan materi mengenai 8 jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah.

Sedangkan untuk materi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disampaikan oleh Dadang Imansyah, S.Kom, M.M yang menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan.Bappenda Kabupaten Bogor sangat terbuka bagi asosiasi jenis usaha lainnya yang ingin mendapatkan informasi dan penjelasanmengenai pajak daerah di Kabupaten Bogor bagi para anggotanya. (david)

memberdaya kan pembantu penguji yang ada.Dengan catatan, untuk pengesahan kelayakan kendaraan tetap dilakukan oleh petugas uji KIR yang telah bersertifikat,” kata dia.

Selain dari uji KIR, sumber PAD

Proyek-proyek tersebut akan menyedot anggaran miliran rupiah.

Kabid Pembangunan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pasuruan Cahyo Fajar saat dikonfirmasi Laras Post, menyebutkan, jembatan yang akan dibangun ada di 4 titik di Kabupaten Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp8.507.500.000 (delapan miliar lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari anggaran bagi hasil cukai.

“Dari anggaran tersebut, bangunan jembatan baru atau bangunan lanjutan yang fisiknya masih belum selesai karena terbatasnya anggaran tahun 2018 lalu,” imbuhnya.

Dijelaskannya, proyek lanjutan juga direncanakan dianggarkan sebesar Rp480 juta. Proyek lanjutan tersebut di antaranya di Desa Rebono Kecamatan Wonorejo dengan Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan yaitu Jembatan Delik Penganten.

“Pelaksanaannya sekitar April-Mei sudah mulai dikerjakan,” pungkasnya. (dul)

berkehidupan yang berkualitas.

Adapun 18 rekomendasi yang menjadi evaluasi kinerja Bupati Gresik ke depan seperti capaian indicator kinerja ekonomi daerah tahun 2018 komitmen yang belum mencerminkan tema pembangunan ‘Gresik City Of Investment Anchorage’s’ yang tertuang dalam RKPD 2018.

“Bupati hendaknya menetapkan tematik prioritas pembangunan tahunan sesuai visi dan misinya.

Ada relevansi dan realibilitas dengan arah dan tujuan pembangunan di Kabupaten Gresik,”imbuhnya.

Disampaikan juga mengenai capaian penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp956,8 miliar masih harus lebih ditingkatkan lagi.

Salah satu agenda krusil yaitu Bupati segera melakukan evaluasi kinerja OPD. “Ag ar t er cap ai efek t ivit as penerimaan daerah khususnya sektor pajak, retribusi dan hasil pengelolaan BUMD,” ujar dia.

Selain itu, terkait pertumbuhan ekonomi Gresik 2018 sebesar 5,6 persen belum mencapai target yang dicanangkan sebesar minimal di atas 6 persen. Untuk mengantisipasi pelambatan angka pertumbuhan ekonomi, tegas Nur Qolib, kepala daerah perlu mengevaluasi kebijakan

sektor industri sekaligus review kebijakan RTRW industri Gresik.

Di samping itu, mendorong Bupati melakukan kebijakan percepatan pembangunan proyek infrastruktur transportasi ekonomi dan perdagangan serta secara efektif menjaga performa kegiatan tersebut agar target kinerja dan jadwal pelaksanaan yang ditetapkan bersama DPRD melalui OPD terkait dapat tercapai. Imbasnya akan mendukung daya saing investasi, daya saing industri dan keunggulan komoditas pertanian serta perikanan di Kabupaten Gresik.

Disampaikan pula mengenai rendahnya realisasi belanja modal 2018 di mana berkontribusi pada besarnya Silpa 2018 yang mencapai Rp362 miliar. “Di sini bupati selaku top manager seyogyanya bisa mengorganisir kewenangan dan tupoksi OPD, agar mampu bersinergi mencapai target kinerja yang telah ditetapkan,”tegasnya.

Selanjutnya untuk mendukung skema inovasi tata kelola pemerintahan berbasis e-government sesuai indikator sasaran RPJMD 2016-2021, maka pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan pelayanan publik berbasis internet.

Lalu, sambungnya, terkait nilai indeks reformasi birokrasi kabupaten Gresik tahun 2018 mencapai 76,50 dengan kategori BB atau mendapat nilai prestasi sangat baik. Meningkat 4,6 basis point dibandingkan tahun 2017 sebesar 71,9.

Berkaca pada hal tersebut, terpenting agar rekam kasus tindak pidana korupsi sejumlah pejabat OPD Gresik tidak terulang lagi di masa mendatang. Ditambahkan Wakil Ketua DPRD Gresik, masalah tingkat pengangguran yang turun meski secara agregat masih lebih tinggi dari rata-rata angka pengangguran Jawa Timur 3,99 persen.

Kemudian penanganan kemiskinan yang turun di angka 11,89 persen, lingkungan hidup terkait penegakan hukum pelanggaran peraturan perundangan terkait pencemaran lingkungan, pertumbuhan penduduk sebesar 1,7 persen di atas rata-rata nasional 1,4 persen, pemberian CSR perusahaan harus sesuai aturan perundangan yang ada.

Disebutkan juga, mendorong bupati melahirkan perbup maupun keputusan bupati agar mampu mengarahkan implementasi kewenangan anggaran pemerintah daerah dan pemerintah desa agar sinergi dengan prioritas pembangunan di tingkat kabupaten menuju desa mandiri.

DPRD berharap bupati memberi adanya instrument reward and punishment yang jelas bagi aparatur OPD sehingga kinerja mereka (ASN) bisa meningkat.

Kemudian, kepala daerah harus bisa mengakomodir terkait pokok-pokok pikiran DPRD Gresik tahun 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 153 huruf K dan Pasal 178 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai hasil serapan aspirasi masyarakat oleh DPRD Gresik dalam skema kebijakan perubahan APBD 2019.

Selanjutnya terkait ketidakseriusan jajaran OPD melaksanakan komitmen Kepala Daerah menindaklanjuti rekomendasi DPRD Gresik berdampak pada berulangnya masalah tata kelola pemerintahan setiap tahun anggaran.

“Ini menjadi PR kepala daerah atas rekomendasi DPRD terkait LKPJ Bupati akhir tahun anggaran 2018 untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja OPD agar kedepan menjadi lebih baik,” tutup Nur Qolib. (adv/ahmad mubin)

Temu Usaha Dinas Perikanan Diikuti 165 Peserta

Pasuruan, Laras Post - Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mengadakan temu usaha dengan nelayan, distributor, dan para pedagang di Rumah Makan Kurnia Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (11/4/2019).

Temu usaha tersebut bertujuan untuk Program Pengembangan Kemitraan Usaha Perikanan (PPKUP) dengan cara sistim pembudidaya ikan untuk konsumsi.

Kegiatan itu dihadiri 165 peserta, di antaranya; Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan Selamet Nurhandoyo, Kabid dan Kasi Perikanan, pengusaha, nelayan, pembudidaya UKM, serta petani garam yang ada di Kabupaten Pasuruan.

Acara yang digelar pagi hingga siang itu menghadirkan pembicara dari dinas perikanan dan distributor dari Surabaya.

Kasi Kemitraan dan Usaha Perikanan Kabupaten Pasuruan Aspuriyono menyebutkan, budidaya pedagang ikan Lele untuk konsumsi tahun 2019 ini makin meluas penjualannya. Begitu juga dengan petani garam yang semakin meningkat hasilnya hingga 70 persen.

“Dengan pengembangan pedagang

Temu usaha yang digelar Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

ikan Lele konsumsi pemasarannya meluas, bahkan sampai ke luar kota dan provinsi, seperti Bali, Kalimantan, Jakarta. Jadi, hampir ke seluruh Indonesia,” ungkapnya kepada Laras Post.

Dia juga menegaskan, peserta mendapatkan pengetahuan dan masukan dari narasumber. Dengan kata lain, para

peserta menjadi lebih tahu dalam hal budidaya ikan.

“Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan berharap kepada seluruh peserta untuk membudidayakan ikan sebagai kualitas yang baik agar ikan Lele konsumsi bisa dijual ke luar kota,” pungkasnya. (dul)

SAMBUNGAN Wiranto: Pertimbangkan Pemindahan Koruptor ke Nusakambangan ............ Sambungan dari hal 1 .............

“Tahun 2019 kami berharap bisa eksekusi ke sana (Lapas Nusa Kambangan), mungkin akan memberikan efek jera,” ujarnya saat diskusi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Agus berharap dengan mengeksekusi ke Lapas Nusa Kambangan, para koruptor menjadi jera dan memilih mengembalikan uang korupsi.

“Banyak yang seharusnya mengembalikan uang negara lebih memilih hukuman badan,” ungkapnya.

Ia mengaku telah meninjau Lapas Nusa Kambangan yang menurutnya memiliki tingkat pengamanan dan ruang tahanan yang cukup baik.

Namun demikian, lanjut Agus, nantinya tidak semua terpidana korupsi dieksekusi ke Lapas Nusa Kambangan, tapi disesuaikan dengan tingkatan perkara atau banyaknya total kerugian negara.

Usulan pemindahan tahanan para koruptor itu, menurut Agus telah Foto: war dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (her)

Zaskia Ngaku Senang Bertemu Ramadhan ................... .......................... Sambungan dari hal 1 ........................

Menurutnya, Ramadhan memiliki kenangan yang sulit dilupakan, karena pada bulan itu ada kebiasaan atau tradisi seperti buka dan sahur bersama. “Saat buka dan sahur aku selalu kerja dan bertemu teman-teman.

Itulah kebersamaan yang selalu dikangeni,” ungkapnya.

Namun, kata Zaskia, kadang ia juga merasa sedih karena tak bisa sahur dan buka puasa pertama bersama keluarga karena pada sahur dan buka puasa pertama, ia masih harus bekerja. Untungnya pihak keluarga bisa memaklumi. “Intinya adalah di Hari Raya Idul Fitri di malam takbir aku pasti sama mereka. Jadi mereka juga udah ngerti,” ucapnya. (sg)

Indonesia Siap Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia ............. .......................... Sambungan dari hal 7 ........................

EDISI 138 TH. VII / 06 - 19 MEI 2019

Presiden Jokowi Minta Segera Tuntaskan Sengketa Tanah ................... Sambungan dari hal 1 ..................

Untuk itu, Presiden Jokowi memerintahkan untuk terus melanjutkan program sertifikasi tanah untuk rakyat Pendaftaran Tanah Sistemtik Lengkap (PTSL).

“Dari lima juta, tujuh juta, sembian juta, saya kira kira harapkan nanti di 2024-2025 pensertifikatan di seluruh tanah air ini akan selesai semuanya,” ungkaonya.

Hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri

PUPR Basuki Hadimuljono, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pusjiastuti, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Telah Selesai Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, sejumlah perkara sengketa tanah yang melibatkan masyarakat dengan korporasi telah diselesaikan, diantaranya sengketa tanah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan masyarakat Tapung, Kabupaten Kampar, Riau.

“Presiden minta selesaikan

sengketa masyarakat dengan BUMN. Untuk hari ini sengketa masyarakat adat di Kampar dengan PTPN selesai,” ujarnya kepada wartawan usai Rapat Terbatas tentang Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Sofyan menjelaskan, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V sebagai pihak yang bersengketa dengan masyarakat adat di Kampar, telah bersedia melepaskan tanah seluas lebih dari 2.800 hektar untuk masyarakat setempat, yang sebelumnya telah menguasai tanah tersebut.

“Untuk 2800 hektare tanah yang menjadi klaim masyarakat ulayat sudah diselesaikan.

PTPN melepaskan kemudian akan diberikan haknya kepada masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut Sofyan meng­ ungkapkan, sengketa tanah ini telah berlangsung lama, dan para pihak telah menempuh jalur hukum di pengadilan, bahkan perkaranya hingga ke Mahkamah Agung.

Namun akhirnya dapat diselesaikan melalui rapat kabinet terbatas.

Dengan selesainya sengketa tanah antara PTPN dengan masyarakat ini, maka pemerintah daerah setempat harus mendata masyarakat yang berhak atas lahan tersebut. “Kami minta pemda tulis siapa yang menerima,” tegasnya. (her, sg)

Kementerian ATR/BPN Catat Perkara Tanah 8.959 Kasus ................... Sambungan dari hal 1 .....................

Lebih lanjut Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan, sengketa antara masyarakat dengan badan hukum juga banyak masalah. “Misalnya orang-orang badan hukum ada kampung tua dengan konsesi HPL, ada kampung tua dengan kawasan kehutanan. Ini sekarang sudah ada

mekanisme, percepatan pelepasan kawasan hutan misalnya,” jelasnya.

Perkara antar perusahaan dengan perusahaan, lanjut Sofyan, relatif lebih mudah karena biasanya jika gagal mediasi, sengketa akan diselesaikan melalui pengadilan.

Menyinggung soal konsesi

swasta kawasan hutan, jika terjadi sengketa maka harus diselesaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk menyelesaikan hal ini, mekanismanya sudah diatur Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelepasan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

“Tanah kampung tua itu akan dienclave, dilepaskan, sehingga tidak masuk ke dalam konsesi. Banyak perusahaan-perusahaan konsesi sudah melepaskan,” pungkasnya. (her)

Pemindahan Ibu Kota Perlu Perencanaan Matang ......................... Sambungan dari hal 2 ........................ berjalan dengan baik. Mengingat memindahkan, tapi perencanaan pemindahan ibu kota bersifat jangka tata ruang dan sebagainya tak kita panjang,” paparnya. persiapkan untuk puluhan tahun Hal senada dikatakan, Ketua ke depan. Saya kira perencanaanKomisi II DPR RI Zainudin Amali, perencanaan itu,” ungkapnya pemindahan Ibu Kota tidak bisa kepada wartawan, di Jakarta, Selasa dilakukan secara instan. Namun (30/4/2019). perlu perencanaan yang matang, Selanjutnya, Zainudin Amali meliputi lokasi pemindahan, daya menyarankan pemerintah agar dukung lokasi, serta pembangunan belajar dari negara lain yang infrastruktur untuk menopang Ibu memisahkan pusat bisnis dan Kota yang baru. pemerintahan di lokasi berbeda.

Menurutnya, perlu diinventarisir “Indonesia harus Bendesa adat Kuta Wayan Suarsa bisa mencontoh hal yang perlu disiapkan, dan sejumlah negara yang memisahkan perencanaan jangka panjang. Ibu Kota dan pusat niaga, di “Jadi, jangan kita hanya sekadar antaranya Malaysia, Australia, dan

Contoh programnya, yakni link and match industri fesyen muslim dengan industri tekstil, bimbingan teknis dan sertifikasi SKKNI, pembangunan kapasitas IKM fesyen muslim, serta penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru IKM Busana Muslim.

Selanjutnya, program Moslem Fashion Project (MOFP), berupa kompetisi dan inkubasi bagi startup fesyen muslim, penyusunan peta jalan Pengembangan Industri Fesyen Muslim, serta link and match industri fesyen muslim dan desainer.

“Pada 1 Desember 2018 lalu, kami telah melaksanakan launching International Muslim Fashion Festival di Paris,” imbuh Gati.

Menurut Gati, industri fesyen muslim di Indonesia perlu didorong untuk menerapkan teknologi industri 4.0. Implementasi ini dapat dilakukan pada proses produksi, seperti menggunakan sistem berbasis digital manufacturing.

“Contohnya, penerapan sistem embos dengan teknologi laser berdasarkan perintah dari sistem komputer serta penerapan teknologi artificial intelligence dalam proses pembuatan pola, perencanaan produksi dan pengendalian material,” ungkapnya.

Selain itu, ada teknologi internet of things yang telah dijalankan dalam proses produksi dengan dipasangnya sensor Radio Frequency Identification (RFID) untuk memonitor semua proses produksi. Teknologi lain yang canggih, yakni diterapkannya teknologi augmented reality dan advanced robotics untuk aplikasi proses pemotongan bahan secara otomatis.

“Dengan menerapkan industri 4.0, kami yakin dapat meningkatkan produktifitas dan kualitas secara lebih efisien, tetapi tanpa mengurangi jumlah tenaga kerja,” tegas Gati.

Ia menyebutkan, keunggulan produk fesyen muslim Tanah Air, selain diakui di Kuwait dan Uni Emirat Arab, juga diminati pasar Amerika Serikat, Inggris dan Jepang.

Dalam upaya memacu pengembangan industri fesyen muslim di Tanah Air, Ditjen IKM Kemenperin memfasilitasi booth kepada 30 IKM fesyen muslim dari berbagai daerah pada pameran Muslim Fashion Festival Indonesia (Muffest) tahun 2019. “Kini, Muffest telah menjadi perhatian dan mitra pemerintah dalam mencapai cita-cita bersama tersebut,” imbuhnya.

Muffest digelar pada Rabu –Sabtu (1-4/5/2019) di Assembly Hall, Jakarta Convention Center (JCC). Selain Fashion Show, Muffest 2019 akan menghadirkan Redaksi / Tata Usaha: exhibition (pameran dagang) ritel atau BZC (Business to Customer) dan mengarah Jl. Raya Hankam Mabes TNI No. 26. pada B2B (Business to Business), fesyen presentation, talkshow, seminar, serta Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur kompetisi desain fesyen.

Telp.

021 – 84311368, 021 Gati mengungkapkan, dalam sesi fashion show, akan hadir beragam gaya – 84311397, Fax: 021 – 84311373 Email : redaksilaraspost@gmail.com Website:desainer www.laraspostonline.com busana muslim karya Indonesia, mulai dari konvensional, kontemporer, hingga syar’i yang mengacu pada Indonesia Trend Forecasting 2019/2020 bertema Singularity. (her, sg)

Brasil. Malaysia pemerintahannya di Putrajaya, kemudian bisnisnya di Kuala Lumpur. Brazil juga begitu. Australia juga begitu pusat bisnisnya di Sydney, kemudian pemerintahannya di tempat lain,” terangnya.

Politisi Partai Golkar itu menilai, pemerintah berani memulai merencanakan pemisahan ibu kota negara dengan pusat niaga, sehingga berbagai persoalan sosial yang dialami Jakarta, Foto: seperti han jumlah penduduk, kemacetan, dan banjir bisa diatasi tanpa kesulitan Ia menegaskan, jika Jokowi

meraih suara terbanyak pada Pilpres dan dilantik, maka pada periode kedua pemerintahannya harus berani memulai.

Rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia ke luar Pulau Jawa sejak beberapa waktu lalu, bahkan sejak era Presiden Soekarno, telah menjadi wacana. Belakangan makin menguat setelah Presiden Jokowi membahas rencana itu, dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019) lalu. (her, sg, wan)

KAPOLSEK PEBAYURAN Mengucapkan

Selamat Menjalankan Ibadah Puasa 1440 H AKP ASEP ROMLI Kapolsek Pebayuran

PEMERINTAHAN DESA BANTAR SARI KECAMATAN PEBAYURAN Mengucapkan

Selamat Menjalankan Ibadah Puasa 1440 H

Marhaban Ya Ramadhan

TARIF IKLAN PRomosI

11 11 3

Marhaban Ya Ramadhan

PEMERINTAHAN DESA BOJONG SARI KECAMATAN KEDUNG WARINGIN Marhaban Ya Ramadhan

Selamat Menjalankan Ibadah Puasa 1440 H

Marhaban Ya Ramadhan

Tarif Harga iklan

KOMPOSISI & UKURAN 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

HARgA

Iklan Sosialisasi Full Colour (ADV) Satu halaman (belakang) Iklan Sosialisasi BW (ADV) Satu halaman (dalam) Iklan Display Full Colour Satu halaman (belakang) Setengah halaman Display FC (belakang) Setengah halaman Display BW (dalam) Iklan Banner Full Colur Iklan Banner BW 1/4 Halaman Full Colour Halaman Belakang 1/4 Halaman BW Dalam 1/8 Halaman Full Colour 1/8 putih) dalam 1/4Halaman HalamanBWBW(hitam Dalam

Rp.10.000.000,Rp. 7.000.000,Rp.13.000.000,Rp. 6.500.000,Rp. 3.500.000,Rp. 2.000.000,Rp. 1.000.000,Rp. 3.250.000,Rp. 1.200.000,Rp. 1.625.000,Rp.100.000,Rp. 600.000,-

* Harga iklan di atas bisa nego *Belum termasuk PPNHub: 10 % 081212 59 3535

*Harga be termasuk PPN 10 %

1 Halaman 320 mm x 535 mm

59 3535 1/2 Halaman (Horizontal)

320 mm x 265 mm

158 mm

CAMAT SERPONG BESERTA JAJARAN

KASUBAG UNPEG BESERTA JAJARAN PPATS KECAMATAN SERPONG TANGSEL

Mengucapkan

Mengucapkan

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1440 H

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1440 H

Foto Bersama

Semoga Semakin Tebal Keimanan dan Ketakwaan Kita pada Allah SWT

1/4 Halaman

157 mm x 265 mm

Advertorial 1/8 Halaman

MULYANA SAEPUL S.Pd Kades Bojong Sari

“Mari kitaTingkatkan keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT “

jika berminat hubungi

081212 Iklan Display

IKA WIKANDA Kades Bantar Sari

Camat Serpong Tangsel Hj. Mursinah , SH, M,Si

Kasubag Unpeg kecamatan Serpong Tangsel ROHIDI

2

12

EDISI 138 TH. VII / 06 - 19 MEI 2019

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR) / BPN RI Mengucapkan

SOFYAN DJALIL Menteri ATR/Kepala BPN

Selamat menjaklanakan Ibadah Puasa Ramadhan 1440 H / 2019 Mari Kita Tingkatkan amal Ibadah kita di bulan yang penuh Rahmat ini KANTOR BPN WILAYAH PROVINSI BANTEN

KANTOR BPN WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA Mengucapkan

Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1440 H / 2019

Mari Kita Tingkatkan amal Ibadah kita di bulan yang penuh Rahmat ini JAYA, S.H.,M.M Kepala Kantor

Mengucapkan

Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1440 H / 2019

Mari Kita Tingkatkan amal Ibadah kita di bulan yang penuh Rahmat ini ANDI TENRI ABENG, A.Ptnh Kakanwil BPN Banten

KANTOR PERTANAHAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT

Mengucapkan

Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1440 H / 2019

Mari Kita Tingkatkan amal Ibadah kita di bulan yang penuh Rahmat ini

Mengucapkan

Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1440 H / 2019

Mari Kita Tingkatkan amal Ibadah kita di bulan yang penuh Rahmat ini SAMSUL BAHRI Kepala Kantor

Ir. NANDANG AGUS TARUNA Kepala Kantor

PT. SEMEN BATURAJA Tbk. Membangun Masa Depan Bangsa

KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

PT. BAJA CAKRA MANDIRI (BCM) AMRULLAH, SE KABAG UMUM/SDM

TURUT MEMBANGUN NEGERI

H. Erekson, S.Sos. DIREKTUR UTAMA