TERVERIFIKASI DEWAN PERS Penerbit: PT. LARAST PENA NUSA INDAH PERS
Laras Post @Laraspost
EDISI 138 TH. VII / 06 - 19 MEI 2019
Email : redaksilaraspost@gmail.com
RP. 5.000 (LUAR KOTA +ONGKOS KIRIM )
website : www.laraspostonline.com
Presiden Jokowi Minta Segera Tuntaskan Sengketa Tanah Jakarta, Laras Post – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera menyelesaikan sengketa tanah yang melibatkan masyarakat dengan korporasi, maupun dengan pemerintah.
Polri Buru Pembuat Hoaks Medan, Laras Post – Kepolisian sedang memburu pembuat dan penyebar akun hoaks menyangkut Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, yang seloaholah memerintahkan untuk menghadapi people power agar menembak mati perusuh NKRI. Kapolri menyebutkan, pihaknya sedang mengejar Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian pembuat akun hoaks yang tersebar melalui platform blog tersebut. “Kita lagi kejar siapa yang membuat ini (hoaks) karena ini ingin mengadu saya dengan ulama,” ujarnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (2/4/2019). Ia menyebutkan, ada beberapa hoaks yang mengatasnamakan dirinya, seolah-olah memerintahkan tembak di tempat. “Contohnya, perintah Kapolri tembak di tempat meskipun itu cucu nabi. Tidak ada saya mengatakan itu,” tegasnya. Menyinggung soal penanganan gerakan massa, Kapolri mengatakan, pihaknya akan menangani sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. “Kalau ada gerakan massa kita akan tangani sesuai prosedur yang berlaku secara proporsional, mulai dari yang ringan, yang persuasif, sampai kepada hal yang koersif, upaya-upaya paksa sesuai dengan aturan yang berlaku, baik di nasional maupun internasional,” terangnya. (her)
Berita Bersambung hal 11....
Selebrity
Zaskia Ngaku Senang Bertemu Ramadhan Bulan Ramadhan merupakan bulan berkah, hal itu pula yang dirasakan bagi Zaskia Gotik, sehingga penyanyi dang dut ini merasakan perasaan khusus setiap menjelang Ramadhan. Penyanyi asal Cikarang, Kabupaten Bekasi mengaku, senang bercampur sedih . “Menurut aku, bulan puasa ini bener-bener bulan yang penuh berkah,” ujarnya kepada wartawan di Studio ANTV, Epicentrum, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2019) Ia juga merasa, bulan Ramadhan juga merupakan momen untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. “Pastinya seneng banget bisa bertemu lagi di Ramadhan tahun ini karena masih diberi kesehatan,” ungkapnya.
Presiden Jokowi menunjuk contoh sengketa antara rakyat dengan PTP di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. “Bukan hanya di Kampar saja, hampir di semua Kabupaten kejadian-kejadian ini ada semuanya, dan saya minta ini segera diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan agar apa? Rakyat memiliki kepastian hukum, ada rasa keadilan,” ujarnya saat memberikan arahan pada Rapat Terbatas tentang Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/5/2019). Terkait tanah konsesi yang diberikan kepada perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Presiden Jokowi mengatakan, jika di tengahnya itu ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ. “Kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu, ya siapapun pemilik konsesi itu harus berikan kepada masyarakat, kampung, desa kepastian hukum,” ujarnya. Jokowi menegaskan, jika perusahaan yang diberikan konsesi mempersulit sulit, maka konsesinya akan dicabut.
Presiden Joko Widodo bersama Wapres Jusuf Kalla sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta.
“Saya sudah perintahkan ini, cabut seluruh konsesinya,” tegasnya. Menurutnya, rasa keadilan dan kepastian hukum harus di nomor satukan. “Sudah jelas di situ sudah, ini hidup lama di situ malah kalah dengan konsesi baru yang baru saja diberikan,” ucapnya. Kebijakan Satu Peta Lebih lanjut Presiden Jokowi mengatakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah melakukan langkah sistematik dalam memperbaiki kebijakan dan tata kelola tanah saat ini. Tetapi karena masalahnya terjadi di hampir semua provinsi, kabupaten dan
kota, Presiden Jokowi, meminta agar cara-cara yang sistemik yang tersistem itu bisa menyelesaikan seluruhnya dan tidak satu per satu. Menyangkut implementasi kebijakan satu peta, menurut Presiden, kebijakan itu nanti akan banyak menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Untuk itu, Presiden Jokowi memerintahkan untuk terus melanjutkan program sertifikasi tanah untuk rakyat Pendaftaran Tanah Sistemtik Lengkap (PTSL). “Dari lima juta, tujuh juta, sembian juta, saya kira kira harapkan nanti di 2024-2025 pensertifikatan di seluruh tanah air ini akan selesai semuanya,”
Kementerian ATR/BPN Catat Perkara Tanah 8.959 Kasus Jakarta, Laras Post – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat jumlah perkara pertanahan sebanyak 8.959 kasus. “Sengketa tanah yang ada masuk ke BPN tidak banyak, hanya ada sekitar 8.900 perkara. Detilnya yang tercatat ada 8.959 kasus. Di antara kasus-kasus tersebut ada yang sudah selesai, dan juga ada yang baru masuk,” ungkap Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, kepada wartawan usai Rapat Terbatas tentang Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/5/2019). Dari 8.959 kasus, lanjut Sofyan, 56% sengketa antar masyarakat, antara tetangga dengan tetangga, sengketa batas. Kemudian 15% orang dengan badan hukum, sengketa antara masyarakat perorangan dengan badan hukum: dengan PT, dengan Hak Guna Usaha (HGU), dengan pemilik HGU, dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Kemudian 0,1% bahkan tidak sampai 1% itu, badan hukum dengan badan hukum yang lebih mudah
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.
diselesaikan, jadi PT dengan PT sengketa. Kemudian sengketa masyarakat dengan pemerintah ini menyangkut masyarakat dengan TNI, masyarakat dengan PT kereta api dan lainlain,” jelasnya. Menurut Sofyan, yang sekarang perlu diselesaikan dan perlu tindakan khusus, yaitu penyelesaian nanti waktu berhadapan antara masyarakat dengan pemerintah, karena Undang Undang Admistrasi, Undang Undang Keuangan Negara aset negara tidak bisa dieksekusi. “Selama aset negara tidak bisa dieksekusi akhirnya kita tidak bisa mampu
menyelesaikan. Nah, termasuk misalnya sengketa antara masyarakat dengan TNI. Nah ini perlu penyelesaian tersendiri nanti,” terangnya. Sofyan menyebutkan, jika masyarakat dengan masyarakat, orang dengan orang, relatif mudah. Kalau bisa diselesaikan, dipanggil, dimediasi. Kemudian bahkan di beberapa daerah juga digerakkan kembali masyarakat peradilan adat untuk mereka selesaikan. “Kalau mereka tidak bisa selesai di mediasi, maka lewat pengadilan. Nanti siapa yang menang kita eksekusi, siapa yang kalah kita ini,” tegasnya.
ungkaonya. Hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pusjiastuti, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Berita Bersambung hal 11....
Pemindahan Ibu Kota Perlu Perencanaan Matang Jakarta, Laras Post – Pimpinan DPR RI mengingatkan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa perlu perencanaan yang matang, sehingga potensi masalah dapat diminimalisir. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, pentingnya studi kelayakan dan susunan anggaran secara baik dan tepat, untuk merencanakan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Studi kelayakan tersebut mulai dari infrastruktur, bandara, transportasi, dan Sumber Daya Manusia (SDM). “Sehingga pemindahan ibu kota dapat terlaksana sesuai tahapan yang telah direncanakan,” ungkap Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis, pada Selasa, (30/4/2019). Terutama, lanjut Bamsoet, dari sisi infrastruktur yang mendukung wilayah tersebut menjadi ibu kota, seperti bangunan perkantoran, bandara, transportasi, maupun SDM. Ia juga mendorong pemerintah untuk mempersiapkan anggaran secara matang dan terencana dengan baik. Hal itu mengingat anggaran yang akan digunakan untuk pemindahan ibu kota sangatlah besar. “Selain itu kami mendorong pemerintah untuk dapat memastikan komunikasi dan koordinasi antar kementerian dan lembaga tetap efektif dan terkoordinasi dengan baik. Sehingga kegiatan pemerintahan tetap dapat
Berita Bersambung hal 11....
Berita Bersambung hal 11....
Wiranto: Pertimbangkan Pemindahan Koruptor ke Nusakambangan
Menkopolhukam, Wiranto
Jakarta, Laras Post – Menteri Kordinator Politik Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Wiranto memberi isyarat setuju usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar terpidana koruptor menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah Wiranto menyebutkan, usulan KPK untuk memindahkan penjara para koruptor ke Lapas Nusakambangan agar dapat benar benar terisolasi. “Baik juga, supaya betul-betul terisolasi total,” ujarnya kepada wartawan, di kantornya, Jakarta,
Kamis (2/5/2019). Dengan terisolasi, lanjut Wiranto, para napi tak akan mudah untuk pelesiran. “Yang dikhawatirkan kemarin, misalnya para napi bisa kelayaban dan sebagainya, beberapa kali kan pernah terjadi, ke Bali itu nonton tenis, Gayus, dan sekarang ada kasus Setya Novanto,” jelasnya. Namun Menko Polhukam mengingatkan, hal itu harus dibahas terlebih dahulu oleh kementerian dan lembaga terkait, seperti Kemenkumham dengan Direktorat Jenderal Lembaga Permasyarakatan. Menurutnya, koordinasi
dengan kementerian lain diperlukan untuk mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Misalnya, apakah ada masalah dengan kapasitas Lapas. “Beberapa Lapas kan masalahnya over kapasitas. Untung ruginya bagaiamana nanti,” tegasnya. Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, agar ada efek jera, pihaknya berharap terpidana kasus korupsi tahun ini bisa dieksekusi ke Lapas Nusakambangan.
Berita Bersambung hal 11....