Laras Post Edisi 136

TERVERIFIKASI DEWAN PERS Penerbit: PT. LARAST PENA NUSA INDAH PERS

Laras Post @Laraspost

EDISI 136 TH. VII / 08 - 21 APRIL 2019

Email : redaksilaraspost@gmail.com

RP. 5.000 (LUAR KOTA +ONGKOS KIRIM )

website : www.laraspostonline.com

Presiden Jokowi:

Beda Pandangan Politik Tetap Jaga Persaudaraan Pesta demokrasi hendaknya tak sampai menimbulkan perpecahan dan gangguan bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Panglima TNI Pastikan Kesiapan Pengamanan Pemilu Surakarta, Laras Post Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan aparat TNI-Polri siap mengamankan Pemilu 2019.

“Pahami, pedomani dan tegaskan netralitas TNI, laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mengamankan dan mensukseskan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Pemilu 2019,” kata Panglima TNI saat apel gabungan TNI-Polri di Lapangan Dirgantara Lanud Adi Soemarmo Solo di Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (5/4/2019).

Panglima TNI menegaskan, dengan memahami peraturan pelibatan pasukan TNI dalam pengamanan Pemilu, diharapkan tidak akan terjadi kesalahan prosedur dan tidak terjadi kesalah-pahaman.

Selanjutnya Panglima TNI didampingi Kapolri melakukan pengecekan kesiapan para prajurit TNI termasuk Babinsa sebagai ujung tombak.

Usai melaksanakan apel gabungan, Panglima TNI dan Kapolri kemudian lakukan analisa dan evaluasi pengamanan tahapan Pemilu 2019.

Sementara itu, Pangdam IV Diponegoro Mayjen (TNI) Mochamad Effendi menegaskan, TNI - Polri siap mengamankan Pemilu 2019.

Namun demikian, Pangdam IV Diponegoro mengakui masih terdapat kekurangan dalam persiapan dan harus segera diatasi sehingga pengamanan Pemilu 2019 dapat dilaksanakan secara maksimal.

Berita Bersambung hal 11....

Selebrity

Dian Sastro Segera Garap Film GGK

Sukoharjo, Laras Post - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, meski ada pelaksanaan Pemilu 2019, namun persaudaraan dan saling percaya tetap harus terjaga.

“Saya ingin mengingatkan jangan sampai karena peristiwa politik, kita lupa bahwa kita ini saudara sebangsa setanah air. Kita lupa menjaga Ukhuwah Islamiyah dan Wathoniyah karena urusan politik,” ujar Presiden Jokowi saat peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, Tingkat Kenegaraan Tahun 2019, di Gedung Olahraga (GOR) Pandawa, Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (3/4/2019).

Presiden menyebutkan, sering terjadi karena perbedaan politik, perbedaan pilihan pada pemilihan kepala daerah, dan pada pemilihan presiden, hubungan persaudaraan menjadi terganggu.

“Ini saya lihat di banyak daerah, antar tetangga enggak saling omong gara-gara pilihan bupati, enggak saling sapa garagara pilihan gubernur, di dalam satu majelis taklim enggak saling sapa karena pilihan presiden,” ungkapnya.

Presiden menegaskan, ukhuwah islamiyah tetaplah harus dijaga.

Tujuannya, agar kehidupan dalam

Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, Tingkat Kenegaraan Tahun 2019, di Gedung Olahraga (GOR) Pandawa, Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (3/4/2019).

berbangsa dan bernegara, bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari. “Bisa menjaga ukhuwah islamiyah kita, bisa menjaga ukhuwah wathaniyah kita, dan lebih jauh lagi bisa menjaga ukhuwah insaniyah kita dan ukhuwah basyariyah kita,” teganya.

Bangsa Besar Pada kesempatan itu Presiden Jokowi juga mengatakan, Indonesia merupakan Negara besar, dengan

penduduk saat ini mencapai 269 juta jiwa, dan hidup di 17 ribu pulau, dan mayoritas hidup di Pulau Jawa yang mencapai 149 juta.

“Saya ingin mengingatkan, negara kita ini bukan negara kecil. 269 juta ini besar sekali,” tegasnya.

Untuk mengurusi itu semua, lanjut Presiden Jokowi, perlu Manajemen Negara, terlebih Indonesia bukanlah satu daratan saja melainkan 2/3 luasnya merupakan lautan.

Kementerian ATR/BPN Canangkan Pemberantasan Mafia Tanah Jakarta, Laras Post – Mafia tanah kerap memicu munculnya sejumlah masalah pertanahan, mulai dari harga tanah yang melambung hingga konflik atau sengketa tanah terjadi.

Guna mengatasi praktek mafia tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) mencanangkan Operasi Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan, salah satu penyebab terjadinya masalah pertanahan di Indonesia adalah adanya mafia tanah.

Menurutnya, mafia tanah jika dibiarkan akan dapat mengganggu pembangunan sehingga berdampak pada perekonomian. “Persoalan tanah di wilayah-wilayah industri sangat tinggi. Mafia-mafia tanah membuat harga ketidakpastian hukum itu menjadi sangat mahal, biaya investasi menjadi tinggi, bayangkan betapa dampaknya masalah tanah ini untuk kemajuan perekonomian negara kita,” ujar Sofyan A. Djalil saat membuka kegiatan Pra Operasi Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah di Tahun 2019, di Hotel Atlet

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil

Century Park, Jakarta, Kamis (4/4/2019), seperti dikutip dari rilis yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN. Sofyan menegaskan, permasalahan mafia tanah memang sangat meresahkan.

Banyak masalah pembangunan dan kemasyarakatan timbulkan karena dipicu oleh mafia tanah yang membuat perkara tanah menjadi tak berujung pangkal.

Jika masalah tanah ini bisa di selesaikan, lanjut Sofyan, negara akan sangat kondusif untuk investasi, pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat sehingga akan menyerap tenaga

kerja lebih banyak lagi.

“Oleh karenanya beri mafia tanah ini efek jera, tunjukkan bahwa pemerintah dan penegak hukum serius menangani masalah tanah ini, supaya tidak ada lagi yang berpikir akan main-main soal tanah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sofyan Djalil berpesan kepada seluruh peserta agar sungguhsungguh menjalankan tugas menyelesaikan masalah mafia pertanahan.

“Semuanya perlu logistik, semuanya perlu makan, semuanya perlu infrastruktur, semuanya perlu jalan, semuanya perlu bendungan, semuanya perlu air,” tuturnya.

Lebih lanjut Kepala Negara mengingatkan, Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, bahasa dan lainnya, namun perbedaan-perbedaan yang ada itu, patut disyukuri karena merupakan anugerah dari Allah SWT.

Berita Bersambung hal 11....

Ketua DPR Minta ASN Bersikap Netral dalam Pemilu Jakarta, Laras PostBerdasarkan laporan dari 23 provinsi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga 28 Maret 2019 mencatat sebanyak 217 pelanggaran netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) pada tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Pelanggaran didominasi oleh unggahan ASN melalui media sosial.

Menanggapi hal Ketua DPR RI itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo B a m­b a n g S o e s a t y o memin ta Kementer ian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi pemerintahan, untuk terus menyosialisasikan dan memberikan penjelasan kepada seluruh ASN agar tetap bersikap netral dalam menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019.

“Kita juga mendorong Komisi ASN (KASN) agar menjatuhkan sanksi tegas kepada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai yang diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, mengingat Bawaslu telah memberikan rekomendasi kepada KASN untuk dapat memberikan sanksi secara langsung,” ujarnya Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam siaran persnya, Selasa (2/4/2019).

Pihaknya, sambung Bamsoet, juga minta KASN meningkatkan dan memperketat pengawasan guna menjaga jangan sampai birokrasi dicemari ketidaknetralan ASN, mengingat masih minimnya pengawasan terhadap Pemilu, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang tercatat menjadi daerah

Berita Bersambung hal 11....

Berita Bersambung hal 11....

DPR Dorong BPN Selesaikan Sengketa Tanah

Dian Sastrowardoyo akan segera memulai debutnya sebagai produser, melalui film berjudul Guru Guru Gokil (GGK), yang ia garap bersama sutradara Sammaria Simanjuntak.

Kabar ini tersiar, setelah Dian melalui akun Instagram-nya, baru-baru ini me-repost akun unggahan Instagram Sammaria Simanjuntak, bersama dengan BASE Entertainment Dian Sastro akan mulai produksi film pada tahun ini.

Boleh, jadi Dian akan total menggarap proyek pertamanya yang ia rancang sejak tahun lalu ini, dimana sebelumnya Dian merupakan bintang layar.

Selain film Guru Guru Gokil (GGK), Dian dengan berkolaborasi bersama BASE Entertainment, juga telah merencanakan dua projek lainnya yang akan digarap pada 2020 dan 2012 mendatang.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria

Jakarta, Laras Post - Komisi II DPR dorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera menyelesaikan seluruh sengketa tanah yang banyak terjadi.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya menerima pengaduan masyarakat tentang sengketa pertanahan dari berbagai daerah hampir setiap hari. Sebab itu, Komisi II DPR mendukung Kementerian ATR/BPN segera menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di wilayah Tanah Air.

“Hari ini kami mencoba menyelesaikan permasalahan tanah masyarakat dengan pihak TNI, juga permasalahan tanah masyarakat dengan pihak BUMN, pihak swasta, kemudian juga dengan pihak lainnya,” ujarnya saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Senin (25/3/2019) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

RDP dan RDPU itu, diikuti oleh Dirjen Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian ATR/BPN RI, Dirjen Kekayaan Negara

Kemenkeu RI, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Kanwil dan Kakan BPN Provinsi DKI Jakarta, Direktur PT. Taman Griya Kencana, Formas Sari Rejo Medan, Forum Warga RW 9 Kemayoran, Forum Warga RW 8 Ancol, Muhammad Hasanuddin (kuasa ahli waris almarhum Paul Handoko).

Ahmad Riza Patria meng­ ung­k apkan, Komisi II DPR bersama BPN akan segera mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menyelesaikan permasalah pertanahan.

Berita Bersambung hal 11....

2 2

HUKUM

EDISI 136 TH. VII / 08 - 21 APRIL 2019

Editorial Atasi Potensi Konflik Polri menetapkan empat daerah rawan konflik pada Pemilu 2019, yakni Provinsi Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Kota Solo.

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo beberapa waktu lalu menyebutkan, Polri memperketat pengamanan di 4 wilayah dalam pelaksanaan Pemilu 2019, karena tingkat kerawanan konflik di empat wilayah itu cukup tinggi.

Potensi kerawanan konflik di empat daerah itu, dipicu terutama oleh persaingan antar kubu Capres, partai, caleg dan pendukungnya.

Sementara itu, Direktur Riset Polmark Indonesia Eko Bambang Subiantoro mengatakan, terganggunya kerukunan masyarakat menjelang Pemilu, salah satunya dipicu oleh maraknya hoaks, yang memang bertujuan memecah belah atau kepentingan untuk satu kontestasi politik maupun sosial.

Hingga menjelang masa kampanye terbuka berakhir, situasi relatif terkendali.

Selanjutnya akan ada dua masa rawan lainnya, yakni saat hari pencoblosan 17 April 2019 dan saat perhitungan suara.

Salah satu pemicu potensi konflik adalah adanya ketidak-percayaan sejumlah kalangan terhadap penyelenggara Pemilu.

Oleh sebab itu, penyelenggara Pemilu harus benar-benar mampu menunjukan profesionalitas dan netralitas, sehingga manjawab seluruh sinyalemen pihak yang meragukannya.

Potensi kerawanan pada perhelatan pesta demokrasi ini, memang patut mendapat perhatian semua pihak, karena bukan menjadi hanya tanggung jawab penyelenggara Pemilu dan pihak keamanan. Melainkan seluruh elemen bangsa ini, termasuk para tokoh masyarakat, harus mengambil peran menekan pemicu kerawanan.

Memang bangsa ini memiliki pengalaman dalam mengatasi sejumlah konflik. Hal itulah yang selama ini menumbuhkan optimisme, bahwa potensi konflik akan dapat teratasi. Namun optimisme itu, hendaknya jangan sampai menjadi lengah.

KPK Minta Tak Dikaitkan dengan Isu Politik Praktis Jakarta, Laras Post – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta semua pihak untuk tak mengaitkan KPK dan penegakan hukum atas perkara tindak pidana korupsi, dengan masalah politik praktis.

“KPK mengingatkan dan meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan KPK dengan isu politik praktis karena yang dilakukan KPK adalah proses penegakan hukum,” kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, pada Selasa (2/4/2019), di Gedung KPK, Jakarta.

Sebelumnya KPK menyita sekitar 400 ribu amplop dalam 82 kardus dan dua kontainer dari kantor PT Inersia milik Bowo Sidik Pangarso saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu lalu.

Febri menegaskan, ribuan amplop tersebut tidak terkait dengan kepentingan Pilpres atau kepentingan lain. “Jadi kami tegaskan tidak ada keterkaitan dengan kepentingankepentingan lain, berdasarkan fakta-fakta hukum yang kami temukan saat ini,” ujarnya.

Namun menurut Febri, amplop tersebut diduga akan digunakan untuk “serangan fajar” saat Pemilih Legislatif (Pileg) 2019, dimana Bowo Sidik tercatat sebagai calon legislatif (Caleg) Partai Golkar dari dapil Jawa Tengah II. “Memang ada stempel atau cap-cap tertentu di amplop tersebut, tapi sejauh ini fakta hukum yang ada itu masih terkait dengan

kebutuhan pemilu legislatif,” tegasnya.

Tetapkan Tiga Tersangka Pada perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap kerja sama pengangkutan bidang pelayaran.

Penetapan tersangka ini adalah hasil dari peristiwa tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Rabu, 27 Maret 2019 hingga Kamis, 28 Maret dini hari.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, di tengah upaya KPK dan sejumlah partai politik untuk mewujudkan politik yang bersih dan berintegritas, KPK menyesalkan hal-hal transaksional seperti ini harus terjadi.

“Diduga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga mencalonkan diri di Daerah Pemilihan Jawa Tengah II pada Pemilu 2019, justru terlibat korupsi dan bahkan diduga telah mengumpulkan uang dari sejumlah penerimaan-

penerimaan terkait jabatan yang dipersiapkan untuk “serangan fajar” pada Pemilu 2019 nanti,” ujar Febri kepada wartawan, pada Senin (29/3/2019) di gedung KPK. Febri menyebutkan, setelah melakukan pemeriksaan selama 1x24 jam, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan empat tersangka dalam dugaan suap ini. “Empat tersangka tersebut adalah BSP (Anggota DPR 2014-2019) yang juga menjadi Caleg pada Peleg 2019, dan IND (swasta) diduga sebagai penerima, AWI, (Marketing Manager PT. HTK) diduga sebagai pemberi,” ungkapnya.

BSP bersama-sama dengan IND, lanjut Febri, diduga menerima suap untuk mempengaruhi kerja sama pengangkutan bidang pelayaran dalam kebutuhan distribusi pupuk menggunakan kapal PT. HTK. BSP diduga menerima fee dari PT.HTK atas biaya

angkut yang diterima sejumlah USD2 per metric ton.

“Diduga sebelumnya telah terjadi 6 (enam) kali penerimaan di berbagai tempat seperti Rumah Sakit, Hotel dan Kantor PT. HTK sejumlah Rp221 juta dan USD85,130,” terangnya.

Menurut Febri, satu tersangka lainnya, AWI diduga memberi suap supaya mendapatkan pekerjaan penyewaan kapal pengangkutan bidang pelayaran dalam kebutuhan distribusi pupuk.

Sebagai pihak yang diduga penerima, lanjut Febri, BSP dan IND disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Febri menyebutkan, AWI yang diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selanjutnya, untuk kepentingan pemeriksaan, KPK menahan tiga tersangka tersebut selama 20 hari ke depan. BSP dan IND ditahan di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih. AWI ditahan di Rumah Tahanan Pondok Bambu. (her, sg)

Menkominfo: Butuh Proses Panjang Tumbuhkan Kesadaran Literasi

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat memberikan keterangan pers

J a k a r t a , L a r a s P o s t Menumbuhkan kesadaran literasi bagi masyarakat bukanlah pekerjaan mudah, serta membutuhkan proses panjang dan berkesinambungan.

“Literasi adalah hal yang fundamental, hal yang strategis.

Namun, literasi ini bukan pekerjaan yang mudah, karena memerlukan waktu yang lama,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat Peluncuruan Buku Literasi Digital oleh Siber Kreasi, di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Selain itu, kata Menteri

Kominfo, hal penting lainnya adalah keberadaan sumber daya manusia yang banyak dan berkualitas.

«Misalnya yang telah dilakukan Gerakan Siber Kreasi. Mereka punya lebih dari 100 mitra dari organisasi maupun lembaga, dan LSM,» tambahnya.

Siber Kreasi merupakan komunitas yang bergerak di bidang literasi digital. Sejauh ini, gerakan Siber Kreasi telah menjangkau ratusan kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Menteri Rudiantara juga menyarankan agar setiap program

yang dilakukan, harus melihat pada efektivitas. Artinya, diharapkan tidak terlalu banyak program yang dilakukan secara bersamaan.

“Saya berharap, programprogram ini saking banyaknya, kadang-kadang kita bingung sendiri, programnya bayak. Kita harus lihat efektivitas dari program,” ujarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut.

Menteri Rudiantara mengevaluasi hasil dari indeks literasi di empat kota. Pasalnya program tersebut hanya melihat dari sisi potret yang dilakukan, apakah kegiatan yang dilakukan tersebut hanya sebatas memberikan informasi, atau ada langkah lainnya.

“Karenanya, saya juga minta, kita review semua program mana yang efektif. Kalau efektifnya otodidak (belajar sendiri). Ya sudah, gampangnya kita kerjasama dengan semua operator seluler,” tegas dia.

Menurut Rudiantara, umumnya masyarakat saat ini kebanyakan mendapatkan manfaat informasi dari internet melalui ponsel (gadget), dan sedikit yang menggunakan

komputer.

Pendekatan Hulu ke Hilir Literasi digital merupakan upaya pemerintah agar selalu hadir dan tegas untuk melindungi masyarakat dari penyebaran konten negatif. Pemerintah menggunakan pendekatan dari hulu ke hilir.

Terdapat tiga upaya antara lain (1) peningkatan kecakapan konten positif seperti fact checking, influencer, blogging, youtubers, serta bijak bermedia sosial, pengembangan ekonomi digital seperti jualan online, startup digital, dan juga digital parenting, (2) Peningkatan kecakapan anti konten negatif seperti hoax, cyberbullying, ujaran kebencian, pornografi, pembajakan, radikalisme, dan SARA, (3) Pengembangan kecakapan transformasi digital seperti coding, big data analytics, keamanan siber, kesadaran privasi, regulasi, dan kecerdasan buatan.

Sejak tahun 2017, Pemerintah telah menempatkan fokus pembangunan manusia melaui program literasi digital. Hingga akhir

2018 telah berlangsung lebih dari 350 kegiatan yang didukung oleh 96 mitra pendukung dari pemerintah, akademisi, profesi, LSM, persatan artis dan content creator serta key opinion leader.

Gerakan Siber Kreasi juga telah melakukan Training of Trainer (ToT) sebanyak 151.920 kali dan lebih dari 9.000 orang peserta forum. Selain itu juga telah menerbitkan buku literasi digital di literasidigital.id yang telah diunduh lebih dari 137.000 kali sejak Februari 2018.

Program Literasi Digital sangat strategis dalam mendukung pembangunan SDM untuk Indonesia maju karena kesenjangan antara perkembangan TIK dan kesiapan SDM harus ditangani secara serius dan dilakukan secara terstruktur dan komprehensif. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo mengembangkan kolaborasi, kerjasama serta gerakan yang masif dan juga viral untuk mewujudkan dan menghasilkan serta mengembangkan kecakapan masyarakat di era revolusi industri keempat. (her, sg)

Penyebaran Hoaks Bahayakan Persatuan dan Kesatuan

Jakarta, Laras Post - Penyebaran berita palsu atau hoaks yang terus meningkat melalui media sosial dapat

menyebabkan perpecahan yang membahayakan persatuan dan kesatuan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen)

TNI, Mayjen TNI Sisriadi mengatakan, tantangan yang dihadapi ke depan akan sangat kompleks, salah satunya adalah semakin masifnya penggunaan media sosial yang dijadikan sebagai medan pertempuran baru oleh segelintir orang untuk mencapai tujuannya.

“Untuk itu, Prajurit dan PNS TNI harus cerdas, pandai memilih dan memilah berita yang positif dan bermanfaat,” ujar Kapuspen dalam amanatnya yang dibacakan oleh Wakapuspen TNI, Laksma TNI Tunggul Suropati, pada pembukaan Penataran Public Relations TA. 2019 bekerjasama dengan Sekretaris Nasional Kine Klub

Indonesia (Senakki), bertempat di Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (2/4/2019).

Kapuspen TNI mengatakan, guna membentengi pengaruh negatif dari penggunaan media sosial oleh kelompok yang tidak bertanggungjawab dengan menyebar berita hoaks tersebut, maka kata kunci bagi Prajurit dan PNS TNI adalah jangan mudah percaya terhadap berbagai berita bohong. “Percayalah kepada Komandan Satuan masingmasing”, ujarnya.

Selanjutnya dikatakan, mencermati perkembangan lingkungan global yang

diwarnai dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, telah mempengaruhi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dinamika pelaksanaan tugas TNI, khususnya Satuan Penerangan TNI sebagai public relations yang merupakan salah satu pilar penting dalam komunikasi publik dalam upaya menciptakan citra positif TNI. “Sudah seharusnya kita senantiasa menyelaraskan kemampuan, dengan tuntutan lingkungan dan kebutuhan organisasi, agar eksistensi dan citra posistif TNI di era keterbukaan informasi dewasa ini, tetap dapat dipertahankan

dan bahkan ditingkatkan untuk kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai ini,” jelasnya.

Kapuspen menyebutkan, tujuan dilaksanakan penataran public relations adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia, yang mampu mengkomunikasikan dan mentransformasikan kinerja TNI di bidang penerangan, baik di lingkungan internal maupun eksternal TNI, dalam rangka membangun dan memantapkan interoperabilitas jajaran penerangan TNI guna mendukung tugas pokok TNI.

Berita Bersambung hal 11....

Redaksi LARAS POST menerima aspirasi pembaca melalui SMS ke nomor 081282204440 Aspirasi boleh berupa kritikan terhadap pemberitaan, keluhan tentang pelayanan instansi pemerintah maupun swasta, maupun komentar tentang masalah yang sedang berkembang di tengah masyarakat.

PENERBIT: PT. LARAST PENA NUSA INDAH PERS (PT LPNIP) SK. KEMENKUMHAM NO: AHU-50801.AH.01.01 TAHUN 2013 SK. KEMENKUMHAM PERUBAHAN NO: AHU-0002312. AH.01.02 TAHUN 2015 SK. KEMENKUMHAM PERUBAHAN NO: AHU-0007307. AH. 01.02 TAHUN 2018 SIUP NO : 847/24.1.0/31.75.00.000/1.824.271/2015 NPWP : 03.312.240.9-009.000

Dewan Pembina: H. Hendardji Soepandji, Drs Zainuri Lubis, HM. Jazari ; Dewan Penasehat: H. Sufyan Abdurrahman, DR. H. Syamsu Djalal, Peter Apolonius Rohi, Hornaedi, Arnold Siahaan, KONSULTAN HUKUM: Firdaus, SH, MH, Abdul Azis, SH ; Pemimpin Umum: JS. Tanuwidjaja ; Wakil Pemimpin Umum : C. Herry SL; Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : C. Herry SL; Wakil Pemimpin Redaksi: Akram SM,; Pemimpin Perusahaan: T Susilawati; Wakil Pemimpin Perusahaan / Manager Iklan: E. Sugiarto; Dewan Redaksi : H. Erekson S.Sos, SH, Binsar Sihombing, A. Puja, HM. Nursin, HR; HMA. Karim, Akram, SM, Drs. Syaiful Nazar, Ir. David Marpaung, Joko Setiono, Herman Winata Kusuma, Bella Novita Kartika ; Redaktur Pelaksana: Iwan Abdul Hartawan, Redaktur: Sugiarto, D. Rasyid N. Asmin, David SE; Istana Negara: C. Herry SL, Sugiarto; Kejaksaan Agung, Mabes Polri & KPK : C. Herry SL, Putra Darus. Polda Metro Jaya : Djoko R ; Puspen TNI: Cak Herry, Sugiarto; Dispenad: C. Herry SL, Sugiarto ; Kemensos : S. Lestari. Kementerian ATR/BPN RI: Cak Herry, Sugiarto, Kementerian Pariwisata : Asep, A. Sos ; Staf Redaksi: Djoko Ruwahono, Tuty Sulistyowati, Darmo LM, Harianto, Bachtiar Sudjono, Agus Suhendar, Afriyuansyah, Suharyono, Dita Suci Febrianti, Jonardos M, Suwardi, Bastiar Manurung, Egy Aditya, Aroli Ignatius Zai, Berty Oktaf S, Pariang Simatupang, Alexa Tarigan, Dandy Saputra, Sindhy Tiara Oktaviani, Amir hamzah ; Fotografer : Aries Prabowo, Ferry N ; Korsponden : DKI JAKARTA : Suryati, Suryana, Maria (Liputan Wilayah DKI Jakarta dan Sekitarnya) ; Jakarta Barat: Ir. David Marpaung, Anjas, RT, A. Awaludin, Rahayu N Aliza, ; Prov. Banten: Tubagus Uce, Tangerang Kota : Joseph Rumapea (Kabiro), Irwan Hermawan, Ganda Saragih. Kab. Tangerang: Yudi Susanto, SH (Kabiro) Sujono Siarif, Heri Sugihartono (Tiga Raksa) ; Tangerang Selatan: M Amsar, H. Rumsihyahya AR; JAWA BARAT: Bandung Raya: Desmanjon Purba, SS, Purwakarta: Hengky Marthin Hutagalung (Kabiro), Roy Mart Tagatorop, Tonggo Simatupang ; Kota Bekasi: Siaga Yudha, Bayu Rismahayu ; Kabupaten Bekasi: Iskandar Ikbal, Agah Handoko, M. Abduh, Usman BG, Kobirudin, Saman S, Haposan Sirait ; Bogor Raya: David Malau SE (Kabiro), Achmad Samudin, Mardias J, Edi Fitri, Adenan Manurung, W. Abdul Rozak, Hadi Rama S, Anton Raya S, H. Sayuti, Asep Jumat ; Bogor Timur : Dorand Sidauruk ; Depok: David Malau (Koordinator), ; Karawang: Agus Safutra, Rahmat Saputra ; Subang: Sodikin ; Bandung : Citrawijaya Lim ; Sukabumi: Edi Santoso, Umar Drianto ; Cianjur: Aries PS; SUMSEL: H. Erekson S.Sos, SH (Kepala) ; SUMUT: Tapanuli Selatan: Fernando Simamora, Biro Kabupaten Padang Lawas: Alpian Armada H; JAWA TENGAH: Sumono, Pujo As, Purbalingga: Agus Pristiwanto ; PROV. JAWA TIMUR: Surabaya: Tarmuji, Gresik : Ahmad Mubin ; Malang Raya : Bagus Yudistira, Asral L, Rissalatul Rodliyah ; Blitar: Atok Suhartono ; Pasuruan : Abdullah ; Karesidenan Kediri: Andi Suryana, Rudy Priyono ; Banyuwangi : Sutikno, Jember: Gusti Antara Putra, Bondowoso: Tegar Andri Nurcahyo ; PROV. BALI : Wayan S; KARIKATUR: Pujo AS; Layout: sugihlayout. blogspot.com, Asmin Sirkulasi/Promosi: Usup, Muad ; Redaksi / Tata Usaha: Jl. Raya Pagelarang No 39, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur, Kode Pos : 13880. No. Tlp. 021 8497 8735, 021 8498 1439, Fax: 021 - 22107800, HP: 081282204440 (Wapemred); No. Rek. Bank Mandiri: 1290075645578 a/n PT Larast Pena Nusa Indah Pers (LPNIP) Email : redaksilaraspost@gmail.com, Website: www.laraspostonline.com Percetakan: PT Wahana Semesta Intermedia (Jawa Pos Group), Alamat: Jl. Jampang No. 99A Jatimulya Tambun Selatan- Bekasi (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan)

Wartawan LARAS POST dalam melaksanakan tugasnya di lapangan dibekali dengan ID Card, dan namanya tercantum dalam BOX Redaksi serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

EKBIS PT. Hartadinata Abadi Bekerja Sama dengan Hans Virgoro Rancang Perhiasan Berkualitas

EDISI 136 TH. VII / 08 - 21 APRIL 2019

Indonesia - Filipina Sepakat Tingkatkan Perdagangan dan Investasi Jakarta, Laras Post – Pemerintah Indonesia dan Filipina sepakat memperkuat hubungan perdagangan dan investasi antara kedua negara.

Kesepakatan tersebut dicapai pada pertemuan bilateral antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Ramon M. Lopez dan Menteri Pertanian Filipina Emmanuel Pinol di Manila, Filipina, Senin (1/4/2019).

“Indonesia dan Filipina berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik guna keberlangsungan kegiatan perdagangan dan investasi kedua negara. Kedua negara juga sepakat untuk saling memperluas akses pasar bagi produkproduk ekspor Indonesia dan Filipina,” tegas Mendag, seperti dikutip dari rilis Kemendag.

Lebih lanjut, dalam pertemuan bilateral ini juga dibahas mengenai penerapan Special Agricultural Safeguard (SSG) untuk produk kopi instan Indonesia yang telah diberlakukan Filipina sejak Agustus 2018. Produk kopi instan (HS 21011110), berdasarkan data BPS, merupakan produk ekspor terbesar ke-4 bagi Indonesia pada 2018 dengan nilai ekspor USD 367,4 juta dan secara keseluruhan untuk produk makanan minuman sebesar USD 600 juta.

Mendag menyebutkan, kopi instan adalah salah satu produk ekspor unggulan Indonesia ke Filipina dan berkontribusi menyumbangkan devisa bagi Indonesia. “Untuk itu, tugas kamilah mengamankan akses pasar produk unggulan Indonesia, termasuk kopi instan ke negara tujuan ekspor,” ucapkanya.

Menteri Perdagangan dan Industri serta Menteri Pertanian Filipina telah sepakat meninjau ulang penerapan SSG untuk produk kopi instan Indonesia dan akan mendiskusikan secara internal dengan instansi terkait. “Hal ini tentunya

Larast regionaL Hans Virgoro foto bersama pimpinan PT. Hartadinata Abadi.

Jakarta, Laras Post - PT. Hartadinata Abadi, Tbk Selama lebih dari 20 tahun, melalui produk-produk perhiasan dan jaringan ritelnya, hadir melayani masyarakat Indonesia melalui keindahan, inovasi dan pelayanan.

Kali ini PT. Hartadinata Abadi Tbk. bekerja sama dengan Desaigner Aksesoris ternama saat ini yaitu Hans Virgoro yang akan membuat rancanganrancangan khusus untuk perhiasan Hartadinata.

Hans Virgoro selama ini dikenal sebagai Desaigner Aksesoris khusus artis papan atas Indonesia hingga kaum sosialita di Indonesia, kali ini akan bikin desain bukan hanya untuk kalangan artis dan sosialita saja, tapi juga untuk kalangan midle ke bawah.

“Iya saya baru saja tanda tangan kontrak bersama hartadinata, kita akan berkalaborasi membuat desaign perhiasan. Saya mau menerima tawaran ini karena saya tahu hartadinata abadi tbk udah berdiri lebih 20 tahun, dan sangat di percaya perhiasannya dan kualitas yang sangat oke,” ucap Hans saat ditemui di salah satu klinik di Jakarta Selatan. “saya senang banget dengan kerja sama ini, ini merupakan tantangan tersendiri buat saya , kali ini saya bukan hanya merancang khusus untuk kalangan artis indonesia ataupun sosialita, tapi saya juga merancang untuk pasar midle ke bawah, senang banget pastinya rancangan saya bisa di pakai sama semua kalangan,” lanjut Hans.

Foto: war Hans Virgoro yang dikenal dengan desaign yang sangat glamour tapi tetap simple dan nyaman untuk di pakai, hans juga akan tetap punya konsep seperti itu untuk hartadinata, jadi kesempatan banget buat kalangan midle ke bawah untuk menikmati rancangan Hans Virgoro yang sangat glamour tapi dengan harga yang sesuai untuk pasar midle ke bawah.

Dalam waktu dekat ini produk hans virgoro dengan hartadinata akan di launching di bulan april ini, tentu Hans virgoro sudah menyiapakan berbagai macam rancangan yang disiapkan.

“InshaaALLAH dalam bulan april ini kita akan Launching, aku udah rancang sampai lebih 30 desain, tapi tetap yang dikeluarkan tidak sebanyak itu, tunggu ya hasilnya, semoga semua pada suka,” tandas Hans saat di temui awak media.(maslim)

Produk kecantikan Naked palette Hadirkan Varian Baru Penuh Warna

Jakarta, Laras Post - Produk kecantikan Naked palette menghadirkan varian baru warna-warna netral dalam satu produk Naked Reloaded Eyeshadow Palette.

Kedua belas warna baru ini sama sekali tak biasa, shades mulai dari silky mattes, smooth satins, microfine shimmers hingga playful glitters.

Mari kita simak apa saja kelebihan produk baru Naked Reloaded Eyeshadow Palette.

DESIGNED FOR YOU We see you hitting pan on the shades you use every day. ltu sebabnya kami memiliki empat shades yang akan sering Anda gunakan dengan pan yang Iebih besar untuk penggunaan maksimal, Bribe, Barely Baked, Boundaries dan Blur. Dan karena Anda perlu tampilan yang bertahan lama, kami formulakan mind-blowing dengan memberikan tekstur yang Iembut setiap shades, kaya warna dan mudah untuk dibaur.

MADE FOR EVERYONE Kami membuat Naked Reloaded agar terlihat cocok untuk siapapun.

Shades yang universal dari palet ini dibuat untuk segala usia dan warna kulit.

Dari minimalis hingga dramatis.

33

Sabtu, 16 maret 2013

Edisi 96/ TH Vi / 14 - 27 AgusTus 2017

15 3

Penyerahan sertifikat pembukaan akses pasar terkait pest free area dan laboratorium ke Filipina sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia.

merupakan perkembangan yang positif bagi Indonesia,” imbuh Mendag.

Selain itu, lanjut Enggar, Indonesia dan Filipina setuju untuk melakukan reaktivasi terhadap Joint Working Group (JWG) guna membahas isu-isu perdagangan bilateral kedua negara.

Dalam waktu dekat juga akan dibentuk technical working group on palm bersama dengan Filipina dan Malaysia.

“Diharapkan JWG ini nantinya dapat menghasilkan solusi yang praktis dan dapat memfasilitasi penyelesaian isuisu yang menjadi perhatian bagi dunia usaha di kedua negara. Sejalan dengan tujuan tersebut, kami juga mengusulkan pelaksanaan forum bisnis dan penjajakan kerja sama dagang (business matching) setiap tahunnya,” ujar Mendag.

Pada pertemuan ini, Mendag Enggar juga menyampaikan Pemerintah Indonesia telah memenuhi komitmen mengatasi hal-hal yang menjadi perhatian Filipina di sektor pertanian, di antaranya

mencabut penerapan bea masuk antidumping untuk pisang Cavendish, serta mengeluarkan pengakuan beberapa wilayah di Filipina sebagai area bebas hama untuk pisang. Indonesia juga telah merevisi ketentuan mengenai registrasi laboratorium penguji keamanan pangan segar asal tumbuhan Filipina.

Nota Kesepahaman Mayora Group Sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral dan memperluas pasar produk Indonesia di Filipina, salah satu perusahaan terbesar manufaktur Indonesia, Mayora Group, telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pembelian kelapa dan turunannya dengan beberapa perusahaan Filipina, serta MoU terkait investasi perusahaan tersebut di Filipina.

“Kesepakatan dagang ini diharapkan dapat semakin mengukuhkan hubungan perdagangan dan investasi kedua

negara. Saat ini Pemerintah Filipina sepakat mengkaji kembali kebijakan perdagangan dan investasi mereka, termasuk kebijakan penerapan SSG sebagai upaya resiprokal untuk membuka akses pasar masing-masing negara,” pungkas Mendag.

Pada 2018, total perdagangan bilateral Indonesia dan Filipina mencapai USD 7,7 miliar, dengan nilai ekspor Indonesia sebesar USD 6,8 miliar dan impor Indonesia sebesar USD 0,9 miliar.

Untuk Januari 2019, surplus neraca perdagangan tercatat sebesar USD 465,24 juta atau meningkat 19,28 persen bila dibandingkan dengan surplus pada Januari 2018. Ekspor Indonesia ke Filipina didominasi produk mesin dan bagiannya, serta komponen mesin yang mendukung produksi dalam negeri dan ekspor Filipina ke Amerika Serikat (AS), Hong Kong, Jepang, China, Singapura, Jerman, Thailand, dan Korea Selatan. (her, sg)

Kemenkeu dan OJK Sepakati Pembangunan Gedung IFC Jakarta, Laras Post - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati penggunaan barang milik negara di lokasi LOT-1 kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta untuk pembangunan gedung Indonesia Financial Center (IFC). Sebagian dari gedung ini akan dimanfaatkan sebagai kantor pusat OJK. Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso bertempat di area rencana pembangunan gedung di LOT-1 SCBD, Jakarta pada Selasa (2/4/2019).

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan RI, Nufransa Wira Sakti mengatakan, kesepahaman ini menandakan bahwa proses optimalisasi pemanfaatan aset negara terus diupayakan dan disosialisasikan oleh Kementerian Keuangan.

Nufransa menjelaskan, melalui nota kesepahaman ini, Kemenkeu memberikan hak kepada OJK untuk Bendesa adat Kuta Wayan Suarsa membangun gedung, fasilitas penunjang, dan sarana prasarana lingkungan pada BMN tersebut.

“Hal ini merupakan wujud perhatian Pemerintah dalam mengakomodasi kebutuhan OJK serta sebagai bagian

dari upaya dalam peningkatan peran OJK dalam mengatur, mengawasi dan melindungi sektor jasa keuangan,” jelasnya.

Pembangunan gedung ini merupakan bentuk optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara, sejalan dengan kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyambut baik kesepakatan pemanfaatan tanah negara tersebut. “Gedung ini memiliki arti penting setelah tujuh tahun didirikannya OJK sehingga ke depannya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, kinerja sehingga peran dan fungsi OJK,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih Foto: han kepada Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang selama ini telah meminjampakaikan gedung kantornya selain juga melakukan sewa gedung untuk menampung sekitar 3.000 pegawai di Kantor Pusat OJK.

Adapun pembiayaan pembangunan gedung berasal dari hasil pemanfaatan efisiensi anggaran operasional OJK setiap tahunnya. Efektifitas operasional OJK tidak akan terganggu dengan adanya kewajiban pemenuhan pembiayaan gedung ini karena akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan OJK. Ketua Dewan Komisioner OJK menjelaskan, kebutuhan penyediaan luasan ruang kerja ini juga mempertimbangkan konsep the highest and best use dan ramah lingkungan sebagai platinum green building sesuai dengan standar Green Building Council Indonesia (GBC Indonesia).

OJK dan Kemenkeu sepakat untuk membentuk tim bersama dan secara bertahap akan mengadakan Probity Audit pengadaan barang atau jasa bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tim bersama tersebut bertujuan untuk menyusunan regulasi, perizinan dan perencanaan gedung. (sg, ram)

Penunjukkan LSPro dan Lab Uji SNI Wajib Pelumas Sesuai Undang-Undang

termasuk untuk penerapan PPPTMBG Lemigas, Sucofindo, Wiraswasta Gemilang Standar Nasional Indonesia Indonesia, Oil Clinic Pertamina, Petrolab, Intertek (SNI) Pelumas secara wajib, Utama, SGS Indonesia, Sadikun Niaga Mas, dan telah sesuai dengan regulasi Surveyor Indonesia. yang berlaku.

Ngakan menambahkan, dalam Peraturan “Salah satunya adalah Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem a m a n a t d a r i U n d a n g - Penilaian Kesesuaian serta Peraturan Pemerintah Undang Nomor 3 Tahun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana 2014 tentang Perindustrian. dan Prasarana Industri, dinyatakan bahwa penunjukan Dalam UU itu, diatur bahwa Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dilakukan Tips menggunakan produk kecantikan Naked penilaian kesesuaian SNI berdasarkan evaluasi kompetensi.

Gunakan jari Anda untuk mengaplikasikan shade Distilled untuk yang diberlakukan secara Pada prinsipnya, berdasarkan kedua Peraturan tampilan yang Iebih menyeluruh. Pasangkan shade Retro dan Angel Fire wajib dilakukan oleh LSPro Pemerintah tersebut, LPK yang belum terakreditasi untuk kombinasi yang Iebih hangat. Untuk garis bulu mata, anda dapatRedaksi / Tata Usaha: Jl. Raya Hankam Mabes TNI No. 26. dan Lab orat orium Uji Komite Akreditasi Nasional (KAN) namun telah menggunakan shade End Game untuk tampilan presisi maupun imperfectly Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur yang telah terakreditasi memiliki kompetensi yang sesuai dapat ditunjuk, smudged.

Telp. 021 – 84311368, 021 – 84311397, dan ditunjuk menteri,” kata dengan ketentuan dalam jangka waktu dua tahun sejak Naked Reloaded Eyeshadow Palette dibandrol Rp.750.000.00, tersedia di Fax: 021 – 84311373 Email : redaksilaraspost@gmail.com Website:Kasablanka, www.laraspostonline.com Kepala Badan Penelitian ditetapkan oleh Menteri sudah harus memperoleh Urban Decay Kota Central Park, Mal Kelapa Gading 2, 5060 Plaza Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Ngakan d a n P e n g e m b a n g a n akreditasi KAN. Senayan, Sephora Stores, Sephora.co.id dan Sociolla. (maslim) Timur Antara Industri (BPPI) Kementerian Selanjutnya, Keputusan Presiden RI Nomor Jakarta, Laras Post – Penunjukkan Lembaga Perindustrian Ngakan 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Sertifikasi Produk (LSPro) dan Laboratorium Pengujian, Timur Antara seperti dalam rilis yang diterima di Pelumas, menyebutkan bahwa perusahaan pemegang Jakarta, Rabu (3/4/2019). izin usaha pabrikasi pelumas wajib menghasilkan Tarif Harga iklan Ngakan menjelaskan, guna mendukung pelumas yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan penerapan SNI Wajib Pelumas, Menteri oleh Menteri. “Kalau belum ada standar mutu yang KOMPOSISI & UKURAN HARgA Perindustrian telah menunjuk 12 LSPro ditetapkan, berlaku ketentuan mutu pelumas atau dan 10 Laboratorium Pengujian. LSPro pelumas dasar yang diakui secara internasional,” 1.

Iklan Sosialisasi Full Colour (ADV) merupakan lembaga yang menerbitkan imbuhnya.

Satu halaman (belakang) Rp.10.000.000,Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) Sementara itu, Kepala Pusat Standardisasi Industri 2.

Iklan Sosialisasi BW (ADV) SNI Pelumas, sedangkan Laboratorium Kemenperin, Yan Sibarang Tandiele menyatakan bahwa Satu halaman (dalam) Rp. 7.000.000,Penguji adalah laboratorium yang dalam proses sertifikasi dan pengujian SNI, semua 3.

Iklan Display Full Colour melakukan kegiatan pengujian kesesuaian dilakukan oleh pihak ketiga yang independen sehingga Satu halaman (belakang) Rp.13.000.000,mutu terhadap contoh pelumas. pembuat kebijakan atau regulasi tidak dapat melakukan Setengah halaman Display FC (belakang) Rp. 6.500.000,4.

Ke-12 LSPro tersebut adalah LSPro Balai intervensi terhadap hasil sertifikasi.

Sertifikasi Industri (BSI), LSPro Balai Besar “Tugas pemerintah selaku pembuat kebijakan Setengah halaman Display BW (dalam) Rp. 3.500.000,5.

Kimia Kemasan (BBKK), LSPro Balai Besar atau regulasi hanya memonitor dan mengawasi Iklan Banner Full Colur Rp. 2.000.000,6.

Bahan dan Barang Teknik (B4T), LSPro Balai pelaksanaannya,” tandasnya.

Iklan Banner BW Rp. 1.000.000,7.

Riset dan Standardisasi Industri (Baristand) Penunjukan tersebut dilakukan guna memberikan 1/4 Halaman Full Colour Halaman Belakang Rp. 3.250.000,8.

Foto Bersama Medan, LSPro Balai Besar Logam dan Mesin kemudahan pelaku usaha dalam proses sertifikasi, 1/4 Halaman BW Dalam Rp. 1.200.000,9.

(BBLM), LSPro Sucofindo, LSPro TUV Nord, monitoring sertifikat yang diterbitkan dan kepastian Rp. 1.625.000,10. 1/8 Halaman Full Colour LSPro SGS Indonesia, LSPro Ceprindo, hukum dalam pelaksanaannya.

Rp.100.000,putih) dalam 1/4Halaman HalamanBW BW(hitam Dalam Rp. 600.000,11. 1/8 LSPro Intertek Utama, LSPro IGS, serta “Dengan adanya penunjukan ini, pelaku usaha LSPro GIS. diberikan pilihan untuk memproses Sertifikasi SNI, Sementara itu, 10 Laboratorium bisa ke LSPro dan Lab Uji mana saja selama ditunjuk *Harga be termasuk PPN 10 % * Harga iklan di atas bisa nego *Belum termasuk PPNHub: 10 % 081212 59 3535 Pengujian yang ditunjuk, yaitu B4T, oleh Menteri,” ujar Yan. (her, sg)

TARIF IKLAN PRomosI

4 2

MEGAPOLITAN

EDISI 136 TH. VII / 08 - 21 APRIL 2019

SD Negeri 09 Sabet Juara II Kejuaraan Sepak Takraw

Jakarta, Laras Post – Sekolah Dasar (SD) Negeri Pinang Ranti 09, Jakarta Timur meraih juara II Kejuaraan Sepak Takraw Pelajar DKI Jakarta 2019, yang diselenggarakan pada JumatSabtu (29-30/3/2019), di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta.

Kepala Sekolah SD Negeri 09 Pinang Ranti 09, Trisnaini Nur Fathonah mengaku merasa bangga dan sangat bersyukur atas prestasi yang diraih anak-anak, pada Kejuaraan Sepak Takraw Pelajar tingkat Provinsi DKI Jakarta ini.

“Meskipun baru dua bulan dikenalkan dan berlatih sepak Kepala Sekolah SD Negeri 09 Pinang Ranti 09, Trisnaini Nur Fathonah dan takraw, namun telah berhasil menunjukan prestasi yang cukup anak anak pemain sepak takraw. membanggakan,” ujarnya kepada Laras Post, pada Senin (1/4/2019) di Jakarta.

Ia mengharapkan, anak-anak dapat terus mengembangkan bakat dan meningkatkan prestasi ini ke depannya. “Berlatihlah secara giat dan sungguh-sungguh, karena kesungguhan dalam berlatih akan menentukan prestasi kedepannya,” tegas Trisnaini.

Lebih lanjut Trisnaini mengungkapkan, prestasi yang berhasul diukir tim Sepak Takraw SD Negeri 09 Pinang Ranti 09 ini, tidak terlepas dari bimbingan pelatih Eko Uly Jhon Hagabeon, yang intensif melatih anakanak setiap hari sepulang sekolah.

Selain sebagai guru olah raga ia juga pelatih Sepak Takraw, Futsal dan atletik kid. “Boleh dikatakan mumpuni sebagai pelatih bertangan dingin. Tahun lalu dan tahun ini, sekolah kami juga mendapat juara 1 atletik kid di tingkat DKI. Harapan saya semoga Bapak Eko dapat terus membina anak-anak untuk meraih prestasi-prestasi yang gemilang demi anak bangsa,” ungkapnya.

Lebih lanjut Trisnaini menyebutkan, prestasi tim Sepak Takraw SD Negeri 09 Pinang Ranti 09, juga berkat dukungan dari Kepala Satuan Pelaksana (Kasatlak) M.L. Tobing dan Pengawas H. Suparna. “Tentu, prestasi yang diraih anak didik tidak terlepas dari dukungan beliau,” pungkasnya.

Adapun juara I pada Kejuaraan Sepak Takraw Pelajar DKI Jakarta 2019 ini, diraih oleh SD Negeri Bambu Apus 03, dan juara III SD Negeri 03 Kebayoran Lama. (eddy)

Walikota Bekasi

Apresiasi Program TMMD ke 104 Bekasi, Laras Post - Walikota Bekasi Rahmat Effendi bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa menghadiri upacara penutupan TMMD ke104 TA. 2019 di Lapangan Sepak Bola Jati Sari Jl. Wibawa Mukti II, Kelurahan Jati Sari, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (27/3/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Bekasi menyampaikan laporannya kepada Kasad yang didampingi Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, Aster Kasad, Danrem 051/Wkt, Kapolrestro Bekasi Kota dan unsur Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bahwa pihaknya mengapresiasi dan merasa puas dengan hasil pekerjaan fisik maupun non fisik yang telah dilaksanakan oleh satgas.

Walikota Bekasi Rahmat Effendi bersalaman dengan Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa di acara penutupan TMMD ke104 TA. 2019 di Lapangan Sepak Bola Jati Sari Jl. Wibawa Mukti II, Kelurahan Jati Sari, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (27/3/2019).

Menurutnya, program TMMD Reguler ke 104 Kodim 0507/Bks dibawah pimpinan Dansatgas, telah bekerja selama 1 bulan dan berhasil menyelesaikan pekerjaan fisik berupa 13 titik pekerjaan perbaikan

Dandim 0507/Bks Letkol Arm. Abdi Wirawan menyalami anggota Kodim 0507/Bks yang mendapat kenaikan pangkat.

Jajaran Desa dan Masyarakat Siap Sukseskan Pemilu 2019 Tangerang, Laras Post Jajaran Desa Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, dibawah pimpinan Sukron dan Aryani Ramli, siap menyukseskan Pemilu 2019.

Demikian diungkapkan Aman Heryawan, pegawai senior Desa Curug Sangereng kepada wartawan di kantornya, Rabu (3/4/2019).

Tidak hanya jajaran desa, warga pun mendukung pelaksanaan Pemilu 2019.

Menurut seorang warga, masyarakat dan jajaran desa sangat mendukung pemilu Aman Heryaman bersama rekan kerja saat serentak yang akan digelar 17 dikantornya.

April mendatang.

Warga itu pun memuji kinerja jajaran desa yang mendukung penuh Pemilu 2019. “Pegawai (jajaran desa) di sini sangat profesional dalam bekerja demi menyukseskan Pemilu 2019. Apalagi kang Aman Heryaman meski sakit dan belum pulih betul kesehatanya sudah bekerja hingga larut malam agar pemilu tahun ini kondusif dan sukses,” ujar warga itu.

Di sisi lain, warga itu juga mengapresiasi jajaran desa yang telah menjalankan program pemerintah dengan baik. Menurutnya, segala program dari pusat maupun daerah dapat dijalankan dengan baik dan lancar. (sujono siarif)

Bks juga melaksanakan program non fisik berupa berbagai macam penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Jati Sari, Kecamatan Jati Asih. (egi)

Dandim 0507/Bks Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat

PDAM Tirta Asasta Depok Terapkan Sistem GIS

Depok, Laras Post - Sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Depok, Jawa Barat, pada 2019 ini PDAM Tirta Asasta Kota Depok telah mengembangkan Geographic Information System (GIS) yang menampilkan data pelanggan terdaftar.

“GIS adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola dan menampilkan informasi berefrensi geografis, misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya, dalam sebuah database dan bisa di klik atau bersumber dari wikipedia,” kata Manajer Pemasaran PDAM Kota Depok, Imas Dyah Pitaloka, Rabu (3/4/2019).

Imas menambahkan, penerapan GIS pada pemetaan jaringan pipa telah selesai dilaksanakan pada 2018. Kini untuk mengetahui wilayah mana saja yang telah terlewati jaringan pipa PDAM, cukup membuka aplikasi GIS tersebut.

“Digitasi pemetaan jaringan pipa untuk seluruh jaringan pipa PDAM yang berada di Depok telah 100% selesai,” tegas Imas didampingi Manajer Teknologi Informasi Asep Wardana.

Melanjutkan perkembangan GIS pada 2018, di tahun 2019 ini digitasi data pelanggan telah dimulai. “Untuk tahap awal, Area Cimanggis akan menjadi fokus pelaksanaan pemetaan data pelanggan,” jelas Imas.

Untuk kedepannya, perkembangan GIS di PDAM Tirta Asasta Kota Depok tidak berhenti sampai di pendataan pelanggan. Hal selanjutnya yang akan dikembangkan adalah data status pelanggan, dimana status pelanggan yang aktif, disegel atau putus dapat dilihat melalui GIS. “Tampilannya seperti peta satelit, di mana jaringan pipa dan lokasi pelanggan dapat diketahui cukup dengan membuka aplikasi GIS saja,” tukas Imas kepada wartawan (david)

pengecoran jalan sepanjang 2271,5 M serta 5 titik renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) bagi warga tidak mampu.

Selain pekerjaan fisik, Satgas TMMD Reguler ke 104 Kodim 0507/

Bekasi Laras Post – Dandim 0507/Bks Letkol Arm. Abdi Wirawan Sh.M.Tr (Han) memimpin upacara pelantikan kenaikan pangkat 1 perwira, bintara, dan tamtama Kodim 0507/Bks di Lapangan Upacara Makodim 0507/ Bks Jalan Veteran Raya No.60, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa

Barat, Senin (1/4/2019).

Adapun prajurit yang dilantik sebanyak 54 orang. Mereka adalah 1 orang Perwira, 45 orang Bintara dan 8 orang Tamtama.

Dalam amanatnya, Dandim mengucapkan selamat kepada anggota Kodim 0507/Bks yang mendapatkan kenaikan pangkat.

“Kepada para istri yang hadir

mendampingi suami (prajurit yang mendapat kenaikan pangkat), saya juga mengucapkan selamat, karena ini semua tidak lepas dari peran serta ibu-ibu sekalian,” tegasnya.

Menurut Letkol Arm. Abdi Wirawan, kenaikan pangkat merupakan wujud penghargaan dan kepercayaan dari negara, khususnya pimpinan TNI AD atas dedikasi dan prestasi kerja, serta pengabdian yang telah ditunjukan.

“Kenaikan pangkat bukan serta merta karena telah melampaui masa tertentu. Namun kenaikan pangkat terlebih dahulu harus melalui ujian kenaikan pangkat (UKP) yang memerlukan perjuangan cukup berat, terutama harus memenuhi nilai kesegaran jasmani serta memenuhi standar moralitas dan dedikasi kerja,” cetusnya.

Dandim juga bersyukur atas anugerah yang diberikan ini.

Namun, sambungnya, jangan lupa bahwa kenaikan pangkat selalu

diikuti oleh tuntutan tugas dan tanggung jawab yang semakin berat.

“Mari kita syukuri anugerah kenaikan pangkat ini dengan meningkatkan kualitas diri sehingga kita mampu menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks.”

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua, dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara,” urainya.

Nampak hadir dalam kegiatan itu, Kasdim 0507/Bks Mayor Inf. Rahmat Triono Sopandi, pejabat Danramil dan Perwira Staf Kodim 0507/Bks, Personil Militer dan PNS di jajaran Kodim 0507/Bks, Ketua Persit KCK Cabang XXI Kodim 0507/Bks Ny. Maya Abdi Wirawan, Ketua Ranting Jajaran Kodim 0507/ Bks, dan anggota Persit KCK Jajaran Kodim 0507/Bks. (egi)

PDAM Tirta Kahuripan Resmikan Instalasi Air Ciherang Pondok Bogor, Laras Post – Merayakan HUT ke 38, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor meresmikan instalasi air Ciherang Pondok di Perumahan Bukit Rancamaya Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/3/2019).

Hal tersebut merupakan upaya meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan kepada pelanggan secara berkesinambungan.

Dalam audit tahun 2017, PDAM Tirta Kahuripan mendapatkan nilai 71,08 yang berarti ‘Baik’, sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri No 47 tahun 1999.

Saat ditemui, Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Kahuripan, Hasanudin Tahir, menuturkan bahwa pihaknya sudah melayani 25 dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor dengan cakupan layanan administrasi sebesar 23,53 persen dengan jumlah pelanggan 164.699 dan terus berupaya memberikan pelayanannya.

“Kami terus berupaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan. Serta berharap adanya dukungan stake holders dalam hal regulasi mengenai perlindungan dan pemanfaatan sumber air baku yang akhirnya dapat mendukung kinerja PDAM,” ujarnya.

Di usia ke 38, PDAM yang mengusung tema ‘Lebih Dekat dengan PDAM’ dan motto ‘Ngocor Caina, Sugema Pelangganna, Bungah Sadayana’ ingin memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

Kegiatan tersebut bersinergi dengan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil

Bupati Bogor dalam upaya membangun Panca Karsa Bogor Membangun dan Karsa Bogor Sehat.

“Semoga hal tersebut menjadi landasan bagi perusahaan untuk dapat menuju tingkat yang lebih tinggi dalam berbagai aspek, serta kehadirannya semakin memberikan nilai lebih bagi masyarakat Kabupaten Bogor dan mendapatkan dukungan dari para pemangku kebijakan, sehingga tujuan untuk menjadi PDAM termaju dan terbaik di Indonesia dapat terealisasi,” tambahnya.

Di tempat sama, Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin, mengucapkan selamat untuk HUT PDAM ke-38, serta berharap untuk terus meningkatkan kualitas serta pelayanannya untuk masyarakat Kabupaten Bogor.

“Saya pastinya ikut senang dengan usia PDAM yang sudah mapan ini, dan harus terus meningkatkan kualitasnya untuk masyarakat,” pungkasnya. (david/hms)

Waskita Karya-Kodam Jaya Gelar Seminar Kebangsaan Jakarta, Laras Post - PT Waskita Karya (Persero) Tbk bekerja sama dengan Kodam Jaya/Jayakarta menggelar Seminar Kebangsaan di Gedung Ahmad Yani, Makodam Jaya, Jl. Mayjen Sutoyo, Jakarta Timur, Kamis (28/3/2019).

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memberikan motivasi dan semangat bela negara kepada anak-anak SMA se-Jakarta.

Seminar ini menghadirkan Director of Human Capital Management PT Waskita Karya (Persero) Tbk Hadjar Seti Adji sebagai pembicara.

“Penyelenggaraan seminar ini diharapkan dapat membentuk karakter para siswa-siswi SMA khususnya menjadi generasi muda yang memiliki nilai-nilai religius, cinta Tanah Air dan peduli

lingkungan,” Hadjar Seti Adji.

Sementara, Asisten Teritorial (Aster) Kasdam Jaya/Jayakarta Kolonel Infanteri Jacky Ariestanto S.Sos, M.Sos mengatakan bahwa Kodam Jaya bekerja sama dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk menyelenggarakan seminar kebangsaan y a n g b e r t u j u a n Peserta seminar kebangsaan yang digelar Waskita Karya dan Kodam Jaya. agar generasi muda Indonesia kedepan untuk menerima untuk berkarya segala macam memiliki kebangsaan yang tinggi. tongkat estafet pembangunan, profesi kedepan untuk membangun “Karena kita memahami sehingga kita harapkan memiliki bangsa ini menuju Indonesia 2045,” generasi muda khususnya pelajarcinta tanah air, semangat bela terangnya. (egi) pelajar SMA ini merupakan aset negara dan tentunya motivasi

MEGAPOLITAN EDISI 136 TH. VII / 08 - 21 APRIL 2019

Panwascam Lantik 325 Petugas TPS Kecamatan Bekasi, Laras Post Ketua panitia pengawas (Panwascam) Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, H. Wawan Setiawan melantik 325 orang petugas TPS se kecamatan.

Acara yang digelar di aula Kantor Kecamatan Pebayuran, Senin (25/3/2019) dihadiri jajaran pemerintahan Kecamatan Pebayuran, anggota Panwaslu. anggota Polsek Pebayuran, dan lain lain.

Adapun ke 325 orang petugas TPS berasal dari 12 desa dan satu kelurahan.

“Untuk petugas TPS sendiri dipilih dari warga Kecamatan Pebayuran sendiri,” tandas Wawan. (din)

35

Sayid-Sibatangkayu Siap Maju dalam Konferprov PWI Jaya Jakarta, Laras Post - Sayid Iskandarsyah dan Diapari Sibatangkayu siap mencalonkan diri dalam Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Jaya yang akan digelar di Balaikota Jakarta, 26 April mendatang.

Ketua panitia pengawas (Panwascam) Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, H. Wawan Setiawan melantik 325 orang petugas TPS se kecamatan.

Ketua Gerakan Relawan Jokowi-Amin Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih Tangerang, Laras Post - Ketua Tim Gerakan Relawan Jokowi-Amin, Desa Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, H, Ridwan Sahputra, mengajak seluruh relawan dan simpatisan agar komitmen dalam mendukung dan memenangkan capres nomer urut 01.

Dirinya juga mengajak masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada 17 April H.Ridwan Sahputra (kang Haji Endo),Ketua mendatang dan jangan Gerakan Relawan Jokowi-Amin Desa Curug sampai golput. Sebab satu Sangereng,Kecamatan KelapaDua,Kabupaten suara saja sangat berarti Tangerang, Banten. demi kemajuan bangsa dan negeri.

Menurutnya, program yang diusung capres nomer urut 01 sudah dirasakan masyarakat dan tinggal melanjutkan saja. Terlebih program BPJS yang sudah dirasakan manfaatnya.U Untuk itu, kang Haji Endo, sapaan akrabnya, mengajak masyarakat agar cerdas dalam memilih. «Mari sukseskan Pemilu 2019 , kita telah merasakan segala manfaat di pemerintahan Jokowi. Mohon doa dan dukungannya agar beliau dapat melanjutkan kembali memimpin di negeri ini demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Bersama Jokowi Amin...Indonesia Maju..Menang...menang... menang...!!,» tandasnya di kediamannya, Senin (1/4/2019). (sujono siarif)

Pulang Umroh Langsung Layani Warga Tangerang, Laras Post – Usai beribadah umroh, Kasubag Unpeg, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Rohidi, langsung melakukan aktivitas di kantornya.

Menurut pengakuan sejumlah warga, pulang dari Tanah Suci, Rohidi langsung masuk kantor dan menyelesaikan pekerjaannya agar pelayanan terhadap warga Serpong lebih optimal.

“Bagi saya, kita harus bertanggung jawab t e r h a d a p p e k e r j a a n Rohidi, Kasubag Unpeg, Kecamatan Serpong, yang kita lakukan. Yang saat menjalankan ibadah umroh. terpenting masyarakat harus puas dalam pelayanannya,” kata Rohidi di kantornya, Rabu (3/4/2019). (sujono siarif)

Pelantikan PTPS se Kecamatan Gunungsindur

Sayid akan maju sebagai calon Ketua Umum PWI Jaya periode 2019-2024, sedangkan Sibatangkayu maju sebagai Calon Ketua Dewan Kehormatan Provinsi.

Duet calon ketua ini mendapat dukungan penuh dari salah seorang pengurus PWI DKI Jakarta, Kesit B Handoyo, yang kemudian sepakat mengusung tim pemenangan dengan sebutan SSK yang diketuai wartawan senior TB Adhi.

Deklarasi dukungan disam­ paikan melalui seremoni launching pencalonan yang digelar di Aula Nendia Primarasa, Jalan Bina Harapan, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (5/4/2019) siang.

Acara seremoni ini juga dihadiri jajaran anggota seksi di tubuh PWI DKI Jakarta, baik dari SIWO PWI Jaya, Seksi Wartawan Perkotaan PWI Jaya, Seksi Pendidikan, Seksi Wartawan Hiburan.

“Saya siap untuk memenangkan

Deklarasi dukungan terhadap Sayid calon Ketua PWI Jaya DKI Jakarta periode 2019-2024.

SSK pada Konferprov nanti. Semoga dukungan penuh dari teman-teman SIWO Jaya, Perkotaan, Hiburan, Ekonomi, dan teman-teman dari seksi lainnya di lingkungan PWI Jaya akan bisa menjadikan pasangan ini memenangkan pemilihan,” kata TB Adhi, yang juga Pemimpin Redaksi Breakingnews.co.id dalam rilisnya.

Mewakili pengurus PWI DKI Jakarta periode 2014-2019, Berman Nainggolan, menyatakan bahwa

dan kontribusi mereka selama ini kita akui sangat positif untuk membangun dan membesarkan PWI DKI Jakarta,” terang Berman yang juga menjabat Ketua Seksi Wartawan Perkotaan PWI DKI Jakarta periode 2014-2019.

“Jadi tak ada kata lain buat pengurus dan anggota selain mendukung penuh SSK untuk memimpin PWI DKI Jakarta periode 2019-2024,” cetusnya. (her)

PJI Demokrasi Kabupaten Bogor Gelar Seminar Jurnalistik

Bogor, Laras Post - Perkumpulan Jurnalis Indonesia (PJI) Demokrasi Cabang Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam meningkatkan keahlian dan keterampilan anggotanya

menggelar pelatihan jurnalistik dan workshop di gedung Serba Guna 1, Kompleks Pemkab Bogor, Cibinong, Jawa Barat, belum lama ini.

Dengan mengusung tema

‘Bersinergi Membangun Jurnalisme Profesional’, pelatihan jurnalistik dan workshop terdiri dari perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Bogor, BPJS Kesehatan, Kodim 0621, serta para murid Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informasi Diskominfo Beti Sugiart yang mewakili bupati dalam sambutannya saat membuka pelatihan jurnalistik dan workshop berharap, dengan pelatihan dan workshop ini dapat meningkatkan pemahaman keahlian serta keterampilan.

Ketua panitia pelaksana Kiki Edwar, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bogor. “Diharapkan kepada seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik sehingga mendapatkan manfaatnya apalagi kita menghadirkan

narasumber yang sangat ahli di bidangnya masing-masing,” ucapnya.

Sementara, Ketua DPC PJI Demokrasi Bogor Walbet M Marpaung mengatakan bahwa kegiatan pelatihan ini merupakan amanat program kerja organisasi dalam pembinaan terhadap anggota PJID. Adapun narasumber Usman Kansong, S.Sos, Msc, selaku Direktur Pemberitaan Media Indonesia menyampaikan serta mengulas tentang berita, Dr Irwansyah, S.Sos, MA dari Dosen FISIP UI meng uraikan etika profesi jurnalis dan aturan-aturannya serta Drs. Zulkarnain Alregar, M.Ikom, Pemimpin Umum Koran Bekasi dengan Teknik Penulisan Berita. (david/amser)

Caleg Perindo Perkuat Silaturahmi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat Bogor, Laras Post - Calon anggota legislatif (caleg) Partai Perindo, Wardi, terus menjalin silaturahmi dengan berbagai kalangan, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu kader, dan lain-lain.

Caleg yang berada di dapil 6 yaitu Kecamatan Bojong gede, Tajur halang, Kemang, Ranca Bungur, Parung, Ciseeng, Gunungsindur, berharap bisa lolos ke DPRD Kabupaten Bogor.

“Di kecamatan Gunungsindur, khususnya Desa Rawakalong itu ada tata krama yang sangat dipegang teguh. Sehingga saya permisi kepada para ibu-ibu kader, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang ada di dalamnya,” kata Wardi, Minggu (24/3/2019).

Dia mengakui, dalam pertemuan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ibu-ibu kader, dia mendapat banyak masukan dan nasehat.

“Dalam pertemuan tersebut, saya juga mengutarakan visi misi saya menjadi calon legislatif,” katanya.

apabila terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor.

“Sebagai wakil rakyat, tentunya harus benar-benar mewakili, dan itu hanya bisa dilakukan apabila bertemu langsung dengan masyarakat. Calon wakil rakyat maupun setelah terpilih harus bisa melihat dan mendengar apa saja keluhan dari rakyat,” terangnya.

Caleg DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Perindo,Wardi saat bersilaturahmi dengan ibu-ibu kader dikediamannya,Minggu (24/3/2019).

Visi misi itu, sambungnya, merupakan hasil rangkuman ketika dirinya selama beberapa bulan terakhir bertemu langsung masyarakat.

Selain itu, Wardi mengakui, dirinya juga mendapat banyak keluhan dari masyarakat yang

KUA Setu Belum Miliki Mesin Pencetak Kartu Nikah

Bogor, Laras Post – Ketua Panwaslu Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Acid Susilo S. Sos, melantik 305 pengawas pemungutan tempat suara (PTPS).

PTPS tersebut akan ditempatkan di TPS di 10 desa se Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menurut Ketua Panwaslu Kecamatan Gunungsindur Acid Susilo, pelantikan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada atau sudah memenuhi dengan jumlah TPS yang ada se Kecamatan Gunungsindur yaitu 305.

Dia menambahkan, perekrutan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) dimulai pada 11 Februari 2019 hingga 24 Maret 2019 sesuai arahan Bawaslu Republik Indonesia. Calon PTPS berusia 25 tahun.

Pendidikan paling rendah tamatan SLTA. Menurutnya, tugas PTPS yaitu apabila menemukan indikasi pelanggaran pemilu harus melaporkan kepada pengawas kelurahan/ desa dan pengawas Kecamatan Gunungsindur Kegiatan tersebut dihadiri muspika, kapolsek, danramil, tokoh agama, tokog masyarakat, Ketua KPU Kecamatan, Pol PP Kecamatan, dan undangan lainnya. (amsar/rumsi)

mayoritas pengurus dan anggota sudah menentukan pilihannya untuk mendukung SSK sebagai paket calon pemimpin periode mendatang.

Dukungan penuh diberikan karena para anggota melihat jejak rekam dan loyalitas selama ini sangat baik terhadap organisasi PWI DKI Jakarta.

“SSK adalah kader terbaik PWI DKI Jakarta untuk memimpin organisasi periode 2019-2024. Kinerja

kartu nikah.

Ketiga KUA tersebut adalah KUA Serpong Utara, Ciputat Timur, dan Kecamatan Setu.

Kepala KUA Kecamatan Setu Ahmad Jayadih berharap mesin pencetak kartu tersebut bisa direalisasikan demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, Ahmad Jayadih mengakui pihaknya tengah mengurusi tanah wakaf. “Kami bersyukur, masyarakatpuas akan pelayanan yang diberikan KUA Setu,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4/2019).

Dan terkait Pemilu 2019, dia juga meminta pada warga agar Kepala KUA Setu, Tangerang Selatan, Ahmad menyukseskan pemilu. “Jadikan Jayadih. ini pemilu yang santun.Gunakan hak pilih dan jangan mudah Tangerang, Laras Post - Di Kota terprovokasi,”cetusnya. (sujono Tangerang Selatan, Banten, ada tiga kantor urusan agama (KUA) yang siarif) belum memiliki mesin pencetak

belum tersentuh anggota DPRD. Menurut masyarakat, banyak caleg yang enggan turun langsung ke bawah.

Berangkat dari itu, dia berkomitmen untuk selalu rutin bertemu masyarakat. Baik ketika maju sebagai caleg maupun nanti

“Selain itu juga harus mampu berpikir untuk memberikan solusinya,” lanjut Wardi yang me n g a k u t e l a h b e r sosi a l i sa si kebeberapa kecamatan dengan konstituen Wardi pun berjanji akan terus turun ke bawah.Karena dia menargetkan bertemu dengan orang sebanyak-banyaknya.”Jadi saya masih bersilaturahmi dan memperkenalkan diri serta bersosialisasi kepada konstituen didapil saya,” tuturnya seraya mengakui dirinya akan terus bersilaturahmi hingga pelosok desa. (amser)

HUT ke 12, Kecamatan Setu Terus Berbenah

Tangerang, Laras Post – Camat Setu Kota Tangerang Selatan, Banten, Heru Agus Santoso. berharap pelayanan yang diberikan jajarannya bisa lebih maksimal.

“Saya berharap agar di momen ulang tahun ke 12 ini pelayanan kepada publik lebih ditingkatkan lagi,” ujarnya saat ditemui wartawan usai peringatan HUT Kecamatan Setu ke 12 di kantornya Kamis (28/3/2019).

Gayung pun bersambut, masyarakat mengaku puas Camat Setu, Tangerang Selatan,Heru Agus d e n g a n p e l a y a n a n y a n g diberikan camat dan jajarannya, Santoso.

“Segala pengurusan apa pun di sini, kami dilayani dengan baik. Selain pengurusannya yang cepat dan prosedural, pegawai di sini sangat ramah dan tanggap atas aspirasi warga,» kata Ceng Sui, warga Setu kepada wartawan, Rabu (3/4/2019).

Camat Heru pun berharap masyarakat juga turut andil dalam memajukan wilayahnya melalui pemberdayaan di segala bidang demi kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah siap mendukung segala kegiatan positif demi kemajuan bersama,» kata Heru. (sujono siarif)

6 2

Wisata & Budaya

EDISI 136 TH. VII / 08 - 21 APRIL 2019

Menpar: Penting Pengakuan UNESCO untuk Danau Toba

Gubernur Jawa Barat, Kang Emil.

Jabar Akan Miliki Dua KEK Pariwisata Bandung, Laras Post – Jawa Barat akan memiliki dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yakni di Sukabumi (Cikidang) dan Pangandaran. KEK Pariwisata itu dinilai akan mampu memberikan dampak signifikan bagi perkembangan pariwisata.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, saat ini pengusulan KEK Pariwisata Pangandaran dalam proses revisi.

Ia menjelaskan, sebelumnya telah memperjuangkan Pangandaran menjadi KEK, namun ditolak karena tidak boleh 100 persen pariwisata dan harus ada komponen lain.

“Kami akan revisi, mohon dukungannya KEK ini menjadi KEK Pariwisata dan Teknologi Maritim di Pangandaran. Mudahmudahan bisa lolos dalam dua bulan ini,” ujarnya pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Jawa Barat tahun 2020 (Musrenbang) di Hotel Trans Luxury, Bandung, Selasa, (2/4/2019).

Pada kesempatan yang sama Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menyebutkan, KEK Pariwisata yang berada di Provinsi Jawa Barat itu, akan sangat efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan dua KEK tersebut direncanakan pada tahun ini setelah disetujui oleh Kemenko Bidang Perekonomian.

“Anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan dua KEK tersebut sekitar Rp8 triliun,” ungkapnya.

Menurut Menpar, pihaknya sudah mengusulkan dua KEK pariwisata, satu di Sukabumi, satu di Pangandaran. “KEK Pangandaran dikhususkan untuk wisata bahari, sedangkan KEK Sukabumi untuk agrowisata,” ujarnya.

Ia berharap, keberadaan KEK Pariwisata di Jawa Barat akan mampu mengembangkan potensi destinasi lebih lanjut.Terlebih Jabar memliki kondisi alam dengan kekayaan dan potensi luar biasa bagi pengembangan pariwisata.

“Core Economy bangsa Indonesia adalah pariwisata yang sudah terbukti. Sektor pariwisata sudah diformat sebagai prioritas nasional, selain infrastruktur, energi, pangan dan maritim,” tegasnya.

Sejumlah perwakilan kementerian hadir dalam Musrenbang tersebut, di antaranya dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sejumlah tokoh masyarakat juga hadir, di antaranya Sekretaris Lemhanas Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan, yang sempat menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat. (sg, ram)

Toba Samosir, Laras Post – Menteri Pariwsata (Menpar) Arief Yahya menekankan pentingnya bagi destinasi wisata Danau Toba untuk mendapatkan predikat dari UNESCO sebagai Global Geopark.

Menpar Arief Yahya mengatakan, untuk membranding Danau Toba menjadi kelas dunia harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Salah satunya menjadikan Danau Toba sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark (UGG).

“UGG Danau Toba sudah dilakukan assessment dan akan diumumkan April 2019. Setelah meraih predikat internasional, tentu akan mudah menjual danau vulkanik ini ke dunia,” ujarnya saat meresmikan The Kaldera Toba Nomadic Escape di Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, Kamis (4/4/2019), Selain itu, untuk akses Bandara Silangit yang sudah menjadi bandara Internasional akan mempermudah destinasi di kawasan Danau Toba untuk semakin berkembang.

“Lokasi Danau Toba ini mudah dipasarkan karena berdekatan dengan negara tetangga.Terbaru telah beroperasi penerbangan internasional ke Kuala

Clairmont Patisserie Rayakan Anniversary Ke 22 Jakarta, Laras Post - Clairmont Patisserie dari PT. Prima Hidup Lestari, merayakan hari Anniversary ke 22 tahun, Jumat (22/3/2019) di Clairmont Patisserie Gandaria 1, Jakarta Selatan.

CIairmont didirikan sejak 1997, saat ini merupakan perusahaan yang kuat di industri kue selama hampir 20 tahun.

Dalam kegembiraan tentang pendiri seni membuat roti, pendidikan dan pengalaman di New York diterapkan pada apa yang saat ini dikenal sebagai CIairmont.

Pada tahap II sebagai Cakery, CIairmont telah berevolusi langk ah demi langk ah menjadi PatisserIe. M elalui pengembangan, kami memberikan setiap aspek dan produk untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Founder Clairmont Patisserie,Susana Darmawan mengatakan, pihaknya akan melakukan yang terbaik untuk membuat varian produk yang hebat dan luas untuk semua orang.

“Kami menggunakan bahan premium terbaik, bahan aditif buatan paling sedikit, dan bahan paling alami. Kami telah menguasai keseimbangan dalam pembuatan kue dengan daya tarik internasional sambil memperhatikan lokal,” ujar Susana dalam sambutannya.

Susana menyampaikan, bahwa CIairmont itu enak, sehat, menarik untuk dimakan dan harganya masuk akal itulah yang semua Clairmont sajikan untuk para pelanggannya.

Pada perayaan Anniversary, Clairmont juga memberikan harga spesial seperti, Magical Fantasy ukuran 15cm hanya Rp 99.000, Triple Choco ukuran 18cm hanya RD 149.000, Double Layer Series 20cm hanya Rp 210.000. Juga, diskon hingga 50% untuk kue tertentu Ini dan T&C Berlaku.

Selain itu juga tersedia Kue, Kue Kering, Kue Kering, Kue 3D, Icing Print Cake, Cupcake, Kotak Hadiah Macaroon, Hampers dan dapat untuk acara-acara lainnya.

Penawaran fantastis lainnya adalah, Anda bisa mendapatkan nilai voucher diskon hingga Rp 500.000 dengan min. Beli 300.000 per transaksi. Jangan lupa untuk berlangganan milis kami di situs web kami dan dapatkan voucher Rp75.000 untuk digunakan segera di situs web kami.

Jangan lupa untuk mengikuti dan menemukan lebih banyak berita menarik di kami bisa di akses di halaman Facebook Patisserie Clairmont Twitter @clairmontCakelD, lststagram @ clairmontcakes Dan untuk Informasi atau pesanan lebih lanjut, hubungi (021) 727 888 55 atau marketing@cIairmont.co.id. (maslim)

Menpar Arif Yahya di lokasi Danau Toba, Sumatera Utara.

Arie Prasetyo mengatakan, persiapan untuk memperkenalkan The Kaldera kepada publik dilakukan hanya dalam dua bulan.

“Semua dikerjakan dengan tanpa henti. Karena memang kami ingin mendapatkan hasil maksimal dari The Kaldera ini. Kami juga melibatkan masyarakat setempat agar sama-sama merasakan hasilnya,” ujarnya.

Arie menambahkan, keunggulan lain The Kaldera adalah posisinya yang berada

di atas ketinggian yakni sekitar 1390 mdpl.

Dengan posisinya, yang ditawarkan The Kaldera adalah view Danau Toba yang sangat eksotis.

“Konsep seperti ini mungkin sudah ada di tempat lain di Danau Toba. Tapi kita jelas memberikan sesuatu yang berbeda.

Pertama,The Kaldera ini menggabungkan atraksi dan amenitas. Nantinya, kita akan membuat konsep agar ada atraksi yang ditampilkan di Amphitheatre setiap minggunya,” papar Arie. (sg)

Misteri Ikan Dewa Lokasi Wisata Cibulan Kuningan, Laras Post - Jalan-jalan ke Kuningan tidak lengkap rasanya kalau belum mengunjungi objek wisata Pemandian Air Dingin Cibulan. Pemandian ini menjadi salah satu objek wisata tertua di daerah Kuningan.

Mandi bersama Ikan Dewa saat berada di sini menjadi hal yang menarik dan unik untuk wisatawan.

Objek wisata Cibulan terletak di Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Objek wisata ini diresmikan pada 27 Agustus 1939 oleh Bupati Kuningan saat itu, yaitu R. A. A. Mohamand Achmad. sehingga layak bila lokasi wisata ini menjadi salah satu yang tertua di daerahnya.

Perkembangannya, pada tahun 1960, Cibulan secara permanen dibangun menjadi kolam renang yang dibuka untuk umum.

Berdasarkan pantauan Laras Post saat mengunjungi lokasi wisata ini bersama rombongan Majlis Ta’lim Rt 01 Rw 02 Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur, dengan harga

Kolam renang anak lokasi wisata Cibulan.

Rayakan Anniveesary ke 22 tahun.

Lumpur dengan AirAsia, 4 kali dalam sepekan,” katanya.

Terlebih kini juga dikembangkan atraksi baru di Danau Toba yakni The Kaldera Toba Nomadic Escape sebagai salah satu amenitas dan daya tarik baru yang ada di sekitar danau vulkanik tersebut dalam bentuk akomodasi nomadik.

Selain memiliki atraksi dan amenitas penunjang pariwisata di Danau Toba, The Kaldera memiliki keunggulan lain yang berkelas dunia sehingga bisa dinikmati bagi wisatawan baik nusantara atau mancanegara yang datang.

Fasilitas yang ada di The Kaldera adalah amenitas berupa 15 Bell Tent, 2 Cabin, 2 Tenda Bubble, dan area parkir untuk Campervan/Caravan. Fasilitas lain yang ada di The Kaldera adalah Kaldera Ampiteathre, dengan kapasitas 250 orang, Kaldera Plaza, Kaldera Stage, hingga Kaldera Hill.

“Kita harus memikirkan konsep khusus untuk Danau Toba. Bila di Nusa Dua itu berkonsep MICE, Mandalika lebih sport tourism kelas dunia. Bila di Toba amenitas dan atraksi harus kelas dunia,” kata Menpar Arief Yahya.

S e m e n t a r a i t u, K e p a l a B a d a n Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT)

tiket Rp. 20.000,-, untuk anak anak Rp. 18.000,per orang, Sabtu (30/3). Objek wisata Cibulan terletak sekitar 7 km dari Kuningan atau kurang lebih 28 km ke arah Selatan Cirebon.

Kolam pemandian ini berdiri di atas lahan seluas 5 ha memiliki dua buah kolam

Kolam renang lokasi wisata Cibulan.

besar berbentuk persegi panjang. Kolam pertama berukuran 35 x 15 meter persegi dengan kedalaman sekitar 2 m, sedangkan kolam kedua berukuran 45 x 15 meter persegi yang dibagi menjadi dua bagian, masing-masing dengan kedalaman 60 cm dan 120 cm. Adapula kolam dua kolam renang khusus anak anak.

Ada hal unik di lokasi ini, pengunjung dapat berenang ditemani ratusan ikan Kancra Bodas (Labeobarbus Dournesis), atau yang lebih sering disebut sebagai Ikan D ewa oleh masyarak at setempat.

Kedua kolam di Pemandian Cibulan ini selalu rutin dikuras dan dibersihkan setiap 1 sampai 2 minggu sekali, bergantung pada tingkat kebersihan airnya. Nah, yang unik adalah pada saat air kolam dikuras, ikan-ikan yang tadinya berada di dalam kolam akan hilang entah kemana dan ketika kolam kembali diisi airnya, ikan-ikan tadi

Lokasi wisata religi makam Sunan Gunung Jati, Kota Cirebon.

akan muncul kembali dengan jumlah yang sama seperti sebelum kolam dikuras airnya.

Ikan Jelmaan Menurut salah satu warga sekitar, Alex, Konon ketika air kolam dikuras, ikan-ikan berpindah ke Kolam Cigugur,

Kecamatan Cigugur yang juga merupakan objek wisata serupa di Cirebon. “Mitos yang berkembang di masyarakat adalah bahwa ikan-ikan Dewa yang ada di dalam kolam Pemandian Air Dingin Cibulan ini adalah prajurit-prajurit yang membangkang pada masa pemerintahan

Terapi ikan di lokasi wisata Cibulan.

Prabu Siliwangi sehingga mereka dikutuk oleh Prabu Siliwangi menjadi ikan,” ucap Alex warga asli Kuningan.

Terlepas dari benar atau tidaknya legenda itu, sampai dengan saat ini tidak ada yang berani mengambil ikan ini karena dipercaya bahwa barang siapa yang berani mengganggu ikan-ikan tersebut niscaya akan mendapat kemalangan.

Selain kolam dengan ikan dewanya, objek wisata Cibulan juga terkenal 7 sumber mata air keramat yang bernama Tujuh Sumur.

Ketujuh sumber mata air ini terletak di sudut Barat permandian. Ketujuh mata air tersebut berbentuk kolam-kolam kecil yang masingmasing memiliki nama, yaitu Sumur Kejayaan, Sumur Kemulyaan, Sumur Pengabulan, Sumur Cirancana, Sumur Cisadane, Sumur Kemudahan, dan Sumur Keselamatan.

Konon, terdapat kepiting emas di dalam salah satu kolam tersebut. Bila sedang mujur, pengunjung yang bisa melihat kepiting itu permohonannya akan terkabulkan.

Letak ketujuh mata air tersebut mengelilingi sebuah petilasan yang konon merupakan petilasan tempat Prabu Siliwangi beristirahat sekembalinya dari Perang Bubat. Petilasan itu berupa susunan batu seperti menhir dan dua patung harimau loreng, lambang kebesaran Raja Agung Padjadjaran. Tujuh Sumur dan Petilasan Prabu Siliwangi ini akan ramai dikunjungi orang untuk berziarah pada malam Jumat Kliwon atau selama bulan Maulud dalam penanggalan Hijriah. Masyarakat percaya bahwa air dari Tujuh Sumur membawa berkah dan dapat mengabulkan permohonan mereka.

Bila Anda tertarik dan penasaran dengan legenda ikan Dewa ini ada baiknya Pemandian Air Dingin cibulan menjadi alternatif pilihan untuk liburan. Selain murah, tempat ini juga sangat sejuk dan masih banyak pepohonan rindang yang menjadikan suasana di sini semakin alami.(sg)

Rombongan Majlis Ta’lim Rt 01/02 Rawa Kuning, Pulogebang, Jaktim santap siang bersama di lokasi wisata Cibulan, Kuningan..

PPIJBA Gelar Kejuaraan Dunia 2019 Jet Sky di Ancol Jakarta, Laras Post - Pengurus Pusat Indonesia Jetsport Boating Association (PPIJBA) akan melaksanakan kejuaraan dunia 2019, pada 27 - 31 Maret 2019 di Venue Jet Sky Indonesia Academy TIJ Ancol Jakarta Utara.

Acara tersebut merupakan agenda tahunan yang dimulai tahun ini di Indonesia, berafiliasi dengan federasi internasional Jet Sport Boating Association.

Ketua Dewan Pembina Indonesia Jetsport Boating Association (IJBA) Syafruddin mengatakan penyelenggaraan kejuaraan dunia ini merupakan agenda tahunan resmi federasi Jetsky dunia. “ Te n t u k a m i b a n g g a I n d o n e s i a mendapat kepercayaan internasional untuk menyelenggarakan kejuaran dunia jetski dalam ajang Jetracer World Championship 2019 untuk pertama kalinya. Ini merupakan tonggak sejarah pengembangan dan pembinaan jetski Indonesia,” kata Syafruddin Hal ini tidak terlepas karena Indonesia berhasil menyelenggarakan ajang olahraga internasional Asian Games lalu. Dimana pemerintah membangun sejumlah infrastruktur olahraga terbaik salah satu diantaranya adalah venue jetski.

“Kemarin negara-negara di Asia sudah merasakannya saat Asian Games 2018, kini waktunya atlet dunia merasakan betapa baik

arena jetski Indonesia dengan tantangan yang ada,” ungkap Syafruddin yang juga pernah menjabat sebagai Chief de Mission (CdM) dalam ajang Asian Games 2018 lalu.

Sebagai Dewan Pembina, Syafruddin berharap ajang ini dapat dimanfaatkan atlet jetski Indonesia untuk menambah jam terbang. “Kejuaraan ini menjadi ajang bagi atlet kita untuk terus meningkatkan kemampuan dan prestasi usai Asian Games lalu,” ujarnya.

Atlet jetski Indonesia memiliki prestasi sangat gemilang dalam berbagai kejuaraan jetski internasional. Terkait kejuaraan dunia kali ini Syafruddin yang juga menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi menjajikan bonus bagi setiap atlet jetski Indonesia yang menjadi juara dunia.

Nomor yang dipertandingan pada ajang ini adalah pro F1 open, amateur F1 open, dan pro F1 MA open. Indonesia selaku tuan rumah akan menurunkan atlet-atletnya di semua nomor. Kejuaraan ini akan diikuti 32 atlet, 22 tim yang berasal dari 14 negara.

Seperti diketahui, atlet jetski Indonesia memiliki prestasi sangat gemilang dalam berbagai kejuaraan jetski internasional.

Terkait kejuaraan dunia kali ini Syafruddin yang juga menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi

Ketua Dewan Pembina Ijab, Safruddin saat menggelar jumpa pers.

menjajikan bonus bagi setiap atlet jetski Indonesia yang menjadi juara dunia.

Nomor yang akan dipertandingan pada ajang ini adalah pro F1 open, amateur F1 open, dan pro F1 MA open.Indonesia selaku tuan rumah akan menurunkan atlet-atletnya di semua nomor. Kejuaraan ini akan diikuti 32 atlet, 22 tim yang berasal dari 14 negara.

Sementara itu President Internasional Jet Sport Boating Association (IJSBA) Scott Frazier mengakui, olahraga jetski di Indonesia berkembang sangat pesat.

“Atlet-atlet jetski dari Indonesia sering sekali menjuarai kejuaraan internasional, tentu prestasi ini menunjukan pembinaan yang

baik,” ungkap Scott.

Ia juga mengakui venue jetski Indonesia telah memenuhi kualifikasi internasional untuk menyelenggarakan kejuaraan dunia.

“Kami melihat dari fasilitas yang ada dan faktor keamanan telah memenuhi semua persyaratan internasional dan Indonesia layak untuk menyelenggarakan kejuaraan dunia,” ujar Scott.

Sedangkan Ketua IJBA Saiful Aswar mengatakan Indonesia, menurunkan 8 atlet jetski untuk mengikuti kejuaraan dunia kali ini.

Atlet Indonesia yang mengikuti kejuaraan ini, yaitu Aqsa Sutan Aswar, Aero Sutan Aswar dan lainnya. (maslim)

RAGAM Panglima TNI: Perbedaan Harus Menjadi Kekuatan

EDISI 136 TH. VII / 08 - 21 APRIL 2019

Obati Rindu Sang Cucu, Presiden Ajak Jan Ethes Bermain

Panglima TNI saat menyampaikan sambutan

Pamekasan, Laras Post - Perbedaan yang ada harus menjadi kekuatan, karena dengan perbedaan bisa saling mengisi dan melengkapi.

“Oleh sebab itulah, para pendiri bangsa Indonesia telah menetapkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu,” kata Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, saat bersilaturahmi dengan ratusan Alim Ulama, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat, di Aula Pendopo Ronggo Sukowati, Pamekasan, Jawa Timur, Senin (1/4/2019).

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, pengembangan sumber daya manusia dan pengolahan sumber daya alam yang maksimal hanya dapat dilakukan bila semuanya bersatu. “Harus disadari bersama bahwa bangsa Indonesia sangat beraneka ragam, karena memiliki ratusan suku, ribuan bahasa daerah, budaya, adat istiadat dan agama”, ungkapnya.

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan, perbedaan adalah rahmat, perbedaan adalah keindahan sebagaimana warna pelangi, karena dengan perbedaan bisa saling belajar satu sama lain. Menurutnya, saat ini kita berada dalam masa-masa yang cukup memprihatinkan, ketika toleransi menjadi menurun, kerukunan menjadi berkurang, dan persatuan kesatuan menjadi terancam.

“Hal ini kadang-kadang dipicu oleh hal-hal yang sepele, seperti perbedaan pilihan politik, permasalahan tutur kata, permasalahan kehidupan rumah tangga, dan lain-lain,” ucapnya.

Panglima TNI menjelaskan, TNI adalah bagian dari rakyat, karena TNI berasal dari rakyat, berjuang bersama-sama rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Oleh karenanya, kemanunggalan TNI dan rakyat adalah kekuatan yang sangat strategis dan menentukan bagi bangsa dan negara. “Kekuatan yang sangat dahsyat tersebut terbukti telah mampu mengusir penjajah dengan persenjataan yang jauh lebih baik,” ungkapnya.

Di sisi lain, Panglima TNI mengatakan, sebagai bagian dari pendidikan masyarakat dan generasi muda, maka kegiatan Latihan Integrasi Taruna Wreda (Latsitarda) Nusantara diadakan.

Menurutnya, sebagai calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang, Taruna dan Taruni Akademi Angkatan dan Akademi Kepolisian serta para Praja IPDN dan Mahasiswa harus memiliki semangat persatuan dan kesatuan.

“Mereka harus menyatu dengan rakyat, serta memiliki kepedulian untuk mengatasi kesulitan masyarakat. Ikatan integrasi yang kuat ini diharapkan akan mendukung sinergi seluruh komponen bangsa, terutama di saat mereka nantinya menerima tongkat estafet kepemimpinan negeri,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Panglima TNI menyampaikan “kulonuwun” kepada seluruh Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat Pamekasan.

“Mohon doa restu, arahan, bimbingan dan partisipasi para tokohtokoh Pamekasan, agar pelaksanaan Latsitarda Nusantara ini mencapai kesuksesan, yaitu kemanunggalan TNI dan rakyat dalam membina generasi muda sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam semangat Bhineka Tunggal Ika,” tuturnya. (her, sg)

Kemenag Gelar Seleksi Petugas Haji Non Kloter

37

Presiden Joko Widodo ketika mengajak bermain cucu pertamanya, Jan Ethes Srinarendra, di salah satu pusat pembelanjaan di Kota Solo, Rabu (3/04).

Solo, Laras Post - Di sela-sela kesibukannya menghadiri sejumlah agenda dalam kunjungan kerja ke Provinsi

Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk mengajak bermain cucu pertamanya, Jan Ethes

Srinarendra. Kali ini Presiden mengajak Jan Ethes bermain di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Solo, Rabu (3/4/2019).

Presiden dan Jan Ethes yang kompak berbaju putih tiba di mal sekitar pukul 13.12 WIB. Tampak juga Ibu Negara Iriana Joko Widodo, putra pertama Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta istrinya, Selvi Ananda.

Kedatangan Presiden dan keluarga ini sontak membuat masyarakat yang ada di mal terkejut. Mereka pun langsung mengerumuni Presiden untuk bersalaman dan berswafoto.

Presiden kemudian mengajak Jan Ethes untuk bermain di arena permainan anak yang berada di lantai 2 mal tersebut.

Keduanya tampak mencoba beberapa wahana permainan, mulai dari golf, boling, hingga bermain semprotan air.

Tampak Presiden membimbing dan mengajarkan Jan Ethes cara untuk bermain

setiap permainan. Saat bermain boling, Jan Ethes bahkan sukses menjatuhkan semua pin dalam lemparan kedua setelah diajari oleh sang kakek.

Kepala Negara pun mengaku sudah tiga bulan tak bertemu dengan Jan Ethes. Untuk itu, dia mengajaknya bermain sekaligus untuk mengobati rindu sang cucu yang cukup lama tidak bertemu dengannya.

“Berapa ya, tiga bulan (tak bertemu Jan Ethes). Iya, pas ada acara di sini (Solo) waktu tadi satu jam kita pakai (main sama Ethes),” ujar Presiden kepada wartawan.

Tak hanya mengobati rindu, bermain bersama cucunya ini pun diakui Presiden adalah untuk penyegaran di sela padatnya agenda kerja. “Ya untuk _refreshing_ sedikit sama Ethes. Main dengan Ethes,” ungkapnya.

Usai bermain selama kurang lebih setengah jam, Presiden dan keluarga pun meninggalkan mal tersebut. (Her, sg)

Menteri PANRB: ASN Wajib Netral pada Pemilu 2019 Jakarta, Laras Post – Guna melaksanakan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif 2019, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Netralitas ASN. Menteri PAN RB dalam Surat Edaran Nomor: B/94/M.SM.00.00/2019 tentang Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilpres dan Pileg Tahun 2019, yang ditandatangani pada 26 Maret 2019 itu, menegaskan ASN wajib netral, tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun.

“ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan, yaitu dalam hal ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik,” tegas Menteri PANRB dalam Surat Edaran yang ditujukan kepada Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Instansi Daerah itu.

ASN, lanjut Menteri PANRB, wajib menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat ASN, serta dilarang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

“ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” tegas Menteri PANRB. Penindakan Surat Edaran Menteri PANRB itu, juga mengatur laporan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas,

Aparatur Sipil Negara wajib netral menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.

yakni dilaporkan kepada unsur pengawas Pemilu setempat, untuk dapat diperiksa atu diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud, unsur pengawas merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN. Terhadap rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud, jika ditemukan bukti pelanggaran netralitas, menurut Surat Edaran Menteri PANRB ini, maka instansi pemerintah segera menindaklanjuti dengan membentuk Majelis Kode Etik atau tim pemeriksa hukuman disiplin.

Jika pemeriksaan sebagaimana dimaksud dinyatakan terdapat pelanggaran kode etik, maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Adapun jika

dinyatakan terdapat pelanggaran disiplin, maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Seluruh tindak lanjut rekomendasi pengawasan, menurut Surat Edaran ini, dilaporkan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan tembusan kepada Menteri PANRB. Dalam hal rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud tidak ditindaklanjuti oleh PPK, menurut Surat Edaran ini, maka Komisi Aparatur Sipil Negara dapat merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Menteri PANRB menekankan, kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) pada instansi pemerintah agar melaksanakan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya.

Kepada para PPK dan PyB pada

instansi pemerintah wajib untuk: a. mengupayakan terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif dan memberikan kesempatan kepada ASN untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas; dan b. melakukan pengawasan terhadap ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku.

Sementara kepada seluruh ASN, Menteri PANRB Syafruddin meminta agar tetap menjaga kebersamaan, soliditas dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada, dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan.

Tembusan Surat Edaran tersebut disampaikan kepada: 1. Presiden RI; 2. Wakil Presiden RI; 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU); dan 4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). (her, sg)

Wadan Paspampres Pimpin Acara Kenaikan Pangkat Prajurit Paspampres

Jakarta, Laras Post - Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) menggelar seleksi Petugas Haji Non Kloter tingkat Pusat untuk masa haji 2019M/1440H. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nizar Ali mengatakan, seleksi petugas menjadi tahapan krusial yang harus dilalui guna mencapai kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji 2019.

“Tahun 2018 lalu, ketika kita mendapatkan predikat sangat memuaskan, indeks nilai petugas menjadi salah satu kontributor tertinggi untuk mencapai indeks tersebut,” ujarnya saat membuka seleksi Petugas Haji Non Kloter tingkat Pusat, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada Kamis (4/4/2019), seperti dikutip dari web Kemenag.

Nizar Ali menegaskan, seleksi Petugas Haji Non Kloter tingkat Pusat sangat penting guna mencari petugas yang dapat diandalkan untuk mensukseskan program nasional ini dengan baik.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Bina Haji Khoirizi mengatakan, seleksi petugas haji non kloter tahun ini diikuti oleh 381 peserta, yang sebelumnya telah dinyatakan lulus administrasi.

Peserta seleksi petugas haji non kloter ini, berasal dari unsur Unit Eselon I Kemenag, TNI, Polri, lembaga instansi lainnya, serta para jurnalis yang masuk dalam Media Center Haji (MCH).

Adapun rincian peserta, terdiri dari Sekretariat Jenderal Kemenag (56 orang), Inspektorat Jenderal Kemenag (32 orang), Direktorat Bimas Islam (35 orang), Direktorat Pendidikan Islam (33 orang), Balitbang dan Diklat Kemenag (24 orang), unsur TNI (50 orang), Polri (43 orang), instansi dan lembaga lainnya (54 orang), serta unsur Media Center (54 orang).

Khoirizi menyebutkan, para peserta menjalani dua tahap seleksi yang harus dilalui oleh tiap peserta. Pertama, tes pengetahuan perhajian, wawasan kebangsaan, penguasaan bahasa Arab dan Inggris, serta pengetahuan umum lainnya yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Tes (CAT).

“Jumlahnya ada 100 soal, yang akan diacak bagi masing-masing peserta. CAT ini sebagai upaya dalam menciptakan standarisasi seleksi, menciptakan seleksi yang transparan, objektif, dan akuntabel,” terangnya.

Tahapan kedua, lanjut Khoirizi, para calon petugas akan melaksanakan proses wawancara dengan tujuan untuk menggali komitmen, integritas, dan profesionalitas yang dimiliki.

Selanjutnya, usai dinyatakan lulus, pada calon petugas akan diberikan pembekalan petugas, yang rencananya akan dilaksanakan selama 10 hari, mulai tanggal 22 April mendatang. (ram)

Wadan Paspampres Marsma, Denny Muis.

Jakarta, Laras Post - Pembinaan personel menjadi implementasi tumbuh kembangnya suatu organisasi. Selain sebagai pembinaan karier bagi personel yang bersangkutan, kenaikan pangkat prajurit Paspampres untuk

mengoptimalkan peran dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan manajemen dan profesionalisme keprajuritan.

Hal itu dikatakan Wakil Komandan (Wadan) Paspampres Marsekal Pertama (Marsma) Denny Muis saat memimpin upacara kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi personel Paspampres telah dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi, di Gedung Serba Guna Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Senin (1/4).

“Wadan Paspampres mengucapkan Selamat atas kenaikan pangkat yang diterima para personel.

“Kepada Prajurit yang telah dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas Setia Waspada,” (her, sg)

Sertu TNI Leo Gun bersama Ibu Leo Gun (Ny. Dewi) beserta keluarga seusai menerima kenaikan pangkat dari Serda menjadi Sertu, Senin (01/04).

44 Prajurit dan PNS Mako Kormar Naik Pangkat

Jakarta, Laras Post - Komandan Detasemen Markas (Denma) Markas Komando Korps Marinir (Mako Kormar), Kolonel Marinir Idi Rizaldi menerima laporan kenaikan pangkat 44 prajurit dan PNS Markas Komando Korps Marinir yang mendapat kenaikan pangkat 1 April 2019 dalam suatu upacara yang digelar di Lapangan Apel Mako Kormar, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun N0 40 Kwitang, Jakarta Pusat, Kamis (04/04).

Dari 44 orang prajurit strata Perwira, Bintara, Tamtama dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Mako Kormar yang dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula tersebut adalah, 1 orang diantaranya adalah Perwira, 25 Bintara, 8 orang Tamtama, dan 10 PNS, dari Kapten ke Mayor 1 personel, dari Pelda ke Peltu 1 personel, dari Serma ke Pelda 1 personel, dari Serka ke Serma 13 personel, dari Serda ke Sertu 10 personel, dari Koptu ke Kopka 4 personel, dari Praka ke Kopda 4 personel.

Dandenma Mako Kormar dalam amanatnya mengatakan bahwa upacara peresmian kenaikan pangkat yang dilaksanakan pada hari ini pada hakekatnya merupakan wujud penghargaan yang diberikan oleh pemerintah TNI dan TNI-AL atas dedikasi loyalitas dan pengabdiannya serta prestasi yang telah ditunjukkan oleh

para prajurit sekalian.

“Hal ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan sistem pembinaan personel yang diorientasikan bagi kepentingan organisasi seluruh proses pembinaan tersebut dilakukan secara konsisten sistematis dan berkesinambungan berdasarkan penilaian yang objektif sesuai dengan ketentuan dengan demikian sistem pembinaan personel telah memberikan peluang dan hak yang sama bagi setiap prajurit untuk berkompetisi secara sehat dalam menjalankan jenjang karir masingmasing,” ucapnya.

Menurut Dandenma Mako Kormar, Kenaikan pangkat ini juga merupakan wujud pengakuan sekaligus kehormatan bagi para perwira, Bintara dan tamtama serta PNS yang mengandung konsekuensi kewajiban untuk menjaga memelihara dan memberikan tauladan dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan seharihari, serta adanya tantangan yang harus

dihadapi untuk meningkatkan kemampuan pribadi dalam jabatan yang diemban guna memberikan Karya yang terbaik serta kontribusi nyata bagi organisasi.

“Dengan kenaikan pangkat ini hendaknya dapat lebih memahami tuntunan tugas dan tanggung jawab yang semakin besar sesuai dengan strata kepangkatan yang telah disandangnya,” tambahnya.

Diakhir amanatnya Dandenma Mako Kormar mengucapkan, selamat atas kenaikan pangkat para perwira Bintara Tamtama dan PNS sekalian Akhirnya marilah kita senantiasa memohon petunjuk bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Di akhir acara dilaksanakan foto bersama Dandenma Mako Kormar dengan prajurit yang naik pangkat dan dilanjut pemberian tali asih kepada keluarga Alm. Sertu Mar Junaidi dan Alm. PNS Sugiman. (sg/penkormar)

8 2

LARAS REGIONAL

EDISI 136 TH. VII / 08 - 21 APRIL 2019

ASN Pemkot Cimahi Periksa Urine

Foto ; Ilustrasi.

Cimahi, Laras Post - Bulan lalu, Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, Jawa Barat, menangkap seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat Cimahi, karena kepemilikan narkoba jenis sabu.

Selain harus mendekam di balik jeruji besi, tersangka Suhendrik (38) terancam dipecat dari statusnya sebagai ASN. Kasat Narkoba Polres Cimahi, AKP Sugeng Heryadi membenarkan adanya penangkapan terhadap seorang oknum ASN di lingkungan RSUD Cibabat saat jam kerja karena kepemilikan sabu sekitar 0,2 gram.

“Tersangka terancam dikenakan Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 111 ayat (1) dan atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara,“ kata Sugeng.

Baru-baru ini, Kamis (28/3/2019), Pemkot Cimahi melalui Badan Pengelola Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPKSDMD) melaksanakan tes urine kepada jajaran ASN di lingkungan Pemkot Cimahi. Tes urine yang dilaksanakan di Gedung A dan Gedung B Pemkot Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah ini diikuti oleh sedikitnya 500 ASN. “Kasus kemarin kita jadikan pembelajaran. Kita akan lebih memperketat lagi dalam pengawasan,” kata Sekretaris BPKSDMD Kota Cimahi, Heni Tishaeni saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Kamis (28/3/2019).

Namun, kata dia, tes urine ini bukan semata-mata hanya karena ada kasus penyalahgunaan yang dilakukan ASN di lingkungan RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Tapi memang kegiatan rutin yang dilakukan sebagai pembinaan terhadap ASN demi peningkatan kinerja ASN Pemkot Cimahi menuju profesional unggul dan berkarya.

BPKSDMD Kota Cimahi turut menggandeng Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Cimahi dan Satresnarkoba Kota Cimahi dalam kegiatan tes urine ini. Kepala BNNK Cimahi, Ivan Eka Satya mengatakan, kegiatan tes urine ini sebagai bagian dari Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019.

Menurut Ivan, kasus yang sebelumnya menjerat salah seorang ASN di Cimahi harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Penangkapan ASN RSUD Cibabat bulan lalu karena kasus penyalahgunaan narkoba, menjadi catatan hitam bagi seluruh jajaran Pemkot Cimahi. “Kasus kemarin kita jadikan pembelajaran. Untuk itu pengawasan akan lebih diperketat lagi,” tambahnya lagi. (desmanjon)

Jelang Pencairan Dana Desa Bupati Aa Umbara Imbau Kades Profesional

Kantor Bupati Bandung Barat, Jawa Barat.

Bandung, Laras Post - Bupati Bandung Barat, Jawa Barat, Aa Umbara Sutisna mengingatkan, setiap proyek yang ada di desa tidak boleh dipermainkan karena akan mengganggu kualitas pembangunan.

Apalagi di era kepemimpinannya, kata dia, kualitas proyek pembangunan menjadi hal yang utama. “Para kepala desa saya imbau tetap tenang dan fokus dalam menggunakan anggaran untuk menyukseskan pembangunan di daerah. Kalau sudah cair anggarannya, silahkan pakai untuk pembangunan dengan kualitas baik dan harus dilaksanakan oleh pihak yang profesional,” kata Aa saat ditemui di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Jawa Barat, Kamis (28/3/2019).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KBB, Wandiana menambahkan bahwa setiap pengerjaan proyek pembangunan di desa diprioritaskan melalui swakelola oleh masyarakat dan bukan dikerjakan oleh pihak ketiga. Pihaknya juga sudah menyampaikan ke tingkat kecamatan dan desa bahwa dalam penggunaan Dana Desa ini harus ada pendampingan serta arahan dari kejaksaan.

“Mengenai hal ini, DPMD KBB juga pernah mengundang para kepala desa untuk hadir di Kejari Bale Bandung dalam rangka sosialisasi TP4D (Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah),” Wandiana baru-baru ini.

Wandiana memastikan, Maret ini Dana Desa sudah bisa dicairkan dengan catatan, setiap desa bisa memenuhi syarat yang sudah ditetapkan.

Bahkan, DPMD sudah memberikan surat imbauan dengan Nomor 900/2432/PPKAD tanggal 18 Desember 2018 tentang Pagu Dana Transfer Setiap Desa di Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2019. Surat tersebut berisi tentang perubahan/revisi pagu Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terkait dengan adanya koreksi indikator penghitungan.

Pencairan Dana Desa dilakukan dalam tiga tahap selama setahun.

Untuk tahap pertama, dicairkan 20 persen, tahap kedua 40 persen, dan tahap ketiga 40 persen. Semuanya akan ditransfer ke rekening desa masing-masing.

“Beberapa desa menerima bantuan bervariasi, bahkan yang tertinggi bisa mencapai Rp3 miliar per desa. Karena ada dua sumber, yakni Dana Desa dan ADD, semuanya dari APBN,” katanya.

Dia menambahkan, pengelolaan keuangan desa yang akuntabilitas harus memenuhi persyaratan yang benar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan/penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Jika tidak mematuhi ketentuan tersebut, dikhawatirkan bisa menimbulkan masalah hukum.

Seperti diketahui, Dana Desa yang dikucurkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Bandung Barat naik signifikan. Tahun ini, Dana Desa mencapai angka Rp241 miliar, lebih besar dari tahun lalu yang hanya Rp198 miliar.

Selain itu, pemerintah pusat juga mengucurkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 120 miliar, lebih besar dari tahun lalu yang hanya Rp 119 miliar. “Jika ditotal, anggaran Dana Desa dan ADD tahun ini mencapai Rp 361 miliar bagi 165 desa di seluruh Kabupaten Bandung Barat,” ujarnya. (desmanjon)

Bupati Purwakarta

Minta Masyarakat Doakan untuk Kesembuhan Dian Purwakarta, Laras Post - Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Anne Ratna Mustika menjenguk serta melihat kondisi Dian, bayi berusia 5 bulan yang dikubur hiduphidup oleh ibunya sendiri, di Ruang PICU RSUD Bayu Asih Purwakarta. Rona kesedihan nampak dari bupati yang sedang hamil 9 bulan tersebut.

Didampingi Dirut RSUD Bayu Asih serta ayah korban, Anne tampak tak kuasa menahan air mata, bahkan Bupati yang biasa disapa dengan Ambu Anne ini meminta masyarakat Purwakarta untuk memberikan doa agar Dian bisa melewati masa kritisnya.

“Berharap ada mukjizat kembali, bisa lebih baik lagi perkembangannya dan doa kesembuhan untuk bayi cantik ini,” ungkap Anne di RSUD Bayu Asih Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (28/3/2019).

Mendapatkan informasi dari keluarga korban, Anne menuturkan kelahiran Dian secara normal dan tanpa kekurangan sedikit pun.

Dirinya menyebut bahwa Dian adalah bayi yang cantik.

“Bayinya cantik luar biasa, mudah-mudahan ada keajaiban kedua bagi bayinya, agar bisa melewati masa kritis dan sembuh total. Mukjizat pertama terjadi saat dia terkubur, karena secara logika medis, setengah jam dikubur itu bisa (meninggal dunia),” ucap Anne yang tak kuasa menahan kesedihan.

Kepada keluarga korban, Anne pun meminta agar diberikan kesabaran dan tidak perlu memikirkan biaya pengobatan, pihaknya akan mencover seluruh pengobatan bayi tersebut.

“Sudah kita cover untuk biaya pengobatannya hingga sembuh,” ujar Anne.

Adapun terkait yang dialami

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika saat menjenguk Dian, bayi berusia 5 bulan yang dikubur hidup-hidup.

oleh Dian, Anne mengungkapkan hal tersebut bisa diakibatkan oleh baby blues syndrom, ditambah ada beberapa faktor yang akhirnya terjadi kejadian tersebut (penguburan bayi hidup-hidup).

Untuk mengantisipasi serta masih belum pahamnya masyarakat akan baby blues syndrom, Anne pun akan mengumpulkan bidan desa agar memberikan pemahaman serta sosialisasi kepada masyarakat terutama untuk para ibu yang sedang mengandung.

“Saat trimester pertama harus diawasi oleh minimal bidan desa, harus dipantau kesehatan si ibu dan perkembangan janin, minimal sebulan sekali. Kejadian ini harus jadi peringatan semuanya,dan kejadian ini baru pertama kali di Purwakarta,” kata dia.

Sedangkan untuk memantau

kondisi kejiwaan Ibu korban, Pemda Purwakarta siap memberikan pendampingan bahkan menyiapkan psikiater termasuk medis.

“Kita berikan pendampingan kepada Ibunya ya, kita siapkan psikiater dan medis untuk memeriksa kondisi psikis si ibu tersebut,” ujar Anne.

Anne pun berharap dengan kejadian tersebut, dirinya meminta agar pihak bidan desa dan puskesmas di Purwakarta bisa memberikan pemahaman kepada ibu hamil dan keluarganya bila perlu berikan pendampingan.

Kondisi kritis Sedangkan, menurut Dirut RSUD Bayu Asih Purwakarta, dr.

Agung Darwis, bayi berusia lima bulan tersebut sudah dialihkan perawatannya ke ruang ICU khusus

anak atau PICU. Agung mengatakan kondisi yang menurun itu disebabkan adanya benda asing yang masuk ke paruparunya.

“Kondisinya agak sedikit menurun, karena memang terjadi aspirasi benda asing. Diduga pasir yang masuk ke paru-parunya,” kata dr. Agung.

Akan tetapi, pihaknya akan terus melakukan usaha semaksimal mungkin agar bayi lucu berusia lima bulan tersebut bisa melewati masa kritisnya.

“Semua tindakan medis sudah kami lakukan semaksimal mungkin.

Mudah-mudahan bisa tertolong, tapi kami tidak menutup diri dan terus berusaha, selain itu kami mohon doanya untuk bayi ini,” ujarnya. (hengki/roy/tonggo)

Genjot Pendapatan, Bupati Anne akan Update NJOP di Purwakarta Purwakarta, Laras Post Untuk meningkatkan PBB, Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Anne Ratna Mustika akan mengupdate Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di 6 Kecamatan di Purwakarta.

Menurutnya, NJOP di Kabupaten Purwakarta sudah puluhan tahun tidak ada revisi atau update terlebih Purwakarta bisa dikatakan sebagai daerah Industri.

“Kita akan uji di 7 kecamatan, terutama untuk kecamatan yang masuk zona industri akan kita update NJOPnya untuk auditnya ada pihak ketiga yang mengerjakannya dan nilainya harus real,” ujar Anne di sela Launching e-PBB Siceupol, di Aula Yudhistira Purwakarta. Kamis (28/3/2019).

Untuk NJOP, menurut Anne, perlu adanya update nilai karena harga lahan di Purwakarta sudah berkali-kali lipat mengalami kenaikan harga, sehingga kedepan ada penyesuaian dan bisa meningkatkan pendapatan.

“Harga sudah mahal, tapi NJOP belum ada perubahan sudah puluhan tahun, ya kita update harganya sehingga akan menambah pendapatan setelah adanya update

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika foto bersama.

NJOP,” kata Anne.

Ke 7 kecamatan yang akan dilakukan uji penyesuaian NJOP adalah Bungursari, Babakancikao, Campaka, Cibatu, Jatiluhur, Sukatani dan Kecamatan Kota Purwakarta.

“Untuk potensi NJOP yang signifikan saya kira Kecamatan Kota, karena memang harga diwilayah Kota memang sudah naik,” ungkap Anne.

Apalagi, menurut Anne, selama

ini pendapatan dari PBB selalu realisisi targetnya, bahkan setiap tahun target pendapatan daerah naik 20 persen selalu terpenuhi, walaupun begitu dari 10 item ada dua item yang belum bisa dimaksimalkan yaitu Sektor Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajal MBLB (Galian C).

“Secara teknis ada kendala di dua sektor pajak tersebut, yakni mengenai peraturan perundang-

undangannya, sehingga memang belum tergali secara maksimal,” ucap Anne.

Akan tetapi secara keseluruhan, Anne menargetkan di 2019 pendapatan sektor pajak daerah mencapai Rp256 miliar, atau naik 20 persen dari tahun sebelumnya yang hanya Rp225 miliar.

Anne pun optimis target pajak daerah 2019 akan tercapai, hal itu banyak program yang digulirkan jajarannya dalam menggenjot pendapatan di sektor pajak.

“Kita akan minimalisir lost pajak, dan saya optimis Bapenda bisa merealisasikan target tersebut, apalagi diwajibkannya penggunaan Tapping Box di beberapa rumah makan dan hotel,” katanya.

Upaya menggali potensi pendapatan daerah guna mewujudkan misinya melanjutkan Purwakarta Istimewa.

“Selama ini, pendapatan dari sektor pajak diimplementasikan untuk kebutuhan program pembangunan. Misalnya, infrastruktur, pendidikan dan sektor lainnya,” ujar Anne. (hengki/roy/ tonggo)

303 CPNS Purwakarta Terima SK Disiplin dan Profesional Bekerja

CPNS Purwakarta yang telah menerima SK.

Purwakarta, Laras Post - 303 CPNS Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, secara resmi mendapatkan Surat Keputusan (SK) dituntut disiplin dan profesional dalam bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ke 303 CPNS ini merupakan hasil rekrutmen di 2018 lalu.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Purwakarta Iyus Permana mengatakan bahwa ada 303 CPNS yang lolos seleksi hingga pemberkasan.

Saat ini, seluruh CPNS tersebut telah mendapatkan SK. Namun Dia menuturkan pemberian SK CPNS ini belum menjadi jaminan pasti akan diangkat menjadi PNS. Hal itu karena masa CPNS merupakan masa percobaan paling lama 1 tahun.

“Saya berharap kepada saudara-saudara yang baru saja menerima SK CPNS, agar dapat mensyukurinya dengan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional, baik dalam mengabdikan diri kepada negara maupun melayani masyarakat demi suksesnya pembangunan di segala bidang di wilayah Kabupaten Purwakarta,” ujar Iyus usai penyerahan secara simbolis SK CPNS di Bale Maya Datar Pemda Purwakarta, Senin (1/4/2019).

Sedangkan PLT Kadis BKPSDM Agus Sulistriyanto mengatakan, dalam perekrutan CPNS ini Pemda Purwakarta sama sekali

tidak memungut biaya apa pun, baik untuk proses pemberkasan maupun pengurusan NIP di BKN. “Apabila ada orang-orang yang mengaku dapat menghubungkan dengan orang dalam, maka orang itu merupakan oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Agus.

Dalam rekrutmen di 2018, Pemkab Purwakarta mengajukan formasi sebanyak 350 formasi untuk Kabupaten Purwakarta, pengisian berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang telah dilakukan sebelumnya.

“Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta 2018 diharapkan bisa menghasilkan ASN yang kreatif, inovatif, disiplin, nasionalis serta profesional dalam bekerja,” ujar dia.

Selain itu, CPNS diharapkan bisa mewujudkan disiplin dalam bekerja dan waktu. Serta memiliki prestasi dalam bekerja. Hingga keahlian dan keterampilan yang dimiliki wajib dioptimalkan. (hengki/roy/tonggo)

LARAS REGIONAL Pawai Budaya Hari Jadi ke 113 Kota Blitar

EDISI 136 TH. VII / 08 - 21 APRIL 2019

39

Bupati Pasuruan

Sampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2018 Pasuruan, Laras Post - Bupati Pasuruan, Jawa Timur, Irsyad Yusuf menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2018 dalam rapat paripurna pertama di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan, Senin (1/4/2019).

Pawai Budaya dalam Rangka Hari Jadi Kota Blitar ke 113.

Blitar, Laras Post - Memperingati Hari Jadi Kota Blitar ke 113, Pemerintah Kota Blitar, Jawa Timur, kembali menggelar Pawai Budaya, Senin (1/4/2019).

Menariknya, ke 43 peserta dari seluruh OPD jajaran Pemerintah Kota Blitar, sekolah, BUMD, PKK, Paskibra dan masyarakat, tersebut mengenakan pakaian olahraga zaman dulu (jadul).

Pawai dimulai dari depan kantor Walikota Blitar dan finis di depan rumah dinas Walikota Blitar, Jalan Sudanco Supriadi.

Dalam sambutannya, Plt. Wali Kota Blitar, Drs. Santoso, MPd mengaku bangga dengan pelaksanaan Pawai Budaya Hari Jadi Kota Blitar ke 113 tahun 2019 yang berlangsung sangat meriah.

“Kegiatan pawai budaya ini diadakan di seluruh penjuru kota dan masyarakat dengan mengenakan pakaian jadul serta tarian tradisional.

Bahkan dalam ceritanya banyak mengisahkan jaman kerajaan dan jaman perjuangan untuk jaman kemerdekaan tempo dulu,” ujarnya.

Santoso menambahkan, dalam kegiatan pawai budaya tersebut, para pejabat Pemerintah Kota Blitar juga ikut sebagai peserta pawai.

“Pelaksanaan pawai budaya ini selain menjadi hiburan diharapkan juga menjadi wadah pengembangannya kreatif di Kota Blitar. yakni melalui momentum ini sebagai wadah masyarakat Kota Blitar untuk menunjukkan kreativitas, bakat, dan minatnya,” katanya.

Semua pihak berharap pelaksanaan pawai budaya ini akan semakin banyak yang menikmati dan membuat Kota Blitar sebagai salah satu objek wisata di Kota Blitar.

Di sisi lain, menjelang pemilu serentak 17 April mendatang, Plt Walikota Blitar juga berpesan untuk menjaga keamanan Kota Blitar agar selalu aman, damai, dan kondusif.

“Suasana aman, nyaman dan tentram tahun ini harus kita pertahankan saat kita menghadapi tahun politik. Mari kita dukung dan kita lakukan agar pelaksanaan pemilu serentak di Kota Blitar berjalan dengan aman, damai, koordinasi, dan bermartabat. Kita juga perlu terus berdoa agar tidak ada bencana dalam skala besar yang terjadi di Kota Blitar seperti yang selama ini kita rasakan, ”pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kota Blitar Said Nofandi, Kapolres Kota Blitar AKBP Adewira Negara Siregar, Dandim 0808 Blitar, Danyon 511, Kajari Blitar dan pimpinan OPD se-Kota Blitar.

Untuk diketahui, di Kota Blitar ada tiga pawai besar, yaitu Pawai Budaya setiap hari jadi Kota Blitar pada tanggal 1 April. Lalu, Pawai Kirab Gunungan Grebeg Pancasila pada tanggal 1 Juni. Dan Pawai Karnaval Kebangsaan pada saat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus.

Dan sebelumnya, pada Minggu (31/3/219) telah digelar Kenduri Rakyat di depan Kantor Walikota Blitar. Kemudian ziarah ke Makam Ir. Soekarno, Makam Pangeranan dan Makam Arya Blitar. Pada 1 April 2019, telah dilakukan Upacara Hari Jadi Kota Blitar ke 113 yang dipimpin Plt Walikota Blitar Drs. Santoso, MPd. (atk/humas)

Bangunan Baru Pasar Sukorejo Pasuruan Diresmikan

Bangunan baru di Pasar Sukorejo Pasuruan.

Pasuruan, Laras Post - Bangunan baru di Pasar Sukorejo Pasuruan sudah dioperasikan dan diresmikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan pada Minggu (31/3/2019).

Bangunan dengan anggaran Rp8,5 miliar tahun 2018 ini terdiri dari 57 kios di dalam dan 48 kios baru. Sedangkan untuk tempat yang los atau meja 151 tempat yang sudah tersedia.

Kegiatan yang dihadiri Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala UPD Pasar, mantri pasar, paguyuban pasar, emuda Pancasila (PP) , serta para pedagang, diawali dengan Istighotsah yang bertujuan agar para pedagang lancar dan selamat tidak ada halangan.

Pejabat Pembuat Komitmen Disperindag Kabupaten Pasuruan Syaifuddin Zuhri dalam sambutannya minta kepada pedagang untuk menjaga kebersihan dan ketertiban. “Bagi yang sudah mendapatkan kios hak guna pakai tidak boleh dijual atau disewakan ke orang lain,” ujar Syaifuddin Zuhri.

Dia juga berpesan kepada seluruh pedagang pasar jika ada yang tidak berjualan secara berturut-turut selama 3 bulan maka surat izinnya akan dicabut. “Karena sudah dianggap tidak jualan lagi,” cetusnya.

Dia juga menegaskan, bagi semua anggota paguyuban untuk bisa bekerja sama dengan pedagang dengan baik, untuk membantu menyambungkan keluhan pedagang yang saat ini masih belum maksimal tempatnya.

“Lampu penerangan masih belum terealisasi, Jadi pada malam hari, pedagang masih belum bisa berjualan. Khusus pedagang malam yang membutuhkan penerangan kita akan mengutamakan dulu secara bertahap, karena sebentar lagi bulan Ramadhan,” pungkasnya. (dul)

LKPJ merupakan bentuk tanggung jawab Bupati Pasuruan sesuai amanah konstitusi UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pasuruan menyampaikan banyak hal tentang pendapatan dan belanja daerah. Pertama, realisasi pendapatan daerah tahun 2018, Rp 3.187.962.193.913. Atau jika dipresentasikan sekitar 97,84 persen Kedua, belanja daerah di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan. Belanja daerah tahun 2018 terealisasi Rp3.140.572.335.212 atau terserap 93 persen dari pendapatan

Bupati Pasuruan, Jawa Timur, Irsyad Yusuf menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2018 dalam rapat paripurna pertama di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan.

daerah.

Belanja daerah itu terdiri dari belanja tidak langsung dan langsung.

Belanja tidak langsung tahun 2018 terealisasi Rp1.790.163.334.384 atau terserap 96,20 persen.

Sedangkan belanja langsung tahun 2018 terserap Rp1.350.409.000.828 atau sekitar 89,08 persen.

Dengan demikian, proporsi belanja tidak langsung terhadap realisasi belanja daerah tahun 2018

sebesar 57 persen, sedangkan belanja langsung sebesar 43 persen.

Setelah itu, ia juga menyampaikan pencapaian indikator kinerja utama daerah berdasarkan RPJMD tahun 2013-2018 . (adv/dul)

Calon Direksi Bank BJB Belum Ada yang Pas Bandung, Laras Post - Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil belum menemukan sosok yang pas untuk mengisi posisi direksi di Bank BJB. Asisten Daerah Bidang Perekonomian dam Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Eddy IM Nasution, mengatakan penundaan ini dikarenakan berbagai alasan.

“Pemilihan sosok yang tepat ini harus dilakukan mengingat Bank BJB sudah melantai di bursa saham sehingga harus dipimpin oleh kandidat terbaik yang bisa memahami kondisi BJB. Kami tidak mau salah menetapkan. Pak Gubernur menetapkan calon dengan melihat latar belakang, dan juga dinamika di dalam (BJB) sendiri,” kata Eddy di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/4/2019).

Menurut Eddy, penundaan tersebut tidak menjadi masalah bagi OJK. OJK bisa menyeleksi calon direksi dalam waktu yang tidak terlalu lama. “OJK tak ada syarat tertentu. Baiknya dikasih waktu agak panjang, seminggu cukup (sebelum

Bank Jabar Banten (BJB).

RUPS pada 30 April 2019),” katanya.

Kata Eddy, Gubernur Jawa Barat bisa mengubah AD/ART terkait pemilihan calon direksi tersebut.

“Kenapa nggak boleh? Boleh saja kan. Kalau perubahan AD/ ART boleh saja, enggak masalah,” katanya.

Dia menambahkan, jika diperlukan, perubahan AD/ART bisa dilakukan saat RUPS pada 30 April mendatang. “Itu kan wewenang Pak Gubernur semua.

(Kalau perlu perubahan AD/ART) saat RUPS nanti,” katanya.

Sebelumnya, proses seleksi direksi PT Bank Jabar Banten tinggal menunggu keputusan Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil yang harus memilih 25 nama yang telah diseleksi Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).

Ridwan harus memilih satu sampai dua nama untuk masing-masing posisi direksi BJB yang saat ini kosong, untuk kemudian diserahkan

KRN pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk diketahui, posisi direksi BJB yang masih kosong di antaranya yaitu posisi direktur utama, direktur komersial dan UMKM. Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jabar Eddy IM Nasution mengatakan, Emil harus mereduksi ke 25 nama-nama dari KRN itu menjadi delapan nama kurang lebihnya. Namun jumlah tersebut bisa lebih bergantung dengan analisa atau pertimbangan prerogatif gubernur.

Diakui Eddy, pihaknya meski mengetahui proses seleksi tersebut namun tidak terlibat dalam KRN yang terdiri dari komisaris dan lembaga-lembaga indipenden profesional yang menyeleksi namanama calon direksi Bank BJB tersebut.

Terpisah, Kepala Biro Investasi dan BUMD Jabar Noneng Komara Nengsih mengatakan, RUPS memang akan dilakukan pada bulan April. Senada dengan Eddy, Noneng pun masih menyembunyikan namanama yang saat ini tengah ada di meja gubernur. (desmanjon)

Komisi II DPRD Sidak di Pasar Baru Gresik

Gresik, Laras Post - Masalah yang menjadi topik bahasan dan sidak Komisi II DPRD Gresik kali ini yaitu terkait penempatan kembali stand pasar baru.

Demikian ungkap Ketua Komisi II DPRD Gresik Sholihuddin saat sidak di ruang pertemuan UPT Pasar Baru Gresik pada Selasa (2/4/2019).

Sidak juga dihadiri Kepala UPT Pasar Baru Gresik, perwakilan Diskoperindag UKM Gresik, perwakilan pedagang pasar baru dan paguyuban pedagang pasar baru Gresik.

Tiga orang Legislator yang hadir dalam kegiatan tersebut menerima masukan dan keluhan dari pedagang dan paguyuban pedagang pasar baru.

Seperti pemotongan stand yang dialami 26 pemilik stand. Beberapa di antaranya Koderi, Kamiseh.

Luasan stand dipotong lalu secara bervariasi dan kasus pemotongan luasan stand sudah masuk ke meja hijau di mana pihak Hj. Karmise selaku padagang Pasar Baru menggugat Diskoperindag UKM Gresik saat ini masuk proses persidangan.

Sementara, perwakilan Diskoperindag UKM Gresik, Subatriyah menegaskan pihaknya sudah memberi masukan kepada para pedagang tersebut.

Bila ada pedagang yang terkena dampak potongan luasan stand agar mengajukan gugatan ke ranah hukum.

“Karena jalan keluarnya tidak ada lagi yang bisa hanya ditempuh jalur hukum. Saat ini kami tidak bisa berkomentar menunggu hasil putusan Pengadilan Negeri Gresik,” kata Kasie Peredaran barang dan Perlindungan Konsumen Diskoperindag UKM. Terkait pemotongan luasan stand Pasar Baru Gresik, Sholihuddin sependapat dengan Diskoperindag UKM Gresik menunggu putusan hukum Pengadilan Negeri Gresik.

Untuk masalah keberadaan stand pasar bungkus yang dikeluhkan para pedagang karena mengurangi rejeki dan pembeli berkurang di pasar baru, diduga pasar stand Bungkus tidak pernah memberikan masukan PAD ke Pemkab Gresik.

Wakil Ketua DPRD Gresik ini minta waktu untuk mengundang pihak Diskoperindag UKM ke dewan terkait masalah ini. Sedangkan masalah kerawanan keamanan di Pasar Baru, para pedagang meminta pihak UPT Pasar Baru lebih sigap memantau dan patroli ke stand-stand.

Dan mereka merasa peran keamanan pasar baru kurang bekerja dengan maksimal karena di lapangan terjadi pencurian bumbu micin dan ada salah satu stan ayam yang mengalami kerugian banyak karena ayamnya membusuk tak bisa dijual. Sebabnya, setelah ditelisik

Ketua Komisi II DPRD Gresik Sholihuddin saat sidak di ruang pertemuan UPT Pasar Baru Gresik.

ternyata kabel freser pendingin ayam dilepas dari stop kontak jaringan listrik.

Menanggapi hal tersebut, Kepala UPT Pasar Baru Zaini mengakui bahwa pihaknya memang kekurangan jumlah personil, idealnya 9 orang tapi saat ini baru 7 orang. Selain itu, ada 16 buah CCTV yang dirasa kurang di mana idealnya 30 buah CCTV. Pihaknya, sambungnya, akan mengajukan tambahan personel keamanan 2 orang dan 14 CCTV lagi ke DiskopperindagUKM Gresik. “Kita akan perbaiki kekurangan saat ini dan ke depan tingkat keamanan di Pasar Baru

Gresik akan terjamin,” ujarnya di depan Komisi I DPRD Gresik dan paguyuban pedagang Pasar Baru.

Sholihuddin kembali mengemukakan, masukan ini akan menjadi referensi untuk memberikan solusi terbaik agar masalah ini bisa terselesaikan dan tidak berlarut.

“Kami akan menemui pihak terkait masalah ini untuk menemukan penyelesaian. Terkait kasus hukum, kami tunggu putusan PN Gresik,” tegasnya. (ahmad mubin)

Tak Berijin, Bakamla Serahkan Hasil Penyergapan Kapal Tanker Muat BBM pada Baharkam Polri Jakarta, Laras Post - Bakamla RI menyerahkan hasil tangkapan sebuah kapal Tanker MT Samugara 9 yang diduga memuat Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak sesuai dengan dokumen muatan ke Penyidik Polair, Baharkam Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (30/3).

MT Samugara 9 yang dinahkodai oleh Capt. ER (48 tahun) diamankan patroli laut Bakamla saat sedang lego jangkar di Perairan Teluk Jakarta, Jum’at dini hari, 29 Maret 2019 sekitar pukul 00.30 WIB. Hasil tangkapan ini berkat informasi

dari masyarakat kepada jajaran Bakamla RI bahwa ada sebuah kapal tanker yang memuat BBM jenis High Speed Diesel (HSD) tidak sesuai dengan dokumen muatan. Selanjutnya Bakamla RI dalam hal ini Direktorat Operasi Laut mengerahkan satu buah unsur kapal patroli cepat dan Tim URCL bergerak menuju perairan Teluk Jakarta mencari keberadaan kapal tanker tersebut.

Pada Kamis malam 28 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, Tim URCL bergerak menuju perairan Kali Baru di Teluk Jakarta, mengadakan pencarian

ditengah gelapnya malam. Sekitar pukul 21.15 WIB kapal target ditemukan sedang lego jangkar pada posisi 6°04.752’ S - 106°53.349’ E atau di sekitar Bouy Timur. Tim Patroli Laut yang dipimpin oleh Letkol Bakamla Suyitno selanjutnya naik keatas kapal dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal.

Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui terdapat selisih jumlah muatan yang ada di dalam tanki MT Samugara 9 dengan jumlah sesuai dokumen muatan.

Selanjutnya Komandan Tim Patroli Laut

mengamankan dokumen kapal dan melaksanakan pengawasan terhadap MT. Segaratama 9. Sabtu, 30 Maret 2019, Tim Bakamla RI bersama Penyidik Polair Baharkam Mabes Polri melakukan gelar perkara dan Olah Tempat Kejadian Perkara di kapal.

MT Samugara 9 merupakan kapal jenis tanker berbendera Indonesia, memiliki bobot 356 GT dengan kapasitas tangki 600 KL, tanda selar GT: 356 NO.3582/HHa, anjungan warna putih lambung warna merah dan nama panggilan PNRG.(her, sg/pen)

2

LARAS REGIONAL

10

EDISI 136 TH. VII / 08 - 21 APRIL 2019

Rapat Paripurna DPRD Caleg Putri Anastasya Optimis Menangi Hati Rakyat

Tentang LKPJ Bupati Blitar Tahun 2018 Blitar, Laras Post - Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur, selama satu tahun tengah dilakukan penilaian oleh DPRD Kabupaten Blitar melalui Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar tahun 2018, Kamis (4/4/2019).

Caleg Partai Hanura Putri Anastasya Ladu bersama pendukungnya.

Bogor, Laras Post - Calon anggota legislatif dapil IV DPRD Kabupaten Bogor nomor urut 5 dari Partai Hanura Putri Anastasya Ladu, rajin blusukan menyambangi masyarakat secara langsung.

Menurutnya, tatap muka dengan masyarakat menjadi hal sangat penting untuk mengenali dan mengetahui permasalahan yang terjadi di akar rumput.

Putri Anastasya menjelaskan ada lima target kerja yang akan dilakukannya. Pertama, ia ingin mengetahui wilayah tempatnya maju yaitu Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Bogor yang meliputi Kecamatan Ciomas,Dramaga,Ciampe,Cibungbulang,Pamijahan Dan Tenjolaya secara langsung, sehingga apa yang diperjuangkannya terukur.

Kedua, lanjutnya, tatap muka dengan masyarakat merupakan langkah kongkrit untuk melihat dan menyerap aspirasi masyarakat dari hati ke hati.

“Ketiga, dengan melihat langsung, ini akan menjadi dasar perjuangan di DPRD Kabupaten Bogor nanti. Keempat supaya saling mengenal dengan konstituen karena ini adalah tujuan utama saya.

Setelah masyarakat kenal, pasti mereka pilih Partai Hanura dan saya nomor 5,” katanya.

“Saya optimis menangi hati rakyat, terakhir dirinya berkomitmen jika diberi amanah nanti harus banyak berbuat. Parlemen akan menjadi ladang perjuangannya memajukan masyarakat yang ada di daerah pemilihan, serta partai tempat saya bernaung.”

“Itulah tujuan utama saya masuk partai dan mencalonkan diri sebagai caleg. Semoga 17 April nanti, rakyat Bogor dengan penuh sukarela memilih nomor 5 dari Partai Hanura,” pungkasnya.

Sejauh ini, Putri Anastasya rutin menggelar aksi sosial saat sosialisasi. Mulai dari pengobatan massal, temu wicara, diskusi, dan lainnya. (vid)

Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Heri Romadhon dan dihadiri Bupati Blitar Rijanto, Wakil Bupati Marhaenis Urip Widodo, Sekretaris Daerah Totok Subiandono, dan jajaran Forpimda dan OPD Kabupaten Blitar.

Wakil Ketua DPRD Heri Romadhon mengatakan, kalau sudah diamanatkan undang-undang kinerja pemerintah selama satu tahun harus dilaporkan DPRD. Tujuannya kinerja dianalisis sisi mana yang lemah untuk diperbaiki dan sisi baik mana yang perlu dimaksimalkan.

Angin Puting Beliung Terjang Desa Karang Harja, 193 Rumah Rusak

Rumah di Desa Karang Harja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ambruk diterjang angin puting beliung.

Bekasi, Laras Post – Angin puting beliung menerjang Desa Karang Harja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (28/3/ 2019).

Menurut keterangan Kepala Desa Karang Harja, Heru, angin kencang tersebut mengakibatkan 22 rumah mengalami rusak berat, 26 rumah rusak sedang, dan 145 rumah rusak ringan. “Jadi, yang mengalami kerusakan sekitar 193 rumah,” tandasnya.

Heru berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memberikan bantuan berupa material untuk pembangunan kembali rumah yang ambruk.

“Camat, kapolsek, danramil beserta jajarannya meninjau lokasi.

Alhamdulilah terjangan angin puting beliung tidak memakan korban jiwa,” terangnya (din)

“Dari laporan yang disampaikan Bupati kita membentuk pansuspansus beranggotakan seluruh

fraksi. Nanti dalam waktu satu bulan sudah kelar kita mengkaji laporan dari bupati,” ungkapnya.

Angka Perceraian Menurun Setiap Tahun

FLS2N Memacu Siswa Mengasah Kreativitas Jakarta, Laras Post - FLS2N tingkat SD di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, digelar di SDN Kampung Rawa 01/02 Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

Menurut Kepala Sekolah Eri Herliati dan Ato Sugiarto, melalui FLS2N, siswa dan siswi terpacu mengasah bakatnya.

“Selain itu sebagai wahana mengaplisasikan secara kompetitif nilainilai seni yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengekspresikan serta mengembangkan seni budaya agar terangsang dan terinspirasi melestarikan budaya bangsa,’’ ujarnya kepada Laras Post.

Ato Sugiato menambahkan, kegiatan ini juga untuk menumbuhkembangkan budaya belajar, kreativitas, dan motivasi untuk berprestasi.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak karena kegiatan ini berjalan lancar. (alexa)

Penyerahan LKPJ Bupati Blitar kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Heri Romadhon.

Heri mencatat dari yang disampaikan bupati, jika di sepanjang tahun 2018 telah ada peningkatan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan hingga ribuan kilometer. Lalu ada juga terkait prestasi yang didapat pemerintah di bidang pariwisata.

“Lewat pansus akan ditelaah lebih lanjut beberapa catatan yang kurang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam tahun 2018,” jelasnya.

Sementara, Bupati Blitar Rijanto mengatakan, kalau selama ini pemerintah mempunyai fokus di penataan Kota Kanigoro, peningkatan infrastruktur dan kepariwisataan.

“Selama setahun ini kelihatan sekali data kunjungan wisata di Blitar ada peningkatan cukup signifikan. Oleh karena itu, infrastruktur yang baik kita pelihara seperti jalan yang bagus, maka akan semakin banyak yang singgah ke wisata kita,” kata bupati. (atk)

Ilustrasi

Bandung, Laras Post - Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat, seorang PNS harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, sehingga PNS harus bisa menjaga perilaku, tindakan dan ketaatan pada aturan yang berlaku.

PNS hendaknya bisa menjaga kehidupan rumah tangganya menjadi sebuah rumah tangga yang harmonis, rukun dan bahagia.

Keharmonisan dalam sebuah rumah tangga akan berpengaruh positif pada kinerja PNS. Namun demikian, ada kalanya suatu kehidupan rumah tangga tidak berjalan sesuai yang diharapkan seperti tujuan awal pernikahan.

“Khusus PNS, mengikuti proses perceraian bakal pusing tujuh keliling,“ ujar sumber. Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) perkawinan dan perceraian juga memiliki aturan, seperti yang tercantum dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dan SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 jo SE Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP

Nomor 45 Tahun 1990 jo PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. “Seorang PNS yang akan bercerai/ menceraikan pasangannya, terlebih dahulu harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang agar tidak terkena sanksi hukuman disiplin sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010.

Seorang PNS yang yang berkedudukan sebagai penggugat berkewajiban m e n g a j u k a n permohonan tertulis berupa Permohonan Izin untuk melakukan perceraian (contoh blangko dapat dilihat di lampiran IV SE BAKN Nomor 08/SE/1983) dan apabila proses pengajuan permohonan telah selesai, PNS tersebut akan mendapatkan SK Izin untuk melakukan Perceraian yang ditandatangani oleh bupati,“ papar Johnson Siregar, S.H., M.H., dari Kantor Hukum Johnson Siregar dan Rekan (JSDR) Bandung.

Menurut Johnson, surat izin cerai tidak cukup dari satu level di atasnya, misalnya guru tidak cukup dari Kepala Sekolah tapi juga dari Kadisdik.

PNS yang akan mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian atau surat keterangan untuk melakukan perceraian, harus melengkapi puluhan persyaratan administrasi. Seorang PNS hanya dapat melakukan/mengajukan permohonan untuk bercerai apabila memiliki alasan-alasan yang sah.

Salah satu alasannya antara lain salah satu pihak berbuat zina, yang dibuktikan dengan keputusan

pengadilan, surat pernyataan dari 2 orang saksi yang telah dewasa atau laporan dari salah satu pihak (suami/ istri) yang mengetahui perbuatan zina tersebut. Alasan lain yang bisa apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter, dan lain-lain.

“Jadi alasan perceraian juga perlu, misalnya bukan karena sudah memiliki istri di bawah tangan atau karena simpanannya sedang hamil,“ kata Johnson via selulernya, Jumat (5/4/2019).

Ketentuan lain yang harus diputuskan adalah adalah adanya pembagian gaji akibat perceraian.

Misalnya, apab ila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria (sebagai Penggugat), maka ia wajib menyerahkan sepertiga gajinya untuk penghidupan bekas istri sampai dengan istri menikah lagi, sepertiga gajinya untuk anakanaknya sampai dengan anak usia 21 tahun atau 25 tahun (jika anak tersebut masih sekolah)/sudah menikah dan sepertiga sisanya untuk PNS pria tersebut.

Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, istri menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan, istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

“Dan hal istri yang dicerai, harus sudah ada pengalokasian gaji. Ini masuk dalam syarat perceraian dari atas,“ kata Johnson.

Di Bandung Barat, diberitakan bahwa angka perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Bandung Barat setiap tahun diklaim

menurun.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian, Pelatihan, dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Barat, sejak 2017 ada 13 pasangan yang sudah keluar rekomendasi untuk masuk Pengadilan Agama (PA), disusul tahun 2018 sebanyak 10 pasangan dan tahun 2019 (tiga bulan) tercatat 3 pasangan.

“Angka perceraian menurun setiap tahun. Di kami ada bimbingan konseling untuk memediasi pasangan yang mengajukan cerai.

Kami dorong pasangan tersebut untuk berubah pikiran agar keputusan bercerai tidak sampai terjadi,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pengembangan Karier pada BKPSDM KBB, Ali Kurniawan kepada wartawan barubaru ini.

Ali menyebutkan, proses bercerai bagi PNS harus melalui tahapan proses yang sudah diatur sebelum masuk ke Pengadilan Agama.

Dia mencontohkan, bila kasus itu terjadi di SKPD, maka kepala SKPD akan memanggil sebanyak tiga kali kepada yang bersangkutan untuk diselesaikan secara internal. Jika tetap keputusannya ingin berpisah, maka SKPD tersebut melaporkan ke BKPSDM untuk mendaftarkan gugat cerai.

“Tapi, jika melihat tahun sebelumnya, banyak juga pasangan yang awalnya keukeuh ingin berpisah, akhirnya setelah kami mediasi bisa kembali bersatu, karena kami juga selalu mengingatkan soal dampak dari perceraian. Seperti soal asuh anak dan lain-lain,” katanya.

Disinggung soal faktor penyebab perceraian, Ali mengatakan banyak hal seperti masalah ekonomi, kesalahpahaman hingga perbedaan pendapat dalam menjalankan visi misi rumah tangga. “Kalau faktornya pasti berbeda-beda setiap pasangan,” kata Ali. (desmanjon)

HKBP Pasar Rebo Gelar Deklarasi Gaul Oke Tidak pada Narkoba Jakarta, Laras Post - HKBP Pasar Rebo menggelar Dialog Interaktif dan Deklarasi Memutus Mata Rantai Darurat Narkoba di kalangan Anak Indonesia di aula GSM HKBP Pasar Rebo Basement, Jakarta, baru-baru ini.

Kegiatan bertema GAUL Oke, NARKOBA No Way, PRESTASI YES!! yang dipandu presenter Debora Manurung dan Ribka Pasaribu menghadirkan Simulator Anti Narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Brigjen Pol. Dr..

Victor SPB, FICS, DFM dan Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait.

Kedua narasumber menyampaikan pesan yang sama dan menegaskan agar anak-anak di seluruh nusantara secara khusus anak-anak remaja dan pra-remaja HKBP Pasar Rebo harus mampu melawan serangan, gempuran dan godaan narkoba dengan cara meningkatkan ketahanan iman dengan memperbanyak kegiatankegiatan ibadah.

«Gaul oke, tapi jangan cobacoba narkoba,» sekali coba narkoba rusaklah masa depanm. Untuk itu jauhilah rokok, karena rokok

Narasumber Brigjen Pol. Dr..Victor SPB, FICS, DFM dan Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait.

merupakan pintu gerbang menuju narkoba, dan kejahatan lainnya.

Karena ada fakta 35 anak setiap hari Indonesia meninggal karena kecanduan narkoba dan 1.100.000 anak usia pelajar di Indonesia tergantung dengan narkoba.

Keadaan ini membuktikan bahwa anak Indonesia berada dalam lingkaran narkoba. Untuk itu, tidak

ada alasan bagi anak untuk tidak menolak narkoba,” demikian Arist Merdeka Sirait dalam presentasinya.

«Sebab lingkungan rumah, sekolah, ruang publik dan tempattempat yang dianggap aman dari narkoba, fakta menunjukkan justru di situlah sarang narkoba. Tidak sedikit anak-anak terjebak narkoba, pornografi yang berdampak pada

kejahatan seksual.

Oleh sebab itu, anak Indonesia dan anak r emaja dan r emaja HKBP Pasar Rebo, harus mampu melepaskan diri dari lingkatan setan narkoba, pornografi dan tindakan kejahatan seksual. Orang tua juga harus memberikan ekstra perhatian terhadap perkembangan dan perubahan perilaku serta pergaulan anak,” demikian disampaikan Brigjen Pol. Dr Victor dan Arist Merdeka Sitait dalam simulasi yang diperagakan dalam bentuk visual domumenter dan permainan sulap.

Di akhir acara, Aris Merdeka mendukung aksi dan Deklarasi Memutus Mata Rantai Anak dalam Lingkaran Setan NARKOBA di Indonesia yang dipandu host Dialog Intraktif dan simulator Debora dan Ribka.

Untuk mewujudkan komitmen anak Indonesia melawan narkoba tersebut, Debora Manurung dan Ribka Pasaribu mengajak semua anak-anak remaja dan praremaja HKBP Pasar Rebo Jakarta, mendeklarasikan memutus mata rantai darurat narkoba di kalangan anak Indonesia. (vid)

SAMBUNGAN Panglima TNI Pastikan Kesiapan Pengamanan Pemilu ......................... Sambungan dari hal 1 .........................

“Kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan masih ada beberapa kekurangan. Untuk itu, dalam waktu yang masih ada kami akan terus berlatih dan melaksanakan koordinasi antar kesatuan satu dengan yang lain,” janjinya.

Apel gabungan TNI-Polri ini diikuti oleh sebanyak 3.300 personel TNI-Polri, perwakilan dari berbagai satuan di wilayah Jateng dan DIY. Hadir pula dalam kegiatan itu, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono dan seluruh pimpinan TNI - Polri di wilayah Jawa Tengah. (her, sg)

Dian Sastro Segera Garap Film GGK ...............................

Sambungan dari hal 1 ..................................................

Tak mau proyeknya gagal, Dian menentukan sendiri tim dan pemain dalam film ini. Untuk penulis naskah ia memilih Rahabi Mandra yang merupakan peraih Piala Citra 2017, serta untuk sutradara, ia menggandeng Samaaria Simanjuntak yang telah berhasil menggarap sejumlah film yang mampu menyedot perhatian publik. (sg)

DPR Dorong BPN Selesaikan Sengketa Tanah ................. .......................... Sambungan dari hal 1 ........................

“Menjadi hak warga negara untuk mendapatkan keadilan dan aspek legalitas dari pada kepemilikannya yang rata-rata sudah dimiliki puluhan tahun lamanya,” ujarnya.

Ia menegaskan, Kementerian ATR/BPN harus segera menyelesaikan masalah pertanahan. Jika memang tanah yang diklaim milik BUMN atau TNI, atau Polri itu, ternyata ketika dibuktikan adalah milik masyarakat, maka semua pihak harus bijaksana dan siap melepaskan kepemilikan tanah dan mengembalikan menjadi milik masyarakat.

“Kalau memang sudah dimenangkan masyarakat, ya pihak pemerintah, harus merelakan untuk dikembalikan, atau sebaliknya, kalau memang inkrah di pengadilan dan dimenangkan oleh pihak institusi pemerintah, swasta maupun BUMN, masyarakat juga harus merelakan dan mengikhlaskannya,” tegasnya.

Sementara itu RDP dan RDPU menyepakati, Komisi II DPR mendesak Kementerian ATR/BPN RI Cq Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah untuk melakukan pencatatan penanganan sengketa lahan dan penyelesaian sengketa yang sudah diselesaikan.

Selain itu, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN RI untuk mengkoordinasikan dengan Kementerian BUMN dan Pelindo agar segera menyelesaikan permasalahan SHPI no 7 /Ancol berdasarkan SK 128/HPL/DA/88 tanggal 17 Desember 1986.

Selanjutnya, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN RI untuk menindaklanjuti penyelesaian permasalahan sengketa tanah Sari Rejo Medan dan warga RW 9 Kemayoran, tanah almarhum Paul Handoko, dan PT. Taman Griya Kencana yang terletak di Jakarta Barat dengan mengundang para pihak terkait. (her)

Korps Marinir Siap Amankan Pemilu 2019 Jakkarta, Laras Post Dalam rangka Kesiapan Pengamanan Pemilu tahun 2019. Komandan Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI (Mar) Suhartono, M.Tr(Han). melaksanakan pemeriksaan gelar satuan tugas Korps Marinir di Lapangan Apel Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan. Kamis (05/04/2019).

Apel gelar kesiapan PAM pemilu 2019 Korps Marinir wilayah Jakarta ini, dimaksudkan untuk melihat secara langsung kesiapan dan meyakinkan satuan tugas Korps Marinir yang akan dilibatkan dalam pengamanan Pemilu tahun 2019. Sehingga diharapkan siap untuk diproyeksiakan ke berbagai wilayah yang membutuhkan.

Pada kesempatan ini, Dankormar menyampaikan bahwa tugas pengamanan pemilu ini merupakan bagian dari amanat rakyat, dimana rakyat masih ikut dalam sebuah proses penyelenggaraan pemilu sebagai bagian dari kehidupan berdemokrasi mereka. Maka tugas pengamanan ini merupakan tugas mulia yang mesti dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mengantisipasi segala dinamika di lapangan yang dapat berpotensi timbulnya konflik horisontal yang dapat mengancam keamanan nasional.

Untuk itu, Korps Marinir sebagai bagian dari TNI berkewajiban untuk ikut menjaga penyelangaraan pemilihan umum tahun 2019 ini sehingga dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Mayjen TNI (Mar) Suhartono M.Tr(Han). juga menekankan bahwa, “kunci keberhasilan dalam melaksanakan tugas di tengah-tengah masyarakat adalah perilaku kita, tingkah laku yang santun, sopan terhadap siapapun, tidak arogan, dan senantiasa bersikap ramah, karena itulah yang akan menimbulkan simpati, rasa hormat, dan menimbulkan kecintaan dari rakyat,” imbaunya.

Dankormar juga menekankan kepada seluruh satuan di jajaran Korps Marinir yang terlibat dalam Satgas Pam Pemilu 2019, agar menyiapkan diri secara optimal.

“Lakukan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan satuan TNI lainnya, instansi terkait, dan pihak Kepolisian. Kuasai aturan pelibatan dan standart prosedur operasi, sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dan terukur,” tegasnya.

Apel Gelar Satuan Tugas Korps Marinir dalam rangka Kesiapan Pengamanan Pemilu tahun 2019 diikuti kurang lebih 12 Satuan Setingkat Batalyon (SSY) dan 1 Detasemen.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Danpasmar 1 Brigjen TNI (Mar) Nur Alamsyah M.Tr(Han)., Asops Dankormar Kolonel Marinir Y Rudi Sulistyanto, dan Asintel Dankormar Kolonel Marinir Hendro Suwito, serta para Perwira Korps Marinir.(sg/pen)

EDISI 136 TH. VII / 08 - 21 APRIL 2019

11 11 3

Presiden Jokowi: Beda Pandangan Politik Tetap Jaga Persaudaraan .......... Sambungan dari hal 1 .............

Hal itu, lanjut Presiden, sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi hukum Allah kepada bangsa dan negara Indonesia.

“Perbedaan-perbedaan itu

jangan menjadikan kita ini tidak seperti saudara lagi. Sekali lagi ini sudah sunatullah, sudah menjadi hukum Allah kepada kita bangsa Indonesia, berbeda-

beda,” tambahnya.

Hadir pada kesempatan itu, Ibu Negara Iriana Menko PMK Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung,

Menteri Agama Lukman Hakim, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya. (her, sg)

Kementerian ATR/BPN Canangkan Pemberantasan Mafia Tanah ............ Sambungan dari hal 1 .................

“Anggap tugas memberantas mafia tanah ini adalah Country call, panggilan dari negeri yang kita cintai. Ini untuk anak cucu kita nanti, untuk Indonesia yang lebih baik di masa depan,” pungkasnya.

Kegiatan Pra Operasi Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah di Tahun 2019 ini, merupakan tindak Lanjut MoU antara Kepolisian RI dengan Kementerian ATR/BPN yang ditandatangani pada Maret 2018 lalu.

Direktur Jenderal Penanganan

Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah, R.B. Agus Widjajanto menyebutkan, kegiatan ini adalah bentuk sinergitas antara Kementerian ATR/BPN dengan Polri.

“Kita akan menetapkan target operasi yang telah memenuhi kriteria baik di pihak Polri maupun di pihak Kementerian ATR/BPN sehingga pada saat waktu operasi, semua kasus tersebut dapat diselesaikan,” ungkapnya.

Adapun kasus Mafia Tanah yang

akan ditetapkan menjadi Target Operasi (TO) harus memenuhi kriteria tertentu. Dari pihak POLRI, kasus yang ditetapkan harus mempunyai bukti bahwa terdapat tindak pidana sehingga dapat P.21 (Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan telah lengkap).

Sedangkan dari pihak Kementerian ATR/BPN kasus tersebut harus memenuhi adanya catat administrasi sehingga dapat ditindaklanjuti dengan pembatalan, penolakan dan perbaikan

administrasi pertanahan.

Kegiatan Pra Operasi Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah ini diikuti oleh 180 orang peserta, terdiri dari jajaran Kementerian ATR/BPN 73 orang, Bareskrim Polri 6 orang, Polda seluruh Indonesia 34 orang dan 67 orang Kepala Bagian Penanganan Masalah, dan Pengendalian Pertanahan serta Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan. (her)

Ketua DPR Minta ASN Bersikap Netral dalam Pemilu ....................... Sambungan dari hal 1 ........................ paling rawan terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam setiap kegiatan Pemilu.

Politisi Partai Golkar itu pun mengimbau pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta ASN untuk tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu. “Baik sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, serta agar dapat menjaga netralitas selama perhelatan Pemilu 2019,” terangnya.

Sementara itu, Menpan RB Syafruddin, pada 26 Maret 2019 telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Netralitas ASN pada Pemilu 2019. Dalam Surat Edaran Nomor: B/94/M.SM.00.00/2019 itu, Menpan RB menegaskan ASN wajib netral, tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun.

“ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan, yaitu dalam hal ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik,” tegas Menteri PANRB dalam Surat Edaran yang

ditujukan kepada Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Instansi Daerah itu.

ASN, lanjut Menteri PANRB, wajib menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat ASN, serta dilarang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

“ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” tegas Menteri PANRB. Penindakan Surat Edaran Menteri PANRB itu, juga mengatur laporan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas, yakni dilaporkan kepada unsur pengawas Pemilu setempat, untuk dapat diperiksa atu diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selanjutnya, terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud, unsur pengawas merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN. Te r h a d a p r e k o me n d a s i h a s i l pengawasan sebagaimana dimaksud, jika ditemukan bukti pelanggaran netralitas,

menurut Surat Edaran Menteri PANRB ini, maka instansi pemerintah segera menindaklanjuti dengan membentuk Majelis Kode Etik atau tim pemeriksa hukuman disiplin.

Jika pemeriksaan sebagaimana dimaksud dinyatakan terdapat pelanggaran kode etik, maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Adapun jika dinyatakan terdapat pelanggaran disiplin, maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Seluruh tindak lanjut rekomendasi pengawasan, menurut Surat Edaran ini, dilaporkan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan tembusan kepada Menteri PANRB. Dalam hal rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud tidak ditindaklanjuti oleh PPK, menurut Surat Edaran ini, maka Komisi Aparatur Sipil Negara dapat merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Menteri PANRB menekankan,

kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) pada instansi pemerintah agar melaksanakan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya.

Kepada para PPK dan PyB pada instansi pemerintah wajib untuk: a. mengupayakan terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif dan memberikan kesempatan kepada ASN untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas; dan b. melakukan pengawasan terhadap ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku.

Sementara kepada seluruh ASN, Menteri PANRB Syafruddin meminta agar tetap menjaga kebersamaan, soliditas dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada, dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan.

Tembusan Surat Edaran tersebut disampaikan kepada: 1. Presiden RI; 2. Wakil Presiden RI; 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU); dan 4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). (wan, ram)

Penyebaran Hoaks Bahayakan Persatuan dan Kesatuan .................. Sambungan dari hal 2 ......................

Melalui penataran ini, diharapkan para peserta menjadi memiliki pemahaman dan keterampilan praktis di bidang public relations. “Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat, khususnya dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia Institusi Penerangan TNI,” tandasnya.

Keminfo Identifikasi 453 Hoaks Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Keminfo) selama Maret 2019 mengindentifikasi sebanyak 453 hoaks. “Total jumlah hoaks yang ditemukenali oleh Kemkominfo menjadi 1.224 hoaks pada periode Agustus 2018 sampai dengan Maret 2019,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, dalam siaran persnya yang dirilis Senin (1/4/2019).

Dari 453 hoaks tersebut, lanjut Ferdinandus, terdapat 130 hoaks politik, sehingga total hoaks politik yang diidentifikasi dan diverifikasi oleh Kementerian Kominfo menjadi 311 hoaks.

Ia mengungkapkan, hoaks politik antara lain berupa kabar bohong yang menyerang pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta Pemilu maupun penyelenggara Pemilu.

Terus Meningkat Ferdinandus menyebutkan, jumlah konten hoaks yang beredar di tengah masyarakat cenderung meningkat dari bulan ke bulan. Tim AIS Subdit Pengendalian Konten Ditjen Aplikasi

Informatika mengidentifikasi hoaks pada Agustus 2018, hanya 25 hoaks.

“Pada September 2018, naik menjadi 27 hoaks, sementara pada Oktober dan November 2018 masing-masing di angka 53 dan 63 hoaks. Di bulan Desember 2018, jumlah info hoaks terus naik menjadi 75 konten,” ungkapnya.

Menurut Ferdinandus, peningkatan jumlah konten hoaks sangat signifikan terjadi pada Januari dan Februari 2019.

Sebanyak 175 konten hoaks yang berhasil diverifikasi oleh Tim AIS Kementerian Kominfo. “Angka itu naik dua kali lipat di Februari 2019 menjadi 353 konten hoaks, dan kembali naik menjadi 453 konten hoaks selama Maret 2019,” tegasnya.

Dari jumlah 453 hoaks yang diidentifikasi selama Maret 2019 tersebut, terang Ferdinandus, selain terkait isu politik, juga menyasar isu kesehatan, pemerintahan, hoaks berisikan fitnah terhadap individu tertentu, terkait kejahatan, isu agama, internasional, mengarah ke penipuan dan perdagangan serta isu pendidikan.

Ferdinandus menjelaskan, Tim AIS Kemkominfo dibentuk oleh Menteri Kominfo Rudiantara pada Januari 2018 untuk melakukan pengaisan, verifikasi dan validasi terhadap seluruh konten internet yang beredar di cyber space Indonesia, baik konten hoaks, terorisme dan radikalisme, pornografi, perjudian, maupun konten negatif lainnya.

“Saat ini Tim AIS berjumlah 100 personil didukung oleh mesin AIS yang

bekerja 24 jam, 7 hari seminggu tanpa henti,” terangnya.

Kementerian Kominfo mengimbau warganet yang menerima informasi elektronik yang patut diduga diragukan kebenarannya dapat menyampaikan kepada kanal pengaduan konten melalui email: aduankonten@kominfo.go.id atau akun twitter @aduankonten.

Tiga Solusi Atasi Hoaks Meningkatnya peredaran hoaks, mendapat perhatian Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dengan menggelar diskusi bertajuk; Peran Anak Muda Aceh Menangkal Hoaks, pada Senin (1/4/2019) di Banda Aceh Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, pertemuan di berbagai ruang publik bisa menjadi solusi menangkal hoaks.

“Ruang perjumpaan ini menjadi tempat saling bertukar pikiran dan berbagi pengetahuan antar komunitas.

Khususnya bagi anak muda. Ruang publik ini memiliki peran besar sebagai filter dari banyaknya informasi yang beredar,” ujarnya saat diskusi.

Ia berharap anak muda berperan dan memberi kontribusi dalam mengatasi hoask yang telah menjadi masalah kebangsaan. “Anak muda harus terlibat,” tegasnya.

KSP sengaja menggelar acara di Aceh karena menurut survei, Aceh merupakah salah satu daerah dengan tingkat penyebaran hoaks tertinggi.

Provinsi di ujung barat Indonesia ini bertengger di tiga besar penyebaran hoaks bersama Jawa Barat dan Banten.

Survei ini dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Januari lalu.

Para peserta diskusi antusias memberi masukan memecahkan masalah hoaks di Aceh. Rizki, salah satu peserta diskusi dari komunitas Turun Tangan Aceh sepakat untuk memperbanyak ruang publik bagi anak muda. “Bukan hanya di Aceh tetapi di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Dalam diskusi ini dirumuskan tiga solusi memerangi hoaks, pertama, anak muda sebagai individu maupun komunitas terlibat berkolaborasi dengan pemerintah maupun elemen masyarakat untuk mensosialisasikan bahaya hoaks. Mereka juga bisa memberikan pemahaman atau mengkampanyekan literasi digital.

Kedua, memperbanyak ruangruang perjumpaan antar komunitas.

Kedai kopi bisa dijadikan ruang untuk saling bertemu, bertukar gagasan, dan melakukan cross-check satu sama lain. Melalui ruang perjuampaan ini, anak muda bisa terlibat aktif memfilter informasi yang berkembang di ruang publik.

Ketiga, memenuhi ruang publik, termasuk ruang publik digital dengan karya. Karya yang dihasilkan anak-anak muda akan menjadi narasi positif yang bisa mengalahkan maraknya berita palsu atau hoaks. (her, sg, ram)

Menhub Minta PT KAI Bentuk Timsus

Bogor, Laras Post – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) membentuk tim khusus untuk mencari solusi dalam mengantisipasi cuaca ekstrem

hujan disertai petir yang sering mengganggu operasional kereta Commuterline Jabodetabek.

“Jangka pendek saya minta kepada PT KAI untuk membuat task force (satuan tugas – satgas) untuk

menyelesaikan pekerjaan itu, jadi secara khusus katakan berkaitan dengan petir sudah dibentuk suatu tim untuk menganalisa beberapa kejadian itu menyelesaikan dengan cara-cara teknis yang baik,” kata Menhub Budi saat rapat dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Kereta Commuter Indonesia di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/4/2019) di Stasiun Bogor.

Sebagai informasi, cuaca ekstrem hujan disertai petir yang sering terjadi belakangan ini, telah mengakibatkan terganggunya operasional sejumlah moda transportasi termasuk kereta Commuterline Jabodetabek yang beberapa kali mengalami gangguan

persinyalan dan sistem kelistrikan sehingga berhenti beroperasi.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada masyarakat pengguna Commuterline Jabodetabek sehingga harus menggunakan moda transportasi lain.

Lebih lanjut, Menhub menilai kondisi prasarana perkeretaapian di Jabodetabek sudah cukup lama dan diperlukan pembaruan.

Kondisi tersebut, menurut Menhub, mendukung terjadinya gangguan operasional kereta dengan intensitas yang cukup sering.

“Beberapa hal yang kita dapat simpulkan bahwa peralatan (prasarana perkeretaapian) yang

ada di Jabodetabek, pada usia yang memang sedikit lanjut dan terdapat beberapa kejadian ekstrem baik itu cuaca, hujan maupun petir. Tim task force ini menyelesaikan halhal yang katakan berkaitan dengan rel, dan lain sebagainya pada titiktitik yang sudah diindikasikan bermasalah,” tutur Menhub.

Menhub mentargetkan, dalam rencana jangka pendek hal ini harus dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

Terkait prasarana yang sudah termakan usia, Menhub memerintahkan pihaknya untuk berkoordinasi dengan PT KAI merencanakan investasi yang diperlukan pembaharuan prasarana

seperti rel dan listrik aliran atas (LAA).

“Perbaikannya jangka pendek, 2 minggu sampai 1 bulan hal-hal itu selesai tapi ada lagi yang jangka menengah yang 6 bulan atau 1 tahun karena hal ini berkaitan dengan anggaran. Kita akan koordinasikan berapa anggaran dan apa saja yang mesti diinvestasikan,” ujarnya.

Dengan adanya tim task force ini, Menhub berharap, jika terjadi hambatan operasional kereta commuterline Jabodetabek akibat cuaca ekstrem, dapat lebih diantisipasi sehingga tidak sampai mengganggu aktivitas masyarakat. (her, sg)

2

12

EDISI 136 TH. VII / 08 - 21 APRIL 2019

Tingkatkan Kualitas Pelayanan, Percepatan Pembangunan Nasional Papua, Laras Post – Pemerintah terus berupaya mengurangi ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi. Salah satu upaya itu, adalah dengan mempercepat pencapaian target penerbitan sertipikat tanah di tahun 2025 sehingga seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar.

“Hal tersebut sangat bergantung pada peningkatan kualitas pelayanan,” kata Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil, saat Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Kerja Serta Penyerapan Anggaran Triwulan I TA. 2019 di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Papua, dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se Provinsi Papua di Hotel

Horex, Kabupaten Jayapura, Senin (1/4/2019).

Menurut Sofyan Djalil, sulit bagi Kementerian ATR/BPN untuk mendukung percepatan pembangunan nasional tanpa adanya peningkatan kualitas pelayanan. «Peningkatan kualitas pelayanan sangat penting sekali, dengan begitu akan cepat terwujudnya pembangunan nasional,» tegasnya.

Lebih lanjut Sofyan Djalil mengimbau kepada seluruh peserta Rapat Kerja untuk terus meningkatkan pelayanan dengan selalu berinovasi dalam bekerja.

“Saat ini Kementerian ATR/BPN sudah jauh lebih baik, tetapi ASN yang sudah ada untuk diberikan kesempatan, berikan tantangan pada mereka agar mampu berinovasi sehingga nantinya

Capai Target PTSL dengan Dukungan Pemda

Pembagian sertipikat tanah melalui program PTSL yang didukung penuh Pemda setempat.

Muara Enim, Laras Post – Dengan dukungan pemerintah daerah, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumsel akan dapat menyelesaikan target pengukuran dan penerbitan sertipikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kepala Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumsel, Muchtar Deluma mengungkapkan, pihaknya mendapat energi positif yang luar biasa dari Pemerintah Daerah terutama dari Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru untuk menyelesaikan program PTSL. “Sampai hari ini dalam melaksanakan program PTSL 2019, Sumsel sudah mencapai data terakhir 31,6% dan dipastikan akan terus meningkat,” ujarnya saat acara penyerahan sertipikat tanah milik masyarakat di GOR Sekundang Bara, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumsel, Minggu (31/3/2019), seperti dikutip dari rilis Kementerian ATR/BPN. Menurut Muchtar Deluma, melaksanakan program PTSL tidaklah mudah, banyak kendala yang harus dihadapi di lapangan, seperti kurangnya dokumen pendukung di masyarakat, yaitu alas hak tanah, nomor induk kependudukan dan lain-lain. “Belum lagi kondisi geografis daerah yang banyak perbukitan dan jarak lokasi PTSL yang jauh,” terangnya.

Untuk itu, lanjut Muchtar Deluma, dibutuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menyertipikatkan tanah, dan ini tidak lepas dari peran Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumsel maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota dalam mensosialisasikan program pemerintah.

“Jika tanah masyarakat telah bersertipikat akan mendapat nilai lebih, terhindar dari sengketa atau konflik pertanahan, bisa diwariskan ke anak cucu dan sebagai akses untuk mendapatkan modal usaha,” jelasnya.

Sementara itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim mendapatkan target untuk kegiatan PTSL tahun 2019 sebanyak 9.000 pengukuran bidang tanah dan sebanyak 7.000 sertipikat hak milik atas tanah.

“Sampai saat ini, telah terukur lebih dari 2.177 bidang tanah dan 1.470 telah terbit sertipikat hak atas yang hari ini telah dibagikan ke masyarakat,” ujarnya Penyerahan sertipikat ini, dilakukan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumsel, Muchtar Deluma bersama Gubernur Sumatra Selatan H. Herman Deru. Adapun sertipikat yang diserahkan kepada masyarakat Kabupaten Muara Enim sebanyak 200 sertipikat dan 2 sertipikat tanah wakaf, yang merupakan hasil dari program PTSL. Biasanya penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat dilakukan oleh Presiden Joko Widodo akan tetapi untuk Sumatera Selatan penyerahan sertipikat dilakukan oleh Gubernur dan Kakanwil BPN setempat.

“Sumsel menjadi Provinsi pertama yang mendapatkan mandat dari Presiden Republik Indonesia untuk mendelegasikan Gubernurnya menyerahkan sertipikat tanah langsung kepada masyarakat,” ujar Herman Deru.

Penyerahan sertipikat tanah ini diberikan oleh Gubernur secara simbolis kepada 12 orang perwakilan masyarakat dari 202 orang yang hadir.

Menurut gubernur, kesadaran masyarakat dari Kabupetan Muara Enim untuk menyertipikatkan tanahnya cukup tinggi, kesadaran itu diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk mempermudah percepatan sertipikasi tanah seperti untuk rumah ibadah, pesantren, sekolah dan olahraga dengan gratis, semoga program ini terus berjalan,” ujar Herman Deru. (her)

kualitas pelayanan akan ada peningkatan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, Arius Yambe mengatakan, saat ini Papua sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2017.

“Kami berharap dengan adanya acara Rapat Kerja ini, dapat menjadi evaluasi bagi kita dan memang salah satu kendala yang dihadapi adalah bagaimana menggerakkan teman-teman di daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat,” ungkapnya.

Arius Yambe mengharap­ kan, seluruh ASN dan Non ASN dapat bekerja lebih keras dan giat lagi. “Saya berharap di 2019 akan lebih baik lagi

Sofyan Djalil foto bersama aparatur pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Papua.

pencapaian kinerja kami,” tegasnya.

Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Kerja Serta Penyerapan Anggaran Triwulan I TA. 2019 dilaksanakan

sampai dengan tanggal 3 April 2019.

Rapat Kerja tersebut diikuti oleh Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kantor Wilayah BPN

Provinsi Papua serta Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se Provinsi Papua. (her)

Kementerian ATR/BPN Evaluasi RB Tahun 2018 Jakarta, Laras Post – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan rapat catatan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2018 di Aula Prona lantai 7 Kementerian ATR/ BPN, Senin (1/4/2019).

Rapat catatan hasil evaluasi RB itu, membahas mengenai Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

“Jika melihat total persentase memang sudah bagus. Namun demikian di tahun 2019 kita menargetkan memperoleh nilai 75, sehingga angkanya masih kurang 7 poin,” ujar Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto saat memimpin rapat tersebut.

Sekjen Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto saat memimpin rapat.

Menurut Himawan, untuk mencapai nilai tersebut, salah satu permasalahan yang perlu dioptimalkan adalah mengenai implementasi pelayanan publik yaitu terhadap pemberian reward/ punishment dalam pelayanan pertanahan serta tindak lanjut atas hasil survei eksternal terutama terhadap komponen

survei yang memiliki nilai rendah dengan melakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/ BPN, Sunraizal mengatakan, posisi nilai RB Nasional jika dilihat berdasarkan

Grand Design RB tahun 2010 hingga 2025, posisi Kementerian ATR/BPN pada tahun 2013 masuk pada kategori Rule Base Birokrasi, tahun 2018 di kategori Performance Base.

“Pada tahun 2019 kita akan menuju kategori Dynamic Goverment. Untuk itu, kita harus memaksimalkan kedelapan area perubahan RB,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Gunawan Muhammad mengatakan, target untuk mencapai nilai 75 memang tidak mudah.

Kendati demikian, pihaknya akan mengundang narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). “Sehingga lebih jelas dan fokus membahas mengenai target persentase hasil evaluasi RB tahun 2018,” jelasnya dihadapan seluruh anggota pokja RB Kementerian ATR/BPN yang menghadiri rapat tersebut. (her)

Komisi II DPR Pantau Pelaksanaan PTSL Palembang, Laras Post – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memantau pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Sumatera Selatan.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Mardani Ali Sera mengatakan, tujuan kunjungan kerja Komisi II DPR ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya adalah memantau pelaksanaan PTSL yang masuk dalam skema Reforma Agraria.

“Hal yang kami pantau antara lain mengenai pelaksanaan legalisasi aset, kepastian ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, terutama untuk proyekproyek infrastruktur, dan lainnya,” ujarnya saat kunjungan kerja ke Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin (1/4/2019).

Kunjungan kerja Komisi II DPR ini, didampingi mitra kerja, yaitu Sekretariat Kabinet (Setkab), Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ombudsman, dan lainnya, dalam rangka reses masa persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019.

Pada kesempatan itu Mardani juga menyampaikan apresiasi atas prestasi yang dilakukan Kanwil BPN Sumsel dalam tiga bulan pertama di tahun 2019, dan akan membawa hasil kunker dalam pembahasan di Komisi II DPR. “Pekerjaan rekan Kementerian ATR/BPN sungguh luar biasa. Komisi II DPR RI sangat mengapresiasi kinerja rekan-rekan dalam melaksanakan program PTSL bukan cuma di

Sumsel tapi di seluruh Indonesia. Hasil rapat ini akan kami bawa ke pembahasan Komisi II DPR RI untuk membantu Kementerian ATR/ BPN,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil BPN Sumsel, Muchtar Deluma mengatakan, dengan kedatangan Komisi II DPR, pihaknya merasa yakin dan percaya setiap masukan yang diberikan membuat jajarannya jadi jauh lebih baik lagi.

“Baik dari segi capaian target PTSL maupun dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut Muchtar Deluma menyampaikan program kerja yang dilaksanakan Kanwil BPN Provinsi Sumsel untuk menyukseskan Reforma Agraria antara lain Redistribusi Tanah, pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 25.000 bidang yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota di Sumsel.

“Untuk Konsolidasi Tanah pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 1.200 bidang di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin, serta PTSL pada tahun 2019 target fisik pengukuran sebanyak 130.000 bidang dan target fisik sertipikat hak atas tanah sebanyak 121.000 bidang,” jelasnya.

Selain itu, Muchtar Deluma, dalam rangka menyukseskan Reforma Agraria di Sumatera Selatan, juga telah dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang terbentuk berdasarkan SK Gubernur Sumsel tanggal 8 Maret 2019. “Sedangkan untuk program standarisasi juru ukur, saat ini terdapat 135 surveyor kadastral dan asisten

Wakil Ketua Komisi II DPR, Mardani Ali saat melakukan kunjungan kerja Komisi II DPR ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan.

kadastral yang aktif di Sumsel,” ungkapnya.

Kepastian ketersediaan tanah bagi kepentingan umum terutama bagi proyek infrastruktur juga menjadi perhatian jajaran Kanwil BPN Provinsi Sumsel. Muchtar Deluma mengatakan, pihaknya telah melakukan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol, Bendungan, tapak Tower PLN, dan saluran irigasi untuk SKK Migas.

Dalam melaksanakan Program Reforma Agraria maupun PTSL, lanjut Muchtar Deluma, tentunya banyak kendala yang dihadapi seperti kesadaran masyarakat untuk mengikuti dan turut aktif berperan program tersebut, kelengkapan dokumen pendukung untuk administrasi seperti e-KTP dan alas hak, masyarakat yang tidak bersedia disertipikatkan karena jika terkena BPHTB tidak mampu untuk membayar, maupun menjalin koordinasi dan kerja sama dengan

pemerintah daerah terhadap rincian biaya pelaksanaan PTSL. “Belum lagi kondisi lokasi program yang medannya jauh atau sulit dijangkau,” terangnya.

Menurut Muchtar Deluma, banyaknya kendala bukan penghalang bagi Kanwil BPN Provinsi Sumsel untuk melaksanakan program Prioritas Nasional. “Kami memiliki beberapa strategi untuk mengatasi kendala yaitu menjalin koordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat untuk melakukan pendekatan ke masyarakat dalam rangka menyosialisasikan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya sertipikat tanah,” tuturnya.

Dalam Kunker ini, Komisi II DPR banyak memberikan masukan dan saran kepada Kanwil BPN Provinsi Sumsel agar pelaksanaan program strategis nasional berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. (her)

PNS Harus Memiliki Kompetensi, Integritas dan Profesionalisme

Bogor, Laras Post – Saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan tiga Program Strategis Nasional yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pengadaan tanah dan redistribusi tanah sebagai bagian dari implementasi reforma Agraria.

“Untuk menyelesaikan tugas

PT. SEMEN BATURAJA Tbk. Membangun Masa Depan Bangsa

tersebut maka dibutuhkan sumber daya manusia yang handal yang mempunyai kompetensi, integritas dan profesionalisme,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, saat membuka Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III Kementerian ATR/BPN, di Pusat

Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN Cikeas, Jawa Barat, Selasa (2/4/2019).

Pendidikan dan Pelatihan Dasar yang diselenggarakan sejak 2 April hingga 21 Juni 2019 itu, diikuti oleh Sebanyak 277 peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III Angkatan I sampai dengan Angkatan VII Kementerian ATR/BPN Tahun 2019.

Lebih lanjut Himawan Arief Sugoto mengatakan, keberadaan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi tinggi serta profesional merupakan modal bagi lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efisien dan efektif. Sekretaris Jenderal mengharapkan diklat pelatihan dasar CPNS ini dapat menyiapkan

sumberdaya manusia yang mempunyai kompetensi, integritas dan profesional di Kementerian ATR/BPN. Mengakhiri sambutannya, Himawan Arief Sugoto berpesan kepada CPNS Kementerian ATR/BPN, agar memiliki motivasi yang kuat untuk menghadapi situasi dan kendala di lapangan yang merupakan tantangan.

“Bagunlah motivasi kredibilitas dan yang paling penting harus memiliki Knowledge, skill dan atitude yang baik,” pungkasnya.

Adapun tujuan Pelatihan Dasar CPNS ini untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) profesional yang karakternya dibentuk oleh sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, kedudukan peran PNS dalam NKRI, serta habituasi. (her)

PT. BAJA CAKRA MANDIRI (BCM) AMRULLAH, SE KABAG UMUM/SDM

TURUT MEMBANGUN NEGERI

H. Erekson, S.Sos. DIREKTUR UTAMA