LARAS POST 135

TERVERIFIKASI DEWAN PERS Penerbit: PT. LARAST PENA NUSA INDAH PERS

Laras Post @Laraspost

EDISI 135 TH. VI / 25 MARET - 7 APRIL 2019

Email : redaksilaraspost@gmail.com

RP. 5.000 (LUAR KOTA +ONGKOS KIRIM )

website : www.laraspostonline.com

Presiden Jokowi: Hati-hati Banyak Kabar Bohong Bogor, Laras Post – Peredaran berita palsu atau hoaks melalui media sosial atau pun disampaikan dari mulut ke mulut, pada tahun politik kian marak.

Meski Suhu Politik Meningkat Iklim Investasi Tetap Kondusif Jakarta, Laras Post – Meski suhu politik meningkat, pada tahun politik 2019, kondisi ekonomi Indonesia kondusif.

Pemerintah pun terus mengupayakan berbagai kebijakan guna mendukung iklim ivestasi yang kondusif.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kondisi ekonomi Menkeu Sri Mulyani Indonesia kondusif di tahun politik 2019, sehingga para pelaku usaha tidak perlu khawatir terhadap naiknya suhu politik.

“Pemerintah telah, sedang, dan akan terus mengupayakan kebijakan-kebijakan yang mendukung lingkungan bisnis yang kondusif, sehingga tahun politik seharusnya tidak menjadi hambatan para pelaku untuk terus berbisnis dan berinvestasi di Indonesia,” ujarnya saat acara Fitch Ratings Fitch on Indonesia 2019, dengan tema “Fitch an Indonesia – Election, Macro Economy and Credit Market” di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Sri Mulyani menegaskan, Kementerian Keuangan dan stakeholders terkait akan terus melanjutkan kebijakan fiskal yang mendukung iklim investasi, peningkatan daya saing dalam negeri melalui penguatan ekspor.

Tahun ini, lanjut Menkeu, pemerintah akan terus meningkatkan total spending dengan mengalokasikan dana total lebih dari Rp2.490 triliun. Defisit didesain 1,83% dari GDP yang konsisten di bawah batas 2%.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar masyarakat untuk berhati-hati dalam menerima informasi, karena saat ini sangat banyak kabar bohong yang masuk ke mana-mana, baik lewat media sosial, maupun yang langsung dari rumah ke rumah.

“Saya hanya titip hati-hati, politik itu kadang-kadang seperti itu,” kata Presiden Jokowi saat menyerahkan 5.000 sertipikat tanah untuk warga Kabupatan dan Kota Bogor, di Lapangan Parkir Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (21/3/2019) siang.

Ia menunjuk contoh, kabar bohong yang belakangan beredar, seperti nanti kalau Presiden Jokowi jadi lagi adzan dihilangkan, perkawinan sejenis akan dilegalkan, dan pendidikan agama dihapus. “Loh, loh, loh, loh, loh sampai ke mana-mana ini. Siapapun presidennya tidak mungkin berani melakukan itu,” ujarnya.

Kepala Negara menegaskan, masyarakat harus yakin siapa pun presidennya, tidak akan berani melakukan hal yang disebutkan dalam kabar bohong itu, karena Indonesia negara dengan norma-norma agama yang kuat dan norma etika dan tata krama yang kuat. “Enggak mungkin masak perkawinan sejenis dilegalkan, adzan dilarang, agama dihapus,”

Presiden Joko Widodo saat menyerahkan sertipikat hak tanah di Lapangan Parkir Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (21/3).

tegasnya.

Presiden mengaku, selama 4 tahun difitnah seperti menyebut dirinya PKI, meski kelahiran tahun 1961. “Sekarang saya mau menjawab karena dari survei yang dilakukan, kalau saya diam, maka 15 juta orang percaya isu tersebut,” tuturnya.

Lebih lanjut Kepala Negara mengajak semua pihak, untuk tidak berpolitik seperti itu. Melainkan

berpolitik yang penuh dengan etika dan penuh dengan tata karma.

“Ini bisa memecah kita. Ingat di negara kita adalah negara yang penduduk muslim terbesar di dunia 269 juta. Kita harus paham kita ini berbeda. Kita ada beragam suku bangsa,” tegasnya.

Tampak hadir dalam kesempatan itu, selain warga penerima sertifikat hak atas tanah juga Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri

Pemilu, lanjut Wiranto, bukanlah untuk membenturkan satu pihak dengan pihak yang lain atau ajang konflik antara kubu yang satu dengan kubu yang lain. Namun sejatinya Pemilu Serentak Tahun 2019 memilih pemimpin dan bukan mengadu pemimpin.

“Momen ini harus menjadi ajang unjuk kompetensi, program dan kapabilitas untuk mendapatkan kepercayaan rakyat yang akan memilihnya menjadi pemimpin nasional,” jelasnya.

Jakarta, Laras Post – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan belasungkawa terhadap keluarga korban insiden baku tembak Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Bandara Mugi, Kabupaten Nduga, Papua (20/3/2019) Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. yang megakibatkan satu orang meninggal dan tiga anggota tim Belukar luka-luka.

DPR pun, sambung Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, mendorong Badan Intelijen Negara (BIN) untuk meningkatkan kinerja khususnya di wilayah rawan kriminalitas, serta memberikan informasi yang akurat kepada Kepolisian dan TNI, agar dapat segera dilakukan tindakan tegas baik pengejaran maupun pemberantasan KKSB. “Kita juga minta Kepolisian dan TNI agar segera melokalisir keberadaan KKSB yang sudah sangat meresahkan untuk memberikan rasa aman bagi warga Kabupaten Nduga dan sekitarnya, mengingat dalam sebulan sudah terjadi dua kali penyerangan oleh KKSB yang menyebabkan gugurnya prajurit,” ujarnya dalam siaran persnya, Kamis (21/3/2019).

Selain itu, politisi Partai Golkar itu juga mendorong kepolisian bekerja sama dengan TNI untuk meningkatkan keamanan dan kewaspadaan baik di obyek vital maupun di lingkungan penduduk, agar mempersempit ruang gerak KKSB.

Berita Bersambung hal 11....

Berita Bersambung hal 11....

Wiranto: Penyelenggara Pemilu Harus Objektif Jakarta, Laras Post – Menkopolhukam RI, Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengatakan, sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Wiranto menegaskan, tidak hanya partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk patuh pada ketentuan yang ada, akan tetapi juga pihak penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Chelsea Islan Pengalaman Pertama Naik MRT Bareng Presiden

Berita Bersambung hal 11....

Ketua DPR Minta BIN Tingkatkan Kinerja di Wilayah Konflik

Berita Bersambung hal 11....

Selebrity

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Jalil, Wali Kota Bogor Bima Aria, dan Bupati Bogor Ade Yasin.

Kominfo Identifikasi 771 Hoaks Sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berhasil mengidentifikasi tujuh ratus tujuh puluh satu hoaks atau berita palsu,

“Wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan,” ujarnya saat memimpin Apel Bersama TNI – Polri, dalam rangka pengamanan Pemilu Serentak Tahun 2019, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (22/3/2019).

Menurut Wiranto, fungsi dan peran TNI-Polri yang berada di luar lingkup penyelenggara Pemilu, akan tetapi sangat menentukan suksesnya keberlangsungan Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ini.

Kanwil BPN Provinsi Banten Terapkan Zona Integritas

Jakarta, Laras Post - Chelsea Islan mendapat pengalaman yang tak terlupakan, dapat menjajal kali pertama naik MRT bersama Presiden Jokowi, Kamis (21/3).

Rona wajah bahagia nampak dari artis paras cantik blasteran Indo – Amerika ini, duduk bareng menjajal MRT (Mass Rapid Transit) bersama dengan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana.

“Ini pengalaman baru buat aku. Ini kali pertama naik MRT. Luar biasanya bisa bersama dengan Pak Jokowi dan Ibu Iriana,” ucap Chelsea Islan saat ditemui usai turun dari MRT di Stasiun Istora.

Chelsea Islan mengaku senang berkesempatan bertemu Presiden sekaligus naik MRT untuk pertama kali.

Ketum NCW, C. Herry SL bersama Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Andi Tenri Abeng (kanan).

B a n t e n , L a r a s P o s t Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, sejak Desember 2018 telah mencanangkan program Zona Integritas.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Andi Tenri Abeng mengatakan, pencanangan Zona Integritas secara internal telah dilaksanakan pada 8 Satuan Kerja (Satker) yakni Kanwil, Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang, Kantah Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kantah Kabupaten

Lebak, Kantah Pandegelang, Kantah Kabupaten Serang, dan Kantah Kabupaten Tangerang.

“Ada pun pencanangan Zona Integritas secara eksternal sudah dilaksanakan oleh Kantah Kota Tangerang Selatan,” ungkap Abeng, kepada Laras Post, pada Kamis (21/3/2019) di ruang kerjanya.

Abeng menyebutkan, untuk melaksanakan Zona Integritas secara eksternal, pihaknya saat ini masih m e n d a l a m i p e n g e t a h u a n bagaimana dan seperti apa prakteknya Zona Integritas itu.

“Untuk kedepan, jika kita

sudah mampu melaksanakan ini dengan baik, sudah sesuai dengan ketentuan yang kita pelajari, nanti kita akan laksanakan pencanangan secara eksternal. Suka tidak suka ini harus kita jalankan, karena sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik,» terangnya.

Lebih lanjut Abeng mengungkapkan, pada tahun 2019 ini pihaknya menargetkan 1 Kantor Pertanahan memperoleh predikat Zona Integritas dari Kementerian

Berita Bersambung hal 11....

2 2

HUKUM

EDISI 135 TH. VI / 25 MARET - 7 APRIL 2019

Editorial Bangkit Lawan Hoaks

P

erkembangan teknologi informasi yang semakin canggih telah berdampak pada hubungan sosial dalam masyarakat, terutama munculnya berita palsu atau hoaks, yang kian waktu kian marak.

Pada sisi lain, pertumbuhan media sosial seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang relatif baru, tak diimbangi dengan perkembangan pengetahuan masyarakat masih, sehingga masyarakat tidak mampu dengan secara cepat mengidentifikasi hoaks. Akibatnya, hoaks yang menyebar dalam hitungan menit dipercaya sebagai sesuatu yang benar oleh masyarakat.

Pada sisi lain respons untuk menangkal hoaks, baik oleh pemerintah maupun pihakpihak berkepentingan, kerap lambat sehingga ketika respon muncul masyarakat telah terlanjur mempercayai apa yang disampaikan melalui hoaks.

Fenomena penyebaran hoaks yang semakin marak saat ini tidak dapat dipandang sebelah mata, terlebih berdasarkan, data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini telah teridentifikasi sebanyak 771 konten hoaks, dan berdasarkan keterangan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo informasi kesehatan yang tersebar melalui whatsapp sebanyak 95 persen merupakan hoaks.

Kondisi ini jika terus berlangsung, tidak hanya akan menimbulkan disharmonisasi di tengah masyarakat, namun juga akan mempengaruhi kewibawaan pemerintah, yang pada akhirnya pemerintah akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Jika telah sampai pada titik ini, maka ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara akan terganggu.

Begitu besarnya dampak yang dapat ditimbulkan hoaks, maka untuk menangkalnya bukan hanya tanggungjawab pemerintah, namun seluruh elemen bangsa ini, harus secara bersamasama dan serentak bangkit melawan hoaks.

Untuk menangkal hoaks, dapat dilakukan sejumlah langkah, diantaranya segera merespons hoaks dengan menyampaikan informasi yang benar, tumbuhkan minat baca pada masyarakat sehingga memiliki pengetahuan yang luas, agar dapat dengan mudah membedakan hoaks atau bukan, jangan menshare artikel, foto atau pesan berantai tanpa membaca sepenuhnya dan yakin akan kebenarannya.

Tiga Fokus Stranas Pencegahan Korupsi Jakarta, Laras Post – Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018, akan melaksanakan tiga fokus, diantaranya menyangkut layanan perizinan.

“Fokus pertama kita akan menyelenggarakan kemudahan perizinan,” kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agoes Rahardjo, saat menyampaikan laporan pada acara Penyerahan Dokumen Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 dan Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/3/2019) sore.

Agoes menjelaskan, dalam kemudahan perizinan ini, fokus utama adalah adanya Online Single Submission (OSS), dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Ia mengharapkan yang nanti tergabung di dalam OSS ini, bukan hanya pemerintah daerah tapi juga kementerian-kementerian, misalnya Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan. “Masih banyak kegiatan yang harus segera digabungkan disinergikan dengan OSS ini,” ungkapnya.

Yang tidak kalah pentingnya dalam fokus pertama ini, menurut Agoes, adalah transparansi dalam perizinan sumber daya alam. Ini akan menyangkut pengukuhan kawasan hutan, kebijakan satu peta, tumpang tindih perizinan juga akan dibenahi, juga pembenahan pemberian izin.

“Kami juga mencatat di sini kebijakan tentang pemanfaatan tanah negara yang terlanjur salah. Ini tidak boleh terus dibiarkan, bahkan sudah ada yang mempunyai keputusan hukum tetap, sudah inkrah, sampai hari ini belum dilakukan eksekusinya,” ungkap Agoes.

Ia menunjuk contoh misalnya, di Padang Lawas register 40, itu cukup luas kalau itu misalkan diserahkan kepada rakyat sebagai redistribusi aset.

Lebih lanjut Agoes menjelaskan, dalam fokus kedua yakni keuangan negara, aksinya yang utama adalah bagaimana mempunyai integrasi antara e-budgeting dengan e-planning.

Ketua KPK itu menyarankan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Kementerian Keuangan, terutama Dirjen Anggaran dan Deputi Pembiayaan Bappenas

Ketua KPK, Agoes Rahardjo

border protection dan kemudian postguard digabungkan menjadi satu.

“Mari kita lihat kalau memang kita perlu mengefektifkan kerja kita mungkin organisasi yang ada dievaluasi kemudian digabungkan akan menjadi salah satu cara yang lebih baik,” pungkasnya. (her,sg)

LPSK Apresiasi Putusan Pemberian Konpensasi bagi Korban Terorisme Jakarta, Laras Post – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat yang mengabulkan permohonan konpensasi bagi korban terorisme.

Permohonan kompensasi sebesar Rp1.180.123.183 itu, diajukan oleh 17 orang korban bom Surabaya melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan, pihaknya mengapresiasi putusan majelis hakim PN Jakarta Barat yang mengabulkan kompensasi, sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak korban terorisme.

Kompensasi diajukan para korban melalui LPSK dan disampaikan jaksa penuntut umum melalui tuntutan di persidangan. “Kompensasi hak korban yang diatur dalam undang-undang (Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Saksi dan Korban), dan majelis hakim mengabulkan hak tersebut,” ungkap Susi, Jumat (15/3/2019) di Jakarta.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias.

Susi menyebutkan, dikabulkannya permohonan kompensasi, menambah panjang daftar keberhasilan korban tindak pidana terorisme dalam menuntut haknya untuk mendapatkan ganti kerugian.

Selanjutnya, ungkap Susi, ganti kerugian akan dibayarkan negara melalui

RUU Pertanahan Harus Dilengkapi Peraturan Spesifik

Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto saat mendapat penghargaan.

Jakarta, Laras Post - Guna terciptanya keseimbangan tata guna tanah Undang Undang Pertanahan harus dilengkapi dengan peraturan yang lebih spesifik mengenai perkembangan pertanahan.

Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto pada Forum Group Discussion (FGD) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan di Hotel Grand Inna, Bali, Jumat (15/3/2019) mengatakan, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 saat ini sudah tidak lagi dapat mengakomodir kondisi yang sudah banyak berubah di masyarakat.

agar bisa duduk bareng untuk membuat bisnis proses yang tujuannya supaya segera terwujud e-planning, e-budgeting.

Agoes menggarisbawahi sistem e-planning dan e-budgeting berikutnya harus terintegrasi juga dengan sistem e-procurement. “Kami sangat berharap sebetulnya di dalam e-proc yang akan datang, mestinya ini juga kesempatan untuk mengembangkan industri kita. Salah satu yang bisa kita tiru misalnya pengamanan Korea yang mengembangkan VPS mulai tahun 49, sebelum perang Korea mulai,” terangnya.

Untuk fokus ketiga mengenai penegakan hukum. Ketua KPK mengingatkan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tiga surveyor atau 3 lembaga yang membawa IPK itu ke arah yang nilainya rendah itu adalah terkait dengan penegakan hukum.

Terakhir mengenai reformasi birokrasi, Agoes betul-betul berharap tidak ada penambahan organisasi baru. Kalaupun ada itu sebetulnya bukan menciptakan organisasi baru, tetapi yang ada kemudian digabungkan.

Jadi homeline security itu, lanjut Agoes, gabungan dari imigrasi, customs and

Menurutnya, UUPA harus dilengkapi dengan peraturan yang lebih spesialis atau spesifik mengenai perkembangan pertanahan saat ini. Hal ini guna terciptanya keseimbangan tata guna tanah sehingga dapat dinikmati secara baik dan optimal oleh masyarakat maupun negara.

Target Pemerintah saat ini, Himawan Arief, menghasilkan Rancangan UndangUndang Pertanahan yang bisa menjawab tantangan permasalahan pertanahan dan tata ruang kedepan.

“Fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

(ATR/BPN) baru sebagai administrator di bidang pertanahan dan tata ruang, yang akan kita dorong ke depan ATR/ BPN bisa sebagai regulator tanah, ruang, dan administrator,” ujarnya.

Ia menambahkan, ada beberapa yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan RUU Pertanahan, di antaranya One Map Policy for Single Land Registration System, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menuju sistem positif, pengendalian penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang mendukung ketertiban penggunaan, pemanfaatan tata ruang dan tanah menuju Ekonomi Berkeadilan, perubahan dan penambahan jangka waktu Hak Guna Bangunan untuk mendukung perumahan berbasis vertikal, pembentukan Bank Tanah untuk penyediaan tanah untuk kepentingan umum, pelaksanaan Reforma Agraria, keadilan hukum pertanahan bagi masyarakat hukum adat serta Pembentukan Peradilan Pertanahan dan Penegakan Hukum.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Zainudin Amali mengatakan, DPR mempunyai kepentingan agar hal berkaitan dengan masalah pertanahan yang sudah begitu banyak di luar jangkauan undang-undang yang ada, harus dibuatkan payung hukum yang lebih jelas.

Bersambung ke Hal 11...

lembaga yang menyelenggarakan urusan perlindungan saksi dan korban. “Kita (LPSK) mengajukan permohonan kompensasi sebesar Rp1.180.123.183 untuk 17 korban, dan dikabulkan majelis hakim,” imbuh dia.

Ia menjelaskan, ada beberapa hal yang mendasari penghitungan kompensasi yang diajukan 17 korban tindak pidana terorisme di Subaraya, antara lain biaya pemulihan korban yang tidak ditanggung pemerintah, biaya penggantian operasional dan penggantian penghasilan yang hilang.

“Dalam komponen kompensasi yang diajukan, termasuk penggantian terhadap harga benda korban yang rusak atau hancur akibat tindak pidana tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya PN Jakarta Barat mengabulkan permohonan kompensasi sebesar Rp1.180.123.183 yang diajukan 17 orang korban bom Surabaya melalui LPSK. Dikabulkannya permohonan kompensasi tersebut, terungkap dalam sidang putusan

dengan terdakwa atas nama Syamsul Arifin alias Abu Umar alias Syarif alias Pak De, pada Kamis (14/3/2019) di PN Jakarta Barat.

Syamsul Arifin alias Abu Umar alias Syarif alias Pak De dinyatakan terbukti bersalah oleh majelis hakim PN Jakarta Barat dan dijatuhi vonis 10 tahun penjara. Hukuman itu lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 15 tahun penjara.

Selain menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap pelaku, majelis hakim PN Jakarta Barat mengabulkan permohonan kompensasi yang diajukan para korban.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat, kompensasi yang diajukan korban melalui LPSK sangat berdasar dan sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan, baik UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme maupun UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (her, sg)

Rommy Bantah Ada Jual Beli Jabatan Jakarta, Laras Post – Tersangka kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Romahurmuziy (Rommy) menyesalkan informasi yang berkembang seolah ada jual beli jabatan.

Ia membantah informasi yang berkembang seolah ada jual beli jabatan. Padahal yang dilakukannya sebagai anggota DPR saat itu, adalah meneruskan aspirasi.

“Yang saya lakukan adalah meneruskan aspirasi sebagai anggota DPR, sebagai ketua umum partai pada saat itu,” ujarnya kepada wartawan, pada Jumat (22/3/2019) di Gedung KPK, Jakarta.

Terkait jabatan Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, yang saat ini statusnya menjadi tersangka, Rommy menyebutkan, dirinya hanya meneruskan aspirasi dari sejumlah tokoh di Jawa Timur, diantaranya Kyai Asep Saifuddin Halim dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

“Apa yang saya terima adalah referensi dari orang-orang, tokohtokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang sangat-sangat qualified dan itu tentu menjadikan saya memiliki dukungan moral. Ternyata orang ini direkomendasikan orang-orang

berkualitas,” ungkapnya.

Menerima aspirasi itu, kemudian menyampaikannya kepada pihak yang berkompeten soal rekomendasi Haris menjadi Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur. “Saya sampaikan itu kepada pihak-pihak yang berkompeten,” ucapnya.

Menurut Rommy, ia hanya sebatas meneruskan aspirasi dan tidak melakukan intervensi pada proses seleksi. “Proses seleksinya itu tidak sama sekali saya intervensi. Proses seleksinya itu dilakukan oleh sebuah panitia seleksi yang sangat profesional. Semuanya adalah guru-guru besar dari lingkungan Universitas Islam Negeri se-Indonesia,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, Rommy sebaiknya menyampaikan informasi dan nama-nama terkait perkara secara langsung kepada penyidik.

“Sebenarnya bisa disampaikan langsung kepada penyidik apabila relevan,” ujarnya kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Disinggung kemungkinan Rommy mengajukan diri sebagai Justice Collaborator, Febri mengatakan, semua tersangka, termasuk Rommy memiliki hak untuk mengajukan diri sebagai

Romahurmuziy

Justice Collaborator.

Namun, Febri mengingatkan, jika ingin menjadi justice collaborator, informasi yang disampaikan benar dan berkaitan dengan kasus yang sedang berjalan. “Jangan sampai informasi yang disampaikan setengah hati, karena ada sebelumnya, tersangka yang politisi juga, mengajukan sebagai JC, tetapi informasinya setengah-setengah.

Bahkan, tidak mengakui perbuatannya, sehingga kami pastikan pengajuan diri itu akan ditolak,” tuturnya. (her, ram)

Redaksi LARAS POST menerima aspirasi pembaca melalui SMS ke nomor 081282204440 Aspirasi boleh berupa kritikan terhadap pemberitaan, keluhan tentang pelayanan instansi pemerintah maupun swasta, maupun komentar tentang masalah yang sedang berkembang di tengah masyarakat.

PENERBIT: PT. LARAST PENA NUSA INDAH PERS (PT LPNIP) SK. KEMENKUMHAM NO: AHU-50801.AH.01.01 TAHUN 2013 SK. KEMENKUMHAM PERUBAHAN NO: AHU-0002312. AH.01.02 TAHUN 2015 SK. KEMENKUMHAM PERUBAHAN NO: AHU-0007307. AH. 01.02 TAHUN 2018 SIUP NO : 847/24.1.0/31.75.00.000/1.824.271/2015 NPWP : 03.312.240.9-009.000

Dewan Pembina: H. Hendardji Soepandji, Drs Zainuri Lubis, HM. Jazari ; Dewan Penasehat: H. Sufyan Abdurrahman, DR. H. Syamsu Djalal, Peter Apolonius Rohi, Hornaedi, Arnold Siahaan, KONSULTAN HUKUM: Firdaus, SH, MH, Abdul Azis, SH ; Pemimpin Umum: JS. Tanuwidjaja ; Wakil Pemimpin Umum : C. Herry SL; Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : C. Herry SL; Wakil Pemimpin Redaksi: Akram SM,; Pemimpin Perusahaan: T Susilawati; Wakil Pemimpin Perusahaan / Manager Iklan: E. Sugiarto; Dewan Redaksi : H. Erekson S.Sos, SH, Binsar Sihombing, A. Puja, HM. Nursin, HR; HMA. Karim, Akram, SM, Drs. Syaiful Nazar, Ir. David Marpaung, Joko Setiono, Herman Winata Kusuma, Bella Novita Kartika ; Redaktur Pelaksana: Iwan Abdul Hartawan, Redaktur: Sugiarto, D. Rasyid N. Asmin, David SE; Istana Negara: C. Herry SL, Sugiarto; Kejaksaan Agung, Mabes Polri & KPK : C. Herry SL, Putra Darus. Polda Metro Jaya : Djoko R ; Puspen TNI: Cak Herry, Sugiarto; Dispenad: C. Herry SL, Sugiarto ; Kemensos : S. Lestari. Kementerian ATR/BPN RI: Cak Herry, Sugiarto, Kementerian Pariwisata : Asep, A. Sos ; Staf Redaksi: Djoko Ruwahono, Tuty Sulistyowati, Darmo LM, Harianto, Bachtiar Sudjono, Agus Suhendar, Afriyuansyah, Suharyono, Dita Suci Febrianti, Jonardos M, Suwardi, Bastiar Manurung, Egy Aditya, Aroli Ignatius Zai, Berty Oktaf S, Pariang Simatupang, Alexa Tarigan, Dandy Saputra, Sindhy Tiara Oktaviani ; Fotografer : Aries Prabowo, Ferry N ; Korsponden : DKI JAKARTA : Suryati, Suryana, Maria (Liputan Wilayah DKI Jakarta dan Sekitarnya) ; Jakarta Barat: Ir. David Marpaung, Anjas, RT, A. Awaludin, Rahayu N Aliza, ; Prov. Banten: Tubagus Uce, Tangerang Kota : Joseph Rumapea (Kabiro), Irwan Hermawan, Ganda Saragih. Kab. Tangerang: Yudi Susanto, SH (Kabiro) Sujono Siarif, Heri Sugihartono (Tiga Raksa) ; Tangerang Selatan: M Amsar, H. Rumsihyahya AR; JAWA BARAT: Bandung Raya: Desmanjon Purba, SS, Purwakarta: Hengky Marthin Hutagalung (Kabiro), Roy Mart Tagatorop, Tonggo Simatupang ; Kota Bekasi: Siaga Yudha, Bayu Rismahayu ; Kabupaten Bekasi: Iskandar Ikbal, Agah Handoko, M. Abduh, Usman BG, Kobirudin, Saman S, Haposan Sirait ; Bogor Raya: David Malau SE (Kabiro), Achmad Samudin, Mardias J, Edi Fitri, Adenan Manurung, W. Abdul Rozak, Hadi Rama S, Anton Raya S ; Bogor Timur : Dorand Sidauruk ; Depok: David Malau (Koordinator), Amir hamzah ; Karawang: Agus Safutra, Rahmat Saputra ; Subang: Sodikin ; Bandung : Citrawijaya Lim ; Sukabumi: Edi Santoso, Umar Drianto ; Cianjur: Aries PS; SUMSEL: H. Erekson S.Sos, SH (Kepala) ; SUMUT: Tapanuli Selatan: Fernando Simamora, Biro Kabupaten Padang Lawas: Alpian Armada H; JAWA TENGAH: Sumono, Pujo As, Purbalingga: Agus Pristiwanto ; PROV. JAWA TIMUR: Surabaya: Tarmuji, Gresik : Ahmad Mubin ; Malang Raya : Bagus Yudistira, Asral L, Rissalatul Rodliyah ; Blitar: Atok Suhartono ; Pasuruan : Abdullah ; Karesidenan Kediri: Andi Suryana, Rudy Priyono ; Banyuwangi : Sutikno, Jember: Gusti Antara Putra, Bondowoso: Tegar Andri Nurcahyo ; PROV. BALI : Wayan S; KARIKATUR: Pujo AS; Layout: sugihlayout.blogspot. com, Asmin Sirkulasi/Promosi: Usup, Muad ; Redaksi / Tata Usaha: Jl. Raya Pagelarang No 39, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur, Kode Pos : 13880. No. Tlp. 021 8497 8735, 021 8498 1439, Fax: 021 - 22107800, HP: 081282204440 (Wapemred); No. Rek. Bank Mandiri: 1290075645578 a/n PT Larast Pena Nusa Indah Pers (LPNIP) Email : redaksilaraspost@gmail.com, Website: www.laraspostonline.com Percetakan: PT Wahana Semesta Intermedia (Jawa Pos Group), Alamat: Jl. Jampang No. 99A Jatimulya Tambun Selatan- Bekasi (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan)

Wartawan LARAS POST dalam melaksanakan tugasnya di lapangan dibekali dengan ID Card, dan namanya tercantum dalam BOX Redaksi serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

EKBIS

EDISI 135 TH. VI / 25 MARET - 7 APRIL 2019

Kemendag Cabut Permendag 54 Tahun 2015 Jakarta, Laras Post - Kementerian Perdagangan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 ahun 2015 Tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya.

Pencabutan Permendag ini tertuang dalam Permendag Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-Dag/ Per/7/2015 Tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), Direktur Jenderal Perdagangan Luar Dan Produk Turunannya Sebagaimana Negeri, Oke Nurwan Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-Dag/Per/10/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), Dan Produk Turunannya Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan menjelaskan, pencabutan Permendag ini bertujuan untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan ekspor komoditas produk kelapa sawit dan turunannya. Permendag Nomor 17 Tahun 2019 berlaku setelah tujuh hari diundangkan yaitu pada 28 Februari 2019.

“Selain untuk meningkatkan efektivitas, pencabutan Permendag ini untuk melaksanakan hasil keputusan rapat koordinasi bidang perekonomian di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beberapa waktu lalu,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (18/3/2019) di Jakarta.

Sebelumnya, pada Permendag 54 Tahun 2015 Jo Permendag 90 Tahun 2015, setiap pelaksanaan ekspor kelapa sawit, crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, diwajibkan dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukan oleh surveyor sebelum muat barang. Verifikasi oleh surveyor meliputi verifikasi administratif dan fisik, penentuan jenis dan spesifikasi teknis, serta kualitas barang melalui analisa di laboratorium.

Selanjutnya untuk ekspor komoditas ini akan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan Produk Turunannya. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku tujuh hari sejak diundangkan yaitu pada 1 Maret 2019. (her, sg)

PENGUMUMAN Pengumuman ini dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat (2) dan (8) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Indonesia Sedang Berproses Menuju Ketahanan Pangan Jakarta, Laras Post - Dalam empat tahun ini, pemerintah telah membangun infrastruktur di seluruh Tanah Air. Proyek infrastruktur tersebut ada yang dibangun untuk mendukung pertanian dan perkebunan di banyak wilayah.

Presiden mengatakan, pemanfaatan hasil pembangunan tersebut membutuhkan proses yang tidak instan. Hal itu diutarakan Presiden saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi dan Diskusi Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/03).

“Jadi kalau orang menginginkan langsung bisa swasembada, bisa langsung ketahanan kita meloncat naik, enggak akan mungkin seperti itu.

Perlu proses, perlu tahapan-tahapan,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemanfaatan hasil pembangunan membutuhkan proses yang tidak instan.

Presiden mengingat betul upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga jagung yang cukup membutuhkan waktu. Bahkan, Kepala Negara sempat menerima banyak keluhan para petani terkait hal tersebut di masa awal pemerintahan.

“Saya baru dilantik dua bulan sudah dimarahi para petani. Ya enggak apa. Pak, gimana Bapak sebagai presiden? Jagung jatuh harganya di Rp1.400-1.600 di sini. Kita produksi itu Rp1.800. Jagungnya gede-gede, tapi kita rugi,” tuturnya.

Melalui sejumlah penelusuran, diketahui bahwa pada 2014, Indonesia membuka keran impor bagi komoditas jagung hingga mencapai 3,6 juta

ton. Hal itulah yang membuat harga jagung di tingkat petani mengalami penurunan hingga merugi.

Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Staf kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. ”Impor jagungnya oleh Menteri Pertanian langsung direm total. Data yang saya punya di 2018 kemarin impor kita hanya 180 ribu ton. Sebelumnya hampir 3,6 juta ton,” ucapnya.

Pemerintah juga menetapkan harga pokok penjualan (HPP) komoditas jagung hingga petani mendapatkan keuntungan. Hal itu ditetapkan melalui Peraturan Presiden dengan mengambil rata-rata harga jagung di semua daerah.

“Apa artinya? Produksi petani itu semakin meloncat naik karena memang harganya memungkinkan petani untuk dapat keuntungan.

Siapa yang mau menanam kalau hanya untuk rugi,” kata Presiden, menegaskan.

“Tapi seperti ini membutuhkan proses,” imbuhnya.

Upaya yang sama saat ini tengah diupayakan pemerintah untuk banyak komoditas pertanian lainnya.

Utamanya komoditas-komoditas yang masih dibutuhkan impor untuk memenuhi kebutuhan.

Infrastruktur dan Perubahan Pola Pikir Perbaikan sektor pertanian juga dilakukan dengan jalan pembangunan waduk untuk keperluan pengairan.

Presiden menjelaskan, hingga awal tahun 2015, Indonesia hanya memiliki 231 bendungan. Itupun tak sepenuhnya dimanfaatkan untuk sektor pertanian.

“Kalau kita bandingkan dengan Tiongkok, mereka memiliki waduk 110.000. Kita hanya 231. Artinya masih kurang waduk kita ini,” ucapnya.

PT. GHESTHAN WAHANA YASA Kantor Komplek Industri Kimu Jl. Arteri Tol Cibitung RT.003/005, Desa Gandasari, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi Bekasi, 23 Maret 2019 Direksi Perseroan

Presiden Joko Widodo foto bersama pemimpin dan anggota Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Istana Merdeka, Jakarta.

Presiden Joko Widodo bersalaman dengan para peserta Rapat Koordinasi dan Diskusi Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Tahun 2019.

Dari jumlah waduk tersebut, diperkirakan baru 11 persen saja wilayah pertanian yang terairi oleh waduk-waduk itu. Selama beberapa tahun ke belakang, pemerintah intens membangun tambahan bendungan sejumlah 65 bendungan baik yang sudah terbangun maupun yang masih dalam tahap pembangunan.

“Kalau yang 65 itu rampung baru mengairi 20 persen (lahan pertanian).

Masih jauh sekali kita ini. Jangan membayangkan ketahanan pangan, kedaulatan, swasembada, kalau ini belum terselesaikan,” tuturnya lagi menambahkan.

Selain itu, Kepala Negara meng­ ungkapkan bahwa untuk memajukan sektor pertanian Indonesia, dibutuhkan perubahan pola pikir dari para pelaku pertanian. Dirinya meminta para pelaku untuk mulai mengalihkan perhatiannya pada nilai tambah yang bisa didapatkan

pascapanen. ”Saya ingin agar ada sebuah perubahan pola pikir kita bahwa keuntungan di pertanian dan perkebunan yang paling besar justru di pascapanennya,” pinta Presiden.

Maka itu, Presiden kembali mengingatkan pentingnya mekanisasi dan modernisasi pertanian dengan memberikan perhatian ekstra pada pengemasan dan _branding_ bagi produk-produk komoditas pertanian yang dihasilkan.

Di antara modernisasi yang dimaksudkan tersebut di antaranya ialah proses pengeringan dan penggilingan dengan menggunakan alat-alat modern hingga pengemasan yang baik sehingga dapat langsung dipasarkan ke konsumen akhir.

“Kalau kita teruskan seperti ini (pola lama) sampai kapanpun pertanian kita enggak akan maju. Harus berani mengubah pola pikir kita baru kemudian kita memilih komoditas-komoditas yang lain selain padi dan jagung yang memiliki nilai tinggi,” tandasnya. (Her, sg)

Re.juve Memperkenalkan Inovasi Terbaru

PT. GHESTHAN WAHANA YASA (“Perseroan”) Suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan berdomisili sebagaimana tersebut dibawah ini, dengan ini mengumumkan mengenai rencana penjualan dan pengambilalihan seluruh saham milik PT. GHESTHAN WAHANA YASA yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Penjualan saham tersebut akan dilaksanakan setelah diperolehnya persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. Kreditor yang mempunyai keberatan atas penjualan saham tersebut, dapat mengajukan keberatan tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Perseroan di alamat sebagai berikut :

33

Jakarta, Laras Post - Re.juve sebagai pelopor premium coldpressed juice di Indonesia, terus menerus memberikan kebaikan kepada penikmat juice dengan mempersiapkan produk yang lezat, sehat dan jujur.

Re.juve dengan bangga

memperkenalkan inovasi terbaru, pertama dan satu-satunya ColdPressed Coffee di Indonesia.

Menggunakan 100% kopi lokal dengan bahan alami, varian terbaru cold-pressed coffee ini tentunya lebih sehat serta cocok untuk menambah energi.

“Saat ini kopi telah menjadi bagian dari gaya hidup semua orang. Meminum kopi tidak hanya untuk mendapatkan kafein, tetapi juga menjadi cara hidup, revolusi kebiasaan yang membudaya,” tutur Richard Anthony, CEO dan Presiden Direktur Re.juve.

Dijelaskannya Re.juve menggunakan, campuran kopi Arabica dan Robusta dari Sumatra, perpaduan cold-pressed coffee yang sempurna karena rasa yang khas dan tajam. Cold-pressed coffee kami kaya akan vitamin, kalsium, magnesium dan mineral lainnya.

Cold-pressed coffee yang digunakan di Re.juve ramah untuk lambung karena diproses dengan menggunakan air Reverse Osmosis(RO) dingin dan teknologi cold-pressed. Kami juga menggunakan gula kelapa organik yang lambat dalam

meningkatkan kadar gula darah.

Tentu saja kopi kami pasti lebih sehat dan 100% baik untuk Anda”, lanjut Richard.

Cold-Pressed Coffee Re.juve diproses dengan merendam kopi dalam air RO yang dimurnikan dengan suhu 4 - 6°C lalu diproses dengan mesin Hydraulic ColdPressed Juicer di Cold-Pressed Production Facility (CPF) dengan proses dari awal sampai akhir dalam ruangan yang bersuhu 8 - 12°C (end-to-end cold chain environment). Re.juve Cold-Pressed Coffeememberikan pilihan lebih baik bagi penikmat kopi karena ramah untuk lambung.

3 (tiga) varian Cold-pressed coffee yang terbaru terjamin 100% segar dan alami, dibuat dari 100% biji kopi dan komposisi alami, bukan dari konsentrat, tanpa proses pemanasan dan pasteurisasi.(maslim)

Publikasi Kineja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2019

“Peran Serta Desa dalam Menunjang Cadangan Pangan”

Bogor, Laras Post Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bogor adakan acara sosialisasi dengan tema” Peran Serta Desa Dalam Menyediakan Cadangan Pangan Pmerintah Desa ” kepada Aparatur Desa Se Kabupaten Bogor yang dilaksanakan dari tgl 1115/3/2019. berlangsung di Hotel Grand Prioritas Puncak Cisarua Bogor.

Dalam sambutanya Ketua Panitia Pelaksana Acara yang dibacakan oleh Kasie Cadangan Pangan DKP Toto Ismanto mengatakan bahwa acara yang dilator belakangi oleh Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang ketahanan

Narasumber Dari Provinsi JawaBarat

Narasumber, dan Para Perangkat Desa

Pangan,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Ketahanan pangan Dan Gizi,Peraturan dalam Negeri nomor 30 tahun 2008 tentang cadangan pangan Pemerintah Desa,Peraturan Mentri pertanian Nomor 11/Permentan/ KN-130/4/2018 Tentang penetapan Jumlah cadangan beras pemerintah daerah,Peraturan Bupati Bogor nomor 23 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan Daerah;jo peraturan Bupati Bogor nomor 48 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bogor nomor 23 tahun 2016 tentang tata cara

penyelenggaraan cadangan pangan daerah.

Lebih lanjut ia menambahkan kondisi kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk 5.715.009 ( BPS Sensus 2010) dan dengan prediksi kebutuhan beras 585.867,27 Ton setahun prediksi produksi 313.181 ton pertahun (53,5 %yang dapat terpenuhi) hal ini menunjukan betapa pentingnya penyelenggaran cadangan pangan bagi Pemerintah Kabupaten.”Tambahnya Ditempat yang sama sambutan Kepala Dinas Ketahanan Pangan drh.

Sutrisno Mengajak para aparatur DiDesa untuk mendorong terwujudnya cadangan Pangan ditingkat Desa atau cadangan Pangan Pemerintah Desa yang merupakan sub sistem cadangan pangan Nasional,payung hukum sudah jelas Permendagri nomor 30 tahun2008 tentang cadangan Pangan Pemerintah Desa yang bertujuan yang pertama untuk meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat,yang kedua meningkatkan konsumsi pangan lokal dalam rangka penciptaan perintaan Pangan Lokal,yang ketiga meningkatkan jangkauan/aksebilitas masyarakat terhadap pangan,yang keempat menanggulangi terjadinya keadaan

darurat dan kerawanan pangan basca bencana,yang kelima menjaga stabilitas harga pangan ditingkat masyrakat ,yang keenam memperpendek jalur distribusi pangan pemerintah sampai ketingkat masyarakat /rumah tangga,yang ketuju mendorong terwujudnya Desa Mandiri pangan (Desa Mapan) dan yang terakhir meningkatkan kesehjahteraan masyarakat”Harapnya.

Ia menekankan cadangan pangan merupakan salah satu komponen yang menentukan ketersediaan pangan,selain komponen produksi, penyiapan, distribusi, pemasaran, dan kondisi ekonomi,oleh Karena itu pengelolaan cadangan pangan yang baik menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Mentri Pertanian Republik Indonesia no 11/ Permentan/K.N 130/4/2018 Tentang penetapan jumlah cadangan beras pemerintah daerah ,kondisi kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk merujuk data BPS tahun 2017 emncapai 5.715.009 jiwa diperkirakan harus mempunyai cadangan beras sejumlah 1.918 ,29 Ton yang terbagi menjadi dua yaitu 1.383,66 ton (20%) harus dikuasai oleh kabupaten sebagai cadangan Pangan pemerintah Desa (CPPD.Kab) dan 2. 1.534,63 Ton(80%)harus dikuasai oleh Desa (435 Desa /Kel)sebagai cadangan pemerintah Desa (CPPD Desa/Kel).

Ketahanan pangan tercermin pada ketersediaan pangan secara nyata ,maka harus secara jelas dapat diketahui oleh masyarakat penyediaan pangan ,penyediaan pangan ini bertujuan

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu.untuk penyediaan pangan tersebut perlu dilakukan pengembangan sistem produksi ,efisiensi sistem usahapangan,teknologi produksi pangan,sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

Sumber penyediaan pangan diwujudkan berasal dari produksi dalam negeri,cadangan pangan dan pemasukan pangan.pemasukan pangan dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dalam Negeri.”Tutupnya Ditempat yang sama Narasumber dari DPMPD kabupaten Bogor Khairul Tamam yang merupakan tenaga Ahli Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor menuturkan ide pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang di kelola BUMDes, cadangan pangan atau Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) ini apabila terwujud maka menjadi yang pertama di Provinsi Jawa Barat atau bahkan di Indonesia.

“DPMD menilai pembentukan

Cadangan pangan Pemerintah Desa ini sangat bagus karena membantu peran pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Ketahanan pangan ini tidak hanya bicara sosial tetapi juga sangat bisa menjadi unit bisnis yang dengan BUMDes. Kasie Sumber Daya dan Cadangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat Lilis Raelasih Widaningrum melanjutkan Pemprov Jawa Barat sudah membentuk peraturan daerah (Perda) nomor 4 tahun 20l2 tentang Kemandirian Pangan Daerah dan peraturan gubernur (Pergub) nomor 37 tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah untuk menyediakan CPPD. “Dengan dibentuknya Cadangan pangan Pemerintah Desa atau LPM maka apabila desa tersebut menjadi korban bencana alam atau memiliki balita yang statusnya kekurangan gizi, maka Pemprov Jawa Barat bisa langsung menitipkan penyaluran bantuan beras ke BUMDes dan juga hibah uang sebesar Rp 50 juta untuk pembangunan gudang dan pembelian gabah,” pungkasnya . (David)

Pembukaan Sosialisasi Dinas Ketahanan Pangan

4 2

MEGAPOLITAN

EDISI 135 TH. VI / 25 MARET - 7 APRIL 2019

Kapendam Jaya: Cermati Medsos

Kapendam Jaya Kolonel Inf Kristomei Sianturi saat memberikan penyuluhan kepada peserta didik SMPN 30 Kota Bekasi.

Bekasi, Laras Post Kapendam Jaya Kolonel Inf Kristomei Sianturi mengajak siswa/I SMPN 30 Kota Bekasi untuk mencermati media Sosial. Hal ini disampaikannya saat menjadi pemateri dalam kegiatan non-fisik Satgas Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-104 Tahun

2019 Kodim 0507/Bekasi, Korem 051/Wijayakarta, Kodam Jaya/ Jayakarta di SMPN 30 Kota Bekasi, Rabu (20/3).

“Generasi muda Saat ini hampir tidak bisa dilepaskan Dari media Sosial. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi pasti buka media Sosial lewat hp. Tidak Ada yang salah,

namun Ada hal-hal yang Perlu dicermati,” kata Kapendam.

Lanjutnya, Hal pertama yang Perlu diperhatikan adalah menyaring Informasi Dari media Sosial. Menurutnya, banyak Informasi yang beredar di media Sosial belakangan ini bersifat hoax atau tidak benar. “Hasil penelitian berbagai sumber, media Sosial sumber penyebaran hoax,” paparnya.

Ia menambahkan, Hal kedua yang Perlu dicermati Dari media Sosial adalah, hindari kebiasaan untuk Paling eksis dengan Cara berlomba untuk menjadi yang pertama menyebarkan berita di media Sosial. “Kenapa? Karena banyak yang ingin eksis, tapi tidak dicermati Dan ditelaah dulu, benar atau tidak kabar atau berita yang Ada di media Sosial. Ini yang menyebabkan banyaknya hoax di media Sosial,” pungkasnya.(sg, egi)

Dua Bulan Lebih THL di Kabupaten Bekasi Belum Dibayar Bekasi, Laras Post – Sudah dua bulan lebih gaji tenaga harian lepas (THL) Bagian Umum Setda Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, belum dibayar.

Setiap bulan seorang THL menerima gaji Rp2,2 juta, Informasi yang dihimpun, semua THL yang belum gajian itu merupakan tenaga kontrak di Bagian Umum Setda Kabupaten Bekasi.

M e r e k a d i t e m pat k an di Lingkungan komplek perkantoran Pemkab Bekasi.

Selama ini, gaji mereka Foto: Ilustrasi dibayar setiap tanggal 13 tiap bulannya. “Kami tidak tahu apakah gaji dua bulan lebih tahun 2019, masih akan dibayar atau tidak. Tapi pastinya kami sangat mengharapkan agar tetap dibayarkan,” harap seorang THL yang enggan disebutkan namanya.

Dia mengakui, para kerja tersebut tidak diberikan bukti kontrak kerja. (bayu)

Kecamatan Pebayuran Tingkatkan Pelayanan Bekasi, Laras Post – Jajaran Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terus berupaya meningkatkan pelayanan masyarakat.

Salah satu pelayanan yang tengah digenjot adalah pembuatan e KTP dan Kartu Keluarga.

Kepada Laras Post, barubaru ini, Kasi Kependudukan Kecamatan Pebayuran H Warjion, SE, menyatakan dipercepatnya pencetakan e KTP untuk kepentingan masyarakat “Tanggal 14 Februari pengambilan blangko e KTP. Pada 15 Februari hingga 26 Februari sudah dicetak sekitar 1714 e KTP,” ujarnya. K a s i K e p e n d u d u k a n K e c a m a t a n Warjion menambahkan, Pebayuran H Warjion, SE. apabila masyarakat yang e KTP-nya belum tercetak agar mengajukan kembali ke kecamatan.

“Namun kita harus cek dulu. Apakah terdaftar atau tidak.

Seandainya tidak terdaftar ya harus diusulkan,” terangnya.

Dia menuturkan, apa pun kebutuhan masyarakat harus dilayani dengan baik. “Saya sebagai Kasi Kependudukan, siapa pun masyarakat yang membutuhkan, kita layani dengan baik,” jelasnya.

“Jangan sampai masyarakat kecewa. Walaupun lembur, saya lakukan demi kepentingan warga Kecamatan Pebayuran,” paparnya.

Apalagi, menurutnya, bulan April sudah Pemilu Legislatif dan Pilpres. “Jadi sebelum 17 April ditargetkan pencetakan e KTP harus sudah rampung.”

“Jadi Jangan sampai masyarakat Pebayuran tidak mempunyai e KTP,” tegas Warjion. (din)

Desa Kerta Jaya Terus Membangun

Jembatan penghubung Desa Kerta Jaya menuju Desa Karang Patri yang telah diperbaiki.

Bekasi, Laras Post - Warga RT 003 RW 006, Kampung Kobak Pasir, Desa Kerta Jaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengapresiasi kinerja Kepala Desa H. Acep S dan jajarannya.

Warga menilai Kades Acep S dan jajarannya telah berhasil membangun jembatan penghubung antara Desa Kerta Jaya menuju Desa Karang Patri.

Kepada Laras Post, baru-baru ini, seorang warga mengucapkan terima kasih atas kinerja yang diperlihatkan Kades Kerta Jaya dan jajaran tersebut.

Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut sangat penting dalam membantu aktivitas warga. Sehingga, warga yang menggunakan kendaraan roda dua dan empat dapat melewati jembatan tersebut dengan aman dan nyaman.

Ditambahkannya, sebelum diperbaiki, lebar jembatan itu tidak terlalu besar, sehingga sulit dilewati kendaraan. “Alhamdulilah setelah diperbaiki, aktivitas warga berjalan lancar, aman, dan nyaman,” tuturnya.

Warga berharap, kedepan pemerintahan Desa Kerta Jaya yang dipimpin H Acep S lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya.

Warga juga berharap cita-cita yang diidam-idamkan masyarakat bisa terwujud, sehingga dapat meningkatkan perekonomian rakyat.

“Harapan kita semua, program-program yang digulirkan pemerintah kabupaten maupun pusat bisa membawa kesejahteraan masyarakat Desa Kerta Jaya,” tandasnya. (din)

Saksikan Hasil Perbaikan Jalan

Aster Panglima TNI Berikan Apresiasi Bekasi, Laras Post - Aster Panglima TNI Mayjen TNI George Elnandus Supit bersama Perwira Pendamping Pabandya I Ops TMMD Paban V Ster TNI Letkol Kav. Dedi Safrudin mengunjungi lokasi TMMD ke-104 TA. 2019 Kodim 0507/Bks Korem 051/Wkt Kodam Jaya di wilayah Kelurahan Jati Sari, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Selasa(19/3).

Pada kunjungan tersebut Aster Panglima TNI yang didampingi Dandim 0507/Bks Letkol Arm. Abdi Wirawan Sh. M. Tr (Han) sebagai Dansatgas TMMD ke-104 TA. 2019 Kodim 0507/Bks, Waaster Dam Jaya, Letkol Inf. Mujib Burahman, Kasrem 051/Wkt Letkol Inf. Wawan Kusnendar, Wakil Walikota Bekasi Bpk. Dr. Tri Adhianto serta unsur pejabat lainnya, melihat tiga Belas titik hasil pekerjaan perbaikan dan pengecoran jalan yang menjadi salah satu program dari Satgas TMMD ke-104 TA. 2019 Kodim 0507/Bks. Saat menyaksikan dan melihat langsung

Aster Panglima TNI menyaksikan langsung hasil perbaikan jalan.

hasil pekerjaan perbaikan dan pengecoran jalan, Aster Panglima TNI memberikan apresiasi atas kerja sama anggota Satgas dengan warga, ketepatan waktu serta hasil kwalitas pekerjaan yang telah di laksanakan oleh Satgas TMMD ke-104 TA. 2019 Kodim 0507/Bks.

Selain melihat hasil pekerjaan perbaikan dan pengecoran jalan, Aster Panglima TNI juga mengunjungi Lima titik hasil rehap perbaikan Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) bagi warga yang menjadi program lain dari Satgas TMMD ke-104 TA. 2019 Kodim 0507/Bks.(sg, egi)

Siap Amankan Pemilu 2019, Kodam Jaya Gelar Apel Tiga Pilar Jakarta, Laras Post - Guna meningkatkan sinergitas TNI-Polri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mensukseskan Pemilu 2019, Kodam Jaya menggelar Apel Gabungan Tiga Pilar di Lapangan Makodam Jaya, Jalan Letjen Sutoyo, Jakarta Timur, Selasa (19/3/2019).

Apel gabungan bertajuk ‘Siap Amankan Pemilu 2019’ itu dipimpin Pangdam Jaya, yang juga sebagai Dangartap I/Jkt, Mayjen TNI Eko Margiyono yang diwakili Kasdam Jaya Brigadir Jenderal TNI Suharyanto.

“Hari ini, kita melaksanakan apel bersama antara TNI, Polri dan aparat Pemprov DKI Jakarta, yang bertujuan untuk meningkatkan tali silaturahmi, sinergitas, keterpaduan dan kordinasi serta komunikasi antara TNI-Polri dan Pemda yang selama ini sudah terjalin dengan baik,” ujar Pangdam Jaya dalam amanatnya yang dibacakan Kasdam Jaya.

Lebih lanjut, Pangdam berpesan, soliditas yang sudah terbangun terbukti mampu mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayah Ibu Kota DKI Jakarta. Hal ini terwujud bukan karena prestasi kerja institusi tertentu, tapi karena adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara instansi di wilayah DKI Jakarta.

“Kondisi ini, perlu kita jaga dan pertahankan, terutama dalam menghadapi tugas pengamanan pesta demokrasi yang bulan depan akan digelar. Jaminan keamanan selama pelaksanaan Pileg dan Pilpres,

Apel gabungan bertajuk ‘Siap Amankan Pemilu 2019.

harus benar-benar kita berikan agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara,” ujarnya.

Pangdam menegaskan, sebagai aparat negara hendaknya tetap menjunjung tinggi netralitas TNIPolri yang telah diatur dalam berbagai peraturan yang jelas dan tegas, dengan mencantumkan pedoman berisi larangan-larangan yang harus dipatuhi.

Pada kesempatan itu, Pangdam juga memprihatinkan maraknya berita palsu atau hoaks di berbagai media sosial. “Menjelang Pileg dan Pilpres 2019, fenomena Haters dan Hoaks semakin banyak bermunculan, hal ini menjadikan keprihatinan kita

bersama,” tegasnya.

Dalam menyikapi maraknya penyebaran berita hoaks yang selama ini telah menyudutkan pihak-pihak tertentu, termasuk institusi TNIPolri maupun aparat pemerintahan, Pangdam berharap ketiga pilar itu, mampu untuk memerangi berita bohong tersebut secara bijak.

Pangdam juga meminta kepada segenap personel TNI-Polri dan aparat pemerintah yang hadir dalam Apel Bersama ini untuk bersikap cerdas dan pandai dalam memilih berita yang positif serta bermanfaat, guna membentengi diri dari pengaruh negatif penggunaan media sosial oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab.

Lebih lanjut Pangdam mengimbau agar di masa yang akan datang hubungan harmonis yang terjalin selama ini, dapat terus dipelihara, ditingkatkan dan diarahkan dengan baik, demi semangat persatuan dan kesatuan yang sejati, sehingga dapat dijadikan teladan dan diikuti oleh komponen masyarakat lainnya.

Hadir dalam Apel gabungan itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang diwakili Sekda DKI Jakarta Saefullah, Kaurops Polda Metro Jaya Kombes Komarul. Z. jajaran Satpol PP, seluruh Perwira Tinggi dan Perwira Menengah jajaran TNI dan Polri serta para Pejabat Kodam Jaya. (egi)

Poltekkes Kemenkes Gelar Perpisahan Mahasiswa PKL Bogor, Laras Post - Poltekkes Kemenkes Jakarta III program studi DIV kebidanan Angkatan II menggelar upacara perpisahan PKL dan KKN. Kegiatan yang digelar di Desa Pengasinan, Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selama 21 hari itu diikuti 77 mahasiswa.

Dalam kesempatan tersebut, Sekcam Gunungsindur Wawan Suryana,S.sos mengatakan bahwa kegiatan PKL mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta III sesuai dengan program kerja Bupati Bogor Ade Yasin.

Di akhir sambutan, Wawan meneriakkan jargon ‘Desa Pengasinan’ yang disambut hadirin dengan ‘Sehat, Cerdas, Mandiri’, Kepala Desa (Kades) Pengasinan Rusli Pranata SE.mengapresiasi kegiatan PKL tersebut. Menurut dia, bukan karena cantiknya para mahasisiwa yang PKL melainkan

karena ilmu pengetahuan kesehatan yang diperoleh mahasiswa banyak sekali yang telah ditransfer untuk membantu warga Pengasinan, Baik untuk kesehatan balita, ibu hamil,lansia, para kader posyandu, demi terwujudnya desa siaga.

Sementara, Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta Rika Yulita, S.Kp mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat bidang desa siaga, kesehatan ibu hamil, balita, lansia, kesehatan lingkungan.

“Untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa, melaksanakan terapan IPTEKS secara teamwork, menanamkan nilai kepribadian nasionalisme dan jiwa pancasila,” paparnya.

Selain itu, kegiatan ini juga untuk meningkatkan keuletan, etos kerja, tanggung jawab, kemandirian, kepemimpinan dan kewirausahaan

Poltekkes Kemenkes Jakarta III program studi DIV kebidanan Angkatan II foto bersama usai menggelar upacara perpisahan PKL dan KKN.

pada setiap mahasiswa ketika terjun di masyarakat “Diharapkan mahasiswa mampu untuk meningkatkan daya saing

secara nasional, serta menanamkan jiwa peneliti secara eksploratif dan analisis,” ujarnya. (rum/ams)

Optimalisasi Peningkatan Pembangunan muda yang memiliki loyalitas dan kepedulian terhadap lingkungan, baik fisik maupun non fisik.

Madsuri aktif dalam berbagai kegiatan, seperti kegiatan lingkungan, olah raga, dan bidang keagamaan. Hal itulah membuat masyarakat mengapresiasi kinerjanya. Warga pun berharap kedepan Kades Madsuri bisa menjadikan Desa Cipinang lebih Kepala Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin maju dan sejahtera.

Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Madsuri Dalam hal peningkatan pembangunan Infrastruktur sudah nampak mengalami Bogor, Laras Post - Kepala Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin peningkatan, seperti kantor desa Kabupaten Bogor, Jawa Barat, t e r l i h a t s a n g a t me g a h . W a l a u Madsuri (50) merupakan tokoh baru menjabat kades 1 tahun,

pembangunan jalan desa serta jalan lingkungan dan pembangunan sudah direalisasikannya.

“Program pembangunan yang digulirkan sebagai implementasi Program Dana Desa, Bantuan Provinsi, Alokasi Dana Desa dan Anggaran Lain dari Pemerintah Kabupaten Bogor,” ujar kades yang akarab disapa Encung kepada Laras Post, Senin (18/3/2019) lalu.

Sebagaimana disampaikan salah satu staf desa bernama Endang dan Kepala Dusun bahwa Kades Madsuri merupakan sosok pemimpin sangat peduli dengan masyarakat.

Di tempat terpisah, beberapa tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa dibawah kepemimpinan

Kades Madsuri, Desa Cipinang mengalami kemajuan dalam hal peningkatan pembangunan.

Oleh karenanya, semua pihak agar tetap bersama-sama berjuang mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Serta mewujudkan pemerataan pembangunan disetiap kampong.

“Dan paling utama meningkatkan budaya gotong royong, agar masyarakat tetap bersatu. Mengingat Desa Cipinang memiliki jumlah penduduk lebih dari 13.000 jiwa dan wilayahnya sangat berjauhan. Di sinilah peran aparatur desa untuk tetap kerja sama yang baik dengan masyarakat,” pungkasnya. (aa/ir/ david)

MEGAPOLITAN EDISI 135 TH. VI / 25 MARET - 7 APRIL 2019

Lurah Pondok Aren Utamakan Pelayanan Warga

Lurah Pondok Aren, Murtado.

Tangerang, Laras Post - Lurah Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Murtado, selalu mengutamakan kepentingan warganya.

Kepada jajarannya, Murtado selalu menekankan kediplinan dan wajib melayani masyarakat dengan baik tanpa pandang bulu, “Saya utamakan kepentingan masyarakat.

Di mana pun dan kapan pun saya beserta jajaran siap sedia melayani dengan setulus hati,” ujar Lurah Murtado kepada wartawan di kantornya, Senin (19/3/2019). (sujono siarif)

160 Siswa Mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional Jakarta, Laras Post - Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) sekolah dasar tingkat Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, digelar di SDN Kramat Pela 09 Pagi, baru-baru ini.

Kegiatanyang mengusung tema ‘Seni Membentuk KepekaanRasa t e r h a d a p Lingkungan Lokal dan Global’ diikuti 160 siswa siswi SD dari 42 sekolah.

Ketua panitia lomba Samsudin,S.Pd, menuturkan bahwaFLS2N sebagai wadah berkreasi dibidang seni dengan menampilkan karya kreatif dan inovatif.

“Adapun kategori lomba meliputi; lomba menyanyi tunggal,lomba seni tari, lomba kriya anyam, lomba pantomim, serta lomba gambar bercerita,’’ katanya.

Samsudin menambahkan, FLS2N merupakan agenda tahunan yang mengacu pada kurikulum. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan ekspresi seni sesuai norma budi pekerti dan karakter.

Koordinator Gugus Fajar Priyono menambahkan, tujuan diadakannya FLS2N agar siswa-siswi dapat meningkatkan kreatifitas dan memotivasi peserta didik untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan sesuai dengan minat bakat dan kemampuannya.

Selain itu, sambungnya, siswa-siswi diharapkan meningkatkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme melalui kegiatan seni. (alexa)

Caleg Nuruddin Akan Majukan Tangsel di Berbagai Sektor Tangerang, Laras Post Nuruddin, SH caleg Partai Golkar nomer urut 11 dapil 5 Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, mengajak seluruh lapisan masyarakat agar mendukungnya pencalonannya sebagai caleg DPRD Tangerang Selatan.

Jika terpilih, Nuruddin berjanji akan memajukan Tangsel di berbagai sektor. Untuk itu, ia ingin masyarakat andil dalam membangun daerahnya masing masing, Ia menegaskan, dirinya Nuruddin, SH, caleg DPRD Tangsel dari Partai akan memprioritaskan Golkar. pembangunan merata di semua aspek. Ia akan mengawal sumber anggaran agar tepat sasaran dan masyarakat pun dapat menikmati hasilnya.

Program lain yang menjadi konsennya yaitu pembangunan bidang pendidikan, social, kesehatan, budaya.

“Saya mohon doa dan dukungannya agar saya dapat mengabdikan diri demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Tangsel,” ujar Nuruddin kepada wartawan di kediamannya, Minggu (18/3/2019) (sujono siarif)

Dokter Bersatu Dukung Jokowi-Ma’ruf Jakarta, Laras Post- Alumni Fakultas DokterBersatu mendeklarasikan dukungankepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Ketua Umum Fakultas Dokter BersatuEdi Prastyo mengatakan, deklarasi dukungan tersebut sebagai wujud komitmen agar Jokowi kembali melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukannya.

“Para alumni dokter se-nusantara bersatu yang tergabung secara ikhlas dan yakin menyatakan mendukung Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019,” kata Edi di gedung KPPI Jakarta Timur, Minggu (10/3/2019).

Deklarasi Dokter Bersatu ini juga dilakukan di beberapa wilayah nusantara dengan total anggota sebanyak 1.009 dokter.

Dan khusus di Jakarta dideklarasikan sebanyak 200 dokter yang hadir.

Menurut dia, Jokowi sudah terbukti melakukan banyak langkah perbaikan bagi bangsa Indonesia sehingga harus terus didukung untuk periode 2019-2024.

“Jokowi sudah melakukan hal

Kepala Desa Bantar Jaya Abu Zihad Ubaydilah. (kanan)

Bekasi, Laras Post - Kepala Desa Bantar Jaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Abu Zihad Ubaydilah, mengaku kecewa dengan program PTSL BPN Kabupaten Bekasi.

Alumni Fakultas Dokter Bersatu mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

yang sudah jelas dilakukannya dan terbukti, karena Indonesia selama 42 tahun dikelola dengan tidak baik namun di era Jokowi terjadi perbaikan,” ujarnya.

Dia menjelaskan awalnya dirinya dan beberapa orang melihat pola pembangunan

yang dijalankan Jokowi harus dilanjutkan, lalu banyak dokter yang memiliki kesamaan pandangan sehingga dideklarasikan dukungan tersebut.

Edi kembali menambahkan, seluruh dokter se-nusantara bersatu

berkomitmen memberikan segala bantuan pengobatan gratis di seluruh nusantara.

Menurutnya, kegiatan ini juga dihadiri staf ahli presiden Moeldoko, Agus Hendra Prayitno, dan para dokter se-nusantara. (egi)

Petani Kabupaten Bandung Barat Maju dan ‘Ngahiji’ Bandung, Laras Post – Sebagai salah satu upaya mendorong pendapatan dan kesejahteraan petani, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, menyempatkan diri menemui lebih dari 5.000 petani Se-Kabupaten Bandung Barat, Kamis (21/3/2019).

Merespon hal tersebut, Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mengungkapkan apresiasinya dan terima kasih atas kunjungan Menteri Pertanian ke Kabupaten Bandung. Ia menyebut, kesempatan bertemu Mentan merupakan sebuah kebanggaan bagi petani khususnya di Bandung Barat.

Bupati Bandung Barat menyebutkan, di wilayahnya kini sudah banyak petani yang mandiri dan berhasil meraih kesuksesan berkat bantuan dari Kementan.

“Mereka tidak hanya bertani, tapi juga langsung ekspor sendiri.

Ada petani kami namanya Pak Ulus, sangat berhasil sampai dapat penghargaan dari FAO,” ujar Aa lagi.

Turut hadir dalam kegiatan Apresiasi dan Sinkronisasi Program Kementerian Pertanian 2019, Direktur Jenderal Hortikultura Suwandi. Di kesempatan itu Suwandi menjelaskan bahwa jenis sayuran, tanaman hias dan buah

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (tengah)

yang ada di Bandung Barat sangat melimpah. Diakui Suwandi, saat ini pengelolaan sistem pertanian di Kabupaten Bandung Barat sudah maju.

“Banyak petani di Bandung Barat mulai menggunakan green house, sreen house, ranch shelter dengan komoditas khusus untuk memenuhi supermarket dan ekspor. Bahkan ada teknologi komputerisasi untuk proses usaha tani dan mengontrol pertanaman,” urainya.

Petani KBB Siap “Ngahiji” Mentan Andi Amran Sulaiman dan Bupati Bandung Barat Aa Umbara kompak menyebut jargon ‘Petani Ngahiji; saat menyapa ribuan petani pada acara Hari

Lurah Ajak Warga Sukseskan Pemilu 2019

PTSL Belum Maksimal, Kades Bantar Jaya Kecewa Menurutnya, sosialisasi program PTSL dianggapnya belum maksimal, sehingga membingungkan.

“Kenapa pihak BPN tidak memberikan sosialisasi yang jelas? Pemerintahan desa bukan kambing hitam, yang hanya dipecut dan diadu domba dengan masyarakat sendiri,” keluh Abu Zihad Ubaydilah, Kamis (14/3/2019 ) di kantornya.

Dia berharap kepada BPN agar memberikan pemahaman yang jelas terkait Program PTSL. “Tolong kepada BPN agar bisa memberikan penjelasan program PTSL dan sistemnya seperti apa,” ujarnya. (din)

35

Lurah Lengkong Karya, Bawing.

Tangerang, Laras Post - Lurah Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, Bawing mengajak masyarakat agar menggunakan hak pilihnya di Pemilu pada 17 April 2019 mendatang.

Dia juga minta tidak ada yang golput. Karena, menurutnya, setiap suara mempunyai makna.

Jadi gunakan hak pilihnya sesuai hati nurani masing-masing.

Ia juga meminta agar semua pihak dapat membantu dan mengamankan agar pemilu berjalan lancar, aman, dan kondusif.

“Mari gunakan hak suara dan pilih sesuai hati nurani masing-masing pada tanggal 17 April 2019 . Kita sukseskan pemilu demi kemajuan kita semua,” kata Bawing kepada wartawan di kantornya, Senin (18/3/2019). (sujono siarif)

Krida Nasional (HKN) di area komplek perkantoran (KBB), Kamis (21/3/2019).

Dalam sambutannya, Amran membahas bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan) yang telah dibagikan selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kata Amran, bantuan dari pemerintah pusat ke Jawa Barat sejak 2014 telah mencapai Rp30 triliun. Ia juga menyebut soal bantuan alat mesin pertanian di seluruh Jawa Barat yang nilainya Rp500 miliar.

“Khusus Bandung Barat bantuan total 4 tahun lebih mencapai total Rp1,3 triliun, mau ditambah lagi?

Makanya petani harus bersatu?” ujar

Amran kemudian yang disambut gelak tawa dari para tamu undangan.

Nuansa bernada politis pun disampaikan Bupati Bandung Barat Aa Umbara yang memberikan sambutan sebelum Amran.

“Pak menteri datang satu orang, pak dandim satu orang, pak danrem satu orang. Kemudian pak kapolres satu orang datang, satu persatu.

Kenapa pak dirjen ketawa, iya ini datang satu-satu,” kelakarnya.

Aa lalu mengajak para petani untuk bersatu dengan cara ngahiji (bersatu). “Bersatu teh kudu (harus) ngahiji. Siap ngahiji?” tanyanya yang disambut kata ‘siap’ dari tamu undangan.

Tamu undangan berasal dari petani, kepala desa, ASN, stake holder lainnya. Lalu Aa mendoakan agar petani Kabupaten Bandung Barat menjadi nomor satu. “Yang juara mah, juara no berapa? Petani satu,” teriaknya.

Saat dikonfirmasi mengenai jargon ‘Petani Bersatu’, usai sambutan, Amran dan Aa menolak bahwa jargon itu bertendensi politik dan tak ada kaitannya dengan Pemilu pada April mendatang.

“Maksudnya agar petani itu bersatu, bahu membahu meningkatkan produksi, ini profesional,” ujar Amran yang diamini oleh Aa. (desmanjon)

Inginkan Perubahan Demi Kesejahteraan Pekerja Tangerang, Laras Post - Tokoh masyarakat Kampung Curug, Deng deng RT02/01, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, Jonih, berharap pada pemerintah melalui perwakilan rakyat agar merevisi UU Outsourcing.

Menurutnya, UU tersebut dinilainya sangat memberatkan dan tidak tepat jika Jonih tokoh masyarakat Pagedangan saat ditemui diterapkan untuk para pekerja warga negara Laras post dikantornya.

Indonesia. sehingga yang dirugikan adalah pekerja. di mana sistem ini tidak ada pesangon.

Padahal para pekerja tersebut telah mengabdi puluhan tahun. Untuk itu ia meminta dapat dikaji dan ditinjau kembali sistem outsourcing itu “Saya berharap agar pemerintah dapat segera merevisi sistem outsourcing dan mengembalikan pada sistem semula, sehingga para pekerja warga negara Indonesia dapat lebih maju dan sejahtera,” ungkap Jonih kepada wartawan di kantornya Senin (19/3/2019). (sujono siarif)

Pengobatan Modern Kian Diminati Tangerang, Laras Post Pengobatan modern medis dan non medis Rusmita, S, melalui metode hipnosis kian diminati masyarakat.

Tak jarang masyarakat dari berbagai daerah mengunjungi pengobatan yang terletak di Jalan Kampung Jatake RT 01 RW 02, Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten.

Sejumlah pasien yang ditemui, Sabtu ( 17/03/2019) mengatakan, “Alhamdulillah saya berobat ke pak Rusmita, saya sembuh dari sakit insomnia, stres kecil dan rasa galau

yang selama ini saya derita. Melalui hipnosis tanpa efek sampingnya penyakit saya sembuh total.”

Rusmita mengaku, di samping kesibukannya sebagai aparatur sipil Negara, ia juga sebagai pengajar di MTsN 3 Tangerang.

Ia selalu membantu warga dan orang yang datang membutuhkan pertolongannya.

Berbekal ilmu yang dimilikinya yang telah bersertifikat, ia juga sebagai trainer. Gelar yang didapatnya dari IBH yang sudah ternama di Asia.

Dijelaskan Rusmita, pada hari Sabtu dan Minggu saja ia bisa membantu mengobati pasien.

Karena hari Senin sampai Jumat ia mengajar di kantornya.

“Dengan izin Allah SWT Alhamdulillah saya bisa membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Silahkan bagi siapa saja yang ingin datang baik konsultasi maupun berobat pintu rumah saya terbuka lebar,” ujar Rusmita kepada wartawan di kediamannya, Sabtu (17/3/2019). (sujono siarif)

Rusmita saat mengobati salah seorang pasiennya.

6 2

Wisata & Budaya

EDISI 135 TH. VI / 25 MARET - 7 APRIL 2019

Presiden Jokowi Jajal MRT Bersama Artis

Miss Indonesia 2019 Lakukan Treatment Kecantikan di Gangnam Aesthetic Jakarta Jakarta, Laras Post - Ternyata Miss Indonesia 2019 sebelumnya tak pernah melakukan treatment apapun, namun, demi mempersiapkan dirinya tampil maksimal di ajang Miss World 2019 nanti, treatment pertama kali pun dilakukannya.

“Aku jujur treatment pertama aku, karena aku selama ini gak pernah melakukan treatment apapun, makanya aku sangat hati-hati untuk memilih clinic yang bagus, tapi karena referensi dari teman mama Koko Hans, aku jadi tertarik dengan gangnam, ternyata Gangnam Aesthetic adalah clinic yang sangat tidak diragukan lagi kualitasnya,” ucap princess 2019 saat ditemui awak media.

Klinik ini tak hanya untuk wanita saja, namun juga menyediakan berbagai treatment untuk kaum pria, sehingga seluruh perawatan tersebut juga dapat dilakukan para laki laki.

Namun, tak hanya tubuh dan kulit wajah saja yang jadi perhatian di Gangnam Aesthetic Jakarta, karena di situ juga menyediakan perawatan khusus bagi Anda yang memiliki masalah dengan kerontokan maupun kebotakan.

Perlu diketahui hanya Gangnam Aesthetic Jakarta lokasi treatment kecantikan yang berkiblat ke Korea.

Gangnam Aesthetic Jakarta beralamat di selatan Jakarta, yakni di Petogogan, Jl. Petogogan I No. 16, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Tel. (+62 21) 27933 615, 27933 616. (maslim)

Divisi Humas Mabes Polri Luncurkan Film Layar Lebar ‘Pohon Terkenal’

Jakarta, Laras Post - Divisi Humas Mabes Polri merilis Film Layar Lebar berjudul “Pohon Terkenal”, Kamis (21/3).

Film perdana yang diproduksi Divisi Humas Polri ini menceritakan tentang kehidupan remaja yang memilih mengabdi kepada Bangsa dan Negara dengan mengikuti pendidikan menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Akademi Kepolisian.

Film garapan sutradara Monty Tiwa dan Annisa Meutia yang berdurasi 96 menit ini sarat akan wawasan bagi masyarakat tentang proses pendidikan di Akpol.

Film ini menceritakan perjuangan para Taruna-Taruni yang menginspirasi dan memotivasi, dalam menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian hingga menjadi seorang Perwira Muda Polri yang handal dan Promoter (Profesional Modern dan Terpercaya). Film yang dibintangi oleh Umay Shahab, Laura Theux, Raim La Ode, Adjis Doa lbu, dan Cok Simbara ini sarat dengan pesan pembinaan karakter yang pantang menyerah serta kisah persabahatan, cinta, pengorbanan, kenakalan khas remaja, kelucuan, baper-baperan dan perjuangan.

Kehidupan serta pola interaksi Taruna dan Taruni daIam menempuh pendidikan selama berada di Akademi Kepolisian, dikemas dalam drama komedi dengan alur cerita yang menarik.

Lika liku kehidupan di asrama Akpol serta akuntabiltas pendidikan di Akademi Kepolisian pun disajikan dengan gaya ringan. Keberadaan film layar lebar produksi DivHumas Polri ini diharapkan dapat mentransmisikan suatu gagasan, pesan maupun informasi kepada khalayak luas sebagai sebuah proses komunikasi massa pada era saat ini khsususnya generasi milenial.

Menjadi Pelindung, Pengayom serta Pelayan Masyarakat tentu bukan pekerjaan yang mudah. Dalam melaksanakan peranannya seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tentu saja harus dididik dan dilatih sehingga dapat menjadi Polisi Profesional, Modern dan Terpercaya.

Pengorbanan masa muda serta pendewasaan diri sejak dini menjadi modal caloncalon Perwira Korps Bhayangkara. Indonesia patut berbangga karena Akpol telah melahirkan banyak penNira yang mendedikasikan dirinya untuk melayani masyarakat.

POHON TERKENAI. adalah salah satu istilah populer di dunia Kepolisian. Menjadi Pohon Terkenal adalah warisan turun temurun yang melekat di setiap angkatan yang gemar membuat ulah.

Meski melakukan kenakalan seperti remaia lainnva, bukan berarti para Pohon Terkenal tersebut tidak dapat mencapai puncak keberhasilan.(maslim)

Jakarta, Laras Post - Setelah beberapa kali menjajal moda raya terpadu (MRT) Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memandang bahwa layanan transportasi massal terbaru tersebut sudah siap untuk dioperasikan.

Kali ini Presiden Jokowi naik MRT bersama sejumlah artis ibukota dan para pemimpin redaksi media massa, Kamis (21/3/2019) sore, kembali menjajal MRT. Nampak hadir selebrity diantaranya Celsea Islan dan Gading Martien, bahkan Ce l s e a I s l a n s a t u b a n g k u b e r s a m a Presiden diapit Ibu Negara Iriana Jokowi.

Mendapat Masukan Pa d a k e s e m p a t a n i t u , P r e s i d e n m e n j a j a l M R T Fa s e I d e n g a n r u t e Bundaran HI-Lebak Bulus bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo mendapatkan masukan dari penyandang disabilitas yang turut menjajal layanan transportasi tersebut.

Meski demikian, terdapat sejumlah catatan kecil yang akan segera dibenahi demi kenyamanan dan keamanan para pengguna MRT. Presiden Joko Widodo ketika mendapatkan masukan dari penyandang disabilitas yang turut menjajal layanan

transportasi tersebut. “ Tadi kita kan juga bersama-sama dengan k aum disabilitas. M asih ada komplain mengenai jarak antara kereta dengan platformnya. Masih terlalu lebar.

Nanti itu bisa sedikit dibenahi,” kata Presiden.

S e l a i n i t u, p a p a n p e n u n j u k r u te dan informasi yang berada di dalam gerbong MRT juga dirasa masih kurang.

U n t u k i t u, Pr e s i d e n m e m i n t a D i r u t MRT Jakarta William Syahbandar untuk segera membenahi berbagai kekurangan s e b e l u m b e r o p e r a s i ny a M R T s e c a r a komersial.

“Juga ada komplain tulisan kurang gede di pintu. Tidak hanya di atas pintu tapi juga di tengah mestinya ada tulisantulisan. Ini koreksi-koreksi yang k ita dengar dari para penumpang,” ucapnya.

Namun, secara keseluruhan, Presiden optimistis bahwa pengoperasian layanan MRT untuk masyarakat umum tidak akan menemui kendala berar ti.

Pihak pengelola pun sudah sejak lama melakukan sejumlah uji coba yang juga dihadiri oleh masyarakat umum. “Sudah siap. Ini sudah dicoba lama. Sudah dicoba penuh,” tegasnya.

Kepala Negara juga mengungkapkan

Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana jajal MRT bersama artis dan para Pemred Media massa.

bahwa MRT ini nantinya akan terintegrasi dengan layanan serupa di daerahdaerah penyangga Ibu Kota. Hal itu telah disepakati dalam rapat terbatas yang juga dihadiri oleh para kepala daerah.

“Kemarin kita sudah rapat antara pemerintah pusat dengan Gubernur DKI, Wali Kota Depok, Bek asi, Bogor, Tangerang Selatan, Tangerang, dengan Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat juga. Semua sepakat bahwa

integrasi moda transportasi kita ini harus sambung,” tandasnya.

M e n u r u t re n c a n a , Pre s i d e n J o k o Widodo akan meresmikan pengoperasian MRT Fase I Bundaran HI-Lebak Bulus pada M inggu, 24 Maret 2019, mendatang.

Selain meresmikan MRT Fase I, Presiden juga akan melakukan peletakan batu per tama untuk pembangunan Fase II yang menghubungkan Bundaran HI Jakarta Kota. (her, sg)

Dermaster Indonesia Perkenalkan Produk Terbaru Filler Filler Algenes Hadir Pertama di Indonesia Jakarta, Laras Post - Dermaster Indonesia memperkenalkan produk filler terbaru dan pertama di Indonesia, yaitu Filler Algenes di Cabang Dermaster Pondok Indah, Kamis (21/3).

Pada kesempatan itu dihadiri, Plastic Surgeon and Clinical Advisory dari Belgia Dr. Joan Vandeputte, COO Algeness dari Italia Valentino Gitto.

Hadir pula turut merihakan acara tersebut, para artis ibukota yang sudah menjadi pasien Dermaster seperti Sonia Citra,Jenita Janet, Ivan Gunawan, Iis Dahlia, Nikita Mirzani, Cintami.

Herry Setiawan selaku Director of Marketing Dermaster Indonesia, mengatakan, bahwa acara itu diselenggarakan untuk memperkenalkan produk diller terbaru dan pertama di Indonesia, yaitu Algeness.“Algeness adalah filler yang berbahan dasar alami 100 persen natural, chemical free, dan aman bagi kulit,” ucap Herry saat jumpa pers.

Head Dokter Dermaster Mangga dua Director of Marketing Dermaster Indo nesia a B esar J essy Sur yadi mengatakan, Algenes adalah filler generasi terbaru yang sangat aman, menyatu sempurna dengan hasil yang

natural.

Berbeda dengan produk filler yang selama ini dikenal, filler Algenes berbahan dasar natural karena tidak mengandung bahan kimia atau sintetik seperti BDDE, serta 100 persen dapat hilang dalam tubuh dan tidak meninggalkan residu.

“Algenes 100 persen natural tanpa pengawet dan bisa merangsang kolagen,” kata Dr. Stiven selaku Head Dokter Dermaster ITC Permata Hijau.

Yenny Muliani selaku Director in House Dermaster Kemang, mengatakan, untuk pasien kita disini yang datang menggunakan filler Algenes itu dari ratarata usia 17 tahun sampai 60 tahunan dan untuk algenes kita sendiri tidak ada masalah dengan makanan, olah raga, alkohol atau apapun jadi bebas tidak ada pantangan apapun, ujar Dr Yenny.

Algenes dapat digunakan pada seluruh area wajah yang diperlukan.

Contohnya seperti area bibir, bawah mata ataupun pipi, di mana area ini sangat sulit menggunakan filler konvensional yang menyebabk an bengkak berlebihan. Dengan Algenes, diharapkan hasil yang didapat lebih terlihat natural. Filler Algenes akan hilang sempurna dalam tubuh dalam 12 bulan, dan sudah dibuktikan dari berbagai studi klinis. Selain itu, juga sudah terbukti aman dan tidak menimbulkan reaksi alergi. “Algenes berfungsi untuk menambahkan volume di wajah dengan hasil yang natural, tidak bengkak, dan tidak menggunakan bahan-bahan kimia,” kata Dr. Yenny Jika nanti Filler untuk jangka waktu 12 bulan itu habis karena kita fillernya natural walaupun kita tidak isi filler lagi tetapi tidak akan membuat muka kita tambah jelek atau drop , muka kita akan balik seperti semula karena fillernya habis diserab tubuh, tutur Dr Yenny.

Jadi jika kita lihat hasil benarbenar alami dan muka selalu bagus dan cantik, saran saya untuk sebaiknya di bulan ke 8 atau bulan ke 9 untuk kembali isi filler kembali,” tandas Dr Yenny menutup.(maslim)

Agah Handoko Terpilih Jadi Ketua KHB

Bekasi, Laras Post – Agah Handoko terpilih menjadi Ketua Komunitas Historika Bekasi (KHB) pada Rapat Kerja (Reker) KHB, Sabtu (16/3/2019) di Cikarang Square,

Cikarang Kabupaten Bekasi.

Pada kesempatan itu, Agah Handoko menyebutkan, akan melanjutkan kegiatan dan kebijakan yang diterapkan oleh pengurus

sebelumnya dibawah kepemimpinan Endra Kusnawan.

Dalam Raker kali ini selain diadakan pemilihan ketua, juga dilakukan restrukturisasi pengurus dan penyusunan agenda kerja 2019.

Sebelumnya, Ketua KHB yang lama Endra Kusnawan menghimbau kepada para pengurus KHB untuk lebih banyak lagi aktif mengangkat Sejarah lokal Bekasi.

“KHB sebagai komunitas untuk belajar dan berbagi sejarah lokal Bekasi sudah cukup sukses,kedepan saya berharap kita bisa lebih aktif lagi dalam angkat Sejarah lokal Bekasi,” ungkap Endra.

Sementara Awan Saepul Anwar selaku pembina KHB mengharap keberlanjutan dalam setiap kegiatan-kegiatan KHB.

“Kedepan saya berharap kegiatan KHB berkelanjutan,misal dalam diskusi.ketika selesai diskusi bisa di tindak lanjuti lagi dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tema diskusi,” pugkasnya.

KHB yang berdiri sejak tahun 2016 ini, merupakan komunitas anak muda Bekasi yang perduli dengan sejarah dan kebudayaan Bekasi. Dengan berbagai keterbatasan yang ada, mereka mencoba menggali dan memperkenalkan sejarah Bekasi.

Adapun tujuan memperkenalkan sejarah Bekasi adalah agar masyarakat yang tinggal di Bekasi mengenal sejarah di mana mereka tinggal, sehingga setiap warga Bekasi, baik dari suku manapun menjadi tumbuh rasa memiliki dan peduli dengan Bekasi. (abduh)

Klinik Kecantikan Insta Beauty Center Tepercaya, Aman, Hasil Memuaskan

Jakarta, Laras Post - Seiring dengan banyaknya masyarakat yang semakin hari semakin memperdulikan kecantikannya, semakin bertambah pula jumlah klinik kecantikan di dunia, termasuk di Indonesia.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menentukan pilihan klinik kecantikan yang tepat, aman dan berkualitas.

Bayangkan apabila mereka tak mendapatkan hasil terbaik dalam menentukan klinik kecantikan mana yang ingin mereka datangi, kemungkinan besar mereka akan merasa kecewa dan tidak percaya diri dengan penampilan baru mereka.

Insta Beauty Center merupakan klinik kecantikan yang tepercaya, dapat dilihat dari sertifikasi, pengalaman dan penghargaan yang dimiliki para dokter beserta ribuan

testimonial yang ada di instagram mereka @ instabeautycenter.

Klinik kecantikan ini memiliki banyak jenis perawatan, beberapa di antaranya adalah filler hidung, botox dan tanam benang hidung, yang mana perawatan tersebut dapat membantu kalian untuk memancungkan hidung dengan hasil yang langsung terlihat dan dengan tindakan yang aman.

“Iya. Kami punya treatment yang sangat diminati masyarakat karena kami bisa memancungkan hidung dengan sangat instan, instan di sini maksudnya perubahan yang keliatan setelah keluar dari klinik, tapi selain instan juga aman dan alat nya juga udah teregristasi,” ucap dr. Rudy Adiputra, MARS selaku owner Insta Beauty Center.

Dikatakannya proses untuk memancungkan dan menegaskan hidung hanya membutuhkan 45 menit.“Sangat relatif aman serta minim rasa sakit,” lanjut dr. Rudy.

Klinik kecantikan Insta Beauty Center yang mempunyai visi “World Class Treatment Commitment”ini sudah berdiri hampir 4 tahun dan terletak di Jalan H. Samanhudi No.40, Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Klinik tersebut juga berencana untuk membuka cabang baru di Jalan Senopati tahun ini.

“Kami punya beberapa cara untuk memancungkan hidung, pertama dengan cara tanam benang hidung di mana dapat mempertegas batang hidung dan menaikan

nose tip secara maksimal. Kedua adalah dengan cara filler hidung di mana dapat mengisi batang hidung sehingga hidung terlihat lebih mancung secara natural,” ujar dr. Rudy Adiputra saat ditemui awak media di kawasan Kelapa Gading.

“Perbedaan Insta Beauty Center dengan klinik lain adalah kami punya 2 orang dokter yang benar-benar ahli di bidangnya, yang sudah pernah mendapatkan sertifikat dan pendidikan di luar negri, yang menjadikan klinik kami sangat terpercaya dan benarbenar aman. Walaupun kami menawarkan proses yang instan tapi alat kami juga udah teregistrasi dan berkualitas serta selain proses instan kami sangat memperhatikan kualitas perawatan hingga selalu bisa dipercaya masyarakat,” terang dr. Rudy Adiptura seraya menjelaskan klinik kecantikan miliknya.

“Kami berharap Insta Beauty Center bisa mempercantik wanita Indonesia sehingga mereka dapat menggembangkan diri mereka lebih lagi yang pada akhirnya dapat membuat wanita Indonesia lebih maju dan mandiri serta berkontribusi bagi dunia. Karena itu kami berharap bisa membuka banyak cabang lagi di Indonesia,” tandas dr. Rudy Adiputra.

Berbicara mengenai generasi milenial, treatment filler hidung dan tanam benang hidung di Insta Beauty Center sudah menjadi treatment favorit mereka karena kebutuhan generasi milenial untuk mempercantik dirinya sangatlah tinggi. Belum lagi apabila mereka

terinspirasi dari sosok atau tokoh kecantikan yang mereka gemari, akan lebih tinggi semangat mereka untuk berpenampilan cantik dan menarik.

Selain itu, Insta Beauty Center juga merupakan klinik perawatan kecantikan yang menjadi langganan para artis Indonesia karena menggunakan perawatan kelas internasional dan sangat berkualitas serta tepercaya. Bisa dilihat dari ribuan testimonial yang ada di website mereka www.instabeautycenter.com.

Nah, tunggu apalagi sekarang,? Ayo coba dan rasakan sensasi dan kualitas perawatan kecantikan Anda di Insta Beauty Center!

Dapat dipastikan bahwa anda akan puas dengan harganya yang sebagus kualitas yang anda dapatkan. Terdapat pula diskon khusus sebesar 5% untuk Anda yang memberikan testimonial tentang Insta Beauty Center. (maslim)

RAGAM Paradoks Kemajuan Teknologi Perlu Diantisipasi

Panglima TNI Marsekal TNi Hadi Tjahjanto.

Jakarta, Laras Post - Kemajuan teknologi harus diakui sangat pesat termasuk teknologi komunikasi, namun paradoks kemajuan tersebut perlu diantisipasi.

Oleh sebab itu, diperlukan perhatian dan kerja sama seluruh komponen bangsa untuk menekan paradoks kemajuan teknologi dan lebih memaksimalkan sisi positif pemanfaatannya.

“Saya yakin kita semua memiliki perhatian dan pandangan yang sama terkait perlunya sinergi demi masa depan dan kemajuan NKRI,” kata Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, pada acara coffee morning dengan Komunitas Telekomunikasi dan Informatika (Telematika) di Gedung Soedirman Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (21/3/2019).

Panglima TNI menegaskan, seluruh anak bangsa ini, tidak menginginkan negara yang begitu kaya ini dikoyak konflik seperti halnya negara-negara lain. “Kita juga tentunya tidak ingin sekedar menjadi penonton yang baik dan melihat negara lain yang menikmati kemajuan teknologi,” tegasnya.

Menyikapi penyebaran berita-berita hoaks maupun provokasi, Panglima TNI mengatakan, bahwa kemajuan teknologi tidak dibarengi dengan kedewasaan penggunanya.

Menurutnya, hoaks ataupun provokasi tersebut juga dapat membahayakan stabilitas nasional. “Kita tidak dapat mengelak dari kemajuan tersebut. Terlebih dengan berkembangnya internet of everything ataupun kecerdasan buatan. Apabila kita tidak dapat menguasai teknologi, maka kita hanya akan menjadi bulan-bulanan, menjadi obyek, dan tidak dapat meraih keunggulan,” jelasnya.

Menurut Panglima TNI, masyarakat luas memiliki kemampuan untuk meraih keunggulan tersebut. Unicorn-unicorn yang muncul dan berhasil mengekploitasi teknologi serta berkembang pesat semuanya berasal dari masyarakat. “Berbagai layanan dikembangkan masyarakat memanfaatkan platform internet,” pungkasnya.

Turut serta pada acara tersebut diantaranya Irjen TNI Letjen TNI M. Herindra, M.A., M.Sc., Koorsahli Panglima TNI Mayjen TNI Nono Suharsono, S.I.P., M.Si., para Asisten Panglima TNI, Kabalakpus TNI dan Pejabat Mabes Angkatan serta para Akademisi, Praktisi, Pengusaha IT Nasional dan Institusi Pemerintah yang membidangi Telematika. (her, sg)

Kodam Siliwangi Rekrut 456 Calon Prajurit TNI AD Dari 1632 Pendaftar

Tes pesi calon prajurit TNI AD. Jakarta, Laras Post – Kodam III/Slw akan merekrut sekitar 456 orang calon prajurit Tamtama TNI AD, dari 726 orang yang masuk tahap akhir Panitia Daerah (Panda).

“Termasuk didalamnya terdapat 3 orang dari (pedalaman) Baduy,” kata Pangdam III/Slw, Mayjen TNI Tri Soewandono, saat meninjau pelaksanaan seleksi Calon Tamtama prajurit TNI AD di Rindam III/Slw, Kota Bandung, Rabu (20/3/2019).

Pangdam mengungkapkan, penerimaan prajurit dilaksanakan setiap tahun, baik untuk menjadi prajurit Tamtama, Bintara, Taruna Akmil dan Perwira Karir yang berasal dari sarjana.

Saat ini, lanjut Pangdam, pendaftaran mudah, karena sudah online dan gratis. Namun tetap harus konfirmasi ulang ke Ajendam atau Ajen Korem, dalam rangka tahapan selanjutnya.

“Untuk para atlet berprestasi, baik putera maupun puteri, khususnya tingkat nasional, berkesempatan untuk menjadi prajurit TNI AD. Demikian juga dengan putera asli daerah, jika disini seperti Suku Baduy,” terangnya.

Akan tetapi, lanjut Pangdam, semua calon prajurit itu harus memenuhi kriteria atau persyaratan yang telah ditetapkan, agar tercapai standarisasi potensi, pengetahuan dan kemampuan prajurit.

“Penerimaan prajurit tujuannya untuk memenuhi jumlah personel yang akhirnya dapat menambah kekuatan pertahanan negara Indonesia, «ujarnya.

Lebih lanjut Pangdam mengatakan, dari 726 orang yang masuk tahap akhir Panda termasuk didalamnya 31 orang Sub Panda Korem 064, 3 orang dari (pedalaman) Baduy, hanya akan diambil sekitar 456 orang.

“Jumlah itu, merupakan hasil seleksi dari jumlah pendaftar 1632 orang, diawal seleksi. Ini menunjukan bahwa, untuk menjadi prajurit TNI AD harus melewati rangkaian seleksi yang ketat,» tegasnya.

Sementara itu, Kapendam III/Slw Letkol Inf FX.Welliyanto, menambahkan, kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu (20/3/2019) tersebut masih rangkaian tahapan di tingkat Panda.

“Selanjutnya, bagi mereka yang dinyatakan lulus seleksi Panda, akan mengikuti seleksi tingkat pusat. Dimana panitianya langsung dari Mabesad, tapi pelaksanaannya tetap di wilayah Kodam III/Slw,» terang FX. Welliyanto.

Adapun proses untuk menuju lulus seleksi menjadi prajurit Tamtama TNI AD, menurut Welliyanto, sebelum seleksi berikutnya dengan materi Kesehatan, Jasmani, pengetahuan Umum, Mental Ideologi (MI) dan Psikologi serta Pantuhir dan Parade, para calon harus lulus administrasi terlebih dahulu.

Disebutkan, penerimaan prajurit TNI harus kredibel dan transparan, oleh karenanya bagi setiap orang tua atau wali calon Catam PK Gelombang I Tahun 2019 agar mengawal anak-anaknya selama mengikuti seleksi.

“Bagi yang ingin lulus seleksi dan menjadi Tamtama TNI AD, maka harus bekerja keras untuk berlatih secara fisik dan mental serta persiapkan diri sebaik mungkin agar bisa lulus,”tegas FX.Welliyanto.

Senada yang disampaikan Pangdam, Aspers Kasdam III/Slw Kolonel Inf Budi Utomo menegaskan, selama proses seleksi ini, panitia tidak memungut biaya atau bayaran, dan dipastikan gratis.

“Saya ulangi lagi, penerimaan prajurit TNI AD gratis, apabila calon maupun orang tua atau wali menemukan oknum yang meminta uang agar segera laporkan ke panitia,” tegas Budi Utomo.

Ia menambahkan, apabila pada seleksi tersebut, peserta dinyatakan lulus, maka selanjutnya mereka (calon prajurit) akan mengikuti pendidikan di Dodik Secata Rindam III/Siliwangi di Pengalengan. (sg/ dispenad)

EDISI 135 TH. VI / 25 MARET - 7 APRIL 2019

37

Presiden Jokowi Intruksikan Percepat Rekonstruksi Lombok Lombok Barat, Laras Post Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah dan fasilitas umum yang rusak akibat gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

“Saya sudah perintah (prosesnya) harus lebih cepat dari sebelumnya,” tegas Presiden saat melakukan peninjauan rekonstruksi rumah tahan gempa di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (22/3/2019).

Terkait dengan prosedur pencairan bantuan stimulan, Presiden mengatakan, sebelumnya terdapat 17 prosedur yang mesti dilalui terlebih dahulu oleh masyarakat.

Namun, pihaknya telah melakukan evaluasi sehingga kini hanya tinggal 4 prosedur yang harus dilakukan agar mempermudah masyarakat dalam mencairkan bantuan.

Presiden Joko Widodo ketika meninjau rekonstruksi rumah tahan gempa di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, “Saya kira _progress_ di bulan Februari ke sini kelihatan sangat meningkat sekali pembagian buku tabungannya (bantuan stimulan). Dari 216.000 (kerusakan rumah terdata) sudah 160.000 dibagi dan diisi,” kata Presiden.

Kunjungan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo ke Nusa Tenggara Barat kali ini memang dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta pencairan bantuan stimulan telah berjalan lancar. Saat melakukan peninjauan, Kepala Negara mendapatkan laporan bahwa di lapangan masih terkendala dengan terbatasnya

Presiden Joko Widodo saat melakukan peninjauan rekonstruksi rumah tahan gempa di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (22/03). suplai material bangunan. Hal itu segera dikoordinasikan oleh Presiden dengan jajaran terkait.

“Saya dengar tadi semen suplainya masih belum baik. Tapi tadi sudah kita telepon langsung ke Menteri BUMN untuk urusan baja ringan dan semen agar disuplai lebih banyak dari pabrik langsung,” ucapnya.

Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan masyarakat penerima bantuan dana stimulan dari pemerintah pusat.

Sebelum melakukan peninjauan rekonstruksi rumah tahan gempa, Presiden terlebih dahulu bersilaturahmi dengan masyarakat penerima bantuan dana stimulan dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi perbaikan tempat tinggal masyarakat Lombok yang mengalami kerusakan akibat gempa beberapa bulan lalu.

Saat bertatap muka dengan masyarakat yang berkumpul di Gedung Hakka, Kecamatan Lombok Barat, Presiden mendapati warga yang antusias memilih rancangan rumah tahan gempa ketika mendirikan kembali bangunan tempat tinggal mereka yang roboh karena gempa besar di wilayah itu beberapa waktu lalu.

“Saya senang masyarakat sekarang di sini antusias untuk semuanya memakai rumah tahan gempa. Karena harus kita sadari betul bahwa di Lombok ini memang kita berada pada daerah yang rawan gempa. Kita harus sadar itu sehingga pembangunan rumah yang tahan gempa ini memang kita haruskan,” tuturnya menambahkan.

Presiden Joko Widodo ketika menjawab wartawan.

Selain itu, Kepala Negara juga menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Lombok. Bahkan, dirinya berencana untuk kembali lagi beberapa bulan mendatang untuk mencari tahu kendala apa yang mungkin masih terdapat di lapangan untuk kemudian diselesaikan secara cepat.

“Saya juga harus ke Palu, Donggala, Banten, dan Lampung. Dua-tiga bulan lagi saya ke sini insyaallah. Jangan ragu bahwa kita ingin menyelesaikan ini,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah. (her, sg)

Kasau: Media Massa Berperan Penting Jaga Eksistensi Sebuah Institusi Yogyakarta, Laras Post - Keberadaan media massa punya peran penting dalam menjaga eksistensi dan keberlangsungan sebuah institusi.

Hal tersebut dikatakan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, saat menggelar sambung rasa bersama awak media di Lanud Adisutjipto, Yogyakarta, Selasa (19/2).

Hadir pada kesempatan itu dihadiri jajaran pimpinan TNI AU Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Mersekal Pertama Novyan Samyoga, para Pemimpin Redaksi serta para jurnalis dari berbagai media cetak, Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna didampingi Kadispenau Marsma Novyan Samyoga. elektronik dan siber.

Kasau menegaskan, bahwa Posisi tentang TNI AU,” ucap Kasau. jawab seputar angkatan udara, kebijakan strategis media massa sering dikaitkan Kasau berharap kegiatan ini dapat kebijakan TNI AU, diantaranya tentang dengan kemampuannya membangun membangun sinergitas, memperkokoh pengadaan alutsiswa pesawat tempur yang citra positif institusi, tidak terkecuali kerja sama TNI AU dengan media selama ini belum dapat terealisasi. institusi TNI Angkatan Udara. sekaligus menjadi inspirasi, dan Kasau menerangkan bahwa pihaknya Kasau menyebutkan bahwa acara mempererat hubungan TNI AU dan telah bekerja keras dalam mengajukan sambung rasa itu bertujuan mempererat media massa yang sudah terjalin dengan Renstra pengadaan alutsista pesawat silaturahmi dan komunikasi dengan baik selama ini, tempur. Namun tentunya TNI AU media massa, karena bagi TNI AU, citra “Kita berharap upaya bersama tak memiliki wewenang sendiri, ada positif institusi merupakan hal penting dalam mendukung program pemerintah Kementerian Pertahanan yang masih dalam mendukung tugas-tugas TNI AU. khususnya dan membangun bangsa bernegosiasi dengan pihak penjual,” “Saya melihat kegiatan ini merupakan Indonesia pada umumnya dapat berjalan tandasnya. kesempatan yang sangat baik bagi media dengan lebih optimal,” kata Kasau.

Tak hanya itu, Kasau juga menjelaskan, massa untuk mengetahui lebih dekat Pada kesempatan itu digelar juga tanya pembelian alutsista pesawat tempur

Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna saat menggelar diskusi bersama awak media.

Kasau bersama jajaran pimpinan TNI AU saat menyaksikan penampilan latihan JAT.

NCW: Kinerja KPK Belum Maksimal Jakarta, Laras Post - Banyaknya kasus korupsi yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menunjukkan kinerja lembaga anti rasuah itu dalam bidang pencegahan belum maksimal.

Ketua Umum Network for Coruption Watch (NCW) C Herry SL mengatakan, keberhasilan KPK mengungkap sejumlah kasus tindak pidana korupsi, memang patut mendapat apreasiasi. Namun pada sisi lain menimbulkan keprihatinan, karena banyaknya jumlah perkara korupsi yang diungkapkan menunjukan masih tingginya jumlah korupsi.

“Dengan banyaknya kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum, menunjukan praktek korupsi masih tinggi. Itu artinya kinerja KPK belum maksimal,” ujarnya kepada Laras Post, pada Selasa (19/3/2019) di ruang kerjanya, di bilangan Jakarta Timur.

Lebih lanjut C Herry SL mengatakan, tindak pidana korupsi yang berhasil diungkap KPK, bisa

Masih tingginya tindak pidana korupsi, lanjut C Herry SL menunjukkan upaya pencegahan selama ini belum maksimal. “KPK yang memiliki kewenangan penindakan dan pencegahan, seharusnya selain meningkatkan upaya penindakan, juga mengoptimalkan pencegahan,” ungkapnya.

Ketua Umum Network for Coruption Watch, C Herry SL

seperti fenomena gunung es, yang muncul dan terlihat hanya bagian puncaknya saja, sementara badan gunung yang besar tidak terlihat.

“Saya kira yang terungkap saat ini baru bagian kecil saja, adapun yang belum terungkap masih banyak,” tandasnya.

generasi ke lima pun perlu juga dipikirkan tentang feedbacknya agar devisa negara tak tergerus dengan pembelian barang dengan harga miliaran dolar.

Kasau juga memberikan penjelasan mengenai visinya dalam memimpin TNI AU melalui motto TNI AU “Profesional, militan, dan inovatif”.

Hadir pula pada acara itu para Asisten Kasau, Pangkohanudnas, Pangkoopsau I, para Kepala Dinas serta pejabat TNI AU. Acara yang dikemas dengan ngopi bareng itu diawali ramah tamah, antara Kasau dan Pemimpin Redaksi media massa.

Selanjutnya peserta ‘Sambung Rasa bersama Kasau’ diajak keliling ke museum Pusat Dirgantara Mandala (Muspurdirla) yang merupakan museum satu satunya koleksi pesawat terbanyak dari jaman penjajahan.

Usai keliling para insan pers bersama Kasau berdiskusi dalam dua sesi, pertama di Bioskop Museum Muspurdirla dan sesi kedua di VVIP Lanud Adi Soetjipto Yogyakarta.

Kasau dan para insan pers juga mendapat suguhan atraksi latihan manuver indah Jupiter Aerobic Team (JAT) di kawasan Lanud Adi Soetjipto Yogyakarta.(sg)

Biaya Politik Tinggi Menyinggung soal, banyaknya politisi yang terlibat kasus korupsi, pegiat anti korupsi yang juga praktisi pers ini mengatakan, sejumlah faktor menjadi penyebabnya tingginya angka korupsi yang melibatkan politisi di Tanah Air, salah satunya adalah tingginya biaya politik. “Mahalnya cost politik menjadi salah satu penyebab tingginya angka korupsi,” tegasnya.

Menurut C Herry SL, banyak Calon Legislatif (Caleg) dan calon kepala daerah yang mengeluarkan uang banyak untuk membiayai kampanye saat Pemilu, bahkan biaya telah mereka keluarkan jauh hari

sebelum tahapan Pemilu berlangsung.

“Kita sering dengar, caleg dan calon kepala daerah ditanya mahar politik atau biaya kampanye oleh partai pengusungnya, saat pendaftaran Caleg atau calon kepala daerah,” ungkapnya.

Sehingga, lanjut C Herry SL, anggota legislatif dan calon kepala daerah jika terpilih akan berusaha mengembalikan modal yang telah digelontorkan saat masa Pemilu, dengan berbagai cara, termasuk melakukan korupsi dan gratifikasi.

Sebab itu, diperlukan komitmen petinggi partai politik untuk meminimalisir potensi korupsi dengan menekan biaya politik. “Jangan bebani caleg dan calon kepala daerah dengan biaya politik yang tinggi, karena akan menimbulkan potensi korupsi. Jika mereka korupsi akan berdampak pada elektabilitas partai dan sebaliknya jika anggota legislative atau kepala daerah bersih dan berhasil mengawal pembangunan maka akan berdampak baik terhadap partai pengusung,” tutur C Hery SL. (ram)

8 2

LARAST REGIONAL

EDISI 135 TH. VI / 25 MARET - 7 APRIL 2019

Pejabat Sekda Minta ASN Jaga Netralitas

Pemkab Purwakarta

Serahkan Kendaraan Operasional ke PMI Purwakarta, Laras Post - Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Anne Ratna Mustika, menyerahkan satu unit kendaraan operasional untuk Palang Merah Indonesia (PMI) Purwakarta.

Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta Iyus Permana menjadi inspektur upacara Upacara Hari Kesadaran Nasional.

Purwakarta, Laras Post - Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Iyus Permana menyatakan pentingnya ASN untuk tetap netralitas dalam Pemilu 2019.

Menurutnya, netralitas ASN sangat diperlukan sebagaimana dalam aturan undang-undang. Selain itu Iyus mengajak agar dalam Pemilu 2019 tetap menjaga keamanan dan ketertiban.

“Pemilu 2019 harus kita jaga keamanan dan ketertibannya karena tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” Ungkap Iyus ketika ditemui di Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (19/3/2019).

Selain menjaga ketertiban dan keamanan, Iyus pun meminta agar menghindari hal yang bersifat provokatif, kampaye hitam serta pengerahan massa yang anarkis, karena kontra produktif dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Saya harap masyarakat terutama ASN jangan reaktif terhadap isu yang berkembang, tetapi fokuslah bekerja memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” ucapnya.

Sebelumnya, Senin (18/3/2019) Iyus bersama unsur Muspika Kecamatan Campaka melaksanakan Upacara Hari Kesadaran Nasional. Dalam acara tersebut Iyus mengungkapkan hal yang sama pentingnya menjaga stabilitas dan netralitas terutama untuk ASN. Upacara Hari Kesadaran Nasional adalah upacara yang dilaksanakan setiap tanggal 17 setiap bulannya. Ada pun upacara kali ini diikuti unsur Muspida Kabupaten Purwakarta sebagai wujud sinergitas dan kekompakan.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Penjabat Sekda Purwakarta Drs Iyus Permana MM. Turut hadir pada upacara gabungan tersebut, Dandim 0619/Purwakarta Letkol Arh Yogi Nugroho, Kapolres Purwakarta AKBP Matrius, Kasi Ter Men Armed 2/1 Kostrad Mayor Arm Tri Murwanto, Dansubdenpom III/3-4 Kapten CPM Miftakul Jana, dan tamu undangan lainnya.

Selain itu kegiatan tersebut diisi pula oleh berbagai kegiatan lomba antarinstansi lembaga sebagai wujud kebersamaan dan kekompakan. (hengki/roy/tonggo)

Pemdes Cibodas Terbantu Program Gempungan Buruan Urang Lembur

Penyerahan kendaraan tersebut untuk memudahkan operasional anggota PMI Purwakarta dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Anne yang menyerahkan langsung kendaraan berjenis minibus tersebut, untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat. Terutama untuk mobilitas kegiatan PMI itu sendiri.

“Mudah-mudahan bisa meningkatkan akses dan mobilitas anggota PMI dalam melayani masyarakat yang akan mendonorkan darahnya,” ungkap bupati yang biasa disapa Ambu Anne, di sela penyerahan kendaraan operasional PMI Purwakarta, di Pemda Purwakarta, Selasa (19/3/2019).

Kendaraan berjenis minibus berwarna dominan putih tersebut, sedianya selain mengangkut anggota PMI juga mengangkut labu darah.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika saat menyerahkan kendaraan dinas ke PMI Purwakarta.

Sedangkan, Ketua PMI Purwakarta Lalam Martakusuma,di tempat sama, mengapresiasi hal tersebut. Dengan kendaraan baru tersebut diharapkan meningkatkan mobilitas anggota PMI dalam melayani masyarakat.

“Alhamdulillah, setelah mobil bus kemudian ambulance kini

ditambah mobil operasional bagi PMI,” ujar Lalam.

Dia menambahkan, dengan ditambahnya mobil operasional ini akomodasi perjalanan untuk personel akan terasa ringan. Terlebih kendaraan yang dimiliki sebelumnya sudah sangat berusia.

“Yah, dulu mah kita kalau tugas

keluar kota seperti bekasi,karawang atau kota lain kita mesti nyewa,” ungkap Lalam.

Dengan datangnya armada baru tersebut, diharapkan agar dapat menekan cost. Serta dapat dialihkan kepada hal yang lebih sifatnya pelayanan publik. (hengki/roy/ tonggo)

2019, Jembatan Ciririp akan Dibangun Purwakarta, Laras Post Wakil Bupati Purwakarta, Jawa Barat, H. Aming, memanfaatkan rapat minggon di Desa Ciririp, Sukasari Purwakarta dengan mensosialisasikan program Pemkab Purwakarta, baik yang telah dijalankan maupun yang sedang berjalan.

Dalam rapat minggon, banyak tokoh masyarakat serta warga memanfaatkan kedatangan wabup dengan menyampaikan aspirasi terutama masalah infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Dihadapan warga dan tokoh masyarakat, Aming menyampaikan program di antaranya adalah dengan memproritaskan infrastruktur jembatan.

“Tahun ini In Shaa Allah kita akan bangun jembatan Ciririp, termasuk dua jembatan dan infrastruktur jalan di tahun berikutnya secara bertahap,” ujar Aming di Desa

Wakil Bupati Purwakarta H. Aming menghadiri rapat minggon di Desa Ciririp, Sukasari, Purwakarta, Jawa Barat.

Ciririp Sukasari Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (20/3/2019).

Untuk pelayanan kesehatan warga, pihaknya akan membangun ‘Saung Ambu’ di Desa Parungbanteng dan Desa Ciririp, dilengkapi masing-masing 1 dokter

dan 1 perawat yang siap melayani 24 jam.

“Menunjang pelayanan kesehatan kita juga akan bangun saung Ambu di Desa Parungbanteng dan Desa Ciririp,” ungkap Aming.

Menurut Aming, pemerintah

akan terus berusaha dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, apalagi bersama Ambu Anne dirinya dipercaya untuk memimpin Purwakarta. Walaupun masih belum sempurna menurutnya segala visi misi ditargetkan bisa terealisasi.

“Memang jauh dari sempurna, namun setiap aspirasi masyarakat kami tampung dan kami laksanakan berdasarkan skala prioritas. Kami berupaya sedemikian rupa agar segala amanat dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Purwakarta yang kami emban dapat kami jalankan secara optimal,” papar Aming.

Dalam rapat minggon tersebut hadir Camat Sukasari, tokoh masyarakat Sukasari serta warga yang memanfaatkan dengan menyampaikan aspirasi dan keluhan. (hengki/roy/tonggo)

Tiga Besar Peserta Seleksi Jabatan Pratama Diumumkan Kegiatan Gempungan di Desa Cibodas, Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat.

Purwakarta, Laras Post - Program berbasis pelayanan masyarakat yaitu gempungan di buruan urang lembur merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di desa.

Gempungan adalah salah satu pelayanan jemput bola dari seluruh dinas terkait kepada masyarakat. Seluruh Kegiatan dipusatkan di lapangan desa atau kantor desa.

Ditemui di sela kegiatan Gempungan di Desa Cibodas, Kepala Desa Cibodas Cep Supriatna mengapresiasi pemerintah dalam hal ini Bupati Purwakarta yang telah membantu masyarakatnya dalam berbagai pelayanan program tersebut Menurutnya, kegiatan tersebut bagian dari optimalisasi pelayanan, di antaranya layanan Keluarga Berencana (KB), pembuatan dokumen kependudukan, pelayanan kesehatan serta perpustakaan keliling.

“Warga kami sangat terbantu dengan di permudahkanya berbagai pelayanan, terlebih jemput bola kepada masyarakat,” ujar Cep Supriatna di Desa Cibodas, Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (20/3/2019).

Tak hanya sejumlah pelayanan bagi masyarakat, akses pelayanan untuk para petani dan peternak pun ada, dalam kegiatan itu juga para petani maupun peternak mendapat bantuan kartu tani dari dinas Pertanian serta pembagian susu gratis dari dinas peternakan.

“Bukan hanya pelayanan publik saja,tapi peningkatan seperti pertanian dan peternakan bisa dimanfaatkan dalam pelayanan ini,” tambahnya.

Selain itu, sebagian warga kurang mampu mendapatkan bantuan untuk diikutkan program keluarga penerima jaminan kesehatan melalui jaminan kesehatan nasional, dengan dicover kepesertaannya oleh Pemkab Purwakarta.

Sementara, Penjabat Sekda Purwakarta Iyus Permana mengatakan, untuk gempungan kali ini disandingkan dengan launching program Keluarga Penerima Jaminan Kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Data dari pihak kecamatan Sukatani, sambungnya, diketahui dari 4.165 warga Desa Cibodas baru ada 243 warga yang di-cover BPJS Kesehatan.

“Apabila bantuan dari provinsi sudah turun, sembari menunggu pemutakhiran data terlebih dahulu,agar tercover” papar Iyus.

Lebih lanjut Sekda mengatakan, program Keluarga Penerima Jaminan Kesehatan melalui JKN merupakan bentuk perhatian Bupati Purwakarta kepada warganya.

“Hal ini sejalan dengan visi Mewujudkan Purwakarta Istimewa.

Salah satu misi pembangunan, yakni meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat,” ujarnya.

Bukan hanya kepala Desa, Masyarakat pun cukup terbantu dengan adanya pelayanan Gempungan di Buruan Urang Lembur. Menurut Nani (32), dirinya merasakan kemudahan program jemput bola tersebut.

“Membantu baru aja tadi buat KK sama akte kelahiran,” tuturnya. (hengki/roy/tonggo)

Purwakarta, Laras Post - Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pratama mengumumkan tiga besar peserta yang mengikuti Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) 12 JPT Pratama yang kosong.

Menurut Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pratama, Iyus Permana, pelaksanaan seleksi JPT Pratama telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku berdasarkan amanat UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat rekomendasi dari KASN berdasarkan surat nomor B179/ KASN/1/2019 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, tanggal 15 Januari 2019.

Pelaksanaan mutasi dan seleksi JPT telah mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Barat dengan nomor 821.2/5718/BKD tanggal 11 Desember 2018 perihal Permohonan Persetujuan Tertulis Seleksi Terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Persetujuan tertulis Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/9945/OTDA tanggal 21 Desember 2018 dan Nomor 800/301/OTDA tanggal 15 Januari 2019 perihal Persetujuan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

“Dalam rekomendasi itu dicantumkan nama-nama JPT yang akan dilaksanakan seleksi secara terbuka,” ujar Iyus ketika ditemui di Pemda Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (18/3/2019).

Dalam seleksi tersebut, sebelumnya peserta yang dinyatakan lulus secara administrasi sebanyak 57 orang, akan tetapi para peserta tersebut disaring kembali melalui mekanisme tahapan seleksi berupa Tes Assesmen, Penyampaian Makalah serta tes kesehatan jasmani dan rohani.

“Dari yang lolos administrasi kita seleksi kembali, melalui Tes Assesmen dan Focus Group Discussion, Tes Penyampaian Makalah dan wawancara, termasuk tes Kesehatan Jasmani dan rohani,” papar Iyus.

Adapun untuk menjaring hasil terbaik dalam pelaksanaan seleksi terbuka dibentuk Panitia Seleksi yang terdiri dari unsur internal yaitu Penjabat Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Plt. Inspektur Inspektorat Daerah dan unsur Ekstrnal dari Akademisi/ Perguruan Tinggi Universitas Padjadjaran dan Universitas Pasundan.

Seleksi terbuka JPT Pratama diumumkan secara terbuka dan kompetitif baik melalui media elektronik (www.purwakartakab. go.id dan www.bkpsdm. purwakartakab.go.id) maupun

Peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pratama.

dengan menyebarkan surat edaran pengumuman seleksi terbuka JPT ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat dan dapat diikuti PNS Provinsi, PNS Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat.

“Yang pasti hasilnya akan transparan dan sesuai penilaian dan evaluasi dimana panitia yang dibentuk adalah dari unsur Internal dan Eksternal yang kompeten,” tambah Iyus.

Adapun tiga besar yang tercantum dalam 12 JPT, menurut Iyus tahap selanjutnya sesuai undang-undang, maka akan diserahkan kepada kepala daerah untuk dipilih salah satu dari tiga besar dan direkomendasikan kepada pihak KASN untuk mendapatkan rekomendasi.

Di Purwakarta, ada 12 JPT yang kosong, antara lain staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu (DPMPPTSP).

Satuan Polisi Pamong Praja, Diskominfo Purwakarta, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Men engah, Per dagan gan dan Perindustrian, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat Daerah. (hengki/ roy/tonggo)

2019, DPU Bina Marga Pasuruan Anggarkan Rp11 Miliar untuk PJU Pasuruan, Laras Post – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan, Jawa Timur, pada tahun 2019 mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk mendukung program penerangan jalan umum (PJU).

Plt Kepala Bidang Perencanaan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pasuruan Eko Bagus mengatakan,

penerangan jalan tersebut dilakukan untuk mendukung konektivitas jalan antardesa. Anggarannya lebih kurang Rp11 miliar rupiah.

Jumlah dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan PJU yang tersebar di 19 kecamatan.

Contoh di ruas jalan Bangil, Beji, Rembang, dan beberapa kecamatan lainnya.

Ada sekitar 1.100 titik lampu yang akan dibangun. Pembangunan diutamakan di jalan-jalan penghubung.

“Sekarang masih tahap perencanaan. Jika tidak ada kendala diperkirakan bulan April-Mei sudah dikerjakan,” ungkap Eko kepada Laras Post.

Bila dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, jumlahnya memang lebih rendah. Di mana pada 2018, ada lebih dari 2 ribu titik lampu yang sudah dipasang dengan anggaran yang digelontorkan sekitar Rp24 miliar.

Total, jumlah titik lampu yang sudah dibangun mencapai 45 ribu lampu PJU se-Kabupaten Pasuruan. (dul)

LARAST REGIONAL RSUD Bangil Tingkatkan Pelayanan Poli Bedah Syaraf

dr.Fendi Fatkhurrohman (baju hitam).

Pasuruan, Laras Post - Setelah Tim Visitasi dari Jakarta mengunjungi RSUD Bangil pada Februari lalu guna mengklarifikasi persyaratan rumah sakit type B, RSUD Bangil terus berjuang dan berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan di semua sektor, termasuk pelayanan medik.

Pelayanan medik, khususnya Pollycarpus Bedah Syaraf, merupakan spesialis medis yang berhubungan dengan pencegahan, Diagnosis, tata laksana bedah dan rehabilitasi gangguan yang mempengaruhi setiap bagian dari sistem saraf termasuk otak, sumsum tulang belakang. Saraf merupakan perifer dan system’ Serebrovasculer.

Dulu, proses pemeriksaan kondisi otak cukup rumit bagi pasien, belum lagi proses diagnosa yang terkadang tidak akurat, dikarenakan kurangnya data Kalau sekarang pasien tinggal berbaring sudah ketahuan MRI atau CT Scan anatomi tubuh. dr. Fendi Fatkhurrohman, Sp, BS. Poly bedah syaraf mengatakan, dengan perkembangan ilmu bedah saraf juga menyebabkan tingginya tingkat kesembuhan. Dari pasien yang mengalami gangguan saraf dan sudah mendapatkan tindakan bedah saraf.

“Dengan berkembangnya teknik bedah saraf, maka jumlah pasien yang ditangani juga meningkat,seiring meningkatnya jumlah pasien,” ungkapny kepada Laras Post, Rabu (20/3/2019).

Peralatan yang ada di RSU Bangil memungkinkan para dokter bedah saraf untuk mendiagnosa dan mendeteksi gangguan saraf secara lebih akurat dan cepat diatasi. Sehingga kemungkinan besar pasien bisa ada perkembangan. Asalkan pasien bisa berkunjung rutin di RSUD Bangil yang dibuka setiap Selasa dan Jumat.

“Semakin banyak pasien yang mengalami gangguan saraf. Per hari bisa mencapai 50 orang pasien,” terangnya. (dul)

Distan Kabupaten Karawang akan Bagikan 14.000 Anak Bebek untuk RTM

Karawang, Laras Post - Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Jawa Barat, akan membagikan 14.000 ekor anak bebek bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Karawang.

Pembagian anak bebek bagi RTM merupakan program pertama yang dilakukan Pemkab Karawang sebagai objek percontohan. Empat belas ribu anak bebek ini akan dibagikan di tiga desa yang termasuk rawan pangan, yaitu Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang.

“Iklim cuaca Karawang sangat cocok untuk beternak bebek. Banyak pengusaha bebek yang sudah sukses di Karawang. Dibanding dengan ayam kampung, nilai ekonomis bebek lebih tinggi. Jadi kami berharap, bantuan anak bebek ini dapat mendukung ekonomi keluarga RTM di daerah rawan pangan,” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang Hanafi Chaniago.

Lebih lanjut, Hanafi mengatakan, pendistribusian anak bebek itu akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Sebelum dibagikan, anak bebek itu akan diberi vaksin sehingga akan kuat dari serangan penyakit.

Pihak dinas pertanian juga akan memberikan bantuan penyuluhan bagi penerima program tersebut.

Menurutnya, kedepan pihaknya berencana menambah jumlah anak bebek dan jumlah penerima program tersebut,. Sebelumnya, Karawang juga mendapat bantuan anak ayam untuk di tiga kecamatan, yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat.

“Kami juga mendapat bantuan kambing dari Pemprov Jawa Barat.

Kini karawang meningkatkan program tersebut dengan pembagian anak bebek, ke depan program ini akan terus ditingkatkan,” paparnya. (agus safutra)

DLHK Karawang Ubah Pembuangan Sampah Sementara Karawang, Laras Post – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Wawan Setiawan, menyatakan pihaknya kesulitan mendapatkan lahan untuk menggantikan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara di kolong jembatan Fly Over Karawang.

Sejumlah warga merasa terganggu dengan keberadaan TPS yang berada di lokasi sekitar taman milenial tersebut, karena adanya aroma bau tak sedap yang Tempat Pembuangan Sampah (TPS) datang dari TPS, “Ya, kami masih kesulitan sementara di kolong jembatan Fly Over untuk memindahkan TPS, karena Karawang tidak ada tempat lain,” kata Kepala DLHK Karawang Wawan Setiawan Untuk itu, DLHK mengubah TPS tersebut menjadi TPS Ramah Lingkungan (RL), dengan menambahkan sejumlah tanaman dan penutup tambahan dari jaring. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi aroma tak sedap, “Namun kita telah mengubah TPS di lokasi kolong jembatan Fly Over itu menjadi TPS ramah lingkungan yang dikelilingi tanaman hias dan penutup tambahan dari jaring, Sehingga mengurangi bau tak sedap,” papar Wawan.

Sementara, untuk menarik perhatian dan membuat nyaman masyarakat, Dinding TPS di sekitar taman dibuat mural. “Agar masyarakat nyaman dan asik bermain di taman milenial, kami buat mural juga di TPS.” (agus safutra)

EDISI 135 TH. VI / 25 MARET - 7 APRIL 2019

39

Jawaban Bupati Malang soal Raperda Malang, Laras Post– Sidang Paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Malang, Jumat (13/3/2019) siang, dalam rangka penyampaian jawaban Bupati Malang atas pandangan umum fraksifraksi terhadap 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kab,Malang, mulai Perda nomor 1 tahun 2016 tentang Desa, Penyelenggaraan Parkir, Perda nomor 9 tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan tertentu dan Ketentraman serta ketertiban umum.

Tampak hadir dalam paripurna tersebut, Plt.Bupati Malang, Ketua dan anggota DPRD Kab Malang, Sekda, Pejabat Pemkab Malang, Ketua Tim Penggerak PKK dan Dharma wanita persatuan serta Ketua Gabungan Organisasi Wankab Malang.

Mengawali penyampaian jawaban Bupati Malang atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 4 Raperda adalah sebagai berikut; Pertama, Raperda Kabupaten Malang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa. Dengan adanya perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, diharapkan penyelenggara Pemerintahan Desa dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan Desa, sehingga dalam menginterpretasikan suatu problematika penyelenggaraan

Pemerintahan Desa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam hal ini juga telah didukung dengan kesiapan Kepala Perangkat Daerah terkait beserta pejabat teknis yang menanganinya untuk berperan secara aktif dalam proses pembahasan Raperda dimaksud bersama Dewan yang terhormat.

Kedua, Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir.

Disampaikan terima kasih kepada anggota dewan atas dukungan terhadap Raperda tentang penyelenggaraan perparkiran, selanjutnya untuk hal yang bersifat teknis akan dilakukan pembahasan bersama antara panitia khusus DPRD Kabupaten Malang dan Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD dengan

m e n g i k u t s e r t a k a n p e r a n ca n g peraturan perundang-undangan pada Kementerian Hukum dan HAM. Ketiga, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Pihaknya sependapat kepada pimpinan dan anggota dewan yang mana untuk tidak memungut biaya retribusi izin gangguan (HO). Akan tetapi sebagai fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku usaha baik perorangan maupun badan usaha yang berdampak penting terhadap bahaya kerugian dan atau gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan kerja, maka izin gangguan (HO) masih tetap diberlakukan di Kabupaten Malang.

Keempat, Raperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam Perda ini akan diupayakan untuk mengakomodir dan mengatur aspek tata kehidupan masyarakat yang memuat substansi yang dirancang agar dapat mewujudkan kondisi ideal sesuai dengan norma dan kaidah bangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diterbitkannya Perda ini, diharapkan penerapan atau implementasinya terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kab Malang benar-benar terwujud.

Mengakhiri jawaban atas Pandangan Umum Fraksi Dewan, Sanusi mengatakan, “Maka selanjutnya secara teknis akan dilakukan pembahasan antara tim Raperda Pemkab Malang dan Panitia Khusus DPRD.” (ris)

Bupati Blitar Serahkan SPT saat Bulan Panutan Pajak 2019 Blitar, Laras Post - Beberapa waktu lalu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, Jawa Timur, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Bulan Panutan Pajak Daerah Tahun 2019 dan Penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2018, Selasa (12/3/2019) di Pendopo Sasana Adipraja, Kanigoro.

Kegiatan itu dihadiri Bupati Blitar Rijanto, Sekda Pemkab Blitar Totok Subihandono, Kepala Bapenda Pemkab Blitar Ismuni, Forkopimda Kabupaten Blitar, kepala OPD para camat se-Kabupaten Blitar, Kades dan Lurah se Kabupaten Blitar, Mantan Sekda Pemkab Blitar Palal Ali Santoso, mantan pejabat Pemkab Blitar, togatomas dan pengusaha.

Dalam laporannya, Kepala Bapenda Pemkab Blitar Ismuni, mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyukseskan dan

Bupati Blitar Rijanto

memasyarakatkan pembayaran pajak daerah Tahun 2019 lebih awal, khususnya PBB P2 bisa dibayarkan sebelum jatuh tempo tanggal 30 September 2019.

Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memacu WP orang pribadi

agar segera melaporkan SPT Tahunan PPh 2018 menuju batas akhir pelaporan tanggal 31 Maret 2019.

“PBB P2 merupakan potensi yang besar, begitu juga pihak perusahaan. Maka itu melalui bulan

panutan pajak ini diharapkan minat masyarakat tinggi untuk membayar pajak,” ungkap Ismuni.

Dia menerangkan, Bapenda menargetkan pajak daerah Kabupaten Blitar di tahun 2019 ini naik 5,54 persen dengan target APBD Rp 80.628.613.630. Jumlah ini naik Rp 4.229.484.999 dari tahun sebelumnya. Guna merealisasikan target ini, Pemkab Blitar melakukan berbagai inovasi. Salah satunya dengan memberikan hadiah bagi kecamatan, desa/kelurahan yang mencapai target PBB P2.

“Pada tahun 2019 ini total hadiah kejuaraan untuk kecamatan adalah sebesar Rp 99,5 juta. Sedangkan di tingkat desa/kelurahan, total hadiahnya sebesar Rp 280 juta.

Selanjutnya, bagi semua desa/ kelurahan yang lunas PBB P2 tahun 2019, akan diberikan hadiah hiburan,” paparnya. (atk)

Sosialisasi Pembuatan Sertipikat di Pasuruan Pasuruan, Laras Post – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pasuruan menggelar sosialisasi tentang Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT).

Kegiatan sosialisasi itu dilaksanakan di Balai Desa Tambaan Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (20/3/2019).

Kepala Desa Tambaan M.Khoiri mengatakan, pemohon sertifikat telah melampaui batas. Menurutnya, pemohon yang sudah mengajukan ada 200 orang, tetapi yang datang

mencapai 264 peserta. “Sehingga kuota pengajuan tidak mencukupi,” kata Khoiri kepada Laras Post.

Dia juga menegaskan, bagi para pemohon yang belum tercatat, harus sabar menunggu sampai program serupa digelar tahun berikutnya.

“Karena dalam kegiatan sosialisasi ini kami hanya mendata yang sudah tercatat. Dan pemohon sertifikat yang sudah terakomodir sebagai yang berhak menerima sertifikat hanya UMKM saja,” tandasnya. (dul)

Sosialisasi tentang Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Pemkab Purwakarta Gelar Festival Manggis 2019

Buah Manggis Purwakarta yang berkualitas mumpuni

Purwakarta, Laras Post - Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, memiliki kualitas buah Manggis yang mumpuni, terlebih nilai ekspor buah Manggis setiap tahunnya meningkat. Bahkan sejak 2006 buah manggis Purwakarta sudah tersertifikasi di Kementrian Pertanian RI. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian

Kabupaten Purwakarta, Agus Rachman Suherlan mengatakan buah Manggis merupakan unggulan komunitas buah-buahan di Purwakarta. Terlebih karakteristik buah manggis Purwakarta cukup berbeda dibandingkan dengan daerah lain.

“Manggis di Purwakarta sudah lama berkembang, potensinya juga cukup tinggi, bahkan nilai ekspor setiap tahunnya terus meningkat,” ujar Agus di Purwakarta, Kamis (21/3/2019).

Untuk lebih meningkatkan pengembangannya, pihaknya memberikan motivasi serta menjadikan buah manggis sebagai tema even yang dibentuk sebagai kegiatan acara festival.

Selain itu memberikan apresiasi dan meningkatkan potensi manggis di Purwakarta, sehingga baik kualitas dan nilai jualnya cukup tinggi bahkan bisa menjadi sentra di Jawa Barat.

“Itu salah satu alasan kami menggelar Festival Manggis, untuk peningkatan produk

dan mendorong potensi manggis di Purwakarta,” papar Kadis.

Selain itu, memberikan semacam akses kedekatan kepada pasar, baik itu pasar modern, pasar lokal maupun pasar ekspor, baik petani maupun pasar bisa lebih dekat terutama untuk petani sehingga meraka tahu pasar yang akan dituju.

“Tanah di Purwakarta cocok untuk ditanami buah Manggis. Sekarang kita tinggal bagaimana manggis tetap terpelihara dan terjaga kualitasnya, untuk memelihara pangsa pasar kedepannya,” kata Agus.

Luas lahan perkebunan Manggis di Purwakarta wilayahnya mencapai 1.500 hektare.

Lahan tersebut, tersebar di lima kecamatan, yaitu Bojong, Kiarapedes, Darangdan, Wanayasa dan Pondoksalam.

Festival Manggis digelar pada Sabtu, 23 Maret 2019 di Desa Babakan Kecamatan Wanayasa.

Dalam even tersebut akan diisi oleh kelompok tani yang memproduksi buah Manggis Purwakarta. (hengki/roy/tonggo)

2

LARAST REGIONAL

10

EDISI 135 TH. VI / 25 MARET - 7 APRIL 2019

One Way Kawasan Dustira Cimahi

Polres Purbalingga

Gelar Apel Kesiapan Pengamanan Kampanye Terbuka Purbalingga, Laras Post - Polres Purbalingga, Jawa Tengah, menggelar Apel Gelar Pasukan dalam rangka kesiapan Pengamanan Kampanye Terbuka dan Pemungutan Suara Pemilu 2019.

Rencana rekayasa lalu lintas di kawsan Dustira

Cimahi, Laras Post - Sejumlah ruas jalan di kawasan Dustira Kota Cimahi, Jawa Barat, akan dilakukan uji coba rekayasa jalan dengan menerapkan sistem satu arah (SSA) atau one way mulai 1-6 April 2019.

Pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi mengklaim bahwa sistem one way itu akan dapat mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dishub Kota Cimahi Endang, ada beberapa penyebab terjadimya kemacetan di wilayah Dustira, yakni terjadinya crossing di bunderan taman Wilhelmina, Simpang Sudirman - Jalan Urip Sumoharjo, Simpang Jalan terusan Sudirman - Jalan Warung Contong arah Cibeber, dan segitiga Contong.

Penyebab lain, kata Endang, adanya kegiatan antar jemput sekolah di Jalan Baros dan Jalan Sudirman, dimana kendaraan pengantar atau penjemput, parkir di badan jalan.

Kata Endang, di kawasan Dustira banyak terdapat parkir kendaraan di badan jalan sehingga mempersempit ruang lalu lintas, dan menjadi hambatan samping.

“Apabila tidak diatasi dengan pemberlakuan SSA, maka ini akan semakin meningkatkan terjadinya perlambatan di persimpangan.

Sehingga sangat berpotensi terjadinya kemacetan,” paparnya di Pemkot Cimahi Jln. Demang Hardjakusumah, Kamis (21/3/2019) lalu.

Skema rekayasa jalan yang akan diberlakukan tersebut, kendaraan dari Baros mulai perlintasan kereta api (KA) sampai dengan Pusdik Armed, yang semula dua arah menjadi satu arah, baik dari arah perlintasan KA ke selatan hingga Gereja Santo Ignatius.

Kemudian, SSA di Jalan Sudirman, dari arah akses tol (timur) atau dari arah perlintasan KA yang akan menuju RS Dustira - Contong menuju ke barat sampai dengan persimpangan Jalan Sudirman - Jalan Urip Sumoharjo. SSA di Jalan Urip Sumoharjo dari Jalan Sudirman menuju utara hingga ke Jalan Dustira.

Sementara, arus lalu lintas yang semula satu arah dari Baros hingga ke Contong dibagi menjadi dua arah. Arus lalu lintas dari Jalan UripSumoharjo ke Jalan Baros.

Menurut Endang, terkait dengan adanya rencana uji coba rekayasa jalan tersebut pihaknya sudah melakukan kajian dampak, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Sosialisasi yang dilaksanakan Rabu (20/3/2019) dihadiri oleh perwakilan unsur TNI, sekolah, kelurahan, para ketua RW di Kelurahan Baros dan Setiamanah, Rumah Sakit Dustira, Unjani dan Stikes Jendral Ahmad Yani. (desmanjon)

Pemuda Pengedar Obat Keras Ilegal Ditangkap Polisi

Kapolres Blitar Kota AKBP Adewira Negara Siregar saat jumpa pers.

Blitar, Laras Post - Pemuda IM alias kembar, laki-laki (33) warga Desa Pakel RT 01/RW 01 Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, ditangkap polisi karena mengedarkan obat keras berbahaya atau okerbaya di wilayah Blitar.

Tertangkapnya IM berawal dari informasi yang diberikan oleh warga dan ditindaklanjuti oleh Polres Blitar Kota. Sikap cepat tanggap dalam merespon setiap aduan warga telah menghasilkan tertangkapnya pengedar obat-obatan berbahaya di wilayah Blitar.

“Senin (18/3/2019) polisi mendapat informasi adanya seseorang yang mengedarkan okerbaya tanpa izin di wilayah Desa Karangayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Kemudian anggota Satreskoba melakukan penyelidikan di lokasi dan benar. Di lokasi terdapat Kembar yang tengah melakukan transaksi jual beli kepada orang lain,” jelas Kapolres Blitar Kota AKBP Adewira Negara Siregar.

“Kemudian polisi langsung melakukan penangkapan kepada Kembar di lokasi. Dari tangan kembar, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai milik Kembar berjumlah Rp. 100.000, satu buah handphone merek Samsung, 50 butir pil dobel L yang dimasukkan di klip plastik masing-masing berisi 25 butir,”sambungnya.

Sementara, Kembar mengatakan baru pertama ini melakukan transaksi jual beli okerbaya tanpa izin. Kembar mengaku, okerbaya ini biasanya dijual kepada temannya yang terbiasa mengonsumsi okerbaya.

AKBP Adewira menambahkan, polisi masih melakukan pengembangan untuk mengetahui pemasok okerbaya kepada IM atau Kembar ini. (atk)

Apel dilaksanakan di Alun-alun Purbalingga diikuti personel dari TNI, Polri, Linmas dan organisasi masyarakat, Jumat (22/3/2019).

Bertindak sebagai pimpinan apel Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi. Plt Bupati Purbalingga didampingi Kapolres Purbalingga AKBP Kholilur Rochman dan Komandan Kodim Purbalingga Letkol Yudi Novrizal.

Plt Bupati Purbalingga dalam apel membacakan amanat Menkopolhukam yang isinya antara lain kegiatan apel ini dilaksanakan serentak dan massif di seluruh wilayah Indonesia baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan melibatkan prajurit TNIPolri dan komponen masyarakat lainnya.

“Hal ini kita laksanakan sematamata menunjukkan bahwa negara didukung oleh rakyatnya sangat

Polres Purbalingga, Jawa Tengah, menggelar Apel Gelar Pasukan dalam rangka kesiapan Pengamanan Kampanye Terbuka dan Pemungutan Suara Pemilu 2019.

serius dan bertanggung jawab agar gelaran pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan guna memilih calon legislatif dan pemimpin nasional yang berintegritas,” kata Plt Bupati membacakan amanat.

Dibacakan dalam amanat, agar seluruh prajurit TNI-Polri yang terlibat pengamanan mempedomani seluruh prosedur tetap yang berlaku.

Sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan senantiasa terukur sesuai

aturan hukum.

Wujudkan sinergitas antara TNIPolri dengan penyelenggara pemilu dan seluruh komponen masyarakat agar setiap permasalahan yangvmuncul bisa dihadapi, dikoordinasikan dan dipecahkan bersama.

Dalam apel dibacakan Deklarasi Netralitas TNI-Polri pada Pemilu 2019. Dibacakan juga deklarasi pemilu damai dari potensi masyarakat serta penandatanganan

deklarasi Pemilu Damai oleh perwakilan partai politik dan Forkopimda.

Terakhir diterbangkan burung merpati secara simbolis oleh Forkopimda, pimpinan partai politik dan potensi masyarakat sebagai wujud komitmen menciptakan pemilu damai di Kabupaten Purbalingga.

Usai kegiatan Kapolres Purbalingga AKBP Kholilur Rochman, SH, SIK, MH menyampaikan bahwa untuk mengamankan Pemilu 2019 pihaknya menerjunkan 730 personel dibantu oleh personel dari TNI dan Brimob.

Dengan melibatkan personel, pihaknyamenjamin keamanan hingga proses pemungutan suara di TPS bagi masyarakat yang akan menyalurkan suaranya.

“Dengan sejumlah kegiatan yang sudah dilaksanakan kita berdoa dan berharap proses Pemilu 2019 di Kabupaten Purbalingga dapat berljalan dengan baik. Kita tidak bisa berjalan sendiri, para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memberikan pendidikan politik yang positif untuk mendukung suksesnya pemilu 2019,” pungkasnya. (agus p)

DPRD Gresik Desak Moratorium Keberadaan Toko Modern di Gresik Gresik, Laras Post - Pendirian toko modern dan perlindungan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menjadi perhatian serius Komisi I dan II DPRD Gresik beserta Pemkab Gresik melalui OPD terkait.

Hal ini menjadi agenda bahasan dalam rapat kerja (raker) gabungan di ruang komisi I dan II gedung DPRD Gresik, Kamis (16/3/2019).

Menurut M.Syafi’i AM, menjamurnya pendirian toko modern saat ini akan mengancam keberadaan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Gresik terutama di pedesaan. “Perlindungan keberadaan pasar tradisonal sangat penting karena menyangkut hajad hidup orang banyak menjadi perhatian utama,” tegas anggota Komisi I DPRD Gresik ini.

Dalam forum raker gabungan ini hendaknya bisa menghasilkan kesepakatan atau rekomendasi terkait izin pendirian toko modern ini. Sehingga nanti, ada langkah konkrit pihak pemda untuk lebih bijak dalam pemberian ijinnya sesuai Perda Kabupaten Gresik No 13 Tahun 2011 tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di kabupaten Gresik,” imbuh pimpinan rapat.

Yang ditanyakan oleh legislatif terkait seberapa banyak izin yang dikeluarkan dari OPD BPM PTSP untuk pendirian toko modern seperti Indomaret, Alfamaret dan Alfa Midi. Maupun yang masih dalam pengajuan dan proses serta ijin apa saja, sebut M. Syafi’i AM. Menanggapi hal itu, OPD BPM PTSP Bambang Irawan selaku Kabid Pelayanan menyebutkan syarat dan proses izin pendirian toko modern memang ada di instansinya. Untuk toko modern yang sudah mengurus ijin ada 179.

“Rinciannya Indomaret 98, Alfamaret 65 dan Alfamidi 16. Dalam pengajuan ada 28 berkas sedangkan

ijin dalam proses ada 19 berkas,” sebutnya.

Adapun jenis izinnya seperti izin penggunaan ruang (IPR), SPPL, IMB dan izin operasional. Lalu ada akte pendirian perusahaan, ijin prinsip, rencana kemitraan usaha.

Lain halnya laporan monitor yang disampaikan Diskoperindagkop UKM, Kepala Diskoperindag UKM Agus Budiono mengatakan ada 252 toko modern di wilayah Kabupaten Gresik saat ini.Ditambahkannya, pihaknya sesuai tugas dan fungsi (tusi) hanya sebagai pembina UKM, toko modern, pasar modern dan pasar tradional sesuai Perda No. 13 Tahun 2011 dan Perda No. 45 Tahun 2015 tentang SOP (standar operasi prosedur) pelayanan perijinan dan non perijinan pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan dan Dikoperindag UKM Kabupaten Gresik.

Disinggung pula oleh Bambang Irawan terkait zonasi, sesuai Perda No. 13 Tahun 2011 terkait jarak lokasi (zonasi) pendirian toko modern dengan pasar tradisional, untuk wilayah perkotaan paling sedikit 1000 meter sedang di pedesaan 2000 meter.

Menanggapi soal jarak pendirian toko modern dan pasar tradisional, anggota Komisi 1 DPRD Gresik Zulfan Hasyim mengatakan bahwa sesuai fakta di lapangan pendirian toko modern sudah menyalahi aturan yang ada.

Kemudian mencontohkan di pasar baru Gresik, dimana jarak Indomaret dan alfamaret dengan pasar tradisonal itu tidak sampai 1000 meter. Kenapa pihak OPD terkait mengijinkan berdirinya toko modern tersebut.

“Maka harus dikaji ulang keberadaan toko modern tersebut.

Selain itu menjamurnya toko modern perlu disikapi serius OPD terkait agar keberadaan pasar tradisional terlindungi,” pinta Zulfan.

Rapat kerja (raker) gabungan di ruang komisi I dan II gedung DPRD Gresik.

Pada kesempatan itu, dibahas pula terkait amdal lalin sebagai acuan dikeluarkan IMB oleh pimpinan rapat kepada OPD Dishub. Kepala Dishub Gresik Nanang Setiawan menyebutkan terkait pengeluaran izin amdal lalin, pihaknya mengacu pada peraturan Bupati. Di mana toko modern dengan luas lantai 500 meter persegi bisa dikenakan amdal lalin bila luasan lantai kurang dari 500 meter persegi tidak dikenakan amdal lalin.

“Selama ini banyak toko modern di kabupaten Gresik yang tidak mengantongi amdal lalin,” ujar Nanang Setiawan sesuai monev yang dilakukan intansinya.

Didukung hasil operasi di lapangan dan monev Dinas Satpol PP, Kasatpol PP Gresik Abu Hasan menjelaskan toko modern yang sudah berijin lengkap, Indomaret dari 95 yang lengkap 39, Alfamaret 76 yang lengkap 19 dan Alfamidi 17 yang lengkap 5.

“Hasil monev ini melalui klarifikasi dan kunjungan di lapangan. Saat ini kami sedang menunggu proses 19 toko modern yang akan ditutup sesuai Perda No 13 Tahun 2011,” terangnya.

Dan personil di lapangan banyak menemui kendala terkait laporan pemilik toko modern yang belum lengkap ijinnya dan sedang mengurus ijin di BPM PTSP.

“Yang kami tunggu kapan proses penerbitan ijinnya selesai?” keluh Abu Hasan lagi.

Mendengar keluhan OPD penegak perda tersebut pihak BPM PTSP diam bingung menjawab.

Melihat hal tersebut Komisi 1 dan 2 DPRD Gresik menuntut adanya moratorium terhadap keberadaan toko modern di Gresik kepada Pemerintah Kabupaten Gresik terutama Bupati Gresik.

Dari rapat kerja gabungan Komisi 1 dan 2 DPRD Gresik bersama OPD terkait ( BPMPTSP, Diskoperindag UKM, Dishub, Satpol PP dan Bagian Perekonomian Sekda Gresik) menelorkan hasil akhir atau kesimpulan yang menjadi landasan perlindungan pasar tradisional.

Pimpinan rapat menerangkan pertama, moratorium pendirian toko modern baik dalam pengajuan maupun sedang proses penerbitan harus dipending dulu. Kedua, penertiban toko-toko modern dari aspek perijinan.

Bila perizinan tidak sesuai aturan yang ada maka dilakukan penutupan dan ketiga, bagi toko modern yang berdiri sebelum terbitnya Perda Kabupaten Gresik No.13 Tahun 2011 harus melakukan penyesuaian perijinan. (adv/ahmad mubin)

Situs Perkampungan Pra-Majapahit di Kawasan Tol Mapan

Arkeolog BPCB Jatim Wicaksono Dwi Nugroho.

Malang, Laras Post– Penemuan situs purbakala di kawasan pembangunan Tol Malang-Pandaan (Mapan) menggemparkan publik.

Hasil temuan, beberapa struktur

bangunan terlihat sama, berupa susunan batu bata.

Arkeolog Balai Pelestarian Cagar budaya (BPCB) Jawa Timur Wicaksono Dwi Nugroho

mengatakan, sejak dilakukan ekskavasi situs yang dimulai pada Selasa (12/3) lalu, hingga saat ini telah ditemukan beberapa struktur bangunan baru di luar titik awal penggalian. Situs Sekaran ini seperti menyerupai desa kuno praMajapahit.

“Kami menemukan tatanan bata yang tidak menyatu dalam satu tempat. Sementara, kami mengira situs ini sebuah desa kuno diera praMajapahit,” ungkapnya.

Namun, lanjut Wicaksono, pihaknya akan terus melakukan ekskavasi hingga 21 Maret 2019 mendatang, guna memperdalam pengumpulan data penunjang lainnya untuk menentukan periodisasi situs tersebut.

“Sampai sekarang kita belum menemukan artefak penyerta untuk memastikannya. Kami memperpanjang waktu ekskavasi, hingga 21 Maret nanti. Sebenarnya hari ini (Selasa 19/3/2019) selesai,

karena ada kemajuan cukup besar, maka kami menambah waktu penggalian,” jelasnya.

Namun, tambah Wicaksono, pihak BPCB belum memastikan periodesasi bangunan purbakala di Sekarpuro. Akan tetapi, jika dilihat dari tatanan batu bata yang ditemukan bagian depan diyakini menghadap ke timur atau Gunung Semeru, sementara bagian belakang mengarah ke Gunung Kawi atau barat laut.

“Jika dilihat dari posisinya, tatanan batu bata ini menghadap ke Gunung Semeru dan belakangnya Gunung Kawi. Penemuan ini, apa komplek peribadatan atau petirtaan, pemukiman, masih kami dalami,” pungkasnya.

Hingga saat ini, pihak BPCB Jawa Timur masih terus melakukan penggalian (Ekskavasi) situs untuk memastikan bentuk dan periodisasi struktur bangunan yang ditemukan. (gus)

SAMBUNGAN ........................................... ......................... Sambungan dari hal 1 .........................

“Kita akan menggunakan kebijakan fiskal tersebut dengan alokasi budget pada bidang-bidang yang fundamental bagi Indonesia dan perekonomiannya,” tegas Menkeu.

Menurut Menkeu, bidang-bidang fundamental tersebut, antara lain di bidang pemberdayaan manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial termasuk pengurangan angka kemiskinan.

Lebih lanjut Menkeu menjelaskan, pemerintah akan terus mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20% dari total APBN, 5% untuk kesehatan dan untuk jaring pengaman sosial, termasuk pengurangan kemiskinan yang pada 2018 lalu telah berhasil diturunkan sampai titik 9,66%, yang merupakan angka kemiskinan terendah selama ini.

Namun, Menkeu melihat masalah utama peningkatan kualitas SDM di Indonesia bukan pada jumlah uang yang dialokasikan tetapi bagaimana dan pada alokasi apa uang tersebut akan menghasilkan titik optimalnya.

Misalnya, pada titik optimal apa perimbangan dana akan dialokasikan untuk pendidikan umum dan vokasi, penelitian, dan pendidikan.

Begitu juga di sektor kesehatan, Pemerintah terus mengupayakan kebijakan yang mampu menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang berkelanjutan namun tidak menjadi beban (mematikan) bagi para penyedia sarana kesehatan tersebut.

Fokus pembangunan lainnya, menurut Menkeu, adalah di sektor pembangunan infrastruktur yang telah menjadi prioritas Pemerintah sejak sekitar 5 tahun terakhir.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, beberapa strategi dilakukan pemerintah antara lain dengan mendorong keterlibatan sektor swasta (public-private partnership) dalam pembangunan infrastruktur yang menjangkau konektivitas antardaerah di Indonesia. Beberapa kebijakan fiskal yang diterapkan antara lain jaminan pemerintah (guarantee) dan skema pembayaran atas ketersediaan layanan (availability payment).

Sementara dari sisi pemberdayaan daerah, Sri Mulyani menegaskan, pemerintah pusat telah, sedang, dan terus melakukan alokasi budget ke daerah melalui dana transfer ke daerah maupun Dana Desa, yang telah terbukti mampu memberdayakan daerah dan mengurangi kemiskinan di pedesaan melalui pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

Melihat track record keberhasilan Pemerintah Indonesia mengelola perekonomiannya di tengah gejolak ekonomi dunia tahun 2018, dan fokus kebijakan Pemerintah pada sektor-sektor yang fundamental tahun 2019, maka Menkeu memastikan bahwa adanya pemilu tahun 2019 bukan hambatan bagi investasi dan bisnis di Indonesia.

Foto: war “Saya ingin memastikan bahwa tiga hal yaitu pemilu, kebijakan makro ekonomi, dan pertumbuhan kredit bukanlah hal yang seharusnya menjadi trade-off. Anda tidak perlu mengorbankan salah satu karena kondisi yang lain. Ketiga hal tersebut dapat saling mendukung di Indonesia,” pungkas Menkeu.

EDISI 135 TH. VI / 25 MARET - 7 APRIL 2019

Presiden Jokowi: Hati-Hati Banyak Kabar Bohong .................... Sambungan dari hal 1 ........................... sepanjang Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu mengatakan, jumlah konten hoaks yang beredar di masyarakat terus meningkat dari bulan ke bulan.

Jika pada Agustus 2018, hanya 25 informasi hoaks yang diidentifikasi oleh Tim AIS Subdit Pengendalian Konten Ditjen Aplikasi Informatika. “Di September 2018, naik menjadi 27 hoaks, sementara di Oktober dan November 2018 masing-masing di

Larast regionaL

Fitch Ratings: Indonesia Tetap Layak Investasi Sebelumnya, Fitch Ratings mengumumkan peringkat utang (rating) Indonesia tetap berada di posisi BBB dengan outlook stable, pada Kamis (14/3/2019) lalu. Peringkat utang Indonesia oleh Fitch telah masuk dalam kategori investment grade sejak 2011 dan meningkat ke peringkat BBB pada Desember 2017.

Fitch Ratings dalam laporannya, menyatakan tingkat beban utang Pemerintah yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang baik merupakan faktor pendorong tercapainya peringkat utang Indonesia tersebut.

“Beban utang Indonesia dibandingkan negara peers dinilai lebih aman dan sektor keuangan domestik dinilai berada dalam kondisi sehat,” bunyi laporan Fitch.

Lembaga pemeringkat utang itu menilai, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negaranegara setara (peers). Fitch meyakini bahwa permintaan domestik dan investasi akan terus mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Lebih lanjut, Fitch menyatakan Indonesia mempunyai potensi positif dari pengalihan tujuan investasi seiring kondisi perekonomian global dan kebijakan moneter Amerika Serikat. Fitch menilai fundamental Sovereign Credit Indonesia akan tetap kokoh seiring stabilnya pergerakan nilai tukar dan tetap terjaganya cadangan devisa.

Pemerintah Indonesia dinilai Fitch menjalankan kebijakan fiskal yang baik dan tepat sehingga fiskal Indonesia sehat yang ditandai dengan penurunan defisit APBN dari 2,51% pada 2017 menjadi 1,76% pada 2018.

“Penurunan defisit APBN ini didorong oleh perbaikan penerimaan perpajakan dan peningkatan kualitas belanja. Kebijakan fiskal yang berhati-hati juga ditunjukkan dengan utang Indonesia yang rendah dengan rasio 29,8% terhadap PDB pada 2018,” tulis Fitch.

Pada kesempatan terpisah, Sri Mulyani mengatakan, perekonomian Indonesia tetap stabil di tengah pelemahan ekonomi global, hal ini diakui oleh lembaga pemeringkat utang Fitch Ratings, melalui laporannya yang mempertahankan peringkat utang Indonesia di posisi BBB dengan outlook stable.

“Reformasi struktural dan fiskal yang dilakukan Pemerintah bersama dengan pemangku kepentingan merupakan upaya menjaga stabilitas perekonomian Indonesia,” ujar Menkeu dalam siaran pers, pada Selasa (19/3/2019).

Menkeu menegaskan, pengumuman Fitch ini mencerminkan perekonomian Indonesia masih dipercaya tetap kuat oleh dunia internasional di tengah tekanan pelemahan ekonomi global. (her, sg, ram)

KEHILANGAN

Sementara itu, Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi dihadapan awak media mengatakan bahwa Pengamanan Pemilu sudah disiapkan sedemikian rupa berdasarkan kerawanan yang telah disampaikan oleh KPU. “Cara pengamanan disesuaikan spesifikasi daerah

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Iklan Sosialisasi Full Colour (ADV) Satu halaman (belakang) Iklan Sosialisasi BW (ADV) Satu halaman (dalam) Iklan Display Full Colour Satu halaman (belakang) Setengah halaman Display FC (belakang) Setengah halaman Display BW (dalam) Iklan Banner Full Colur Iklan Banner BW 1/4 Halaman Full Colour Halaman Belakang 1/4 Halaman BW Dalam 1/8 Halaman Full Colour 1/8 putih) dalam 1/4Halaman HalamanBW BW(hitam Dalam

* Harga iklan di atas bisa nego *Belum termasuk PPNHub: 10 % 081212 59 3535

*Harga be termasuk PPN 10 %

15 3

termasuk Papua yang memiliki teknik Pemilu atau pemungutan suara yang berbeda dengan daerah lain,” ucapnya.

Selanjutnya Kapuspen TNI menyampaikan bantuan TNI dalam pendistribusian logistik Pemilu ke daerah atas

permintaan KPU. “Apabila KPU ada permintaan bantuan kepada TNI untuk mengamankan, maka TNI siap membantu dalam pendistribusiannya,” tandasnya.

Apel bersama ini, selain dihadiri Menkopolhukam, juga hadir Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi

Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, serta diikuti ratusan ribu, yang terdiri dari prajurit TNIPolri, anggota Linmas, Ormas dan Potmas beserta Alutsita diantaranya Meriam Astros, Helikopter Bell-412 dan SP, APC Turangga, Pesawat Angkut serta Ranpur BTR-4. (her, sg)

Sebelumnya, terjadi baku tembak antara Pasukan Brimob Nemangkawi yang tergabung di dalam Tim Belukar dengan

Kelompok Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Bandara Mugi, Kabupaten Nduga, Papua, Rabu

(20/3/2019), Insiden tersebut terjadi saat aparat mengamankan logistik di bandara, dan diketahui satu orang

meninggal dan tiga anggota tim Belukar luka-luka. (wan)

Pengalaman Pertama Naik MRT Bareng Presiden ........................ Sambungan dari hal 1 ...........................

“Bersyukur banget, bisa dapat kesempatan sama bapak dan ibu. Bisa duduk bersama, ngobrol dan excited sekali,” imbuh Chelsea.

Artis berkelahiran 2 Juni 1995 ini, meyakini MRT bakal menjadi solusi utama untuk menuntaskan kemacetan di ibu kota yang sudah sangat parah.

Chelsea Islan juga tidak menyangka perjalanan dari Stasiun Bundaran HI hingga ke Lebak Bulus sangat singkat, hanya 30 menit, bebas macet.

“Ini cepat banget MRT, enggak nyangka secepat ini dan tanpa macet.

Semoga MRT bisa memudahkan rakyat Indonesia khususnya Jakarta. Ini solusi dari semuanya,” papar Chelsea.

Chelsea mengakui dalam perjalanan selama 30 menit berada di gerbong MRT, bersama Jokowi dan Iriana, dirinya sempat ngobrol santai soal peran-peran anak muda dalam memajukan Bangsa Indonesia.

“Aku ngobrol soal bagaimana

pentingnya peran pemuda di Indonesia untuk memajukan Indonesia,” tandasnya.

Bervlog Ria Tak mau buang kesempatan, Chelsea Islan menyempatkan diri untuk bervlog ria.

Situasi dalam MRT, kebersamaan Jokowi dengan Iriana termasuk pesanpesan Jokowi untuk anak muda terekam dalam smartphone Chelsea Islan.

Secara langsung, Chelsea Islan mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang diberikan padanya bisa berada di tengah-tengah Jokowi dan Iriana.

“Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesempatan ini. Saya senang sekali. Saya menyampaikan salam dari teman-teman kepada bapak dan ibu,” tandas Chelsea Islan. (sg)

Kanwil BPN Provinsi Banten Terapkan Zona Integritas ................. Sambungan dari hal 1 ...........................

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

Adapun Kantah yang diusulkan untuk mendapatkan predikat Zona Integritas itu, rencananya 3 Kantah yakni Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pandeglang.

Dengan adanya kegiatan seperti ini, lanjut Abeng, jajarannya terpacu untuk bekerja lebih baik lagi dalam melayani masyarakat secara tulus dan ikhlas.

“Kami di Banten sudah bertekad untuk menjadikan BPN Banten maju, modern, dan terbuka. Insya Allah itu dapat terwujud dengan pencanangan Zona Integritas ini,» tuturnya.

Kanwil BPN Provinsi Banten

membawahi 7 Kantah yang terdiri dari Kantah Kota Tangerang, Kantah Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kantah Kabupaten Lebak, Kantah Kabupaten Pandegelang, Kantah Kabupaten Serang, dan Kantah Kabupaten Tangerang.

Abeng menjelaskan, untuk Kota Serang belum terbentuk kantor pertanahan, dan masih dirangkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang.

“Selama ini Kanwil BPN Provinsi Banten terus berupaya meningkatkan pelayanan secara ihklas dan tulus,” pungkasnya.

Secara terpisah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandegelang, Agus Sutrisno mengatakan, pencanangan Integritas akan Bendesa adat KutaZona Wayan Suarsa terus dikembangkan di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten

yang ada di Provinsi Banten.

“Kita siap mendukung dan mensukseskan pelaksananaan Zona Integritas di seluruh kantor pertanahan di wilayah Provinsi Banten,” tegasnya kepada Laras Post dalam suatu acara di Kota Serang Banten.

Menanggapi pemberlakuan Zona Integritas yang dicanangkan Kanwil BPN Provinsi Banten, Ketua Umum Network for Corruption Watch (NCW) C Herry SL mengatakan, pihaknya mendukung upaya meningkatkan pelayanan melalui pencanangan Zona Integritas oleh Kanwil BPN Provinsi Banten.

“Langkah ini patut didukung oleh semua pihak karena akan berimplikasi pada peningkatan Foto: han pelayanan pertanahan yang dirasakan masyarakat,” ujarnya,

pada Jumat (22/3/2019) di kantornya di bilangan Jakarta Timur.

Ia mengaku optimis, dibawah kepemimpinan Andi Tenri Abeng, penerapan Zona Integritas dapat berlangsung dengan baik dan mencapai sasaran. “Saya percaya upaya menjadikan BPN Banten maju, modern, dan terbuka melalui pencangan Zona Integritas dapat terwujud,” jelasnya.

Lebih lanjut C Herry SL mengatakan, sangat mungkin pada 2019 ini, lebih dari 1 Kantor Pertanahan di Provinsi Banten dapat memperoleh predikat Zona Integritas dari Kementerian PAN & RB. “Ya, bisa lebih dari satu Kantor Pertanahan, karena saat ini sejumlah Kantor Pertanahan telah mampu menunjukan perbaikan yang cukup signifikan,” pungkasnya. (her)

RUU Pertanahan Harus Dilengkapi Peraturan Spesifik ................. Sambungan dari hal 2 ...................... dalam pembahasan RUU pertanahan, saat ini tahapan RUU Pertanahan sudah memasuki perumusan dan sinkronisasi.

Memang sangat diperlukan kedetailan dan pembahasan yang mendalam mengenai RUU Pertanahan ini agar bisa menjawab seluruh persoalan dan kekhawatiran masyarakat mengenai pertanahan dan tata ruang.

Hal itu berguna untuk meminimalisir munculnya masalah di masa depan.

Spirit UU PA 1960 Jangan Sampai Hilang Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mengatakan, spirit pasal 1 hingga pasal 15 UndangUndang Pokok Agraria (UU PA) Tahun 1960 jangan sampai hilang. “Sebagai contoh yaitu pada pasal 9 UU PA 1960, hanya Warga Negara Indonesia (WNI) dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang

angkasa dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2,” ujarnya saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/3/2019) RDPU untuk menerima masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan itu, dihadiri DPP Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (DPP-PP REI), Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT), Direksi Kawasan Industri, serta Tim Panitia Kerja RUU Pertanahan dari pemerintah.

Herman menegaskan, pada pasal 2 berbunyi, atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Lebih lanjut, politisi partai demokrat menegaskan, negara tentu tidak ingin melepas berbagai kepemilikan tanah kepada warga negara asing, tetapi bisa dimungkinkan untuk memberikan sewa jangka panjang. “Tentu saja titik berat dengan kepastian hukum terkait kepemilikan sewa jangka panjang itu harus jelas pengaturannya dalam UU,” tegasnya.

Terkait kedudukan IPPAT, Herman membandingkan dengan negaranegara maju seperti Belanda yang memiliki daratan kecil namun populasi penduduknya sekitar 17 juta jiwa.

Fungsi pejabat pembuat akta tanah di negara tersebut sangat penting.

Karena Pemerintah Belanda mengelola tanahnya melalui Kementerian Dalam Negeri, kemudian ada juga kadastral membidangi pertanahan juga berstatus sebagai bank tanah yang mengatur konsolidasi lahan. (her, sg)

Peduli Sesama, Putri Anastasya Caleg Partai Hanura Gelar Baksos

Tarif Harga iklan

1.

dari 771 total konten hoaks yang hoaks terkait kejahatan 59, hoaks isu telah diverifikasi dan divalidasi agama 50, hoaks isu internasional 21, o l e h T i m A I S K e m k o m i n f o , hoaks penipuan dan perdagangan sebanyak 181 konten hoaks terkait masing-masing 19 konten, dan i s u p o l i t i k , b a i k h o a k s y a n g terakhir hoaks isu pendidikan menyerang pasangan capres dan sebanyak 3 konten. cawapres Nomor 01 dan No 02, Ferdinandus Setu menyebutkan, maupun yang terkait partai politik Tim AIS Kemkominfo dibentuk peserta pemilu 2019. pada Januari 2018 untuk melakukan Selain hoaks terkait isu pengaisan terhadap seluruh politik, lanjut Ferdinandus Setu, konten internet yang beredar di berturut-turut menyusul hoaks isu cyber space Indonesia. “Tim AIS kesehatan sebanyak 126, hoaks isu berjumlah 100 personil didukung pemerintahan sebanyak 119 hoaks, oleh mesin AIS yang bekerja 24 Sabtu, 16 maret 2013 hoaks berisikan fitnah terhadap jam, 7 hari seminggu tanpa henti,” Edisisebanyak 96/ TH Vi110, / 14 -pungkasnya.

27 AgusTus 2017 individu tertentu (her, sg, ram)

Ketua DPR Minta BIN Tingkatkan Kinerja di Wilayah Konflik .................. Sambungan dari hal 1 .................

Telah hilang AKTE JUAL BELI Nomor : 904/ 2010 , tanggal 30/08/2010 Luas Tanah : 48 M2, Desa Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara Email : redaksilaraspost@gmail.com Website: www.laraspostonline.com Atas Nama : Apipah Jumaliyah

KOMPOSISI & UKURAN

angka 53 dan 63 hoaks. Di bulan Desember 2018, jumlah hoak terua naik di angka 75 konten,” ujarnya dalam siaran persnya, pada Rabu (6/3/2019) pagi di Jakarta.

Menurutnya, peningkatan jumlah konten hoaks sangat signifikan terjadi pada bulan Januari dan Februari 2019. Sebanyak 175 konten hoaks yang berhasil diverifikasi oleh Tim AIS Kemkominfo. “Angka ini naik dua kali lipat di Februari 2019 menjadi 353 konten hoaks,” tegas Ferdinandus Setu.

Isu Politik Ferdinandus Setu menjelaskan,

Wiranto: Penyelenggara Pemilu Harus Objektif ........................... Sambungan dari hal 1 ..........................

“Sehingga masyarakat bisa merasakan ada kepastian hukum tentang hal yang berkaitan dengan pertanahan, itu kenapa DPR berinisiatif mengajukan usul tentang RUU Pertanahan ini, mudah-mudahan bisa diselesaikan pada periode DPR 2014-2019,” ujar Ketua Komisi II Zainudin Amali.

Pelaksanaan FGD RUU Pertanahan di Bali ini sebagai rangkaian kegiatan yang telah dilakukan di beberapa tempat dan terakhir di Yogyakarta ketika sebelumnya sudah dilakukan dibanyak tempat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan masukan dan menyatukan pandangan dari para Redaksi pemangku / Tata Usaha: kepentingan, akademisi dari Jl. Raya Hankam Mabes TNI No. 26.Swadaya Masyarakat, para Lembaya Bambu Apus, Cipayung, pelaku Jakarta Timur bidang pertanahan dan dari Telp. 021 – 84311368, 021instansi – 84311397, terkait di pemerintahan pusat Fax: 021dan – 84311373 daerah.

Diharapkan masukan ini akan memperkaya materi yang dibahas

TARIF IKLAN PRomosI

11 11 3

HARgA Rp.10.000.000,Rp. 7.000.000,Rp.13.000.000,Rp. 6.500.000,Rp. 3.500.000,Rp. 2.000.000,Rp. 1.000.000,Rp. 3.250.000,Rp. 1.200.000,Rp. 1.625.000,Rp.100.000,Rp. 600.000,-

Bogor, Laras Post - Calon anggota Legislatif (caleg) Dapil IV DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Hanura No Urut 5 Putri Anastasya Ladu kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat Kabupaten Bogor.

Pengusaha muda yang akrab disapa Chacha Manoppo ini menggelar pengobatan massal di Cibanteng, Kampung Agathis, Kecamatan Ciampea, Minggu (17/3).

Kepada wartawan ia mengungkapan niatnya untuk turun ke Daerah pemilihan Setiap minggu,target saya setiap minggu bisa mendatangi lima titik simpul massa.

“Saya fokus di enam kecamatan yang harus saya kunjungi yaitu Ciomas, Dramaga, Ciampea, Cibungbulang Pamijahan dan Tenjolaya,” katanya Menurut Chacha, fokus kegiatan

saat turun ke masyarakat lebih kepada aksi sosial dan kemasyarakatan.

Perempuan yang juga Ketua Organisasi Jendela Pendidikan Nusantara (JPN) Bogor ini mengaku aksi tersebut sesuai kiprahnya selama ini di Bidang pendidikan.

“Kunjungan akan difokuskan pada kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Terutama layanan bidang kesehatan dan pendidikan,” ucapnya.

Selain itu, Caca mengaku rutinnya bertemu berbagai elemen masyarakat agar terbangun sinergi demi kemajuan wilayah. Langkah ini dilakukan agar saat dipercaya duduk di parlemen dirinya tinggal membawa aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan.

“Saya ingin bersama membangun Kabupaten Bogor melalui sosialisasi

Foto Bersama

Caleg Partai Hanura Dekatkan Diri Kemasyarakat.

pileg ini.

Sehingga, ketika diberikan amanah

saya sudah paham akan di bawa kemana aspirasi masyarakat,” pungkasnya.(vid)

2

12

EDISI 135 TH. VI / 25 MARET - 7 APRIL 2019

Beri Kepastian Hukum, Pemerintah Genjot Sertipikasi Tanah Aceh, Laras Post – Sertipikat tanah dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Sebab itu, pemerintah terus melaksanakan program strategis nasional sertipikasi tanah hingga seluruh tanah terdaftar dan bersertipikat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil menegaskan, penyertipikatan tanah merupakan program strategis nasional.

“Hal ini sudah diperintahkan Presiden RI, Joko Widodo kepada Kementerian ATR/BPN,” ujarnya saat menyerahkan sertipikat secara simbolis kepada 10 orang perwakilan masyarakat, pada Jumat (15/3/2019) di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur.

Sofyan mengungkapkan, hingga saat ini masih ada 80 juta bidang yang belum bersertipikat. “Kantor Pertanahan selama ini hanya menerbitkan 500.000 sampai 800.000 sertipikat tanah. Jika mengikuti pola ini, kita butuh 160 tahun untuk mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia,” ungkapnya.

Agar tidak terlalu lama menuntaskan sertipikasi tanah, lanjut Sofyan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada Kementerian ATR/BPN untuk menerbitkan 5 juta sertipikat tanah pada

tahun 2017, dan 7 juta sertipikat tanah pada tahun 2018, selanjutnya 9 juta bidang tanah pada tahun 2019.

“Alhamdullilah, target tersebut mampu dijawab oleh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Indonesia. Untuk tahun 2019 ini, kami optimis mampu mendaftarkan 10-11 juta bidang,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan, sertipikat tanah sangat penting karena dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah sehingga mencegah sengketa tanah.

“Selain itu, dapat juga menciptakan financial inclusion, yakni memberikan akses ke perbankan,” tegasnya.

Pentingnya sertipikat tanah juga disetujui oleh Bupati Aceh Timur, Hasballah M. Thaib, demikian juga terkait sertipikat wakaf.

Di Aceh Timur ini, lanjut Bupati Aceh Timur, banyak sekali masjid, diantaranya ada konflik antara pewakaf dan penerima wakaf, karena ketika meninggal ahli waris menggugat penerima wakaf, akibat tidak ada bukti sah tanah tersebut sudah diwakafkan.

“Untuk hal ini, saya mengucapkan terima kasih telah menyertipikatkan tanah milik masyarakat serta tanah wakaf,” ujarnya.

Sofyan Djalil Optimis Target Terlampaui Bogor, Laras Post – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi target Kementerian Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menerbitkan sertipikat sebanyak sembilan juta bidang pada 2019 ini.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil optimis pihaknya dapat menerbitkan sertipikat melampaui target, bahkan bisa mencapai 11 juta sertipikat pada tahun ini.

“Komitmen pemerintahan bapak Jokowi, tahun ini kami akan keluarkan 11 juta sertipikat,” ujarnya saat penyerahan sertifikat tanah di Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/3/2019).

Pada kesempatan itu, pemerintah membagikan 75 ribu sertipikat tanah gratis kepada masyarakat.

Rencananya penyelesaian sertipikat tanah di Kota Bogor akan tuntas pada 2019 ini. “Untuk Kota Bogor kami usahakan seluruh kota tanahnya terdaftar,” janji Sofyan Djalil.

Lebih lanjut Sofyan Djalil menyebutkan, Presiden Jokowi setiap tahun terus meningkatkan target penerbitan sertipikat tanah, sehingga diharapkan seluruh bidang tanah di Indonesia sudah bersertipikat pada 2025 nani.

Disebutkan, Kementerian ATR/BPN pada 2017 berhasil menerbitkan sertipikat sebanyak 5,4 juta.

Selanjutnya pada 2018 target meningkat menjadi 7 juta sertipika dan berhasil diterbitkan sebanyak 9,4 juta sertipikat.

Sementara itu, Ketua Network for Corruption Watch (NCW) C Herry SL mengatakan, volume kerja Kementerian ATR/BPN mengalami lonjakan sejak program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berlangsung dengan target ditentukan oleh Presiden Jokowi. Pada sisi lain penambah jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) masih relatif sedikit.

“Kondisi membuat jajaran Kementerian ATR/BPN harus fokus dan ekstra kerja keras, bahkan hingga larut malam serta tetap bekerja meski di hari libur.

C Herry SL berharap, meski harus fokus dan kerja keras melaksanakan PTSL, aparatur pertanahan khususnya yang berada di kantor pertanahan, hendaknya tetap memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang mendaftarkan tanahnya melalui loket. (her)

Dari 7.501 sertipikat yang dibagikan kepada masyarakat, diantaranya berasal sebanyak 45 sertipikat berasal dari tanah wakaf, sebanyak 29 sertipikat merupakan hak pakai Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, sebanyak 5.535 sertipikat merupakan hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018, sebanyak 418 sertipikat merupakan hasil program PTSL tahun 2019, dan sebanyak 1.474 merupakan hasil program Redistribusi Tanah Apresiasi PTSL Sebelumnya Sofyan Djalil melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, dan menyerahkan 27 sertipikat tanah kepada masyarakat di Pendopo Kabupaten Pidie, Aceh, Rabu (13/3/2019).

27 sertipikat tanah yang dibagikan tersebut berasal dari 1 Sertipikat Hak Pakai, 10 sertipikat wakaf, 14 sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta 2 sertipikat untuk Usaha Kecil Mikro (UKM).

Pada kesempatan itu, Sofyan Djalil mengatakan, sertipikat tanah sangat penting sekali karena memberikan kepastian hukum atas para pemilik

tanah. “Konflik tanah yang terjadi dikarenakan banyak masyarakat yang tidak punya sertipikat tanah,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Pidie, Roni Ahmad mengapresiasi hasil kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie dalam pelaksanaan PTSL. “PTSL sejatinya memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat di Kabupaten Pidie. Hal ini juga menekan sengketa sengketa tanah,” kata Roni Ahmad.

Bupati Pidie mengatakan target PTSL di Kabupaten Pidie meningkat dari tahun lalu. “Tahun lalu, target PTSL di Kabupaten Pidie sebanyak 7.500 bidang, namun tahun ini targetnya naik 13.000 bidang,” pungkasnya.

Hati-hati Tanah Belum Bersertipikat Pada kesempatan terpisah Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati jika tanah belum bersertpikat. “Sebab tanah yang belum bersertipikat berpotensi diakui pihak lain,” ujarnya saat menyerahkan sertipikat tanah kepada Masyarakat Provinsi Bangka Belitung di Gelanggang Olahraga Sahabudin, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, Kamis (14/3/2019).

Presiden mengaku, setiap berkunjung ke daerah di seluruh Tanah

Masyarakat penerima sertipikat.

Air, keluhannya adalah sengketa tanah di mana-mana. Ada masyarakat dengan masyarakat, ada masyarakat dengan perusahaan, ada masyarakat dengan pemerintah, ada anak dengan bapaknya.

“Itu karena kita semua tidak pegang tanda bukti hukum hak atas tanah yang namanya sertipikat,” ujar Presiden.

Lebih lanjut Presiden berpesan agar para penerima sertipikat bisa menjaga sertipikatnya dengan baik.

Jika hendak mengagunkan sertipikat ke bank, hendaknya menghitung dan mengkalkulasi dengan cermat.

“Kalau misalnya dapat Rp300 juta, gunakan seluruhnya untuk modal usaha, modal kerja, modal investasi. Jangan dipakai untuk kebutuhan konsumtif,” pesan Presiden.

Sertipikat yang Presiden serahkan merupakan hasil program PTSL yang dilaksanakan Kementerian ATR/ BPN. Pada kesempatan itu diberikan kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang sertipikat sebanyak 1.000 buah, Kabupaten Bangka sebanyak 1.000 buah dan Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 500 buah. (her)

Kementerian ATR/BPN Targetkan 2025 Sertipikasi Tanah Rampung

Jakarta, Laras Post – Guna memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia telah terdaftar pada tahun 2025.

Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar, Kementerian ATR/BPN, Agus

Wahyudi mengatakan, untuk memberikan kepastian hukum, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN, pada tahun 2019 ini menargetkan pendaftaran dan akan menerbitkan 9 Juta bidang sertipikat hak atas tanah.

“Adapun seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia, sebanyak 126 Juta bidang dan

diharapkan sudah harus selesai didaftarkan pada tahun 2025,” ungkapnya, saat membuka ujian lisensi bagi 735 Orang calon SKB di Aula YTKI, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi DKI Jakarta, Jaya menyampaikan arahan kepada peserta ujian.

Ia menegaskan, kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia diharapkan selesai hingga tahun 2025, khusus untuk DKI Jakarta ditargetkan selesai tahun ini juga, selanjutnya akan ada kegiatan pemeliharaan data pertanahan.

“Teman-teman SKB sebagai mitra BPN tidak hanya mengerjakan kegiatan pengumpulan data fisik. Peluang profesi ini akan terus terbuka lebar,” ujarnya.

Namun demikian, menurutnya, seorang surveyor harus berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya, karena memegang tanggung jawab penuh atas hasil data pengukuran di lapangan.

Lebih lanjut Jaya mengungkapkan, saat ini Kementerian ATR/BPN sedang merumuskan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Survei Kadastral yang diharapkan akan di-launching oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan pada bulan Agustus mendatang.

“Minggu depan kita akan mulai FGD I dan dilanjutkan dengan Pra Konvensi dan Konvensi dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan seperti Direktorat Jenderal Hubungan Hukum, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Biro Organisasi dan Kepegawaian, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Ketenagakerjaan, Akademisi, Asosiasi Profesi dan lain-lain,” ungkapnya.

Dengan demikian, lanjut Jaya maka tahun depan sebelum ujian lisensi seperti saat ini, calon SKB diharuskan lulus uji kompetensi sesuai SKKNI Survei Kadastral yang akan ditetapkan. (her)

Meski Melonjak Seribu Persen

Dirjen Penataan Agraria Capai Target Redistribusi Tanah Bogor, Laras Post – Meski meningkat hingga seribu persen, Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dapat mencapai target Redistribusi Tanah 2018 Atas capaian itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Himawan Arief Sugoto menyampaikan apresiasi kepada jajaran Direktorat Jenderal Penataan Agraria “Selamat, Penataan Agraria berhasil terbitkan 283.236 ditahun 2018, atau naik lebih dari 1.000% dari tahun sebelumnya,” ujarnya saat membuka Rapat Kerja Teknis Penataan Agraria Direktorat Jenderal Penataan Agraria di Novotel Bogor Golf Resort & Convention Center, Senin (18/3/2019).

Himawan Arief Sugoto menyebutkan, tahun 2019 pemerintah meningkatkan target redistribusi tanah menjadi 750.000 bidang.

“Kementerian ATR/BPN optimistis mencapai target yang diberikan itu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sekjen mengungkapkan, saat ini Kementerian ATR/BPN melalui Pusdatin telah membentuk Project Management Office (PMO) yang berjenjang mulai dari kantor pertanahan (Kantah), kantor wilayah (Kanwil)

dan Kantor Pusat, untuk menjalankan fungsi monitoring Program Strategis.

“Dengan Dashboard ini, PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), Reforma Agraria, Pengadaan Tanah, dan Penanganan Sengketa & Perkara dapat dipantau langsung oleh pimpinan, sehingga apabila ada masalah dapat segera dicarikan solusinya,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/ BPN, Muhammad Ikhsan mengungkapkan, dengan Rapat Kerja Teknis Dirjen Penataan Agraria ini, optimistis target reforma agraria dapat tercapai.

“Hari ini kami melakukan rapat kerja teknis Penataan Agraria kita mengambil tema, Percepatan Pelaksanaan reforma agraria menyongsong era digital Kementerian ATR/ BPN,” ujarnya.

Ia menjelaskan, mulai tahun ini Kementerian ATR/BPN bergerak kepada kantor modern yang berskala internasional.

“Sehingga dengan demikian dari jajaran kami penataan agraria akan segera bersinergi mengikuti petunjuk dan pedoman yang diberikan Bapak Menteri,” ungkapnya.

Muhammad Ikhsan menyebutkan,

pihaknyatelah melaunching SIGRA, yaitu Sistem Informasi Geografis Reforma Agraria sehingga bisa mendeteksi penyelesaian target dengan online.

“Kami telah melakukan perubahanperubahan yang mendasar agar peraturan terkait Izin Lokasi, pertimbangan teknis pertanahan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman,” jelasnya.

Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Agraria ini, bertujuan untuk

membangun koordinasi yang baik antara pusat dan daerah, dalam rangka menyiapkan pelaksanaan kegiatan penataan agraria Tahun 2019 di Indonesia untuk menyongsong era digital.

Rapat Kerja Teknis ini diikuti oleh 119 orang yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 64 pejabat struktural dan pejabat fungsional umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Agraria serta 31 orang Kepala Bidang Penataan Agraria. (her)

Pengembang Berharap Kantor Pertanahan Tingkatkan Pelayanan

General Manager PT Cahaya Bumi Pratama HM Nursin HR bersama Kepala BPN Bekasi.

Bekasi, Laras Post – Pengembang perumahan berharap Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, dapat meningkatkan pelayanan, meski pun saat ini volume kerja meningkat dengan adanya program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL).

General Manager PT Cahaya Bumi Pratama HM Nursin HR menilai, pelayanan pertanahan masih belum maksimal. “Perlu dilakukan percepatan pelayanan terutama penerbitan sertipikat tanah, karena ada sejumlah permohonan sertipikat yang diajukan baru terbit setelah satu tahun,” ujar pengembang yang juga anggota Dewan Redaksi Laras Post ini, pada Kamis (21/3/2019) di Bekasi.

HM Nursin HR menyebutkan, pelaksanaan program PTSL yang

PT. SEMEN BATURAJA Tbk. Membangun Masa Depan Bangsa

targetnya terus meningkat setiap tahunnya, hendaknya tidak berdampak pada pelayanan loket. “Kita mengerti terjadi lonjakan volume kerja sejak dilaksanakan program PTSL, namun pelaksanaan program itu, jangan sampai mengganggu pelayanan biasa,” ungkapnya.

Untuk itu, ia berharap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Nurhadi Putra, dapat meningkatkan percepatan pelayanan. “Tentu kita berharap, pak Putra dapat meningkatkan pelayanan dan melakukan percepatan sehingga menjadi lebih baik,” harapnya.

Sementara itu Nurhadi Putra yang baru beberapa hari ini dilantik menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi menggantikan Deni

Santo mengatakan, akan ekstra kerja keras untuk meningkatkan pelayanan pertanahan, sekalipun target PTSL semakin meningkat tahun ini.

“Kita akan semaksimal mungkin meningkatkan pelayanan dan menyelesaikan target penerbitan sertipikat dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada,” ujarnya kepada Laras Post, pada Kamis (21/3/2019) di ruang kerjanya.

Ia mengungkapkan, untuk tahun ini pihaknya mendapat target penerbitan sertipikat melalui PTSL sebanyak 40 ribu bidang. “Kita optimis dengan ekstra kerja keras target itu dapat kita lampaui.

Mohon dukungannya dari semua pihak,” tegasnya.

Nurhadi Putra sebelumnya sempat

menjadi Kepala Kantor Pertanahan Bandung Barat, lalu ditarik ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, dan kemudian dimutasi menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.

Ia resmi menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi mengganti Deni Santo, setelah dilakukan serahterima jabatan (Sertijab) pada Senin (18/3/2019) malam, di Hotel Prime Biz, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Hadir Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Jawa Barat, Yusuf Purnama, Dandim 0509/Kabupaten Bekasi, Dandim 0509/Kab. Bekasi Letkol Arh. Jimmy Hutapea, Kepala Pengadilan Negeri Bekasi dan jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi serta tamu undangan lainnya. (her)

PT. BAJA CAKRA MANDIRI (BCM) AMRULLAH, SE KABAG UMUM/SDM

TURUT MEMBANGUN NEGERI

H. Erekson, S.Sos. DIREKTUR UTAMA