TERVERIFIKASI DEWAN PERS Penerbit: PT. LARAST PENA NUSA INDAH PERS
Laras Post @Laraspost
EDISI 120 TH. VI / 20 AGUS - 02 SEP 2018
Email : redaksilaraspost@gmail.com
website : www.laraspostonline.com
RP. 5.000 (LUAR KOTA +ONGKOS KIRIM )
DIRGAHAYU HUT RI KE - 73 SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018 MENUJU INDONESIA JUARA
Reforma Agraria Untuk Keadilan Ekonomi Jakarta, Larast Post – Pemerintah akan terus memberikan prioritas perhatian pada masalah keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satunya dengan melaksanakan program reforma agraria.
Kapolri Tunjuk Ari Dono Jadi Wakapolri Jakarta, Larast Post - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menunjuk Komjen Pol Ari Dono Sukmanto sebagai Wakapolri, setelah mela kukan konsultasi dengan Presiden Joko Widodo. “Pemilihan Pak Ari Dono sebagai Wakapolri sudah diperhitungkan dengan matang, dan saya sudah mengkonsultasikan dengan bapak Presiden,” kata Kapolri usai pe lantikan Komjen Pol Ari Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian Dono Sukmanto menjadi Wakapolri, pada Jumat (17/8/2018), di Rupatama Mabes Polri, Jakarta. Komjen Pol Ari Dono Sukmanto dilantik menjadi Wakapolri untuk menggantikan Komjen Pol Syafruddin yang sekarang menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Kapolri menyebutkan, Komjen Pol Ari Dono Sukmanto selama ini menunjukan kinerja yang bagus, ia cukup berhasil di Polda Sulawesi Tengah, dan demikian juga sebagai Kabareskrim. “Dia menangani Satgas Pangan cukup selesai dan berhasil,” tegas Tito. Selain itu, lanjut Kapolri, secara leadeship Komjen Pol Ari Dono Sukmanto termasuk cool dan tenang. “Saya rasa akan jadi yang baik untuk membantu saya sebagai Kapolri,” ujarnya.
Berita Bersambung hal 11....
Life Style Anggota Paskibraka Tim Nusa, Tarrisa Maharani Dewi
Bangga Didapuk Pembawa Baki Sang Merah Putih
Tarrisa Maharani Dewi saat bertugas membawa baki Sang Merah Putih.
Jakarta, Larast Post - Anggota Pasukan Pengibar Bendera Tarrisa Maharani Dewi didapuk pembawa baki Bendera Pusaka saat upacara pengibaran bendera HUT RI ke 73, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/8/2018) pagi. Remaja kelahiran Palembang, 10 Juli 2002 itu, merupakan anggota Paskibraka Tim Nusa putri perwakilan Provinsi Jawa Barat yang masih duduk di SMA 7 Krida Nusantara, Bandung. Munculnya nama Tarrisa Maharani Dewi sebagai salah satu pembawa baki tak mengherankan bagi tim Diary Paskibraka. Berdasarkan pantauan selama Diklat Paskibraka 2018, Tarrisa cukup sering dilatih jadi pembawa baki. Tarisa sendiri menghitung ada lebih dari sembilan kali dia di-dril untuk menerima bendera Merah Putih untuk kemudian dikibarkan. Putri dari salah seorang perwira tinggi TNI AD Brigjen TNI Teguh Pudjo Remekso dan Ny. Dewi Susilowati ini mengakui bangga sekali saat diberikan tugas pembawa bendera pusaka.
Presiden Joko Widodo mengatakan, keadilan ekonomi sangat menjadi perhatian serius Pemerintah, terutama keadilan bagi 40 persen lapisan masyarakat di bawah. “Kita bersyukur bisa mencapai tingkat ketimpangan terendah dalam 6 tahun terakhir, yaitu Rasio Gini sudah turun menjadi 0,389,” kata Presiden Jokowi, saat Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pada Kamis (16/8/2018) di Gedung MPR RI. Tapi, lanjut Presiden, upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak pernah berhenti. Pemerintah merancang banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat agar pemerataan pendapatan bisa segera diwujudkan. Presiden menegaskan, upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat, diantaranya dengan terus melaksanakan program sertipikasi tanah dan redistribusi tanah. Penyelesaian sertipikasi tanah bagi rakyat, lanjut Presiden, agar rakyat terhindar dari konflik kepemilikan lahan dan juga rakyat memiliki kepastian h u k u m a t a s k e p e mi l i k a n a s s e t . “Sehingga mereka dapat manfaatkan
Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla beserta Ketua DPR Bambang Soesatyo dan sejumlah Anggota DPR RI di Gedung Nusantara.
untuk kegiatan ekonomi produktif serta peningkatan kesejahteraan keluarga,” tegas Presiden Jokowi. Langkah percepatan ini, ungkap Presiden, membuat penerbitan sertipikat dari yang tadinya hanya selesai 500 ribu atau 800 ribu bidang sertipikat per tahun, saat ini sudah jutaan sertipikat tanah bisa diselesaikan setiap tahunnya. “Tahun lalu, target 5 juta sertipikat tanah sudah tercapai dan pada tahun 2018 dan tahun 2019 target yang ingin dicapai akan terus meningkat,” tegasnya. Bersamaan dengan sertipikasi tanah, kata Presiden, Pemerintah terus menggencarkan reforma agraria dan
redistribusi lahan. “Sampai tahun 2017 telah dilepaskan area dari kawasan hutan negara, sekitar 977 ribu hectare,” ungkapnya. Kepala Negara menyebutkan, untuk Perhutanan Sosial, sudah diberikan 1,7 juta hektare akses kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat. “Proses pengelolaan lahan kawasan hutan itu disertai dengan pendampingan agar tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat bisa tercapai,” terangnya. Lebih lanjut Presiden mengatakan, keberpihakan pada rakyat juga turut diwujudkan Pemerintah dengan program pembangunan sejuta rumah.
Sofyan Djalil Sokong Program Perhutanan Sosial Jakarta, Larast Post – Ke menterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) men du kung penuh program kehutanan sosial, yang menjadi tanggungjawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, pihaknya akan mendukung penuh program perhutanan sosial, yang menjadi kewenangan Kementerian LHK. “Kita mendukung program perhutanan sosial yang berada di Kementerian LHK, mendukung saja apa yang bisa kita dukung,” ungkapnya, usai Rapat Koordinasi Perhutanan Sosial, pada Rabu (15/8/2018), di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sofyan menegaskan, pelaksanaan program reforma agraria ada yang berada pada kewenangan Kementerian LHK dan Kementerian ATR/ BPN. “Kantor saya kan tentang aset, sertipikasi tanah dan lain lain, sedangkan program sosial adalah kewenangan Ibu Menteri
Berita Bersambung hal 11....
Evaluasi Perubahan Mekanisme dari Border ke Post Border
Menteri ATR/BPN RI Sofyan Djalil saat memimpin upacara Peringatan HUT RI Ke-73 di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jum’at (17/8)
LHK,” ujarnya. Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui percepatan program perhutanan sosial. Siti Nurbaya menyebutkan, jika pada tahun 2015, masyarakat hanya dapat mengelola 7% dari kawasan hutan, maka melalui program perhutanan sosial dan redistribusi tanah,
Untuk memenuhi salah satu keb ut uhan dasar rakyat, lanjut Presiden, Pemerintah juga memperluas akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Pada bagian lain, Presiden mengatakan, untuk memberikan jaminan perlindungan bagi keluarga miskin, Program Keluarga Harapan (PKH) diperluas cakupannya, dari hanya 2,7 juta keluarga di tahun 2014 menjadi hampir 6 juta keluarga penerima manfaat pada tahun 2016 dan secara bertahap meningkat hingga 10 juta keluarga pada tahun 2018.
pengelolaan oleh masyarakat akan meningkat menjadi 33%. Menteri LHK menjelaskan, perhutanan sosial dan redistribusi tanah yang menjadi agenda Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, merupakan bagian dari program reforma agraria. Untuk redistribusi lahan seluas 4,1 juta hektar dan Perhutanan Sosial 12,7 juta hektar.
Jakarta, Larast Post – Guna mempermudah dan mempercepat arus barang di pelabuhan, Pemerintah sejak Februari lalu telah menetapkan kebijakan pergeseran pengawasan dari border ke post border. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, 21 perubahan mekanisme dari border ke post border itu tidak Dirjen Daglu Oke Nurwan semuanya mulus dan saat ini sedang dilakukan evaluasi bersama. “Karena tadi saya sudah sampaikan sebetulnya di tingkatan niaga ini ada beberapa blok yang terkena border dan post border itu termasuk di blok 1, dari border dan post border ini dari 10.800an yang dilartaskan hanya 5200an kurang lebih 48%,” ujar Oke Nurwan kepada wartawan, pada Senin (13/8/2018) di Kementerian Perdagangan, Jakarta. Dia menambahkan, target yang masih akan diborder itu sekitar 20,8 %, sisanya digeser ke post border. “Saat ini kita masih belum mencapai target, masih lebih 20,8 %.” Ketika disinggung, apakah pengawasan ini masih wewenang Kementerian Perindustrian? “Bukan tidak berwenang, semua itu tetap ada kewenangannya. Jadi dengan melakukan pergeseran dari pengawasan border ke post border maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan,” cetusnya. Oke melanjutkan, dengan melakukan pergeseran dari pengawasan border ke post border. “Maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan,” ucap Nurwan. Tak hanya itu, persiapan kelembagaan, persiapan
Berita Bersambung hal 11....
Berita Bersambung hal 11....
NCW Apresiasi Presiden Dukung KPK Jakarta, Larast Post – Network for Coruption Watch (NCW) meng apresiasi komitmen Presiden Joko Widodo untuk terus mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pemberantasan korupsi. Ketua Umum NCW C Herry SL mengatakan, komitmen Presiden Jokowi akan terus mendukung upaya KPK untuk memberantas korupsi, patut mendapat apresiasi, karena sejalan dengan harapan dan keinginan rakyat bahwa negeri ini harus bebas dari jerat korupsi. “Upaya pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan, bukan hanya melalui KPK, tapi juga oleh
lembaga lainnya,” ujar C Herry SL usai mengikuti upacara Peringatan HUT RI ke 73 di Istana, pada Jumat (17/8/2018). C Herry SL menyebutkan, tindak pidana korupsi, bisa jadi, ibarat fenomena gunung es, yang terungkap saat ini hanya merupakan bagian puncaknya, sementara yang belum terungkap masih terkubur begitu besar. “Sebab itu, pemberantasan korupsi harus didukung oleh seluruh elemen, jika tidak, bangsa ini akan sulit terbebas dari korupsi,” tegasnya. Menurutnya, dalam pemberantasan korupsi, selain upaya penindakan juga perlu mengedepankan langkah-
langkah pencegahan, salah satunya dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. “Dengan tata kelola yang baik, celah-celah korupsi bisa ditutup sehingga potensi korupsi dapat diminimalisir,” tegasnya. Sementara itu, sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, upaya untuk membebaskan Indonesia dari jeratan korupsi yang mengkhianati kepercayaan rakyat, menggerogoti anggaran negara, dan merusak sendisendi perekonomian bangsa harus terus dilakukan. “Korupsi adalah kejahatan luar
Berita Bersambung hal 11....
Ketua Umum NCW C Herry SL.