Laras post 110

Penerbit: PT. LARAST PENA NUSA INDAH PERS

Laras Post

@Laraspost

EDISI 110

TH. VI / 12 - 25 MARET

2018

RP. 5.000 (LUAR KOTA +ONGKOS KIRIM )

website : www.laraspostonline.com

Email : redaksilaraspost@gmail.com

Pemerintah Bagikan Hak Pengelolaan Hutan

Tekan Konflik dan Ketimpangan Lahan

Kapolri Apresiasi Brigadir Nur Ali Yogyakarta, Larast Post – Kapolri Jendral (Pol) Tito Karnavian mengapresiasi Brigadir Nur Ali Suwandi yang merawat ratusan anak-anak yatim piatu.

Brigadir Nur Ali Suwandi yang bertugas di Kapolri Jenderal Tito Karnavian kesatuan Provost Polda DIY itu, membuat Rumah Singgah Bumi Damai untuk merawat dan membina ratusan anak-anak yatim piatu.

Kapolri mengatakan, yang dilakukan oleh Brigadir Ali bisa menjadi contoh bagi anggota Polri lainnya, terutama tentang ketulusan untuk menolong sesama.

“Saya terus terang menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Brigadir Nur Ali,” ujar Kapolri, Minggu (11/3/2018) saat berkunjung ke Rumah Singgah Bumi Damai.

Di Rumah Singgah Bumi Damai yang dikelola oleh Brigadir Nur Ali Suwandi ini, terdapat 117 anak yatim dan fakir miskin.

Lebih lanjut Kapolri menyatakan, apa yang dilakukan Brigadir Nur Ali Suwandi, akan dapat menginspirasi anggota polisi lainnya, untuk melakukan kebaikan dan pengabdian kepada masyarakat. “Saya merasa puas.

Ada satu orang yang bisa menjadi contoh bagi Polisi.

Bukan hanya bagi Polda DIY, tetapi bagi Polri,” ungkap Kapolri. (her)

FOTO: BPMI

Presiden Joko Widodo

Tuban, Larast Post - Guna mengurangi konflik, ketimpangan lahan, mengurangi pengangguran, dan kemiskinan masyarakat sekitar hutan, pemerintah sedang melaksanakan Program Perhutanan Sosial.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus membagikan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat tani sekitar hutan.

Presiden Jokowi menga­ takan, pemerintah saat ini terus membagikan

hak pengelolaan hutan, sehingga diharapkan dapat mendongkrak perekonomian rakyat. “Saya selalu kejar terus Menteri Kehutanan untuk segera membagi-bagikan hak pengelolaan,” ujarnya saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial bagi rakyat, pada Jumat (9/3/2018),

di Desa Ngimbang, Tuban, Jawa Timur.

Pada kesempatan itu Presiden menyerahkan SK Perhutanan Sosial sebanyak 13 SK untuk petani di tiga Kabupaten yakni Bojonegoro, Blitar, dan Malang, seluas 8.975,8 Ha bagi sebanyak 9.143 Kepala Keluarga (KK).

Presiden meminta agar hak pengelolaan hutan tidak hanya diberikan kepada pengusaha, tapi harus lebih banyak diberikan kepada rakyat.

“Jangan dibagi-bagi ke yang gede-gede terus, yang kecil ini segera dibagi sebanyakbanyaknya,” tegasnya.

Lebih lanjut Presiden mengungkapkan, sebelumnya telah dibagikan tambak seluas 80 hektar kepada petani dan petambak di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.

“Ada 11.000 hektar tambak besar, sekarang diambil alih un t u k dib ag ik a n k ep ada masyarakat di sana, baik petani maupun petambak. Tapi baru

Presiden Ancam Copot Menteri Jika Gagal Capai Target

Presiden Jokowi me­ ngatakan, sudah memerintah Sofyan Djalil agar menyelesaikan target tahun ini sebanyak 7 juta sertipikat. “Kalau enggak bisa 7 juta saya ganti, saya copot, saya copot menterinya,” tegasnya, saat menyerahkan sertipikat hak atas tanah untuk rakyat, pada Kamis (8/3) sore, di Alunalun Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Jakarta, Larast Post - Guna memberikan pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan kerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Perjanjian Kerjasama ditanda-tangani oleh Dirjen Penanganan Masalah, Pemanfaatan Ruang, dan Tanah R. B. Agus Widjayanto dan Anggota ORI yang menangani bidang pertanahan Ahmad Alamsyah Saragi, pada Kamis (8/3/2018) di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, disaksikan oleh 34 Perwakilan Kantor Wilayah BPN dan Kantor Perwakilan ORI di seluruh Indonesia melalui siaran teleconference.

Agus Widjayanto mengatakan, diharapkan acara penandatangan kerjasama tidak hanya berhenti di sini, namun yang lebih penting bagaimana mengimplementasikannya dari wujud-wujud perjanjian kerjasama tersebut, sehingga pelaksanaan berjalan efektif dan efisien.

“Karena itu pelaksanaannya perlu dikomunikasikan lebih lanjut dengan penunjukan narahubung yang disepakati oleh Kementerian ATR/BPN dan ORI sehingga terjalin komunikasi yang lebih intensif guna mempercepat proses penanganan pengaduan masyarakat,” ujarnya.

Agus menjelaskan, Kementerian ATR/BPN dan ORI akan meningkatkan koordinasi dengan menyediakan narahubung dalam penyelesaian laporan masyarakat.

“Hal itu bertujuan untuk membentuk mekanisme

Berita Bersambung hal 11....

Berita Bersambung hal 11....

Berita Bersambung hal 11....

Seleb Nikita Mirzani Umroh Bersama Suami?

Menteri ATR/BPN, Sof­yan Djalil

saat mendampingi Presiden Joko Widodo menyerahkan 3.000 sertipikat tanah, pada Minggu (11/3/2018) di Gedung Pertemuan Radian Kabupaten Cirebon.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengancam akan mencopot Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Sofyan Djalil, jika gagal menyelesaikan target sertipikasi 7 juta bidang tanah pada tahun

ini.

NCW Berharap Pelaksana ATR/BPN Tetap Berhati Hati Pasca menyebarnya foto, Nikita Mirzani dan pengusaha Dipo Latief, kini beredar kabar yang menyebutkan keduanya akan melaksanakan ibadah umroh bareng.

Ketika hal ini ditanyakan, Niki mengaku akan berangkat umroh, pada bulan depan. “Insha Allah, kalau nggak ada halangan,” ungkapnya, pada Senin (12/3/2018) di Jakarta Selatan.

Bahkan Niki mengungkapkan, umroh bersama pasangan terbaik adalah merupakan mimpinya sejak lama Menanggapi hal ini, Niki tak membantah dan malah cerita kalau umrah bersama pasangan adalah mimpinya selama ini. “Niki mau umrah bareng biar sama-sama doa apakah ini sudah pilihan tepat,” akunya.

Menelah jawabannya, mungkinkah Niki saat ini sudah melangsungkan pernikahan?.

Berita Bersambung hal 11....

Jakarta, Larast Post – Network for Corruption Watch (NCW) berharap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), tetap melaksanakan prinsip kehatiahatian, meski target sertipikasi tanah terus melonjak sejak pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Ketua NCW C Herry SL menyebutkan, sejak program PTSL digulirkan oleh Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, target penerbitan sertipikat terus meningkat beberapa kali lipat, sehingga jajaran Kementerian ATR/BPN harus ekstra kerja keras.

Ia menjelaskan, sebelumnya penerbitan sertipikat hanya 500.000 per tahun, namun sejak program PTSL bergulir pada 2017,

Berita Bersambung hal 11....

Tingkatkan Pelayanan Kementerian ATRBPN Gandeng Ombudsman

Sofyan Otimis Target Tercapai

Cirebon, Larast Post – Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sof­ yan Djalil, optimis jajaran dapat menyelesaikan target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Sofyan menyebutkan, sertipikasi tanah di wilayah Provinsi Jawa Barat akan rampung pada 2023 nanti.

“Mudah mudahan nan­ ti semua tanah sudah bersertipikat,” ungkapnya

80 hektar dari 1.000 hektar yang ada,” ungkapnya.

Presiden menegaskan, lahan tambak yang belum dibagikan harus segera diserahkan kepada petani. “Cepat jangan ditundatunda dan itu saya ikuti terus.

Saya cek kemarin 80 hektar yang dibagi itu dipakai untuk tambak udang. Jangan dipikir setelah saya datang dari sini, tidak akan ke sini lagi, pasti ke sini,” janjinya.

Presiden Jokowi secara drastis menaikan target penerbitan sertipikat menjadi 5 juta, kemudian pada 2018 ini naik menjadi 7 juta sertipikat, dan terus meningkat menjadi 9 juta sertifikat pada 2019.

Apalagi, lanjut C Herry SL, ada sanksi pencopotan jabatan dari Presiden Jokowi, mulai dari Kepala Kantor hingga Menteri, jika target tersebut tidak tercapai.

“Tentunya ini menjadi tekanan tersendiri bagi jajaran Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan program PTSL,” ujar C Herry SL, kepada Larast Post, pada Sabtu (10/3/2018) di Kantornya di bilangan Cipayung Jakarta Timur.

Pegiat anti korupsi yang juga pemerhati masalah agraria ini mengaku khawatir

Berita Bersambung hal 11....

Ketua Umum NCW, C. Herry SL.

2 2

HUKUM EDISI 110/ TH VI /12 - 25 MARET 2018

BNN Musnahkan BB Narkotika dan Prekursor Jakarta, Larast Post - Badan Narkotika Nasional (BNN) memusnahkan barang bukti narkotika yang ketiga kalinya dalam tahun ini berupa shabu dan cairan prekursor mengandung MDA (Methylenedioxyamphetamine), dan kristal putih kecoklatan Heliotropin dari dua kasus yang berbeda.

Pengungkapan kasus 15 Kg Shabu di Aceh, berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba, petugas BNN melakukan penyelidikan yang mendalam di kawasan Aceh Utara.

Pada tanggal 30 Januari 2018, petugas berhasil mengamankan SA dan M di daerah Dusun Teuku Reuneng, Aceh Utara dengan barang bukti narkoba jenis shabu seberat 15.924,10 gram.

Petugas BNN menyisihkan 37,50 gram untuk keperluan lab, 37,50 gram

untuk iptek dan 37,50 gram untuk diklat sehingga jumlah barang bukti shabu yang dimusnahkan pada hari ini adalah seberat 15.811,60 gram.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Primer Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Subsider Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Lebih subsider Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati.

Sementara pengungkapan Produksi Narkotika di Diskotik MG Internasional Club, berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh BNN Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya dilakukan operasi gabungan oleh BNN pusat, BNN Provinsi DKI Jakarta, Resmob Mabes Polri, Gegana Brimob Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Barat, dan Polisi Militer Kodam Jaya di Diskotik MG Internasional Club di Jalan Tubagus Angke No. 16, Tanjung Duren, Jakarta Barat pada

17 Desember 2017 lalu.

Dalam razia tersebut petugas melakukan tes urine kepada +170 pengunjung diskotek dan didapatkan sebanyak 128 orang pengunjung positif menggunakan narkotika.

Dari lokasi razia petugas gabungan menemukan banyak bekas botol air mineral berukuran 330 ml yang labelnya telah dilepas.

Setelah melakukan penggeledahan, petugas gabungan pun menemukan 3 ruangan yang sedang digunakan untuk memproduksi narkotika di lantai IV gedung diskotek tersebut.

Dari kasus ini petugas mengamankan enam tersangka yaitu W, M, F, D , S dan FA. Dari tersangka, petugas menyita 64 botol plastic air mineral tidak berlabel masing-masing berukuran 330 ml yang berisi prekursor narkotika mengandung MDA (Methylenedioxyamphetamine), seberat 21.120 ml. Petugas

menyisihkan 12 ml untuk keperluan lab sehingga total cairan berisi MDA yang dimusnahkan adalah seberat 21.108 ml.

Selain itu petugas juga menyita 1 drum kardus bertuliskan Heliotropin

berisi kristal seberat 10.000 gram.

Setelah disisihkan 2,45 gram untuk kepentingan lab, maka heliotropin yang dimusnahkan seberat 9.997,55 gram.

Para tersangka di atas dikenakan

pasal 114 ayat (2), Pasal 112 ayat (2) Subsider pasal 113 ayat (2) dan pasal 129 huruf a dan c juncto Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati. (sg)

Intel Kodim Purbalingga dan untuk selanjutnya dilaksanakan koordinasi untuk diadakan penggeledahan rumah Miswanto untuk mengecek keberadaan sepeda motor tersebut.

Dengan didampingi aparat desa setempat yaitu Kepala Dusun II, Ketua RW 2 dan Ketua RT 7 Desa Brobot, akhirnya penggeledahan dilakukan dan hasilnya ditemukan kendaran Thunder Dinas TNI yang sudah di rubah warnanya menjadi warna merah di dalam kamar tersangka.

Setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersangka ditemukan beberapa barang bukti yang mengarah digunakan oleh tersangka untuk mencuri sepeda motor tersebut yaitu 2 buah kunci leter T dan beberapa alat untuk merubah kendaraan dinas tersebut menjadi warna yang lain.

Beberapa barang lain yang ditemukan di TKP antara lain kelengkapan kendaraan Thunder

yang sudah di preteli seperti 2 buah plat Dinas noreg 12020-IV, 1 buah pelindung knalpot warna stenlis, 1 set tebeng SPM Thunder warna hijau, 1 buah lampu bulat depan SPM thunder (asli), 4 buah lampu riting spm thunder (asli) depan dan belakang,2 buah spion, 2 buah tutup stang kanan dan kiri, 1 buah klakson spm tunder.

Miswanto yang memiliki kebiasaan tampil meniru seperti Tentara ini mengungkapkan bahwa motif dia mencuri kendaraan Thunder milik Pelda Jarot hanya karena tidak punya uang dan ingin memiliki kendaraan bermotor.

Ternyata kebiasaan meniru gaya seperti Tentara sudah lama dia miliki terbukti dengan banyaknya barangbarang yang berbau militer seperti celana loreng, sepatu PDl, peples, baret dan lainnya yang menurut dia didapatkan dari membeli dan digunakan untuk koleksi sendiri.

Menurut keterangan warga

sekitar bahwa tersangka juga memiliki kebiaasan buruk yang sudah meresahkan warga sekitar, karena memiliki teperamen yang kasar dan suka marah. Di dalam kamar tersangka pun ditemukan beberapa senjata tajam yang sering digunakan untuk menakut-nakuti keluarga maupun warga sekitar seperti senapan angin dan puluhan senjata tajam seperti sangkur, golok, badik dan samurai. Bahkan juga ditemukan beberapa bukti kejahatan lain yg sudah dilakukan tersangka seperti STNK, Plat motor, dan kunci sepeda motor yang pernah dicurinya.

Dengan tertangkapnya pelaku pencuri kendaraan Dinas TNI ini maka tersangka langsung diserahkan oleh Pasi Intel Dim Purbalingga kepada pihak yang berwajib Polres Purbalingga yang langsung diterima oleh Kasat Reskrim AKP Tarjono Sapto N, SH, MH untuk dilaksanakan proses hukum lebih lanjut. (Agus.P)

Alasan Tidak Punya Uang Nekat Curi Motor Dinas

Purbalingga. Laras Post - Miswanto atau yang biasa dipanggil Anto warga Desa Brobot Rt. 07/02 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga tersangka pencuri motor dinas Thunder milik Pelda Jarot anggota Kodim 0702/Purbalingga akhirnya tertangkap basah oleh

anggota Unit Intel Kodim 0702/ Purbalingga yang di Komandoi Pasi Intel Kodim Kapten Arm Kasan, pada Sabtu, (10/3/2018).

Setelah lebih dari satu bulan dari kejadian hilangnya kendaraan dinas tersebut, akhirnya upaya-upaya yang dilakukan oleh anggota Unit

Intel Purbalingga mendapatkan hasil dengan ditangkapnya Miswanto pada Sabtu (10/3/2018) pukul 17.30 di rumah tersangka, yang dijadikan juga sebagai tempat penyimpanan sepeda motor curian tersebut.

Kronologi penangkapan tersangka adalah berawal dari laporan Agus (adik kandung Pelda Jarot) kepada anggota Unit intel Kodim 0702/Pbg Pelda Issatrio bahwa pada Jumat (9/3/2018) sekitar pukul 15.00, Agus melihat tersangka menggunakan sepeda motor Thunder berwarna merah, pelek hijau pupus daun pisang tanpa plat nomor berada di jalan raya Kembaran Kulon-Kutasari tepatnya di depan Perumahan Gemuruh.

Namun setelah dikejar oleh saudara agus di sekitar kembaran kulon tidak dapat ditemukan bahkan saudara agus kehilangan jejak sepeda motor tersebut.

Dari hasil laporan ini terus dikembangkan oleh anggota Unit

Oplos BBM, Dua Diduga Tersangka Diamankan Polda Jatim

Surabaya, Laras Post - Eko Prasetyo atau EP (39) seorang pria asal Nganjuk, dan Indra Hermawan atau IH (33) pria asal Surabaya diamankan anggota Subdit IV Tipidter Direskrimsus Polda Jawa Timur lantaran berbuat curang terkait pengisian BBM di SPBU 54.601.92 di jalan Tegalsari Surabaya.

"Sopir berinisial EP, mengisi tanki dexlite dengan solar bersubsidi yang harganya 5100 (rupiah), lalu mengisi tanki yang seharusnya untuk

pertamax dengan premium atau pertalite yang harganya lebih murah," terang AKBP Rofiq Ripto Himawan selaku Kasubdit IV Tipidter Direskrimsus Polda Jatim, pada Selasa (27/02/18).

Selama penyelidikan, petugas telah memeriksa lima saksi serta tiga anggota y a n g me n g e t a h u i p r o se s pengoplosan BBM, saat dilakukan kedua tersangka.

"IH sendiri sebagai pengawas atau asisten supervisor di SPBU tersebut,"

lanjut Rofiq.

Saat dilakukan penang­ kapan, Rabu (21/02/2018) lalu. EP sedang mengurangi isi atau yang dikenal dengan 'kencing' bio solar sebanyak 40 liter kedalam dombak p e n y i mp a n a n B B M y a n g diperuntukkan buat dexlite dari truk tanki bernopol L 9911 UX. "Itu seharusnya buat SPBU di Malang, tapi kencing disini 40 liter," kata Rofiq.

Dari hasil pemeriksaan, dan diperkuat dengan CCTV SPBU. EP telah kongkalikong dengan tiga pengawas SPBU sebelumnya dan melakukan hal tersebut selama hampir tiga tahun.

"Setiap hari ada 1,8 ton dengan keuntungan masing-masing pengawas 15 juta perbulan, gaji kita saja kalah," katanya.

Keduanya terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah karena melanggar undang-undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.(Muji)

Dugaan Pembunuhan, Ibu M Albar Mahendra Lapor Polda Jatim Surabaya, Larast Post - Tiga bulan berlalu, kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya M Albar Mahendra Siswa SMP Negeri 3 Porong masih menyisahkan misteri.

Kejadian berawal saat korban berpamitan kepada orang tua untuk keluar rumah naik motor dengan alasan hendak membeli gorengan, Saat itu selasa (12/12/2017), diperkirakan sekitar pukul 15.40 sore hari.

Sekitar pukul 16.30 sore hari, orang tua korban mendapat informasi dari warga jika korban ditemukan tergeletak dalam kondisi luka parah di jalan Dusun Kedinding, Desa Ngampel Sari, Kecamatan Candi, kabupaten Sidoarjo. Korban ditemukan dalam keadaan luka parah selanjutnya di bawa ke RSUD Sidoarjo.

Berdasarkan keterangan Dokter dan perawat yang menangani saat itu, menyatakan luka - luka yang ada di kepala dan tubuh korban diduga kuat merupakan akibat penganiayaan dan bukan merupakan akibat kecelakaan.

Karena Meninggalnya M Albar Mahendra diduga kuat akibat penganiayaan dan saat kejadian terdapat banyak kejanggalan dan tidak

dilakukan olah TKP serta penanganan, baik dari pihak RSUD Sidoarjo, Polsek Candi maupun Polres Sidoarjo.

Sehingga ibu korban Rita Muztahida (45), didampingi Relawan Garda Yudha Nusantara, kemudian mendatangi SPKT Polda Jawa Timur membuat Laporan Polisi nomor LPB/275/III/2018/UM/ JATIM. “Saya melaporkan kasus anak saya laki-laki yang pertama, diduga penganiayaan yang mengakibatkan dia meninggal dunia. Saya meragukan kematiannya yang tidak wajar,” tutur Rita Muztahida usai membuat laporan, pada Jumat (2/3/2018).

Ketidak wajaran kematian anaknya diketahui dari motor yang dipakai saat kejadian masih utuh dan tidak

menunjukkan ciri-ciri kecelakaan.

Serta luka menganga yang terdapat di kepala korban serta telapak tangan juga diduga kuat bekas bacokan,” terangnya.

“Saksi penemu pertama juga mendukung keterangan ini, bahwa ada luka yang ada di kepala luka senjata tajam. Tidak ada luka lecet sedikit pun seperti habis kecelakaan,” Bukti lain yang disampaikan kepada petugas SPKT adalah keterangan hasil pemeriksaan dokter RSUD Sidoarjo, tempat M Albar Mahendra menjalani visum.(Muji)

Redaksi LARAS POST menerima aspirasi pembaca melalui SMS ke nomor 081282204440 Aspirasi boleh berupa kritikan terhadap pemberitaan, keluhan tentang pelayanan instansi pemerintah maupun swasta, maupun komentar tentang masalah yang sedang berkembang di tengah masyarakat.

PENERBIT: PT. LARAST PENA NUSA INDAH PERS (PT LPNIP) SK. KEMENKUMHAM NO: AHU-50801.AH.01.01. 2013 SK. KEMENKUMHAM PERUBAHAN NO: AHU-0002312. AH. 01.02 TAHUN 2015 SIUP NO.: 847/24.1.0/31.75.00.000/1.824.271/2015 NPWP : 03.312.240.9-009.000

Dewan Pembina: Mayjend TNI (Purn) H. Hendardji Soepandji, Brigjend Pol (Purn) Drs Zainuri Lubis, HM. Jazari (Ketum PPLB); Dewan Penasehat: H. Sufyan Abdurrahman, Mayjen TNI (Purn) DR. H. Syamsu Djalal, SH, MH, Peter Apolonius Rohi, Hornaedi, SH, Arnold Siahaan, SH, ; Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : C. Herry SL; Wakil Pemimpin Redaksi: Akram SM,; Pemimpin Perusahaan: T Susilawati; Wakil Pemimpin Perusahaan / Manager Iklan: Eko Sugiarto ; Dewan Redaksi : H. Erekson S.Sos, SH, Binsar Sihombing, Asmuni CH. Haesy, A. Puja, HM. Nursin, HR; Firman Kelana, Akram, SM, Drs. Syaiful Nazar, Ir. David Marpaung, Ma’ruf, Joko Setiono, Redaktur: Sugiarto, D. Rasyid N. Asmin, David SE; Istana Negara: C. Herry SL, Sugiarto; Kejaksaan Agung, Mabes Polri & KPK : C. Herry SL, Putra Darus. Polda Metro Jaya : Djoko R ; Puspen TNI: Cak Herry, Sugiarto; Dispenad: C. Herry SL, Akram, SM, ; Kemensos : S. Lestari. Kementerian ATR/BPN RI: Cak Herry, Sugiarto, Handri Dodiyanto, S.Pel. Kementerian Pariwisata : Asep, A. Sos ; Staf Redaksi: Djoko Ruwahono, Liogu Mr. Lexy, Tuty Sulistyowati, H. Bardan, S. Lestari, Darmo LM, Harianto, Dedi Chandra, Bambang Soeroso, Bachtiar Sudjono, Agus Suhendar, Afriyuansyah, Suharyono, Dita Suci Febrianti, Dewi Mei Pujaningsih, Duddy Andriyan, Jonardos M, Suwardi, Ronando Sialagan, Bevin Siahaan, Bastiar Manurung, Egy Aditya, Aroli Ignatius Zai, Berty Oktaf S, Pariang Simatupang ; Fotografer : Aries Prabowo, Ferry N ; Perwakilan/Biro: Jakarta Barat: Ir. David Marpaung, Anjas, RT, A. Awaludin, Rahayu N Aliza, ; Prov. Banten: Mulya Sinaga, Ahmad Herdiansyah, Wirya Sunarya, Tangerang Kota : Joseph Rumapea (Kabiro), Irwan Hermawan, Cep. Maulana. Kab. Tangerang: Yudi Susanto, SH (Kabiro) Sujono Siarif, Heri Sugihartono (Tiga Raksa) ; Tangerang Selatan: M Amsar, H. Rumsihyahya AR; JAWA BARAT: Asim, Kota Bekasi: Siaga Yudha, Bayu Rismahayu ; Kabupaten Bekasi: Kusnadi, SA (Kabiro), Iskandar Ikbal, Agah Handoko, M. Abduh, Ruslan, Usman BG ; Bogor Raya: David Malau SE (Kabiro), Achmad Samudin, Mardias J, Edi Fitri, Adenan Manurung, W. Abdul Rozak ; Biro Bogor Timur : Dorand Sidauruk ; Depok: David Malau (Koordinator), M.A Hamzah, Sumediana, Aman Siahaan, Ronando Sialagan, Larman Sinaga, Lamhot L. Gaol, Ramdani Siregar ; Karawang: Agus Safutra, Rahmat Saputra; Subang: Edy Mulyana, Sodikin ; Bandung : Citrawijaya Lim ; Sukabumi: Adenan Wijaya Kusuma (Kabiro), Nanang, Edi Santoso ; Cianjur: Aries PS; SUMSEL: H. Erekson S.Sos, SH (Kabiro) ; SUMUT: Tapanuli Selatan: Fernando Simamora ; JAWA TENGAH: Sumono, Fery N, Pujo As, Purbalingga: Agus Pristiwanto ; PROV. JAWA TIMUR: Surabaya: Tarmuji, Lamongan: Munawar ; Gresik : Ahmad Mubin ; Malang Raya : Bagus Yudistira, Asral L, G Ediyanto ; Pasuruan : Abdullah ; Karesidenan Kediri: Andi Suryana, Drs Rudy Priyono ; Banyuwangi : Imam Sutikno, Gusti Antara Putra, Bondowoso: Tegar Andri Nurcahyo ; P. Madura : Sofrin Jannatun Nuraini ; PROV. BALI : Wayan S, A. Shukani Hanafi, KM Sriati Ningsih ; KALIMANTAN BARAT: Kabupaten Sanggau: Tino Malaiyono. SULAWESI UTARA: Manado : Irianny Menda, Chandra, RT. KARIKATUR: Pujo AS; Layout: sugihlayout.blogspot.com Sirkulasi/Promosi: Damit Sutendi (Kepala), Usup, Muad ; Redaksi / Tata Usaha: Jl. Raya Pagelarang No 39, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur, Kode Pos : 13880. No. Tlp. 021 8497 8735, 021 8498 1439, Fax: 021 - 22107800, HP: 081282204440 (Wapemred); No. Rek. Bank Mandiri: 1290075645578 a/n PT Larast Pena Nusa Indah Pers (LPNIP) Email : redaksilaraspost@gmail.com, Website: www.laraspostonline.com Percetakan: PT Wahana Semesta Intermedia (Jawa Pos Group), Bekasi (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan)

Wartawan LARAS POST dalam melaksanakan tugasnya di lapangan dibekali dengan ID Card, dan namanya tercantum dalam BOX Redaksi serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

EKBIS EDISI 110/ TH VI /12 - 25 MARET 2018

DAMN! I Love Indonesia Tebarkan Virus Cinta Tanah Air

Jakarta, Larast Post - Hampir satu dekade sudah DAMN! I Love Indonesia tebarkan “virus” Cinta Tanah Air. Damn I Love Indonesia konsisten menjalankan visi misinya untuk menyebarkan rasa cinta serta bangga-nya para generasi muda terhadap tanah air.

Agar tetap terus relevan dan mendapatkan persepsi yang semakin baik, DAMN! I LOVE INDONESIA me-refresh tampilan desain komunikasi dan produknya, dengan meluncurkan LOGO dan tagline baru serta produk Signature Series baru di bulan Maret 2018.

DAMN! I LOVE INDONESIA percaya kebanggaan bangsa dapat dinyatakan dengan cara yang berbeda, inspirasi bisa datang dari mana saja, adaptasi dari dan untuk Indonesia.

Sebagai Brand yang mencintai negaranya dan selalu terinspirasi olehnya, DAMN! I LOVE INDONESIA berusaha menciptakan dampak di masyarakat dengan mengilhami kembali untuk menyulut kebanggaan Bangsa.

Dengan terinspirasi untuk menginspirasi, DAMN! I LOVE INDONESIA terus berinovasi karena sumber kreatifitas tanpa batas di Indonesia, dengan tiada henti untuk menceritakan kisah Bangsa.

DAMN! I LOVE INDONESIA is… INSPIRED TO INSPIRE THE NATION. Kebanggaan DAMN! I LOVE INDONESIA terhadap tanah airnya terinspirasi dari keanekaragaman budaya dan alam yang ada di Indonesia. Mulai dari sejarah, Para pahlawan, bahasa, budaya, kuliner dan alam yang indah. Hal itu dituangkan menjadi fashion lifestyle yang berani, dinamis, keren, anak muda, kekinian dan dapat diterima semua masyarakat Indonesia maupun mancanegara.

Maka, diluncurkanlah produk baru, Signature series yang lebih sporty dan casual, di design untuk program road to menuju perhelatan akbar Asian Games 2018 pada bulan Agustus mendatang.

“DAMN! I LOVE INDONESIA sangat excited dan siap menyambut Asian Games 2018, dan kami akan mengeluarkan produk yang dapat membuat semua yang nonton Asian Games bisa mendukung Tim Indonesia, dan menyiapkan design produk yang diberi sentuhan kata-kata yang menginspirasi seperti #TeamIndonesia, #TeamGaruda, dan kata-kata penyemangat inspiratif lainnya.

DAMN! I LOVE INDONESIA juga sangat optimis dengan logo dan tagline baru ini, inspired to inspire the nation, kami berharap anak muda Indonesia maupun Asia, dapat termotivasi untuk mempromosikan Indonesia kepada keluarga dan teman-temannya dimanapun mereka berada melalui design design kami” tutur, Daniel Mananta selaku Founder & CEO DAMN! I LOVE INDONESIA. Euphoria menyambut Asian Games dan esensi dari pembaruan ini akan menjadi gong terciptanya produk yang lebih dinamis, hype, dan inspiratif tahun ini. Nantikan perayaan satu dekade DAMN! I LOVE INDONESIA di bulan Oktober 2018 mendatang!!. (maslim)

Jadi Icon Produk NYX, Jordan Liberty Dukung Program Pro Beuty Workshop Jakarta, Larast Post Jordan Liberty, make-up artist ternama asal Amerika Serikat akan mengawali rangkaian Pro Beauty Workshop.

Pro Beauty Workshop akan digelar sebanyak empat kali di tahun 2018. Jordan berbagi tips & trik make up andalannya, Flawless Glow dengan memaksimalkanpenggunaan satu brand makeup untuk mendapatkan penampilan makeup yang sempurna (perfect complexion).

Jordan Liberty merupakan make-up (ahli tata rias wajah) artist internasional yang menetap di Los Angeles, Amerika Serikat. Dalam perjalanan kariernya, Jordan Liberty terkenal dengan gaya make-upnya yang flawless.

Sebagai make-up artist profesional yang inspiratif, sudah banyak media publikasi yang bekerja sama dengan Jordan, di antaranya, Allure, Glamour, On Makeup, Bustle, Stylecaster, Beautylish, i-D & W Magazine.

Jordan Liberty juga akan menjadi ikon dari rangkaian produk Total Control Drop Foundation yang akan diluncurkan oleh NYX Professional Makeup Indonesia di bulan Agustus 2018.

Dengan 100%foundation formula, produk ini memberikan hasil medium sampai full coverage dengan semi matte finish look, glowing tanpa kesan kilap berlebih.(maslim)

Jual Rugi Bombastis, Villa Mewah Harga Murah Jual rugi bombastis Over kredit Villa mewah Vimala Hills Gadog Puncak. Jl. Vimala Hills, Megamendung Bogor, Jawa Barat.

Develover Agung Podomoro Land Fasilitas: Sistem Alarm, Pendingin ruangan (AC), Kitchen set, Garasi, Kolam renang, Halaman terbuka, Area hiburan outdoor, Keamanan 24 jam, Taman bermain anak.

Fasilitas Sekitar: Pemandangan Hijau/ Taman Tipe 4 BR LT: 480 sqm / LB: 221 sqm Unfurnished Over kredit 1.750.000.000 Cicilan masuk 2,4 M. Harga 5,2 M Detail Properti: Harga : Rp 1.750.000.000 Sertifikat : HGB Kamar Tidur : 4 Kamar Mandi : 3 Kamar Tidur Pembantu : 1 Kamar Mandi Pembantu : 1 Luas Tanah : 480m2 Luas Bangunan : 221m2 Jumlah Lantai : 1 Daya Listrik : 3500 watt Kontak Kami : Munif: 021-8700-257 0878-7769-3971 0818-0617-0733 0819-0516-0408 TANPA PERANTARA

33

SWI Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas

Jakarta, Larast Post - Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi (SWI) mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap penawaran produk atau kegiatan usaha dari 57 entitas yang telah dipantau dan diperiksa langsung oleh Satgas Waspada Investasi.

Untuk terus memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, Satgas Waspada Investasi meminta kepada mas yarakat agar b e rhati-hati terhadap penawaran dan produk dari 57 entitas ini (daftar terlampir), dengan kegiatan, 33 entitas di bidang forex/futures trading, 9 entitas di bidang cryptocurrency, 8 entitas

di bidang multi level marketing, 7 entitas di bidang lainnya.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengatakan, imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tidak memiliki izin usaha penawaran produk dan penawaran investasi sehingga berpotensi merugikan masyarakat karena imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan tidak masuk akal.

“Satgas telah melakukan analisis terhadap kegiatan usaha entitas tersebut dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku menyatakan bahwa entitas tersebut harus menghentikan kegiatannya” katanya.

Satgas Waspada Investasi juga menyampaikan kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dengan penawaran investasi dari entitas yang

telah dihentikan kegiatan usahanya namun masih beroperasi seperti PT Maestro Digital Telekomunikasi, PT Global Mitra Group dan UN Swissindo yang sebelumnya telah diumumkan kepada masyarakat melalui Siaran Pers Satgas Waspada Investasi.

Satgas Waspada Investasi mengumumkan bahwa saat ini 13 Kementerian dan Lembaga sudah efektif tergabung dalam tugastugas untuk untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal.

Selain anggota lama yaitu OJK, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemeterian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), saat ini sudah bergabung Bank Indonesia, Kementerian Agama, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Ristekdikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima.

Satgas Waspada Investasi secara berkesinambungan melakukan tindakan preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat terhindar dari kerugian investasi ilegal.

Peran serta masyarakat sangat diperlukan, terutama peran untuk tidak menjadi peserta kegiatan entitas tersebut dan segera melaporkan apabila terdapat penawaran investasi yang tidak masuk akal.

Penanganan yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat yang telah menyampaikan laporan atau pengaduan.

Selanjutnya Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut, memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.

Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (sg)

Diduga Manipulasi Bestek Lima Kepala Sekolah Adukan PT MKI

Jakarta, Laras Post - Lima Kepala Sekolah di wilayah Jakarta Barat mengadukan PT. Murni Konstruksi Indonesia (PT. MKI) kepada Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat.

PT. MKI asal Sulawesi itu dilaporkan sejumlah kepala sekolah

akibat hasil dan kualitas pekerjaan proyek rehab sedang dan berat sekolah yang digarap PT. MKI pada tahun anggaran 2017 dikeluhkan oleh para kepala sekolah karena dinilai buruk.

Hal tersebut diakui Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas (Sudis) Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat, Eyo Sumarya, "Sudah lima laporan yang kita terima dari kepala sekolah. Setelah kita cek ke lapangan ternyata pekerjaan itu kurang bagus kualitasnya," ujar Eyo di kantor Sudis Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat.

Eyo mengungkap, PT MKI menggarap 7 (tujuh) lokasi proyek rehab sedang/berat sekolah di Sudis Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat dengan nilai anggaran kurang lebih Rp 11 miliar, "Ada lima diantara lokasi yang bermasalah.

Kontraktor sudah kita panggil dan

perintahkan supaya dikerjakan sesuai RAB," ungkap Eyo. Semua pekerjaan proyek, kata Eyo telah dilakukan serah terima pertama atau Provisional Hand Over (PHO) pada tanggal tanggal 20 Desember 2017 padahal volume pekerjaan disetiap lokasi baru selesai sekitar 80 persen, karena itu diberikan perpanjangan waktu 10 hari kerja dengan denda 1/1000 untuk setiap hari keterlambatan.

Sedangkan untuk pekerjaan di 5 lokasi proyek, Eyo mengatakan kontraktor diminta melakukan perbaikan bukan karena tidak sesuai rencana anggaran biaya (RAB) hanya saja kualitasnya buruk (memprihatinkan) jika dibandingkan dengan kelas perusahaan PT. MKI asal Sulawesi itu yang sudah mapan dalam pembangunan gedung, "Kontraktor harus memperbaiki kualitas pekerjaan hingga 100% dimasa waktu pemeliharaan 6 bulan itu," tegas Eyo. Pengamatan media Laras Post di salah satu lokasi proyek yang

Kepala UPRS Pesakih Cuek

Jakarta, Laras Post - Pembangunan Proyek yang dikerjakan PT. HK (Hutama Karya) di Komplek Rusunawâ Pesakih Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, mendapat protes dari warga, khususnya wârga masyarakat penghuni Rusun Pesakih Daan Mogot.

Pasalnya, kegiatan têrsebut di duga tidak menghiraukan kepentingan warga rusun dan wargâ sekitarnya, yang menyebabkan aksês jalan

yang di gunakan warga kotor dan berdebu, Bahkan bukan itu saja, pelaksanaan proyek di Rusun Pesakih têrsebut menggunakan jalân Rusun, juga menyebabkan kebisingan, kerna di kerjakan pada malam hari, yang seharus nya warga aman đan nyaman waktu istirahat malam hari.

Warga Rusun Pêsakih Khususnya Blok C dân D mengaku keberatan atas proyek têrsebut, kalau di kerjakan pada malam hari, kerna mengganggu istirahat masyarakan dengan ada suara kebisingan yang di timbulkan oleh pengerjaan proyek têrsebut.

Di samping itu pasilitas Rusun yang di gunakan sebagai angkutan material Proyek, menimbulkan kerusakan fasilitâs Rusun serta menimbulkan jalan menjadi kotor dan Berdebu yang berpotensial mengganggu kesehatan warga, juga saât hujan jalan menjadi licin, banyak warga Blok D yang memutar melewati Blok B, untuk menghìndari jâlan yang kotor berdebu dan licin saat hujan tersebut. (David)

digarap PT. MKI, SDN Tegal Alur 02,04,05 Jalan Raya Menceng Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, menunjukan kualitas pekerjaan sangat buruk.

Salah satu item pekerjaan yang kualitasnya buruk yakni pada pekerjaan pemasangan conblok yang dinilai terkesan asal-asalan dan diduga dilaksanakan tanpa pemadatan tanah sehingga halaman sekolah tampak bergelombang dan warna conblok tampak berbelang seolah menggunakan material bekas.

Walau sudah diberikan masa perpanjangan waktu pelaksanaan, proyek yang menelan anggaran Rp 710.792.000 itu hingga saat ini PT. MKI belum juga memperbaiki kulitas pekerjaannya.

"Kita sangat prihatin dengan kualitas pekerjaan dan sangat tidak mengerti mengapa perusahaan yang jauh di Sulawesi bisa memenangkan tender padahal masih sangat banyak perusahaan bonafit di Jakarta lebih mudah kita awasi," keluh Eyo. (David/Awal)

Demi Pembangunan Merata di Semua Sektor Wakil Rakyat Di Pagedangan Harus Ada Tangerang, Laras Post Dengan lolosnya Partai Berkarya untuk Pemilu 2019, Sohib selaku kordinator Partai Berkarya yang membawahi 14 kecamatan di Kabupaten Tangerang, membuka lebar bagi siapa saja yang ingin menjadi kader.

Untuk itu ia optimis di wilayah Pagedangan Sohib kordinator partai berkarya Kecamatan Pagedangan kab tangerang Kabupaten Tangerang harus ada wakil rakyat demi memajukan pembangunan di semua sektor.

“Saya ucapkan banyak terima kasih pada seluruh lapisan masyarakat yang turut serta dalam pembangunan wilayah, untuk itu kami buka pintu selebar lebarnya demi mewujudkan pembangunan yang lebih baik lagi,” tegas Sohib di kediamanya belum lama ini. (sujono siarif)

Tak Percaya Diri, All Nighler Concealer Solusinya Jakarta, Larast Post - Tidak percaya diri dalam penampilan, All Nighler Waterproof FullCoverage Concealer solusinya. Memberikan hasil akhir matte tanpa celah yang bertahan sepanjang hari hingga sepanjang malam.

Tutupi segala celah pada wajah dana Itu dapatkan feel yang memukau. Formula ultra pigmented yang mudah diratakan mengontrol minyak dan menutupi berbagai ketidaksempurnaan selama 24 Jam. Dan hasil akhir modern-matte yang Indah tidak pernah terlihat berlebihan.

Sebagai solusi untuk masalah kulit. All nighter Concealer menangani semua celah pada kulit hingga bagian yang paling sulit untuk ditutupi Iingkaran Hiram, noda Dan warna tidak merata. Bahkan dapat nenutupi tato!

Formula concealer ini cocok untuk digunakan dengan All nighter liquid Foundation ataupun Naked Skin liquid Makeup Dengan 14 pilihan warna yang pas untuk setiap Jenis kulit dari warna paling cerah hingga lebih dalam.

Menutupi Bagian yang Paling Sulit Kami sangat terpukau dengan hasil All Nighter liquid foundation yang luar biasa.

kami tidak sabar untuk memperluas lineup dengan concealer. Sama seperti foundation, concealer digunakan untuk menutupi segala hal yang ingin ditutupi pada kulit.

All nghter Concealer bankan manutupi bagian yang paling sullt disembunyikan Dan formula tahan air pada concealer ini tetap

menempel pada kulit sampai matahari terbit.

All nighter Concealer juga manyerap minyak untuk menjaga kulit tetap terlihat matte.

A Little Goes A Long Way All Nighter Concealer Ini sangat pigmented.

Jadi ketika mencoba produk, oleskan pada kulit Anda. baur dan biarkan sampai benar-benar kering untuk melihat warna sebenarnya sebelum Anda memilih shade yang sempurna .Jika Anda harus memilih Antara dua warna, maka pilihlah yang lebih cerah.

Formula tahan lama pada concealer ini memberikan coverage yang Iebih tinggi dlbandingkan dangan Naked Skin concealer.

Kami meningkatkan pigmen hlngga 73% .Tidak perlu membangun coverage atau penerapan hingga berlapis-lapis . Selalu gunakan All Night Concealer setelah Anda menerapkan foundation. Cukup oleskan sedikit dan tepuk- tepuk dengan lembut menggunakan jari Anda. UD Pro Concealer Brush atau UD Pro Finger Brush. .Padukan denganNaked Skin liquid makeup untuk mendapatkan coverage yang lebih tinggi pada bagian yang anda butuhkan .Campuran polimer dan humektan

berteknologi hingga memberikan hasil tanpa celah yang tahan lama dan mancegah concealer ini untuk mengendap kedalam garis halus Dan pori-pori .Seperti all nighter liquid foundation, formula ini memberikan hasil yang Light -diffusing untuk menyamarkan celah dengan efek soft -focus CONCEALER Praktis All Nighter Concealer hadir dalam botol cantik yang tampak seperti versi kecil all nighter liquid Foundation dengan komponen yang terkesan mewah, efek metalizzed gunmetal dan garis-garis asimetris,secantik komponennya concealer ini juga praktis dan travel-friendly. tidak perlu membawa brush : aplikator concealer ini memiliki ujung sudut yang dapat membuat pengaplikasian lebih tepat dimana anda membutuhkannya.

A l l N I G H T WAT E R P RO O F F U L L COVERAGE CONCEALER tersedia di urban decay free standing free standing store(FSS).

Department store(DS),sephora stores dan sephora. Co. id dengan harga IDR 400.000.00 (maslim)

4 2

MEGAPOLITAN

EDISI 110/ TH VI /12 - 25 MARET 2018

Jajaran Kodam Jaya dan Polda Metro Bersinergi Amankan Ibu Kota

Kecamatan JatiSampurna Menggelar Grebek K3

Jakarta, Larast Post - Jakarta sebagai Ibu Kota, merupakan etalase dari Indonesia. Posisi ini mengharuskan Jakarta menunjukkan performa terbaiknya dalam setiap bidang, terlebih faktor keamanan dan pertahanan.

Bekasi, Larast Post - Dalam rangka Hut Kota Bekasi ke - 21, Pemerintah Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi melaksanakan Grebek K3 akbar, pada Kamis (8/03/2018).

Grebek K3 kali ini dibagi 3 zona, lampu merah Trans yogi, wilayah kelurahan Jati Sampurna, dan di sepanjang Jalan Raya Hankam, mulai dari Ujung Aspal wilayah Kelurahan Jatiranggon, sepanjang jalan Raya Hankam.

Camat Jatisampurna langsung memimpin pelaksanan Grebek K3, yang diikuti oleh jajaran seluruh kelurahan, UPTD Kebersihan, UPTD Pendapatan, lbu PKK bersama Kader Posyandu, Linmas, dan Pengurus RW di lima kelurahan.

Camat Jatisampurna mengatakan, pelaksanaan K3 kali ini Lebih awal dilaksanakan pada umumnya di hari Jumat dan Sabtu. Namun kali ini dilaksanakan pada Kamis, yang mana begitu padat kegiatan di Kecamatan Jatisampurna. “Pada hari Jumat akan dilaksanakannya P2 (Penilaian ke Dua) Adipura di kecamatan, dilanjut pada Sabtu (10/3/2018) adalah momen HUT Kota Bekasi ke 21.yang nantinya akan di laksanakan di alun alun kota Bekasi.

Menurut Camat Jatisampurna, bahwa kegiatan tersebut juga membantu Pemerintah Kota Bekasi untuk dapat meraih piala Adipura.

“Walaupun, sepanjang jalan di Jatisampurna tak masuk pada penilaian adipura. Penilaian adipura saat ini sudah memasuki P-2 (Penilaian Kedua) Adipura “Alhamdulilla Gerebek K3 kali ini dapat dilaksanakan,” pungkasnya. (Egi)

Menjaga Ibukota tentunya tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan menjadi tanggungjawab bersama. Seperti sinergitas yang terjalin antara Kodam Jaya/Jayakarta dengan Polda Metro Jaya.

Hubungan yang sangat

harmonis tersebut terjalin tidak hanya dipucuk pimpinan saja tetapi merata hingga prajurit yang bertugas dilapangan.

Untuk itu keluarga besar Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Aziz menggelar silaturahmi dengan keluarga besar Kodam Jaya yang dipimpin langsung Pangdam Jaya Mayjen TNI Jaswandi di Makodam Jaya pada Kamis (9/03) pagi. Silaturrahmi ini digelar semata-mata bertujuan untuk terus menjalin sinergitas dan soliditas antar TNI-Polri.

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis mengatakan, selain

ajang silaturahmi, acara sinergitas itu bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa hubungan antara TNI dan Polri di area Ibukota Jakarta sangatlah solid.

Sudah seharusnya TNI dan Polri kompak berjalan beriringan dalam menjaga keamanan Ibu Kota untuk meyakinkan masyarakat Jakarta dan menjaga Jakarta agar selalu dalam keadaan aman, kondusif, dan terkendali.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Metro Jaya, Danrem 051/Wijayakarta beserta segenap keluarga besar Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya. (Egi)

Kecamatan Jati Sampurna Menggelar Grebek K3

Bekasi, Larast Post - Dalam rangka Hut Kota Bekasi ke - 21, Pemerintah Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi melaksanakan Grebek K3 akbar, pada Kamis (8/03/2018).

Grebek K3 kali ini dibagi 3 zona, lampu merah Trans yogi, wilayah kelurahan Jati Sampurna, dan di sepanjang Jalan Raya Hankam, mulai dari Ujung Aspal

wilayah Kelurahan Jatiranggon, sepanjang jalan Raya Hankam.

Camat Jatisampurna langsung memimpin pelaksanan Grebek K3, yang diikuti oleh jajaran seluruh kelurahan, UPTD Kebersihan, UPTD Pendapatan, lbu PKK bersama Kader Posyandu, Linmas, dan Pengurus RW di lima kelurahan.

Camat Jatisampurna mengatakan, pelaksanaan K3 kali ini Lebih awal dilaksanakan pada umumnya di hari Jumat dan Sabtu. Namun kali ini dilaksanakan pada Kamis, yang mana begitu padat kegiatan di Kecamatan Jatisampurna. “Pada hari Jumat akan dilaksanakannya

P2 (Penilaian ke Dua ) Adipura di kecamatan, dilanjut pada Sabtu (10/3/2018) adalah momen HUT Kota Bekasi ke 21.yang nantinya akan di laksanakan di alun alun kota Bekasi.

Menurut Camat Jatisampurna, bahwa kegiatan tersebut juga membantu Pemerintah Kota Bekasi untuk dapat meraih piala Adipura.

"Walaupun, sepanjang jalan di Jatisampurna tak masuk pada penilaian adipura. Penilaian adipura saat ini sudah memasuki P-2 (Penilaian Kedua) Adipura “Alhamdulilla Gerebek K3 kali ini dapat dilaksanakan,” pungkasnya. (Egi)

Alumni Lemhanas RI Bagikan Ribuan Sambako Depok, Larast Post - Ikatan Keluarga Alumi Lemhanas (IKAL) mengadakan kegiatan bakti sosial pada Sabtu (10/3/2018), di Tempat Pemprosesan Akhir (TPA), Jalan Bulak Barat, Cipayung, Kota Depok.

Kegiatan bakti sosial berupa pembagian sembako, pengobatan gratis dan santunan ini, dilakukan dalam rangka HUT IKAL Ke 40, yang mengusung tema “Deklarasi Sehat, Negara Kuat”.

Menurut keterangan Kepala

Staf Kodim (Kasdim) 0508/ Depok Mayor Arh M. Erfan Yuli Saputro, giat tersebut berlangsung pukul 07.00 Wib hingga selesai. “Ada 1000 sembako yang akan dibagikan IKAL,” kata Erfan, di lokasi bakti sosial.

Selain sembako, jelas Erfan,

Hidromi Ketua Komite SDB Cihuni 3

Ketua Komite SDN Cihuni 3 Optimis Majukan Dunia Pendidikan Tangerang, Laras Post - Hidromi Ketua Komite SDN Cihuni 3 terpilih dan optimis akan memajukan dunia pendidikan, untuk itu ia berharap agar kerjasama yang baik dari semua pihak sangat dibutuhkan.

Belum lama ini ia juga mengundang 26 qosidah terbaik dalam acara pernikahan putranya dibilangan alam sutra tangsel, acara berjalan khusu dan khidmat serta meriah hingga selesai.

“Mohon doa restunya agar apa yg diharapkan semua pihak dapat terwujud dan menjadi barokah,” tegas Hidromi. (sujono siarif)

Lurah Buaran Kecamatan Serpong Tangsel Umar Dhani

Pangdam Jaya menyerahkan Cindera Mata kepada Kapolda Metro Jaya

Kantor Baru Diharapkan Pelayanan Masyarakat Terus Ditingkatkan Tangerang, Laras Post - Kantor Buaran Kecamatan Serpong, Tangerang yang baru selesai dibangun dan ditempati diharapkan agar lebih meningkatkan lagi pelayanan untuk warga, kedisiplinan, keindahan dan kerapihan juga harus dijaga. Hal ini diutarakan Lurah Buaran Umar Dhani pada wartawan di kantornya belum lama ini. (sujono siarif)

IKAL juga akan melakukan pengobatan gratis untuk 800 warga sekitar TPA Cipayung dan juga menyantuni 200 yatim.

“Ketua Umum IKAL Lemhanas RI Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar menghadiri acara ini,” pungkas Erfan. (david)

Pasukan TNI AU Wing 1 Paskhas Laksanakan Kegiatan Jungar

Jakarta, Larast Post - Pasukan Khas TNI AU Wing I Paskhas Jakarta melaksanakan terjun penyegaran (Jun Gar) melibatkan 620 peterjun statik dan 145 peterjun free fall gabungan atlit free fall TNI AU. Satuan jajaran Wing I Paskhas yg terlibat Batalyon Komando 461 Paskhas, Batalyon Komando 467 Paskhas, Denhanud 471 Paskhas, Denmatra 1 Paskhas serta Mawing I Paakhas.

Terjun penyegaran tersebut dipimpin Iangsung Komandan Wadanwing I Paskhas Letkol Pas Sonruta Tambunan, S.I.P., M.Tr. (Han), 27/28 februari 2018.

Kegiatan terjun penyegaran (Jungar) ini terbagi menjadi 3 shorty, dimana 2 shorty untuk terjun statik dan 1 shorty untuk terjun Free Fall dengan statik den 1 shorty untuk terjun Free Fall dengan menggunakan 2 pesawat Hercules A-1317 (pilot Letkol Pnb Beni Apri) dan Pesawat Hercules A-1321(pilot Kapten Pnb Putut). Sedangkan untuk ketinggian penerjunan statik 1200 Feet dan 8000 Feet untuk penerjunan freefall. Di turunkan di Lanud Atang Senjaya Bogor.

Adapun tujuan kegiatan terjun penyegaran ini adalah untuk memelihara dan melatih serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan seluruh anggota wing 1 paskhas AU dalam rangka menghadapi tugas-tugas kedepan yang diberikan oleh Komando atas.

Kegiatan penerjunan statik dan freefall ini juga sekaligus memperlihatkan ketangguhan Komando wing 1 paskhas kepada masyarakat pungkaanya. (Egi)

Dinas PUPR Kota Depok, Fokus Menata Trotoar Bagi Pejalan Kaki Depok, Larast Post - Untuk memberi kenyamanan bagi pejalan kaki, khususnya kaum difabel Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok terus melakukan pembangunan dan pemeliharaan trotoar yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Depok.

Bahkan, tidak hanya membangun, DPUPR juga terus berkoordinasi dengan Satpol PP agar trotoar yang sudah bagus tersebut tidak dimanfaatkan Pedagang Kaki Lima (PKL).

“Setiap tahunnya kami selalu menganggarkan untuk pembangunan dan pemeliharaan trotoar.

Untuk trotoar yang sudah terbangun, kami juga melakukan perawatan dengan mengganti tutup

cover yang rusak atau hilang,” ujar Kepala DPUPR Kota Depok, Manto usai kegiatan Forum Rencana Kerja DPUPR Kota Depok, di Hotel Bumi Wiyata, Rabu (28/02/18).

Dikatakannya, DPUPR menganggarkan kurang lebih Rp 22 miliar untuk penataan trotoar yang ada di Bidang Pemeliharaan DPUPR. Pemeliharaan meliputi trotoar, jalan, jembatan dan drainase tingkat kota.

“Untuk tahun ini, program perbaikan trotoar di Jalan Nusantara Raya masih terus dilaksanakan.

Ini kelanjutan dari tahun ke marin (2017) . U ntuk Margonda juga kita melakukan pemeliharaan,” jelasnya.

Dirinya juga menyebut,

DPUPR akan melakukan penataan bahu Jalan Raya Bojongsari pada 2019 mendatang. Rencana ini juga merupakan perintah langsung dari Wali Kota Depok yang menginginkan pembangunan di wilayah barat. Nantinya, pada 2019 akan dilakukan pembangunan sarana trotoar yang diintervensi melalui anggaran sesuai kemampuan.

“Wilayah tersebut statusnya masuk sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Depok Mantho jalan nasional, namun barat,” ungkapnya. terstruktur, dapat berjalan untuk pemeliharaannya Dirinya berharap, dengan dengan lancar. Sehingga berada di kami (Pemkot pemerataan pembangunan menciptakan pembangunan Depok). Beberapa tahun ke d i s e l u r u h w i l a y a h , yang merata di Kota Depok. belakang, memang fokus pembangunan di wilayah hasilnya dapat dinikmati Otomatis berdampak pada timur dan tengah, termasuk seluruh masyarakat Kota peningkatan pertumbuhan tahun ini. Tahun 2019 nanti, Depok. “Mudah-mudahan ekonomi,” pungkasnya. akan difokuskan ke wilayah p r o g r a m y a n g t e l a h (David)

BPJS Kesehatan Sinergi Optimalisasi Kualitas Layanan Anggota TNI dan POLRI Jakarta, Larast Post - Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, maka mulai 1 Januari 2014 semua warga negara Indonesia akan terlindungi program jaminan kesehatan.

Termasuk dalam golongan tersebut adalah program jaminan kesehatan untuk anggota TNI dan Polri yang telah masuk dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sejak 1 Januari 2014.

Untuk itu, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan Peserta JKN-KIS khususnya bagi pegawai di Kementerian Pertahanan RI, anggota TNI dan anggota Polri, BPJS Kesehatan sepakat untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan kedua lembaga tersebut.

“Kami mengapresiasi kerjasama yang sejak awal implementasi Program JKN-KIS telah didukung oleh Kementerian Pertahanan RI dan Kepolisian RI. Seluruh jajaran telah kompak bersinergi sehingga sampai saat peserta JKN-KIS baik dari anggota TNI maupun POLRI dapat terlayani dengan baik, dan diharapkan melalui nota kesepahaman ini akan memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan, Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI. Berbagai masukan perbaikan dari hasil evaluasi kerjasama selama ini, diharapkan sudah dapat dituangkan dalam nota kesepahaman hari ini sehingga kualitas layanan bagi anggota TNI maupun Polri makin optimal,” ujar Direktur Utama Fachmi Idris dalam kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman di Jakarta pada Kamis

(8/3/2018), yang juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu dan Kapala Kepolisian RI Tito Karnavian.

Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama yang dilaksanakan dengan Kementerian Pertahanan adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan, pemanfaatan fasilitas kesehatan, dan kepesertaan.

Sedangkan ruang lingkup nota kesepahaman yang dilaksanakan dengan Kepolisian RI adalah terkait dengan peserta dan rekonsiliasi data peserta JKN-KIS yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Polri, prosedur pelayanan kesehatan faskes milik Polri, pembayaran pemanfaatan faskes milik Polri serta pemanfaatan data online kecelakaan lalu lintas.

“Di era JKN-KIS, pemanfaatan fasilitas kesehatan milik TNI

maupun Polri nyatanya telah memberikan kontribusi dalam optimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. BPJS Kesehatan senantiasa mendorong agar kualitas layanan kesehatan di faskes milik TNI dan Polri tersebut terus dioptimalkan sampai dengan standar kualitas yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan,” ujar Fachmi.

Penandatanganan kesepakatan bersama dan nota kesepahaman ini, diharapkan menjadi dasar masingmasing pihak untuk berkoordinasi dalam penyusunan pedoman kerja dan perjanjian kerjasama baik ditingkat pusat maupun daerah.

Sampai dengan 1 Maret 2018, tercatat sebanyak 193.535.881 jiwa penduduk di Indonesia telah menjadi peserta program JKN-KIS. Untuk peserta TNI yang terdaftar sebanyak 1.576.112 jiwa dan

anggota Polri sebanyak 1.252.005 jiwa. Adapun Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebanyak 669 milik TNI dan 561 milik Polri telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, sedangkan

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) saat ini sebanyak 105 Rumah Sakit milik TNI dan 40 Rumah Sakit milik Polri sudah menjadi mitra kerja BPJS Kesehatan.(sugih)

MEGAPOLITAN Pemkot Depok Kebut Target RTH Hingga 30 Persen

Depok, Larast Post - Tepat Dua tahun kepemimpinan Mohammad Idris sebagai Wali Kota Depok dan Pradi Supriatna, Wakil Wali Kota Depok, terus berupaya target Rencana panjang jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Depok hingga tahun 2019 tercapai.

Salah satunya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). merealisasikan rencana pembangunan alun-alun serta mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk memperbanyak taman agar target RTH sebesar 20 persen dari 30 persen bisa terwujud.

Kepala DLHK Kota Depok, Etty Suryahati, mengatakan, hingga saat ini kami terus berupaya menambah keberadaan RTH di Kota Depok, “penambahan sejumlah taman di setiap kelurahan serta melakukan penanaman pohon di lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) maupun di Garis Sempadan Sungai (GSS), tentunya kami juga menggandeng pegiat lingkungan,” ujarnya kepada wartawan di Balai Kota, Lebih lanjut Dia mengatakan, untuk mengejar target RTH ditahun ini, DLHK akan mencari taman di tingkat RW untuk dinaikkan statusnya menjadi taman kelurahan. Nantinya taman kelurahan akan memiliki luas minimal 500 meter persegi. Sehingga diharapkan pemenuhan RTH dapat mencapai target yang diinginan.

“Saat ini kami sedang memetakan taman RW yang bisa ditingkatkan menjadi taman kelurahan. Namun, prosesnya dilakukan secara bertahap,” paparnya.

Menurut data terakhir yang dihimpun, kondisi eksisting RTH Kota Depok saat ini telah mencapai 16,33 persen atau 3.271,26 hektare, dibagi dalam dua wilayah , RTH publik 10,06 persen luas lahan 2.015,53 hektare dan RTH privat atau milik pengembang 6,27 persen luas lahan 1.255,73 hektare, dari luas wilayah Kota Depok yang mencapai 20.029 hektare.

“Untuk kondisi terakhir, harus dilakukan perhitungan kembali, karena ada potensi perolehan RTH serah terima dari Badan Keuangan Daerah (BKD) terkait aset, maupun belanja lahan dari Bagian Pemerintahan atau pun Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disrumkim),” ujar Etty.

Peran serta dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung pengadaan RTH agar ikut bersinergi dalam mengawasi serta melaporkan siapa yang mendirikan bangunan tidak pada tempatnya. Terlebih, jika melampaui aturan menggunakan sempadan sungai .

“Kami terus berusaha keras untuk memenuhi target tersebut. Maka dari itu, peran serta masyarakat sangat kami harapkan dalam hal pengawasan,” pungkasnya. (david)

BPPD Kabupaten Bogor Gelar Forperda 2018 Bogor, Larast Post - Dalam rangka perencanaan Tahun 2019, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kabupaten Bogor menggelar Forum Perangkat Daerah Tahun (Forperda) 2018, di ruang Auditorium Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, Rabu (7/3).

Hadir pada kesempatan itu, sebanyak 130 undangan dari Perangkat Daerah Teknis dan Kecamatan, Dunia Usaha, Bank BJB, Bank BRI, KPP Pratama, Kejaksaan Negeri Cibinong, BPN Kabupaten Bogor, Asosiasi, Perwakilan wajib pajak daerah, UPT Pajak Daerah, unsur BAPPENDA Kabupaten Bogor serta stakeholder lainnya Bidang Pendapatan Daerah.

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bertujuan untuk mensinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten / Kota, dalam rangka p e ny u s u n a n Re n ca n a Ke r j a B a d a n Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2019.

Acara tersebut dibuka oleh Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah sekaligus membacakan sambutan Bupati Bogor. Dan dihadirkan empat orang narasumber antara lain Kepala Sub Direktorat Pendapatan Daerah Wilayah II Kementrian Dalam Negeri RI yaitu Mohammad Priyono, SH., MH, Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Umum pada Direktorat Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan Kementrian Keuangan RI yaitu Achmad Amnan, SE., M.Acc., Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Idam Rahmat serta Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yaitu Dedi A. Bachtiar, bertindak selaku moderator adalah Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu Lestia Irmawati, S.Si., ME. Menurut evaluasi Kementerian Dalam

Penghargaan Prajurit Berprestasi Danwing I Paskhas

Bogor, Larast Post - Kepala Desa Pengasinan Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor, Jakarta, Laras mengadakan Post - Danwing I Rusli Pranata acara Paskhas Kolonel Pas Roy R.F.M. Bait syukuran khitanan putranya, Rafa memberikan penghargaan kepada Sya›bannudin, selama tiga hari, prajurit berprestasi(2-4/1.2018) di di Lapangan yakni Sela-Kamis Bola Batalyon Komando 467 Paskhas kediamannya. diikuti Komandan Satuan Jajaran.

Acara syukuran putra ke dua sela-sela Danwing buahDihati Rusli kesibukan Pranata dengan Evi I Paskhas ditengah-tengah ini, diawali hadir dengan pembacaan ayat prajurit memberikan penghargaan suci Al-Qur›an, pengajian, tauziah, di antaranya, Lomba Renanglainnya Open marawis, serta hiburan Meteor acara Lintastradisi Aquatic Swimming sebagai daerah.

Challenge 2018 dalam rangka Rusli Pranata, beberapa hari memperingati hari Super sebelum diselenggarakanSemar acara 2018 tanggaltersebut 10 Maret 2018 di Kolam syukuran mengatakan, Renang GOR Ciracas serta Lomba pihaknya mengundang warga, Renang dan Dayung Lintas para staf, karyawan desa, Selat mitra Sundapara dalam HUT ke-72 kerja, RT, Rangka RW, BPD, LPM, para Korps Marinir.

Kades, Camat Gunungsindur para ungkapnya. amanatnya Danwing Kegiatan penyeberangan staf Dalam kecamatan, Kapolsek besertaI jajarannya, Danramil bersertaSelat Paskhas Kolonel Pas tamu Roy R.F.M. Bait Sunda dengan renang dan dayung itu anggotanya, serta undangan khusus untuk calon Bupati menyampaikan, dirinya domainnya Marinir, makanya seluruh Bogor, diantaranya Ade kebetulan Jaro (Ade Ruhandi) dan Ade Yasin (Ade mulai dari Startdan di Bakauheni satuan jajaran Marinir wajib Munawaroh) beberapa Ikut undangan para SKPD lainnya di ikut, kapal layarBogor. menyeberangi Selat untuk itu mereka sudah menyiapkan Kabupaten Sunda. diri semaksimal mungkin.

“Selain itu juga undangan untuk para wartawan, tokoh “Dari cerita yang agama, saya dapat patut berbangga karena masyarakat, pemuka dan tokoh“Kita pemuda,” terang Rusli k e m u d i a n s a y a l i h a t s e n d i r i setiap kegiatan penyeberangan Selat Pranata. bagaimana medannya kita patut Staf Sunda itu seluruh anggota Marinir Salah satu panitia dan sekaligus Umum Desa Pengasinan, berbanggakepada terhadap anggota-anggota punya cara tersendiri dan berhak Mohctar Larast Post, pada Selasa (9/1/2018) mengatakan, kita yang ikut dalam kegiatan menggunakan brivet yang mengikuti penyeberangan Selat Sunda,” kegiatan tersebut,” ungkapnya.

EDISI 110/ TH VI /12 - 25 MARET 2018

Lebih lanjut Kolonel Pas Roy R.F.M. Bait menyatakan, prestasiprestasi tersebut membanggakan, dengan ada prestasi tersebut membawa nama harum satuan khususnya Korpaskhas dan TNI AU lebih tinggi.

Sebagai bentuk bangga atas prestasi yang diraih prajurit ia memberikan fanismen agar setiap prajurit termotifikasi untuk menjadi prajurit yang membanggakan Korpsnya.(Egi)

Negeri RI, bahwa kondisi existing penerapan Undang-undang Nomor 28/29 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), secara umum pada propinsi/kabupaten/kota menunjukkan peningkatan PAD yang masih belum optimal, peningkatan PDRD antar daerah tidak merata, terbatasnya basis Pajak Daerah, masih lemahnya pemungutan PDRD, belum efektifnya WAS (represif), penerapan sanksi PDRD masih kurang optimal, perbedaan tarif antar daerah, adanya perubahan atau pengalihan kewenangan.

Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan dan optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah, Kementerian Dalam Negeri sedang menyusun Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pedoman Pemda dalam melaksanakan pemungutan PDRD, Collecting Database Pajak dan Retribusi Provinsi / Kabupaten / Kota sebagai bahan Kemendagri dalam menganalisa dan mengevaluasi kebijakan PDRD, selain itu akan melakukan revisi UU 28/2009 sebagai penyempurnaan dan solusi terhadap pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah saat ini, menambah dan memperluas basis pajak serta revisi PP 69/2010 sebagai penyempurnaan dan solusi atas kendala / permasalahan terkait pemberian / pembayaran insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Instansi pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah.

Kementerian Keuangan RI menyam­ paikan rancangan arah kebijakan Transfer Dana Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Bogor Santo Joseph a Cupertino periode 2018-2019 yang di Ketuai oleh Saudara Oktavianus Nahak Tetik setelah terpilih menjadi Mandataris RUAC melalui proses dinamika Demokrasi pada Rapat Umum Anggota Cabang (RUAC) bulan januari 2018 lalu, dimana RUAC merupakan Lembaga Legislatif tertinggi ditingkat Cabang dalam PMKRI Cabang Bogor.

Dalam sambutan yang disampaikan oleh Rm. Paulus Piter kepada DPC yang baru dilantik menekankan bahwa kita sebagai umat katolik justru memiliki tugas yang berat dalam menginternalisasikan sekaligus menerapkan nilai Kristianitas,

Fraternitas dan intelektualitas di dalam masyarakat, dengan dijiwai kekatolikan harus benar- benar diterapkan.

“Kita adalah orang-orang pilihan yang dipilih Tuhan untuk membela Gereja dan Bangsa. Kita harus merawat Kebhinekaan. Smoga amanah mengemban tugas yang diberikan kepada adik-adik. Pro Ecclasia et Patri,” kata Siprianus Joseph Kerobi Sogen S.Pd (ketua demisioner periode 2017-2018).

Ketua Presidium terpilih periode 2018-2019 Oktavianus Nahak Tetik mengharapkan, agar selalu bisa bersinergi sesuai dengan fungsi masing-masing. “Tentunya tetap satu tujuan yaitu untuk membela mereka yang terpapa dan kita harus tetap menjaga toleransi khususnya di Kota Bogor tercinta ini,” ujarnya.

Acara pelantikan itu juga dihadiri PMKRI Cabang Jogyakarta, PMKRI Cabang Siantar, PMKRI Cabang Jakarta Pusat, KNPI, PMII, GMKI, HMII dan tidak lupa dengan kehadiran dari Alumni PMKRI Cabang Bogor Santo Joseph a Cupertino yang selalu memberikan support kepada adik-adiknya.

Bertepatan dengan acara

Tahun 2019, bahwa DAU TA 2019 dihitung berdasarkan persentase tertentu (27%) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Neto yang diperoleh dari PDN Bruto dikurangkan dengan faktor pengurangnya yaitu seluruh Transfer ke Daerah dan Dana Desa selain DAU, Dana Alokasi Khusus Non Fisik yaitu terdapat penambahan jenis dana baru yaitu BOP-Kesetaraan dan Peningkatan alokasi dana BOK dan BOKB sejak tahun 2019 ditujukan untuk mendukung pengurangan stunting, kinerja berbasis pelaksanaan, serta mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangun Kependudukan dan Keluarga Berencana guna tercapainya total fertility rate (TFR) 2,1 pada akhir tahun 2025.

Sedangkan Dana Insentif Daerah merupakan kebijakan Pemerintah memberikan reward kepada Pemda yang berkinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik serta ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diharapkan dengan Dana Insentif Daerah akan lebih memotivasi banyak pemda untuk peningkatan kinerjanya. Anggaran Dana Desa ditujukan untuk membantu percepatan pengentasan kemiskinan di desa. Selanjutnya, alokasi Dana Desa diproyeksikan berdasarkan rata-rata persentase kenaikan Produk Domestik Bruto Nominal dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

A d a p u n D a n a B a g i H a s i l ya i t u meningkatnya harga komuditas terutama minyak dan batubara, serta Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2019 diproyeksikan

mengalami kenaikan dengan pertimbangan di Bidang Pendidikan, Jalan, Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Badan Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Barat menyampaikan rancangan kegiatan unggulan tahun 2019 antara lain mempertahankan sinergi intensifikasi perpajakan daerah dan non perperpajakan dengan satunan pemerintah di Kabupaten / Kota, tim pembina SAMSAT, OPD Penghasil, Wapu, Kementerian Keuanganl, memperkuat layanan Online pendapatan daerah (pajak dan non pajak) berbasis teknologi perbankan dan kolaborasinya dengan industri start-up dan jaringan mini market, memperkuat tertib administrasi perpajakan daerah, minimalisasi tunggakan potensi serta ketahanan sistem database pendapatan daerah, mencari terobosan intensifikasi pendapatan sektor asset daerah dan BUMD menuju proporsi 5-10% terhadap total PAD, memelihara standarisasi sentra layanan perpajakan dan mempertahan kualitas pemeliharaannya serta kemitraannya dengan pihak ketiga, dan memperkuat kompotensi SDM dan Komunikasi internal organisasi berbasis teknologi informasi.

Sedangkan Kepala BAPPENDA Kabupaten Bogor menyampaikan bahwa BAPPENDA berkontribusi dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2019 yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan fokus pembangunan Peningkatan Koordinasi Pelayanan Antar Perangkat Daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada Tahun 2019 terdapat 6 (enam) rancangan program prioritas antara lain Program Perencanaan Pendapatan Daerah, Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer, Program Peningkatan Pengelolaan Pe n d a p ata n A s l i D a e ra h , P ro g ra m Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah, Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan serta Program Optimalisasi Pengelolaan BPHTB. (David)

TNI-Polri Wilayah Jakarta Timur Gelar Baksos Bersama Jakarta Laras Post - Komandan Kodim 0505/Jakarta Timur Letkol Inf. Anan Nurakhman bersama Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Yoyon Tony Surya Putra, secara simbolis menyerahkan bantuan berupa paket Sembako bagi masyarakat tidak mampu, pada kegiatan bhakti sosial yang digelar di wilayah RT 017/RW 02, Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur, pada Selasa (27/2/18).

Pada kegiatan tersebut mengusung tema ‘Bhakti Sosial TNI-Polri Peduli Masyarakat Tahun 2018’, dibagikan sekira 1.000 Paket Sembako yang terdiri dari 5 Kg beras, 1 Lt minyak goreng, kopi, gula serta mie instan bagi masyarakat sekitar.

Dandim 0505/JT Letkol Inf. Anan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah merealisasikan

Pengurus Baru Organisasi Kemahasiswaan PMKRI Cabang Bogor Resmi Dilantik

Bogor, Larast Post - Kegiatan Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang PMKRI Cabang Bogor, pada Sabtu (3/3/2018) pagi di Aula Marga Putra Bogor (Sekertariat PMKRI Cabang Bogor) Bogor berjalan hikmat, meskipun sore itu diguyur hujan deras akan tetapi rangkaian acara tersebut tetap berjalan sesuai rencana.

Acara pelantikan diawali dengan Misa Pembukaan sebagai bentuk peneguhan kepada Pengurus yang baru yang dipimpin langsung oleh Pastor Moderator PMKRI Cabang Bogor RD. Paulus Piter.

Setelah misa pembukaan pelantikan usai, Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang PMKRI Cabang

35

Pelantikan Dewan Cabang PMKRI Cabang Bogor St. Joseph a Cupertino, juga diadakanya diskusi bersama organisasi mahasiswa lainya guna membahas “Gerakan Mahasiswa Zaman Sekarang” pertanyaan dilanturkan oleh pemateri mencoba mencari apa yang terjadi dalam gerakan mahasiswa zaman sekarang.

Menurutnya, organisasi mahasiswa zaman sekarang mempunyai kepentingan masingmasing dan tidak mempunyai suatu kepentingan bersama yang harus diberantas bersama-sama seperti pada era reformasi para mahasiswa mempunyai suatu masalah yang sama dan bersama-sama telah berhasil melengserkan soeharto, sedangkan organisasi dizaman sekarang hanya mempunyai kepentinganya masing-masing.

Jadi organisasi zaman sekarang juga harus belajar dari perjuangan gerakan mahasiswa di masa sebelumnya harus bersikap tegas dengan berbagai macam kajian yang tidak hanya bergerak dalam dunia maya tetapi akan ikut aksi nyata harus turun ke massa rakyat dengan melakukan aktivitas sosial politik demi menciptakan kesadaran dan kekuatan. (Vid)

kegiatan ini, terutama tiga pilar Kecamatan Makasar.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus soliditas TNIPolri dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Perlu diingat, tugas TNI-polri bukan hanya Kamtibmas saja, tapi juga membantu masyarakat yang membutuhkan,” ujar Arbituren Akmil 1998 ini.

Mantan Danyonif Mekanis 202/Tajimalela dan Annggota Grup A Paspampres ini juga mengatakan, kegiatan ini juga untuk semakin mendekatkan TNI-Polri

dengan masyarakat. Harapannya, agar masyarakat berperan serta aktif dalam menjaga kondusifitas wilayah masingmasing.

“Apapun permasalahan yang ditemukan, segera lapor kepada anggota TNI-Polri di wilayah tersebut, sehingga bisa dilakukan antisipasi sedini mungkin.

Kedepan, kita semua harus bersatu, TNI, Polri dan masyarakat, untuk menjaga keutuhan NKRI,” pesan pria yang lama berkarir di Kopassus TNI AD ini.

Pada acara tersebut juga dilaksanakan pengecekan lokasi Pelayanan Perpanjangan SIM, Pembayaran pajak STNK minimal terlambat 1 Tahun dan Perpanjang SIM Daerah dengan syarat menggunakan E-KTP. (Egi/sg)

Panwaslu Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu

Bogor, Laras Post – Dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan wakil Bupati Bogor tahun 2018, Ketua Panwaslu Kabupaten Bogor Ridwan Arifin ST beserta anggota Panwaslu kecamatan Parung melaksanakan sosialisasi pengawasan Pemilu pada Juni mendatang di tingkat kecamatan.

Ridwan Arifin.ST mengatakan, sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menjelaskan secara gamblang tentang pengawasan Pemilu Pilkada yang akan dilaksanakan pada Juni 2018.

Ia berharap, agar Masyarakat dapat mengawasi supaya jangan ada kecurangan kecurangan dan menjaga ketertiban dan keamanan

di tengah tengah masyarakat d i d a l a m pelaksanaan pilkada nanti.

“Panwaslu harus bersifat netral tidak boleh memihak kepada salah satu calon. Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini kami sebagai P a n w a s l u Kabupaten Bogor mengharapkan Panwaslu Kecamatan Parung dan anggota PPL dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,’ ujarnya saat Sosialisasi yang dilaksanakan belum lama ini di aula Kecamatan Parung.

Ketua Panwaslu Kecamatan Parung Kasmari mengatakan, sosialisasi diikuti oleh seluruh anggota Panwaslu tingkat Desa dan Kecamatan Parung, yang terdiri 9 desa. “Anggota PPL 9 orang ditambah dengan pengurus kecamatan menjadi 16 orang,” ungkapnya.

Hadir pula pada kesempatan itu, Muspika, Kapolsek Parung Parmin, Danramil.Camat Parung, Kepala desa, Kepala sekolah, Ormas dan KNPI. (AMSAR)

6 2

Wisata & Budaya EDISI 110/ TH VI /12 - 25 MARET 2018

Brand Urban Decay Luncurkan Produk Kosmetik Baru

Sirkuit Sentul Akan Gelar MotoGP 2021

Presiden Jokowi: Dongkrak Wisatawan Internasional Bogor, Larast Post - Arena balap Sirkuit Sentul akan kembali menggelar perhelatan Intenasional MotoGP pada 2021. Hal itu salah satunya akan mendongkrak wisatawan internasional berkunjung ke Indonesia.

Jakarta, Larast Post - Brand Urban Decay me-launching produk kosmetik baru kolaborasi salah satu influencer US yaitu Kristen Leanne di Hotel Monopoly, Jakarta Selatan, Senin (5/03).

Pada kesempatan itu hadir sejumlah undangan diantaranya para insan pers juga Influencer.

Koleksi kosmetik tersebut melambangkan semua yang disukai Kristen Leanne yang dinamakan URBANDECAY X KRISTENLEANNE, ada 3 Palette yaitu palet eyeshadow 2 (Kaleidoskol Dream dan Day Dream), 1 Highlighter Palette dan 3 lipstik.

Marketing PR & Social Digital Urban Decay Rahardian M. Saputra mengatakan, untuk event kali ini menghadirkan Steve Kassajikian selaku Global Makeup Artist Urban Decay, yang akan memperkenalkan koleksi UD X KRISTENLEANNE, yang diwakili tiga model (influencer) seperti Jovie Adiguna, Helua dan Paula Tambunan.

“Mengapa memilih tiga model?, karena mereka me-represent dari brand UB X KRISTENLEANNE yaitu Jovie Adiguna mewakili Feminim, Helua mewakili Look Fun dan Paula Tambunan mewakili dangerous,” ungkap Rahardian M. Saputra.

Review dari ke-3 model mewakili koleksi UB X KRISTENLEANNE: • Jovie Adiguna Merupakan salah satu brand yang disukainya, karena sangat menjunjung tinggi perbedaan. “Sangat menyukai koleksi Ini, karena warnanya brigth dan rata rata brand lain tidak berani mengeluarkan warna warna seperti Urban Decay, jadi ini salah satu brand yang saya suka,” kata Jovie.

• Paula Tambunan Dia sangat menyukai Makeup dengan warna-warna yang color full. Urban Decay memiliki kelebihan produk yang sangat unik seperti warna-warna nya tidak dimiliki oleh brand kosmetik lain. “Kenapa aku mau bekerja sama dengan Urban Decay?, karena aku pecinta Urban Decay dari dulu”, kata Paula.

• Helua Sangat menyukai Urban Decay, lebih fun, dengan menonjolkan warna cerah dan lebih seru dan variatif.

Bagi Anda yang Ingin menambah koleksi produk kosmetik dari Urban Decay, bisa didapatkan di gerai Kota Kasablanka dan Central Park, Sogo Department Store di Plaza Senayan dan mall Kelapa Gading 2 dan gerai kecantikan Sephora.(maslim)

Kasad Berikan Penghargaan Terhadap Babinsa

Demikian dikatakan Presiden Joko Widodo ketika mengunjungi arena balapan Sirkuit Sentul usai menyerahkan sertipikat Program PTSL kepada warga Bogor di halaman parkir Sirkuit Sentul, Bogor, Selasa (6/03).

Pada kesempatan itu kendaraan RI 1 yang ditumpangi Presiden Jokowi menjajal arena track sirkuit sentul diiringi kendaraan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

“Pagi ini saya diajak Pak Tinton dan Mas Ananda Mikola untuk melihat Sirkuit Sentul dan menjajajal track sirkuit ini. Pak Tinton menyampaikan kepada saya bahwa sirkuit ini akan dihidupkan kembali pada gelaran Internasional MotoGP di tahun 2021,” ucap Presiden ketika memberikkan keterangan Pers didampingi Pengelola Sirkuit Sentul Tinton Soeprapto dan Pembalam internasional Ananda Mikola.

Jokowi juga mengatakan bahwa sirkuit Sentul tersebut akan upgrade (direhab) kembali, namun tentunya yang membangun pihak swasta.

“Pembiayaannya dari swasta, nanti akan diperbaiki lagi di-upgrade lagi,

semuanya dari swasta. Pemerintah hanya mendukung dan merestui ajang MotoGP digelar di sirkuit Sentul ini,” ucap Presiden.

Jokowi menyebutkan bahwa dihidupkannya kembali Sirkuit Sentul Go Internasional itu merupakan ide yang bagus. “Digelarnya kembali ajang MotoGP di sirkuit Sentul ini tenakan meningkatkan ekonomi di bidang wisata. “Terutama dapat mempromosikan dunia wisata Indonesia ke dunia internasional,” harap Jokowi.

Sementara itu pembalap internasional Ananda Mikola mengatakan, gelaran MotoGP itu bila perlu secepatnya digelar pada 2020.”Yang penting kita punya mimpi bahwa Indonesia mampu,” ucap Ananda ketika mendampingi Presiden Jokowi.

Pada kunjungan tersebut turut mendampingi Presiden, Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko, Teten Masduki, Danpaspampres Mayjen Suhartono yang turut mengawal Presiden.

Pernah Menjadi Terbaik Kedua SeAsia setelah Jepang Perlu diketahui Sirkuit Internasional Sentul adalah sebuah sirkuit balap yang terletak di desa Sentul, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Indonesia.

Sirkuit ini sering digunakan untuk menyelenggarakan balap motor,

tahun 1994, fasilitas yang ada kini telah sedikit tertinggal oleh perkembangan zaman, hingga menyebabkan sirkuit tak cocok lagi untuk menyelenggarakan ajang yang super cepat sekelas F1.

Namun, sirkuit ini tetap cocok bagi pembalap untuk berkompetisi di ajang Asian Formula 3 Super Series.

Setelah diadakan sejumlah perbaikan di beberapa bagian sirkuit untuk mencapai standar yang ditetapkan FIA untuk menyelenggarakan balapan seperti A1 Grand Prix.

Tingkat 2 (tingkat 1 adalah standar untuk menyelenggarakan balapan sekelas F1) maka sirkuit sentul akhirnya dapat menyelenggarakan A1 Grand Prix selama dua musim (2005-06 dan 2006-07).(her, sg)

Gebyar FLS2N Tingkat SD Di Blanakan Subang, Larast Post – Kegiatan Gebyar Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat SD se-Kecamatan Blanakan, diselenggarakan, pada Sabtu (3/3/2018) di SMPN 1 Blanakan, Subang.

Salah seorang Kepala Sekolah SDN Blanakan Entin Suhartini,S.Pd, MM.Pd mengatakan, kegiatan festival lomba tersebut, adalah sebagai ajang bergengsi untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran di sekolah yang telah diberikan oleh guru dan diserap oleh siswa. “Hal ini bertujuan terutama untuk memotivasi siswa dan meningkatkan kopentesi

siswa sekolah dasar se-Kecamatan Blanakan,” ujarnya kepada Larast Post.

Kepsek Entin berharap, siswa siswi Sekolah Dasar se- Kecamatan

Blanakan, akan lebih meningkatkan lagi pengalaman belajarnya dan muda-mudahan kedepannya bisa berprestasi ditingkat Kabupaten Subang.

Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tersebut, diikuti dari 29 Sekolah Dasar seKecamatan Blanakan dan dengan 17 kegiatan mata lomba. (Kin)

SPARKO AJak Hidup Sehat Dengan Berolahraga

Kasad Jenderal Mulyono bersama kedua Babinsa yang meraih penghargaan di Mabesad, Jakarta.

Jakarta, Larast Post - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono benar-benar serius menerapkan sistem Reward and Punishment di lingkungan jajaran TNI AD. Hal ini dibuktikan dengan kembali digelarnya acara pemberian penghargaan kepada prajurit TNI AD berprestasi di Ruang Tamu Kasad, Mabesad, Jakarta, pada Kamis (1/3/18).

Dua orang prajurit yang menerima penghargaan langsung dari Kasad tersebut merupakan Sersan Satu (Sertu) Mohammad Waki, Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 0819/25 Gading Rejo, Kodim 0819/Pasuruan, Jawa Timur dan Pembantu Letnan Dua (Pelda) Dontinus Yakobi, Babinsa Kodim 1710/Mimika, Papua.

Sosok Babinsa bernama Mohammad Waki dianggap berprestasi atas aksi heroiknya menyelamatkan nyawa Sugeng, warga desa yang terseret arus banjir pada Jumat pekan lalu. Aksi beraninya ini viral usai foto-foto proses evakuasi korban diunggah oleh masyarakat sekitar yang menyaksikan ke media sosial.

Kronologis kejadiannya, kala itu sungai yang berlokasi di Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur meluap sehingga menyebabkan Desa Tambakrejo diterjang banjir. Bencana yang datang tiba-tiba itu nyaris memakan korban, ketika diketahui ada seorang warga desa yang hanyut terseret arus banjir nyaris sejauh 500 meter ke arah sungai Welang.

Saat itu, setelah menerima informasi dari rekannya bahwa ada warga yang terseret banjir, Sertu Waki dengan sigap langsung menuju lokasi kejadian.

Sesampainya disana, tanpa mempedulikan nyawanya sendiri, Sertu Waki dengan berani menceburkan diri ke air berarus deras itu demi menyelamatkan korban.

“Saya tidak memikirkan keselamatan saya pada waktu itu, yang penting warga saya selamat,” cetus Sertu Waki saat diwawancara khusus wartawan di Mabes TNI AD usai menerima penghargaan.

Situasi genting yang berbeda dialami Pelda Yakobi. Babinsa ini dianggap berprestasi usai aksi beraninya sukses meredam perang suku di Kwamki Narama Kabupaten Mimika Papua.

Uniknya, ia menempuh pendekatan budaya dalam menyelesaikan konflik yang memakan enam orang korban tersebut.

“Saya tidak mau warga saya banyak yang jadi korban, maka saya ajukan proposal kepada Pemda setempat untuk menyediakan 20 ekor babi agar kedua belah pihak bisa damai. 10 ekor untuk pihak sebelah, 10 ekor lagi untuk pihak satunya lagi,” jelasnya polos kepada wartawan.

Tindakan yang ditunjukkan Sertu Waki serta Pelda Yakobi, yang rela mempertaruhkan nyawanya sendiri demi menyelamatkan nyawa orang lain, sungguh merupakan suatu sikap terpuji yang patut dijadikan teladan.

Disamping memperlihatkan kesigapan keduanya sebagai prajurit TNI AD yang profesional, berani, tulus dan ikhlas, aksi mereka juga seakan menjadi angin segar bagi tetap terpeliharanya rasa kemanusiaan di tengah zaman yang serba individualistis ini.

Meskipun keduanya bertindak menolong sesama tanpa pamrih, namun ternyata tindakannya mendapat apresiasi dari orang nomor satu di instansi tempat mereka mengabdi. Itulah mengapa, sebagai bentuk apresiasi pribadi dan mewakili TNI AD, Kasad mengundang kedua prajurit pemberani ini untuk datang dan menerima penghargaan yang langsung diserahkan oleh Jenderal bintang empat ini. (Dispenad)

ajang Asian F3, ajang A1 Grand Prix, ajang GP2 Asia dan tercatat pernah menjadi penyelenggara MotoGP hingga tahun 1997.

Usaha dalam membangun sirkuit Formula Satu kedua di Asia setelah Jepang adalah di Indonesia, sekitar 25 tahun yang lalu ketika Hutomo Mandala Putra, putra presiden RI kala itu H.M. Soeharto mempelopori pembangunan sebuah sirkuit di Sentul.

Dengan panjang 4,12 kilometer, Sirkuit International Sentul diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penyelenggara Formula Satu, hingga akhirnya pada tahun 1997, krisis moneter di Asia menyebabkan hal tersebut menjadi tidak mungkin dilaksanakan. Rampung pada

Bogor,Larast Post - Spartan Komando (Sparko) Batalyon 14 Grup 1 Kopassus mulai menyasar kalangan pelajar yang ada di Kabupaten dan Kota Bogor.

Selain untuk menjadikan mental para

pelajar lebih disiplin dan memiliki rasa tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Juga, Sparko itu guna menghidarkan para pelajar tidak terjebak dalam dunia narkoba.

“Hari ini kita memberikan pelantihan dasar olahraga sparko kepada para siswa-siswi dan guru yang ada di sekolah SMA, SMK Yadika di jalan raya kemang Bogor yang alhamdulilah telah diikuti 400 orang siswa,” ujar Pelatih Sparko Pratu Kopassus, Damasus Ronald Pakpahan, pada Jumat (2/3/2018).

Lebih jauh Ronal prajurit Batalyon 14 Grup 1 Kopassus ini menyampaikan program olahraga Sparko sendiri mulai diterapkan Kopassus pada pertengahan tahun 2015 lalu. Kemudian mendirikan komunitas untuk masyarakat umum tahun awal Februari 2017 (nama awalnya Spartan Body). Sparco sendiri merupakan olahraga untuk

meningkatkan kesehatan pada tubuh, agar lebih kuat dan ideal.

“Sparko merupakan penggambungan antara latihan lari, calisthenic dan crossfit. Adapun gerakan gerakan dasarnya seperti : Calisthenic yaitu : Variasi Push Up, Lunge, Squat, Pull Up, Crunche, yang intinya menggunakan berat badan.

Dan latihan lari yaitu Lari Endurance, Interval Running, Jogging speed, lari tempo, lari tanjakan dan lainlain,” ujarnya.

Anggota Sparco lanjut Pakpahan sapaan akrabnya tidak hanya kalangan TNI, dan Polisi, ada juga dari kalangan mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum. (David)

Wujudkan Insan Pers Profesional PWI Jaya Gelar Orientasi Wartawan Jakarta, Laras Post - Sebanyak 39 Anggota dan Calon Anggota PWI Jaya mengikuti Orientasi Wartawan yang diselenggarakan PWI Jaya DKI Jakarta di Gedung Prasada Sasana Karya Lt.9. Jl Surypranoto No.8 Jakarta Pusat, Sabtu (10/03).

Dalam rangka mewujudkan insan pers yang profesional di negeri ini, untuk itu Ketua PWI Jaya, Endang Werdingsih, SH, MKn beserta jajarannya menggelar Orentasi Wartawan.

Pada kesempatan itu hadir sebagai pembicara dan memberikan pengarahan kepada anggota maupun calon anggota Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI) Cabang Propinsi DKI Jakarta, Sekretaris PWI, Said Iskandar, Anggota Dewan Kehormatan PWI Jaya Adi Wargono dan Wakil Ketua Bidang Hukum PWI Jaya, Abdillah Fahresi.

Pada kesempatan itu para peserta

juga diberikan arahan singkat tentang pembuatan berita yang memenuhi kaidah jurnalistik oleh Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Jaya, Irmanto.

Irmanto mengatakan dalam sebuah berita harus memenuhi unsur lima W (Who, What, Why, Where dan When) satu H (How). Irmanto juga menjelaskan dalam sebuah berita ada tiga unsur, pertama Judul, Kedua Lead dan Ketiga body (isi).

Hadir pula Ketua DKP PWI Jaya, Kamsul Hasan, SH, MH yang memberikan pengarahan tentang identifikasi Media Massa di Indonesia (harus memiliki badan hukum), Asas Kemerdekaan Pers, Kode Etik Jurnalistik, masalah perlindungan hukum terkait kewartawanan baik dalam pemberitaan maupun siaran, hal itu sesuai Pokok UU Pokok Pers No. 40 tahun 1999.

Kamsul juga menerangkan terkait

kode etik jurnalistik ada 11 pasal yang telah disepakati bersama dan telah ditetapkan Dewan Pers. Contohnya pasal 1 yang menyebutkan Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.

Kamsul juga mengatakan dalam sebuah berita harus menganut azas praduga tak bersalah sesuai kode etik jurnalistik yang tertuang di Pasal 3.

“Contohnya ketika polisi menangkap seorang penjudi wartawan tak boleh menyebut seorang ditangkap itu sebagai tersangka tapi harus ditambahkan kata diduga tersangka penjudi,” ujar Kamsul.

Diakhir kegiatan, Ketua PWI Jaya Endang Werdiningsih, SH, MKn., dalam sambutannya mengatakan semoga orientasi ini menjadi bekal dalam menjalankan profesi sebagai wartawan yang profesional.

“Untuk itu bagi nanti saudara saudara yang sudah menjadi anggota PWI Jaya jangan sungkan sungkan bersinggah ke Markas PWI DKI Jakarta ini,” ucap Endang seraya menutup secara resmi kegiatan Orientasi Wartawan.

Dikatakan Ketua PWI Jaya Endang Werdiningsih, SH., MKn., tujuan orientasi wartawan ini juga dalam rangka keseimbangan tahun politik dewasa ini, lebih baik kedepan, berkaitan persiapan hajat rakyat 2019 nanti.

Oleh karena itu diharapkan Endang, agar insan pers memberi pencerahan dalam penyajian tulisan bagi pencerdasan bangsa pada umumnya, khususnya bagi insan pers yang profesional, independen dan tidak bersipat provokatif, bahkan HOAX. “Sehingga mengakibatkan perselisihan paham terjadi di tengahtengah masyarakat kita,” pungkasnya. (her, sg, asmin)

RAGAM

EDISI 110/ TH VI /12 - 25 MARET 2018

Panglima TNI : Forum ACDFIM Pondasi Kokoh Kerjasama Singapura, Larast Post – Forum Asean Chiefs of Defense Forces Informal Meeting (ACDFIM) merupakan pondasi yang kokoh bagi terciptanya hubungan kerjasama yang kuat diantara negara ASEAN serta dapat meningkatkan persahabatan yang tulus dan didasari rasa saling menghormati serta saling menghargai.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. dalam sambutannya pada Forum ke-15 ACDFIM tahun 2018, pada Kamis (8/3/2018), di Hotel Fullerton, Singapura.

Forum ke-15 ACDFIM tahun 2018 itu, dihadiri oleh Pangab Brunei Mayjen Pengiran Dato Seri Pahlawan Aminah bin Pengiran Haji Mahmud, Pangab Kamboja Jenderal Pol Saroeun, Pangab Laos Letjen Souvone Leuangbounmy, Pangab Malaysia Jenderal Tan Sri Raja Mohamed Affandi bin Raja Mohamed Noor, Pangab Myanmar Jenderal MN Aung Hlaing, Pangab Filipina Jenderal Ray Leonardo Guerrero, Pangab Thailand Jenderal Tarnchaiyan Srisuwan, Pangab Vietnam Letjen Phan Van Giang, dan tuan rumah Pangab Singapura Letjen Perry Lim. Panglima TNI juga mengatakan, keberadaan forum ACDFIM ini merupakan sarana untuk bertatap muka, saling bertukar pandangan dan berbagi pengalaman mengenai isu-isu strategis yang menjadi tantangan dan ancaman nyata yang sama-

sama dihadapi dikawasan ASEAN. Lebih lanjut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, dunia secara masif mengalami berbagai aksi serangan terorisme global, khususnya yang dilakukan oleh ISIS beserta kelompok afiliasinya. Aksi-aksi teror yang terjadi baik di Kawasan Timur-Tengah, Afrika, Amerika dan Eropa serta Asia Pasifik menunjukkan bahwa tidak ada kawasan ataupun negara manapun didunia ini yang sepenuhnya aman dari aksi serangan teroris.

Panglima TNI menambahkan, dalam rangka pemeliharaan dan pemantapan perdamaian serta stabilitas keamanan di kawasan ASEAN dari bahaya terorisme maka diperlukan kerjasama yang kuat guna membangun ketahanan di kawasan secara berkelanjutan, karena terorisme merupakan

ancaman yang bersifat dinamis dan adaptif dengan perkembangan lingkungan serta kemajuan/perubahan zaman.

Menurut Panglima TNI, penguatan kerjasama sub-regional, latihan bersama, peningkatan kerjasama antar satuan Siber Angkatan Bersenjata ASEAN dan peningkatan kerjasama antar Pusat Kesehatan (Puskes) Angkatan Bersenjata ASEAN merupakan beberapa upaya kedepan yang dapat dilakukan bersama-sama.

Panglima TNI berharap, segenap Angkatan Bersenjata di Asean dapat meningkatkan dan menguatkan kemitraan komprenhensif yang strategis dalam rangka mewujudkan kawasan ASEAN yang aman, damai, tentram dan sejahtera, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi ketertiban dunia. (sg)

Mewujudkan Insan Pers Profesional PWI Jaya Gelar Orientasi Wartawan

Ketua PWI Jaya Endang Werdiningsih, SH, M.Kn (tengah) didampingi pengurus PWI Jaya photo bersama peserta Orientasi dari berbagai media cetak, online dan elektronik seusai acara, Sabtu (10/3).

Jakarta, Laras Post - Sebanyak 39 Anggota dan Calon Anggota PWI Jaya mengikuti Orientasi Wartawan yang diselenggarakan PWI Jaya DKI Jakarta di Gedung Prasada Sasana Karya Lt.9. Jl Surypranoto No.8 Jakarta Pusat, Sabtu (10/03).

Dalam rangka mewujudkan insan pers yang profesional di negeri ini, untuk itu Ketua PWI Jaya, Endang Werdingsih, SH, M.Kn beserta jajarannya menggelar Orentasi Wartawan.

Pada kesempatan itu hadir sebagai pembicara dan memberikan pengarahan kepada anggota maupun calon anggota Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI) Cabang Propinsi DKI Jakarta, Sekretaris PWI, Said Iskandar, Anggota Dewan Kehormatan PWI Jaya Adi Wargono dan Wakil Ketua Bidang Hukum PWI Jaya, Abdillah Fahresi.

Pada kesempatan itu juga para peserta diberikan arahan singkat tentang pembuatan berita yang memenuhi

kaidah jurnalistik oleh Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Jaya, Irmanto.

Irmanto mengatakan dalam sebuah berita harus memenuhi unsur lima W (Who, What, Why, Where dan When) satu H (How). Irmanto juga menjelaskan dalam sebuah berita ada tiga unsur, pertama Judul, kedua Lead dan ketiga Body (isi).

Hadir pula Ketua DKP PWI Jaya, Kamsul Hasan, SH, MH yang memberikan pengarahan tentang identifikasi Media Massa di Indonesia (harus memiliki badan hukum), Asas Kemerdekaan Pers, Kode Etik Jurnalistik, Masalah perlindungan hukum terkait kewartawanan baik dalam pemberitaan maupun siaran, hal itu sesuai UU Pokok Pers No. 40 tahun 1999.

Kamsul juga menerangkan terkait Kode Etik Jurnalistik ada 11 pasal yang telah disepakati bersama dan telah ditetapkan Dewan Pers. Contohnya pasal 1 yang menyebutkan Wartawan

Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang Akurat, Berimbang dan Tidak beritikad buruk.

Kamsul juga mengatakan dalam sebuah berita harus menganut Azas Praduga tak bersalah sesuai Kode Etik Jurnalistik yang tertuang di Pasal 3. “Contohnya ketika Polisi menangkap seorang penjudi, Wartawan tak boleh menyebut seorang penjudi yang ditangkap itu sebagai tersangka, tapi harus ditambahkan kata diduga tersangka penjudi,” ujar Kamsul.

Diakhir kegiatan, Ketua PWI Jaya Endang Werdiningsih, SH, M.Kn., dalam sambutannya mengatakan semoga orientasi ini menjadi bekal dalam menjalankan profesi sebagai Wartawan yang profesional.

“Untuk itu bagi nanti saudara saudara yang sudah menjadi anggota PWI Jaya jangan sungkan sungkan bersinggah ke Markas PWI DKI Jakarta ini,” ucap Endang seraya menutup secara resmi kegiatan Orientasi Wartawan.

Dikatakan Ketua PWI Jaya Endang Werdiningsih, SH., M.Kn., tujuan Orientasi Wartawan ini juga dalam rangka keseimbangan tahun politik yang dewasa ini, menjadi lebih baik kedepannya, berkaitan dengan persiapan hajat rakyat 2019 nanti.

Oleh karena itu diharapkan Endang, agar insan Pers memberi pencerahan dalam penyajian tulisan bagi pencerdasan bangsa pada umumnya, khususnya bagi insan pers yang profesional, independen dan tidak bersipat provokatif, bahkan HOAX. “Sehingga mengakibatkan perselisihan paham terjadi di tengah-tengah masyarakat kita,” pungkasnya.(her, sg, asmin)

37

Presiden Jokowi Ajak Santri Jaga Persatuan dan Kerukunan Tuban, Larast Post – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bahwa Indonesia ini adalah negara besar, dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

“Indonesia memiliki santri terbanyak di dunia dan tidak ada negara lain yang memiliki hari santri, Indonesia punya hari santri. Alhamdulilah, ini patut kita syukuri,” ujarnya di hadapan ribuan santri Ponpes Langitan, saat melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Langitan, pada Kamis (8/3/2018) sore, di Dusun Mandungan, Desa Widang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Ia menambahkan, Indonesia memiliki 268 juta penduduk, 85% di antaranya muslim.

Namun demikian, lanjut Presiden, Indonesia ini negara majemuk, sukunya saja ada 714 suku di Indonesia.

Kepala Negara membandingkan, Indonesia beda dengan Singapura yang memiliki 4 suku, atau Afghanistan yang memiliki 7 suku.

“Sukunya berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianggas sampai Pulau Rote, bahasa daerahnya juga berbeda-beda, agamanya juga berbeda-beda,” sambung Presiden ke-7 Republik Indonesia.

Oleh sebab itu, Kepala Negara mengajak para santri untuk menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan, persaudaraan, ukhuwah Islamiah, menjaga ukhuwah watoniah, dan yang terpenting ukhuwah basoriah.

“Jangan lupa semua perbedaanperbedaan itu merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada kita bangsa

Indonesia,” tegas Presiden.

Presiden Jokowi dan rombongan tiba di Ponpes Langitan, di tengah guyuran hujan, disambut langsung oleh pengasuh Ponpes Langitan KH Ubaidillah Faqih beserta beberapa pengurus pondok pesantren.

Pondok Pesantren Langitan berdiri sejak tahun 1852, itu sebabnya menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia.

Nama Langitan merupakan perubahan dari kata Plangitan, kombinasi dari kata plang (bahasa Jawa) berarti papan nama dan wetan (bahasa Jawa) yang berarti timur.

Rutin Dilakukan S e b e l u m n y a , P r e s i d e n J o ko w i mengunjungi Pondok Pesantren Mambaus Sholihin di Kecamatan Suci, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada Kamis (8/3/2018).

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan, kunjungan ke Ponpes sering kali dilakukannya dalam setiap kunjungan kerja ke daerah, adalah hal yang rutin.

Ia menegaskan, kunjungan tersebut tidak ada urusannya sama sekali dengan politik. “Inikan memang rutin kita lakukan, setiap ke daerah pasti ke satu dua tiga pondok. Saya kira penting sekali menjelaskan apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah dan apa yang akan dilakukan,” tegasnya.

Dalam kunjungan ke pondok pesantren itu, kata Presiden, dirinya juga meminta masukan kepada ulama, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu dikerjakan yang lebih besar lagi.

Menurutnya, masukan-masukan seperti itu sangat penting sekali apabila dirinya masuk ke pondok-pondok. (her, sg, ram)

Kasau: Kesiapan Operasional dan Kesejahteraan Prajurit Prioritas Utama Bandung, Larast Post - Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna menegaskan, TNI AU akan menempatkan bidang operasional dan kesejahteraan prajurit sebagai prioritas utama.

“Saya akan memprioritaskan kesiapan operasional TNI AU, khususnya pelaksanaan operasi udara dan kesejahteraan prajurit,” kata Kasau, saat memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit TNI AU Bakorda Bandung, pada Jumat (9/3/2018), di gedung R.A Wiriadinata, Lanud Sulaiman Bandung.

Adapun yang prajurit yang hadir pada acara tersebut, prajurit Makorpaskhas, Seskoau, Lanud Husein Sastranegara, Depo 10, 40 dan 70.

Untuk merealisasikan hal tersebut, menurut Kasau, pada jangka pendek TNI AU akan menekankan pada tercapainya zero accident melalui perencanaan atau road map yangg jelas, hingga ke satuan bawah.

Sedangkan untuk jangka panjang, tercapainya Minimum Essensial Force (MEF) seperti yang sudah digariskan. Dengan tercapainya MEF, Kasau optimis pelaksanaan tugas TNI AU menjaga kedaulatan wilayah udara dapat berjalan dengan baik.

Terkait dengan bidang pendidikan prajurit, Kasau memandang perlu dilakukan pembenahan dan perbaikan.

“Saya perlu mengetahui perma­ salahan di lapangan, khususnya di satuan-satuan pendidikan. Seluruh tempat pendidikan harus dibenahi untuk menghasilkan hasil didik yang baik, sehingga akan menghasikan ouput Sumber Daya Manusia yang profesional untuk mengawaki TNI AU,” ucap Kasau.

Selain itu Kasau menekanka n kepada para prajurit TNI AU yang terlibat langsung dalam pengamanan Pilkada Kasau Marsekal Yuyu Sutisna prajurit, sehingga diharapkan agar anggota serentak 2018 dan Pilpres 2019, agar paham betul mekanisme dan tugasnya dapat memanfaatkan secara maksimal dalam perbantuan kepada Polri serta dengan pinjaman bunga rendah.

Kasau memiliki keinginan bahwa tidak mengedepankan netralitas.

Sejalan dengan program 100 hari ada prajurit TNI AU yang saat pensiun tidak Panglima TNI, Kasau bertekad untuk memiliki rumah.

Pada kesempatan tersebut, Kasau meningkatkan kesejaheraan prajurit, tidak hanya gaji dan remunerasi, namun juga memberikan tali asih perlengkapan olah raga, dan mesin potong rumput, bidang perumahan.

Dinas Perawatan Personel TNI AU akan kepada satuan-satuan TNI AU yang membuat program 1.000 rumah pertahunnya berada di wilayah Bakorda Bandung. dari Tabungan Wajib Perumahan (TWP) (sg/dispenau)

Putusan Sidang Ditunda

Hoky Tetap Yakin Hakim Berpihak Pada Kebenaran

Hoky (tengah_kenakan jas hitam_) photo bersama para pendukung, jajaran Pengurus Apkomindo beserta para insan pers pada Rabu (28/2/18).

Jakarta, Larast Post - Putusan lanjutan perkara sidang pembatalan Hak Cipta Logo Apkomindo ditunda hingga 14 Maret 2018.

“Karena berkas belum lengkap Keputusan sidang perkara perdata d e n ga n n o m o r : 5 3 / Pd t . S u s - H a k Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst ditunda hingga Pada 14 Maret 2018,” ucap Ketua Majelis Hakim Marulak Purba SH. MH didampingi oleh Hakim Anggota Kisworo SH,MH dan Endah Detty Pertiwi SH, MH, serta Panitera Pengganti Mamiek Listiani SH, MH. di Ruang sidang Bagir Manan Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (28/2/18).

Ketum DPP Apkomindo Ir. Soegiharto Santoso (Hoky panggilan akrab_ red) yang dalam hal ini sebagai Penggugat tetap yakin dan optimis Ketua Majelis Hakim tetap berpihak pada kebenaran.

Senada dengan Hoky, Sekjen DPP Apkomindo Muzakkir yang juga pihak penggugat pada perkara tersebut mengatakan, keadilan bisa ditegakkan apa yang sudah menjadi hak Apkomindo bisa terealisasi bahwa logo itu sudah digunakan dari tahun 91, namun ternyata didaftarkan atas nama pribadi seseorang.

Muzakir berharap Ketua Hakim dapat memutuskan dengan hati nurani bahwa logo itu adalah logo milik Asosiasi beserta semua anggotanya di seluruh Indonesia. “Titik poin penting logo Apkomindo milik asosiasi bukan milik pribadi walaupun yang mendaftarkan logo tersebut atas nama pribadi salah

satu pendiri,” ujar Muzakkir usai menghadiri sidang pada Rabu (28/2/18).

Muzakkir menyebutkan, jika logo Apkomindo tersebut milik pribadi bukan milik asosiasi secara otomatis anggota Apkomindo dari Sabang sampai Merauke pasti tidak ada yang mau membentuk DPD di daerah.

Pada perkara tersebut Ketua DPP Apkomindo Soegiharto Santoso dan Sekjen DPP Apkomindo Muzakkir dalam hal ini sebagai Penggugat melawan Sonny Franslay sebagai Tergugat I dan Menkumham RI Cq Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Cq Direktur Hak Cipta dan Desain Industri sebabagai Tergugat II. Pihak tergugat I menggunakan jasa kantor Pengacara Otto Hasibuan & Associates, Advocates & legal Consultants, bahkan dalam persidangan sempat beberapa kali dihadiri Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH, MM. Sementara Apkomindo hanya menggunakan jasa kantor Pengacara Hotma Raja & Rekan yang dihadiri Hotmaraja B. Nainggolan, SH, bahkan karena pengacara Apkomindo sempat berhalangan hadir, maka mulai persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi Hoky terjun sendiri tanpa didampingi oleh pengacaranya.

Untuk itu, Hoky pun sempat memberikan surat pencabutan Surat Kuasa terhadap kantor Pengacara Hotma Raja & Rekan, dengan tujuan agar tidak ada penundaan persidangan, lagi pula menurut Hoky sudah sangat nyata itikad tidak baik dari pihak Sonny Franslay dalam hal pendaftaran logo

Apkomindo yang dilakukan secara diamdiam. Tak hanya itu pihak Sonny Franslay lalu melakukan kriminalisasi terhadap dirinya yang sempat ditahan di Rutan Bantul selama 43 hari, dimana dalam persidangan PN Bantul Hoky divonis tidak bersalah.

Bahwa dalam proses sidang gugatan pembatalan logo Apkomindo telah memeriksa saksi-saksi, dimana dari pihak Penggugat menghadirkan 9 orang saksi, yaitu Sandy Kusuma dari Bali, Simon Purba dari Solo, Tecky Tarnadi dari Surabaya. Selanjutnya Lukas Lukmana dari Semarang, Puguh Kuswanto dari Bogor. Selanjutnya empat orang dari Jakarta yaitu Rudi Rusdiah, Hendra Widya, Sugiyatmo dan Poey Peng An/ Andy Ho, artinya memang Hoky didukung oleh rekan-rekan pengurus dari DPD-DPD Apkomindo_nya.

Sedangkan dari pihak Tergugat I yang diwakili oleh kantor Pengacara Otto Hasibuan & Associates, telah menyatakan akan menghadirkan 8 orang saksi. Faktanya hanya 5 orang saksi saja yang dihadirkan, yaitu Hidayat Tjokrodjojo, Irwan Japari, Henky Gunawan, Agus Setiawan Lie dan Rudy Dermawan Muliadi yang seluruhnya hanya dari Jakarta.

Bahkan Sonny Franslay selaku orang yang secara diam-diam mendaftarkan logo Apkomindo yang telah hadir di persidangan, namun faktanya lari dari rencana menjadi saksi, saat mengetahui para temantemannya terlihat kewalahan dan sempat merasa kebingungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hoky. Para saksi tergugat I beberapa kali mereka mencoba menyangkal pertanyaan namun ketika disodori bukti, akhirnya mereka mengakuinya.

Saksi lainnya seperti Henkyanto Tjokroadhiguno yang menyatakan pernah membuat surat permohonan ijin penggunaan logo Apkomindo di tahun 2005 dan saksi Nana Juhana Osay serta saksi Faaz Ismali yang menghadap Notaris dengan Akta nomor 43 untuk mendirikan Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Komputer Daerah Khusus Ibukota Jakarta disingkat Apkomindo

DKI Jakarta, yang awalnya dijadwalkan akan hadir. Namun justru dibatalkan pihak pengacaranya, mungkin karena sadar, bahwa semakin banyak saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I, maka semakin merugikan pihak Tergugat I. Bahwa pada sidang (19/2/18) Hoky selaku penggugat telah membacakan sendiri kesimpulannya sehingga langsung didengar oleh seluruh pihak yang hadir dimana banyak dihadiri oleh awak media.

Hoky memohon agar Ketua dan Anggota Majelis Hakim memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya, seraya memohon agar memberikan Amar Putusan poin pertama; Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, poin kedua; Menyatakan Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap Seni Logo “APKOMINDO”. Poin ketiga; Membatalkan atau setidak-tidaknya menyatakan batal Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 050083 tertanggal 9 M a r e t 2 0 1 1 . Po i n ke e m p a t ; Memerintahkan Tergugat II untuk mencatat pembatalan dan mencoret Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 050083 tertanggal 9 Maret 2011.

Poin kelima; Menyatakan Penggugat/ DPP APKOMINDO memiliki hak untuk menggunakan Seni Logo “APKOMINDO”.

Selanjutnya poin keenam; Menyatakan Penggugat/ DPP APKOMINDO sebagai Pemegang Hak Cipta atas Seni Logo “APKOMINDO ”. Begitupula poin ketujuh; Memerintahkan Tergugat II untuk memproses permohonan dan pendaftaran Seni Logo “APKOMINDO” o l e h Pe n g g u ga t ke a t a s n a m a Penggugat/ DPP APKOMINDO. Adapun poin kedelapan; Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara.

Permohonan tersebut sangat beralasan karena penggugat telah menghadirkan 9 orang saksi, dimana seluruh saksi telah menyatakan bahwa logo Apkomindo telah digunakan oleh Asosiasi Apkomindo sejak didirikan tahun 1991 dan tidak pernah ada larangan tentang penggunaan logo Apkomindo serta tidak pernah ada aturan harus minta ijin kepada Sonny Franslay didalam AD & ART Apkomindo.

Bahkan Salah satu mantan ketua umum, yang juga menjadi saksi dalam sidang gugatan, yaitu Rudi Rusdiah mengatakan selama dirinya menjadi Sekjen DPP Apkomindo tahun 1999 hingga diangkat menjadi Ketum APKOMINDO tahun 2015 serta saat terpilih menjadi Ketum DPP Apkomindo ada dihadiri oleh Sonny, belum pernah dirinya diinformasikan harus membuat surat ijin menggunakan logo APKOMINDO. Lalu terkait Surat APKOMINDO Nomor: 0001/KH/KU-APK/XII/1999, tanggal 21 Desember 1999, perihal: Permohonan ijin Pemakaian Merek Logo Apkomindo dari Hidayat Tjorodjojo, “saya tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahuinya, padahal pada tahun 1999 saya menjabat sebagai Sekjen Apkomindo, termasuk saya tidak pernah mengetahui di tahun 2005 ada surat Permohonan ijin dari Pak Hengkyanto TA. Selanjutnya benar bahwa saya sempat menjabat sebagai Ketum Apkomindo di Tahun 2015, saya menjabat tidak lama sejak Februari sampai Desember 2015. Namun persoalan logo ini, saya sendiri merasa heran, kenapa harus diributkan oleh Sonny hingga Pak Hoky harus dipenjara,” ujarnya yang menyayangkan sikap Sonny mengambil jalur hukum. Dirinya merasa jika persoalan logo hanyalah sebuah keinginan kelompok dan pribadi untuk menguasai APKOMINDO. Diduga Lakukan Rekayasa Diduga kedua surat tersebut merupakan hasil rekayasa, sebab sebuah kemustahilan membuat dan minta ijin sejak tahun 1999, padahal Sonny Franslay memperoleh sertifikat Hak Cipta pada tahun 2011. Artinya 12 tahun sebelum ada sertifikatnya telah terlebih dahulu membuat surat ijinnya?, lalu saat ini telah tahun 2018, sehingga sangat mustahil surat yang tidak ada nilai komersialnya dan usianya telah mencapai 19 tahun tapi masih ada aslinya dan sempat diperlihatkan sebagai bukti dipersidangan PN JakPus, belum lagi jika diteliti, ternyata antara surat yang dibuat tahun 1999 dengan surat yang dibuat tahun 2005 terlihat sama persis, baik format tulisan, maupun

font huruf serta hasil cetakan tintanya sama persis.

“Padahal kedua surat tersebut ada perbedaan waktu yang cukup lama yaitu 6 tahun, pada saatnya hal ini akan terungkap dengan terang benderang jika dilakukan uji forensik dan siapa saja yang terlibat akan dimintakan pertanggungjawabannya d i m a t a h u k u m ,” u c a p H o k y.

Jalan Panjang Menuju Kebenaran Hoky juga meyakini bahwa kebenaran d a n kea d i l a n a ka n teta p d a p at ditegakkan. Seperti terbukti telah ada 7 (tujuh) putusan Pengadilan Perkara Apkomindo yang secara fa kt u a l nya s e l a l u d i m e n a n g ka n oleh pihak Apkomindo yang sah.

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil-hasil sidang perkara sebelumnya antara lain: (1) PN JakTim Perkara No: 479/ PDT.G/2013/PN.JKT.TIM (2) PTUN Perkara No: 195/G/2015/ PTUN.JKT (3) PT TUN Perkara No: 139/B/2016/ PT.TUN.JKT (4) MA Perkara No: 483 K/TUN/2016 (5) PN Bantul Perkara No: 288/Pid. Sus/2016/PN.Btl (6) PN Bantul Perkara No: 03/Pid. Sus/2017/PN.Btl (7) PT DKI Jakarta Perkara No: 340/ PDT/2017/PT.DKI. Sebagai penutup, Hoky selaku Ketum DPP Apkomindo, mengatakan, atas nama pengurus dan anggota Apkomindo mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya temanteman yang telah berkenan hadir, khususnya kepada teman-teman yang telah bersedianya menjadi saksi, juga kepada teman-teman media yang selalu setia hadir dan meliput jalannya persidangan Apkomindo, sejak awal hinggga saat ini.

Hoky juga sangat optimis berkat fakta-fakta persidangan dan dukungan doa-doa dari teman-teman, serta pertolongan Tuhan, maka Yang Mulia para Majlis Hakim akan memberikan putusan mengabulkan gugatannya pada sidang mendatang. Pungkas Hoky sambil senyum sumringah. (sg/yani)

8 2

LARAST JABAR EDISI 110/ TH VI /12 - 25 MARET 2018

Fakultas Hukum Unsika Gelar Seminar Nasional Call For Paper

Karawang, Laras Post - Fakultas Hukum Unsika menyelenggarakan Seminar Nasional Call For Paper “Fenomena Penegakan Hukum di Indonesia dalam Prespektif Hukum Pidana, Hukum Bisnis dan Hukum Tata Negara” Kamis (8/3/2018) di Britz Hotel Karawang.

Dengan pembicara Dr. Reka Dewantara, SH, MH dosen dan peneliti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dr. Syofyan Iskandar. SH. MH. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Prof. Edi Setiadi, SH, MH pakar hukum pidana Rektor Universitas Hukum Bandung.

Hadir pada kesempatan tersebut, Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana bersama unsur pimpinan Forkominda Kabupaten Karawang dan undangan lainnya Bupati mengatakan, hukum di Indonesia sangat dinamis, yang dulu tidak ada sekarang menjadi ada seperti hukum tentang IT dan hukum pada Medsos.

“Kita dapat merasakan sekarang bahwa hukum di Indonesia sangatlah dinamis, dulu tidak ada hukum yang mengatur tentang IT dan Medsos tapi seiring waktu ke semua itu kini ada tatanan hukumnya,” ucapnya.

Bupati berharap pada semua yang hadir dalam seminar mendapatkan input atau masukan masukan yang cerah untuk menambah pengetahuan tentang hukum di Indonesia.

“Saya sangat berharap, tentunya melalui seminar ini, kita mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru tentang tatanan hukum di Indonesia, apalagi saya pribadi basic sebagai seorang dokter, tentunya sangat mengharapkan masukan dari para Guru Besar Hukum Indonesia yang hadir disini,” tandasnya. (Agus Safutra)

Sosialisasi Peraturan KPK dan Bimtek e-Filling LHKPN Karawang, Laras Post - Pemerintah Kabupaten Karawang mengadakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bimtek e-Filling LHKPN yang diakomodir oleh BKPSDM Karawang. Dalam acara tersebut turut mengundang ibu Amalia Rosanti spesialis pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN dari KPK. Hadir pada kesempatan itu, Bupati Karawang didampingi Asda 1, 2, & 3 dan Kepala BKPSDM Karawang, pejabat Kepala Pemerintah Daerah, dan ASN eselon 2 & 3 lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang.

Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana menginstruksikan kepada pejabat di lingkup Pemkab Karawang untuk melaporkan hasil kekayaan penyelenggaraan negara. Hal itu sesuai dengan peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Pejabat penyelenggara negara wajib untuk melaporkan, karena bagian dari kewajiban yang diperintahkan oleh Undang Undang.” ungkap Bupati, saat membuka Sosialisasi Peraturan KPK dan Bimtek LHKPN yang berlangsung, pada Senin, (5/3/2018), di Aula Husni Hamid Karawang.

Ia menegaskan, pelaporan LHKPN sangat penting bagi penyelenggara negara untuk patuh dan taat terhadap Undang Undang. Sehingga saat menjabat dan paksa menjabat, bisa terpantau kekayaannya oleh LHKPN itu sendiri.

“Saya sudah melaporkan hasil kekayaan saya sejak pencalonan dulu, dan saya perintahkan agar para pejabat dilingkup Pemerintah Daerah agar melakukan hal tersebut. Sekarang mudah sudah bisa online, kalo dulu saya dulu laporan sendiri ke KPK,” ujar bupati.

Dirinya juga menghimbau kepada pejabat agar tidak takut dengan KPK selama jalan yang ditempuh benar serta jujur dan terbuka terhadap KPK untuk melaporkan hasil kekayaan yang dimiliki. Dan bagi Pejabat ASN yang tidak melaporkan LHKPN maka akan dipotong TPP 15%. (Agus Safutra)

Mensos Serahkan Bantuan PKH Pada 500 Keluarga

Karawang, Larast Post - Sejak awal Januari tahun ini, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan bantuan tahap pertama Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2018.

Program ini dikhususkan untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Diharapkan, generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang Setya Darma serta Kepala BAPPEDA Karawang Eka Sanata menerima

Para Pejabat Musrembang Dari Muspika Dan Kades Pada Kabur Subang, Larast Post - Kegiatan Musrembang yang di lakukan BP4D di anggap hanya pemborosan anggaran saja, kegiatan musrembang tersebut, banyak para peserta dari muspika dan kades se-Kabupaten subang yang hadir, tapi hanya sebentar dan hanya mengisi daptar hadir saja, seterusnya mereka pada pulang dan tidak mendengarkan isi kegiatan tersebut, seperti sudah tidak menghormati lagi kadis BP4D Kabupaten Subang.

Menurut Dedi sebagai pengamat anggaran Pemerintah Kabupaten Subang, pada Kamis (8/3/2018) di aula kantor Pemkab Subang, bahwasannya kegiatan tersebut hanya menjadi ajang pemborosan anggaran saja, karena menurutnya sebelum di adakan kegiatan itu sudah dari dulu ada kegiatan-kegiatan Musrembang di setiap desa-desa atau kelurahan dan di kecamatan, apa lagi adanya kegiatan pasca Musrembang.

(Sya/Kin)

Sementara itu, di hadapan warga yang menghadiri acara tersebut, Mensos mengatakan, kedatangannya untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo.

Dikatakannya, sebagai Mensos, Presiden telah memintanya untuk keliling Indonesia, guna memastikan tidak ada lagi warga miskin atau kurang mampu yang tidak diberi bantuan.

“Kedatangan saya kemari (Karawang) juga tidak terlepas atas perintah Bapak Presiden. Saya ingin memastikan, apakah bantuan yang diberikan untuk keluarga tidak mampu sudah berjalan atau tidak, di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Karawang,” katanya.

Adapun bantuan yang diberikan tersebut, jelasnya, yakni penyaluran BANSOS Program Keluarga Harapan dan RASTRA (Beras Sejahtera).

“Bulan Mar et ini, selur uh b ant uan h ar us sudah t unt as, artinya harus sudah dibagikan kepada semua warga yang berhak menerimanya. Untuk rastra, tahun ini ada perbedaan mengenai besaran beras yang disalurkan, masingmasing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 10 kilogram, namun tanpa ada pembayaran,” ungkapnya.

(Agus Safutra)

Bupati Karawang Lakukan Monitoring Pembangunan Karawang, Larast Post Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana melakukan monitoring gedung Pemerintah Kabupaten Karawang, pada Senin (5/3/2018), didampingi Kepala Dinas PUPR Karawang H. Acep Jamhuri serta Kabid Bangunan Krisnanto.

Pada kesempatan itu, Bupati memerintahkan agar segala bentuk fasilitas kantor di gedung Pemkab Karawang diselesaikan dengan cepat mengingat dalam waktu dekat ini akan difungsikan dan digunakan

oleh empat Dinas Pemerintahan yaitu, BPMPTSP, DLHK, DISHUB, BAPEDA. “Tolong cepat diselesaikan fasilitas yang ada di gedung ini, dan jangan lupa di partisi,” tegasnya.

Kepala Dinas PUPR Karawang mengatakan, gedung Pemkab Karawang ini akan diresmikan oleh Bupati pada Hari Jadi Karawang Ke 385 yakni 14 September 2018.

Dan selanjutnya, area Pemkab akan diperluas serta dipercantik.

“Tadi ibu minta kalo peresmiannya saat Hari Jadi Karawang, pengisian para instansi Pemerintah dari sekarang,” ujar Acep Jamhuri. (Agus Safutra)

Konser Kemanusiaan Untuk Palestina Karawang, Laras Post Kepedulian Indonesia pada negara Palestina tidak pernah berhenti hingga kini, begitupun dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Karawang. Melalui “Konser Kemanusiaan Untuk Palestina” yang digelar oleh Karawang Peduli dan ACT (Aksi Cepat Tanggap) ini dilakukan untuk sosialisasi kepedulian terhadap umat Islam Palestina, pada Sabtu, (3/3/2018), di Hotel Mercure Karawang.

Ketua Karawang Peduli sekaligus founder dari Karawang Peduli Foundation Rafiudin Firdaus

Kades Blanakan Adakan Kegiatan Kerja Bakti Bersama

Subang, Larast Post - Pemerintahan Desa Blanakan, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, biasanya mengadakan rapat minguan Desa atau yang dikenal dengan rapat minggon yang digelar di kantor Desa, guna menyampaikan Program Pemerintahan atau laporan dari masyarakat.

Namun kali ini Pemerintahan Desa Blanakan Kecamatan Blanakan, melakukan kerja bakti selokan air bersama, lokasinya selokan air Dusun Tanjung Baru, tepatnya didepan Kantor Desa Blanakan, Kecamatan Blanakan, Subang, pada Rabu (28/2/2018).

Kepala Desa Blanakan Hj. Isnaeni Ali mengatakan, kegiatan Kerja Bakti tersebut, guna untuk memudahkan kelancaran saluran air, apa lagi sekarang ini musim penghujan, jangan sampai saluran air menjadi mampat dan dampaknya menjadi banjir.

Kegiatan Kerja Bakti tersebut langsung dimonitori oleh Kepala Desa Blanakan Hj.Isnaeni Ali, Seluruh Perangkat Desa Blanakan, Aparat Koramil 05/06 Ciasem Bambinsa Supriyanto, Anggota Polsek Blanakan Brigadir Cawari, Kepala Dusun Tanjung Baru serta Rt/Rw Dusun Tanjung Baru dan lainnya.

Kades Blanakan mengucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam kegiatan kerja bakti ini, semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk warga dusun Tanjung Baru dan lainnya. (Kin)

kedatatangan Menteri Sosial RI Idrus Marham, untuk menyerahkan secara simbolis bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan BANSOS pangan RASTRA. Bantuan tersebut diserahkan di Aula Husni Hamid Komplek Plaza Pemda Karawang, pada Kamis (1/3/2018).

Tercatat, sekitar 500 Keluarga Penerima Manfaat dari dua Kecamatan yakni Kecamatan Karawang Barat dan Kecamatan Teluk Jambe Timur menerima bantuan secara simbolis. Di samping itu, diberikan bantuan berupa beasiswa kepada 10 anak berprestasi berasal dari keluarga penerima PKH. Pada kesempatan tersebut, Bupati Karawang meminta langsung

kepada Menteri Sosial agar di Kabupaten Karawang, beras yang disalurkan harus yang berkualitas premium dan layak konsumsi.

Mengingat Kabupaten Karawang merupakan lumbung padi Nasional.

“Saya minta kepada Pak Mentri, agar beras yang disalurkan di Karawang adalah beras yang berkualitas premium dan layak konsumsi. Karawang kan sebagai salah satu lumbung padi Nasional, masa iya rakyatnya diberi beras kurang layak untuk dikonsumsi,” ucapnya.

Ditambahkannya, Pemerintah Kabupaten Karawang juga memberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 500.000 pada setiap pendamping, dana yang berasal dari APBD Kabupaten Karawang selain yang diberikan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia.

“Mungkin besarnya tambahan yang diberikan oleh kami tidak sebanding dengan jasa dan perjuangan anda (pendamping) semua yang tanpa lelah membantu upaya kami dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. dan untuk yang belum tercatat penerima tambahan dari kami, Insya Allah di tahun mendatang akan kita anggarkan”, imbuhnya.

menjelaskan, konser kemanusiaan untuk Palestina ini, diharapkan mampu mewujudkan idealisme luhur kemanusiaan dalam rangka mewujudkan ciita-cita dunia dan amanah konstitusi bangsa Indonesia.

“Yang utama pada penjajahan diatas dunia ini harus dihapuskan,” tegas Kang Rafi.

Sementara itu, Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana mengungkapkan, konser yang digelar ini untuk mempertahankan bangsa Palestina. ”Kita ingin memberikan kekuatan untuk umat muslim di dunia, dan memberi pesan

perdamaian, maka dari itu mari kita sama sama berbuat kebaikan terhadap sesama dan berlomba lomba mendapatkan surge Nya,” ungkap Bupati.

Selanjutnya Bupati memaparkan, acara ini kedepannya bisa menjadi salah satu cara untuk sosialisasi yang efektif. Mengingatkan kepedulian bangsa Indonesia khususnya masyarakat Karawang terhadap rakyat palestina. “Saya harap acara ini bisa menampung donasi bagi saudara kita yang di Palestina,” tambah Bupati. (Agus Safutra)

M Hasby Alami Kelemahan Otot, bukan Karena Imunisasi Difteri

Karawang, Laras Post - Terkait dengan informasi sepihak tanpa ada keterangan akurat yang sudah tersebar luas melalui media massa maupun jejaring media sosial tentang dugaan balita lumpuh pasca imunisasi difteri, RSUD Karawang malaksanakan pers conference di Aula Rapat Gedung RSUD Karawang, pada Kamis, (1/3/2018).

Hadir pada kesempatan itu, Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana, Kepala Dinas Kesehatan Karawang dr. H. Yuska Yasin, Kepala BAPPEDA Karawang H. Eka Sanata, Direktur

Utama RSUD dr. h. Asep, Camat Jayakerta Budiman, Kepala Puskesmas dr. Nur Endang.

Dalam pers conference tersebut, pihak RSUD Karawang menjelaskan bahwa kelumpuhan yang dialami adinda M. Hasby bukan dari imunisasi difteri melainkan kerusakan sistem saraf otot yang biasa disebut GBS (Guillain Barre Syndrome) adalah gangguan dimana sistem kekebalan tubuh menyerang saraf.

Selanjutnya pihak RSUD memaparkan kronologi terjadinya

dugaan kelumpuhan terhadap balita bernama M. Hasby umur dua tahun enam bulan asal Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang. awalnya pada tanggal 15/02/2018 telah dilaksanakan penyuntikan ORI Difteri di Posyandu Durian 4 Desa Makmurjaya terhadap 56 anak termasuk M. Hasby setelah itu menurut orangtua, anaknya tersebut satu hari pasca penyuntikan mengalami demam selama tiga hari.

Tanggal 18/02/18 demam sudah menurun, namun anaknya mengeluh lemah pada bagian kaki. Tanggal 21/02/18 pukul 17.30 wib M. Hasby masuk RS. Proklamasi.

Tanggal 22/02/18 Puskesmas Jayakerta (mendapat informasi dari pihak Rumah Sakit Proklamasi) mendatangi dan melihat kondisi pasien. Bidan Desa memotivasi pihak keluarga pasien untuk mau dirujuk ke RSUD namun pihak keluarga pasien menolak dirujuk.

Pukul 21.00 wib atas permintaan keluarga pasien M. Hasby membawa pulang pasien.

Tanggal 23/02/18 pihak Puskesmas (dokter & petugas gizi) melakukan kunjungan dengan hasil, kondisi anak masih lemah, rewel, tidak mau makan, BB/TB 9.9kg/84,3 cm kesimpulan = Gizi kurang, melakukan informed conset ulang untuk dirujuk ke RSUD namun masih tetap menolak dg alasan ketiadaan

biaya hidup sehari hari selama orangtua pasien menungguinya.

Tanggal 26/02/18 pukul 13.30 Puskesmas mendapat kunjungan dari Kapolsek Rengasdengklok untuk konfirmasi krinologis kejadian KIPI. Tanggal 28/02/18 pihak Kecamatan Jayakerta (Camat, Sekcam & staf kesos) dan Puskesmas (dr. Nur Endang, bidan desa dan karnah juru imunisasi) memotivasi keluarga padien untuk dapat di rujuk ke RSUD. Kurang lebih pukul 10.00 pasien diantar menuju RSUD menggunakan kendaraan operasional puskesmas. Setelah dilakukan pemeriksaan di IGD RSUD, M. Hasby ditempatkan di ruang perawatan Rawamerta guna diberikan pemeriksaan intensif.

Pada kesempatan tersebut Bupati Karawang menyampaikan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu memberikan perawatan kepada M. Hasby agar dapat kembali sehat seperti sebelumnya.

Bupati juga menambahkan, untuk seluruh biaya perawatan di RSHS akan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Karawang melalui RSUD Karawang, termasuk transportasi dan kebutuhan serta sewa rumah singgah bagi penunggu pasien selama M. Hasby menjalani perawatan. (Agus Safutra)

Pentas Kreativitas Siswa Pendidikan Agama Tingkat SD Di Blanakan Subang, Larast Post Kegiatan pentas kreativitas Pendidikan Agama tingkat SD se- Kecamatan Blanakan, dilaksanakan di SD Tanjung Baru, Desa Blanakan, Kecamatan Blanakan, Subang, pada Sabtu (10/3/2018).

Salah seorang ketua panitia lomba, Abidin, S.Pdi mengatakan, dengan

mengadakan kegiatan pentas lomba ini, guna siswa-siswi untuk lebih giat lagi dalam merai prestasi dan asil dari prestasi tingkat kecamatan ini, akan dilanjutkan ketingkat Kabupaten Subang.

“Kita berharap dengan kegitan pentas lomba ini, bisa mencetak siswa-siswi yang berbakat dan menjadi

anak soleh dan solehah, semoga kedepannya bisa mengadakan kegiatan lomba yang akan lebih semarak lagi,” harapnya.

Kegiatan pentas kreativitas tersebut, diikuti 29 SD se-Kecamatan Blanakan dan dengan 6 mata lomba.

(Kin)

Siswa SD Blanakan Ketika Blajar Kegiatan Lomba Kreativitas Pendidikan Agama

LARAST REGIONAL EDISI 110/ TH VI /12 - 25 MARET 2018

6 Rumah Desa Pekoren Dapat RTLH

Kades Pekoren, Muhaimin Pasuruan, Larast Post – Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan di tahun 2017 yang lalu sudah teralisasi.

Ada 6 rumah yang mendapatkan bantuan RTLH yakni Dusun Krian, dusun Ketapan, Dusun Pekoren, Dusun Ketimang Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

Kades Pekoren Muhaimin mengatakan, di Tahun 2017 yang lalu sudah teralisasi RTLH 6 unit rumah.

“Anggaran senilai 12,5 juta rupiah, dana ini tentunya masih belum cukup untuk rehab rumah. Ya pihak desa harus membantu gotong royong, agar rumah tersebut bisa teralisasi, “ungkap Muhaimin pada Larast Post, pada Kamis (1/3/2018) siang, di kantornya.

Muhaimin juga mengatakan, rencana tahun 2018 ini RTLH di Pekoren meningkat menjadi 10 unit rumah yang tercatat akan di realisasi sesuai dengan data yang valid yang layak untuk di rehab. “Mudah - mudahan data ini bisa masuk semua,” harapnya.

Muhaimin merasa berterima kasih kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pasuruan yang ikut membantu RTLH ini.

Dia berharap pada tahun 2018 ini, bantuan RTLH bisa lancar sesuai dari harapan warga Pekoren. “Yang belum terdata tahun depan mungkin bisa kita data lagi karena ini bertahap dan sesuai dari survey . Dan insyaallah semuanya akan beres RTLH tersebut bisa berkurang warga miskin,” ungkapmnya. (dul)

Kades Jarang “Ngantor” Warga Kesulitan Mendapat Pelayanan

Subang, Larast Post - Pelayananan publik yang prima seharusnya diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah desa.

Hal itu menjadi tolok ukur penilaian bagi pemerintah daerah terhadap pemerintah desa.

Desa Rancamulya, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, dikeluhkan warga, karena Kepala Desa jarang ada di tempat (‘ngantor’). Padahal kepala desa itu untuk melayani masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap pelayanan publik.

Pasalnya, apabila kepala desa pun sudah malas ngantor alias ogah ogahan, pelayanan publik pun terganggu. Seperti bila warga Desa Rancamulya hendak mengurus perijinan atau adminstrasi lainnya akan akan kesulitan.

“Saya kesulitan pak waktu mengurus surat keterangan tidak mampu karena kepala desanya jarang ada di kantor yang ada hanya tiga orang staf,” ujar salah seorang warga Desa Rancamulya, sebut saja Komar, kepada Larast Post pada Kamis (1/3/2018).

Menurut Komar, bahkan tidak hanya itu saja plang sebagai identitas desa pun tidak ada. “Sungguh sangat ironi,” keluhnya.

Dikala pemerintah daerah maupun pusat yang sedang gencar gencarnya mencanangkan program “Kerja, Kerja dan Kerja...” untuk membangun daerah yang tertinggal, pemerintah desa Rancamulya malah terkesan tak mendukung program itu.

“Kantor desa pun kosong seperti tiada tanda tanda kehidupan, sehingga warga yang membutuhkan pelayanan menjadi kesulitan,” pungkasnya. (Sah)

39

Tekan Kecelakaan, Polda Jatim Gelar Operasi Keselamatan Semeru Surabaya, Laras Post - Polda Jawa Timur menggelar Apel Operasi Keselamatan Semeru 2018 bertujuan menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Heri Wahono.

Operasi tersebut akan digelar selama 22 hari tanggal 5 - 26 maret 2018 serentak secara nasional.

“Pada tahun ini kita melaksanakan Operasi Keselamatan Semeru dengan mengedepankan pembinaan, pembinaan itu bukan penegakan

hukum, penegakan hukum belakangan aja, Tapi lebih banyak masalah edukasi, memberikan teguran-teguran. Kalau ada yang membahayakan pengendara lain, baru kita tilang,” kata Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Machmud Arifin kepada wartawan usai Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Semeru 2018, “Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Untuk Mendukung Kebijakan Promoter Kapolri Guna Terciptanya Kamseltibcarlantas” di halaman markas kepolisian daerah Jawa Timur, Jalan A Yani, Surabaya, Kamis (1/3/2018).

Kapolda Berharap bila ada kecelakaan tidak ada korban jadi kecelakaan bisa di minimalisir, Mudah-mudahan dengan ada nya operasi ini bisa menekan jumlah laka.

Operasi Keselamatan Semeru ini juga bersamaan dengan kegiatan nasional pilkada serentak 2018 dengan kondisi supaya tidak ada bertambahnya korban saat melakukan kampanye,” lanjut Machfud.

“Untuk target benda itu akan berlaku bagi semua jenis kendaraan, apakah itu roda dua atau roda empat yang tidak dilengkapi kelengkapan

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Machmud Arifin foto bersama setelah selesai melaksanakan Apel Operasi Keselamatan 2018

kendaraan bermotor. Untuk target tempat yang biasa terjadi kecelakaan,” kata Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Heri Wahono.

Terakhir adalah target kegiatan, yakni kegiatan yang dilakukan masyarakat pengguna jalan dan melanggar lalu lintas.

“Pelanggaran biasanya masyarakat yang berboncengan tiga, menggunakan (naik) bak terbuka dan sebagainya,” lanjutnya.

Senada dengan yang disampaikan Kapolda, dalam bertindak, petugas

akan mengedepankan sikap reaktif dan preventif.

“Kalau tindakan secara represif atau penegakan hukum itu adalah langkah terakhir seperti tilang nanti diberlakukan bagi pelanggar yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas,” ucapnya.

“Kita akan melaksanakan kegiatan (operasi) di sejumlah titik di seluruh Jawa Timur, dengan melibatkan sekitar 2500 Personil dari Polda serta Jajaran Polres se Jawa Timur, “ Pungkasnya.(Muji)

Pemkab Pasuruan Gelar Rakor Desk Pilkada Juni 2018 Pasuruan, Larast Post Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak yang akan dilakukan pada tanggal 27 Juni 2018, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar Rapat Koordinasi Dukungan Elemen Satuan Kerja (Rakor Desk) Pilkada Tingkat Kabupaten Pasuruan.

Rakor tersebut dilaksanakan di Gedung Serbaguna Pemkab Pasuruan, pada Selasa (27/02/2018), dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Agus Sutiadji, serta dihadiri Dandim 0819 Pasuruan, Letkol Inf Mulliadi dan anggota Forpimda lainnya, para Kepala OPD hingga camat seKabupaten Pasuruan.

Menurut Agus Sutiadji,

digelarnya rakor adalah sebagai agenda persiapan dalam melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018. DESK Pilkada dibentuk untuk mendukung satuan kerja dalam pelaksanaan pilkada

serentak agar berlangsung secara aman, adil dan lancar.

“Banyak sekali tugas Tim DESK Pilkada yakni mendukung dan melaksanakan pemantauan, menginventarisir permasalahan,

memberikan saran penyelesaian permasalahan pelaksanaan pilkada kepada penyelenggara pilkada baik itu KPU maupun Panwaslu Kabupaten Pasuruan serta menyampaikan laporan ke Tim Desk Pilkada Provinsi Jatim dan Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.

Agus Sutiadji juga mengingatkan pentingnya netralitas PNS dalam pelaksanaan tahapan pilkada pada 18 Juni 2018 nanti.

Pada intinya kita mengharapkan pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan oleh penyelenggara, dalam hal ini pihak KPU Kabupaten Pasuruan dapat berjalan secara adil, aman dan lancar. (Adv)

Jatah Kuota Pupuk Subsudi 2017 Tak Terserap

Pasuruan, Larast Post - Jatah Pupuk bersubsidi untuk warga Kabupaten Pasuruan sepanjang 2017 lalu, sebanyak 46 ribu ton, tetapi belum sepenuhnya terserap. Ada

ribuan ton pupuk bersubsidi yang belum dimanfaatkan.

Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Pasuruan, Ihwan mengatakan, jatah pupuk Urea untuk petani di Kabupaten Pasuruan memang tidak sepenuhnya terserap.

“Kuota yang di siapkan sebanyak 46 ribu ton, yang tersalurkan baru 10 ribu ton ke petani. Selebihnya belum mampu terserap , masih ada sisa dan tidak sepenuhnya kuota pupuk terserap,” kata Ihwan kepada Larast Post.

Ihwan juga menyebutkan, tidak sepenuhnya kuota itu terserap karena seiring dengan tingginya penambahan kuota yang diberikan Pemerintah pusat.

Jatah yang sebelumnya hanya

sekitar 34 ribu ton, jadi pada penghujung tahun ditambah sekitar 12 ribu ton.

Penambahan itulah yang m e m b u a t penyerapan pupuk tidak bisa direalisasikan sepenuhnya. “ J u m l a h n y a Kadin Pertanian Ihwan terlalu banyak dan wilayah Kabupaten Pasuruan tahun tidak bisa kami paksakan untuk 2018 ini masih tetap, sekitar 46 ribu diserap seluruhnya, kalau memang ton dan tidak dikurangi oleh pusat. tak terserap kan nggak masalah. Sisa dari yang tak terserap itu kan bisa Justru kalau penyerapan dipaksakan, dipergunakan untuk awal tahun ini hal itu bisa mengkhawatirkan,” kata 2018, karena sudah mendekati masuk Ihwan. masa tanam petani. (dul) Untuk kuota pupuk bersubsidi di

Kenaikan Pangkat dan Tradisi Terbang Solo Pertama-Terakhir Sekbang 94 Komandan Lanud Adisutjipto Marsma TNI Ir. Novyan Samyoga, MM, beserta Ketua PIA AG Cabang 2/ Gab. II. Ny. Novan Syamyoga, saat membalut kapas, pada acara tradisi siswa Sekbang PSDP Solo, Larast Post - Ada hal yang menarik ketika acara upacara Tradisi Terbang Solo Pertama dan Terakhir bagi para siswa Sekbang PSDP Angkatan-94 berlangsung, Selasa (25/7). bertempat di Shelter Grob Skadik 101 Lanud Adisutjipto, Guyuran air merupakan bagian dari rangkaian materi acara tersebut yang sebelumnya ditandai dengan pemotongan rambut, pembalutan kapas, dan pemecahan telur di atas kepala oleh Komandan Lanud Adisutjipto Marsekal Pertama TNI Ir. Novyan Samyoga, MM. Sudah menjadi tradisi disaat penyiraman air kepada para Siswa Sekbang, Danlanud ikut ambil bagian dalam

guyuran air, tentu hal ini secara otomatis menjadi pertanda bahwa para Instruktur Penerbang dan Pejabat lainnya akan ikut hal yang sama. Dalam suasana yang semakin asyik dan ramai penuh canda, para siswa dengan paksa meminta para Instruktur untuk ikut disiram air, bahkan dikejar-kejar dan ditangkap hingga para Instruktur lari tunggang langgang hanya karena menghindar untuk diguyur air agar tidak basah. Namun hal itu tidak bisa dihindari, sehingga yang pada akhirnya semua Instruktur dan Pejabat basah juga.

Komandan Lanud Adisutjipto, Marsekal Pertama TNI Ir, Novyan Samyoga, MM memimpin secara langsung jalanya Upacara Tradisi tersebut. Selain memberikan ucapan selamat kepada para siswa, Danlanud menyampaikan bahwa kemampuan terbang tidak bisa ditawar-tawar. Toleransi sekecil apapun terhadap kekurangmampuan dari setiap

siswa, mengandung resiko potensi yang membahayakan, tidak saja bagi diri calon penerbang itu sendiri, namun juga bagi orang lain dan alutsista yang digunakannya. Dengan kriteria demikian, secara jelas tersurat bahwa Sekbang Lanud Adisutjipto, tidak akan mengambil resiko yang mungkin dapat terjadi akibat dari kekurangmampuan para siswa.

Beliau berharap para siswa terus semangat belajar dengan lebih tekun dan lebih mengedepankan konsentrasi pada setiap latihan terbang selanjutnya. “Hayati terus airmanship dan tanamkan disiplin diri dalam setiap sikap dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, karena kebiasaan demikian akan berpengaruh terhadap keberhasilan kalian menjadi penerbang. Ingat, bahwa mentalitas seorang penerbang militer adalah disiplin, ketelitian, akurasi dan penuh tanggung jawab. Kesemuanya bertujuan agar kalian senantiasa aman

dan selamat dalam menjalankan tugas. Sehingga dapat selalu sukses dalam meniti karier selanjutnya,” ujarnya.

Sementara Danskadik 101 Letkol Pnb. Humaidi Syarif Romas, MMOAS bahwa sebanyak 16 siswa mendapatkan kenaikan pangkat dari kopral siswa menjadi Sersan Siswa.

Dengan Upacara Tradisi Terbang Solo ini menandai berakhirnya latihan terbang latih dasar dengan pesawat latih jenis TP 120 Grob, yang selanjutnya akan melaksanakan latihan terbang aeros dengan pesawat yang sama.

Upacara yang diikuti oleh seluruh siswa sekbang, Instruktur Penerbang serta ground Crew dihadiri oleh Komandan Wing Dik Terbang Lanud Adisutjipto, para Kadis dan Para Komandan Satuan, Komandan Sekolah PSDP, juga Ketua PIA AG Cabang 2 / Gab II Ny. Novyan Syamyoga beserta Staf. (sg, pen)

Kodim 0702 Purbalingga Ajak Wartawan Ikuti Lomba Karya Jurnalistik TMMD Purbalingga, Larast Post - Komandan Kodim 0702/ Purbalingga Letnan Kolonel (Letkol) Inf Andy Bagus D.A, S.IP beserta beberapa perwira staf melakukan silahturahmi dengan puluhan wartawan media cetak, online dan elektronik di wilayah Kabupaten Purbalingga, di Aula Makodim 0702/Purbalingga, Rabu (02/03/2018).

Dalam kesempatan itu, Dandim menjelaskan, Kodim 0702/Purbalingga akan menggelar Program TMMD Reguler ke 101 TA. 2018, tepatnya di Desa Karang Jambu

Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, yang rencananya akan dimulai pada minggu I bulan April 2018 mendatang dan akan berlangsung selama 1 bulan dengan sasaran pembangunan fisik berupa pembangunan jalan makada sepanjang 1.975 m X 7 m, pembangunan gorong gorong 4 lokasi, pembangunan talud sepanjang 30 m dan pembangunan pagar SMP N 1 Karangjambu serta sasaran lainya.

Sehubungan dengan kegiatan itu, Letkol Inf Andy Bagus D.A, S.I.P mengajak rekan-rekan

wartawan untuk mengikuti lomba karya jurnalistik tentang TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-101 yang nantinya akan diperlombakan dengan satuan lain yang melaksanakan TMMD di seluruh Indonesia.

“Saya berharap rekan wartawan membuat tulisan sebanyak mungkin dan diterbitkan di media masingmasing baik cetak maupun online serta ditayangkan di media elektronik. Yang mana akan kita ikutkan dalam lomba karya jurnalistik tingkat TNI Angkatan Darat,” ujarnya.

Letkol Inf Andy Bagus mengungkapkan, pemberitaan media massa akan diteruskan ke Dinas Penerangan Angkatan Darat yang nanti beritanya akan diseleksi dan yang berprestasi akan mendapatkan apresiasi dari Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD).

“Media memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat besar terhadap pemberian informasi kepada masyarakat khususnya pelaksanaan TMMD di wilayah Kab. Purbalingga,” jelasnya. (Agus. P)

2

LARAST REGIONAL

10

EDISI 110/ TH VI /12 - 25 MARET 2018

Konflik SMPN 4 Kepanjen, Kadisdik Bereaksi Keras Malang, Larast Post - Konflik yang menggelinding di SMPN 4 Kepanjen Kabupaten Malang belum lama ini, langsung ditindaklanjuti Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) M Hidayat.

Sebelumnya, tiga pengurus Komite SMPN 4 Kepanjen melaporkan adanya uang jasa kepindahan Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 4 Kepanjen, Subur sebesar Rp 30 juta.

Mereka menyatakan, Subur meminta uang tersebut. “Ini salah satu alasan yang membuat Kepsek SMPN 4 Kepanjen Subur, memecat kami, karena kami menolak permintaan tersebut,” kata Sugijanto Basoeki Ketua Komite SMPN 4 Kepanjen.

Dugaan tersebut sontak membuat

Ratusan RTLH Sudah Dibedah, Pemkab Pasuruan Anggarkan 20 Milyar Pasuruan, Larast Post – Pemerintah Kabupaten Pasuruan mulai membedah ratusan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Misbah Zunib, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan mengatakan, kegiatan bedah rumah tersebut sudah bisa dijalankan, seiring pencairan dana yang digulirkan dalam beberapa minggu terakhir.

“Alhamdulillah, dana nya sudah cair, sehingga kegiatan bedah rumah pun bisa langsung dilakukan,” kata Misbah pada Larast Post.

Misbah menambahkan, program bedah rumah di Kabupaten Pasuruan diberikan kepada 200 penerima yang tersebar di 6 kecamatan, diantaranya Purwodadi, Tutur, Gondangwetan, Puspo, Tosari serta Kecamatan Winongan.

Bedah rumah sudah dilakukan sejak beberapa minggu lalu, sehingga ada beberapa rumah yang sudah dalam tahap finishing.

“Bukan hanya sekedar pencairan. Bahkan, beberapa sudah dikerjakan.

Ada juga yang sudah mau selesai,” singkatnya.

Lebih lanjut Misbah menjelaskan, pencairan dana RTLH tersebut akan terus digulirkan hingga target sebanyak 1.600 unit rumah tahun ini bisa dibedah.

Pemkab sudah mengalokasikan dana hingga Rp 20 miliar untuk membedah rumah warga miskin di Kabupaten Pasuruan. Di mana, setiap rumah yang akan dibedah, dialokasikan dana Rp 12,5 juta yang berasal dari dana simultan untuk mendorong gotong royong di tengah masyarakat.

“Kalau hanya mengandalkan dana itu, memang tidak cukup.

Makanya perlu partisipan masyarakat untuk mensukseskan program ini,” tegasnya.

Misbah menyampaikan, bedah rumah tersebut dimaksudkan, untuk meningkatkan kelayakan hunian bagi warga miskin. Semula yang rumah gubuk atau tak layak, bisa menjadi tempat tinggal yang lebih mumpuni.

“Anggaran tersebut, juga ditujukan untuk mendorong program budaya bersih di masyarakat. Karena, rehab yang dilakukan, juga dilengkapi WC,” pungkasnya. (dul)

Sekda Pimpin Sertijab 7 Kepala OPD

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang bereaksi keras untuk melakukan konfirmasi tersebut walaupun tidak secara tertulis tercantum adanya uang jasa kepindahan tersebut.

“Dugaan ini kalau tidak segera diluruskan akan kemana-mana dan menimbulkan fitnah. Terutama kepada saya sebagai kepala dinas,” kata M Hidayat, Selasa (06/03) lalu.

Dayat panggilan akrab Kadisdik Kabupaten Malang itu juga menyatakan secara tegas tidak melakukannya. «Mati kafir saya kalau menerima atau memakan uang tersebut walau sepeser pun, saya tidak main-main dengan pernyataan ini.

Kalau saya menerima uang itu dunia akhirat saya tidak akan selamat,” tegasnya.

Dirinya meminta semua pihak yang berpolemik di SMPN 4 Kepanjen agar menunjukkan siapa yang meminta dan menerima uang jasa kepindahan Subur.

“Apabila memang ada yang main dalam persoalan itu, silahkan buktikan.

Apa itu kepada Kadis, Kabid-kabid atau orang lain. Saya akan menindaknya secara tegas,” ujar Dayat.

Dikatakanya, Subur memang pernah berencana meminta uang tersebut kepada Ketua Komite Sekolah Sugijanto. “Tapi bukan untuk uang jasa kepindahan. Uang itu untuk keperluan pribadinya. Saya tidak tahu keperluan pribadinya untuk apa.

Baru rencana meminjam, belum sampai uang itu di tangan Subur,” terang Dayat.

Disinggung mengenai pemecatan

sepihak kepada Komite Sekolah oleh Subur, Dayat menegaskan dirinya tidak membela salah satu pihak yang sedang berkonflik namun proses pemberhentian tersebut telah melalui prosedur musyawarah komite.

Hal ini dipertegas dengan adanya Berita Acara Musyawarah Komite yang dihadiri oleh perwakilan wali murid kelas 7, 8 dan 9 yang berjumlah 33 orang dan diperlihatkan oleh Subur pada saat Dayat berkunjung untuk mengetahui secara pasti duduk persoalan tersebut.

“Jadi ada rapat wali kelas untuk proses pemberhentian tiga pengurus Komite tersebut. Tidak sepihak. Untuk lengkapnya data tersebut silahkan hubungi Subur,” tutup Dayat. (bagus)

Secara Simbolis, Rendra Serahkan 3.240 Sertipikat Tanah

Malang, Larast Post – Bupati Malang Dr. H. Rendra Kresna didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Drs. Suwadji, S.IP, M.Si, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Djupri, menyerahkan secara simbolis 3.240 sertipikat tanah, pada Selasa (6/3/2018) pagi, di Gedung Graha Mulia Kecamatan Dau. Kegiatan ini untuk kesekian kalinya, Bupati Rendra

menyerahkan sertipikat hak atas tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2017 kepada masyarakat Kecamatan Dau. Dalam sambutannya Rendra menyampaikan selamat kepada seluruh penerima sertipikat karena telah resmi dan sah secara hukum untuk kepemilikan tanah.

“Selamat kepada bapak ibu s e mua yang telah mener ima sertifikat, ini sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah dan tidak mungkin bisa diakui atau digugat oleh pihak lain,” ungkap Rendra.

Untuk itu kata dia, sebagaimana pesan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo bahwa, program

yang dicanangkan tersebut dibuat agar masyarakat mempunyai kekuatan hukum terhadap tanah yang dimiliki melalui proses warisan, pembelian atau proses apapun. “Selama ini kepemilikannya hanya dalam bentuk letter C atau kwitansi atau juga hanya sebatas tau sama tau,” terangnya.

Rendra juga menegaskan, bahwa program PTSL tersebut sebagai bukti kepedulian pemerintah yang menginginkan rakyatnya untuk mempunyai sertifikat yang sah.

“Alhamdulillah di Desa Mulyoagung ini diserahkan secara bertahap, hari ini 500 bidang, dan yang 250 bidang akan diberikan diakhir Bulan Maret,” ujarnya.

Sertipikat ini, lanjut Bupati, merupakan barang berharga

yang harus betul-betul dijaga.

“Taruh ditempat yang tidak mudah dijangkau oleh anak-anak, karena kalau sampai rusak atau dicoret-coret itu sudah diragukan keabsahannya,” himbaunya.

“Mari kita dukung bersama program ini agar kedepan bisa berkelanjutan, karena memang PTSL merupakan program besar, sertipikat ini merupakan barang berharga, oleh karena itu masyarakat mempunyai kewajiban dengan membayar PBB (Pajak Bumi Bangunan). Saya berharap PBB nya agar segera dibayar dan dilunasi, karena itu adalah bentuk terima kasih kita kepada pemerintah dalam mendapatkan bantuan PTSL ini,” tutup Rendra. (ed/al)

Tingkatkan Kompetensi Guru PAUD, Disdik Kota Malang Gelar Bimtek

Malang, Larast Post - Dalam rangka peningkatan kompetensi Guru PAUD melalui tenaga kependidikan, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Malang, Dra. Zubaidah MM, Sabtu (10/3/2018) secara resmi buka kegiatan bimbingan teknik (Bimtek) di Hotel Ijen Suites Resort & Conventions Malang.

Zubaidah menjelaskan, kegiatan bimtek yang dihadiri seluruh pengurus TK/PAUD seKota Malang tersebut berlangsung selama dua (2) hari, Sabtu hingga

Minggu.

Dikatakannya, ada berbagai materi yang disampaikan pada hari pertama antara lain: kebijakkan pendidikan anak usia dini, Memahami psikologi tumbuh kembang anak usia dini sesuai dengan tahapan usia anak dan mengembangkan meteri pembelajaran melalui kreasi lagu dan gerak untuk menstimulasi kreativitas/ kebahagiaan dan spiritualitas anak serta mengemmbangkan media pembelajaran PAUD, seperti kkreasi

cipta dan karya Alat Permainan Edukatif (APE).

Sedangkan kata Zubaidah untuk hari ke-dua, yakni penyampaian materi untuk meningkatkan kapasitas profesional Guru.

Dijelaskannya, pada materi ini untuk menciptakan strategi pengelolahan kelas kreatif dan produktif dalam membangun komunikasi menyenangkan dan memahami gaya belajar anak usia dini.

Selain itu, ada juga penyampaian materi tentang metode pembelajaran

PAUD seperti, membuat rencana pembelajaran Sosio drama, imbuh dia.

Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang bermain dan permainan melalui APE untuk anak usia dini. “Dengan adanya kegiatan Bimtek kali ini, semoga kedepan seluruh Guru Tk/PAUD agar lebih profesional dan terus meningkatkan kreativitas untuk kemajuan pendidikan khususnya di Kota Malang,”tutup Zubaidah.(al/ed)

Komisi I DPRD Kabupaten Gresik Sidak ke Dinas Pertanahan

Malang, Larast Post - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Ir. Didik Budi Muljono, MT Jumat (9/3/2018) kembali memimpin serah terima jabatan (sertijab) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang Anusapati Malang setelah beberapa waktu lalu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator oleh Bupati Malang.

Dalam arahannya, Sekda mengingatkan kepada para pejabat yang baru dilantik agar bisa memberi semangat baru di lingkungan kerjanya yang baru.

Selain itu, Didik juga menekankan kembali gerakan nasional revolusi mental yang digerakkan oleh Presiden Jokowi.

“Sebagaimana telah disampaikan Bapak Bupati pada pelantikan lalu tentang gerakan revolusi mental, yang mana didalamnya menyangkut tiga kata yang sangat bermakna yakni integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk diaplikasikan dalam lingkungan kerja,” ujarnya.

Ketiga hal tersebut kata dia, diharapkan untuk saling berkaitan mengingat seluruh OPD memegang tanggung jawab yang besar dan semuanya tidak bisa dilakukan sendirian namun saling ketergantungan.

Dirinya berharap kepada seluruh Perangkat Daerah untuk tetap mampu mempertahankan prestasi yang sudah diraih selama ini.

Pasca pelantikan dan Serah Terima Jabatan dari Kepala Perangkat Daerah lama kepada Kepala Perangkat Daerah yang baru, saya mengajak saudara sekalian untuk mempertahankan prestasi yang telah kita peroleh dengan sungguh-sungguh,senbab jika hal ini dipertahankan maka tentu akan berimbas kepada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang,” tegasnya..

“Selamat kepada saudara-saudara Kepala Perangkat Daerah yang telah dilantik. Semoga amanah yang diberikan dapat menumbuhkan semangat baru untuk bekerja dan berkarya dengan lebih baik serta penuh tanggung jawab guna melaksanakan pengabdian untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang,”pungkas Didik.

Ketujuh pejabat yang melakoni serah terima jabatan tersebut diantaranya, Drs. Prihadi Waskito, M.M sebelumnya menjabat sebagai Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda, saat ini menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digantikan oleh Ir. Sudjono, M.P yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sedangkan jabatan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ditempati oleh Nur Cahyo, SH., M.Hum. Sementara Subur Hutagalung, S.H., M.Hum yang sebelumnya sebagai Kepala Bagian Hukum Setda saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanahan digantikan oleh Prasetyani Arum A, S.H., M.Hum. Usai sertijab, dilangsungkan dengan penandatanganan Berita Acara Sertijab sekaligus penyerahan laporan antara pejabat lama ke pejabat yang baru.

Hadir dalam acara tersebut para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretariat daerah, Dirut BUMD, pejabat Organisasi Perangkat Daerah di jajaran lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang, serta camat se-wilayah Kabupaten Malang.(ed/al)

Gresik, Larast Post - Komisi I DPRD Kabupaten Gresik menggelar Inspeksi mendadak (Sidak) ke Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik, sidak digelar sebagai tindaklanjut terkait pelayanan di Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik.

Sidak di ikuti anggota DPRD yaitu Mujid Ridwan, Ruspandi Sunaryo, Nur Hudi, dan Wongso.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik Tarso Sugito mengatakan, terkait kedatangan dewan memang untuk membahas Progress Realisasi Program. Namun, saat ini pihaknya memang masih menyiapkan pemberkasan. “Belum ada realisasi, ini baru memasuki bulan ke dua,” terangnya.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Gresik Ruspandi Sunaryo mengatakan, dari 4.000 bidang yang harus disertifikasi,

tahun ini Dinas Pertanahan hanya mendapatkan anggaran untuk 50 bidang saja. “Kalau seperti ini kapan sertifikasi aset bisa selesai,” ujarnya usai melakukan sidak.

Mudah-mudahan di tahun yang akan datang Pemerintah Daerah benar- benar memperhatikan .

Pada Dinas Pertanahan ke depan anggaran nya bisa bertambah untuk menyelesaikan sisa bidang yang belum terselesaikan.

Menurut Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik, sudah waktunya pemerintah daerah memperjelas status dan posisi

aset-aset milik pemerintah daerah sehingga, tidak ada dikemudian hari terjadi perselisihan dengan masyarakat yang menempati aset tersebut. “Kalau dibiarkan saja kan tidak salah masyarakat menempati.

Jadi harus diselesaikan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jangan sampai antara pemerintah daerah dan masyrakat tidak terjadi perselisihan mana hak pemerintah daerah dan mana hak milik masyarakat kepemilikan lahan harus jelas, agar tidak muncul permasalahan lagi ke depan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik Tarso Sugito berupaya semaksimal mungkin, dengan harapan mudahmudahan 3 atau 4 tahun ke depan aset-aset pemerintah daerah bisa cepat terselesaikan pungka nya.

(ADV/Ahmad Mubin)

Kodim 0702/Purbalingga Gelar Sosialisasi Program TMMD Purbalingga, Laras Post - Pasiterdim 0702/Purbalingga Kapten Inf Ismartono bersama Camat Karangjambu Joko Pribowo, S.Sos, Kades Karangjambu Warsito, S. Ag dan Kapos Karangjambu Peltu Muhammad serta Bati Bhakti TNI Siter Kodim Pelda Mujiono memimpin Sosialisasi Program TMMD Reguler ke-101 TA. 2018, kepada warga Desa Karangjambu, di Balai Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, pada Rabu (07/03/2018).

Dalam sosialisasi ini, Kapten Inf Ismartono mengungkapkan, TMMD adalah salah satu bentuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP) berupa Karya Bhakti yang merupakan program kerja lintas sektoral antara TNI, Departemen Lembaga Pemerintahan non Departemen dan Pemerintah Daerah serta komponen bangsa lainnya yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya membantu dan meningkatkan akselevasi pembangunan serta

mensukseskan program pelaksanaan serbuan territorial.

Program ini bersumber dari dana APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Program TMMD ada dua yaitu kegiatan Fisik dan Non Fisik, untuk kegiatan Fisik meliputi, pembangunan jalan makadam volume P 1.975 m x lebar 7 M , pembangunan gorong-gorong volume 80 cm x 7 m : 2 unit, pembangunan gorong-gorong volume : 60 cm x 7 m = 1 unit, pembangunan talud volume P. 30 m x T .2 m dan pembangunan pagar SMPN 1 Karangjambu vol : P.25 m x T .2 m.

Sedang kegiata Non Fisik diantaranya, Penyuluhan ketrampilan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, home industri serta jasa, penyuluhan kesehatan dan pengobatan gratis, penyuluhan Bela Negara dan Kamtibmas, penyuluhan bencana alam, narkoba serta pemutaran Film tentang kesehatan.

Pelaksanaan pra TMMD di mulai tanggal 15 Maret 2018 untuk

mempercepat pekerjaan karena program fisik yang banyak agar bisa selesai tepat waktu. “Kami selaku unsur pelaksana kegiatan dilapangan tentunya tidak akan berjalan tanpa bantuan dari saudarasaudara sekalian,” ucap Pasiter.

Pada kesempatan itu Camat Karangjambu Joko Pribowo, S.Sos mengatakan, dalam rangka mensukseskan program TMMD Reg 101 di Desa Karangjambu ini, seluruh komponen masyarakat siap

untuk berpartisipasi pada kegiatan ini, siap bekerja keras, baik tenaga maupun pikiran.

Lebih lanjut, ia menghimbau agar semua warga bukan hanya dari warga Desa Karangjambu saja melainkan warga desa lain yang ada di Kecamatan Karangjambu untuk bersama-sama bergotong royong melaksanakan Pra TMMD dan TMMD yang akan datang ini. (Agus. P).

SAMBUNGAN EDISI 110/ TH VI /12 - 25 MARET 2018

Presiden Ancam Copot Menteri Jika Gagal Capai Target .................. Sambungan dari hal 1..........

Menurut Presiden, dari 126 juta sertipikat yang harus dibagi kepada rakyat Indonesia, baru 51 juta yang sudah direalisasikan.

Jika itu diterus-teruskan setahun hanya menyelesaikan 500 ribu, maka perlu waktu 140 tahun untuk menyelesaikan seluruh sertipikat tanah seluruh Indonesia.

“Saya enggak mau, enggak mau, enggak mau. Saya sudah perintahkan kepada Menteri BPN tahun 2025 seluruh Indonesia harus rampung,” tegasnya.

Selain kepada Menteri, Presiden Jokowi juga memerintah Kepala Kanwil BPN dan Kepala Kantor Pertanahan untuk memenuhi target masing-masing.

Khusus untuk Jawa Timur, Presiden Jokowi memberi target penuntasan sertipikat hingga 2023 mendatang. Jika target tersebut tidak dicapai, Presiden Jokowi menegaskan yang dicopot adalah Kepala Kanwil BPN. “Kerja dengan saya seperti itu. Saya nyopot menteri, menteri nyopot kanwil, ya kan, kanwil nyopot kepala kantor yang di bawahnya. Memang harus seperti itu,” ujar Presiden Jokowi.

Banyak Sengketa Presiden menyebutkan, alasan mempercepat program sertipikasi tanah karena banyaknya sengketa tanah terjadi di sejumlah daerah, seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, NTT, NTB, sampai Papua, ke kampung, ke desa, keluhannya dimana-mana adalah sengketa tanah, sengketa lahan.

“Rakyat enggak pegang ini (sertipikat – red). Sengketa antara rakyat dengan rakyat, rakyat dengan pemerintahan di pembebasan tanah, rakyat dengan perusahaan. Ada anak dengan bapak, ada, istri dengan suami gara-gara ini banyak seperti itu,” jelasnya.

Karena itu, dengan memegang sertipikat, menurut Presiden, jika ada orang datang klaim, bisa dibantah. Ia menambahkan buktinya adalah sertipikat tersebut.

“Ini (sertipikat – red) adalah bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Sertipikat adalah tanda bukti hak atas tanah atas yang kita miliki. Sehingga Ibu/Bapak sekalian yang sudah pegang ini sudah, tenang,” ucap Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menyerahkan sebanyak 15.000 sertipikat tanah rakyat, pada Selasa (6/3/2018) pagi, di halaman parkir Sirkuit Internasional Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Hadir dalam kesempatan itu antara lain Mensesneg Pratikno, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Gubernur Jatim Soekarwo, Pangdam V Brawijaya Widiatmoko, Kapolda Jatim Machfud Arifin, Bupati Gresik Halim Radianto, Bupati Lamongan Fadela, Bupati Tuban Fathul Huda, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, dan Bupati Brojonegoro Suyoto. (her, sg, ram)

NCW Berharap Pelaksana ATR/BPN Tetap Berhati Hati ......... Sambungan dari hal 1....................... tekanan kerja yang tinggi di tengah keterbatasan jumlah sumber daya manusia, berpotensi membuat jajaran Kementerian ATR/ BPN menjadi kurang hati-hati dalam melaksanakan tugasnya.

“Saya berharap hal ini tidak terjadi dan jajaran Kementerian ATR/BPN tetap bekerja dengan prinsip kehati-hatian,” harapnya.

Batalkan Permen Nomor 11 Tahun 2016 Lebih lanjut, C Herry SL menyebutkan, kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi – JK untuk mensertipikasi seluruh tanah yang ada di tanah air, bertujuan memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah.

Namun pada sisi lain, lanjut C Herry SL, Kementerian ATR/BPN justru tidak memberikan kepastian, dengan masih digunakannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

“Sebab itu, sering saya sampaikan agar Permen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dibatalkan, atau paling tidak jajaran Kementerian ATR/BPN tidak menggunakan Permen tersebut,” tegasnya.

Menurut C Herry SL, Permen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, terutama menyangkut pembatalan sertipikat oleh Kementeria ATR/BPN, tidak sejalan dengan program PTSL yang merupakan upaya pemerintah memberikan perlindungan atas kepemilikan tanah masyarakat. (her, ram)

11 11 3

Tekan Konflik dan Ketimpangan Lahan ........................ Sambungan dari hal 1..............................

Proses pengecekan, kata Presiden, akan dilakukan untuk mengetahui apakah yang dikerjakan hanya basa-basi atau benarbenar dikerjakan.

Penyerahan hak pengelolaan hutan akan terus dilakukan hingga kebutuhan petani akan lahan terpenuhi. “Saya cek kalau belum cukup, Ibu Menteri coba cek ke lapangan. Kalau masih ada lahannya, nanti akan kita berikan lagi tapi lahannya di sana ada,” tutur Presiden.

Kepada petani, Presiden juga meminta agar lahan yang telah diberikan untuk segera ditanami karena akan dicek penggunaannya. “Saya pasti cek benar digunakan petani cek, kalau tidak ditanami awas,” tegasnya.

Menyinggung harga dan ketersediaan pupuk, yang harganya mahal dan barangnya langka, Presiden meminta Menteri BUMN untuk mengecek karena petani merasakan hal tersebut.

Selain didampingi oleh Ibu Negara Iriana, turut hadir bersama Presiden Jokowi diantaranya Mensesneg Pratikno, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini

Soemarno, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Siapkan Lahan 12,7 Hektar Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto mengatakan, pemerintah mengalokasikan 12,7 juta hektare (ha) untuk Program Perhutanan Sosial (PS).

Ia menyebutkan, pemberian hak akses kelola seluas 12,7 juta ha itu, diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan ekologi.

Menurutnya, sugesti penyiapan areal perhutanan sosial seluas 4,38 juta ha ini sangat tergantung antara lain untuk akses masyarakat akses lokasi, kesiapan kelompok tani hutan dan pendampingan yang ada di wilayah.

Untuk itu, lanjut Bambang, KLHK berjalan dengan enam Strategi percepatan Perhutanan Sosial (PS) untuk mencapai target tersebut. Pertama, menyusun Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang ada setiap 6 bulan. Dalam

PIAPS terlihat target PS di tiap provinsi, dan sebaran terbesar berada di Papua, Riau dan Kalimantan Barat.

Kedua, kata Bambang, menyusun blue print area PS sampai tahun 2019, yang menunjukkan target per provinsi, kategori dan skema Perhutanan Sosial. Ketiga, membentuk kelompok kerja (Pokja) PS. Saat ini, kata dia, sudah terbentuk 26 Pokja di tingkat provinsi melalui SK Gubernur antara lain di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Maluku Utara.

Keempat, mekanisme detasemen percepatan PS. Detasering adalah tempat atau menugaskan pegawai / instansi untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu.

“Detasering tingkat pusat air mengkoordinasikan kegiatan dengan pemerintah daerah (Gubernur, bupati atau walikota lokasi PS). Detasering di tingkat daerah bangun dan pengembangan usaha perhutanan sosial, dan detasering di tingkat galah melakukan pendampingan,” kata dia.

Kelima, dengan membentuk pola

Pendampingan PS. Tenaga pendamping terdiri dari PNS dan Non PNS, sarjana dan lulusan SMK Kehutanan yang bertugas memberikan pendampingan kepada kelompok usaha perhutanan sosial.

Strategi terakhir adalah Percepatan Hutan Adat. Hutan Adat diidentifikasi, dipetakan dan ditetapkan pengelolaannya oleh masyarakat adat. Realisasi Hutan Adat sudah 22 ribu ha terdiri dari 17 unit SK Penetapan Hutan Adat dan 2 SK pencadangan. Perhutanan Sosial dilaksanakan dengan 5 skema yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat (HA).

Disebutkan, hingga pertengahan Februari 2018, capaian pemberian hak akses kelola kawasan hutan PS telah mencapai 1,46 juta ha dari target 2 juta ha di tahun 2018. Ini terdiri dari HD 772 ribu ha, HKm 323 ribu ha, HTR 250 ribu ha, Kemitraan Kehutanan 94 ribu ha, dan HA 22 ribu ha.

Secara keseluruhan, sampai 2019 bisa dapat terealisasi 4,38 juta ha. (her, sg, ram)

Tingkatkan Pelayanan Kementerian ATRBPN Gandeng Ombudsman ......................... Sambungan dari hal 1.......................... penanganan pengaduan yang menyeluruh di pelayanan administrasi pertanahan dan membentuk mekanisme investigasi untuk memantau layanan pertanahan sebagai kajian dalam rangka perbaikan pelayanan pertanahan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Agus menyatakan, ORI

sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik telah menerima berbagai laporan dari masyarakat.

Laporan yang terkait pertanahan masuk 5 terbanyak, mencapai 14% dari keseluruhan laporan dan 23% laporan merupakan kategori konflik dan sengketa, dengan jumlah meningkat

di tahun 2017. “Hal ini menjadi catatan Kementerian ATR/BPN dalam upaya terus meningkatkan pelayanan ke depannya,” tegasnya.

Disebutukan, berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap pelayanan public, ada 24,1% kantor pertanahan yang telah mencapai zona hijau artinya

standar kepatuhannya sudah tinggi.

Sebagai bentuk apresiasi, ORI melakukan survey kepada kantor pertanahan yang mencapai zona hijau itu, berdasarkan dua kategori, yaitu pada Produk Pelayanan Pengukuran Bidang Tanah dan Produk Pelayanan Pendaftaran Hak Milik Pribadi. (her)

Pembangunan 34 Puskesmas di DKI Jakarta Diduga Manipulasi Jakarta, Larast Post - Proyek pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah 34 titik dan dibangun di beberapa kelurahan se-Provinsi DKI Jakarta, terkesan diragukan.

Pasalnya, dalam pem­b angunan yang me­n elan anggaran sebesar Rp249.858.324.530 (dua ratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh delapan tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah) tersebut, namun pembangunannya terkesan molor dan tak selesai tepat waktu. Pembangunan terhitung pada bulan Maret 2017, dilaksanakan dengan jumlah hari kerja 255 hari kalender.

Diketahui pula, proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor dari PT. Nindya Karya-LTM KSO, dengan menejemen konstruksi PT Ciriajasa CM, nomor kontrak 375/PPKPGKDK/DKI/III/2017.

Adapun, kaitan pekerjaan pembangunan Puskesmas tersebut, Kasubag program dan anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nunit Pujiati menjelaskan, bahwa keterlambatan tersebut karena adanya berbagai persoalan lapangan, seperti pelepasan aset dari Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) dan lain sebagainya.

Sehingga kendala pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya tersebut hingga saat ini belum satupun

selesai mencapai 100 persen. “Sampai saat ini progres tersebut bervariasi, ada yang 50 persen, 60 persen, hingga hanya sampai 90 persen proses pembangunannya tersebut,” ujar Nunit Pujiati saat dikonfirmasi.

Ketika beberapa awak media yang hendak konfirmasi ke lokasi proyek pembangunan Puskesmas di Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, mendapat larangan masuk dari salah seorang keamanan proyek yang bernama Anwar.

“Tidak boleh masuk sembarangan ini perintah dari koordinator keamanan Pak Edi, dan kalau mau masuk harus ada ijin dulu dari ibu Nunit,” kata Anwar

Sementara itu, Nunit Pujiati tidak pernah melarang media untuk masuk ke area proyek, “Silahkan saja,” tandas Nunit.

Salanjutnya ketika dihubungi via telephone seluler miliknya, bahwa dari kedua belah pihak saling lempar tanggung jawab terkait larangan liputan awak media di Puskesmas yang sedang dibangun tersebut.

Dari hasil pantauan di lokasi proyek Puskesmas Meruya, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pagar pembatas dinding dibangun itu, diduga masih menggunakan material besi bekas karena terlihat kropos dan struktur pembangunan lama. Sehingga pembangunan 34 Puskemas tersebut meragukan kualitasnya.(David/Awl)

SDN Babat Terus Tingkatkan Kualitas Belajar dan Mengajar Tangerang, Larast Post - SDN Babat Kabupaten Tangerang komitmen dalam peningkatan belajar mengajar di sekolah, kerjasama yang baik dari semua unsur terus terjalin demi kualitas pendidikan yang lebih baik lagi, intinya budaya tertib, bersih, indah, rapih dan disiplin ditanamkan disekolah tersebut.

“Alhamdulilah kegiatan belajar mengajar disekolah kami terus kami tingkatkan, trimakasih pada semua pihak yang telah mendukung demi kualitas pendidikan yang berkarakter agar kab tangerang lebih gemilang lagi,” ujar zahrudin Kepsek SDN Babat di kantornya belum lama ini. (sujono siarif)

Zahrudin kepsek sdn babat saat sedang memberikan arahan latihan pada anak didiknya.

PAC BPPKB Kecamatan Pagedangan Makin Solid

Kang Joni bersama jajaran PAC BPPKB Kecamatan Pagedangan saat silaturahmi di kediaman sekjen BPPKB H. TB. Dudung Sugriwa.

Tangerang, Larast Post - Sesuai visi misi berjuang, beramal dan berakhalqul qorimah terus ditanamkan di jajaran PAC BPPKB Kecamatan Pagedangan di bawah pimpinan Al Munawar selaku ketua.

Alhasil organisasi ini semakin solid dan eksis di tengah masyarakat demi kesejahteraan anggota dan penyeimbang pembangunan di semua sektor agar keutuhan NKRI semakin mantap berlandaskan

Pancasila dan UUD 1945, belum lama ini juga silaturahmi ke pinisepuh terus dirajut agar semakin erat tali persaudaraan, hal ini diutarakan Joni Kesra BPPKB dan waka Dedi Sukarsa pada wartawan di kediamanya.

Ia juga berharap organisasi ini semakin kompak di tengah masyarakat demi menggali potensi untuk kesejahteraan bersama. (sujono siarif)

Rencana Kerja Tahun 2019 Sekretariat DPRD Kota Depok Depok, Larast Post - Forum Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kota Depok untuk membahas rencana pelaksanaan tugas dan fungsi PD pada periode 1 tahun ke depan. rencana pelaksanaan tugas dan fungsi PD itu memuat tentang tujuan, sasaran dan program serta kegiatan yang disusun dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diperlukan dalam bentuk sasaran dan kebijakan berdasarkan dana (Pagu indikatif yang disediakan. Berdasarkan undang undang no : 25 th 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan peraturan pemerintah No: 08 th 2008 tentang Rencana Kerja Pembagunan Daerah (RKPD) yang adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.

Maka berkaitan dengan itu pada Rabu (21/2/2018) sekertariat DPRD Kota Depok melaksanakan forum Renja PD yang di hadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok beserta jajaran sekertariat DPRD Kota Depok, asisten

pemerintaan Kota Depok Agus suherman dan sebagai narasumber adalah ketua Bappeda Kota Depok Widyati Riandini, Budi Chaerudin dari Inspektrat dan Wahid Suryanto dari badan keuangan Daerah Pemerintah Kota Depok.

Forum Renja Perangkat Daerah sekretariat DPRD di buka oleh wakil ketua DPRD Kota depok H.M. Supariono,A.Md.Ak dalam sambutannya mengatakan bahwa forum renja PD ini merupakan bagian dari tidak lanjut rapat kerja penyusunan renja DPRD yang dilaksanakan di Bogor beberapa waktu yang lalu, pada tahun 2019 nanti merupakan tahun ke-3 dari 5 th Pemerintahan kota Depok dalam mewujudkan visi dan misi.

Dari hasil evaluasi yang telah ditentukan, maka masih banyak hal yang ditemukan adanya kekurangan dalam mewujudkan visi dan misi tersebut sehingga th 2019 nanti harus ditetapkan sebagai momen yang penting meningkatkan kinerja untuk dapat mewujudkan Kota Depok yang unggul,nyaman dan religius.

Sesuai amanat Permendagri no : 54 Th 2010 tentang pelaksanaa peraturan pemerintah no : 8 th

2018 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembagunan daerah, menjelaskan bahwa rencana kerja sekertariat DPRD merupakan program atau kegiatan yang berasal dari usulan kegiatan sekertariat DPRD serta usulan prgram dan kegiatan keterwakilan dari masyarakat melalui DPRD kota depok berupa pokok pokok pikiran (okir) DPRD Depok yang terangkum kedalam seluru urusan kewenangan pemeritah ditingkat Kota yang kemudian dirumuskan dan ditetapkan dalam dokumen rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Dengan demikian maka dokumen Renja setwan merupakan dkumen yag sangat penting dan strategis.

Yang paling penting dalam kegiatan ini adalah penyusunan pokok pokok pikiran dari paraanggta DPRD kota Depok yang merupakan aspirasi dari masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan reses maupun aspirasi hasil musrembang dan aspirasi saat pelaksanaan rapat dengar pendapat dengan masyarakat maupun stakeholder terkait dapat diakomodir. Mekanisme

dan tata cara penyusunan pokir dan penginputannya agar dapat dilaksanakan dengan baik sehingga aspirasi yang masuk ke dalam kategori skala prioritas dapat terealisasi pelaksanaannya untuk kepentingan dan keseahteraan masyarakat kota Depok.

Forum Renja PD sekretariat DPRD kota Depok merupakan forum untuk melakukan pembahasan tentang kegiatan kegiatan dan sinkronisasi atau usulan usulan kegiatan dari anggota DPRD kota Depok yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 kemudian akan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), dan melalui RKPD ini pemerintah kota Depok akan dijadikan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas, plafon anggaran sementara (KUH&PPAS).

Maksud dan tujuan forum renja PD sekretariat DPRD kota Depok adalah mengacu kepada RPGND kota Depok th 2016-2021 yaitu membuat program kerja untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya yang memberikan landasan dan arah kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD kota

Depok dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang tercermin dalam visi dan misi sekretariat DPRD kota Depok yaitu visi “terwujudnya pelayanan yang optimal pada sekretariat DPRD kota Depok dalam rangka mendukung peningkatan peran dan fungsi DPRD”.

Sedangkan misinya adalah: 1).merumuskan kebijakan penyelenggaran administrasi keuangan, mendukung tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, 2). Melaksanakan urusan tata usaha,kepegawaian, rumah tangga, perjalanan dinas serta urusan protokol dan kehumasan, 3). Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunanrencana anggaran dan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan sekretariat DPRD, dan 4). Melaksanakan analisis penyiapan pembuatan risallah rapat, menyiapkan persidangan,pendapat,bahan bakar, tata ruang sidang dan dokumetasi.

Pada tahun anggaran 2019, sekretariat DPRD Kota Depok telah menyiapkan 7 program dan 38

kegiatan, adapun ke – 7 program tersebut adalah : 1) peningkatan administrarsi perkantoran, 2) peningkatan sarana dan prasarana aparatur, 3) peningkatan kuaitas sumber daya aparatur, 4) peningkatan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan, 5) penigkatan peran dan trifungsi DPRD kota Depok, 6) peningkatan kualitas data dan perencanaan dan, 7) peningkatan fungsi alat kelengkapan DPRD. Isu strategis Renja Sekretariat DPRD kota Depok TA. 2019 adalah : a) masih kurang sinergi dalam menanggapi peraturan yang terkait dengan perwal dan peraturan perundangan undangan yang digunakan oleh DPRD dan sekertariat DPRD, b) keterlambatan materi raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak maksimal, c) banyak kegiatan yang terfokus di akhir th anggran sehingga menjadikan kegiatan yang ada tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada, d) dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan. (Vid/Hms)

2

PERTANAHAN

12

EDISI 110/ TH VI /12 - 25 MARET 2018

Tingkatkan Kinerja Menteri ATR/BPN Lakukan Promosi dan Rotasi Jakarta, Larast Post – Guna meningkatkan kinerja dan agar dapat menyelesaikan tugas sesuai target, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melakukan promosi dan rotasi jabatan.

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji 60 Pejabat Administrator lingkungan Kementerian ATR/BPN itu, dilaksanakan pada Senin (26/2/2018) di Aula Prona Lantai 7 Gedung Kementerian ATR/BPN. Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil mengatakan, promosi dan rotasi jabatan ini dilakukan dalam upaya mengisi posisi yang kosong karena beberapa pejabat yang pensiun dan juga rotasi posisi yang sudah lama sekali menjabat.

“Hal ini berguna untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusianya agar dapat menyelesaikan tugas sesuai target,” ujarnya saat

pelantikan.

Sofyan menyebutkan, semakin lama dirinya menjabat semakin sadar ada dua kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian ATR/BPN. “Pertama konseptor, posisi ini cocok diisi dengan orang yang mampu berpikir dan membuat kebijakan, itu lebih bagus ditempatkan pada kantor pusat atau kantor wilayah. Kedua eksekutor, posisi ini cocok diisi dengan orang yang aktif di lapangan, kreatif, berani, dan dapat menyelesaikan masalah, itu lebih bagus ditempatkan pada kantor pertanahan,” ungkapnya.

Ia menegaskan, promosi dan rotasi jabatan dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi yang diterimanya, dari kantor wilayah terhadap beberapa kantor pertanahan. “Banyak aspirasi yang masuk dalam upaya penyusaian posisi menjabat berdasarkan kompetensi tapi hasilnya disesuaikan pertimbanganpertimbangan yang ada,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Sofyan juga berpesan kepada pejabat administrator yang baru dilantik, agar terus melakukan inovasi dan kreatifitas

Revisi PP No. 11/2010 Harus Segera Dilakukan Lampung, Larast Post – Perlu dilakukan revisi atas Peraturan Pemerintah (PP) 11/2010, Peraturan Kepala BPN No 4 tahun 2010 dan Peraturan Kepala BPN No 5 Tahun 2011 yang mengatur penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.

Dirjen Pengendalian Pemanfa­ atan Ruang dan Penguasaan Ta­ nah, Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP mengatakan, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, dilaksanakan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tertib pertanahan.

“Saat ini kita sedang memasuki era pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tertib pertanahan,” ujarnya saat Sosialisasi NSPK bidang Pengendalian, pada (7/3/2018), di Lampung.

Menurutnya, ada dua hal yang harus dilakukan yaitu mencegah pelanggaran pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut.

Budi menegaskan, pengendalian sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran penguasaan tanah terutama penelantaran tanah.

Disebutkan, saat ini ada PP 11/2010, PerKBPN 4/2010 dan PerKBPN 5/2011 yang mengatur penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Namun dirasa masih belum efektif dan maksimal untuk menyelesaikan permasalahan tanah terlantar. Terbukti masih banyaknya kasus penelantaran tanah di wilayah Indonesia dan kalahnya Kementerian ATR/BPN dalam gugatan perkara tanah terlantar di PTUN, sehingga sangat mendesak untuk dilakukan revisi terhadap PP 11/2010 beserta aturan pelaksanaannya.

Sementara itu, Sudaryanto mengatakan, semangat penertiban tanah terlantar tidak semata-mata hanya untuk mengambil tanah-tanah yang diterlantarkan, tetapi lebih menekankan agar tanah yang terindikasi terlantar tersebut dapat dimanfaatkan kembali oleh pemegang haknya.

Namun, menurutnya, jika setelah dilakukan penertiban sesuai prosedur tetap tidak dimanfaatkan dan ditelantarkan, maka sanksinya adalah ditetapkan sebagai tanah terlantar untuk dapat dimanfaatkan oleh Negara dan masyarakat melalui pendayagunaan tanah terlantar.

“Dengan Revisi PP 11/2010 diharapkan dapat dijadikan acuan yang lebih representative untuk menyelesaikan permasalahan tanah terlantar,” tegasnya.

Sosialisasi NSPK bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung pada Kamis-Jumat (7-9/3/2018) di Swissbell Hotel Lampung.

Turut hadir dalam sosialiasi tersebut Jajaran Kanwil BPN Provinsi Lampung, Kantor Pertanahan di Provinsi Lampung, OPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Lampung dan PPNS.

CPNS Harus Kedepankan Kecerdasan Emosional Bogor, Larast Post – Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), harus mengedepankan Emotional Quotient (EQ)/Kecerdasan Emosional dibandingkan Intelegent Quotient (IQ).

Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil mengatakan, para CPNS yang diterima saat ini adalah orang yang memiliki IQ yang tinggi, karena dengan sistem rekrutmen saat ini melalui ujian yang sulit.

“Namun untuk dapat bekerjasama secara tim, seorang CPNS dengan IQ yang tinggi saja tidak cukup, mereka harus memiliki EQ yang tinggi dengan memiliki jiwa sosial yang bagus,” ujarnya pembukaan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan I sampai dengan Angkatan VII yang diikuti 278 CPNS, pada Senin (26/2/2018), di Gedung Pusdiklat Kementerian ATR/BPN, Cikeas Udik, Kabupaten Bogor.

Menurut Sofyan dengan sistem pendidikan yang mengedepankan IQ menyebabkan anak-anak pintar memiliki sifat yang jelek yaitu merasa diri paling pintar, sehingga egoisnya tinggi sekali, look down terhadap orang lain, tidak bisa kerjasama, sombong dan tidak dapat dikritik.

Pada lokasi yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN juga meresmikan Gedung Pusat Penelitian dan Pengembangan (PUSLITBANG), Gedung Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PUSDATIN & LP2B) serta Peletakan Batu Pertama Masjid Nurul Falah III. Hadir pada kesempatan itu, Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN), Inspektur Jenderal, Dirjen Infrastruktur Keagrariaan, Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan, Dirjen Penataan Agraria, Dirjen Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah, dan seluruh pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (her)

dalam upaya menyelesaikan masalah dan mencapai target.

Ldebih lanjut Sofyan menyatakan, Kementerian ATR/BPN memiliki suatu sistem yang sudah digunakan maupun sedang dibangun. “Jadi, diharapkan untuk diacak lebih baik tingkatkan sistem yang ada agar ATR/ BPN terus berkembang menjadi lebih baik,” pungkasnya.

Adapun pejabat yang dilantik diantaranya, 1. H. Adang Wijaya, S.H., M.M, Kepala Bidang Penataan Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, 2. Juarin Jaka Sulistyo, A.Ptnh., M.M Kepala Bidang Pengadaan Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.

3. Iljas Tedjo Prijono, S.H Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

4. A v i H a r n o w o , S . T . , M . S i Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

5. I r . N a n d a n g A g u s T a r u n a , Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta 6. Asnaedi, A.Ptnh., MH, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.

7. Farida Widyartati, S.H., M.Si, Kepala

Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 8. H a r i s o n M o c o d o m p i s , S . E . , M.M Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 9. Shamy Ardian, S.T., M.Eng Kepala Bagian Perlengkapan dan Layanan

Pengadaan pada Biro Umum dan Tata Usaha Pimpinan 10. Drs. Arwin Baso Kepala Bagian Umum pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

11. Endro Pujitriyono, S.T. Kepala Bagian Keuangan dan Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang. (her)

Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Penerbitan Sertipikat

Bekasi, Larast Post – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), saat ini sedang giat melaksanakan sertipikasi tanah, melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan, pihaknya terus meningkatkan

jumlah penerbitan sertipikat tanah melalui PTSL dan pelayanan regular.

Jika tahun lalu, Kementerian ATR/BPN berhasil menerbitkan 5 juta sertipikat tanah, pada tahun ini, Kementerian ATR/BPN diberikan target agar menerbitkan 7 juta sertipikat tanah. “Untuk tahun depan akan diterbitkan 9 juta sertipikat

tanah. Presiden memiliki target agar tahun 2023 seluruh tanah di Indonesia telah bersertipikat,” ujar Sofyan saat menyerahkan sebanyak 500 sertipikat tanah kepada masyarakat, padaKamis (1/3/2108), di Kantor Pertanahan Kota Bekasi.

Penyerahan sertipikat kali ini dihadiri oleh 325 orang masyarakat yang berasal dari Kelurahan Cikiwul dan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi.

Sofyan mengungkapkan, dalam berbagai kesempatan Presiden sering menerima laporan mengenai tanah sengketa. “Dengan memiliki sertipikat tanah, dapat menghindari sengketa pertanahan,” tegasnya.

Menurutnya, selain memiliki nilai hukum, sertipikat tanah juga memiliki nilai ekonomi. Saat ini, masyarakat penerima sertipikat tanah ada yang mengagunkan sertipikat miliknya tersebut ke bank. Sofyan berpesan agar melakukan perhitungan dengan hati-hati usai memperoleh uang dari mengagunkan sertipikat.

“Bapak Ibu bisa menggunakan uang tersebut sebagai modal usaha.

Jangan digunakan untuk membeli kendaraan bermotor karena jika tidak sanggup melunasi kendaraan akan ditarik oleh dealer dan sertipikat kita akan ditahan oleh bank,” kata Sofyan.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Muhammad Irdan menyampaikan, tanah di Kota Bekasi tinggal 25 persen yang belum bersertipikat atau sekitar 175.000 bidang.

Irdan mengatakan, pada tahun 2017, Kota Bekasi mendapat alokasi untuk PTSL sebanyak 3.500 bidang. “Tahun 2017 hanya satu kecamatan yang menjadi objek PTSL yaitu Bantar Gebang dengan dua kelurahan yaitu Citiwul dan Sumur Batu dan tahun 2018 Kota Bekasi mendapat alokasi PTSL sebanyak 40.000 bidang dengan sebaran di lima Kecamatan yaitu Rawa Lumbu, Mustika Jaya, Bantar Gebang, Bekasi Barat dan Bekasi Selatan,” tuturnya. (her)

Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Jadi Pilot Project IP4T Partisipatif Madiun, Larast Post – Seluruh Kantor Pertanahan akan melaksanakan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif.

Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sudarsono mengatakan, Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun akan menjadi pilot project dalam (IP4T) Partisipatif.

“Dari Madiun menuju Indonesia,” kata Sudarsono, dalam acara peninjauan lapangan IP4T Partisipatif, pada Rabu (7/3/2018), di Balai Desa Kedungrejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun.

Menurut Sudarsono, dengan adanya terobosan IP4T Partisipatif akan dibuatkan payung hukumnya untuk dimungkinkan hasil IP4T dapat dilanjutkan menjadi Sertipikat.

“Sehingga tahun 2023 seluruh tanah di Indonesia bisa tersertipikatkan,” harapnya.

Sementara itu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Budi Martono mengatakan bahwa IP4T Partisipatif yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun melibatkan institusi lain yang dikukuhkan oleh Bupati Madiun yaitu Kepolisian Resor Madiun, Komando Distrik Militer 0803 Madiun dan Kamituwo

Pemerintah Desa setempat yang semuanya itu disebut dengan istilah Tiga Pilar Plus.

“Tugas mereka adalah menginventarisasi data IP4T melalui formulir IP4T yang disediakan oleh Kantor Pertanahan Madiun kemudian ditandatanganinya,” jelasnya.

Dengan melibatkan institusi lain tersebut, lanjut Budi, dapat membangun kepercayaan masyarakat sehingga berkenan untuk memberikan informasi secara lengkap terkait tanah yang dikuasainya.

“Dengan begitu kami dapat memperoleh data awal yang lengkap terkait informasi pertanahan seperti penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah hingga potensi sengketa tanah yang berguna untuk keperluan Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” kata Budi.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Madiun AKBP I Made Agus Prasatya menuturkan dengan IP4T yang melibatkan Bhabinkamtibmas dapat mencegah mafia tanah

karena dilaksanakan dengan cara kunjungan langsung dari rumah ke rumah.

“Permasalahan tanah di Madiun telah dipetakan utamanya sekitar Tol dan aset tanah PT KAI yang banyak terdapat mafia tanah .

Bhabinkamtibmas sangat berperan dalam IP4T, dengan kunjungan langsung dari rumah ke rumah, sehingga mencegah mafia tanah berkeliaran,” jelas Made Agus.

Hadir pada kesempatan itu, Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kepala Biro Keuangan,

R I D A H KINI

Aplikasi LARAS POST Dapat di download via play store android Informasi berita setiap hari dengan jari anda

Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan LP2B, Direktur Pemetaan Kadasteral, Direktur Penetapan Hak, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta.

Pada kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah turut membawa sejumlah Walikota dan Bupati dari Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka studi banding penerapan IP4T partisipatif di Kabupaten Madiun untuk diterapkan di wilayahnya dan menjadi pilot project Provinsi di Indonesia. (her)