Penerbit: PT. LARAST PENA NUSA INDAH PERS
Laras Post
@Laraspost
EDISI 109
TH. VI / 26 FEB - 11 MAR
2018
RP. 5.000 (LUAR KOTA +ONGKOS KIRIM )
website : www.laraspostonline.com
Email : redaksilaraspost@gmail.com
NCW Minta Cabut Kewenangan Pembatalan Sertipikat
Presiden Jokowi: Sertipikat Bukti Kepemilikan Yang Kuat Jakarta, Larast Post - Sengketa dan konflik pertanahan sering terjadi, salah satunya akibat tanah belum bersertipikat. Untuk menekan sengketa dan konflik pertanahan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terus meningkatkan sertipikasi tanah, melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Tito: Tembak Bandar Sabu Jika Melawan Batam., Larast Post – Kepolisian akan menindak tegas bandar sabu yang melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Tindakan tegas ini, dikenakan setelah Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan untuk melakukan tembak di tempat bagi bandar sabu yang melawan. “Saya perintahkan untuk bandar narkoba yang melawan langsung tembak di tempat,” kata Kapolri Jenderal Tito Tito didampingi Menteri Karnavian Keuangan Sri Mulyani, saat konferensi pers, terkait penangkapan 1,6 ton sabu di dermaga logistik Sekupang, Batam, pada Jumat (23/2/2018). Saat jumpa pers tersebut, barang bukti berupa sabu sebanyak 81 karung dengan berat 1.6 ton, diletakan di lokasi jumpa pers. Tito dan Sri Mulyani sempat melihat secara langsung barang bukti tersebut. Sebelumnya, Satgas Merah Putih Mabes Polri dan BC Batam menangkap kapal Taiwan berbendera Singapura yang membawa sabu sebanyak 1,6 ton, di perairan Anambas
Presiden Joko Widodo mengatakan, pemberian sertipikat tanah merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari sengketa tanah. “Setiap saya ke daerahdaerah yang masuk ke telinga saya selalu soal sengketa tanah,” ujarnya saat penyerahan sertipikat tanah kepada masyarakat, pada Jumat, (23/2/2018), di Taman Pujaan Bangsa Candi Margarana, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Kepala Negara menegaskan, sertipikat tanah menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum sehingga memberikan rasa aman kepada pemiliknya. “Sudah tidak ada yang bisa mengklaim karena di sertipikat ada nama serta luas,” tegasnya. Lebih lanjut Presiden
mengatakan, pemerintah saat ini sedang berusaha untuk menyelesaikan sertipikasi tanah, sehingga pada tahun 2025 nanti seluruh tanah di Tanah Air telah bersertipkat. Disebutkan, dari 126 juta bidang tanah yang ada di Tanah Air, hingga tahun 2017 baru 51 juta bidang tanah yang bersertipikat. Hal ini dikarenakan, penerbitan sertipikat hak atas tanah sebelumnya hanya menghasilkan 500 ribu sertipikat setiap tahunnya di seluruh Indonesia. Kini, pemerintah mempercepat proses sertipikasi tanah dengan target 5 juta sertipikat pada tahun 2017. “Target tahun ini sejumlah 7 juta sertipikat dan untuk tahun depan sejumlah 9 juta sertipikat,” kata Kepala Negara. Sementara itu,
sertpikasi tanah di Provinsi Bali, diharapkan selesai pada tahun 2019 nanti. Presiden menyebutkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, saat ini 1.343.141 bidang tanah dari 1.838.503 bidang tanah yang ada di Bali telah bersertipikat. Sisanya, sebanyak 495.362 bidang tanah belum bersertipikat dan akan diselesaikan dalam dua tahun ke depan. “Tahun depan (2019) Provinsi Bali adalah provinsi pertama yang semua pemilik tanah akan pegang sertipikat,” janji Presiden. Tak Sejalan Dengan Program Presiden Sementara itu, Network for Corruption Watch (NCW) meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mencabut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Berita Bersambung hal 11....
FOTO: BPMI
Presiden Jokowi bersama Ketua Umum NCW, C. Herry SL dalam suatu acara silaturahmi tahun 2015 lalu di Istana Negara Jakarta. (photo: Dok)
Antisipasi Perkara Pertanahan Kanwil BPN Riau Gandeng Kejati
Tersangka Minta Polisi Tangkap Bandar Tersangka penyelundup sabu Tan Mai (69) sempat terlihat tak kuat menahan emosi saat memberikan keterangan di hadapan Tito dan Sri Mulyani.
Berita Bersambung hal 11....
Seleb Salsabila Syaira Raih 2 Predikat Pada Ajang Putri Indonesia
Kepala Kanwil BPN Riau Drs Lukman Hakim SH (kiri) didampingi Kabid Hubungan Hukum Pertanahan Syafri (kanan) bertukar cenderamata dengan Kajati Riau Uung Abdul Syakur SH MH (dua kanan) dalam acara MoU di Kantor Kejati Riau, pada Senin (19/2/2018).(Photo IST)
Pekanbaru, Larast Post – Guna penegakan hukum di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Riau. Penandatanganan Memo rand um of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman, dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Riau Drs Lukman
Hakim SH dan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Uung Abdul Syakur SH MH, serta dihadiri seluruh Kepala Kantor Pertanahan se Provinsi Riau dan Kepala Kejaksaan Negeri Wilayah Riau, pada Senin (19/2/2018) di aula Kanwil BPN Riau. Lukman Hakim menga takan, kerjasama ini merupakan manifestasi masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. “Di mana
kejaksaan melakukan tugas dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara,’’ ujar Kepala Kantor BPN Riau Drs Lukman Hakim SH, saat dikonfirmasi via telepon selulernya, pada Rabu (21/2/2018).
KPK Akan Kawal Eksekusi Tanah DL Sitorus Jakarta, Larast Post – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawal pelaksanaan eksekusi tanah DL Sitorus, sesuai dengan permintaan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, agar KPK melakukan pendampingan pada pelaksanaan eksekusi tanah tersebut. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, Menteri LH dan Kehutanan pihaknya akan melakukan Siti Nurbaya pengawalan pada proses eksekusi lahan tersebut, jika ada dugaan tindakan gratifikasi, KPK akan mengambil tindakan hukum. “Misalnya ternyata ini tidak dieksekusi karena gratifikasi atau yang lain, kami ada di belakang Ibu Menteri (Menteri LHK Siti Nurbaya-red),” ujarnya. Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, bersama Sekjen Bambang Hendroyono; Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum, dan staf ahli, mendatangi KPK, pada Senin (19/2/2018) guna koordinasi eksekusi lahan DL Sitorus. Laode M Syarif mengatakan, sebenarnya pemerintah sudah menang, berdasarkan putusan Mahkamah Agung. “Jelas dikatakan kelapa sawitnya dan seluruh asetnya dikembalikan kepada negara. Tapi sampai hari ini, pemerintah belum berhasil mengeksekusi itu,” ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, pihaknya akan menelusuri penyebab eksekusi belum dilaksanakan, sehingga
Berita Bersambung hal 11....
Realisasikan Redistribusi Tanah KLHK Siapkan TORA Karawang, Laras Post - Salsabila Syaira raih 2 kategori predikat sebagai Putri Indonesia Jawa Barat Best Talent dan Putri Indonesia Jawa Barat Intelegensia Tahun 2018 dalam ajang Pemilihan Putri Indonesia Regional Jawa Barat yang diadakan di Countryard Marriot Hotel Bandung, pada Sabtu (10/2/2018). Salsabila Syaira dan Syafira didaulat sebagai perwakilan Putri Indonesia Regional Jawa Barat mewakili Kabupaten Karawang yang sebelumnya mereka telah menyingkirkan 20 peserta di Kabupaten Karawang. Salsa dan Syafira mengikuti karantina selama 7 hari di Bandung, disana mereka dibekali berbagai materi yang diberikan oleh para narasumber dari berbagai kalangan untuk memantapkan wawasan dan membentuk karakter pribadi mereka sebagai calon putri Indonesia.
Berita Bersambung hal 11....
Jakarta, Larast Post - Guna mendukung pelaksanaan redistribusi tanah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), memasukan pembahasan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rekernas) KLHK 2018, pada Selasa (20/2/2108), di Jakarta. Rapat Kerja Nasional KLHK 2018 yang bertemakan; Pelaksanaan 2018 dan Perencanaan 2019 Kementerian LHK: Sektor LH dan Kehutanan Menuju Pertumbuhan Pembangunan Berkualitas itu, diikuti oleh para Direktur Jenderal KLHK. Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), yang diwakili oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Muhammad Said mengungkapkan,
pemerintah telah mengalokasikan anggaran penyelesaian TORA Tahun 2018 sebesar Rp 826 miliar. Ia menegaskan, anggaran sebesar itu dialokasikan untuk dapat memenuhi penyelesaian TORA Tahun 2018, seluas 1,6 juta hektare. “Sampai dengan Februari 2018, sudah tersedia dari kawasan hutan 778.621 hektare dan 2019 targetnya 1,7 juta hektare,” ujarnya. Lebih lanjut M. Said mengungkapkan, sebagai upaya percepatan legalisasi obyek agraria di kawasan hutan, pemerintah telah menerbitkan payung hukum dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesain Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH).
Berita Bersambung hal 11....
Ilustrasi hutan
Berita Bersambung hal 11....