2 2
HUKUM Edisi 108/ TH VI / 12 - 25 Februari 2018
Peran Pers Membantu Saksi dan Korban
Jakarta, Larast Post - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memandang peran pers sangat strategis dalam membantu upaya perlindungan saksi dan korban. Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai mengatakan, strategisnya peran pers dikarenakan ada banyak peran yang bisa diambil pers. “Kami melihat banyak peran yang bisa diambil pers dalam mendukung upaya perlindungan saksi dan korban,” ujar Semendawai pada Kamis (8/2/2018), di Jakarta. Peran tersebut, lanjut Semendawai, diantaranya terkait dengan seringnya pers bersentuhan dengan saksi maupun korban dalam mencari berita. Hal ini tentunya sangat potensial dalam menyampaikan adanya saksi dan korban yang butuh layanan, baik menyampaikan kepada LPSK maupun instansi terkait lainnya. “Tidak jarang lebih dulu rekan-rekan jurnalis yang mengetahui adanya saksi dan korban yang butuh pertolongan ketimbang aparatur negara. Ini artinya peran mereka sangat penting bagi kedudukan saksi dan korban,” jelasnya. Dukung Upaya Saksi Selain terkait dengan penyampaian informasi adanya saksi dan korban, LPSK juga melihat pemberitaan oleh pers sebenarnya bisa mendukung upaya saksi, korban, maupun pelapor untuk mendapatkan ribuan keadilan. Misal, adanya ekspose terhadap suatu kasus mau tidak mau membuat pihak yang terkait lebih serius dalam menangani. “Ada kasus yang sebelumnya tidak diusut maksimal namun dengan adanya pemberitaan membuat pengusutan menjadi maksimal. Misalnya kasus pelaporan pungli di Kalsel tahun lalu, dimana pelapor justru akan diperkarakan namun dengan adanya pemberitaan yang berpihak kepada pelapor akhirnya kasus tersebut diusut dan pelapor mendapatkan penghargaan,” ungkap Semendawai. (tim)
Chin Chin Laporkan Dua Pengacara ke Polda Jatim Surabaya, Laras Post Trisulowati alias Chin-chin didampingi penasehat hukumnya Hotman Paris Hutapea mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim, guna melaporkan dua orang pengacara mantan suaminya yakni AM dan ENH, pada Senin (05/02/18). “Yang saya laporkan AM kuasa hukum dan ENH. Yaitu pasal 263 dugaan pemalsuan surat kuasa dan baik tanggal dan tanda tangannya,” terang Trisulowati yang didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea SH. Keduanya juga dilaporkan atas dugaan menyembunyikan tersangka Gunawan Angkawidjaja yang saat ini berstatus DPO oleh aparat kepolisian, serta menghalang-halangi proses penyidikan sesuai pasal 221 ayat 1 KUHP. Hotman Paris Hutapea menilai bahwa, apa yang dilakukan pihak Gunawan tersebut telah melecehkan institusi Polri sebagai penegak hukum.
“Kok bisa mengajukan praperadilan tanpa kehadiran (Gunawan), jajaran kepolisian dilecehkan begitu saja. Berbulan-bulan dia DPO, bahkan saat menjadi tersangka pun tidak mau hadir, padahal pada saat dia melaporkan istrinya sangat aktif datang ke Polda, sangat aktif melobi Polda,” imbuh Hotman. Atas upaya praperadilan yang diajukan Gunawan, Hotman paris menghimbau ketua Mahkamah Agung segera mengirimkan telegram kepada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, berisi penghentian proses hukum tersebut karena dinilai melanggar aturan. “Karena harusnya kasus ini ditolak pada saat pendaftaran karena tidak memenuhi syarat formal, itu yang pertama. Kedua, perkara digabungkan menjadi satu itu tidak boleh, karena itu dua perkara yang objeknya berbeda dan bukti-buktinya juga berbeda,” tegas Hotman. Hal lain yang menurut Hotman tidak sesuai aturan adalah soal tanggal dikeluarkan surat kuasa untuk praperadilan, tidak setelah Gunawan berstatus tersangka. “Tersangka baru ditetapkan bulan
Trisulowati Alias Chin-chin (kanan) Didampingi Penasehat Hukumnya, Hotman Paris Hutapea
Januari 2018, tapi surat kuasa untuk praperadilan sudah ditanda tangani 27 Oktober (2017), atau hampir dua bulan sebelum menjadi tersangka. Padahal praperadilan untuk melawan status tersangka,” tuturnya. Pihaknya pun menanyakan sikap panitera PN Surabaya yang menerima upaya praperadilan Gunawan. “Jadi kami harap aparat penegak
hukum, baik Kapolri, ketua Mahkamah Agung untuk segera turun (melihat kasus tersebut),” pungkasnya. Perkara tersebut merupakan rentetan dari kasus saling lapor pasangan suami istri sejak tahun 2016, Gunawan pun menjadi buron setelah dilaporkan balik mantan istrinya tersebut atas tuduhan pemalsuan data otentik perusahaan yang mereka perebutkan. (Muji)
Sidang Lanjutan Gugatan Pembatalan Hak Cipta Logo Apkomindo di PN Jakpus, Hoky Yakin Menang
Jakarta, Larast Post - Sidang lanjutan dengan perkara gugatan pembatalan Hak Cipta Logo Apkomindo nomor: 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2017/PN.Niaga. Jkt.Pst di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (12/2/18). Pada sidang tersebut menghadirkan saksi dari kubu Hoky yaitu salah satu Alumni Lemhanas RI Eviekolulun asal Manado. Kubu Hoky pun meyakini akan menang dalam perkara tersebut. Dipimpin Hakim Ketua Marulak Purba SH. MH, Hakim Anggota Kisworo SH,MH dan Endah Detty Pertiwi SH, MH, serta Panitera Pengganti
Rustiani SH, MH yang memasuki tahap menghadirkan saksi. Sebelumnya digelar pada sidang gugatan pembatalan Hak Cipta Logo Apkomindo di PN JakPus, pada Senin (5/2/18) dan Rabu (07/2/18) menghadirkan saksi dari pihak tergugat. Sebelumnya juga kubu Hoky telah menhadir 4 orang saksi, yaitu Tecky Tarnadi (dari Surabaya), Lukas Lukmana (dari Semarang), Rudi Rusdiah (dari Jakarta), dan Puguh Kuswanto (dari Bogor) pada sidang lanjutan perkara tersebut yang digelar pada kamis (01/02/2018). Sementara pada Selasa (30/01/2018)
hadir 5 orang saksi, yaitu Sandy Kusuma (dari Bali), Andi Ho (dari Jakarta), Simon Purba (dari Solo), Hendra Widya (dari Jakarta), dan Onno W Purba (dari Jakarta) namun yang sempat memberikan kesaksiannya baru Sandy dan Simon saja. Untuk itu Ketum DPP Apkomindo Ir. Soegiharto Santoso (Hoky), mengatakan, atas nama pengurus dan anggota Apkomindo mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya atas bersedianya hadir menjadi saksi pada proses gugatan pembatalan Hak Cipta logo Apkomindo di PN Jakarta Pusat,” ujarnya.
“Saya sungguh beruntung mempunyai banyak sahabat yang mau membantu menjadi saksi dalam persidangan gugatan Apkomindo, sebab menjadi saksi demi keadilan itu membutuhkan pengorbanan yang sangat besar serta yang pasti tidak mendapatkan bayaran sama sekali.Dan nanti pada hari Senin (05/02/2018) masih banyak sahabat sahabat yang berkenaan menjadi saksinya,” ucap Hoky saat memberikan keterangan usai sidang digelar. Pihak tergugat I menggunakan jasa kantor Pengacara Otto Hasibuan & Associates, Advocates & legal Consultants. Bahkan pada sidangnya lanjutan Selasa (30/01/2018) langsung dihadiri Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH, MH dan Sordame, SH serta Nurul Firdausi, SH. Sementara Apkomindo hanya menggunakan jasa kantor Pengacara Hotma Raja & Rekan dan hanya dihadiri Hotmaraja B. Nainggolan, SH, didampingi Hoky. Hoky meyakini bahwa kebenaran dan keadilan akan tetap dapat ditegakkan. Kubu Hoky menyakini akan memenangi kasus gusatan tersebut. Seperti terbukti telah ada 7 (tujuh) putusan Pengadilan Perkara Apkomindo yang ada faktanya selalu dimenangkan pihak Apkomindo yang sah. Hal itu dapat dilihat dari sidang
sidang sebelumnya antara lain: (1) PN JakTim Perkara No: 479/ PDT.G/2013/PN.JKT.TIM (2) PTUN Perkara No: 195/G/2015/ PTUN.JKT (3) PT TUN Perkara No: 139/B/2016/ PT.TUN.JKT (4) MA Perkara No: 483 K/TUN/2016 (5) PN Bantul Perkara No: 288/Pid. Sus/2016/PN.Btl (6) PN Bantul Perkara No: 03/Pid. Sus/2017/PN.Btl (7) PT DKI Jakarta Perkara No: 340/ PDT/2017/PT.DKI Apalagi seluruh aaksi-saksi telah menanyatakan bahwa logo Apkomindo telah digunakan oleh Asosiasi Apkomindo sejak didirikan tahun 1991 dan tidak pernah ada larangan tentang penggunaan logo Apkomindo serta tidak pernah ada aturan harus minta ijin kepada Sonny Franslay. Bahkan saksi Rudi Rusdiah yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Apkomindo 2015 versi Sonny Franslay dan juga pernah menjabat sebagai Sekjen Apkomindo pada tahun 19992002. Ketika Ketua Umumnya Hidayat Tjorodjojo menyatakan,”Terkait Surat APKOMINDO Nomor: 0001/KH/KUAPK/XII/1999, tanggal 21 Desember 1999, perihal: Permohonan ijin Pemakaian Merek Logo Apkomindo dari Hengkyanto
Tjokrodiguno, “saya tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahuinya, padahal pada tahun 1999 saya menjabat sebagai Sekjen Apkomindo dan pada tahun 2005 saya menjabat sebagai DPA DPP Apkomindo,” ungkapnya. Hoky menyebut, diduga kedua surat tersebut merupakan hasil rekayasa, sebab sebuah kemustahilan membuat dan minta ijin sejak tahun 1999, padahal Sonny Franslay memperoleh sertifikat Hak Cipta pada tahun 2011, artinya 12 tahun sebelum ada sertifikatnya telah terlebih dahulu membuat surat ijinnya?, lalu saat ini telah tahun 2018, jadi sangat mustahil surat yang usianya telah mencapai 19 tahun tapi masih ada aslinya dan sempat diperlihatkan sebagai bukti di PN JakPus. Padahal surat tersebut tidak ada nilai komersialnya, belum lagi jika diteliti, ternyata antara surat yang dibuat tahun 1999 dengan surat yang dibuat tahun 2005 terlihat sama persis, baik format tulisan, maupun font huruf serta hasil cetakan tintanya sama persis. Padahal kedua surat tersebut ada perbedaan waktu yang cukup lama yaitu 6 tahun, pada saatnya hal ini akan terungkap dengan terang benderang dan siapa saja yang terlibat akan dimintakan pertanggungjawabannya dimata hukum,” pungkas Hoky. (yani/sg)
Ada 3 Ton Sabu Dibawa Kapal Sunrise Glory Surabaya, Laras Post - Kapal asing MV Sunrise Glory yang tertangkap di perairan Batam oleh pasukan gabungan. Rupanya tidak hanya membawa 1 ton sabu, melainkan sekitar 3 ton sabu, pada hari Rabu (07/02/18) sekitar pukul 15.30 WIB lalu. Hal itu dikatakan orang nomor satu di Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso disela kunjungannya ke Jawa Timur. “Di Kepulauan Riau kita tangkap sabu lebih dari 1 ton, sedangkan yang hilang itu 2 ton. Hilang kemana itu, saya perintahkan anggota saya menelusuri,” tegas pria yang akrab disapa Buwas dihadapan sejumlah pejabat daerah Provinsi Jawa Timur, pada Sabtu (10/2/18).
Budi pun sedikit memberi penjelasan terkait kronologis penangkapan kapal asing yang dikomandani Mayor Laut Arrizona tersebut. “Kita mendapat informasi jika kapal tersebut membawa 3 ton sabu, tapi kita tidak bisa mengamankan. Maka, kita minta bantuan Angkatan Laut untuk menghentikan. Karena TNI sudah komit untuk bangsa dan negara,” tutur Buwas. Kasus yang terjadi di perairan Kepulauan Riau tersebut menu rutnya dilakukan oleh jaringan lama yang berasal dari Taiwan dan China. “Mereka sudah melakukan berkali-kali dan selalu saja lepas,” lanjutnya.
Sayang, Buwas tidak menjelas kan apa arti lepas seperti yang dikatakannya. Namun perwira Polri yang akan memasuki masa pensiun per tanggal 1 maret bulan depan itu sempat menyinggung pihak Kementerian Hukum dan HAM. “Apa ada utusan Kemenkumham disini?” tanya Buwas, lalu seseorang berdiri menandakan kehadiran pihak Kemenkumham. Ia kemudian melanjutkan pernyataannya. “Bagus, diakhir masa jabatan saya. Saya tidak ingin mengkambing hitamkan pihak manapun, tapi perlu saya katakan bahwa di LP (Lembaga Pemasyarakatan) itu pengedaran
narkoba luar biasa,” ucapnya disertai tepukan hadirin. “Para tahanan narkoba yang dihukum mati sudah 3 kali tapi tidak mati-mati,” lanjutnya. Ia meminta semua pihak serius memerangi narkoba karena presiden Jokowi sudah mengatakan perang terhadap kejahatan ini. Akhirnya, Ia megutarakan mimpinya yang tidak terwujud selama menjadi kepala BNN. “Target saya belum berhasil 1, mengungkap 1 jaringan yang besar yang melibatkan oknum pejabat. Selama 12 tahun beroperasi gila-gilaan, kalau ini berhasil diungkap maka surga jaminannya,” pungkasnya.(Muji)
Redaksi LARAS POST menerima aspirasi pembaca melalui SMS ke nomor 081282204440 Aspirasi boleh berupa kritikan terhadap pemberitaan, keluhan tentang pelayanan instansi pemerintah maupun swasta, maupun komentar tentang masalah yang sedang berkembang di tengah masyarakat.
Penerbit: PT. LARAST PENA NUSA Indah PERS (PT LPNIP) SK. Kemenkumham No: AHU-50801.AH.01.01. 2013 SK. Kemenkumham Perubahan No: AHU-0002312. AH. 01.02 Tahun 2015 Siup No.: 847/24.1.0/31.75.00.000/1.824.271/2015 NPWP : 03.312.240.9-009.000
Dewan Pembina: Mayjend TNI (Purn) H. Hendardji Soepandji, Brigjend Pol (Purn) Drs Zainuri Lubis, HM. Jazari (Ketum PPLB); Dewan Penasehat: H. Sufyan Abdurrahman, Mayjen TNI (Purn) DR. H. Syamsu Djalal, SH, MH, Peter Apolonius Rohi, Hornaedi, SH, Arnold Siahaan, SH, ; Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : C. Herry SL; Wakil Pemimpin Redaksi: Akram SM,; Pemimpin Perusahaan: T Susilawati; Wakil Pemimpin Perusahaan / Manager Iklan: Eko Sugiarto ; Dewan Redaksi : H. Erekson S.Sos, SH, Binsar Sihombing, Asmuni CH. Haesy, A. Puja, HM. Nursin, HR; Firman Kelana, Akram, SM, Drs. Syaiful Nazar, Ir. David Marpaung, Ma’ruf, Joko Setiono, Redaktur: Sugiarto, Rofiq, Idris, David SE; Istana Negara: C. Herry SL, Sugiarto; Kejaksaan Agung, Mabes Polri & KPK : C. Herry SL, Putra Darus. Polda Metro Jaya : Djoko R ; Puspen TNI: Cak Herry, Sugiarto; Dispenad: C. Herry SL, Akram, SM, ; Kemensos : S. Lestari. Kementerian ATR/BPN RI: Cak Herry, Sugiarto, Handri Dodiyanto, S.Pel. Kementerian Pariwisata : Asep, A. Sos ; Staf Redaksi: Djoko Ruwahono, Liogu Mr. Lexy, Tuty Sulistyowati, H. Bardan, S. Lestari, Darmo LM, Harianto, Dedi Chandra, Bambang Soeroso, Bachtiar Sudjono, Agus Suhendar, Afriyuansyah, Suharyono, Dita Suci Febrianti, Dewi Mei Pujaningsih, Duddy Andriyan, Jonardos M, Suwardi, Ronando Sialagan, Bevin Siahaan, Bastiar Manurung, Egy Aditya, Aroli Ignatius Zai, Berty Oktaf S, Alexa T. ; Fotografer : Aries Prabowo, Ferry N ; Perwakilan/Biro: Jakarta Barat: Ir. David Marpaung, Anjas, RT, A. Awaluddin, Rahayu N Aliza, ; Prov. Banten: Mulya Sinaga, Ahmad Herdiansyah, Wirya Sunarya, Tangerang Kota : Joseph Rumapea (Kabiro), Irwan Hermawan, Cep. Maulana. Kab. Tangerang: Yudi Susanto, SH (Kabiro) Sujono Siarif, Heri Sugihartono (Tiga Raksa) ; Tangerang Selatan: M Amsar, H. Rumsihyahya AR; Jawa Barat: Kota Bekasi: Siaga Yudha, Bayu Rismahayu ; Kabupaten Bekasi: Kusnadi, SA (Kabiro), Iskandar Ikbal, Agah Handoko, M. Abduh, Ruslan, Usman BG ; Bogor Raya: David Malau SE (Kabiro), Achmad Samudin, Mardias J, Edi Fitri, Adenan Manurung, W. Abdul Rozak ; Biro Bogor Timur : Dorand Sidauruk ; Depok: David Malau (Koordinator), M.A Hamzah, Sumediana, Aman Siahaan, Ronando Sialagan, Larman Sinaga, Lamhot L. Gaol, Ramdani Siregar ; Karawang: Agus Safutra, Rahmat Saputra; Subang: Edy Mulyana, Sodikin ; Bandung : Citrawijaya Lim ; Sukabumi: Adenan Wijaya Kusuma (Kabiro), Nanang, Edi Santoso ; Cianjur: Aries PS; Sumsel: H. Erekson S.Sos, SH (Kabiro) ; Sumut: Tapanuli Selatan: Fernando Simamora ; Jawa Tengah: Sumono, Fery N, Pujo As, Purbalingga: Agus Pristiwanto ; Prov. Jawa Timur: Surabaya: Tarmuji, Lamongan: Munawar ; Gresik : Ahmad Mubin ; Malang Raya : Bagus Yudistira, Asral L ; Pasuruan : Abdullah ; Karesidenan Kediri: Andi Suryana, Drs Rudy Priyono ; Banyuwangi : Imam Sutikno, Gusti Antara Putra, Bondowoso: Tegar Andri Nurcahyo ; P. Madura : Sofrin Jannatun Nuraini ; Prov. Bali : Wayan S, A. Shukani Hanafi, KM Sriati Ningsih ; Kalimantan Barat: Kabupaten Sanggau: Tino Malaiyono. SULAwesi Utara: Manado : Irianny Menda, Chandra, RT. KARIKATUR: Pujo AS; Layout: sugihlayout.blogspot.com Sirkulasi/Promosi: Damit Sutendi (Kepala), Usup ; Redaksi / Tata Usaha: Jl. Raya Pagelarang No 39, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur, Kode Pos : 13880. No. Tlp. 021 8497 8735, 021 8498 1439, Fax: 021 - 22107800, HP: 081282204440 (Wapemred); No. Rek. Bank Mandiri: 1290075645578 a/n PT Larast Pena Nusa Indah Pers (LPNIP) Email : redaksilaraspost@gmail.com, Website: www.laraspostonline.com Percetakan: PT Wahana Semesta Intermedia (Jawa Pos Group), Bekasi (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan)
Wartawan LARAS POST dalam melaksanakan tugasnya di lapangan dibekali dengan ID Card, dan namanya tercantum dalam BOX Redaksi serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.