@lampostonline, @buraslampost
www.lampost.co
T E R U J I T E PERC AYA
senin, 27 januari 2014 facebook.com/lampungpost
24 Hal.
No. 13036
i TAHUN XXXIX
Terbit Sejak 1974
Rp.3000
TAJUK Ridho Ficardo Ketua DPD Partai Demokrat Lampung
Target PAD PBB Kota Bandar Lampung naik sekitar 6,25% tahun anggaran 2014...Hlm. 6
Laura Basuki tidak buru-buru ingin punya momongan...Hlm. 16 n MI
Demam Pilgub
Kelapa (Cocos nucifera) Cairan endosperma Manfaat
Belum Usai Dukungan sang kepala desa disampaikan secara terang-terangan kepada ribuan pengunjung pengajian akbar. Agus Susanto
guh menegaskan kepala desa, perangkat desa, hingga kepala dusun tidak boleh berkam panye untuk memenangkan calon gubernur. “Pamong desa tidak diperbolehkan berkam panye,” kata Teguh. Sanksi terhadap pelanggar netralitas aparat pemerintah dalam hajat politik praktis sudah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Dalam Pasal 278 disebutkan PNS, TNI/Polri, serta kepala desa dan perangkatnya yang terlibat dalam kampanye mau pun melakukan aksi mendu kung calon dipidana 1 tahun penjara dan denda Rp12 juta. “Aturannya sangat tegas, kepala desa dan perangkat nya serta PNS dan TNI/Polri tidak boleh terlibat politik. Sebagai pelayan masyarakat, mereka harus netral,” ujar Ketua Badan Pengawas Pemi lu Lampung Nazaruddin. Unsur pidana terhadap kepala desa dan perangkat nya yang terlibat politik praktis diproses Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Selain itu, kades tersebut juga bisa dicopot dari jabatannya. “Kami yang merekomendasi kan, yang memproses pidana nya Gakkumdu, yang menco pot bupati,” kata Nazaruddin. Anggota Komisi Pemilihan Umum Lampung, Edwin Hani bal, menegaskan aparat peme rintah dari kepala desa, PNS, hakim, TNI/Polri, hingga pejabat negara tidak diperkenankan menjadi juru kampanye. Jika terbukti, bisa dikenakan sanksi administratif dan pidana. “Tinggal pengawasnya me lihat itu masuk kriteria yang mana. Kalau administrasi, ya melapor ke KPU, nanti kami beri peringatan tertulis. Tapi, kalau ada indikasi pidana, ya lapor ke Gakkumdu,” ujar Edwin. (UIN/CR11/R4)
M
ESKIPUN jadwal Pemilihan Gu bernur Lampung masih simpang siur, tim sukses bakal calon tetap ber semangat menggalang simpati massa. Aksi mirip kampanye terbuka itu bahkan melibat kan aparat pemerintahan. Di Lampung Timur, Kepala Desa Brajaindah, Kecamat an Brajaselebah, Sugianto, berkampanye untuk pasangan bakal calon Herman H.N.— Zainudin. Dukungan sang kepala desa disampaikan se cara terang-terangan kepada ribuan pengunjung pengajian akbar di desa tersebut, Minggu (17/1). “Mari kita dukung Pak
K
epala desa serta PNS dan TNI/Polri tidak boleh terlibat politik. Herman menjadi gubernur Lampung,” kata Sugianto, di sela-sela sambutannya dalam acara tersebut. Pengajian akbar yang pengunjungnya didominasi kaum ibu itu digelar dalam rangkaian Maulid Nabi. Mere ka berasal dari empat keca matan, meliputi Kecamatan Brajaselebah, Way Jepara, Labuhanratu, dan Mataram baru. Hadir juga Ketua Majelis Taklim Rahmat Hidayat Lam pung, Ny. Eva Dwiana Herman, dan sejumlah tokoh agama. Dalam sambutannya, Eva Dwiana juga mengampanye kan suaminya kepada massa. Tak lupa, ia pun memberikan bantuan Rp10 juta untuk membeli perlengkapan ke butuhan pengajian. “Semoga bantuan ini bermanfaat dan mohon didukung Pak Her man,” ujar Eva. Ketua Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur M. Te
agussusanto@lampungpost.co.id
Perkembangan Impor Lampung
Januari 2012—November 2013 (Juta Dolar AS) Periode (2012)
350
Periode (2013)
300 250 200 150 100 50 0
1
1. Januari 2. Februari 3. Maret
2
3
4
4. April 5. Mei 6. Juni
5
6
7
8
7. Juli 8. Agustus 9. September
9
10 11 12 10. Oktober 11. November 12. Desember
Sumber: BPS Provinsi Lampung Grafis FAHMI
Batang kelapa tua: Digunakan sebagai kayu dengan kualitas menengah untuk rumah dan perabotan rumah tangga.
Daun
Dijadikan atap rumah sederhana, bahan anyaman seperti janur, ketupat, keranjang, kipas, tas tangan, sandal, dan sapu lidi.
Cairan yang melekat pada daging buah ini dapat dimanfaatkan sebagai minuman penyegar karena mengandung banyak enzim dan berkhasiat sebagai penetral racun.
Daging buah
Daging kelapa muda dijadikan bahan pembuat es. Daging buah yang tua dijadikan santan sebagai campuran pembuat kue,
Tandan bunga
Digunakan sebagai hiasan dalam upacara pernikahan. Bunga betinanya dapat dimakan langsung.
sayur, dan dibuat kopra sebagai bahan pembuat minyak kelapa dan turunannya.
Air kelapa
Berkhasiat sebagai minuman isotonik alami karena banyak mengandung ion yang dibutuhkan tubuh. Dapat pula dijadikan obat demam, keracunan, dan panas dalam. Selain itu, dijadikan bahan pembuat kecap dan sari buah kelapa (nata de coco). Air kelapa mengandung gula, serat, protein, antioksidan, vitamin, dan mineral.
Nira
Cairan manis dari tangkai bunga ini dapat diolah menjadi gula merah.
Sabut
Pengisi jok kursi, ayaman tali, bahan bakar, keset, tali tambang, karpet, dan media tanam untuk anggrek.
Tempurung (batok)
Dijadikan untuk kerajinan tangan, bahan bakar, dan arang aktif.
Data diolah Lampung Post/Foto, AAN KRIDOLAKSONO/Grafis, FAHMI
Hujan Menggerus Bisnis Kopra SEBULAN terakhir kegiatan Subari tidak sesibuk bulanbulan sebelumnya. Pedagang pengumpul kopra yang tinggal di Kecamatan Sidomulyo, Lam pung Selatan, itu memasuki masa-masa sulit setelah pa sokan dari petani merosot. Omzetnya turun hingga lebih dari 50% sebulan. Berkurangnya pasokan ko pra mulai berlangsung se jak harga kelapa naik hingga Rp4.000/butir pada musim hujan. Lazimnya, harga kelapa naik saat musim hujan. Batang kelapa menjadi licin sehingga petani menunda masa panen. Petani lebih suka menjual ke lapa butiran ketimbang mengo lahnya menjadi kopra dengan harga Rp5.000/kg. “Harga ke lapa butiran sekarang mahal.
Lebih baik menjual kelapanya daripada harus mengolahnya menjadi kopra. Selisihnya juga tidak banyak,” ujar Subari di kediamannya, Minggu (26/1). Pada masa normal, Subari bisa mengumpulkan 4—5 ton kopra dari petani sekitar. Ko pra tersebut kemudian dijual kembali ke agen setiap dua hari sekali. Namun, sebulan terakhir ia hanya bisa meng umpulkan 1—2 ton sehari. “Saya jual ke agen setiap dua hari sekali. Permintaan kopra saat ini masih tinggi. Agen siap menampung berapa pun kopra yang saya setorkan. Tapi, mau bagaimana lagi, keadaan sedang sepi,” ujarnya. Produksi kopra sebenarnya memiliki nilai tambah bagi petani kelapa. Selain menjual kopranya,
petani masih bisa menjual sabut, batok kelapa, dan airnya. Pada musim hujan sekarang lazimnya petani menjual kelapa butiran berukuran besar, sedang kan kelapa yang berukuran kecil diolah menjadi kopra. “Hanya kelapa ukuran kecil yang dibuat kopra, yang besar langsung saya jual karena harganya sedang tinggi,” ujar Subroto, petani ke lapa di Sidomulyo. Dalam sebulan, Subroto (60) bisa memanen 20 ribu kelapa dari kebunnya. “Membuat ko pra memiliki nilai lebih, karena batok, sabut, dan airnya laku dijual, tapi butuh proses dan perlu waktu sampai dua hari. Makanya, kalau harga kelapa butiran tinggi, hanya sebagian saja yang dibuat kopra,” kata dia. (R4) n Perdhana Wibysono
Honor Saksi Bukti Parpol Bebani Masyarakat PEMBERIAN honor kepada saksi di tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu 2014 menjadi bukti partai politik (parpol) membe bani masyarakat dalam men jalankan visinya. Untuk itu, Partai NasDem menginstruksikan para saksi dari fungsionaris partainya di TPS agar tidak mengambil ja tah dana saksi parpol dari uang negara. Dalam hitungan, sekitar Rp58,3 miliar dana digelontorkan untuk setiap partai politik sebagai honor saksi itu. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh akan memberi sanksi tegas jika ada pengurus partai yang menerima dana saksi, yakni dengan meme
catnya di tempat. “Ada yang ambil, dipecat. Tidak perlu di musyawarahkan,” kata Surya, di Hotel Mercure, Jakarta (26/1). Ketua Badan Pemenangan Pemilu 2014 Partai NasDem Fe r r y M u r sy i d a n B a l d a n menungkapkan penolakan di dasari karena sebagai peserta pemilu, NasDem tidak ingin masyarakat merasa terbebani oleh keberadaan partai politik. “Jika belum terpilih saja sudah membebani, apalagi bila sudah duduk di kursi DPR, bisa menja di vacum cleaner yang menyedot anggaran negara,” ujarnya. Dari Lampung, Komisi Pemi lihan Umum (KPU) mengapre
siasi keinginan Pemerintah Pusat untuk membiayai saksi per TPS dengan alokasi Rp100 ribu per orang. KPU berharap tidak akan ada lagi ketimpang an serta ketidakpercayaan masyarakat maupun peserta pemilu terhadap penyeleng gara pemilu pada Pemilihan Legislatif 9 April 2014 ini. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Nazarudin mengatakan dana untuk saksi tersebut akan diberikan melalui rekening Bawaslu Lampung. Untuk itu, parpol diminta agar segera menyerahkan data para saksi per TPS. (MI/CR11/UIN/U1)
Dana Saksi untuk Bencana PERANAN saksi peserta pemilu—selanjutnya disebut saksi parpol—sangat penting. Disebut penting karena ia harus memas tikan pemilu itu dilaksanakan efektif dan efisien berdasar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Saksi parpol wajib hadir di tempat pemungutan suara (TPS). n DP. RAHARJO Ia menyaksikan secara langsung keg iatan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang menjadi pelaksana pemungutan suara di TPS. Tanda tangan saksi ikut mengesahkan berita acara yang dibuat KPPS sebelum melaksanakan pemungutan suara, seperti membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara, dan memeriksa keadaan seluruh surat suara. Selain itu, saksi dapat menyampaikan laporan atas du gaan pelanggaran, penyimpangan, dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara parpol peserta pemilu. Ada 12 parpol peserta pemilu. Mereka menempatkan mini mal satu saksi di setiap TPS yang totalnya se-Indonesia ber jumlah 545.778. Dengan demikian, jumlah saksi yang dibu tuhkan sebanyak 6.549.336 orang. Khusus Provinsi Lampung, terdapat 16.492 TPS, sehingga dibutuhkan 197.904 saksi. Persoalan muncul, siapa yang membiayai saksi parpol? Jika satu orang saksi dibayar Rp100 ribu, dikalikan jumlah TPS 545.778 dikalikan 12 parpol, total dana yang dibutuhkan berjumlah Rp654.933.600.000 atau setiap partai menyiapkan sekitar Rp54,6 miliar. Itu hanya untuk membiayai saksi. Pada titik itulah parpol berupaya menggarong uang ne gara. Mereka memaksakan negara membiayai saksi lewat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Negara sudah meng gelontorkan Rp700 miliar untuk membiayai saksi parpol. Saksi yang semata-mata bekerja untuk kepentingan parpol justru dibiayai negara. Kita memberi apresiasi kepada parpol yang menolak saksi dibiayai negara, seperti Partai NasDem. Hanya partai angkuh yang ingin merebut kekuasaan, tetapi memberat kan APBN. Jauh lebih elok jika dana APBN dipakai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang sedang didera bencana alam daripada difoya-foya membiayai parpol. Apalagi, seperti yang diungkapkan Lingkar Madani un tuk Indonesia, pengucuran dana itu tidak melewati meka nisme yang benar. Cukup diputuskan dalam permufakatan Bawaslu, Menko Polhukam, Mendagri, KPU, serta Dirjen Anggaran Kemenkeu. Itu persekongkolan menggerogoti keuangan negara. Ironisnya, Bawaslu pun ingin mencuci tangan dengan menyebut bukan Bawaslu yang mengajukan anggaran saksi parpol dibiayai negara, melainkan parpol yang mengajukan langsung ke Presiden. Disebutkan, sejum lah parpol mendatangi Presiden agar saksi dari parpol dibiayai negara lalu Presiden menyetujui dan diserah kan kepada Bawaslu. Selain tahun politik, inilah tahun bencana. Masih banyak warga yang kini hidup sengsara di pengungsian, mereka membutuhkan bantuan. Kita mengimbau parpol peserta pemilu mengalihkan penggunaan dana saksi parpol untuk kepentingan penanggulangan bencana alam. Biarkan par pol membiayai sendiri saksi. n
OAS IS
Kematian dan Psikosis SEBUAH studi baru yang diterbitkan di British Medical Journal menemukan peningkat an risiko psikosis yang signifikan pada orang yang menderita kehi langan anggota keluarga di masa kanak-kanak. Penelitian tersebut menguji keterkaitan apakah anak-anak yang lahir dari ibu yang menga lami kehilangan yang mendalam, sebelum, selama, atau setelah ke n DP. RAHARJO hamilan akan lebih mungkin un tuk menunjukkan gejala psikosis di masa dewasa. Para peneliti menganalisis catatan medis dari 946.994 orang yang lahir antara 1973 dan 1985 di Swedia. Secara ke seluruhan, terdapat 321.249 anak-anak dalam studi ini yang mengalami kematian keluarga sebelum usia 13 tahun. Ditemukan sebanyak 1.323 dari anak-anak tersebut meng alami masalah delusional atau nonafektif psikosis (seperti skizofrenia) dan 556 lainnya mengalami gangguan emosional atau afektif psikosis (seperti gangguan bipolar). (MI/R4)