@lampostonline, @buraslampost
www.lampost.co
T E R U J I T E PERC AYA
senin, 14 april 2014 facebook.com/lampungpost
24 Hal.
No. 13112
i TAHUN XXXIX
Terbit Sejak 1974
Rp.3000
TAJUK PPP Lampung tidak hadir dalam pertemuan membahas sanksi Suryadharma Ali...Hlm. 2
Agnes Monica telah mempunyai gaya sendiri dan suka nyeleneh...Hlm. 16
Panggung Politik UN
Thiago Silva siap keluar dari Parc des Princes di akhir musim nanti...Hlm. 24
Caleg-PPS Jual Beli Suara Seluruh hasil Pemilu Legislatif 2014 tidak perlu diselesaikan hingga ke KPU Pusat, cukup di provinsi. Indikasi kecurangan di setiap tingkatan diselesaikan di tingkat bawahnya dengan penghitungan ulang. Fathul Mu’in
B
ADAN Pengawas P e m i l u ( B awa s l u ) Lampung mencurigai sejumlah caleg dan penyelenggara pemilu melakukan jual beli suara. Modusnya, membeli suara milik caleg yang bakal tidak lolos. Ketua Bawaslu Lampung Nazarudin mengungkapkan jajarannya menemukan sejumlah caleg dan penyelenggara pemilu yang bekerja sama untuk memenangkan caleg tertentu. Caranya, menjual suara milik caleg yang tidak lolos kepada caleg yang masih kekurangan suara, baik di internal partai maupun dengan
K
etika kami mendapatkan info dari Bawaslu, kami cek ke lapangan.
caleg di luar partainya. “Modus ini juga kami temukan. Mereka sudah ada yang mulai bergerak,” kata Nazarudin, saat dihubungi, Minggu (13/4). Menurut dia, umumnya caleg yang berpotensi lolos tapi masih kurang sedikit suara melakukan lobi-lobi dengan caleg di internal partainya agar mau menjual suaranya dengan nominal tertentu. Bahkan, dia juga melobi caleg di partai lain yang sudah hampir dinyatakan tidak lolos karena perolehan suaranya tidak signifikan. Tentunya hal ini bekerja sama dengan penyelenggara pemilu. “Cara-cara ini juga pernah terjadi di Pemilu 2009. Untuk pemilu kali ini, sejumlah panwas sudah menemukannya,” kata dia.
Menanggapi hal itu, Kepala Divisi Monitoring dan Eva luasi KPU Lampung Handi Mulyaningsih menjelaskan pemilu kali ini ada form mo del C dan lampirannya yang di-scanning untuk dijadikan alat guna mengecek kembali. Selain itu, ada juga form C1 plano yang dapat dibuka kembali guna mencocokkan hasil rekapitulasi di tingkat TPS. Selain itu, kata Handi, KPU terus membangun komunikasi dengan Bawaslu Lampung guna menghindari adanya kanibalisasi politik, baik internal maupun partai lain. “Ketika kami mendapatkan info dari Bawaslu, kami cek ke lapang an. Kami juga minta Bawaslu melakukan pengawasan yang ketat,” kata dia, kemarin.
Diulang Pada bagian lain, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono memastikan tidak akan ada pergeseran suara partai ke caleg atau sebaliknya jika Bawaslu beserta perangkat dan saksi partai politik disiplin. “Enggak usah khawatir. Kami kawal betul itu, asal lembaga-lembaga yang terlibat langsung, seperti Bawaslu, Panwaslu, PPL, maupun saksisaksi parpol, itu disiplin betul mengawalnya,” kata Nanang Trenggono, kemarin. Menurut dia, KPU Lampung tidak akan segan-segan mengulang kembali proses rekapitulasi dengan membuka kotak suara dan form lainnya untuk disesuaikan dengan berita acara. Sebab, tiap persoalan tidak boleh selesai di KPU Pusat, harus sudah selesai di KPU provinsi. (CR11/U1)
fathulmuin@lampungpost.co.id
n ANTARA/AGUS BEBENG
PERKELAHIAN PENONTON. Pendukung Persib Bandung terlibat perkelahian dalam pertandingan sepak bola antara Persib Bandung dan Arema Malang pada lanjutan Indonesia Super League di Stadion Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (13/4). Persib Bandung berhasil mengalahkan Arema Malang dengan skor 3-2. BERITA TERKAIT Hlm. 23
Warga Demo PPK, Tuntut Penghitungan Ulang S E RAT U S A N d e m o n s t r a n berunjuk rasa ke kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Metro Utara, Kota Metro, Minggu (13/4). Mereka menuntut penghitungan ulang suara pada 17 TPS di Kelurahan Banjarsari karena ada indikasi penggelembungan suara. Di hadapan komisioner KPU yang hadir bersama jajaran Panwaslu Kota Metro, koordinator aksi, Maryanto, mengatakan pihaknya mencurigai ada indikasi penggelembungan suara pada 17 TPS yang ada di Kelurahan Banjarsari. Indikasi tersebut diawali adanya kesulitan bagi warga yang tidak dapat menunjukkan form C-6 sehingga tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Lalu, petugas KPPS juga tidak mau mengakomodasi warga
yang sakit. “Warga akhirnya kesulitan untuk melaksanakan hak pilihnya. Apa gunanya ada petugas linmas kalau ada warga yang sakit petugas tidak mau mendatangi,” kata Maryanto. Atas sejumlah indikasi kecurangan tersebut, pihaknya m e m i nt a a g a r d i l a k u k a n penghitungan ulang suara pemilu legislatif pada 17 TPS yang ada di Kelurahan Banjarsari. Setelah melalui perun dingan alot antara pengunjuk rasa, KPU, dan panwaslu, akhirnya disepakati akan dilakukan penghitungan ulang suara pemilu legislatif pada 17 TPS di Kelurahan Banjarsari. “Proses penghitungan ulang akan dijadwalkan sampai dengan 17 April mendatang. Adapun teknisnya, rekan-rekan
saksi akan diundang dalam pelaksanaan hitung ulang se hingga ke depan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan,” kata Buyung Syukron, komisioner KPU Kota Metro. Ketua Panwaslu Giyono menambahkan sesuai peraturan KPU, penghitungan ulang dapat dilakukan maksimal lima hari sejak pemungutan suara karena tahapan pemilu harus berjalan. “Proses penghitungan ulang jangan sampai mengganggu tahapan pemilu.” Usai mendapatkan penjelas an dan tuntutannya dipenuhi, massa secara berangsur kemudian membubarkan diri dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian, yang di pimpin langsung Kapolres Kota Metro AKBP Hengki. (OGI/D1)
Ratusan Siswa di Lampung Mundur dari UN DINAS Pendidikan (Disdik) Provinsi Lampung melansir 280 siswa SMK/SMK di Lampung mengundurkan diri sebagai peserta ujian nasional (UN) yang mulai dilaksanakan hari ini. Semula daftar nominatif tetap (DNT) UN SMA sederajat di Lampung mencapai 86.011 siswa. Kepala Disdik Provinsi Lampung Tauhidi mengatakan pihaknya melakukan pengecekan jumlah akhir peserta UN pada Minggu (13/4). Dari lapor an kabupaten/kota, diperoleh informasi sejumlah siswa yang mengundurkan diri. Pengunduran diri tersebut
n LAMPUNG POST/PERDHANA WIBYSONO
CEK SOAL UN. Kepala sekolah di Kecamatan Sidomulyo dan Way Panji memeriksa kelengkapan soal ujian nasional (UN) yang disimpan di Mapolsek Sidomulyo, Minggu (13/4). Hari ini sebanyak 86.011 siswa SMA sederajat mengikuti UN. dilakukan setelah pendaftaran untuk DNT ditutup. “Menurut
data yang kami himpun, sebanyak 181 siswa SMK mundur
dari UN, sedangkan untuk siswa SMA jumlahnya mencapai 99 orang,” ujarnya. Ia mengatakan kebanyakan siswa yang mengundurkan diri karena menikah dan be kerja. “Namun, jika dibandingkan tahun lalu, jumlah siswa yang mundur tahun ini lebih sedikit.” Tauhidi memaparkan jumlah SMK yang mengundurkan diri di Bandar Lampung 26 orang, Pesisir Barat (4), Way Kanan (22), Lampung Barat (9), Pringsewu (29), Lampung Selatan (4), Pesawaran (5), Lampung Utara (16), Mesuji (9), Tulangbawang Barat (6),
Tanggamus (7), Lampung Tengah (36), Lampung Timur (5), Tulangbawang (3), dan Metro (0). Sementara dari siswa SMA yang mengundurkan diri yakni Mesuji 9 orang, Bandar Lampung (2), Lampung Tengah (7), Lampung Selatan (2), Pringsewu (4), Tulangbawang Barat (6), Metro (16), Lampung Utara (15), Pringsewu (11), dan Lampung Timur (27). “Jumlah ini kemungkinan masih akan bertambah, mengingat belum semua kabupaten/kota melaporkan jumlah siswa SMA di daerahnya yang mengundurkan diri,” kata dia. (IMA/S3)
DARI tahun ke tahun pro-kontra penyelenggaraan ujian nasional (UN) selalu mengemuka. UN mirip sebuah sistem yang rapuh, tetapi dipaksakan untuk diberlakukan. Meskipun banyak penolakan dari praktisi pendidik an, UN tetap dilanjutkan. Sama seperti daerah lain di Indonesia, 86.011 siswa SMA se derajat di Lampung mengikuti n DP. RAHARJO UN mulai hari ini. Perinciannya, peserta SMA 42.930 siswa, SMK 31.058 siswa, madrasah aliah 11.999 siswa, dan SMA luar biasa 24 siswa. Selama tiga hari, puluhan ribu siswa tersebut akan diuji lima mata pelajaran untuk masing-masing jurusan. Naskah ujian yang dicetak PT Temprima di Gresik, Jawa Timur, tiba di Lampung sejak 28 Maret lalu dan disimpan di gudang Dinas Pendidikan Lampung. Naskah ujian baru didistribusikan ke seluruh Lampung mulai 11 April. Selama disimpan di gudang, naskah tersebut dijaga ketat petugas Dinas Pendidikan, polisi, dan petugas dari Universitas Lampung untuk menghindari kebocoran soal. Usaha menjaga ketat naskah soal agar tidak bocor sudah dilakukan dengan baik. Demikian pula naskah soal yang berbeda untuk setiap siswa bisa mencegah saling contek dan mengantisipasi beredarnya kunci jawaban melalui pesan singkat (SMS). Namun, jika kembali kepada hal paling esensial, pelaksanaan UN sebagai sistem evaluasi pendidikan menjadi persoalan yang sangat serius. Sangat serius karena siswa dengan nilai akhir mata pelajaran minimal 4,0 bisa melenggang lulus asalkan rata-rata nilai akhir mencapai 5,5. Jika dasar pemikiran UN adalah standardisasi pendidik an secara nasional, hal itu berarti pemerintah mematok standar pendidikan Indonesia di level 4,0 dari skala 1,0— 10. Nilai 4,0 sudah bisa lulus dan berhak mendapat tanda bukti kelulusan meskipun banyak juga siswa yang mengalami depresi menjelang ujian. Ada kesan kuat pemerintah bersikap ambigu dalam kebijakan UN. Di satu sisi ingin memberlakukan standar pendidikan, tetapi di sisi lain memasang nilai rendah untuk meluluskan siswa. Jika hanya nilai 4,0 yang menjadi target, sebaiknya standar kelulusan cukup diserahkan kepada sekolah masing-masing. Tidak perlulah menggelar proyek UN yang menelan biaya hingga Rp545 miliar. Selain ambigu dan menelan biaya besar, proyek UN menjadi lahan kepentingan politik penguasa daerah. Tidak ada yang bisa membantah jika kepala daerah menginstruksikan kepala dinas untuk meluluskan seluruh peserta UN. Segala cara dilakukan, mulai dari membentuk tim sukses, melonggarkan pengawasan, dan menyebarkan kunci jawaban melalui SMS. Celakanya, semua kecurangan itu dilakukan pihak sekolah. Itulah yang terjadi jika predikat lulus 100% dijadikan panggung keberhasilan kepala daerah. Proyek UN menjadi contoh sempurna karut-marut manajemen pendidikan dan pengelolaan negara. UN menjadi proyek ratusan miliar yang rawan korup si, lahan pencitraan, dan panggung politik. Tidak meng herankan bila indeks pembangunan manusia Indonesia (2012) menempati peringkat 121 dari 187 negara. Untuk mengembalikan otonomi pendidikan pada rel yang sebenarnya, tidak ada pilihan lain kecuali mengembalikan kebijakan kelulusan siswa kepada pihak yang paling memahami keadaan siswa, yakni sekolah. n
OASIS
Pengaruh Foto Narsis PENELITIAN terbaru di Inggris dan AS mengungkapkan bahwa menghabiskan banyak waktu mengakses Facebook dan melihat foto-foto sahabat bisa membuat perempuan tidak aman mencitrakan tubuh mereka. Semakin banyak seorang perempuan terekspos foto narsis atau selfie di media sosial, semakin rentan pula dia membandingkan dirinya secara negatif. Untuk sampai pada kesimpulan, tim peneliti dari University of Strathclyde, Ohio University, dan University of Iowa menyurvei 881 mahasiswi di AS. Para partisipan diminta menjawab pertanyaan seputar penggunaan Facebook, pola makan, olahraga, serta citra tubuh. Hasilnya, semakin banyak waktu yang dihabiskan dalam mengakses Facebook, semakin tinggi pula perempuan membandingkan bentuk tubuhnya dengan orang lain. Selain itu, mereka juga semakin merasa negatif tentang penampilan mereka. Perempuan muda disebut sebagai pengguna jeja ring sosial yang tinggi dibandingkan pria. (MI/R4)