CMYK CMYK
BANDAR
SELASA, 24 SEPTEMBER 2013 LAMPUNG POST
CMYK CMYK Juniardi (Ketua Komisi Informasi Lampung)
LAMPUNG
“Harusnya BPK transparan soal hasil pemeriksaan. Ini juga diperintahkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.”
17
LI N TAS
Pejabat Jangan Sewenang-wenang BANDAR LAMPUNG—Pejabat di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) se-Lampung diminta tidak bersikap sewenang-wenang dalam melakukan tugasnya. Mereka diminta senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada semua lapisan masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Lampung Abdurrahman mengatakan jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah sehingga pejabat harus senantiasa memberikan yang terbaik dalam melayani masyarakat. “Dengan demikian, setelah menjadi pejabat tidak boleh bersikap sewenang-wenang terhadap bawahan,” kata Abdurrahman, saat melantik Sukandi, kepala Kanwil Kemenag Pesawaran yang baru, di aula Kanwil Kemenag Lampung, Senin (23-9). Selain Sukandi, kemarin kepala kanwil juga melantik dua pejabat lain, yakni Sukron sebagai kepala seksi kurikulum dan evaluasi bidang pendidikan madrasah Kanwil Kemenag Lampung, dan Samsurizal sebagai kepala MAN Pringsewu. Kepada Sukandi, Abdurrahman berpesan agar segera melaksanakan konsolidasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. “Pelajari tugas dan wewenang dengan baik. Setelah itu, petakan program yang akan dilaksanakan,” kata dia. (UNI/K3) LAMPUNG POST/ZAINUDDIN
PELAMAR CPNS KEJAKSAAN. Ratusan calon pegawai negeri sipil mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung untuk menyerahkan kelengkapan berkas sebagai CPNS di lingkungan kejaksaan, Senin (23-9). Penerimaan CPNS 2013 akan dilakukan secara online.
Kasus Jalinpantim segera Disidangkan
PENDAPATAN DAERAH
Pajak Parkir Bentuk Tanggung Jawab PHRI
BANDAR LAMPUNG (Lampost): DPRD Kota Bandar Lampung berharap pengusaha hotel yang tergabung dalam Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lampung tetap membayar pajak parkir sebagai bentuk tanggung jawab dan kerja sama dengan pemerintah daerah. Menurut anggota Komisi B DPRD Kota Bandar Lampung Hamonangan Napitupulu, dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah memang tidak disebutkan pengelola usaha tertentu harus dipungut pajak parkir. “Namun, sebagai bentuk tanggung jawab dan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat, pengelola usaha, termasuk pemilik hotel, diharapkan membayar pajak parkir ini,” kata Hamonangan, kemarin. Karena itu, Pemkot Bandar Lampung membuat Peraturan Wali Nomor 62 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir. Peraturan wali kota tersebut merupakan hak otoritas kepala daerah, yakni Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N. “Di Perda Nomor 1 Tahun 2011 itu, pengertiannya sangat luas, implementasi penarikan pajak parkir ini diatur di peraturan wali kota. Menurut saya, hal ini sudah benar dan ada otoritas dari Wali Kota,” kata dia. Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan setiap tempat usaha, termasuk hotel maupun restoran, harus memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah setempat, seperti membayar pajak parkir ini, dalam hal ini ke Pemkot Bandar Lampung. (RIC/K1)
TELUKBETUNG SELATAN (Lampost): Berkas perkara korupsi jalan lintas pantai timur (Jalinpantim) dilimpahkan Kejati Lampung ke Kejari Bandar Lampung. Dengan demikian, kasus itu segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Satu bundel berkas yang dilimpahkan itu menyeret tiga tersangka. Ketiganya dari Satuan Kerja NonVertikal Tertentu (SNVT) yakni MN, H, dan Y. “Saya baru baca kalau berkas tersebut sudah tahap dua di kejari dan sedang dipelajari oleh penyidik,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Widiyantoro. Widi menjelaskan pelimpahan tahap dua tersebut hanya satu berkas. Artinya, ketiga pelaku disangkakan dengan pasal yang sama dan memiliki peran yang sama dalam perbuatan pidananya. “Yang jelas, dakwaan korupsi ya tidak terlepas dari Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata dia. Dengan telah dilimpahkan berkas, tersangka dan barang bukti perkara tersebut segera disidangkan. Saat ini sedang disusun rencana dakwaannya. Secara terpisah, Kohar, salah satu penyidik Jalinpantim, enggan menyebut nama dari ketiga tersangka dengan alasan kemanusian. “Itu dakwaanya sedang disusun. Kalau namanya, tidak
usah disebutkanlah, kasihan, atau tanya saja langsung ke Sitorus (jaksa penyidik),” kata Kohar. Peran Tersangka Terkait peran masing-masing tersangka, Kohar enggan berkomentar. Namun, dia menjelaskan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersangka di
I
tu dakwaanya sedang disusun. Kalau namanya, tidak usah disebutkanlah, kasihan, atau tanya saja langsung ke jaksa penyidik.
SNVT tidak berbeda dengan tupoksi pada Bina Marga. Namun, dana yang digunakan tidak berasal dari APBD, tetapi langsung dari Kementrian Pekerjaan Umum (PU). “Mereka (tersangka) bisa melakukan pekerjaan seperti Bina Marga di luar Lampung. Sebab, SNVT ini di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum. Per-
an masing-masing tersangka dalam menggunakan dana sebesar Rp52 miliar sehingga negara dapat dirugikan sebesar Rp24 miliar,” kata dia. Diketahui, pemerintah tidak tidak menganggarkan dana untuk pengadaan lahan melainkan hanya mengganti rugi tanam tumbuh dan bangunan milik warga. Namun, terdapat kajian dari ahli yang mengaharuskan ganti rugi lahan karena tanam tumbuh dan bangunan didirikan di atas lahan. Ia melanjutkan dana diambil dari melakukan mark-up pada ganti rugi tanam tumbuh. Kelebihan harga tersebut diberikan kepada warga sebagai ganti rugi lahan. Terkait kegiatan mark-up yang dilakukan SNVT Provinsi Lampung, penyidik menyatakan mark-up yang dihasilkan diberikan kembali kepada warga sebagai ganti rugi lahan. “Ganti rugi lahan itu tidak sesuai karena memang itu bukan anggaranya, melainkan hasil mark-up. Yang diuntungkan justru pemerintah karena mendapatkan lahan dengan membayarkan ganti rugi yang tidak sesuai,” katanya. Jaksa justru menilai dalam perkara ini ada keuntungan yang diambil oleh pemerintah yaitu mendapat keuntungan dengan mendapat lahan yang tidak sesuai. (HER/K2)
N APAS K OTA
Berharap Bisa Buka Bengkel Pelek ‘Racing’
RAJABASA—Pelek sepeda motor yang bergantungan, beberapa ban, dan kompresor memenuhi kios yang berada di depan Pasar Tempel di Jalan K.H. Komarudin, Rajabasa. Seorang pria paruh baya dengan kacamata minus terlihat serius mengutak-atik pelek sepeda motor pelanggannya. Rambutnya yang keriting ditutupi topi. Penampilannya terlihat santai dengan kaus dan celana selutut. Saifuloh, pria kelahiran Kediri, Jawa Timur, 54 tahun silam, itu sudah tujuh tahun menjalani usaha pelek dan tambal ban sepeda motor. Tempat usahanya sekaligus menjadi rumah tinggal Saifuloh bersama istri dan anaknya sejak 2010 lalu. Sebelumnya, dia hidup berpindah-pindah untuk menghidupi keluarganya. Saifuloh mengungkapkan sebelum bekerja seperti sekarang, dia hanya seorang petani penggarap di persawahan yang sekarang menjadi Perumahan Sejahtera, Rajabasa. Dia juga pernah bekerja sebagai pencetak ubin, genting, dan beton di PT Mulya Jaya. Lepas dari itu, Saifuloh pernah pula bekerja sebagai pedagang panglong kosen selama 1,5 tahun. Pada
LAMPUNG POST/CR4
Saifuloh (54) sudah tujuh tahun membuka bengkel setel jari-jari dan pelek sepeda motor, Minggu (22-9). Kakek tiga cucu itu terus menjalani usaha ini dengan penuh syukur. 1997—2005 menjadi pengojek di Jalan K.H. Komarudin. Namun, seiring waktu, jumlah pengojek di sana semakin banyak. Karena itu, Saifuloh memutuskan beralih ke usaha lain yang jarang peminatnya. Mulailah dia terpikir untuk belajar menyetel jarijari dan pelek sepeda motor.
CMYK
Sebelum memulai usaha, dia terlebih dulu belajar untuk mendalami kemampuannya. Saifuloh juga mulai mempelajari tambal ban. “Karena semakin banyak saingan ojek, saya terpikir untuk membuat usaha yang tidak banyak saingan. Saya belajar dulu menyetel jari-jari ke bengkel se-
lama dua jam dan mulai juga belajar menambal ban,” kata dia. Setelah bisa menambal ban sendiri, barulah dia memberanikan diri untuk membuka usaha. Semua ilmu yang dipelajarinya memang didapatkannya hanya dari melihat-lihat orang lain bekerja. “Saya ilmunya maling. Setelah bisa menambal, barulah saya buka pintu,” ujar dia, seraya menunjuk usahanya. Bapak tiga anak itu kini tinggal membiayai putra bungsunya yang masih bersekolah di SMK. Namun, ke depan, dia bercita-cita membuka bengkel setel pelek sepeda motor racing, juga servis shock sepeda motor. “Ada dua rencana, saya membuka setel pelek racing dan servis sok,” ujar kakek dua cucu itu. Meskipun pendapatannya dari setel jari-jari sepeda motor dan menambal ban tak menentu, dia tetap bersyukur dan menikmati hidup apa adanya. Jika ramai, dia bisa meraup Rp150 ribu per hari. Tapi, jika sedang sepi, Rp50 ribu jadilah masuk kantongnya dari membuka bengkel mulai pukul 06.00—21.00 itu. Sekali menyetel pelek, biasanya dia memasang tarif Rp25 ribu. (WANDI BARBOY/K1)
PLIK dan MPLIK Harus Disosialisasikan TANJUNGKARANG PUSAT—Program pusat layanan internet kecamatan (PLIK) dan mobile pusat layanan internet kecamatan (MPLIK) perlu disosialisasikan ke masyarakat, khususnya di perdesaan terpencil guna mempercepat pemerataan akses telekomunikasi dan informasi. PLIK dan MPLIK merupakan program pemerintah yang dilaksanakan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informasi (BP3TI) Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Kominfo. Pada acara focus group discussion (FGD) yang digelar di Hotel Amalia, Bandar Lampung, Sabtu (21-9), Kepala Bidang Telematika BP3TI Novedy Yusuwan mengatakan BP3TI belum melibatkan semua komponen, terutama pemerintah daerah (pemda), mulai dari perencanaan program hingga evaluasi secara aktif. Akibatnya, Pemda tidak mengetahui sejauh mana program tersebut berjalan. “Program ini setidaknya harus ada koordinasi, tetapi kenyataannya tidak demikian. Kami baru mengetahui dari adanya acara ini,” kata Novedy. (CR1/K1)
LAMPUNG POST/ZAINUDDIN
TANGKAPAN MENURUN. Seorang nelayan melepas ikan yang didapatnya menjaring di Pantai Teluk Lampung, Telukbetung Selatan, Senin (23-9). Kegiatan reklamasi pantai membuat nelayan jaring mengalami peceklik ikan.
KECELAKAAN KA
Wali Kota Minta KAI Pasang Palang Pintu PANJANG (Lampost): Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N. berharap PT Kereta Api Indonesia (KAI) bertanggung jawab atas kecelakaan di perlintasan tanpa pintu palang yang menelan dua korban tewas, Minggu (22-9). Herman meminta PT KAI memasang palang di setiap perlintasan yang belum berpintu untuk menekan kecelakaan. Sebelumnya, Kepala Humas PT KAI Subdivre III.2 Tanjungkarang Muhaimin menyatakan kewenangan membuat palang pintu di perlintasan Jalan K.H. Komarudin, Rajabasa, adalah kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung. PT KAI tidak bisa sembarangan membuat palang pintu perlintasan, apalagi perlintasan di lokasi kejadian tidak resmi. Namun, Herman H.N. mengatakan persoalan palang pintu kereta api adalah tanggung jawab PT KAI. Dia mencontohkan saat membuat palang pintu kereta di Tanjunggading, Pahoman, pihak Pemkot harus izin kepada PT KAI. “Waktu saya mau bikin pa-
lang pintu di Tanjunggading dulu, saya harus izin dengan PT KAI. Ia yang bertanggung jawab. Jangan dibalik-balik,” kata Herman, di lapangan Baruna Panjang, Senin (23-9). PT KAI, kata Herman, merupakan perusahaan negara yang bertugas membantu kelancaran transportasi. Karena itu, kata dia, PT KAI harus bertanggung jawab dengan tugasnya, bukan malah membuang badan. “PT KAI ini perusahaaan negara yang harus membantu kelancaran semuanya. Ya, ia harus bertanggung jawab memasang pintu perlintasan. Jangan dibalik-balik. Jangan buang badan,” ujar Herman. Wali Kota juga sudah memberikan uang santunan kepada keluarga korban meninggal, Ari Sahari, sukarelawan penjaga perlintasan kereta api yang tewas saat berusaha menyelamatkan dua pengendara sepeda motor yang terjebak di rel. “Saya sudah kasih bantuan uang kepada keluarga. Saya juga sudah membantu relawan lainnya yang menjaga di perlintasan,” kata dia. (CR4/K1)
CMYK