Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
@lampostonline, @buraslampost
www.lampost.co
T E R U J I T E PERC AYA
SABTU, 6 september 2014 facebook.com/lampungpost
24 Hal.
No. 13248
i TAHUN XL
Terbit Sejak 1974
Rp3.000
TA JUK
Keniscayaan Mutasi Pegawai
n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN
KEBERANGKATAN KLOTER PERTAMA. Jemaah calon haji kloter pertama menaiki pesawat di Bandara Radin Inten II yang akan membawa mereka ke Jakarta untuk selanjutnya diberangkatkan ke Tanah Suci, kemarin (6/9). Jemaah yang berasal dari Bandar Lampung, Pringsewu, dan Lampung Utara ini berjumlah 450 orang, dari total 5.020 JCH asal Lampung.
H A J I 20 1 4
Calhaj Lampung Mulai Melaksanakan Arbain JEMAAH calon haji asal Lam pung yang tergabung dalam kloter 4/JKG mulai melaksana kan salat arbain di Masjid Nabawi, Madinah, Jumat (5/9) malam. Calhaj yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 14.30 itu tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul aziz (AMA), Madinah, pada pu kul 19.30 waktu Arab Saudi. Sebelumnya, jemaah yang berjumlah 449 orang itu dilepas Sekretaris Provinsi Lampung Arinal Djunaidi, Kamis (4/9) malam. Dalam sambutannya, Arinal meminta jemaah me waspadai cuaca panas sela ma berada di Tanah Suci dan menghemat energi serta tidak pergi ke luar hotel kecuali un tuk keperluan mendesak. Beribadah dengan penuh keikhlasan, kekhusyukan, dan menunaikan ibadah haji semata-mata karena Allah swt. “Gunakan waktu 40 hari untuk memperbanyak ibadah, seper ti berzikir, berdoa, tadarus Alquran, dan bersedekah,” kata dia. Di Madinah, Panitia Penye lenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi selalu mengecek nilai gizi makanan yang diberi
kan untuk jemaah calon haji, terutama gizi dari katering yang diterima jemaah selama sembilan hari di Madinah. “Soal katering kemarin ada yang gram gizinya berkurang langsung kami peringatkan. Ada struktur gizi yang tidak boleh kurang. Kemarin setelah dicek ada 1 gram berkurang, ada juga yang keasinan. Sudah kami peringatkan,” kata Ketua Daker Madinah, Nasrullah, kepada MCH, di Madinah, Rabu (3/9). Seperti dilansir laman kemenag.go.id, Nasrullah menyebut kan beberapa kendala terkait makanan jemaah, salah satunya katering yang salah label. Sebab, dikhawatirkan bisa membuat jemaah calon haji bingung. “Ada makanan saat jemaah calon haji tiba tulisannya di boks tertulis ‘Selamat Jalan’, kemudian makanan dari airport ditulis ‘Makan Malam’, kan nanti orang bisa berpikir kapan masaknya dan seba gainya. Ini mungkin karena kesalahan yang mengemas orang asing, jadi tidak bisa membedakan. Kami sudah ingatkan,” ujarnya. (*7/U1) SUTONO LEPAS...Hlm. 12
Lampung Tolak Pemilukada DPRD Kepala daerah akan diragukan prorakyat jika dipilih DPRD. Terlebih, DPRD hingga kini condong menjadi wakil partai, bukan wakil rakyat. Eka Setiawan
S
EJUMLAH tokoh ma syarakat dan elite partai politik di Lampung meno lak wacana pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) tidak langsung atau melalui DPRD. Mereka menilai adanya kemunduran berdemokrasi jika pemilukada hanya dipilih wakil rakyat di lembaga legislatif. Kini Rancangan UndangUndang (RUU) Pemilukada itu dibahas panitia kerja untuk pengesahannya di DPR. Wa cana pemilukada tidak lang sung itu sempat dikatakan Men teri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi beberapa waktu lalu. Hingga kini pem bahasannya pun masih alot. Pengurus Departemen Pe merintahan Nasional DPP PDIP Nurhasanah mengatakan PDIP sebagai partai wong cilik cende
rung setuju jika pemilukada langsung dipilih rakyat, bukan perwakilannya di legislatif. “Kami konsisten memperjuang kannya (pemilukada langsung, red) pada pembahasan RUU pemilukada,” kata dia, saat dihubungi, kemarin (5/9). Meskipun berdasarkan per timbangan pemilihan lang sung tidak efisien dan berbiaya tinggi, PDIP melihat dari sisi otonomi daerah. Ketua DPD Partai Hanura Lampung Albertus secara priba di juga lebih cenderung pemilu kada dipilih secara langsung. Di sisi lain, Direktur Ekse kutif Lembaga Kajian Publik Lampung Center Iwan Kodrat mengatakan secara demokrasi pemilukada itu lebih baik dipi lih langsung oleh rakyat meski pun dengan biaya politik yang besar. “DPRD itu wakil rakyat atau wakil partai?” ujarnya.
Penolakan juga diucapkan Bu pati Mesuji Khamamik. Dia me nilai jika pemilihan dilakukan DPRD, kecenderungan kepala daerah terpilih untuk mengurus masyarakatnya sangat kecil. “Jika dipilih DPRD, nanti kepala daerah tidak mengurusi rakyat nya, tapi ngurusin DPR-nya saja,” kata Khamamik, Jumat (5/9). Bupati Lamsel Rycko Menoza pun berpendapat sama. “Pemi lukada langsung melibatkan partisipasi masyarakat secara nyata. Kalau tidak langsung, rasanya akan mengalami ke munduran berdemokrasi kare na kembali lagi seperti dahulu,” begitu bunyi pesan pendek darinya saat wartawan mena nyakan tentang wacana itu. Menanggapi wacana itu, Bu pati Pesawaran Aries Sandi Dar ma Putra mengaku tidak mem permasalahkannya. “Pemilihan nanti melalui DPRD atau pemi lihan langsung masyarakat ti dak menjadi masalah,” kata dia, saat dihubungi melalui telepon selulernya. (CK6/IAN/TOR/U1)
kedua kubu kami kumpulkan karena berbeda versi tentang persoalan ini,” ujar Kapolsek, saat menjelaskan perkembang an kasus tersebut kepada Bupati Mesuji Khamamik. Sementara itu, Khama mik mengimbau warga Desa Labuanmulya, Kecamatan Way Serdang, yang masih mengungsi segera pulang. Sebab, suasana sudah kondusif karena dijaga aparat. “Di sini kan sudah ada Brimob juga TNI. Ajak warga kembali ke rumah masing-ma sing,” ujar Khamamik kepada warganya saat meninjau lokasi pengungsian, kemarin. Warga Labuanmulya yang didominasi perempuan dan anak-anak, sejak Kamis (4/9) malam, mengungsi dari desa menggunakan truk polisi aki bat penyerangan dan pemba karan salah satu rumah pelaku pembunuhan. (CK6/ANT/U4)
Dian Sastro Wardoyo Prioritaskan Pendidikan
Hlm. 16
oasis
Pilot dan Kanker
ekasetiawan@lampungpost.co.id
Polda Ringkus Dua Perusuh Mesuji KEPOLISIAN Daerah Lampung menangkap dua pelaku kerusuh an Mesuji. Kedua pelaku yang ditangkap diduga sebagai peng gerak penyerangan Desa Labuh anmulya, Way Serdang. “Kami telah berhasil menangkap dua tersangka yang diduga berkela hi dengan korban Mat Bibit (30), warga Desa Labuhanpermai,” kata Kapolda Lampung Brigjen Heru Winarko, Jumat (5/9). Dari Mesuji, Kapolsek Way Serdang AKP Sudarso menga takan pemilik rumah yang dibakar adalah tersangka pem bunuh Mat Bibit (50) dan kini sudah diamankan petugas. “Pelaku Suryanto (23) dan Saryo (23) sudah kami aman kan. Kami ungsikan masyarakat pada malam itu guna menghin dari bentrokan. Keterangan dari
PERGESERAN posisi jabatan menjadi keniscayaan. Ia menjadi kebutuhan untuk penyegaran organisasi sekaligus sebagai sirkulasi jabatan agar tidak berhenti pada sosok tertentu. Dari perspektif organisato ris, pergeseran jabatan atau IKUTI BEDAH TAJUK yang lebih dikenal dengan SETIAP HARI, PUKUL 08.00 WIB mutasi atau rotasi pegawai diperlukan untuk menguji ketangguhan sistem kelembagaan. Sebuah sistem yang berjalan dengan baik tidak lagi bergantung kepada siapa yang menggerakkan, selama penempatan pejabat tersebut memenuhi kriteria kepegawaian sesuai ketentuan. Mutasi pegawai itulah yang dua hari lalu dilakukan Gu bernur M. Ridho Ficardo untuk jajaran pejabat eselon II di Pemprov Lampung. Tujuh pejabat tersebut yakni Herwan Sahri (Kadispenda, sebelumnya Asisten I), Piterdono (Kepala Satpol PP, sebelumnya Kadispenda), Hamartoni Ahadis (Asis ten IV, sebelumya Kasat Pol. PP), dan Ellya Muchtar (Asisten III, sebelumnya Asisten IV). Kemudian, Hanibal (Kadispora, sebelumnya pejabat nonjob), Tauhidi (Asisten I, sebelumnya Kadispora), dan Fiter Syahboedin (Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan, sebelumnya Asisten III). Mutasi kali ini adalah yang kedua dan akan dilanjutkan dengan mutasi gelombang ketiga. Hampir seluruh pegawai di Pemprov Lampung tidak asing lagi dengan mutasi. Itu sebabnya mutasi pejabat eselon II kali ini diyakini tidak akan mengganggu fungsi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mutasi justru akan mengalirkan darah segar bagi jajaran birokrasi. Dasar setiap kebijakan mutasi pegawai diamanatkan da lam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam undang-undang tersebut disebutkan pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Untuk Pemprov, mutasi pegawai oleh Gubernur Ridho yang baru dilantik tiga bulan lalu menjadi hal yang sangat wajar. Sebagai kepala daerah, Ridho dituntut melunasi janji-janji selama masa kampanye. Gubernur termuda se-Indonesia itu berkepentingan membangun tim kerja yang kompak untuk melaksanakan visi dan misi. Pejabat yang terpilih tentu saja yang dianggap mampu menggerakkan performa tim Pemprov dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sebaliknya, para pejabat yang tidak terpilih bukan berarti karier birokrasi mereka habis. Hanibal menjadi contoh ideal. Ia diangkat sebagai kepala Dispora setelah melalui masa nonjob. Andaipun tidak ditunjuk sebagai pimpinan instansi, setiap pejabat eselon II pastilah memiliki pengalaman dan kemampuan yang bisa diterapkan untuk memperkuat fungsi pemerintahan daerah. Kita juga percaya penempatan pejabat di jajaran Pemprov sudah diperhitungkan secara matang oleh Gubernur ber sama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Kita juga berharap penempatan pegawai benar-benar dilakukan dengan melihat kemampuan pegawai tersebut, bukan ber dasarkan pertimbangan subjektif, suka dan tidak suka. Di mana pun organisasi, mutasi jabatan menjadi keniscayaan organisasi. n
n ANTARA/YUDHI MAHATMA
PEMBAHASAN RUU PEMILUKADA. Pakar komunikasi politik, Firdaus Muhammad (kedua kanan), bersama (dari kiri) caleg DPR terpilih Partai NasDem Muchtar Luthfi, mantan Ketua Panwaslu DKI Ramdansyah, serta Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini memaparkan regulasi RUU Pemilukada dalam Diskusi Perspektif Indonesia, di Jakarta, Jumat (5/9). Mereka menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD dan meminta DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilukada, karena tidak sesuai dengan nilai demokrasi langsung.
JIKA Anda menjalani profesi sebagai pilot atau awak kabin pesawat, ada baik nya membentengi diri dari pengaruh negatif sinar ultra violet. Menurut studi oleh peneliti Amerika Serikat, orang yang menjalani profesi tersebut dua kali lebih mungkin terjangkit kanker kulit akibat paparan reguler sinar ultraviolet yang dipancarkan matahari di atas ketinggian. Hasil analisis dari 19 studi yang melibatkan lebih dari 266 ribu orang menemukan kejadian melanoma, salah satu jenis kanker kulit, yang cukup tinggi pada pilot dan pramugari, dua kali lebih besar dibandingkan dengan kasus pada populasi umum. Tim peneliti melaporkan pada ketinggian 9.000 meter di atas permukaan laut, sinar ultraviolet karsinogenik dua kali lebih kuat. Level kekuatan bahkan lebih tinggi ketika pesawat terbang di atas lapisan awan tebal. Studi itu dipu blikasikan dalam Journal of American Medical Association Dermatology. (MI/U1)
Jangan Kembali ke Zaman Orde Baru “BANGSA Indonesia kembali ke zaman Orde Baru.” Begitu tanggapan yang diberikan Se kretaris Kabupaten Lampung Selatan Sutono saat ditanya wartawan tentang wacana pemilu kepala daerah (pemi lukada) oleh DPRD. Sutono lebih memilih pemi lukada digelar secara lang sung oleh rakyat, bukan wakil rakyat. Pada zaman yang telah
maju dan berkembang seperti saat ini, Indonesia mengalami kemunduran. “Jika rencana pemilukada dilakukan DPRD, nanti akan muncul calon bupati dan gu bernur bukan berdasarkan reputasinya, tapi calon yang memiliki uang cukup banyak. Sebab, si calon akan menyiap kan uang bertumpuk-tumpuk untuk bisa menang. Artinya,
seperti permainan judi saja,” ujarnya, ketika ditemui di ru ang kerjanya, Jumat (5/9). Bahkan, kata mantan Kepala Dinas Perkebunan Lampung itu, ketika ada rakyat yang men jerit menyampaikan aspirasi, tentu tidak akan bisa tereali sasikan karena gubernur dan bupati bukan dipilih rakyat. “Jadi, kesan masa bodoh pasti akan timbul, karena pemimpin
daerah tidak lagi memikirkan daerahnya yang dia pimpin, se hingga pembangunan dapat ter biarkan begitu saja,” kata dia. Sutono, yang disebut-sebut akan maju sebagai calon bu pati dalam bursa Pemilukada Lamsel, terlihat lemas dan tidak bersemangat lagi dengan adanya wacana itu. Namun, bukan berarti tidak semangat dalam menjalankan tugasnya
sebagai sekkab setempat. “Bagaimana tidak lemas, ka rena ada rencana pemilukada akan dilakukan DPRD. Tentu saya tidak punya uang banyak untuk bisa menang. Jadi, percuma saja selama ini saya blusukan ke pelosok-pelosok desa. Saya hanya punya modal massa, sehingga tidak cukup untuk dapat ikut nyalon dalam pemilukada nanti nya.” (U1) n Juwantoro