Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
@lampostonline, @buraslampost
www.lampost.co
T E R U J I T E PERC AYA
RABU, 3 Desember 2014 facebook.com/lampungpost
Akhirnya Golkar Terbelah P
ERPECAHAN di tubuh Partai Golkar sampai pada klimaksnya. Sejumlah elite partai berlambang beringin yang mengaku sebagai Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG) mengirim rekomendasi pemecatan Ketua Umum Aburizal Bakrie ke Kemenkum dan HAM. Kemarin (2/12), Musyawarah Nasional (Munas) IX partai itu di Bali memutuskan memecat elite yang tergabung dalam TPPG. “Munas memutuskan memecat terhadap kader-kader yang terlibat dalam pembentukan presidium (TPPG, red) dan menolak hasil-hasil Rapimnas VII di Yogyakarta,” kata pimpinan sidang Munas IX Partai Golkar, Nurdin Halid, di di Nusa Dua, Bali, kemarin petang.
I
ni tadi keputusan munas, keputusan tertinggi dan berlaku sejak dibacakan tadi.
Sebelumnya telah dibacakan keputusan dari mahkamah partai terkait pembentukan presidium penyelamat partai, kasus Agus Gumiwang Kartasasmita, dan kasus Poempida Hidayatullah. Terkait hal itu, seluruh peserta munas telah menyetujui dan menerima keputusan mahkamah partai memecat kader-kader yang melanggar AD/ART. “Ini tadi keputusan munas, keputusan tertinggi dan berlaku sejak dibacakan tadi,” kata Nurdin Halid. Ketua DPP Partai Golkar Agus Gumiwang, yang juga anggota TPPG, mengungkapkan TPPG sudah mengirimkan surat rekomendasi pemberhentian Aburi zal Bakrie, sebagai ketua umum Golkar ke Kemenkum dan HAM. TPPG juga masih mematangkan
BACA.!
ekasetiawan@lampungpost.co.id
Tabloid Mingguan
Terbit hari ini
n ANTARA/PUSPA PERWITASARI
ABURIZAL DIDUKUNG MAJU KETUM. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kedua kanan) bersiap menjabat tangan Ketua DPD I Lampung Alzier Dianis Thabranie, usai membacakan pandangan umum terkait laporan pertanggungjawaban kepengurusan 2009—2014 di Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12). Sebanyak 543 DPD I dan II serta 10 ormas yang didirikan dan mendirikan Partai Golkar menerima LPj. kepengurusan 2009—2014 dan mengusulkan kembali Aburizal Bakrie sebagai ketua umum Partai Golkar periode berikutnya.
Mahasiswa Itera Angkatan III Minta Subsidi MAHASISWA Institut Teknologi Sumatera (Itera) angkatan III yang berjumlah 67 orang berharap mendapat subsidi dari APBD. Mereka mengaku keberatan dengan biaya SPP yang mencapai Rp10 juta/ semester. Salah satu mahasiswa angkat an III yang kuliah di kampus Itera Jatiagung, Lampung Selatan, Yoga Jatra Radinta, me ngatakan mahasiswa angkatan I dan II sudah merasakan dana subsidi BPP Rp50 juta/tahun, sementara angkatannya belum pernah mendapat subsidi. “Mereka (angkatan I dan II, red) dapat dana subsidi, tetapi angkatan kami tidak ada. Di mana rasa keadilannya?” kata Yoga, usai mengikuti ujian tengah semester pertamanya di kampusnya, Selasa (2/12).
Menurut Yoga, 67 mahasis wa angkatan III juga ingin mendapatkan perlakuan yang sama dengan seniornya yang sedang kuliah di ITB agar tidak terjadi kecemburuan. Sebab, perlakuan berbeda itu sangat memberatkannya karena biaya kuliahnya masih sangat tinggi. “Biaya yang harus ditanggung Rp10 juta/semester itu sangat memberatkan kami,” kata mahasiswa Prodi Teknik Geodesi dan Geomatika itu. Padahal, pada awal masa kuliah mereka dijanjikan akan diberikan dana serupa untuk mendukung proses perkuliahan. Namun, hingga kini para orang tua mahasiswa angkatan III Itera tetap membayar biaya kuliah dari saku sendiri. “Kalau cuma angkatan I
dan II yang dapat subsidi dan bebas biaya dari Itera, buat apa angkatan III kuliah di sini? Tidak semua orang tua mampu bayar kuliah. Pemprov harus bersikap adil,” ujarnya. Hal senada dikatakan mahasiswa lainnya, Alfian. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh pilih kasih terhadap mahasiswa Itera Lampung. “Sebagai mahasiswa, saya berharap permintaan ini didengar Pemprov Lampung. Sebab, para orang tua merasa terbebani,” kata Alfian, yang juga kuliah di Prodi Teknik Geodesi dan Geomatika itu. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memajukan punia pendidikan di Lampung, salah satunya dengan memberi subsidi. (CR13/U2)
Merenda Jala, Selimur Menunggu Badai Reda SUDAH lebih sebulan kawasan perkampungan nelayan di bilangan Lempasing itu lebih banyak penghuni. Sejak pagi hingga sore, para lelaki terlihat bergerombol, mengobrol sambil minum kopi. Sebagian lainnya khusyuk memperbaiki jaring ikan yang koyak. Pantai di belakang kompleks itu juga penuh dengan perahu nelayan. Hempasan ombak membuat armada para nelayan menjaring rezeki di tengah samudera itu terus ber goyang dan berbenturan. Bendera merah-putih dan aneka ornamen hiasan lain tak henti berkibar. “Lagi musim barat, Mas. Susah cari ikan. Sudah hampir dua bulan begini,” kata Katirin, salah satu nelayan, Minggu (30/11). Tanpa ekspresi, lelaki 48 tahun itu terus merenda jala
n LAMPUNG POST/ADI SUNARYO
yang ia tarik ke teras rumahnya yang sempit. Ia mengaku sudah lebih seminggu tidak turun untuk menjemput rezeki dari Tuhan yang bertebar di lautan. Pasalnya, pada “perjalanan jihad” terakhirnya,
i TAHUN XL
Rp3.000
Revolusi Mental Birokrat
agenda Munas Partai Golkar di Jakarta pada Januari 2015. Sekretaris DPD I Partai Golkar Lampung Ismet Roni mengaku pihaknya menerima laporan pertanggungjawaban Ketua Partai Golkar Aburizal Bakrie dan menerima hasil munas. “Golkar Lampung dengan 15 kabupaten/kota sepakat mencalonkan kembali Ical. Untuk pemecatan TPPG, memang sesuai karena mereka melanggar AD/ART,” kata dia, saat dihubungi tadi malam. Kecelakaan Sejarah Hal berbeda disampaikan mantan Ketua DPD II Partai Golkar Bandar Lampung Heru Sambodo. Dia menilai kisruh partainya menjadi kecelakaan sejarah hingga akhirnya DPD I mem-plt.-kan dirinya. “Soal polemik di Lampung ini kecelakaan sejarah. Terkait pusat, ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang dilakukan penguasa di daerah, dalam hal ini DPD I Golkar Lampung. Ka rena ada pemaksaan kehendak, akhirnya menumbur ramburambu yang ada,” ujarnya, me lalui telepon, kemarin. Pengamat politik UGM, Ari Dwipayana, berpendapat faksionalisasi di tubuh Golkar memunculkan dua kemungkinan. Pertama, kelompok yang tidak puas dengan munas di Bali akan membuat DPP tandingan dengan menggalang dukungan dan mendelegitimasi hasil munas di Bali. Kemungkinan kedua, menurut Ari, para elite yang tidak setuju munas di Bali akan membentuk partai baru. Hal serupa terjadi saat terbentuknya PKPI pada 1999, Partai Hanura setelah Munas 2004, dan terakhir Gerin dra serta Partai NasDem pascaMunas 2009. (*1/ANT/U1)
No. 13333
Terbit Sejak 1974
TA JUK
Faksionalisasi yang terjadi dalam tubuh Partai Golkar akan semakin tajam dan berakibat memunculkan pembentukan partai baru. Eka Setiawan
24 Hal.
selama tiga hari tiga malam melaut, ia hanya membawa pulang 30 kilogram ikan. “Enggak tahulah ini. Utang solar 60 liter untuk melaut kemarin juga belum bisa kebayar. Mana uang untuk
belanja juga sudah enggak ada. Pusing!” kata pria yang sudah 12 tahun menjadi nela yan ini. Musim barat yang mengundang angin kencang dan badai di kawasan Selat Sunda dan perairan Indonesia lainnya adalah musim paceklik bagi nelayan. Ribuan nelayan terpaksa bangun siang, bertapih sarung, dan kongko-kongko di permukiman karena tak ada hal yang bisa dikerjakan untuk menghasilkan uang. Meskipun paceklik ini terjadi setiap tahun, nyaris tak ada pola baru untuk mengubah hidup bersiap menghadapi. ”Ya, tahu sendirilah, Mas. Namanya juga nelayan, rezekinya rezeki macan. Kalau pas ada hasil, ya lumayan bisa beli barang atau makan enak. Tapi kalau pas lagi begini, ya jual
apa yang ada. Nabungnya yang ke barang itu. Itu juga enggak semua bisa. Paling, ya utang lagi-utang lagi,” kata dia. Naiknya harga solar untuk operasional perahu menjadi masalah baru bagi nelayan. Jika sebelumnya biaya sekali melaut untuk 3—4 hari sekitar Rp1,5 juta, sekarang tidak kurang dari Rp2 juta. “BBM naik, nelayan tambah susah. Mana naiknya pas musim barat begini,” kata Sugirin (57), nelayan lainnya. Hampir semua nelayan yang biasa menjadikan Selat Sunda sebagai ladangnya mengeluhkan hasil tangkapan. Para nelayan mengatakan kelangkaan ikan di perairan karena gelombang air laut mencapai 3 meter, angin kencang, dan hujan. (ADI SUNARYO/ARMANSYAH/R6) BERSAMBUNG... HLM. 6
TAHUN ini, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) me rayakan hari jadinya yang ke-43. Organi sasi yang didirikan pada 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82/1971 itu kerap dikaitkan de ngan pegawai negeri sipil (PNS). Namun, sesungguhnya anggota Korpri terdiri dari PNS, pegawai BUMN, BUMD serta anak perusahaan, dan perangkat pemerintahan desa. Korpri dibentuk dalam rangka meningkatkan kinerja, pengabdian, dan netralitas pegawai negeri sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari lebih dapat berdaya guna dan berhasil guna. Sesuai tujuan pembentukan organisasi sudah semestinya anggota Korpri mengabdi, tidak hanya kepada negara, tapi juga kepada rakyat. Berdasarkan Keppres Nomor 82/1971, Korpri memiliki tujuh fungsi, yakni perekat persatuan dan kesatuan bangsa, pelopor peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas anggota, pelindung dan pengayom anggota, serta pendorong peningkatan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan. Lalu, pelopor pelayanan publik dalam menyukseskan program–program pembangunan, mitra aktif dalam perumusan kebijakan instansi yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku, serta pencetus ide, pejuang keadilan dan kemakmuran bangsa. Dalam perjalanannya 43 tahun, anggota Korpri seakan mulai bergeser dari tujuan pembentukannya. Karena itu, pada puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) Korpri di Monas, Senin (1/12) lalu, Presiden Joko Widodo mencetuskan Gerak an Nasional Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara (ASN). Jokowi memang menjanjikan revolusi mental dalam kampanye pemilihan presiden. Pelaksanaan revolusi mental itu dengan mengubah sikap pegawai negara yang sebelumnya berlagak priyayi menjadi pelayan rakyat. Itu pula yang membuat Jokowi menghendaki adanya revolusi mental pada anggota Korpri. Sebab, para pegawai negara itu digaji pemerintah dengan uang dari rakyat. Sudah semestinya para birokrat itu memiliki rasa simpati dan melayani rakyat sehingga menjadi teladan masyarakat. Tidak hanya itu, setiap aparatur negara pun dituntut memiliki pola pikir cerdas, inovatif, dan tanggap terhadap perubahan di lingkungan sekitar sehingga tak ada lagi mentalitas priyayi atau penguasa, tapi birokrat yang mengabdi untuk menyejahterakan masyarakat. Bukan sekadar konsep, Jokowi telah menetapkan langkahlangkah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Mulai dari efisiensi anggaran keuangan negara dengan larangan menggelar kegiatan di hotel mewah, pembangunan gedung pemerintahan, hingga pembatasan undangan perhelatan bagi para aparatur negara hingga pejabat daerah. Langkah bijak telah digulirkan Jokowi. Pegawai negara sudah semestinya memahami khitahnya sebagai abdi negara yang digaji dengan uang rakyat. Sudah waktunya semua birokrat mematuhi sistem sehingga semua berjalan sesuai koridor kepegawaian. n
oasis
Selfie dan Operasi Plastik STUDI baru mengungkapkan tren selfie atau foto narsis, yakni potret diri yang diambil diri sendiri menggunakan kamera digital atau telepon kamera, telah mendorong pe ningkatan permintaan untuk operasi plastik. Untuk keperluan studi, tim peneliti hasil jajak pendapat yang dilakukan American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS) melibatkan 2.700 responden. Tim menemukan satu dari tiga responden melaporkan tentang peningkatan prosedur operasi plastik yang di minta oleh pasien mereka dalam konteks citra diri dalam perspektif media sosial. Dijelaskan pula adanya peningkat an 10% dalam hal rhinoplasty, yaitu operasi untuk mempercantik hidung, sejak 2012—2013. Tren peningkatan juga terjadi untuk transplantasi rambut (7%) dan operasi kelopak mata (6%). (MI/U1)