± ±
± ±
CMYK CMYK
Terbit Sejak 1974 Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
www.lampungpostncom
jumat, 3 Februari 2012
± ±
CMYK
l No. 12339 l TAHUN XXXVII
DINAMIKA MASYARAKAT LAMPUNG
Terbit 28 Halaman
lHARGA ECERAN : Rp3.000 KURS
± ±
Gubernur setuju UMK Bandar Lampung Rp981 ribu... HLM. 3
BURAS
H. BAMBANG EKA WIJAYA
“SETIAP pegawai negeri sipil (PNS) diwajibkan menandatangani pakta integritas antikorupsi, kolusi, dan nepotisme!” ujar Umar. “Pakta ini sesuai Inpres No. 9/2011 dengan Pedoman Umum Permen PAN-RB No. 49/2011. Pakta buat gubernur sudah ditandatangani 20 Desember 2011 di Hotel Mercure, Jakarta, untuk PNS daerah Februari ini!” “Pakta integritas itu pernyataan seseorang pada diri sendiri untuk ini atau untuk itu!” timpal Umar. “Dibanding sumpah yang ada sanksi hukumnya buat sumpah palsu, pakta integritas belum ada ketentuan hukumnya! Pakta integritas dikenal di era reformasi, dibuat politisi saat menjadi calon anggota legislatif atau eksekutif, jika terpilih akan melakukan ini-itu! Sejauh ini, tak ada sanksi atau risiko apa pun pada dirinya ketika setelah terpilih tak melakukan isi pakta tersebut!” “Pakta dalam bahasa Indonesia berarti ‘perjanjian’, seperti pada Pakta Warsawa!” tegas Umar. “Arti integritas dalan kamus Webster, adherence to a code of values—dukungan pada suatu perangkat nilai! Di situs resmi www.menpan.go.id, pakta integritas ini diartikan janji kepada diri sendiri untuk melaksanakan tugas sesuai peraturan perundangan dan tak akan melakukan KKN!” “Dilihat dari makna dan bobot dimensi hukumnya, mengandalkan pakta integritas jadi pamungkas menghentikan korupsi pada semua PNS sama saja dengan bohong!” timpal Amir. “Bukan itu intinya! Tapi, perlu ada ayunan langkah awal reformasi birokrasi dilakukan setiap PNS! Mungkin itu arti strategis pakta integritas antikorupsi meski hadir setelah 13 tahun reformasi!” “Pada reformasi 13 tahun lalu baru kekuasaan Soeharto saja yang ditumbangkan!” tegas Umar. “Sedangkan birokrasinya, yang ada sampai saat ini adalah birokrasi lama yang karakternya tidak berubah!” (Kompas, 2-2). Dengan demikian, pakta integritas bisa dijadikan pendorong kepada PNS untuk berpikir mengubah karakter dirinya dari karakter Orde Baru ke karakter reformis!” “Untuk bisa menjadi pemicu proses perubahan karakter pada PNS, pakta itu tak bisa dilepas jalan sendiri setelah ditandatangani!” timpal Amir. “Untuk itu, diperlukan motor penggerak motivasi agar pakta itu hidup dan berperan dalam kegiatan sehari-hari PNS! Bukan saja mencegah dirinya korupsi, melainkan sekaligus mendorong tumbuhnya budaya antikorupsi, kolusi, dan nepotisme!” “Dengan begitu, makna integritas dalam pakta itu jadi adhere to code of anticorruption values—mendorong perangkat nilai antikorupsi!” tegas Umar. “Itu bisa menjadi motor pencegah laju korupsi kalangan politisi—yang diposisikan oleh demokrasi memimpin barisan PNS!” ***
Musik Bikin Awet Muda
± ±
SEBUAH penelitian di Northwestern University menunjukkan pelajaran seni musik bisa menjaga fungsi otak dan sistem saraf dari efek penuaan. Penelitian ini merupakan yang pertama mengungkap hubungan antara pengalaman bermusik dan proses penuaan. Profesor Nina Kraus dari Auditory Neuroscience Laboratory yang memimpin penelitian ini mengukur respons otak saat diberi rangsangan tertentu. Tidak disebutkan jumlah partisipan yang dilibatkan. Namun, mewakili dua kelompok, yakni musisi dan nonmusisi. “Pada usia lanjut, musisi menunjukkan kemampuan otak yang masih setara dengan kelompok nonmusisi pada usia yang jauh lebih muda. Mereka merespons suara sama cepat dan akuratnya dengan orang muda,” kata Kraus, seperti dikutip Sciencedaily, Kamis (2-2). (U-1)
Pakta integritas sesuai Inpres No. 9/2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. Seluruh PNS di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah ditargetkan menandatangani dokumen pakta integritas paling lambat 31 Desember 2011.
Pusat Pelaporan dan Analisis Gubernur seluruh Indonesia Transaksi Keuangan (PPATK) menandatangani pakta menemukan sekitar 1.800 rekening integritas tentang pencegahan bernilai puluhan hingga ratusan dan pemberantasan korupsi, miliar rupiah milik pegawai negeri disaksikan Menteri Dalam sipil (PNS). Para pemilik rekening Negeri Gamawan Fauzi. itu berusia 28—38 tahun. Dalam kepangkatan, mereka PNS golongan II—IV.
Lampung menduduki
peringkat ke-4
sebagai daerah dengan kasus korupsi terbanyak dari 14 provinsi yang dinilai Indonesia Corruption Watch (ICW).
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung menyebutkan:
2011
21perkara korupsi
di 15 lembaga pemerintah
Perkiraan kerugian negara
Rp50
miliar lebih
1 Januari 2012
Diterbitkan Permen PAN dan RB No. 49/2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di lingkungan pemerintah daerah. Penandatanganan pakta integritas tidak hanya berhenti pada seremonial, tetapi harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata.
Tujuh Pakta Integritas 1
Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme, dan tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2
Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan dan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
3
Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4
Masih dalam tahap penyidikan Kejati Lampung
5
Nilai korupsi kasus yang dalam tahap penuntutan mencapai .
6
Rp150 miliarr
19 Desember 2011
Menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di instansi/unit kerja dan turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7
Siap menghadapi konsekuensi apabila melanggar butir satu hingga enam tersebut.
DUGAAN KORUPSI
KALIANDA (Lampost): Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Lampung Selatan periode 2009— 2010, Thoharuddin (53), akhirnya ditahan. Sebelumnya Thoharuddin dimintai keterangan selama satu jam di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalianda, Rabu (2-2), sekitar pukul 12.00. Tersangka diduga melakukan penyimpangan kegiatan pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor Dewan dan pemeliharaan runtin berkala peralatan kantor gedung Dewan tahun 2010 sekitar Rp672,5 juta. Thoharuddin digiring masuk mobil tahanan Kejari Kalianda, lalu dibawa ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lembaga
Pemasyarakatan (LP) Kalianda didampingi kuasa hukum Amri Sohar. Kepala Kejari Kalianda Nurjanah, didampingi Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Albert P. Simanjuntak dan Kasi Intel Joko Wuryanto, mengatakan masih ada tersangka lain dan sedang dalam pemeriksaan berkas. “Untuk tersangka lain kita lihat saja perkembangannya nanti,” ujar Nurjanah. Pemeriksaan tersangka, menurut Albert P. Simanjuntak, dilakukan secara maraton, cek lapangan, dan pengumpulan alat bukti. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tersangka dijerat dengan Pasal 2, 3, 8, dan 9 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberan tasan Tindak Pidana Korupsi.
Penahanan tersebut terkait penga duan Persaudaraan Lintas Umat (Palu) Lampung dan Gerakan AntiKorupsi (GAK) pada 7 Juli 2011. Dalam pengaduan tersebut, diduga terjadi kegiatan fiktif di lingkungan DPRD Lamsel berupa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dewan Rp1,051 miliar. Selain itu, kegiatan pemeliharaan rutin (berkala) perlengkapan gedung kantor Rp424,21 juta dan kegiatan pemeliharaan rutin (berkala) peralatan gedung kantor Rp248,37 juta. “Kami menemukan dugaan kuat, akhirnya tersangka ditahan agar tidak menghilangkan barang bukti dan guna pemeriksaan,” kata Simanjuntak. (TOR/U-1)
Konser Bonita & The Hus Band
n ANTARA
Kelompok musik indie aliran folks, Bonita & The Hus Band, tampil dalam konser bertajuk Small Miracles di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu (1-2). Bonita & The Hus Band menampilkan 18 lagu dengan konsep kegembiraan, kesederhanaan, dan pengalaman musik total, dengan sejumlah hit, di antaranya Komedi Putar, Sing A Song, dan Small Miracles.
± ±
CMYK CMYK
±
kamis, 2 februari 2012 SUMBER BI
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Sebanyak 14 kepala
7 Desember 2011
Mantan Sekwan Lamsel Ditahan
OASis
1 US$ Rp8.892
Kenangan abadi lewat kamera ... HLM. 25
Pakta Integritas Diteken Komitmen di Tengah
Pakta Integritas Antikorupsi PNS!
± ±
Kisruh PSSI belenggu karier pemain... HLM. 18
Aktris Salma Hayek kunjungi Indonesia... HLM. 16
± ±
daerah dan seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Lampung menandatangani pakta integritas antikorupsi, kolusi, dan nepotisme. Penandatanganan pakta integritas yang berisi tujuh poin itu berlangsung di Balai Keratun Pemprov, Kamis (2-2), disaksikan Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said. Hadir dalam penandatanganan itu para kepala daerah, seperti Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N., Bupati Way Kanan Bustami Zainudin, Bupati Lampung Tengah Pairin, Bupati Pringsewu Sujadi Saddat, Bupati Tulangbawang Barat Bachtiar Basri, dan Pj. Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung. Sebelum penandatanganan, Herman H.N. sempat bertanya kepada Wakil Gubernur maksud dan tujuannya. Dia meminta penjelasan bantuan seperti apa yang tidak boleh diterima karena dalam membangun daerah bantuan swasta tidak bisa dilepaskan. “Bantuan apa dulu yang enggak boleh. Kalau ada yang mau bantu bangun jalan bangun jembatan, masak enggak boleh? Tapi kalau maksudnya yang tidak boleh itu bantuan kepada masing-masing pribadi, baru saya setuju,” kata Herman. Kepada Herman dan kepala daerah yang hadir, Joko mene gaskan yang dimaksud pakta integritas itu adalah gratifikasi, yaitu bantuan untuk pribadi dari pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Kepala daerah/wakil kepala daerah dan seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kata Wagub, dilarang menerima gratifikasi secara langsung atau tidak langsung karena dikhawatirkan berpengaruh pada kebijakan yang diambil. Sedangkan bantuan yang diberikan perusahaan untuk kepenting an pembangunan daerah, ujar Joko, sah-sah saja selama sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan. “Nah, dengan ditandatangainya
pakta integritas ini, saya berharap pemerintah kabupaten/kota bisa berjalan lebih baik, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah. Kalau ini berjalan, pemerintahan yang baik dengan sendirinya bisa tercipta,” kata Wagub. Selama 2011, penandatanganan pakta integritas juga dilakukan instansi vertikal. Pada 17 Februari 2011, Balai Pelatihan Pertanian Lampung, misalnya, menandatangani pakta integritas. Demikian halnya Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bandar Lampung yang ingin mewujudkan wilayah bebas korupsi. Hanya Propaganda
Penandatanganan pakta integritas tersebut, menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Wahyu Sasongko, hanya propaganda kepala daerah agar integritasnya diakui masyarakat. Wahyu meragukan efektivitas pakta itu karena tidak berlan daskan hukum karena hanya berada pada ranah etika dan moral. “Sepanjang semua kepala daerah menaati semua item pakta, itu bagus. Sebaliknya, jika tidak, tidak akan ada sanksi,” kata Wahyu. Wahyu menuturkan penyampaian kepada publik soal pakta integritas itu, bagus jika semua kepala daerah komitmen. Jika komitmen, kata Wahyu, kepala daerah punya moral dan beretika. Andai pun ada kepala daerah melanggar kesepakatan dalam pakta, namanya akan tercoreng secara moral di masyarakat. Wahyu menyarankan masya rakat membaca pakta itu secara proporsional. “Tidak usah terlalu percaya, bisa jadi itu agenda propaganda agar keliatan serius menjalankan prinsip antikorupsi dan dinilai baik,” ujarnya. (LIN/ASP/U-1)
±
APBD PESAWARAN
Pemprov Layangkan Surat Teguran BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung segera melayangkan surat teguran ke Pemerintah Kabupaten Pesawaran karena belum mengesahkan APBD 2012. Teguran serupa juga bakal dilayangkan Pemerintah Pusat agar Pemkab dan DPRD Pesawaran memulai pembahasan APBD. “Kemungkinan pusat juga memberikan teguran. Pemprov melalui Asisten Umum dan Biro Keuangan segera mengirim surat teguran,” kata Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Berlian Tihang di Balai Keratun, Kamis (2-2). Menurut Berlian, jika sampai Maret mendatang APBD belum disahkan, Menteri Keuang an akan menunda penyaluran dana alokasi umum (DAU) Pesawaran. Masyarakat yang tidak tahu-menahu persoalan yang melatarbelakangi molornya pengesahan APBD Pesawaran, kata Berlian, dirugikan. “Kami khawatir pembangunan di Pesawaran terhambat karena pada bulan kedua tahun anggaran 2012 program belum dimulai. Tolong berpikir luas dan atas nama rakyat,” ujar Berlian.
Di Gedongtataan, massa Aliansi Masyarakat Peduli Pesawaran (AMPP) berujuk rasa ke DPRD Pesawaran mendesak Badan Anggaran (Banang) membahas RAPBD 2012. Usai menemui perwakilan pengunjuk rasa, Ketua DPRD Pesawaran Toto Sumirat meminta waktu tujuh hari hingga Kamis (9-2) pekan depan untuk membahas RAPBD 2012. Di tempat terpisah, Bupati Pesawaran Aries Sandi meminta Fraksi PDIP, Demokrat, Golkar, dan PKS segera membahas serta mengesahkan RAPBD 2012. “Saat dilantik mereka disumpah dan janji untuk menjalankan tugas dan fungsinya, di antaranya membahas anggaran. Kalau tidak mau membahas berarti mereka melanggar sumpah janji dan mengingkari rakyat,” kata Aries Sandi. Aries Sandi mengatakan akibat sikap anggota Dewan yang tidak mau melakukan pembahasan tersebut, banyak dampak yang timbul. Misalnya, honor guru honorer yang tak bisa dibayarkan, tunjangan kepala desa termasuk honor para tenaga honorer di Pesawaran pun ikut terganggu. (LIN/SWA/IAN/U-1)
CMYK
± ±
±