±
±
CMYK
Politika
Senin, 5 desember 2011 lampung post
I7
LINTAS
KOMUNIKASI
PPP Dekati Ormas LDII
Hanura Kukuhkan Bappilu, Badiklat, dan LBH
±
BANDAR LAMPUNG—Menuju Pemilu 2014, Partai Hanura Lampung menyiapkan infrastruktur pemenangan. Sabtu (3-12), partai besutan Wiranto ini melantik tiga lembaga sekaligus, yakni Badan Perencana Pemenangan Pemilu (Bappilu), Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Aula Global Surya, Bandar Lampung. Pelantikan dihadiri Ketua DPP Hanura Yuddy Chrisnandi dan beberapa pengurus utama. Dalam pesannya, Yuddy yang digadang-gadang sebagai calon presiden 2014 mengatakan infrastruktur partai mutlak diperlukan untuk merebut simpati rakyat. “Kami harus bekerja keras dan bersiap secara komprehensif untuk menghadapi 2014. Dengan kemenangan Hanura, kami percepat kemandirian bangsa,” kata dia. (SDM/U-4)
Joko Widodo Calon Terbaik
JAKARTA—Sebanyak 100 orang dengan kepakarannya masingmasing mendiskusikan sosok siapakah yang paling pas memimpin Jakarta. Dari hasil diskusi kesepuluh kalangan itu, nama Wali Kota Solo Joko Widodo alias Jokowi mencuat ke posisi teratas. Kegiatan itu digelar Cyrus Network bersama Laboratorium Psikologi Politik Fakultas Psikologi UI. Kegiatan digelar untuk mencari calon gubernur terbaik bagi warga Jakarta, Minggu (4-12). (DTC/U-4)
Golkar Bali Setuju Bantuan Parpol
DENPASAR—DPD Golkar Bali menyambut positif wacana pembenah an keuangan di partai politik. Ketua DPD Partai Golkar Bali Ketut Sudikerta kemarin menilai dana bantuan parpol ini adalah uang negara, yang tak lain harus dioptimalkan pemanfaatannya. Sebab, partai adalah cerminan lembaga yang demokratis. Sebab itu, penting jika parpol harus melakukan pembenahan diri secara akuntabilitas dan transparansi kepada publik. (U-4)
Anas Klaim Demokrat Sadar Budaya
PALU—Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum me ngatakan Partai Demokrat adalah partai politik yang sadar budaya. Usai melantik Pengurus DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah di Palu, Sabtu (3-12), Anas mengatakan kebudayaan adalah basis kesadaran dan panduan pola pikir manusia. “Karena itu, Partai Demokrat sadar budaya dengan semakin menyatu dalam masyarakat,” kata Anas. (MI/U-4)
n ANTARA/HO/Nouval
BERI PENGHARGAAN. Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa memberikan penghargaan yang diwakili anak kandung Buya Hamka, Rusydie Hamka, saat tasyakuran di kantor DPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, kemarin. Partai berlambang Kakbah ini mulai mendekati ponpes sebagai persiapan pemilu dan pilpres.
Keinginan Bubarkan Setgab Menguat JAKARTA (Lampost): Kondisi Sekretariat Gabungan Partai Koalisi yang digadang Partai Demokrat tidak efektif. Setgab perlu dievaluasi, bahkan jika perlu dibubarkan.
n ANTARA/Basri Marzuki
±
±
CMYK
Lantik Pengurus. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum melantik pengurus DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah di Palu, Sabtu (3-12)
Demikian diungkapkan Ketua Fraksi PAN DPR Tjatur Sapto Edy dan Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain secara terpisah, Minggu (4-12). Tjatur menyebutkan ada berbagai poin krusial, seperti pembahasan RUU Pemilu dan pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang seharusnya dibahas serius di Setgab, malah tidak menjadi fokus utama pembahasan. Karena itu, PAN yang akan melakukan Rapat Kerja Nasional
pada 9—11 Desember untuk memutuskan menjadi partai mandiri, yang berdiri sendiri tanpa perlu tergantung pada koalisi. “Sikap politik ini akan dibahas dan ditetapkan dalam Rakernas mendatang,” kata Tjatur di Magelang kemarin. Saat ini, kata Wakil Ketua Komisi III DPR ini, PAN harus mulai beranjak dari partai tengah ke partai besar pada 2014 mendatang. Ia menargetkan perolehan suara dalam Pemilu 2014 dua digit atau di atas 13%. “K ita ini ka ka k nya Par tai
Demokrat. Demokrat cuma punya Pak SBY saja. Artinya kita setara dengan (partai) yang lain. Jadi tidak ada gantung menggantung antarpartai,” ujarnya. Sedangkan Abdul Malik Haramain menegaskan Setgab lebih baik bubar. Banyak perbedaan pendapat di Setgab, yang justru tidak bisa disatukan karena kepentingan partai utama pendukung pemerintahan. Ada banyak perbedaan pandangan di Setgab yang tidak bisa disatukan. Di antaranya adalah soal pembahasan RUU Pemilu dan pemilihan pimpinan KPK. Empat pimpinan KPK terpilih, yaitu Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnaen disebut sebagai
kegagalan Partai Demokrat yang menggadang mantan Kepala PPATK Yunus Husein dan pejabat BPN Aryanto Sutadi untuk menjadi salah satu pimpinan lembaga pemberantas korupsi itu. Tidak Kompak
Perbedaan pandangan lain di Setgab adalah ngototnya partai besar dalam mengegolkan angka parliamentary threshold (PT) sebesar 5% atau lebih, sementara partai menengah di koalisi menginginkan 2,5%—3%. Haramain menilai Setgab bersifat diskriminatif dan tidak meng akomodasi partai yang memiliki kursi lebih sedikit. Setgab hanya menguntungkan Partai Demokrat dan Partai Golkar. (MI/U-4)
KEDIRI (Lampost): Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai mendekati sejumlah pimpinan pondok pesantren di Jawa Timur menjelang pemilihan presiden pada 2014. “Kalau tentang pemilihan presiden, kami belum tentukan pilihan. Saat ini kami silaturahmi saja,” kata Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali saat berkunjung ke Pondok Pesantren Wali Barokah di Kelurahan Burengan, Kota Kediri, Sabtu (3-12). Pondok Pesantren Wali Barokah sendiri dikenal sebagai institusi yang dikelola secara profesional oleh Ormas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Ia menyebut belum menentukan figur yang dianggap cocok menjadi presiden untuk Pemilu Presiden 2014. Pihaknya juga belum menentukan sikap, apakah akan mengusung calon sendiri ataukah akan koalisi saat pemilihan nantinya. Saat ini pihaknya masih berkonsentrasi melakukan pemetaan politik. Rombongan pengurus dari DPP PPP berkunjung ke tiga pondok pesantren terbesar di Kota dan Kabupaten Kediri, yaitu Pondok Pesantren Ploso di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri; Pondok Pesan tren Lirboyo, dan Pondok Pesantren LDII Wali Barokah di Kediri. Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII K.H. Abdullah Syam yang dikonfirmasi terkait de ngan kedatangan rombongan dari pengurus PPP ini mengaku tidak pandang warna bendera siapa yang datang. Pihaknya mempersilakan siapa pun tokoh yang datang. “Kami terima semua tamu dan tidak pandang dari partai apa pun. Secara lembaga, LDII, kami independen. Kami juga tidak meng arahkan agar warga mendukung siapa,” kata salah satu profesor riset di Indonesia ini.(MI/U-4)
±
±
Wiranto Semangati Kader Hanura
PILKADA
Mencalonkan Diri bak Meminang Kekasih Hati BANDAR LAMPUNG—Mencalonkan diri dalam pilkada tak ubahnya seperti mau menikah. Mempelai mesti mendapat restu dari orang tua. Dalam ranah politik, ya wajib diiyakan orang penting dalam partai sebagai perahu pengusung. Andai restu tak didapat, asa maju ke pelaminan tinggal impian. Kecuali sang calon berkeras hati dan melakukan sebambang an (larian) dalam adat Lampung. Lampung, tahun depan, bakal menghadapi pesta demokrasi di tiga daerah: Tulangbawang, Tanggamus, dan Lampung Barat. Tanggal resepsinya sudah dipastikan: 27 September. Arti-
nya, para calon mempelai cuma mempunyai waktu enam bulan dari sekarang. Tahapan pilkada memang baru diluncurkan pada Maret atau April 2012. Namun, lobi, komunikasi, dan pendekatan sudah dimulai. Ibarat calon pengantin, sudah mulai pendekatan kepada calon mertua. Sebagian calon beranggapan bahwa restu pejabat, ketua partai, atau pengusaha besar bisa mendongkrak elektabilitas. Dengan modal popularitas dan elektabilitas via survei, para calon bakal berjuang mendapatkan dukungan penuh partai, dari pusat sampai daerah. Muaranya didaftarkan ke penghulu pilkada: KPU.
Di Lampung, para pejabat yang ingin maju ke pilkada dalam beberapa tahun belakangan selalu mengklaim mendapat dukungan dari Gubernur Sjachroedin Z.P. Alasan mereka tidak diungkapkan tegas, tetapi intinya restu itu final. Bukan apa-apa, kebetulan Sjachroedin adalah ketua umum PDI Perjuangan Lampung. Pa k Gubernur mema ng mempersilakan siapa saja maju. Kabarnya, nama Hanan A. Razak dan Hotman Atiek masuk bursa calon di Tulangbawang. Ibarat bersaing mendapatkan gadis, dua kandidat ini bersaing. Siapa yang kena di hati Gubernur, barangkali itu yang dipilih. Nama lain yang restunya selalu
dikejar dan sering diklaim adalah Ketua DPD Partai Golkar Lampung Alzier Dianis Thabranie. Posisi Alzier sangat berpengaruh bagi kader agar disahkan menjadi kandidata dari partai beringin itu. Pa r ta i la i n suda h tent u Demokrat di bawah Ketua Umum M. Ridho Ficardo dan PAN di bawah kepemimpinan Abdurrachman Sarbini (Mance). Perolehan kursi Demokrat dan PAN cukup signifikan di tiga daerah yang bakal menggelar pilkada. Bahkan, khusus PAN, di pilkada tiga DOB beberapa waktu lalu berhasil mendudukkan ka dernya sebagai calon bupati dan wakil. (WAHYU PAMUNGKAS/U-4)
n ANTARA/Jessica Wuysang
Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menyampaikan orasi politik usai pelantikan Srikandi dan Gerakan Muda (Gema) Kalbar di Pontianak, Minggu (4-12). Dalam pidatonya, Wiranto menyatakan pembentukan Srikandi dan Gema Hanura guna mempersiapkan kekuatan untuk Pemilu 2014.
KORUPSI
Kemendagri Berhentikan Wali Kota Bekasi ±
JAKARTA (Lampost): Kemendagri masih memberhentikan sementara Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad dari jabatannya. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi selaku penggugat tersangka empat kasus korupsi tersebut masih melakukan upaya banding ke tingkat yang pengadilan yang lebih tinggi. “Ia belum menda patkan status hukum berkekuatan tetap dan mengikat (inkracht),” kata Juru Bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek saat dihubungi di Jakarta, Minggu (4-12). Dengan demikian, Mendagri masih menyerahkan wewenang kegiatan pemerintahan di wilayah tersebut kepada Wakil Wali Kota Bekasi. “Sebab Wakil Wali Kota yang bertindak sebagai pelaksana tugas. Dia yang menjalankan kegiatan pemerintahan sehari-hari dibantu para bawahannya,” kata dia. Meskipun demikian, Donny mengakui tugas plt. wali kota ini tidak sebesar wali kota definitif. Beberapa kebijakan strategis seperti mutasi pegawai tidak bisa begitu saja dilakukan. “Kecuali
± ±
ada izin Mendagri,” ujarnya. Sebelu m nya, peng g u naa n fasilitas dinas oleh Wali Kota Bekasi nonaktif Mochtar Mohamad dipersoalkan aktivis Cinta
CMYK
Indonesia Cinta KPK (Cicak) Bekasi, Syahroni. “Tidak ada alas an fasilitas dinas dipergunakan sebelum ada putusan pencabutan SK Mendagri,” kata dia. Menu-
rut Sekretaris Cicak Bekasi ini, Mochtar pernah terlihat bepergian dengan menggunakan jasa pengawal yang diberikan Peme rintah Daerah setempat. (MI/U-4)
± ±
±
CMYK
± ±