lampungpost edisi 30 agustus 2012

Page 1

±

±

CMYK

± Terbit Sejak 1974 Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999

www.lampungpost.com

i

i

DINAMIKA MASYARAKAT LAMPUNG

kamis, 30 agustus 2012 No. 12538 TAHUN XXXVIIi

±

Pembangunan jalur pedestrian lambat... HLM. 3

Kaka bakal pulang kampung ke Brasil... HLM. 17

Vidi Aldiano belajar musik di Amerika... HLM. 16

BURAS H. BAMBANG EKA WIJAYA

Komnas HAM pun Terancam Bubar! “HARI ini, 30 Agustus 2012, masa bakti 11 komisioner 2007— 2012 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berakhir, tapi komisioner baru belum jelas kapan dipilih, apalagi dilantik!” ujar Umar. “Kenyataan itu membuat Kompas (29-8) menyimpulkan dengan judul berukuran besar di halaman pertama, Komnas HAM terancam bubar!” “Sampai kemarin Komisi III DPR belum menetapkan jadwal uji kelayakan dan kepatutan terhadap 30 calon komisioner hasil pilihan panitia seleksi yang diserahkan ke DPR 14 Juli 2012,” timpal Amir. “Masalahnya dua hari setelah diterimanya daftar calon komisioner itu (16-7) DPR reses, baru sidang kembali 16 Agustus! Lalu dilanjutkan cuti Idulfitri anggota DPR, hingga baru masuk 27 Agustus! Jadi DPR tak ada waktu memproses calon komisioner baru!” “Sebenarnya, kalau diantisipasi habisnya masa bakti komisioner terpaut masa reses dan cuti Idulfitri, sejak awal bisa dimajukan jadwal seleksi serta uji kelayakan calon komisioner! Sehingga saat masa bakti komisioner 2007—2012 habis, bisa dilantik Menguat kesan, komisioner baru 2012—2017!” tegas Umar. “Tapi antisipasi dalam hal seperti itu tak dilakukan DPR! kemanusiaan Itu membuat kita didorong untuk memahami kesan yang era Reformasi ditimbulkan, bahwa bagi DPR Komnas HAM itu bukan lemini justru lebih baga yang dianggap penting!” buruk dari Orde “Jelas! Karena Komnas HAM itu milik kaum lemah Baru! dan tertindas!” timpal Amir. “Hingga sebaliknya, Komnas HAM tak dibutuhkan penguasa, malah bisa dianggap sebagai pengganggu sepak terjang penguasa! Apalagi DPR dikuasai koalisi mayoritas pendukung penguasa, anggapan seperti itu terhadap Komnas HAM dari kalangan DPR bisa lebih klop! Kasus masa bakti komisioner lama habis sedang calon komisioner baru belum jelas kapan uji kelayakannya membuktikan kebenaran asumsi itu!” “Kenyataan itu juga mendukung asumsi aktivis bahwa lambannya proses rekrutmen komisioner tersebut merupakan bagian dari skenario pelemahan terhadap Komnas HAM, seperti dikatakan Haris Azhar, koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan—Kontras!” (Kompas, idem) tukas Umar. “Bisa dibayangkan Komnas HAM itu dilahirkan era Orde Baru, justru di era Reformasi dikencundangi! Menguat kesan, dalam hal kemanusiaan era Reformasi ini justru lebih buruk dari Orde Baru!” ***

Add on: facebook.com/buraslampost

Follow on: @buraslampost

Oasis

Kopi Kurangi Kanker Usus

±

i HARGA ECERAN : Rp3.000 KURS

n hendrivan

±

Terbit 24 Halaman

Penelitian terbaru menunjukkan dengan meminum beberapa cangkir kopi setiap hari secara signifikan bisa me­ ngu­rangi risiko kanker usus. Hasil itu terbukti dari sukare­ la­wan penelitian yang menenggak empat cangkir sehari yang mengalami risiko penurunan tumor sekitar 15%. Namun, mereka yang berhasil mengonsumsi enam cangkir mengalami penurunan risiko lebih besar sampai 40%. Sementara itu, pencinta teh tidak mengalami kejadian serupa. Penelitian ini dilakukan di Inggris, karena lebih dari 40 ribu orang per tahunnya didiagnosis terkena kanker usus. Penyakit ini memiliki tingkat kematian tinggi sekitar 16 ribu kasus per tahunnya karena banyak penderita yang mengabaikan tanda-tanda peringatan dini. Diet kaya mengonsumsi daging merah dan lemak serta kurang olahraga diperkirakan menjadi salah satu risiko utama terjangkit kanker usus. Dalam penyelidikan terbaru ini, para peneliti di US National Cancer Institute di Rockville, Maryland, menganalisis diet dan kesehatan laki-laki dan perempuan, mulai dari pola makan dan kebiasaan minum kopi. (U-1)

CMYK

1 US$ Rp9.553

±

rabu, 29 agustus 2012 SUMBER BI

n reuters

n kapan lagi

Semua Mulai dari Nol Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu membuat semua partai berada di titik nol dalam menghadapi Pemilu 2014. Posisi semua partai sama dan wajib ikut verifikasi.

Dalam Pasal 8 (2) disebutkan parpol yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya dan parpol baru untuk menjadi peserta pemilu sebelumnya dan partai politik baru untuk menjadi peserta pemilu harus memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 8 (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu sepanjang frasa “yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru”.

Penjelasan Pasal 8 (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu sepanjang frasa “yang dimaksud dengan partai politik baru adalah partai politik yang belum pernah mengikuti pemilu”, bertentangan dengan UUD 1945.

MK mengabulkan permohonan penggugat terkait besaran ambang batas parlemen. MK memutuskan PT 3,5% hanya berlaku untuk DPR tidak untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

n ANTARA

PUTUSAN UU PEMILU. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D. (tengah), didampingi hakim konstitusi, membacakan putusan permohonan uji materi UU No. 8/2012 tentang Pemilu di MK, Jakarta, Rabu (29-8). MK memutuskan semua partai politik yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2014 wajib mengikuti proses verifikasi di KPU.

Semua Parpol Wajib Verifikasi JAKARTA (Lampost): Semua partai politik yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2014 wajib mengikuti proses verifikasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kewajiban itu berlaku sete­ lah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus pengujian terhadap Pasal 8 (1), Pasal 8 (2), dan Pasal 208 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD. MK juga memutuskan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas 3,5% hanya berlaku pada anggota DPR (lihat info grafis). “Mengabulkan permohon­ an para pemohon untuk sebagian. Pasal 8 Ayat (1) dikabulkan seluruhnya, untuk Pasal 8 Ayat (2) dikabulkan sebagian dalam frasa ‘yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru’. Pasal 208 juga dikabulkan sebagian,” kata Ketua Pleno Hakim Mahfud M.D. saat membacakan putus­

an perkara No. 52 di gedung MK, Jakarta, Rabu (29-8). Permohonan diajukan 17 partai dengan Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum. Menurut anggota pleno hakim Hamdan Zoelva, parpol yang pada pemilu sebelumnya lolos ambang batas, bukan berarti lolos dari verifikasi. Untuk itu, MK memerintahkan semua parpol diverifikasi. Hakim Ahmad Fadlil Sumadi juga menyatakan MK mene­ mukan perbedaan persyaratan antara pemilu sebelumnya dengan pemilu saat ini. “Syarat pemilu 2009 berbeda dengan saat ini. Pemilu 2014 ini memiliki syarat yang lebih berat. Tidak adil partai parlemen tidak diverifikasi, sejak awal PT tidak disyaratkan mengikuti pemilu,” kata

Fadlil Sumadi. Siap Verifikasi Anggota kuasa hukum 17 parpol Jamaludin Karim menyangsikan verifikasi seluruh parpol dapat dilakukan. Pasalnya, KPU menetapkan batas waktu akhir pendaftar­ an verifikasi pada 7 September. “Waktunya terlalu mepet, Presiden har us keluarkan perpu untuk mundurkan jadwal verifikasi. Verifikasinya seperti apa juga tidak jelas, KPU harus memperjelas itu,” kata Jamaludin. Namun, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengaku siap melakukan verifikasi. Meskipun berat, KPU optimistis mampu melakukannya sesuai jadwal. Menurut Nanang, KPU Lam­ pung dan KPUD mulai melakukan verifiksi kepengurusan partai politik dan kartu tanda anggota (KTA) parpol pada 4 Oktober sesuai jadwal KPU Pusat. (*/U-1)

PEMILUKADA TUBA

PTUN Tolak Gugatan Frada BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pengadilan Tata Usaha Ne­ gara (PTUN) Bandar Lampung me­nga­lahkan gugatan Frans Agung Mula Putra-Dar­wis Fauzi (Frada) terkait de­ngan tidak lo­losnya pasang­an itu dalam verifikasi penca­lonan Pemilihan Umum Ke­pala Daerah (Pemilukada) Tu­langbawang (Tuba), Rabu (29-8). “Berdasarkan pertimbang­ an hak i m, dari k ronolog i, bukti, dan fakta persidangan, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya,” ujar Ha­ k i m A .K . Set iyono d a l a m amar putusannya. Setiyono mengatakan ke­pu­ tus­an KPU Tuba sebagai pihak ter­g ugat sesuai per­u ndangu ndangan. “ Majel i s t i­d a k berwenang menilai sah atau tidaknya kepengurusan par­ tai. Majelis menguatkan dan

±

Pembagian dana Kube di Mesuji semrawut... HLM. 24

BBM SUBSIDI

Pengusaha Tolak Pembatasan BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pengusaha menolak kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada perkebunan dan pertambangan. Selain persiapan belum jelas, pembatasan d ipred i ksi meni mbu l kan peluang korupsi baru. “Pemerintah belum me­ nyiap­­kan tempat di mana usa­h a perkebunan harus mem­beli solar industri. Kare­ na itu, bisa saja nantinya para peng usaha mencar i pen­ jualan BBM subsidi bukan di tempatnya atau membuat pengecoran sendiri,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung Yusuf Kohar, Rabu (29-8). Selai n itu, pembatasan BBM subsidi mengakibatkan harga produksi dan harga jual naik. “Tentunya semua ini dikembalikan kepada masyarakat yang menjadi konsumen hasil industri. Sebaiknya, tidak ada perbedaan harga antara BBM subsidi atau BBM industri, sehingga tidak ada spekulan yang memanfaatkan dispari­ tas harga ini,” kata dia. Sesuai Inpres No. 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air yang diturunkan menjadi Peraturan Menter i ESDM Nomor 12

Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan BBM, mu la i 1 Septem ber 2012 kendaraan milik usaha pertambangan dan perkebunan di Lampung dilarang menggunakan BBM subsidi. Kebijakan itu, menurut Ka­d is Perkebunan Provinsi Lampung Sutono, perlu dikaji ulang, karena pengusaha per­k ebu nan dengan luas lahan 25 ha ke atas belum termasuk kategori pengusaha besar. “Bila dipaksakan, ber i mpl i kasi pada penurunan pendapatan petani karena biaya transportasi jadi mahal,” kata Sutono. Menurut Sutono, definisi pengusaha perkebunan besar memiliki lahan di atas 25 ha masih menjadi perdebatan. Dinas Perkebunan sulit mengontrol kebijakan tersebut. Corporate Relation Department Great Giant Pineapple (GGPC) Mahfud Santoso me­­ nga­­takan pembatasan BBM sub­s idi menghambat ope­ rasio­nal perusahaan jika dilaksanakan tanpa per­siapan matang. “Kalau di­jalankan 1 Sep­ tem ­b er tan­p a persiapan, menghambat ope­r asional k a r e n a i n i me ­­ny a n g k ut orang banyak,” ka­­­­ta Mahfud. (UMB/NOV/WIN/U-1)

n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN

SITA SENJATA API. Kapolres Badar Lampung Kombes M. Nurrochman (kanan) menunjukkan senjata api rakitan dari pendukung Frada saat memasuki sidang di PTUN Bandar Lampung, Selasa (29-8). mengesahkan putusan KPU tentang verifikasi DPP ma­singmasing partai. Maka, Ha­nan A. Razak-Heri Wardoyo sah sesuai verifikasi,” kata Se­ti­yono. Atas putusan itu, kuasa hukum penggugat dan tergugat me­ngaku pikir-pikir apakah a k a n mela k u k a n la ng k a h

±

hu­k um selanjutnya ataupun ti­dak. Usai persidangan, kuasa tim kuasa hukum KPU Tuba Awan Hermawan mengatakan ke­putusan hakim memenuhi un­sur keadilan sehingga ha­ rus di­patuhi dan dihormati semua pihak. (MG6/*/U-1) n bawa pistol...Hlm. 4

±

±

±


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.