±
±
CMYK
HUMANIORA jumat, 27 desember 2013 LAMPUNG POST
CMYK Tauhidi (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung) “Kebijakan penghapusan UN SD memang menyusahkan pihak sekolah, terlebih Dinas Pendidikan kabupaten/kota.”
13
UN SD Dihapus, Pusat Setop Berikan Dana
L i n ta s Sosialisasi JKN Minim GURU besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indo nesia (FKM UI) Hasbullah Thabrany mengatakan sosialisasi sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sangat minim. Baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Menurut dia, seharusnya yang disosialisasikan adalah JKN. Namun yang banyak ditemui adalah iklan mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), terutama BPJS kesehat an. “Hal ini terjadi akibat kurangnya rasa nasionalisme dan masih kentalnya budaya PT Askes yang memang akan berubah menjadi BPJS kesehatan,” ujarnya, Kamis (26/12). (MI/S1)
Untuk Lampung sedang dihitung, berapa besar anggaran yang akan ditanggung kabupaten/kota dan mana dana yang akan ditanggung provinsi. Hal itu sampai saat ini masih kami rapatkan.
Merokok di Kalangan Pelajar Menggila MENCENGANGKAN, sebuah data menunjukkan mayoritas siswa laki-laki di sebuah sekolah menengah pertama di Ja karta tertangkap tangan membawa rokok ke sekolah. Dengan berbagai dalih, siswa umur 12—15 tahun ini me nyembunyikan rokok di lipatan-lipatan kecil tas mereka. Itu yang sembunyi-sembunyi. Bila ingin melihat yang lebih nyata, tengok saja warung-warung kopi yang letaknya di dekat sekolah. Isinya akan didominasi siswa-siswa yang sedang asik menghisap zat adiktif berbentuk batang itu. Ketua Pusat Pengawas dan Pengendali Tembakau (TCSC) Dokter Kartono Mohamad mengatakan rokok bukan hanya merusak kesehatan si pengisap, tetapi juga akan menghan curkan masa depan bangsa Indonesia. (ANT/S1)
n ANTARA/FERI PURNAMA
GENERASI PEMBATIK GARUTAN. Sejumlah remaja putri belajar membatik tulis garutan di Saung Budaya, Desa Sukalaksana, Samarang, Garut, Jawa Barat, Kamis (26/12). Pengelola desa wisata mengajak kaum perempuan muda untuk belajar membatik tulis sebagai upaya menjaga generasi pembatik tulis tidak punah dan terus berlanjut sebagai bagian menjaga budaya Garut.
n ANTARA/KRISTIAN AL
EKOSISTEM LAUT LAMPUNG. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (kiri) bersiap melakukan penyelaman di perairan sekitar Pulau Pahawang, Pesawaran, Lampung, Kamis (26/12). Selain mengunjungi dan memberikan bantuan kepada warga, Menhut juga menyempatkan memantau kondisi hutan dan ekosistem laut di sekitar kepulauan tersebut.
Dana Abadi Pendidikan Kurang Proporsional PENGGUNAAN dana abadi pendidikan (DAP) yang seka rang dikelola Lembaga Pe ngelola Dana Pendidikan (LPDP) dinilai kurang propor sional. Kucuran dana seha rusnya lebih memadai untuk pembangunan infrastruktur riset di perguruan tinggi (PT) Indonesia. “Yang saya baca, hasil in vestasi dana abadi pendidikan akan digunakan terutama un tuk beasiswa, lalu ada sedikit untuk riset dan rehabilitasi sekolah. Saya pikir penggu naannya sudah tepat, hanya pembagiannya yang kurang proporsional,” kata guru besar
Perkembangan Stand Up Comedy Lampung Bagus GELIAT masyarakat, terutama kalangan muda terhadap stand up comedy, juga dirasakan di Lampung. Hal itu dikatakan komedian Cak Lontong saat mengisi acara di pusat perbe lanjaan di Bandar Lampung, Rabu (25/12) malam. Komedian senior itu meng ganggap potensi para comics, sebutan pelaku stand up comedy, di Lampung meningkat
±
dan potensi yang ada juga tidak kalah bagusnya. Dia menilai positif terhadap diveri fikasi anak-anak muda untuk intens berkesenian sehingga perkembangan stand up comedy sangat pesat di seluruh kota besar di Indonesia, termasuk Lampung. “Saya sudah masuk be berapa kampus, termasuk di Lampung, sudah ada perkum
pulannya. Tidak hanya itu, ke giatan ekstrakurikuler (lewat UKM) makin luar biasa juga memunculkan antusiasme itu,” kata dia. Menurut pelawak asal Jawa Timur ini, stand up comedy ter masuk lawakan yang mencer daskan masyarakat. Sebab, tidak hanya meleluconi, tetapi juga diolah dengan kapasitas intelektual. (CR13/S2)
matematika ITB, Hendra Gu nawan, di kampusnya, Kamis (26/12). Terkait DAP yang mencapai Rp15,6 triliun itu, ia menilai pembagiannya bagi pem bangunan infrastruktur riset belumlah memadai. Semen tara sebagian PT di Indonesia masih membutuhkan sun tikan dana penelitian yang memadai. Menurut Hendra, yang juga sekretaris Majelis Guru Besar (MGB) ITB, pembagian dana sebesar Rp500 miliar untuk beasiswa, Rp10 miliar untuk riset, Rp3 miliar untuk rehabil itasi sekolah oleh LPDP masih
belum cukup, khususnya un tuk pendanaan riset. “Dana Rp10 miliar untuk riset itu tidak akan jadi apa-apa. Yang perlu dibangun adalah fasilitas riset berupa laboratorium dan peralatannya,” katanya. Ia mengusulkan dana hasil investasi dana pendidikan mestinya dapat digunakan untuk yang selama ini tidak ter biayai anggaran rutin. “Apa itu? Menurut saya adalah fasilitas riset, bukan dana riset yang di serap langsung oleh dosen atau mahasiswa. Kalau uang, hanya untuk honor. Pertanyaannya, riset macam apa yang dikerja kan?” ujar dia. (MI/S3)
Kuantitas Pendidikan Mengalami Kemajuan KUANTITAS pendidikan di Indonesia telah mengalami kemajuan sekalipun dari segi kualitas belum seperti yang diharapkan. hal itu dikatakan Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Gino Vanolie, kemarin. “Tidak benar bila ada yang menilai kuantitas pendidikan di Indonesia mengalami stagnan atau tidak mengalami kemajuan sama sekali,” ujar Gino, yang juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan, Kamis (26/12). Hal itu dikatakan Gino dalam dialog Aspirasi Merah Putih yang disiarkan secara na sional dari RRI Tanjungkarang. Menurut anggota Dewan Pendidikan Provinsi Lampung itu, upaya pemerintah mening katkan kualitas pendidikan dengan dukungan dana yang sangat besar sebenarnya telah berhasil meningkatkan angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan pada seluruh jen jang pendidikan di Tanah Air, yang mana secara kuantitatif tidak dapat dipungkiri lagi. Be gitu pula kondisi fisik sekolah-
sekolah yang lebih baik dari sebelumnya. “Bila masih ada sekolah berlantai semen atau berlan tai tanah dianggap sebagai sesuatu aib karena minimal harus berlantai keramik atau marmer (granit),” kata dia. Secara kuantitatif, menurut Gino, pembangunan pendidi kan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari kondisi sebelumnya. Na mun, adanya problem dari segi kualitas pencapaian hasil pendidikan yang cenderung makin tertinggal, bila diban dingkan dengan negara-negara serumpun di Asia Tenggara, apalagi dengan negara maju di dunia. “Kondisi itu sering men dorong adanya kebijakan jalan pintas atau shorcut program dan kebijakan pendidikan di negeri kita ini.” Padahal semestinya, kebi jakan pendidikan di Indone sia itu berjalan secara kon sisten untuk dapat menjawab persoalan yang ada, bukan mengikuti selera pasar dan kemauan politik pihak ter tentu semata. (KIM/ANT/S3)
Insan Ares Prameswara
P
E M E R I N TA H P u s a t menghapuskan ban tuan ujian akhir seko lah bagi siswa sekolah dasar/ madrasah ibtidaiah (SD/MI), seiring dihapuskannya ujian nasional (UN) untuk tingkat pendidikan tersebut. Selama ini, ujian akhir SD/ MI didanai dari APBN. De ngan dihapusnya dana terse but dalam APBN, mau tidak mau harus menjadi tanggung jawab APBD kabupaten/kota di daerah. Kondisi ini akan makin berat karena pusat pun melarang kabupaten/ kota melakukan pungutan kepada orang tua siswa. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tauhidi mengatakan atas kebijakan itu, pihaknya sedang membahas soal dana ujian SD dengan kabupaten/kota. “Untuk Lam pung sedang dihitung, berapa besar anggaran yang akan ditanggung kabupaten/kota dan mana dana yang akan ditanggung provinsi. Hal itu sampai saat ini masih kami ra patkan,” kata Tauhidi, di ruang kerjanya, kemarin siang. Menurut dia, kebijakan pengahapusan UN SD me mang menyusahkan pihak sekolah, terlebih Dinas Pen didikan kabupaten/kota. Me reka dituntut harus mengu sahakan adanya anggaran operasionalnya. “Sedikit menyusahakan karena daerah harus berge rak sendiri. Neraca keuangan tiap daerah kan beda-beda. Pasti ada yang sanggup, ada juga yang kempas-kempis menyediakan. Kalau semua sudah sepakat pembagian antara provinsi dan kabupa ten/kota, segera dilaksanakan tender untuk penggandaan soalnya,” kata dia. Berbeda dengan pelak sanaan UN SMP dan SMA, Tauhidi menjelaskan tidak
ada masalah. Selain tidak ada perubahan pelaksanaan, anggarannya pun masih di tanggung Pemerintah Pusat. “Sebab, anggarannya tetap dari pusat, jadi tidak ada kendala.” Turunkan Kualitas Sementara Ketua Forum Kelompok Kerja Kepala Seko lah (FK3S) SD Kota Bandar Lampung Arsad beranggapan UN SD seharusnya diperta hankan Pemerintah Pusat. Dia pun terang-terangan menolak UN SD harus dihapus karena akan menurunkan kualitas guru SD itu sendiri. “Banyak guru yang se dang berlomba-lomba untuk mengejar dan mendapatkan kualitas lewat sertifikasi. Kalau itu (UN SD) dihapus eksistensi guru hanya akan berjalan di tempat,” kata dia, dalam dialog pendidikan di aula Hotel Sheraton, Kamis (19/12) lalu. Arsad menyebut UN yang selama ini implementasinya sudah berjalan dengan baik. Pasalnya, hasil UN hingga kini dapat digunakan seba gai tolok ukur belajar dan menambah semangat bela jar anak. “Jika diberlaku kan US, anak didik menjadi kurang semangat dan akan beranggapan pasti lulus se hingga malas belajar.” Disinggung, apakah pihak dinas kabupaten/kota mam pu menyelenggarakan ujian sekolah? Arsad tetap yakin bisa melaksanakan, tetapi diukur dengan kualitas dia beranggapan kualitas UN yang diadakan dengan dana Pemerintah Pusat akan jelas berbeda dengan ujian yang hanya diadakan dengan dana yang dihimpun lokal. “Tidak dipungkiri dana mampu me nentukan kualitas hasil UN yang ada,” kata dia. (S2)
insanares@lampungpost.co.id
Mendikbud Yakini Implementasi Kurikulum Baru di 2014 Lancar MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh optimistis dengan implemen tasi kurikulum 2013 pada tahun 2014 dengan segala kerbatasannya. Sebab, siswa, guru, kepala sekolah, komite, dan orang tua sudah disensus tentang kurikulum itu. “Dari hasil sensus monitoring dan evaluasi pelaksanaan kuri kulum sebelum pendampingan dan sesudah pendampingan, kami optimistis dengan ren cana implementasi di 2014,” kata dia, di gedung pascasar jana terapan PENS-Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Rabu (25/12). Menurut Nuh, hasil sensus tersebut diperoleh dari 6.300 sekolah di seluruh provinsi yang sudah menerapkan kuri kulum 2013. Kemudian, disen sus mulai dari kepala sekolah, guru, pengawas, komite seko lah, orang tua, serta murid. Dia menjelaskan pember lakuan kurikulum 2013 ini dijadwalkan pada awal Februari
2014 dengan pengunggahan bu ku-buku semester I yang sebe lumnya masih pendampingan. Di bulan berikutnya dimulainya pelatihan terhadap guru, kepala sekolah, maupun pengawas. “Mulainya Februari minggu pertama buku-buku sudah se lesai diunggah menjadi publik domain sehingga siapa saja diperbolehkan untuk cetak. Namun, untuk dijual atau diterbitkan kami patok dengan HIT-nya sekian,” kata dia. Dalam hal ini, Nuh menam bahkan pihak dari sekolah yang membeli buku tersebut dengan HIT yang sudah ditetap kan, tetapi hingga saat ini HIT belum ditetapkan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dari data sensus tersebut, ada sekitar 206 ribu sekolah yang terdaftar sehingga pemerintah bekerja sama dalam hal pelatih an dengan lembaga-lembaga yang mengelola pendidikan, mulai dari pendidikan formal maupun informal. (MI/S2)