±
±
CMYK
± Terbit Sejak 1974 Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
sabtu, 18 mei 2013
T E R U J I T E PERC AYA
www.lampost.co
No. 12795
±
TAJUK Kesha takut penggemar Harry Styles akan melakukan tindak kekerasan... Hlm.16
Teluk Lampung diduga tercemar limbah dan menyebabkan ribuan ikan mati... Hlm.17
Herman H.N. Wali Kota Bandar Lampung
n MI
n Lampung Post.DOK
n ANTARA/WAHYU PUTRO A.
SIDANG KORUPSI SAPI. Menteri Pertanian Suswono (tengah) bersama tersangka korupsi pengurusan impor daging sapi, Ahmad Fathanah (kiri) dan bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (kanan), menjadi saksi pada sidang dengan terdakwa Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi dalam kasus suap impor daging sapi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (17-5). Sidang juga menghadirkan Maharani Suciono serta penyelidik KPK Amir Arif sebagai saksi.
KASUS IMPOR SAPI
±
i TAHUN XXXVIII
Rp3.000
±
±
24 Hal.
Luthfi Fasilitasi Pertemuan Medan JAKARTA (Lampost): Menteri Pertanian Suswono menyebut bekas Presiden Partai Ke adilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq sebagai pihak yang memfasilitasi pertemuan di Medan, Sumatera Utara. Pertemuan di Hotel Aryadutha pada 10 Januari 2013 itu diduga untuk mengatur penambahan kuota impor daging buat PT Indoguna Utama. “Beliau (Lutfhi) yang memfasilitasi pertemuan dengan Elizabeth dan Pak Soewarso. Saya tanya ke Soewarso dan dia menyampaikan Pak Luthfi meminta bertemu di tempat beliau saja di Hotel Aryadutha,” kata Suswono di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (17-5). Soewarso yang dimaksudkan Suswono adalah pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bidang pangan yang juga kader PKS. Suswono menjadi saksi dalam kasus suap impor daging di Kementerian Pertanian dengan terdakwa dua direktur PT Indoguna Utama, yaitu Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. Keduanya didakwa memberikan uang Rp1,3 miliar kepada Luthfi melalui Ahmad Fathanah untuk mendapat tambahan kuota impor daging sapi. Suswono menyetujui permintaan Luthfi untuk bertemu dengan Elizabeth Liman di kamar 9006 tempat Luthfi menginap dan sesampainya di sana sudah ada orang dekat Luthfi, Ahmad Fathanah. “Saya tidak tahu ada Fathanah di sana, karena awalnya saya kenal dia bernama Olong,” kata Suswono. Dia menyatakan pertemuan, hanya berlangsung singkat, yaitu 10—15 menit, dengan diskusi seputar data krisis daging. “Tidak ada pembicaraan mengenai kuota impor daging sapi,” ujarnya. (MI/R-4)
Mance Pasrahkan Doddy TELUKBETUNG (Lampost): Mantan Bupati Tulangbawang Abdurrachman Sarbini (Mance) memasrahkan nasib Doddy Anugrah Putra (32) kepada proses hukum. Ia yakin anaknya itu tidak bersalah. “Apalah arti Doddy, pejabat besar lain seperti mantan Kapolri atau sekelas petinggi partai saja bisa ditahan. Tapi, saya yakin dia tidak bersalah. Dia tidak mungkin korupsi dan makan uang haram. Dia sudah kaya dari uang yang halal dari Bapaknya yang menjabat bupati selama 10 tahun,” ujar Mance saat dihubungi melalui telepon seluler, Jumat (17-5). Dua hari lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang menetapkan Doddy yang menjadi terdakwa perkara korupsi penga daan kendaraan dinas Bupati Pesawaran untuk ditahan. Penahanan dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat persidangan. Menurut Mance, penetapan Majelis Hakim Tipikor menahan Doddy merupakan tindak lanjut dari pihak Kejaksaan Negeri Kalianda, Lampung Selatan. “Kalau penetapan hakim itu kan, tidak mungkin ada kalau tidak dari bawah (Kejari Kalianda),” kata dia. Ia menilai jaksa melanggar prosedur dalam penetapan tersangka mengingat sampai saat ini jaksa tidak dapat menunjukkan adanya audit Badan Pemeriksa Keuangan
dan Pembangunan (BPKP). “Dalam penetapan tersangkanya saja sudah menyalahi prosedur karena jaksa tidak dapat menunjukkan audit BPKP. Bagaimana bisa dibilang ada kerugian kalau auditnya saja belum ada,” kata Mance.
A
palah arti Doddy, pejabat besar lain seperti mantan Kapolri atau sekelas petinggi partai saja bisa ditahan.
Secara terpisah, penasihat hukum Doddy, Yulia Yusniar, mengajukan permohonan penangguhan penahanan kedua setelah yang pertama ditolak Majelis Hakim. “Akan kami lakukan upaya permohonan penangguhan penahanan kepada Majelis Hakim. Kami masih berkeyakinan klien kami tidak bersalah dan itu sudah terbukti dalam fakta persidangan sebelumnya,” kata Yulia. Kasus pengadaan kendaraan dinas Bupati Pesawaran diduga merugikan negara Rp120,5 juta. Dalam APBDP Pesawaran 2010, anggaran yang di-
patok untuk membeli mobil Toyota Prado 2.700 cc A/T.TXL 4WD sebesar Rp1,135 miliar. Empat terdakwa dalam kasus tersebut, yakni Kasubbag Belanja Bagian Keuangan Pemkab Pesawaran Doddy Anugrah Putra (32), marketing Auto 2000 Rajabasa Atari (47), Wakil Direktur CV Putra Pesisir M.T. Yombi Larasandi (32), serta Kabag Perlengkapan dan Aset Daerah Pemkab Pesawaran Barma Jasa (35). Kasus Penganiayaan Dalam kaitan dengan kasus tersebut, Achmad Munawar Utama, PNS Pesawaran, melaporkan kasus penganiayaan ke polisi. Munawar yang menjadi saksi kasus itu menga ku dianiaya Doddy pada Minggu (7-4) di rumah rekannya, Amri, di Jalan Sultan Badaruddin, Segalamider, Tanjungkarang Barat. Munawar sempat dirawat di RS Bumi Waras selama beberapa hari. Kapolresta Bandar Lampung Kombes M. Nurochman mengatakan polisi belum memiliki cukup bukti dan saksi yang melihat langsung penganiayaan itu. Dengan demikian, ada kemungkinan polisi akan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). “Sampai saat ini belum cukup saksi atau barang bukti. Bisa saja kasus di-SP3kan. Namun, bukan berarti kasus itu berhenti,” kata Nurochman dua hari lalu. (HER/CR1/R-4)
Jangan Ragu Miskinkan Koruptor MESKIPUN banyak dipenjara, korupsi tetap jalan terus. Apalagi masa hukuman koruptor cen derung lebih ringan dan tidak sebanding dengan jumlah kekayaan yang dicuri. Korupsi yang dilakukan pejabat publik karena serakah. Jadi, memiskinkan koruptor merupakan sarana ampuh karena koruptor lebih takut miskin daripada dipenjara. Bagi koruptor, ternyata lebih aman masuk sebentar ke penjara ketimbang harus kehilangan hasil n DP. RAHARJO korupsinya. Mereka berprinsip, cukup jatuh, jangan pula tertimpa tangga. Rupanya trik itu juga dipakai mantan Bupati Lampung Tengah Andy Achmad Sampurnajaya yang kini meringkuk di sel LP Rajabasa, setelah dinyatakan bersalah dan harus ganti rugi Rp20,5 miliar ke negara atas kasus pemindahan dana APBD Lampung Tengah ke PT BPR Tripanca Setiadana Rp28 miliar. Meskipun sempat buron, Kanjeng, begitu biasa Andy Achmad dipanggil, kemudian menyerahkan diri untuk menjalani hukuman 12 tahun penjara. Tentu saja sulit memiskinkan koruptor kalau hanya menyisir rekening demi rekening yang diduga dipakai menyimpan hasil korupsi. Oleh karena itu, dalam membidik harga koruptor, kejaksaan hendaknya tidak memakai kacamata kuda hanya berpatokan pada UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Banyak dimensi lain yang bisa dipakai untuk memeloroti koruptor, misalnya, memakai UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Jika UU TPPU dipakai, jelas Andy Achmad tidak bisa berkelit tidak punya uang lagi. Simaklah temuan Forum Warga Lampung Tengah (FWLT) yang menyebutkan Kanjeng memiliki tanah, kebun kelapa sawit, dan kebun tebu di Lampung Tengah dan Tulangbawang. Jika ditelusuri memakai kacamata UU TPPU tidak ter tutup kemungkinan aset itu hasil pencucian uang selama dua periode Kanjeng menjabat. Meskipun kita belum memiliki UU pembuktian terbalik, menelurusi asal mu asal harta yang menurut FWLT bernilai miliaran rupiah itu, patut dicurigai sebagai bentuk pencucian uang. Kita meminta kejaksaan jangan ragu memiskinkan koruptor. Koruptor seharusnya divonis hukuman berat, se perti teroris. Bahkan, di China sanksinya lebih berat, yakni hukuman mati. Sampai 2007, misalnya, pemerintah China menghukum mati 4.800 pejabat negara yang terlibat korupsi. Koruptor lebih takut jika hukumannya berupa pemiskinan terhadap diri dan keluarganya. Sebab, terbukti hukuman badan ternyata tidak memberikan efek jera. Ragu memiskinkan koruptor ini yang kemudian membuat mantan Bupati Lampung Timur Satono masih bebas berkeliaran. Satono, yang diadili satu paket dengan Andy Achmad, merugikan negara Rp119 miliar dalam kasus pemindahan ABPD Lampung Timur ke PT BPR Tripanca Setiadana. Pandangan umum masyarakat atas belum tertangkapnya Satono adalah nilai uang yang dikorupsi Satono, masih cukup untuk menyuap aparat. Oleh karena itu, sekali lagi kita meminta kejaksaan tidak ragu menyita aset koruptor karena selain sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), perbuatan mereka membuat susah dan memiskin kan orang banyak. n
OAS IS
Putus Cinta dan Musik ORANG yang sedang menghadapi masalah interpersonal, terutama putus cinta, ternyata lebih suka mendengarkan musik sedih sebagai pengalaman estetika yang merefleksikan suasana hati mereka. Demikian menurut penelitian gabungan tentang perilaku konsumen dari University of California, KAIST Business School, dan FGV School of Administration yang dimuat dalam Journal of Consumer Research. Seseorang yang mengalami tekanan emosional yang serius dalam hubungan romantis yang rusak akan mencari substitusi untuk menggantikan ikatan pribadi yang kandas. Dengan begitu, seseorang dapat merasa lebih baik. “Pengalaman emosional dalam produk estetika itu penting untuk kebahagiaan seseorang dan emosi yang baik. Musik, film, lukisan, atau novel yang sesuai dengan suasana hati dan perasaan saat itu, mirip seperti teman yang empati ketika kita mengalami kegagalan hubungan,” kata Chan Jean Lee, salah satu peneliti. (MI/R-4)
PEMILU 2014
Tujuh Kades di Lamsel Mundur KALIANDA (Lampost): Tujuh kepala desa (kades) di Lampung Selatan mengundurkan diri. Mereka bersiap maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2014. Ketujuh kades itu, yakni Sadide (Kades Bakauheni, Kecamatan Bakauheni), Koes Haryanto (Kades Jatibaru, Kecamatan Tanjungbintang), Nana Permana (Kades Mekarmulya, Kecamatan Palas), Lili Suhairi (Kades Sukaratu, Kecamatan Kalianda), Abdul Wahid (Kades Karangpucung, Kecamatan Way Sulan), M. Romli (Kades Cintamulya, Kecamat an Candipuro), dan Ahmad
±
CMYK
Samidin (Kades Mandalasari, Kecamatan Sragi). Kasubbag Administrasi Pemerintahan dan Perangkat Desa/Kelurahan Otonomi Daerah Pemkab Lamsel Erdian syah, mewakili Kabag Otda Suhendar Zuber, mengatakan pihaknya sudah menerima surat pengunduran diri kades yang akan mengikuti Pemilu 2014 mendatang. “Pemda sudah menerima surat pengunduran diri ke t u j u h ke p a l a d e s a i t u . Bagian Otda hanya memfasilitasi pengunduran diri bagi kepala desa yang akan maju pada Pemilu Legislatif
±
±
2014. Pemda tidak melarang kepala desa yang akan maju pada pemilu tersebut,” kata dia kemarin. Erdiansyah menjelaskan surat pengunduran diri para kepala desa yang akan maju dalam pemilu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota. “Kami sudah mengimbau seluruh kades di Lampung Selatan yang akan maju sebagai caleg untuk mengundurkan diri dari jabatannya,” ujar dia. (TOR/R-4)
±
±