lampungpost edisi 18 maret 2013

Page 1

±

±

CMYK

± Terbit Sejak 1974 Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999

selasa, 19 maret 2013

T E R U J I T E PERC AYA

www.lampost.co

No. 12736

±

TAJUK Di hari ulang tahun ke-27, Nikita Mirzani berharap bertemu jodoh... hlm. 16

Bulog harus mengganti raskin yang tidak layak untuk dikonsumsi... hlm. 17

Herman H.N. Wali Kota Bandar Lampung

n MI

n Lampung Post.DOK

INFRASTRUKTUR

Perjuangkan Jalan Tol dan JSS

±

i TAHUN XXXVIII

Rp3.000

±

±

24 Hal.

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Gubernur Lampung menga­ jak semua elemen masyarakat Lampung memperjuangkan pembangunan jembatan Selat Sunda (JSS), kota baru, dan jalan tol. Agenda tersebut juga akan menjadi pembahasan utama da­ lam Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) se-Sumatera. Ajakan tersebut dikatakan Gubernur Lampung Sjachroe­ din Z.P. saat sidang paripurna peringatan HUT ke-49 Provinsi Lampung di gedung DPRD Lampung. Rapat paripurna dihadiri seluruh anggota DPRD Lampung dan pejabat Pemprov Lampung, Senin (18-3). Menurut Sjachroedin, di sisa akhir jabatannya, dia ingin semua elemen masyarakat ikut memper­ juangkan program pembangun­ an yang sudah dirancang sejak ia terpilih menjadi gubernur Lampung, mulai dari pembangu­ nan kota baru, JSS, jalan tol, dan bandara internasional Branti. Dia juga meminta agar semua elemen masyarakat meninggalkan kon­ flik kepentingan untuk sebuah tujuan bersama. “Kami ingin semua elemen bersama-sama untuk mem­ bangun Lampung ini. Meng­ ingat itu adalah tanggung jawab masyarakat di provinsi ini,” kata Gubernur. Sebagai tahun terakhir pe­ ngabdiannya, Kiay Oedin, pang­ gilan akrab Gubernur, meng­ harapkan bantuan dari semua pihak untuk menjadikan Sai Bumi Ruwa Jurai ini bisa bersaing dengan provinsi lain di Sumatera. “Ini tahun ter­akhir pengabdian saya. Karena saya tidak lagi nya­ lon maupun berpolitik sehingga semua pihak harus bersatu untuk membangun provinsi yang kami cintai ini,” ujar dia. Dia menjelaskan pembangun­ an JSS dan jalan tol akan menjadi isu utama dalam Rakorgub se-Su­ matera yang akan digelar Selasa (19-3). Mengingat pembangunan tersebut bermanfaat untuk selu­ ruh masyarakat di Sumatera dan Jawa. “JSS ini program nasional untuk semua. Rakorgub juga se­ cara khusus membahas ini selain isu lainnya.” Di akhir sambutannya, Gu­ bernur juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada DPRD Lampung dan se­ luruh masyarakat yang sudah ikut bahu-membahu mem­ bangun provinsi ini. (CR-2/R-5)

n ANTARA/ROSA PANGGABEAN

ASET DJOKO SUSILO. Bus pariwisata yang diduga terkait kasus pencucian uang oleh Irjen Djoko Susilo diparkir di sebelah gedung KPK, Jakarta, Senin (18-3). KPK menyita enam bus pariwisata milik Djoko Susilo terkait kasus korupsi simulator SIM dan kasus tindak pidana pencucian uang. BERITA TERKAIT… Hlm. 8

Gagal Kredit Rp73,6 M Tanggung Jawab BRT BANDAR LAMPUNG (Lampost): Gagal kredit yang dialami konsorsium Trans-Bandar Lampung senilai Rp73,6 miliar menjadi tanggung jawab manajemen bus rapid transit (BRT). Pemerintah Kota Bandar Lampung meminta kegagalan kredit ini jangan dijadikan alasan manajemen untuk tidak mengelola BRT dengan baik. Sekretaris Kota Bandar Lampung Badri Tamam mengatakan kegagalan kredit konsorsium BRT melalui PT Pracico Multifinance kepada Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) sebesar Rp73,6 miliar merupakan tanggung jawab manajemen BRT. Pemkot hanya sebagai regulator untuk mendorong agar manajemen menjalankan BRT dengan baik. “Kami harap dengan gagal kredit ini, manajemen harus berupaya semaksi­ mal mungkin menjalankan BRT dengan benar,” ujar Badri, Senin (18-3). Dia juga mengaku sudah bertemu dengan pihak Bank BJB dan PT Pracico Multifinance pada Februari lalu. Namun, menurutnya, pertemuan itu hanya sila­ turahmi untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemkot Bandar Lampung.

Komitmen Membayar Direktur Utama BRT Trans-Bandar Lampung I Gede Jelantik masih belum

bisa memberikan data jumlah pinjaman mereka ke PT Pracico Multifinance, termasuk nilai dana untuk pembelian armada BRT dari pinjaman tersebut dan jumlah yang sudah dilunasi. “Kami bukan tidak mau memberikan data, tapi itu rahasia perusahaan. Ma­ sak kami punya utang harus diungkap­ kan ke media,” kata Jelantik kemarin.

P

emkot hanya sebagai regulator untuk mendorong agar manajemen menjalankan BRT dengan baik.

Namun, dia memastikan konsorsium berkomitmen membayar pinjaman ke PT Pracico Multifinance, juga utang Rp1 miliar ke Pemkot Bandar Lampung. “Kami akan komitmen melunasi utang tersebut. Kami ini pengusaha, apa pun risikonya akan kami tanggung. Kami akan berupaya sebaik-baiknya,” ujar anggota Komisi V DPRD Provinsi Lam­ pung ini.

Hari ini manajemen BRT juga akan menemui Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N. untuk menjelaskan kon­ disi akhir keuangan manajemen. “Be­ sok (hari ini, red) kami akan ke Pemkot untuk bertemu Wali Kota. Kami akan membahas kelanjutan operasional BRT ini serta mencari solusi-solusi terbaik,” kata Jelantik. Pihak manajemen PT Pracico Multi­ finance memilih bungkam menyikapi kegagalan kredit BRT Trans-Bandar Lampung. Saat Lampung Post mencoba mengon­firmasi Direktur Utama PT Pra­ cico Multifinance Tedy Agustiansjah, dia tidak menjawab telepon maupun pesan singkat yang dikirim, Senin (18-3). Menanggapi kegagalan kredit TransBandar Lampung, Pemimpin Grup Komunikasi Perusahaan dan Hubung­ an Masyarakat Bank BJB, Boy Pan­ dji, menga­takan pihaknya tengah ber­ koordinasi dengan PT Pracico untuk menyelesaikannya. “Kami akan mencari informasi detail dulu ke PT Pracico karena penyaluran dana melalui Pracico dan pengguna akhirnya Trans-Bandar Lampung. Kami menangani masalah ini secara serius agar kepercayaan nasabah terhadap BJB terjaga,” ujar Boy Pandji melalui telepon. (MG5/MIN/K-1)

Lampung Menuju Emas PADA 18 Maret 2013, Provinsi Lampung genap berusia 49 tahun. Usia yang tak lagi muda. Banyak catatan baik dan buruk dalam perjalanan suatu daerah. Ada prestasi, pencapaian, prospek, dan tantangan untuk men­ capai kemajuan. Di usia hampir setengah abad ini, ada banyak rencana pembangu­ nan untuk daerah yang memiliki berbagai masalah pada infrastruk­ tur, kemiskinan, pengangguran, juga po­ tensi konflik yang cukup tinggi. n DP. RAHARJO Menjadi provinsi di ujung Pulau Sumatera, Lampung memiliki keuntungan secara geografis. Namun, hal ini tentunya perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Kapasitas jalan lintas yang tak lagi sanggup me­ layani arus kendaraan menjadikan infrastruktur sebagai tantangan terbesar yang dihadapi Lampung. Rencana pembangunan jembatan Selat Sunda (JSS), tol Sumatera, dan jalur kereta api di Pulau Sumatera (TransSumatera Railways) diharapkan bisa memberikan keun­ tungan secara ekonomi bagi Sai Bumi Ruwa Jurai. Karena itu, pembangunan megaproyek itu pun harus disikapi agresif Pemerintah Provinsi Lampung agar segera tereal­ isasi. Jangan biarkan semua rencana indah di atas kertas. Diperlukan rencana matang untuk mempercepat pem­ bangunan. Baik dari segi biaya maupun tim teknis. Pem­ bangunan infrastruktur ini tentunya dapat membawa manfaat sosial dan ekonomi. Di sisi lain, rencana pembangunan infrastruktur itu da­ pat membantu penyerapan tenaga kerja. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2012, jumlah pengang­ guran terbuka di Provinsi Lampung mencapai 6,14% dari total jumlah penduduk. Meskipun angka ini turun diban­ dingkan periode sebelumnya, Februari 2012 yang menca­ pai 6,32%, tentunya masih dibutuhkan banyak lapangan kerja untuk menyerap para pengangguran ini. Angka kemiskinan pun masih menjadi tantangan daerah ini untuk membenahi diri di tahun-tahun mendatang. BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Lampung periode September 2012 mencapai 1,22 juta jiwa atau 15,65% dari total penduduk. Patut disyukuri, angka ini menurun 0,53% dibandingkan periode Maret 2012 yang sejumlah 1,26 juta jiwa. Namun, diperlukan upaya-upaya untuk terus mene­ kan jumlah penduduk miskin ini. Permasalahan lain yang cukup menghantui Lampung adalah konflik horizontal. Potensi konflik di daerah ini cu­ kup besar akibat pembauran belum tuntas dan masalah agraria. Tentunya perlu perhatian khusus untuk meredam pemicu konflik yang terkadang hanya masalah sepele. Polda Lampung sudah meluncurkan program rembuk pekon untuk mengakomodasi berbagai masalah hingga menyelesaikannya mulai dari tingkat pemerintahan ter­ endah. Jika hal ini dapat dilaksanakan efektif, tentunya konflik-konflik antarwarga bisa ditahan lebih awal. Butuh perhatian lebih pada pelaksanakan program pembangunan ketimbang konflik terus-menerus. Semoga perjalanan menuju pesta emas tahun mendatang, Lam­ pung menjadi daerah yang maju dengan perekonomian lebih baik sehingga rakyat makmur. n

OAS IS

Makan dan Televisi MAKAN sambil menonton televisi adalah kebiasaan yang buruk. Pasalnya, hal tersebut dapat menimbulkan penumpuk­ an kalori lebih banyak diban­ dingkan menghabiskan makanan di meja makan. Demikian hasil ke­simpulan peneliti Universitas Liverpool, Inggris, baru-baru ini. n DP. RAHARJO Pemimpin penelitian, Eric Robin­ son, mengatakan partisipan yang memiliki kebiasaan makan sambil menonton televisi, membaca, atau bermain game men­ galami peningkatan konsumsi makanan 50% lebih banyak. Robinson dan timnya melakukan kajian ilmiah dari literatur penelitian yang pernah dilakukan antara 1997 dan 2011. Dalam kurun waktu tersebut, ada 24 kajian dengan variasi partisipan dari 14—122 orang yang memiliki berat badan normal di awal pelaksanaan masing-masing kajian. Rata-rata kebiasaan makan yang disertai gangguan perha­ tian seperti siaran televisi akan menghabiskan waktu 10% lebih lama dibandingkan yang dilakukan secara khusus. Se­ lain itu, lanjut Robinson, perhatian partisipan terhadap ma­ kanan pun berkurang sehingga orang tidak memperhatikan jumlah asupan yang dikonsumsinya. (MI/R-4)

POLITIK

PBB Berhak Ikut Pemilu 2014 JAKARTA (Lampost): Komi­ si Pemilihan Umum (KPU) ­akhirnya menetapkan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai salah satu peserta Pemilu 2014. Partai tersebut diberi nomor urut 14. Ketua KPU Husni Kamil Manic menjelaskan setelah melakukan pleno seluruh komisioner sepakat menin­ daklanjuti putusan pengadil­ an dengan menerbitkan SK Nomor 142/2013 tentang Pene­ tapan PBB sebagai Peserta Pemilu 2014 dan SK Nomor 143/2013 tentang Penetapan

±

CMYK

Nomor Urut Peserta Pemilu. “Atas putusan itu, kami akan sampaikan pada pemohon maupun parpol yang ditetap­ kan sebagai peserta pemilu sebelumnya,” ujarnya di kan­ tor KPU, Jakarta, Senin (18-3). Dalam tahapan pemilu, se­ luruh komisioner tidak setuju PBB diberi dispensasi terkait pendaftaran calon anggota legis­latif. “Tidak ada dispen­ sasi untuk PBB,” kata Husni. Komisioner KPU, Ida Bu­ dhiati, mengatakan keputusan tersebut seperti memakan buah simalakama. Di satu sisi,

±

±

KPU menilai secara formal proses verifikasi PBB di bebera­ pa provinsi dan kabupaten yang dilakukan KPU daerah sudah tepat dan memutuskan PBB tidak lolos. Namun, di lain sisi, KPU harus realistis melolo­ skan PBB agar seluruh tahapan pemilu tidak terganggu. Menurutnya, semua komi­ sioner sepakat mengorbankan diri untuk tidak melakukan kasasi agar tidak mengganggu tahapan pemilu yang sedang berjalan. “Kami harus mengor­ bankan diri untuk tidak kasa­ si,” ujarnya. (MI/R-4)

±

±


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.