lampungpost edisi 15 mei 2013

Page 8

CMYK CMYK CMYK

± ±±

RAGAM rabu, 15 Mei 2013

LAMPUNG POST

CMYK

± ±± M. Nuh

Baik UN SD, SMP, dan SMA nanti kami bahas bersama dari pihak yang pro dan kontra.

8

SIAPA MENGAPA

BURAS

± ± ± Bantu Cari Jodoh

Penjara itu Penjera bagi Penjarah!

HIDUP sebatang kara di negeri orang tidaklah mudah. Agar betah tinggal di negeri orang, haruslah memiliki pendamping yang senantiasa setia menemani dalam suka dan duka. Begitu pula yang dirasakan Nasrullah Yusuf, ketua Perguruan Tinggi Tek­ nokrat, saat harus me­ nem­puh pendidikan di negeri orang, seperti Amerika dan Negeri n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN Sakura Jepang. Saat di kampusnya ada beberapa dosen dari Amerika maupun dari Jepang, dia menganjurkan agar mereka membawa pendamping. “Ada satu dosen dari Jepang Sensei Araki Mari yang sudah setahun ditugaskan di Teknokrat tapi belum juga ketemu jodoh,” kata dia, beberapa waktu lalu. Dia pun meminta perwakilan dari Jepang yang mengirim­ kan untuk menambah masa tugasnya. “Atau alternatifnya memberikan pendamping kepadanya untuk mengajar ba­ hasa Jepang di Teknokrat,” katanya yang saat itu bersama Sensei Araki. Mendengar itu, Araki Mari pun menjadi tersipu-sipu malu. “Haik (iya: bahasa Jepang),” Araki menanggapi pernyataan Nasrullah. (UNI/U-1)

“NEGARA ini kaya raya, tapi rakyatnya miskin!” ujar Umar. “Itu karena kekayaan nega­ ra dan rakyatnya dijarah orang-orang yang dipercaya mengelolanya, dari anggaran negara, sumber kekayaan alam, sampai kongkalikong menjarah uang rakyat lewat kartel impor daging sapi!” “Tapi penjarah yang distig­ma dengan sebutan koruptor justru jumlahnya terus bertambah!” timpal Amir. “Itu terjadi karena penjara yang semestinya tempat penjera bagi para penjarah telah berubah fungsi! Bukan lagi menjerakan penjarah, tapi

jadi lembaga memasyarakatkan nikmatnya hidup penjarah— koruptor! Menurut Ketua KPK Abraham Samad, malam korup­ tor pulang tidur di rumahnya, bukan di penjara!” “Pertama hal itu terjadi mung­­­kin akibat simpang siur terminologi bahasa hukum!” tukas Umar. “Seorang terpi­ dana divonis 5 tahun penjara tak dikirim ke penjara, tapi ke lembaga pemasyarakatan—LP! Sejak jauh hari telah diklaim, lembaga pemasyarakatan itu berbeda dari penjara, tak seke­ jam penjara! Dijamin, lembaga pe­m asyarakatan lebih enak

H. Bambang Eka Wijaya dari penjara! Dengan begitu, ter­hadap LP orang jadi tak se­ ta­kut masuk penjara!” “Tak cukup menyeramkan­ nya terminologi lembaga pe­ masyarakatan yang diaktual­ kan oleh realitasnya itu mem­ buat jumlah penjarah alias koruptor bertambah! Kekayaan negara dan rakyat pun dijarah tanpa henti!” timpal Amir. “Konsekuensinya, warga

miskin di negeri ini makin ba­ nyak! Buktinya, kalau selama ini jumlah warga di bawah garis kemiskinan disebut 30 juta jiwa, untuk bantuan lang­ sung sementara masyarakat (BLSM)—menurut Ketua Bap­ penas Armida S. Alisjahbana— disiapkan untuk 15,5 juta ke­ luar­ga miskin! Jika standar sa­ tu keluarga empat jiwa, berarti warga miskin kita bertambah menjadi 62 juta jiwa!” “Agar penjarahan kekayaan negara dan rakyat tak terus se­ makin merajalela dan jumlah

PENDIDIKAN

Mulai Tahun Depan UN SD Resmi Dihapus

± ± ±

JAKARTA (Lampost): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani peraturan pemerintah (PP) tentang penghapusan ujian nasional (UN) tingkat sekolah dasar (SD) dan sederajat mulai ta­ hun ajaran 2013—2014. Regulasi baru tersebut dituangkan dalam PP No­ mor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan ditandatangani Presiden pada 7 Mei 2013. “Tahun ini UN SD/MI merupakan yang terakhir, jadi tidak lagi ada UN tahun depan. Tapi UN SMP dan SMA tetap diada­ kan,” kata anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Teuku Ramli Zakaria, Selasa (14-5). Menurut Teuku Ramli, payung hukum perubahan PP itu berdasarkan UU Sistem Pendidikan Nasional dan pertimbangan penghapusan UN di jenjang SD/MI sejalan dengan kurikulum 2013 yang akan diimplementasikan mu­ lai tahun ajaran 2013—2014 pada Juli mendatang. Sedangkan pertimbangan penghapusan UN SD/MI, kata Teuku, terkait dengan kerangka dasar Wajib Bela­ jar (Wajar) 9 Tahun. “Sebab SD masih kerangka Wajar 9 Tahun,” ujarnya.

±± ±

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh membe­ narkan keluarnya PP 32/2013 tersebut. Namun, secara tuntas akan dibahas dalam konvensi nasional tentang UN yang digelar September mendatang. “Baik UN SD, SMP, dan SMA nanti kami bahas bersama dari pihak yang pro dan kontra,” kata M. Nuh. Pengamat pendidikan, Romo Baskoro, menilai penghapusan UN SD meru­ pakan suatu keharusan se­ bab kita mempunyai pro­ gram Wajar 9 Tahun dan akan masuk program Wajar 12 Tahun. “Kalau kita mau konsisten, UN SD harus di­ tiadakan sebab akan me­ motong program wajar itu. Semestinya UN SMP dan UN SMA pun ditiadakan karena tidak bermanfaat dan tidak mencerdaskan,” kata pem­ bina Kolese Kanisius itu. Orang tua murid, Tuti Ach­ diyani, juga setuju UN SD di­ hapus dan bila perlu UN SMP dan SMA juga ditiadakan. “Semuanya seperti mem­ buang anggaran saja sebab pada konsep dan pelaksan­ aan di lapangan tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ujung-ujungnya UN hanya menjadi beban bagi siswa, sekolah, dan guru,” kata Tuti. (MI/R-4). n NILAI UN... Hlm. 19

CMYK CMYK CMYK

± ±

Follow on: @buraslampost

POLEMIK

KPK Siap Bela Johan Budi

Burung Merak pun Ikut Diperkosa LELAWA, mak ngedok tetika bakas ini (Astaga, benar-benar tidak pilih-pilih pria ini). Da­ vid Beckmann yang berasal dari Kota Rosell, Amerika Serikat (AS), memang se­ orang maniak seks. Dia bahkan memerkosa burung merak peliharaannya. Hal itu terungkap ketika polisi melakukan penyelidi­ kan terhadap Beckmann. n DP. RAHARJO Sebelumnya, pria itu telah ditahan karena melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak. Burung merak peliharaan Beckmann ditemukan mati di da­lam garasi rumahnya. Tidak diketahui apakah Beckmann me­merkosa burung itu saat masih hidup atau saat sudah da­lam keadaan mati. Demikian diberitakan Daily News, Senin (13-5). Petugas juga menemukan beberapa linting ganja di dalam rumah Beckmann. Pihak berwajib menyatakan mereka fokus pada kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak yang dilakukan Beckmann. Pria berumur 63 tahun itu kini menunggu persidangan­ nya dimulai. Pihak pengadilan menjadwalkan Beckmann disidang pada Juni mendatang. Repa aga lajuni, Mamak? Bang guai mak beleluhun reno. (Bagaimana pula, Paman. Kok kerjaan tidak senonoh be­ gitu). (P-1)

warga miskin sebagai akibat penjarahan itu tak terus ber­ tambah, jelas perlu pelurusan terminologi dalam bahasa hukum sehingga segala se­ suatu berfungsi sesuai makna hakikinya!” tegas Umar. “Semisal penjara, harus benarbenar berfungsi sebagai penjera bagi para penjarah! Kalau pen­ jara hanya ada dalam vonis, se­ dang pelaksanaan hukumannya sekadar formalitas bahasa, pen­ jarahan bisa semakin gila-gilaan diiringi meluasnya kemiskinan yang fatal!” ***

Add on: facebook.com/buraslampost

WAT WAT GAWOH

± ± ±

± ±±

n ANTARA/WAHYU PUTRO A.

PEMERIKSAAN HILMI AMINUDDIN. Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin dengan mengenakan kopiah bergegas meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (14-5). Hilmi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah terkait kasus tindak pidana pencucian uang dalam kasus dugaan penerimaan suap penetapan kuota impor daging sapi.

Dana Kompensasi BBM Pakai Kartu Tunggal JAKARTA (Lampost): Mekanisme pembagian bantuan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan menggunakan kartu tunggal. Kartu tunggal tersebut di­ gunakan untuk menyatukan berbagai program bantuan masyarakat dari pemerintah, seperti kompensasi kenaikan harga BBM, beras untuk ke­ luar­ga miskin (raskin), ban­ tuan siswa miskin (BSM), pro­ gram keluarga harapan (PKH), dan bantuan langsung semen­ tara masyarakat (BLSM). Pencetakan kartu akan di­ lakukan PT Pos Indonesia dan dibagikan ke masyarakat. Jumlah yang akan dicetak sebanyak 15,5 juta kartu dan akan disalurkan sesuai de­ ngan jumlah rumah tangga sasaran 15,5 juta keluarga. “Sedang dibuat oleh kantor Pos. Kartu ini akan diberikan

ke rumah tangga yang me­ mang berhak, sudah pakai data segala macam,” kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Ar­ mida Alisjahbana di Jakarta, Selasa (14-5). Sebelumnya, Menteri Da­ lam Negeri Gamawan Fauzi menyebut akan ada kartu tunggal yang digunakan pe­ merintah untuk penyaluran bantuan kompensasi BBM. Kartu itu memiliki kegunaan untuk menyatukan program bantuan masyarakat dari pe­ merintah yang beragam. “Sekarang kan banyak yang terima macam-macam ya, ada yang raskin dan lainlain. Itu kan orangnya belum

sama. Padahal, kalau orangorangnya sama prasejahtera mestinya kan sama semua, nah karena itu datanya harus terpadu,” kata Gamawan usai acara Musyawarah Perenca­ naan Pembangunan Nasional 2013 di Hotel Bidakara, akhir bulan lalu. Dalam menutup Musren­ bangnas, Wakil Presiden Boediono juga menyebut penyaluran bantuan sosial atau kompensasi kepada masyarakat miskin harus menggunakan kartu tunggal. Kartu tersebut, yakni KTP elektronik yang sudah hampir selesai pendataannya. Pemerintah berencana me­ laksanakan empat program sebagai kompensasi dari ren­ cana kenaikan harga BBM bersubsidi tahun ini. Program tersebut, yakni pemberian raskin, BSM, PKH, dan BLSM.

Kenaikan BBM Sampai kemarin, pemerintah belum memutuskan kenaikan harga BBM. Berbagai opsi dan wacana dilemparkan ke publik secara berganti-ganti menun­ jukkan pemerintah tidak memi­ liki rencana matang menetap­ kan kebijakan BBM subsidi. Apalagi, eksekusi politiknya tidak dilakukan dengan baik karena wacana penaikan harga BBM digembar-gembor­ kan jauh sebelum ketok palu, menyebabkan masyarakat lebih dulu merasakan dampak kenaikan harga BBM. Direktur Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto menjelas­ kan opsi terakhir pemerintah dalam RAPBN Perubahan 2013 dengan menaikkan harga pre­ mium menjadi Rp6.500 per liter dan solar Rp5.500 per liter diperkirakan menekan subsidi Rp36,5 triliun. (MI/R-4)

JAKARTA (Lampost): Pimpinan Komisi Pemberantasan Korup­ si (KPK) menilai aneh langkah pengaduan yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke Mabes Polri terhadap juru bicara Johan Budi S.P. Mereka siap melindungi dan mendu­ kung Johan Budi menghadapi pengaduan itu. “Pimpinan akan mem-backup walaupun Mas Johan tam­ pak santai saja,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (14-5). Busyro mengaku heran de­ ngan langkah yang ditempuh PKS. Sebab, menurutnya, Johan hanya melakukan tugas seba­ gai juru bicara. “Ini memang aneh. Lha wong sebagai jubir memenuhi hak media dan sub­ stansinya standar saja kok malah dikriminalisasi,” ujarnya. Busyro pun menilai Johan selalu maksimal menjalankan tugas dan tidak pernah berkata kasar dan keras dalam meng­ hadapi sarkasme dan sinisme elite PKS. “Kriminalisasi Johan perlu dilihat dari sudut pan­ dang gerakan pemberantasan korupsi politik oleh KPK yang tentu mengundang perlawan­ an status quo dari penikmat korupsi,” kata dia. Di Mabes Polri, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Boy Rafli Amar mengakui pihaknya menerima pelaporan dari DPP PKS terhadap Johan Budi. Namun, soal diproses se­ lanjutnya ke ranah hukum atau tidak, Boy mengakui itu adalah kewenangan sepenuhnya pe­ nyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. “Pada prinsipnya akan di­ pelajari penyidik, apa meme­ nu­h i unsur pidana yang di­ per­s angkakan, apa masuk ka­tegori pidana atau bukan. Itu tunggu hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi,” ujar Boy. (MI/U-1)

KORUPSI APBD

Aset Andy Achmad Masih Puluhan Miliar T E L U K B E T U N G S E L ATA N (Lam­post): Harta Andy Ach­ mad Sampurnajaya, terpidana 12 tahun penjara kasus korupsi dana APBD Lampung Tengah, diduga masih bernilai puluhan miliar rupiah. Dugaan ini berdasarkan pe­ ne­muan aset mantan Bupati Lam­pung Tengah dua periode itu berupa tanah dengan tana­ man kelapa sawit dan tebu di Lampung Tengah dan Tu­ lang­­bawang. Penemuan baru tersebut dijabarkan Ketua Fo­ rum Warga Lampung Tengah (FWLT) Sumarsono di Kejak­ saan Tinggi (Kejati) Lampung,

Selasa (14-5). Sebelumnya, Kejati tidak dapat menyita aset terpidana dengan berbagai alasan. Salah satunya karena asetnya tidak cukup untuk membayar ganti rugi senilai Rp20,5 miliar. Di hadapan Kasi Penkum Kejati Lampung Heru Widjat­ miko, Sumarsono memaparkan aset Andy Achmad ditemukan di Kampung Terbanggibesar hingga Kampung Fajarmata­ ram, Kecamatan Terbanggibe­ sar, berupa lahan tanaman tebu 300 ha. Kebun tebu ini dimitrakan pada PT Bumi Madu Mandiri (BMM).

±± ±

“Titik lainnya seluas 400 ha di Tulangbawang, juga ditanami tebu yang juga dimi­ trakan pada PT BMM. Jadi kalau dikalkulasi total aset bisa mencapai puluhan miliar,” kata Sumarsono didampingi empat anggotanya. Sumarsono yang juga pelapor perkara korupsi APBD Lamteng 2008 tersebut, meminta Kejati melakukan perintah pengadilan untuk menyita harta Andy Ach­ mad. “Penyitaan dimaksudkan untuk mengganti kerugian negara atas tindakan korupsi APBD Lamteng sebesar Rp28 miliar,” kata dia. (HER/K-1)

n LAMPUNG POST/AGUS HERMANTO

LAPORKAN ASET ANDY ACHMAD. Forum Warga Lampung Tengah (FWLT) mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Selasa (14-5). Di hadapan Kasi Penkum Kejati Heru Widjatmiko, mereka melaporkan aset mantan bupati Lamteng dua periode ditemukan di dua titik berupa tanah dengan tanaman kebun sawit dan tebu seluas 700 hektare.

CMYK

±± ±

± ±

± ±


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.