www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 13667 TAHUN XLl
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l senin, 21 desember 2015 l 24 Hlm.
facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost
TAJUK
Menggulung Mafia Pupuk
n AFP/YOSHIKAZU TSUNO
KAMPIUN. Kapten Barcelona, Andres Iniesta (tengah), mengangkat trofi FIFA Club World Cup di tengah pesta kemenangan timnya di Stadion Internasional Yokohama, Minggu (20/12). Trofi itu merupakan yang kelima di 2015 setelah La Liga, Copa del Rey, Liga Champions, dan Super Eropa. BERITA TERKAIT Hlm. 8
DIPA, Gerbang Desa Saburai, dan Ketimpangan Ekonomi SEPERTI yang diliput oleh hampir semua media cetak, elektronika, dan media sosial di Lampung, setelah menerima daftar isian pelaksanaan n LAMPUNG POST/DOK. anggaran (DIPA) Yoke Muelgini 2016 dari PresiDosen FEB Unila den Joko Widodo (14/12), Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menyerahkan DIPA dan alokasi transfer untuk Provinsi Lampung 2016 bernilai nominal Rp9,04 triliun kepada 15 kepala daerah kabupaten/kota se-Lampung dan satuan kerja vertikal di Provinsi Lampung (17/12). Mengutip Presiden Jokowi, menurut Gubernur, ada lima indikator yang harus menjadi perhatian, yaitu tingkat kemiskinan, pengangguran, ke timpangan, dan pertumbuhan, serta inflasi. Pada hari yang sama, Gubernur Lampung juga meluncurkan Program Gerakan Mem bangun (Gerbang) Desa Saburai 2016 yang akan dilaksanakan di 100 dari 380 desa sebagai salah satu upaya untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah/desa di Provinsi Lampung selama 2016. Program Gerbang Desa Saburai 2016 akan diimplementasikan melalui strategi penggabungan antara perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat (bottomup) dan perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung (top-down). Berdasarkan pidato pengarahan Presiden pada penyerahan DIPA (14/12) dan dua peristiwa tersebut, jelas bahwa DIPA 2016 di Indonesia dan di Lampung akan difokuskan untuk memperkecil ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah/ desa di seantero Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung, dan dilaksanakan se segera, seefektif, dan seefisien mungkin.
BERSAMBUNG KE Hlm. 12
Wujudkan Ekonomi Lampung Mandiri Untuk memajukan perekonomian di Lampung, pemerintah harus serius memfasilitasi investor mengembangkan usahanya. ADI SUNARYO
P
EMERINTAH Provinsi Lampung diminta berkomitmen menganggarkan APBD ke belanja modal dan mengurangi alokasi anggaran untuk belanja pegawai. Hal itu dinilai menjadi langkah pendukung memajukan perekonomian dengan membuat ketertarikan investor ke daerah setempat. Pengamat ekonomi Universitas Lampung, Marselina Jayasinga, mengatakan Pemprov Lampung ha rus mampu mewujudkan kemandirian ekonomi di daerah setempat. Untuk memajukan perekonomian di Lampung, terdapat enam hal yang harus dilakukan dengan serius. Pertama, pembenahan infrastruktur jalan. Kedua, pembenahan pelayanan transportasi seperti standardisasi pelayanan, baik angkutan darat, laut, maupun udara. Ketiga, pembenahan kelompok produksi dan distribusi listrik sehingga pendukung kelistrikan di wilayah Lampung terjamin tanpa adanya kekurangan daya listrik. Ke e m p a t , m e n a m b a h i n frastruktur di pembangunan pabrik untuk mendukung kemajuan industri di Lampung. Kelima, pengoptimalan service delivery
pada bidang kesehatan dan pendidikan. Terakhir, pembangun an dan perbaikan infrastruktur pariwisata agar sektor pariwisata di Lampung kian maju. “Hal ini harus dilakukan secara konsisten agar investor tetap tertarik masuk ke Lampung. Kalau dilakukan hanya setengahsetengah investor akan pergi,” kata Marselina, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (20/12). Hal senada diungkapkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia
bijakan tersebut harus diiringi dengan proses perizinan yang mudah dan cepat. Di sisi lain, Direktur Eksekutif IMF untuk Asia Tenggara Wimboh Santoso memprediksi situasi perekonomian untuk 2016 tidak akan mengalami turbulensi hebat seperti yang terjadi pada 2015. Meski, dia mengakui, ada bebera pa faktor eksternal yang masih harus diwaspadai. Wimboh yakin situasi ke depan akan lebih baik, terutama setelah kenaikan suku bunga The Fed belum lama ini. “Akan lebih bagus dari 2015, kalaupun ada riakan kecil itu sebetulnya tidak akan masalah,” ujar Wimboh dalam Sharing on Excellent Economic Outlook 2016 yang diselenggarakan IKA UNS di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (17/12). Wimboh juga melihat nilai tukar diprediksi masih akan membaik pada 2016. Beberapa waktu lalu, menurutnya, rupiah memang sempat melemah, tetapi sudah mulai tenang. (WIR/MI/E1)
“
Akan lebih bagus dari 2015, kalaupun ada riakan kecil itu sebetulnya tidak akan masalah. (Apindo) Provinsi Lampung Yusuf Kohar. Dia mengatakan terdapat tiga hal penting yang menjadi harapan para pelaku usaha di Bumi Ruwa Jurai. Ketiganya ialah infrastruktur jalan yang baik, kemudahan perizinan, dan keamanan. Sekretaris Komisi II DPRD Lampung Joko Santoso menambahkan pihaknya mendorong arah kebijakan ekonomi yang mandiri. Hal itu dilakukan untuk menciptakan peluang usaha serta menciptakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurutnya, langkah dan ke-
adisunaryo@lampungpost.co.id
n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN
EKSPOS PELAKU C3. Kapolda Lampung Brigjen Edward Syah Pernong memberikan wejangan kepada tersangka pelaku kejahatan curat, curas, dan curanmor (C3) pada ekspos di Markas Polda Lampung, Minggu (20/12) malam. Sebanyak 25 pelaku ditangkap aparat Polda Lampung dalam waktu sepekan. Kapolda saat ekspos di Mapolda, tadi malam. Edward melanjutkan dalam kasus ini Sutami berperan sebagai penadah dan menjual kembali notice pajak seharga Rp300 ribu. Menurut
Kapolda, Sutami mendapatkan notice pajak itu dari pelaku utama yang mencuri di Samsat Way Kanan yang juga TKS Samsat Way Kanan yang masih DPO, yaitu Anta. Dengan dibekuknya Sutami, seluruh pelaku
oasis
Kemiskinan dan Neurologis
Katrina Tidak Mau Dianggap... Hlm.16
Polda Bongkar Komplotan Mafia Pajak KEPOLISIAN Daerah (Polda) Lampung, khususnya Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung, menggulung M Sutami (38), satu dari delapan tersangka yang menjadi daftar pencarian orang (DPO) komplotan penggelapan dan pemalsuan lembar (notice) pajak untuk proses bea balik nama (BBN) 1 dan mutasi kendaraan ke luar daerah di Kantor Samsat Gunungsugih, Lampung Tengah. Kapolda Lampung Brigjen Edward Syah Pernong mengatakan berkas perkara Sutami telah di limpahkan ke kejaksaan dan kini sedang dalam penelitian jaksa. Ia mengatakan Sutami yang berprofesi sebagai tenaga kerja sukarela (TKS) Samsat Way Kanan itu ditangkap di Way Kanan saat dalam perjalanan, Rabu (9/12). Dari Sutami, kata Kapolda, disita empat eksemplar notice pajak hasil curian. ”Sutami diancam Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan junto Pasal 480 KUHP tentang Penadahan Barang Hasil Curian maksimal 4 tahun penjara,” kata
KELANGKAAN pupuk selalu saja menjadi lagu lama yang terus berulang bagi petani di Lampung PUPUK setiap tahun. Di saat musim ta nam tiba, kebutuhan petani akan ketersediaan pupuk meninggi. Celakanya, pupuk justru raib dari peredaran. Hal itulah yang kini tengah dirasakan sejumlah petani di Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Selasa (14/12). Mereka mengeluhkan kelangkaan pupuk. Petani khawatir hasil panen dari ribuan hektare lahan sawah di sentra penghasil padi terbesar di kabupaten itu tidak maksimal. Kelangkaan pupuk pada suatu daerah terasa aneh karena perhitungan kebutuhan pupuk berlaku secara bottom-up atau dari bawah ke atas. Kuota kebutuhan pupuk ditentukan berdasarkan pengajuan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) petani. Sistem tersebut seharusnya memperkecil potensi kelangkaan pupuk. Makin aneh jika kelangkaan itu terjadi pada pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi adalah barang yang distribusinya tertutup dan tidak diperjualbelikan secara bebas. Produsen dan distributor hanya menyalurkan pupuk sesuai RDKK. Ruang gerak distributor pun telah dibatasi. Setiap distributor hanya menangani satu kecamatan. Kelangkaan pupuk terjadi dua hal. Pertama, terjadi ketidakakuratan dalam penetapan RDKK. Akibatnya, suplai tak berkesesuaian dengan demand hingga pupuk menjadi langka saat kebutuhan pupuk meninggi. Tak akuratnya RDKK terjadi lantaran tak semua petani terhitung dalam kelompok tani. Hal ini menyebabkan data RDKK menjadi bias. Kedua, meskipun pendistribusian pupuk telah demikian ketat, penyelewengan di lapangan masih saja terjadi. Pada 2015, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung mengungkap 22 laporan polisi dan menyita pupuk subsidi dan nonsubsidi sebanyak 1.802,525 kg. Selain itu, Polda juga membekuk 22 tersangka penyalahgunaan pupuk. Berdasarkan hasil pengungkapan, kesalahan yang dilakukan distributor dan pengecer yakni mengoplos pupuk subsidi menjadi pupuk nonsubsidi dan menjualnya kepada industri. Pupuk nonsubsidi yang banyak diungkap tidak memiliki izin dan surat-menyurat, sehingga komposisi unsur hara yang terkandung dalam pupuk tersebut tidak sesuai dan berbahaya bagi tanaman. Untuk membenahi persoalan pupuk, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan terobosan baru dengan mengubah pola distribusi pupuk melalui Per aturan Gubernur (Pergub) No. 32/2015. Dengan pola baru ini perencanaan hingga pendistribusian pupuk lebih akurat karena melibatkan sepenuhnya gapoktan, koperasi, atau badan usaha milik desa terkait. Sayangnya, peraturan yang bertujuan baik itu belum dilaksanakan sepenuhnya pihak produsen. Publik Lampung, terutama petani, tentu berharap persoalan ketersediaan pupuk tak menjadi penyakit musiman yang terus saja muncul setiap tahun. Ketersediaan pupuk membutuhkan solusi cepat dan cerdas, bukan perbedaan pendapat yang berujung pada debat kusir. Hal itu justru hanya menguntungkan mafia. Pemberantasan mafia pupuk sudah teramat mendesak untuk dilakukan. Pemerintah tak boleh menutup mata. Keberanian dan kecermatan mesti dikedepankan untuk menggulung mafia pupuk. n
yang dibekuk dalam perkara ini sebanyak delapan orang. Di sisi lain, HS, satu dari delapan tersangka yang terlibat dalam perkara notice pajak, menyatakan akan membongkar keterlibatan oknum-oknum terkait peredaran notice pajak itu. Ia menegaskan beredarnya notice pajak di Lamteng diduga melibatkan oknum mafia pajak yang bekerja sama dengan oknum anggota Dispenda dan Polisi. ”Saya yakin ada oknum mafia pajak yang bermain di Samsat Gunungsugih,” kata dia. Diberitakan sebelumnya, Kasubdit III Jatanras Ditreskrimmum Polda Lampung AKBP Ruli Andi Yunianto mengatakan berkas perkara keempat tersangka yang telah P21 yakni Misbah, Joni Arifin, Febri, dan Walsi. Tiga tersangka lainnya, yakni Hasim, Koko, dan Rojali, masih dalam proses pelengkapan berkas karena mereka masuk kasus korupsi. (DEN/WAH/K3)
KAPOLDA MENGULTIMATUM... Hlm. 7
STUDI terbaru dirilis National Institutes of Health (NIH), Amerika Serikat, mengungkapkan masalah kemiskinan dapat meningkatkan risiko gangguan neurologis pada anak-anak. Seperti kesulitan belajar, susah konsentrasi, dan gangguan psikologis. Tim peneliti menganalisis lebih dari 50 ribu data kehamilan dan anak-anak yang dikumpulkan pada 1950 dan 1960-an, bagian dari US Collaborative Perinatal Project. Dalam penelitian itu, anak-anak menerima pemeriksaan neurologis yang komprehensif pada saat lahir, 4 bulan, 1 tahun, dan 7 tahun. Penelitian yang diterbitkan International Journal of Epidemiology itu menemukan anak yang lahir dari orang tua yang kurang beruntung memiliki potensi 12,8% mengalami kelainan neurologis. Orang yang hidup dalam kemiskinan berada pada risiko yang lebih tinggi untuk penyalahgunaan zat, kecemasan, depresi, dan pelecehan anak. Tim peneliti percaya faktor-faktor ini memiliki korelasi dengan gangguan neurologis. (MI/R1)