Lampung Post Edisi Kamis, 31 Januari 2013

Page 1

Terbit Sejak 1974 Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999

TER UJI TEPER CAYA

www.lampost.co

24 Hal.

KAMIS, 31 JANUARI 2013 No. 12690

I TAHUN XXXVIII

Rp3.000

TAJ U K Atiqah Hasiholan melangsungkan “pernikahan” di Sentul, Bogor... Hlm. 16

Dinas PU memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat banjir ... Hlm. 17 MI

Stoke City siap menjual Peter Crouch ke Queens Park Rangers ... Hlm.24 SANG TAN

Presiden PKS Ditahan Luthfi Hasan Ishaaq Lahir

: Malang, Jawa Timur, 5 Agustus 1961 Jabatan : - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) - Anggota Komisi IV DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur V meliputi Kabupaten Malang, Kota Batu, dan Kota Malang. Dalam Pemilu 2009 meraih 29.819 suara dari Dapil Jatim V. Jabatan semasa 2004—2009: Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Jumlah kekayaan saat pencalonan:

Rp 381.110.000 MI

DITAHAN KPK Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor DPP PKS, Jalan T.B. Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30-1). Luthfi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor daging sapi.

JAKARTA (Lampost): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq dalam kasus suap daging impor, Rabu (30-1) malam. Luthfi yang beberapa jam sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka itu digiring ke mobil Kijang Innova B-1031-UFS dan langsung meluncur ke KPK. Di dalam mobil, Luthfi yang berkemeja putih diapit dua petugas. Penetapan Luthfi sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan dari penangkapan tim KPK terhadap AF (Ahmad Fathanah) dan dua pengusaha importir daging, AAE (Arya Abdi Effendi) dan JE (Juard Effendi) dari PT Indoguna Utama, pada Selasa (29-1) malam. “LHI diduga terlibat dalam kasus suap daging impor. Karena itu akan ada pencegahan kepada LHI untuk ke luar negeri,” kata Johan dalam keterangan pers di kantor KPK, tadi malam. Dari hasil operasi di hotel tersebut, lanjut Johan, KPK juga menyita barang bukti berupa pecahan Rp100 ribu yang jumlahnya diperkirakan melebihi Rp1 miliar. Uang tersebut masih terbungkus rapi dalam dua kan-

tong plastik kresek besar saat diturunkan penyidik dari mobil. KPK pun menyita berkas-berkas dan beberapa buku tabungan. Menurut Johan, Luthfi bersama Ahmad menerima suap dari Arya Abdi dan Juard Effendi. Uang itu diberikan Arya dan Juard melalui Ahmad di kantor PT Indoguna di kawasan Pondok

Berdasarkan hasil gelar perkara, kata Johan, KPK menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan empat orang tersebut sebagai tersangka. AAE dan JE diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 13 UU 31/1999 jo Pasal 55 KUHP. Adapun AF dan LHI diduga melanggar Pasal 12a atau Pasal 5 Ayat (2) serta Pasal 11 UU 31/1999.

Pasrah Dalam jumpa pers usai rapat di kantor DPP PKS semalam, Luthfi mengatakan akan tetap menghormati hukum yang berlaku. “Sean-

enurut sumber di KPK, LHI sudah menjadi target KPK dalam beberapa bulan terakhir. Anggota Komisi IV DPR itu juga disebut-sebut turut membantu meloloskan PT Indoguna Utama memperoleh 1.600 ton impor daging

M

Bambu, Jakarta Timur. Usai menerima uang itu, Ahmad meluncur ke sebuah hotel di Jakarta Pusat. Ia ditangkap pukul 20.00 di hotel itu, bersama seorang perempuan M (Maharani) (20), mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Jakarta Selatan. “Adapun Juard dan Arya ditangkap di rumah mereka di kawasan Cakung, Jakarta,” kata Johan.

dainya itu memang saya, sebagai warga negara Indonesia, tentu akan menghormati seluruh proses hukum yang ada dan menghormati penegak hukum, terutama KPK,” kata Luthfi yang ditemani Hidayat Nur Wahid, Anis Matta, dan Aboebakar Al Habsyi. Lutfhi juga mengaku berpasrah diri atas proses hukum yang akan

dijalani. “Saya agak terkejut dengan pernyataan resmi KPK yang menyebutkan inisial LHI. Saya tidak tahu yang dimaksudkan siapa. Tapi nama saya Luthfi Hasan Ishaaq,” ujarnya. Luthfi mengaku akan mempelajari lebih lanjut jika memang ia yang dimaksudkan oleh KPK. Di tempat yang sama, tujuh penyidik KPK juga sudah bersiaga di depan kantor DPP PKS. Pemantauan di lapangan, pukul 16.30 kemarin sebuah Toyota Kijang Innova hitam membawa dua buah central processing unit (CPU) komputer dan tumpukan dokumen dengan beberapa map yang dibungkus plastik merah. Pada bagian luar map tertulis ‘Surat Daging Impor PT Indoguna Utama Tahun 2012’. Menurut sumber di KPK, LHI sudah menjadi target KPK dalam beberapa bulan terakhir. Anggota Komisi IV DPR itu juga disebutsebut turut membantu meloloskan PT Indoguna Utama memperoleh 1.600 ton impor daging dari pemerintah (Kementerian Pertanian) pada 2011. Sementara pemberian suap tadi malam itu diduga untuk memuluskan impor daging PT Indoguna pada 2012. (MI/R-4)

POLITIK

PENERBANGAN

Aturan Pilgub Mendesak Diputuskan

Batavia Air Berhenti Beroperasi

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Kementerian Dalam Negeri harus segera memutuskan dasar hukum pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) serentak 2013, yang di dalamnya juga mengatur jadwal pemilihan gubernur. Meskipun sudah ada kesepakatan antara Mendagri dan Komisi II DPR untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), pelaksanaannya tetap tidak jelas. Hal itu karena dasar hukumnya tidak kunjung diterbitkan. “Pemerintah itu tidak jelas. Baru ngomong akan membuat perppu, tiba-tiba ada wacana lagi menunggu undang-undang pemilukada. Ini kan membuat bingung,” kata akademisi Universitas Lampung, Safarudin, Rabu (30-1). Inkonsistensi Kemendagri tersebut membuat masyarakat dan penyelenggara pemilu kembali bingung. Hal itu karena pelaksanaan pemilukada kembali tidak jelas dan dikhawatirkan akan menimbulkan konflik. “Jika terus seperti ini, dikhawatirkan

JAKARTA (Lampost): Batavia Air harus menghentikan operasinya mulai 31 Januari 2013, pukul 00.00 WIB, menyusul keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memailitkan PT Metro Batavia, selaku operator Batavia Air, atas gugatan International Lease Finance Corporation (ILFC). Putusan pailit tersebut dibacakan Hakim Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Agus Iskandar di Jakarta, Rabu (30-1). “Berdasarkan surat Nomor 77/ Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst permintaan pemohon (ILFC) dikabulkan. Oleh karena itu Batavia Air dinyatakan pailit,” ujarnya. Agus melanjutkan bahwa maskapai penerbangan nasional itu memiliki utang kepada ILFC sebesar 4,68 juta dolar AS yang jatuh tempo pada 13 Desember 2012. Namun, sampai tanggap tersebut Batavia Air tidak membayar utangnya. Dalam persidangan, Batavia Air mengakui utang tersebut dan tidak bisa membayar utang karena force majeur (keadaan di luar kekuasaan).

Safarudin akan ada aksi-aksi lagi. Seharusnya pemerintah mengambil sikap yang jelas terhadap polemik itu dengan menerbitkan aturan,” kata dia. Kepala Laboratorium Otonomi Daerah FISIP Unila itu mendesak pemerintah segera mengeluarkan dasar hukum jadwal Pilgub Lampung dan pemilukada daerah lainnya. Ketegasan dapat dilakukan dengan segera mengeluarkan perppu maupun percepatan pengesahan undang-undang pemilukada. Hal itu agar tidak ada lagi wacana-wacana yang berkembang dan menyesatkan masyarakat. (CR-2/R-4)

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga memberikan waktu delapan hari untuk kasasi. Sementara itu, hingga kemarin, Batavia Air Lampung masih melayani pemesanan tiket untuk semua rute penerbangan yang bakal berangkat hari ini (31-1). “Tapi saya kurang tahu pasti jumlahnya,” kata staf Batavia Air Lampung, Meli, saat dihubungi tadi malam. Berna, petugas tiket Arie Tour and Travel, mengatakan pemesanan tiket Batavia Air untuk penerbangan Kamis (31-1) sudah tidak bisa dilakukan terhitung pukul 19.00 karena ada informasi Batavia Air tidak lagi beroperasi. Ia juga mengaku tidak mengetahui informasi untuk penerbangan hari ini (31-1). “Dari tadi juga sudah banyak yang telepon,” ujarnya. Berna menjelaskan Batavia Air perwakilan Lampung melayani dua rute penerbangan, yakni Lampung— Jakarta setiap hari dan Lampung— Batam lima kali penerbangan dalam sepekan. (YAR/R-3)

Jangan Persulit Wajib Pajak KABAR kurang sedap kembali berhembus dari dunia perpajakan. Kali ini, ratusan pemilik kendaraan bermotor di Tulangbawang tidak dapat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di kantor Samsat Menggala. Padahal, semua kendaraan itu baru keluar pada Desember 2011. Samsat menolak wajib pajak karena lembar notes faktur pajak yang disampaikan wajib pajak tidak terdaftar di data resmi DP. RAHARJO Samsat. Permasalahan ini muncul karena oknum Samsat Menggala diduga melakukan penggelapan pajak surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli. Terlepas dari kasus yang tengah ditangani Polda Lampung itu, kita kembali teringat atas berbagai ketidakberesan pengumpulan pajak yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) Lampung tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung akhir tahun lalu menemukan kebocoran PAD senilai Rp13,5 miliar di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Lampung pada 2010. Kebocoran bersumber dari selisih pembayaran PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), seperti yang tertera pada laporan pemeriksaan 2011. Itu sebagian catatan kelam para pemungut pajak yang hingga kini belum tuntas. Kasus yang terjadi di Samsat Menggala tersebut tentu merupakan bagian dari sistem pemungutan dan pengawasan pajak yang rentan untuk dijebol. Kita tentu saja mengapresiasi berbagai langkah Dispenda Provinsi Lampung membuat terobosan dalam menaikkan PAD. Misalnya, 1 Februari hingga 30 April 2013, menggelar program pemutihan PKB dengan target peningkatan 21% penerimaan PKB. Namun, di balik berbagai program peningkatan penerimaan PAD itu, kita berharap juga ada peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak. Kasus yang menimpa ratusan wajib pajak di Tulangbawang tersebut adalah salah satu cermin ketidaksiapan Dispenda dalam mengantisipasi kebocoran. Apalagi praktek tersebut terjadi dalam setahun. Seharusnya, ketika kebocoran terdeteksi bukan pelayanan yang dikorbankan, melainkan lembaga yang terlibat dalam sistem administrasi manunggal satu atap itu segera mencarikan solusi tanpa mengorbankan wajib pajak. Tidak menerima setoran pajak karena kesalahan oknum Samsat bukan alasan untuk mengabaikan pelayanan. Sebab, sikap seperti itu kontraproduktif dengan kampanye sadar pajak yang banyak digembar-gemborkan. Selain itu, kita meminta semua lembaga yang terlibat dalam pemungutan pajak memberikan solusi dan kemudahan bagi pembayar pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sistem jemput bola yang diterapkan dengan memperbanyak konter pajak, belum cukup tanpa dibarengi keamanan sistem pembayaran. Kita berharap para pemungut pajak tidak usah malu mengadopsi sistem pembayaran rekening yang banyak dilakukan online melalui jaringan anjungan tunai mandiri (ATM) atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang banyak dilakukan perusahaan pembiayaan misalnya. Tanpa itu, sulit rasanya menumbuhkan kepercayaan wajib pajak jika uang mereka bocor dan tidak dipakai untuk pembangunan.

OASIS

Camilan dan Kepuasan BERAPA banyak cokelat atau camilan yang perlu kita makan untuk merasa puas? Nyatanya, jumlahnya mungkin hanya setengah dari yang kita pikir dibutuhkan. Menurut hasil penelitian terbaru, mengemil sedikit saja merupakan cara mengemil yang cerdas. Itu karena sedikit gigitan justru akan memuaskan. Ellen van Kleef, Mitsuru Shimizu, dan Brian Wansink dari Cornell University, AS, meneliti apakah orangorang yang diberi porsi camilan yang DP. RAHARJO sedikit akan merasa lebih lapar tak lama setelah mengonsumsinya. Hasilnya, porsi yang lebih kecil ternyata mampu memberikan rasa puas yang sama porsi besar. Tak hanya itu, sedikit camilan juga membuat berkurangnya rasa lapar dan keinginan untuk makan. (MI/R-4)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.