Terbit Sejak 1974 Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
www.lampost.co
I
I
JUMAT, 14 DESEMBER 2012 NO. 12644 TAHUN XXXVIII
DINAMIKA MASYARAKAT LAMPUNG
TERBIT 28 HALAMAN
I HARGA ECERAN : Rp3.000 KURS
Polda Lampung akan menggandeng Interpol untuk memburu dua perampok... Hlm. 3
Anne Hathaway merasa sedih melihat wartawan yang tidak memiliki empati... Hlm. 16
Alexandre Pato diklaim agennya telah 100% sudah pulih dari cedera... Hlm. 17
REUTERS
REUTERS/ALESANRO BIANCHI
BURAS
KAMIS, 13 DESEMBER 2012 SUMBER BI
KESEHATAN
Kasus Obat Keras Dihentikan
Solusi Wali Kota buat PKL! “PKL—pedagang kaki lima—Pasar Tugu, Tanjungkarang Timur, unjuk rasa ke kantor Wali Kota Bandar Lampung menolak ditempatkan di lantai II Pasar Tugu yang sedang dibangun!” ujar Umar. “Kedatangan mereka disambut baik Wali Kota Herman H.N. dengan dialog. Hasilnya, Wali Kota memahami alasan penolakan PKL dan memberi solusi, H. Bambang Eka Wijaya PKL ditempatkan di lantai dasar atau basemen gedung baru Pasar Tugu, meskipun untuk itu Pemkot harus menggali sedalam 1,5 meter lagi dasar gedungnya!” “Alasan PKL menolak ditempatkan di lantai II rasional!” timpal Amir. “Dagangan mereka ikan, daging, dan sayuran harus tambah ongkos angkat ke lantai II! Mengangkatnya juga tak mudah, Dagangan mereka seperti ikan dalam tong kayu yang besar, lagi pula di lantai ikan, daging, II tak ada air!” “Tapi semua itu tak mudah dan sayuran dipahami andaikan Wali Kota harus tambah Herman H.N. tak menerima dan dialog langsung dengan ongkos angkat PKL yang unjuk rasa!” teke lantai II! gas Umar. “Jadi, jauh lebih penting dari semua itu adalah sikap bijaksana Herman H.N. menerima dan berdialog langsung dengan pengunjuk rasa, hingga bisa membuat solusi yang tepat dan sesuai kebutuhan PKL! Sikap bijaksana Herman H.N. ini layak diapresiasi dan dijadikan teladan bagi kepala daerah atau pemimpin lembaga pemerintah lainnya saat menghadapi unjuk rasa rakyat!” “Kebanyakan kepala daerah dan pemimpin lembaga pemerintah menolak untuk berjumpa pengunjuk rasa, apalagi dialog! Ada yang bahkan sengaja membenturkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan pengunjuk rasa sampai berdarah-darah!” tukas Amir. “Karena itu, gaya Herman H.N. menerima, berdialog, dan memberi solusi sesuai dengan kebutuhan rakyat pengunjuk rasa bisa dijadikan model ideal kepala daerah!” “Tapi di lain pihak, adanya penolakan kepala daerah dan pimpinan lembaga untuk jumpa dan berdialog dengan pengunjuk rasa itu tak bisa sepenuhnya disalahkan, karena tak asing juga adanya unjuk rasa maju tak gentar membela yang bayar—cuma pion political game segelintir elite!” tegas Umar. “Untuk itu, kepala daerah dan pimpinan lembaga harus jeli dalam menilai mana yang asli memperjuangkan nasib dan mana yang demo bayaran! Celakanya, tak sedikit kepala daerah yang menyamaratakan perlakuan pada unjuk rasa perjuangan nasib dengan demo bayaran, digilas habis, justru untuk menutupi kelemahan dirinya!” ***
Add on: facebook.com/buraslampost
1 US$ Rp9.643
Follow on: @buraslampost
OASIS
Migrain dan Gangguan Otak ANDA sering mengalami serangan migrain? Meskipun migrain tidak merusak keseluruhan aktivitas, gejala yang sering dihiraukan itu bisa berdampak pada fungsi otak. Studi di Belanda menyebutkan perempuan yang sering migrain cenderung memiliki lesi otak lebih mudah. Lesi otak merupakan struktur atau fungsi otak yang tidak normal. Lesi juga menjadi indikasi aterosklerosis atau penyempitan maupun pengerasan pembuluh darah dan penurunan kognitif. Peneliti dari Leiden University Medical Center Dr. Mark Kruit seperti dikutip Daily Mail menemukan perempuan yang menderita migrain lebih cenderung terbukti memiliki perubahan volume otak yang lebih tinggi, dibanding mereka yang tidak memiliki keluhan migrain. (MI/R-4)
LAMPUNG POST/ZAINUDDIN
SEGEL KANTOR KPU LAMPUNG. Massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Lampung Bersatu mendatangi kantor KPU Provinsi Lampung di Jalan Gajah Mada, Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung, Kamis (13-12). Aksi tersebut dilanjutkan dengan penyegelan kantor KPU Provinsi Lampung oleh pendemo.
KPU Lampung Disegel BANDAR LAMPUNG (Lampost): Upaya KPU Lampung menyelenggarakan pemilihan gubernur (pilgub) pada 2013 terus mendapat tentangan. Sekitar seratus orang, Kamis (13-12), berunjuk rasa dan menyegel kantor KPU Lampung. Massa yang mengatasnamakan G era k a n Mas ya ra k at La mpu ng Bersatu (GMLB) itu menilai KPU Lampung membangkang atas kesepakatan pembatalan Pilgub 2013. “Padahal mereka (KPU Lampung, red) sudah tanda tangan dan setuju tidak ada pilgub di tahun 2013. Tapi ini kenapa mereka melancong ke Jakarta membawa pasukan 14 KPU kabupaten dan kota untuk menemui KPU Pusat, DPR, dan Mendagri?” kata koordinator aksi, Heri Burmeli, dalam orasinya di depan kantor KPU Lampung. S e mp at te r jad i ke r ic u h a n antara massa dan polisi. Pasalnya, mobi l peng unju k rasa berusaha menerobos dan menabrak gerbang kantor KPU Lampung yang dibarikade polisi. “Tidak apa-apa pak pol isi, biarkan saja mereka masuk,” kata anggota KPU Lampung, Firman Seponada, sambil membuka gerbang kantor KPU Lampung, di Jalan Gajah Mada, Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung. Akhir dari aksi demonstrasi itu, massa menyegel pintu kantor KPU Lampung sebagai simbol lembaga tersebut tidak perlu dipercaya oleh masyarakat.
Sedangkan Firman mengatakan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. berkali-kali menyampaikan bahwa pertemuan antara KPU dan Pemerintah Provinsi Lampung yang difasilitasi Dirjen Otda Kemendagri, beberapa waktu lalu, bukan memutuskan, melainkan menyepakati adanya islah di kedua belah pihak.
Mobil pengunjuk rasa berusaha
MENEROBOS dan menabrak gerbang kantor KPU Lampung. “Gubernur berkali-kali menyampaikan pertemuan kemarin bukan putusan melainkan kesepakatan. Artinya, tidak menutup kemungkinan Gubernur menyetujui adanya Pilgub 2013 asal jelas dasar hukumnya,” kata Firman. Ia menambahkan revisi UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah baru akan diputuskan pada Maret mendatang.
DPRD Plinplan Di sisi lain, DPRD Lampung belum juga mengambil sikap tegas terkait
gonjang-ganjing pelaksanaan pilgub. DPRD yang semula akan mengalihkan anggaran proyek yang tidak prioritas dalam APBD 2013, kali ini malah membatalkannya. “Coba kita tunggu saja, dan apa tindak lanjutnya,” kata Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan kemarin. Sikap menunggu juga ditunjukkan sejumlah partai politik. “Kami masih berpegang pada kesepakatan di (Hotel) Sheraton. Tapi silakan saja pihak-pihak melakukan langkah lain. Tetapi kapan pun Pilgub Lampung digelar, Golkar tetap siap dan akan mengusung kader sebagai calon gubernur,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Lampung yang juga Ketua Komisi I DPRD Lampung Ismet Roni. Hal sama disampaikan Ketua DPW PKS Lampung Gufron Azis Fuadi. “PKS juga masih menunggu keputusan dari pusat dan mempersilakan pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk memperjelas itu,” ujar dia. Sedangkan Kepala Kesbangpol Lampung Hidayat dalam diskusi di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bandar Lampung mengatakan lebih setuju pilgub dilaksanakan 2015. “Jika gubernur terpilih sebelum jabatan gubernur sebelumnya berakhir, PNS akan terpecah menjadi dua. Apakah ikut gubernur lama, atau mengikut gubernur terpilih,” kata Hidayat. (CR-2/VER/U-2)
GUNUNGSUGIH (Lampost): Polres Lampung Tengah akhirnya menghent i kan penanganan perkara dokter yang menyediakan dan memberikan obat daftar G (obat keras). Kasus yang dialami tiga personel dari Puskesmas Payungrejo itu dihentikan setelah Polres Lampung Tengah melakukan gelar perkara di Mapolres setempat kemarin. Wakapolres Lamteng Komisaris Pol. Takdir Mattanete mengatakan kasus itu dihentikan karena ada Undang-Undang 29 Tahun 2004. Pada Pasal 35 ada aturan bahwa dokter dan dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktek kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki. Di antaranya, (i) meny i mpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan, (j) meracik dan menyerahkan obat kepada pasien bagi yang berpraktek di daerah terpencil yang tidak ada apotek. Sementara di Kampung Payungrejo, tempat para dokter itu berpraktek, tidak memiliki apotek ser ta masuk kategori ter penci l dan tidak diminati berdasarkan Keputusan Bupati Lamteng No. 225/ Kpts/D.2/2012 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Kesehatan dengan Kriteria Terpencil dan Tidak Diminati di Wilayah Lamteng. Me nu r ut Ta k d i r M at t a ne te , pi hak Polres Lamteng memang mempercepat penanganan kasus itu. “Diharapkan, dengan adanya kepastian hukum ini, situasi di Lampung Tengah tetap kondusif,” ujarnya usai gelar perkara kasus tersebut. Sebelumnya, puluhan dokter dan tenaga medis di Lamteng mengancam mogok kerja jika hingga 15 Desember 2012 tidak ada kepastian hukum terhadap tiga rekan mereka yang sempat diperiksa pihak Polres atas dugaan penyelewengan penggunaan obat daftar G. Menanggapi penghentian kasus tersebut, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lamteng Indrawan mengatakan kejadian itu merupakan pengalaman berarti bagi tenaga medis di Lampung Tengah. “Saya berharap rekan-rekan dapat kembali bertugas seperti biasa,” kata Indrawan. Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah Iptu Erdi Giangara mengimbau para tenaga medis menyikapi kasus itu dengan arif dan tidak berprasangka buruk terhadap polisi. “Jangan menyangka polisi itu caricari masalah,” ujarnya. (LUT/R-3)
LAMPUNG OUTLOOK 2013
Mengubah Arah Target Pariwisata Lampung SE R I BU l a n g k a h pr omos i par iw i sata d i la k u k a n pe merintah Provinsi Lampung dengan aneka agenda dan biaya besar. Namun, fakta membuktikan “yang laku” justru pariwisata alamiah. Apa yang direkomendasikan warga Bandar Lampung ji k a mend apat t a mu d a r i luar kota atau luar negeri untuk menikmati liburan di Lampung? Pertanyaan itu tidak sulit d ijawa b. Tetapi , jawa ba n d a r i k it a y a n g t i n g ga l d i La mpu ng bi sa jad i c u k up i ron i. Sebab, jawaban ba-
nyak orang pasti bukan city to u r, me nu j u Ta m a n Na sional Way Kambas untuk me nont on at r a k s i g aja h , n ya nta i d i Me n a r a Si ge r, atau ke Gunung Anak Krakatau. Padahal, tempat-tempat ya ng d i sebut t ad i ad a l a h i kon-i kon u ng g u l a n ya ng dikelola dengan biaya besar oleh pemerintah provinsi. Agak mencengang kan j i k a k e mu d i a n r e k ome n dasinya adalah menikmati suasana santai sore hingga malam d i pelataran PKOR Way Hal i m sambi l makan jagung bakar. Agak ke luar
kota, menikmati mandi air laut d i Pa nta i Mut u n, Pe sawaran. Meny usuri jalan a nt a r prov i n s i menuju ke Te lu k K i lu a n d i K e lu mbaya n , Ta ng ga mu s. Atau , ke Pantai Tanju ngset ia d i Krui, Lampung Barat. Ya , e m p a t n a m a y a n g baru disebut adalah tempat ora n g mend apat s u a s a n a leisure yang hampi r t idak ada campur tangan pemerintah. Namun, wisatawan yang berkunjung ke Lampung justru membanjir ke tempattempat itu. (SUDARMONO/P) BERSAMBUNG KE HLM. 12
LAMPUNG POST/IKHSAN DWI NUR SATRIO
GUNUNG ANAK KRAKATAU. Seorang wisatawan asing berfoto dengan latar belakang Gunung Anak Krakatau dalam Festival Krakatau 2012.