± ±
± ±
CMYK CMYK
Terbit Sejak 1974 Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
www.lampungpostncom
jumat, 30 desember 2011
± ±
CMYK
l No. 12303 l TAHUN XXXVII
DINAMIKA MASYARAKAT LAMPUNG
Terbit 28 Halaman
lHARGA ECERAN : Rp3.000 KURS
± ±
Tahun 2013 hanya ‘e-KTP’ yang berlaku... HLM. 4
BURAS
H. BAMBANG EKA WIJAYA
NTP Lampung, Reputasi yang Layak Dijaga!
± ±
Menyantap satai nikmat malam hari... HLM. 28
1 US$ Rp9.160 kamis, 29 DESEMBER 2011 SUMBER BI
TPF Kembali ke Mesuji Banyaknya temuan membuat Tim Pencari
“DI balik catatan negatif yang mendera Lampung terkait kasus Mesuji akhir 2011, reputasi Lampung memuncaki nilai tukar petani (NTP) nasional sejak 2010 (pada 117,46) yang melejit November 2011 menjadi 123,24 (BPS Lampung) layak dijaga,” ujar Umar. “Dengan posisi jauh di atas NTP nasional yang No vember 2011 pada 105,64 (www.bps.go.id/index.php), reputasi itu punya arti penting bagi tingkat kesejahteraan lewat daya beli petani atas produk sektor lain! Itu mendukung pertumbuh an ekonomi Lampung triwulan III 2011 sebesar 6,85% yang didominsi konsumsi swasta!” “Posisi ranking satu nasional NTP Lampung itu jelas layak dijaga karena penurunan yang terjadi secara nyata mencer minkan penurunan daya beli petani daerah ini!” timpal Amir. “Salah satu alasan perlu diwaspadai, karena NTP November 2011 itu sebenarnya sudah terjadi penurunan dari NTP Oktober 2011 di posisi 123,67, akibat turunnya NTP subsektor tanaman pangan sebesar 0,88%!” “Itu dia!” tukas Umar. “Memang turunnya NTP subsektor tanaman pangan itu dicatat akibat turunnya harga singkong dan kacang tanah! Tapi harus diwaspadai dengan lebih saksama ekses yang bisa lebih buruk pada NTP akibat impor beras ke Lampung 60 ribu ton, apalagi kalau jadi sampai Februari 2012 ditambah menjadi 75 ribu ton!” “Koordinasi yang sinkron antarinstansi daerah ini untuk menjaga reputasi itu mutlak perlu. Karena jika ada instansi sesuka-suka sendiri hingga merusak reputasi tersebut, sisa rasa bangga warga Lampung mengatasi citra negatif yang telanjur mencekam itu akan ikut rusak!” timpal Amir. “Pemahaman perlu pada perasaan warga Lampung yang merasa dinodai nama baiknya oleh orang-orang luar yang datang menyulut masalah dan keonaran di Lampung! Terutama pemahaman bahwa rasa harga diri—fi’il—adalah segalanya bagi warga Lampung!” “Kebanggaan atas ranking satu nasional NTP Lampung pada angka 123,24, jauh di atas runner-up DIY pada 116,77, disusul Sumsel pada 109,50 dan Kalsel 109,31, bukan saja harus dipertahankan tetapi juga harus ditingkatkan sebagai usaha meningkatkan terus kesejahteraan keluarga petani daerah ini!” tegas Umar. “Untuk itu usaha terpenting pada 2012 adalah memperbaiki semua infrastruktur pertanian dan perdesaan, agar kualitas produksi dan sarana pemasarannya lebih baik sehingga petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik lagi bagi produksi pertaniannya!” “Pokoknya prestasi 2010 berhasil ditingkatkan jadi reputasi tinggi pada 2011!” timpal Amir. “Tentu, itu harus dibuat lebih mapan pada 2012!” ***
Gigi Sehat, Paru-paru Sehat POSISI gigi memang jauh dengan paru-paru sehingga orang awam sulit memahami jika keduanya berhubungan. Na mun, sebuah penelitian di Yale University menunjukkan risiko pneumonia (radang paru-paru) cenderung meningkat ketika kesehatan gigi dan mulut tidak terjaga. Hal ini menunjukkan kesehatan gigi dan mulut be refek sistemik bagi organ lain. Berdasarkan pengamatan terhadap 37 pasien rumah sakit di Inggris, populasi bakteri gigi lebih banyak ditemukan pada penderita pneumonia. Artinya risiko pneumonia berbanding lurus dengan banyaknya bakteri yang menunjukkan tingkat kebersihan gigi pasien. “Temuan ini bisa membantu upaya pencegahan pneumonia di masa yang akan datang, dengan selalu menjaga kebersihan gigi dan mulut,” kata Samit Joshi pemimpin penelitian dikutip Dailymail, Kamis (29-12). Nigel Carter, pimpinan British Dental Health Foundation, mengatakan bakteri gigi bisa terhirup masuk ke paru-paru bersama droplet atau bercak-bercak dahak. Carter merekomendasikan idealnya menggosok gigi setidaknya dua kali sehari masing-masing selama dua menit. (U-1)
Fakta (TPF) Mesuji memutuskan melakukan investigasi susulan dan kembali ke lapangan untuk kedua kalinya. Menurut Ketua TPF Denny In drayana, melihat temuan lapang an tidak cukup turun satu kali. “Setelah turun ke lapangan, baru laporan disusun. Senin (2-1), ada lah sekitar dua minggu lebih kami bertugas. Laporan temuan, kesim pulan, dan rekomendasi awal disampaikan sebelum 17 Januari 2012,” kata Denny, pada acara catatan akhir tahun pemberan tasan mafia hukum di Indonesia di Gedung UKP4, Kamis (29-12). Temuan, kesimpulan, dan re komendasi disampaikan pertama kali kepada pemberi tugas, yakni Menko Polhukam Djoko Suyanto. Mengenai jumlah korban, Den ny belum berani menyebutkan. “Kami menghindari berpolemik soal angka. Angka dikeluarkan se telah kami betul-betul punya bukti pendukung,” kata Denny. Anggota TPF Mesuji dari Uni versitas Lampung, Tisnanta, mengatakan masih memetakan es kalasi konflik antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Untuk itu, hari ini (30-12), TPF me manggil ketiga perusahaan, yakni PT Silva Inhutani dari Register 45 Lampung, PT Barat Selatan Mak mur Investindo (BSMI) dari Desa Sritanjung, Lampung, dan PT Sumber Wangi Alam (SWA) dari Desa Sodong, Mesuji, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan. Selain itu, TPF memanggil pem buat kebijakan di Mesuji, yakni pihak perkebunan, kehutanan, dan kepolisian. Menurut anggota TPF, Ichsan Malik, pihak Mayjen (Purn.) Sau rip Kadi yang melaporkan tindak kekerasan di Mesuji ke DPR pada 14 Desember lalu juga ikut dipang gil. “Dia bagian peristiwa ini,” kata Ichsan Malik.
n ANTARA
DRAMA PENEMBAKAN PETANI. Sejumlah mahasiswa melakukan aksi teatrikal drama penembakan petani saat berunjuk rasa di depan Mapolres Kediri Kota, Jawa Timur, Kamis (29-12). Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Sahabat menuntut pemerintah menyelesaikan tragedi kemanusiaan berdarah di Mesuji (Lampung) dan Bima (NTB).
Ketua DPR Marzuki Alie menyata kan DPR segera membentuk panja untuk menindaklanjuti kasus kekerasan Mesuji. Marzuki ber harap agar UU Pengadaan Tanah segera disahkan agar bisa mem bantu menyelesaikan berbagai persoalan kepemilikan lahan yang kerap menimbulkan bentrok. Panja beranggotakan Komisi III.
‘‘
Rekomendasi awal disampaikan sebelum 17 Januari 2012.
Bentuk Panja
Me sk ipu n d i s ebut bagian peristiwa Me suji, Ketua Tim Advokasi Warga Mesuji Saurip Kadi pesimistis dengan hasil akhir TPF. Untuk itu, Saurip mendorong pembentukan panitia kerja (panja) penega kan hukum DPR. Denny Indrayana Mengenai hal ini,
Namun, akan bertransformasi menjadi panitia khusus (pan sus) gabunga n lintas komisi dengan menggandeng Komisi II dan Komisi IV. “Panja ini lintas komisi. Penghilangan hak tanah milik warga di Mesuji bukan tidak mungkin diikuti kasus lain,” kata Marzuki. Dalam catatan Polda Lampung, terdapat 11 kasus konflik agraria di Lampung. Namun, menurut Kapolda Lampung Brigjen Pol. Jodie Rooseto, pada refleksi akhir tahun Polda Lampung, kemarin, yang menimbulkan korban jiwa terdapat dua kasus, yakni di kawasan BSMI dan Register 45 Mesuji. Buruknya kondisi petani yang tidur seadanya di tenda-tenda membuat organisasi kesehatan Medical Emergency Rescue Com mittee (MER-C) Indonesia mengi rimkan relawan tim kesehatan. Tujuan tim MER-C adalah Posko Tugu Roda yang merupakan lokasi pengungsian terbesar. “Keberangkatan tim ke lapangan menindaklanjuti permohonan war ga Mesuji,” kata Ketua Presidium MER-C Indonesia Sarbini Ab dul Murad k emarin. n ANTARA (ASP/U-1)
KASUS MESUJI
Warga Berharap Rekomendasi Jadi Solusi MESUJI (Lampost): Masyarakat Kabupaten Mesuji berharap re komendasi Tim Pencari Fakta (TPF) Mesuji dapat menjadi solusi konflik. Warga tiga kampung, yakni Sritanjung, Nipahkuning, dan Kagungan, yang berkonflik dengan PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) mengharapkan dua hal. Pertama, pelaku penembakan terhadap warga hingga tewas dan yang dirawat dihukum berat. Kedua, warga meminta agar lahan plasma diberikan kepada warga sekaligus diukur ulang luas lahan hak guna usaha (HGU) PT BSMI. Menurut Leman (50), warga Kampung Sritanjung, pihaknya menuntut HGU BSMI dicabut. “Perusahaan tidak bermanfaat bagi warga sekitar. Banyak pelanggaran pajak dan kewajiban plasma tidak diberi,” kata Leman, Kamis (29-12). Hingga kemarin, situasi di lokasi perkebunan BSMI, te patnya di sekitar wilayah Di visi II, aktivitas panen kelapa sawit masih berlangsung. Pabrik crude palm oil (CPO) belum berproduksi karena beberapa komponen belum diperbaiki.
±
Di Register 45 Sungai Buaya, terutama yang berpeluang dibe baskan, yakni Talanggunung dan Labuhanbatin, warga mendiri kan tenda-tenda. Di beberapa titik, seperti Tugu Roda, Alba V, Alba I, dan sepanjang jalur lintas Brabasan, ramai didatangi warga dari luar Mesuji. Warga berharap penyelesai an konf lik dan pelanggaran HAM. Sedangkan mengenai Register 45, warga mempunyai dua pendapat. Warga di Register 45 meminta agar diakomodasi mengelola lahan tersebut. Warga Moro-moro ingin di akui hak konstitusinya. Kemu dian mendapat pelayanan dasar sesuai undang-undang, yakni kesehatan dan pendidikan. Begitu juga di Tugu Roda, ingin mengg arap lahan karena tanah tersebut merupakan milik turun temurun dari marga Megowpak. Kepala Kampung Wiralaga II, Mat Jaya, hanya meminta agar luas Register 45 Sungai Buaya diukur ulang. “Itu saja, maka selesailah per soalan Register 45. Setelah diukur ulang, cabut izin PT Silva Inhutani,” kata Mat Jaya. (UAN/U-1)
± AGRARIA
Alih Fungsi Lahan Pertanian Diatur Peraturan Gubernur BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pem prov Lampung menyatakan prihatin atas maraknya alih fungsi lahan pertanian padi menjadi lahan permukiman dan lahan ubi kayu. Kondisi ini berakibat penurunan produktivitas padi. “Untuk itu disiapkan peraturan guber nur dan peraturan daerah. Mengenai apa yang akan diatur masih dibahas Dinas Pertanian, Bappeda, dan Dinas Pengairan,” kata Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said, pada rapat koordinasi revital isasi pertanian, perikanan, dan kehutanan di Ruang Abung, Balai Keratun, Kamis (29-12). Menurut Wagub, peraturan tentang alih fungsi lahan ini mengacu pada UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. UU ini mengatur lahan pertanian pangan abadi, yakni lahan pertanian pangan
± ±
±
JAKARTA (Lampost):
OASis
± ±
Proyek PU Pesawaran diduga sarat KKN... HLM. 23
Emma Watson artis bergaya rambut terbaik... HLM.16
CMYK CMYK
Lahan Pertanian Menyusut Secara nasional, dalam kurun waktu 1979—2011, Kementerian Pertanian mencatat konversi lahan pertanian ke nonpertanian mencapai 3,62 juta hektare. Lahan sawah beririgasi teknis dan nonteknis lenyap akibat alih fungsi mencapai 92.376 hektare. � Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta Pemkab Pringsewu menghentikan alih fungsi 40 ha lahan sawah di Gadingrejo untuk lahan perkantoran.
� Hasil pencitraan satelit menunjukkan sekitar 96% dari total luas hutan mangrove di Lampung hilang. Luas lahan mangrove tersisa 3.108 ha, dari potensi lahan seluas 93.938,84 ha.
� Pemprov secara resmi mengalihkan fungsi eks kawasan hutan produksi seluas 145,12 ribu ha berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2011. Data diolah Lampung Post, Grafis; Fahmi
yang tidak boleh dikonversi menjadi lahan lain. “Untuk lahan ini investasinya cukup mahal karena harus dibangun sebaik mungkin jaringan irigasi, pencetakan
± ±
sawah, dan infrastruktur pertanian lain nya,” kata Wagub. Alih fungsi lahan pertanian pangan, khususnya padi, menurut Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Wan
Abbas Zakaria, harus segera diatur agar swasembada pertanian tercapai. Produksi padi harus ditingkatkan semaksimal mungkin karena pertumbuhan penduduk semakin cepat. “Jadi harus ada tata ruang yang menga tur di mana lahan abadi bisa menjadi andalan. Misalnya di Mesuji yang masih memungkinkan. Luas fungsional sawah harus ditingkatkan. Untuk itu, alih fungsi lahan harus dibatasi dan diawasi secara ketat,” kata Wan Abbas. Menurut Wan Abbas, alih fungsi ter jadi karena petani tidak cukup mendapat pasokan air untuk mengairi areal padi. Daripada rugi, petani kemudian memilih menanam tanaman lain yang harganya kompetitif dan mudah perawatannya, se perti ubi kayu. “Namun, kalau semakin banyak petani beralih, makin sedikit pula produksi padi,” ujarnya. (LIN/U-1)
CMYK
± ±