CMYK
Terbit Sejak 1974 Harga Eceran Rp3.000/Eks Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693
Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
Hlm. 2
Hlm. 16
Hlm. 17
Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengeksekusi tanah dan bangunan.
Raul Lemos meminta maaf telah mencekik wartawan televisi.
Bek asal Brasil Marcelo mendapat status warga negara Spanyol.
www.lampungpost.com
KPK-Demokrat Main Mata
H. BAMBANG EKA WIJAYA
JAKARTA (Lampost): Buron kasus suap wisma atlet, Muhammad Nazaruddin, kembali menyerang. Ia menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering bertransaksi kasus dengan Partai Demokrat.
Peringatan Tragedi 27 Juli
Dimulai Agustus, Hemat BBM 10% KONSUMSI bahan bakar minyak (BBM) tahun ini melampaui 40 juta kiloliter, padahal kuota cuma 38,6 juta kiloliter, subsidi membengkak jadi lebih 129 triliun, mendesak pemerintah melakukan penghematan BBM 10% dimulai Agustus ini! ujar Umar. Hemat energi itu berlaku untuk kendaraan Pemerintah Pusat dan daerah, serta hemat listrik dinaikkan dari 25% jadi 27%. (Kompas, 27-7) Gerakan hemat energi dari pemerintah penting sebagai contoh buat warga masyarakat! timpal Umar. Karena, pemerintah sebagai pengarah perilaku warga bangsa, tak semata lewat regulasi! Justru keteladanan jajaran pemerintahan yang bersumber dari penjabaran orientasi sikap para pemimpin (patron) merupakan energi penggerak utama bagi massa pengikut (client). Selama ini ketiadaan energi penggerak dari panutan itulah yang mendorong massa juga ngelantur awut-awutan! Borosnya pemakaian energi di kalangan pemerintah diikuti secara lebih parah dari massa̶pemimpin kencing berdiri, rakyat kencing menari! Itu dia masalahnya, bagaimana agar gerakan hemat energi di jajaran pemerintah itu bisa dijamin benar-benar berjalan! tegas Umar. Soalnya, program hemat energi itu sebenarnya sudah diatur dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2008, yang dalam tiga tahun ini terseok! Artinya, perlu pendekatan baru agar Inpres itu bisa berjalan maksimal̶mencapai target! Kalau begitu ceritanya, jelas tak mudah untuk membalik dari realitas Inpres yang macet selama tiga tahun dibuar jadi lancar dan sukses! tukas Amir. Pendekatan baru yang kau minta harus membalik dari praktek realitas lama̶tradisi birokrasi pemerintahan Indonesia memerintah secara top down, dari atas ke bawah, di balik jadi bottom up alias dari bawah ke atas! Maksudmu seperti apa? tanya Umar. Selama ini Inpres seperti hemat energi dijalankan top down: bupati memerintah kepala dinas, lalu kepala dinas memerintah kepala bagian, kepala bagian memerintahkan kepala seksi, kepala seksi memerintah staf, staf memerintah pelayan yang memang tak punya kendaraan bermotor dan listrik di rumahnya 450 watt sehingga tak ada lagi yang bisa dihemat! jelas Amir. Sedang semua atasan, setelah memberi perintah pada bawahan merasa tugas dan tanggung jawabnya telah selesai, tanpa perlu dirinya melakukan penghematan lagi! Kalau di balik, bottom up, mana ada yang mau atasan menjalankan perintah bawahan! tukas Umar. Jadi, kita lihat sajalah apa hasil program hemat BBM 10% dan hemat listrik 27% itu! ***
KURS
ANTARA/UJANG ZAELANI
Meskipun sudah 15 tahun berlalu, kasus 27 Juli tak juga tuntas. Tragedi penyerbuan terhadap kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta, itu merenggut banyak korban jiwa, tetapi aktor utamanya belum terungkap. Sejumlah warga kemarin melakukan aksi simpatik saat mengenang peristiwa Sabtu Kelabu itu. DPR DORONG...Hlm.8
Rp8.489/dolar AS Rabu, 27 Juli 2011 Sumber BI
KELISTRIKAN
Tagihan PLN Eks Pelanggan KLP Melonjak
OASIS
Teknologi dan Kehidupan BEPERGIAN tanpa internet dan teknologi modern lainnya, meski dalam waktu singkat, dirasa menyakitkan. Demikian hasil penelitian Intersperience tentang perilaku konsumen di Inggris. Menurut penelitian itu, 50% dari seluruh partisipan merasa kesal saat tidak memakai perangkat teknologi walau hanya 24 jam, dan 40% merasa kesepian jika tidak terlibat bermacam aktivitas seperti jejaring sosial, email, pesan pendek,
KAMIS, 28 JULI 2011 | NO.12156 | TAHUN XXXVI | 24 HALAMAN
DINAMIKA MASYARAKAT LAMPUNG
BURAS
CMYK
bahkan menonton program favorit di stasiun televisi. Intersperience meneliti lebih seribu warga Inggris berusia 18-65 tahun ke atas tentang pola kehidupan digital mereka dan melarang mereka untuk menggunakan perangkat teknologi selama sehari penuh. Seorang peserta menggambarkan tantangan tersebut seperti tangan saya dipotong , sementara lainnya menyebutnya bagai mimpi paling buruk . (MI/U-1)
METRO (Lampost): Sejumlah warga eks pelanggan Koperasi Listrik Perdesaan Sinar Siwo Mego (KLP SSM) mengeluhkan sistem pembayaran pukul rata yang diterapkan PT PLN Cabang Metro. Sebab, dengan penentuan jumlah pemakaian tidak lagi menggunakan alat pencatat meter (kwh) tersebut, seorang pelanggan bisa ditagih jauh lebih tinggi dari pemakaian sebelum peralihan. Pelanggan yang dikategorikan memakai 5 ampere ke bawah dipatok Rp86 ribu per bulan. Sedangkan kategori 5 ampere ke atas dipatok Rp199 ribu per bulan. Muhzain, warga Tanggulangin, Punggur, misalnya, sebelum peralihan layanan listrik dari KLP SSM ke PT PLN, pembayaran tiap bulan berkisar Rp80 ribu hingga
Rp100 ribu. Tiga bulan terakhir, pembayaran dipukul rata Rp191 ribu per bulan. “Kalau begini kan saya rugi. Saya enggak tambah apa-apa, pemakaian tetap, kok dipukul rata begini. Saya dimasukkan dalam klasifikasi di atas 5 ampere ke atas,” ujar pemilik toko di Pasar Punggur ini. Ahmad, warga Ruktiharjo, Seputihraman, juga mengaku terpaksa membayar Rp191 ribu per bulan sebab dimasukkan dalam pelanggan di atas 5 ampere. Padahal, saat listrik masih dikelola KLP, pembayaran tertinggi hanya Rp125 ribu per bulan. Suranto, warga Metro yang memiliki rumah di Banjarsari, malah lebih besar lagi tagihan listrik yang harus dibayar. Rumahnya yang sebelumnya disewakan itu sudah hampir satu tahun dikosongkan. Sebelum beralih ke PLN,
sebagai pelanggan 10 ampere, tiap bulan ia paling banyak hanya membayar Rp90 ribu. Tetapi, setelah beralih ke PLN dan rumah itu tetap kosong, sebulan ia harus membayar lebih dari Rp337 ribu. “Lalu, sampai kapan harus membayar sebesar itu,” ujarnya. Selain yang merasa dirugikan, ternyata sejumlah pelanggan justru merasa diuntungkan. Penelusuran Lampung Post, lebih banyak pelanggan yang dipatok pemakaian di bawah 5 ampere sehingga pembayaran tiap bulan hanya Rp86 ribu. Harjo, misalnya, mengatakan sampai kapan pun pemberlakuan sistem itu akan diterima dengan lapang dada. Sebab, menurut warga Hadimulyo Timur, Metro Pusat, itu biasanya setiap bulan ia membayar Rp120 ribu hingga Rp150 ribu. (NUD/DRA/R-2) AMPERE BERUBAH... Hlm. 2
Lewat Blackberry Messen- sus Syafii sudah berkekuatan ger (BBM) kepada Media In- hukum tetap. Selain itu, Nazaruddin medonesia (grup Lampung Post), Rabu (27-7), mantan Benda- nyinggung kasus Solar Home hara Umum Partai Demokrat System di Kemenakertrans. itu mengaku bersama teman- Ade juga menolak permintanya di Komisi III terlibat an untuk menghentikan kalangsung dalam transaksi sus dengan tersangka Timas membatalkan sejumlah kasus Ginting itu. “Saya tak pernah yang melibatkan koleganya berhubungan lagi dengan di Demokrat yang sedang Nazaruddin. Setelah kasus ditangani KPK. “Ada banyak Sesmenpora mencuat, dia proyek yang ditransaksikan sembilan kali menelepon pejabat KPK. Saya ikut mem- saya, tapi tidak saya terima,” bicarakan,” kata Nazaruddin kata dia. Untuk menindaklanjuti yang dikabarkan berada di di berbagai tudingan NazarudAmerika Latin. Menurut dia, Deputi Penin- din itu, KPK telah membentuk dakan KPK Ade Raharja yang Komite Etik yang diketuai Absering bertransaksi. Sedikitnya Ade terlibat Tuduhan Nazaruddin dalam empat transak- ke Ade Rahardja si kasus. (lihat tabel). Transaksi kasus Nazaruddin melanjut1 Paket solar home system di kan, pertemuan pertama Kemenakertrans. Januari 2010 di Restoran Paket pengadaan baju hansip Jepang di kawasan Casa- 2 pengawasan pemilu nilai Rp400 blanca, Jakarta. Saat itu miliar yang melibatkan pengusaha bernama Andi. Ade ditemani Juru Bicara KPK Johan Budi. Per- 3 Kasus Bupati Isran Nur terkait temuan kedua, Septemproyek di Kutai Timur yang sudah masuk di KPK. ber 2010, juga di tempat yang sama. Ketika itu 4 Kasus Wali Kota Bandung Dada Rosada. KPK membatalkan Ade ditemani penyidik pemeriksaan karena dibantu elite KPK Roni Samtana. Demokrat berinisial SM. Pertemuan itu memSumber: Tim Riset MI bicarakan eksekusi pemberian dana untuk menghentikan penyelidikan kasus. dullah Hehamahua. Berbagai “Roni yang terima dana dari pihak mendesak agar semua Andi, pengusaha dan orang- pimpinan KPK, termasuk nya Isran Nur, terkait proyek Busyro Muqoddas, Haryono di Kutai Timur supaya jangan Umar, dan Bibit S. Riyanto diperiksa KPK lagi,” kata dia. yang masuk dalam anggota Komisi Etik juga diperiksa. Jadi, bukan hanya Chandra Ade Mengakui Menanggapi tudingan itu, M. Hamzah dan M. Jasin. Hehamahua menandaskan Ade Raharja mengakui pernah dua kali bertemu Naz- Komite Etik akan memulai aruddin di lokasi tersebut. bekerja pekan depan. “Proses Saat ditanya isi pertemuan itu, klarifikasi tidak terbatas pada Ade mengatakan Nazarud- orang yang disebutkan di media din menyingung kasus yang tapi juga siapa saja yang dalam melibatkan Syafii Ahmad. proses klarifikasi itu namanya Menurut Ade, ia tak bisa tersebutkan,” kata dia. (MI/U-1) berbuat apa-apa karena ka MENKUM HAM...Hlm.8
ANTARA/FANNY OCTAVIANUS
DEMO KPK. Massa yang menamakan diri Pemuda Kebangsaan saat berunjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta, Rabu (27-7). Mereka menuntut reformasi KPK dan pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih.
INFRASTRUKTUR
Jembatan Cakat Tambang Duit Petugas MENGGALA—Ini negeri subur bagi yang bisa memanfaatkan situasi. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tidak ada yang tidak bisa dimanfaatkan, termasuk jembatan rusak di Cakat, jalur lintas timur, Menggala, Tulangbawang. Jembatan alternatif itu sedang diperbaiki dan dalam tahap pengecoran. Truk berbobot lebih dari 10 ton tak boleh melintas. Tetapi banyak sopir enggan memutar hingga puluhan kilometer de-
CMYK
ngan alasan memerlukan lebih banyak waktu dan biaya. Mereka memaksa petugas untuk tetap melintasi jembatan itu meski harus membayar denda tilang Rp200 ribu sekali lewat. “Penilangan kami lakukan untuk mengurangi antrean. Juga mengantisipasi jangan sampai jembatan amblas lagi akibat tak kuat menahan beban berat,” ujar Kasatlantas Polres Tuba AKP Indra Kurniawan, Rabu (27-7). Selama sembilan hari, 15—24
Juli 2011, polisi sudah menilang 5.343 truk. Operasi masih akan berlanjut hingga H-7 Lebaran. Jika rata-rata setiap hari 600 truk kena tilang, dalam sebulan denda tilang yang terkumpul mencapai Rp3,6 miliar. Jumlah yang amat fantastis... Jembatan Cakat terdiri dari dua bentangan, yakni jembatan utama dan jembatan satu lajur. Perbaikan jembatan utama telah memasuki tahap pengecoran dan masih menunggu sekitar tiga
pekan agar cukup kuat dilintasi kendaraan bertonase besar. Yang dikhawatirkan adalah jembatan satu lajur di sebelahnya dengan kondisi semakin parah. Pengamatan Lampung Post, sebagian cor-coran jembatan itu sudah ambrol dan tulang-tulang besi penyangga mulai terlihat. Jembatan yang nyaris putus itu hanya dilapisi baja dan kayu kelapa. Bila aturan tilang Rp200 ribu terhadap sopir truk bermuatan
berat tetap diberlakukan, bukan mustahil jembatan itu tak lama lagi benar-benar ambrol. Kekhawatiran itulah yang dirasakan pengendara lain. “Masak iya, polisi tidak bisa melarang mereka. Kalau telanjur putus bagaimana? Waktu jembatan Banjarmasin di Way Kanan putus, polisi di sana bisa melarang truk sehingga tidak ada sama sekali yang lewat,” ujar Anto, pengendara minibus. (ATA/U-1)
CMYK