Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
@lampostonline, @buraslampost
www.lampost.co
KAMIS, 18 Desember 2014
T E R U J I T E PERC AYA
facebook.com/lampungpost
24 Hal.
No. 13348
i TAHUN XL
Terbit Sejak 1974
Rp3.000
TA JUK
Jangan Tekan Buruh!
n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN
SERAHKAN DIPA. Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo (dua kanan) dan Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri (kanan) menyaksikan penandatanganan berita acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) APBN 2015 di Gedung Balai Keratun Provinsi Lampung, Rabu (17/12). Gubernur Lampung menyerahkan DIPA kepada wali kota, bupati, dan satuan kerja di Provinsi Lampung.
Wali Kota Siap Hadapi Gugatan Pemilik Ruko
Pengawasan Anggaran Diperketat Pemprov Lampung memfokuskan pembangunan di sektor infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, dan pembebasan lahan untuk bandara. Nur Jannah
Herman H.N.
Wali Kota Bandar Lampung
WALI Kota Bandar Lampung Herman H.N. siap meng hadapi gugatan para peda gang terkait penyegelan ruko di Pasar Tengah. Orang nomor satu di Kota Tapis Berseri ini mengaku akan tetap menutup ruko yang tidak membayar retribusi hak guna bangunan (HGB) hingga 31 Desember 2014. “Silakan saja kalau mau menuntut, enggak ada yang ngelarang. Saya tidak akan mundur. Dulu juga pernah pedagang ini maju ke PTUN, pengacaranya Elsa Syarif, tapi enggak menang,” kata Her man, usai acara sarasehan guru di aula SMA 2 Bandar Lampung, Rabu (17/12). Menurutnya, penyegelan ruko yang belum memper panjang retribusi HGB telah dilakukan berdasarkan per aturan yang berlaku, yakni PP No. 40 Tahun 1996, PP No. 6 Tahun 2006, dan Perwali No. 96A Tahun 2012. “Kalau pedagang enggak membayar, jatuhnya sewa atau kontrak. Ini diatur dalam PP No. 6 Tahun 2006. Tapi, kalau kontrak ini kan hitungannya bisa lebih mahal daripada HGB selama 20 tahun,” ujarnya. Disinggung apakah pihaknya bakal menuntut balik, Herman mengaku belum memikirkan sejauh itu. “Kami enggak usah nuntut-nuntut, pokoknya me reka bayar. Kalau sampai 31 Desember ini tidak bayar, akan kami tutup.” Kepala Satpol PP Bandar Lam pung Cik Raden menambahkan hingga saat ini sudah ada 21 pemilik ruko dari total 54 ruko yang disegel telah membayar perpanjangan HGB. “Sebelum nya ada 11, sekarang sudah 21 pemilik ruko yang sudah bayar dan kami buka kembali rukonya,” kata dia. (RIC/BOY/K3)
P
ENGAWASAN pelak sanaan pemba ngunan di Provinsi Lampung diperketat. Bahkan, DPRD setempat meng ajak seluruh pihak untuk masif mengawasi proyek yang didanai hingga Rp26,692 tri liun dari transfer pusat mau pun pendapatan asli daerah (PAD). Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal mengajak kalangan internal pemerintah maupun eksternal untuk mengawasi program pembangunan se cara masif. “Untuk lembaga internalnya kan ada Inspek torat yang mengawasi, kemu dian eksternalnya ada dari BPK RI—Badan Pemeriksa Keuangan,” kata Dedi, me nanggapi penyerahan DIPA untuk Lampung, tadi malam. Dia berharap DIPA dapat mempercepat pembangunan prioritas seperti dalam hal in frastruktur, energi, pertanian, dan kelautan yang nantinya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
“Kami berharap pemerintah dapat menggunakan dana tersebut secara optimal,” ujarnya. Hal senada dikatakan Gu bernur Lampung M. Ridho
Ficardo saat menyerahkan DIPA senilai Rp26,692 trili un ke wali kota, bupati, dan satuan kerja pemerintah seLampung (perincian lihat ta
bel) di Balai Keratun, kantor Gubernur setempat, kemarin (17/12). Gubernur termuda itu ber janji meningkatkan peng awasan sehingga alokasi dana tersebut tepat sesuai sasaran. “Pengawasan yang harus ditingkatkan lagi, Inspek torat akan adakan rapat un tuk pengawasan-pengawasan anggaran,” kata Ridho. Menurutnya, fokus peme rintah dalam hal pemba
ngunan adalah infrastruk tur perhubungan yang me liputi jalan dan jembatan. Selain itu, juga infrastruktur pembangunan salah satu
adalah bandara. Sebab, kata dia, bentuk komitmen Pem prov dalam pembangunan bandara adalah pembe basan lahan. “Kami juga men yiapkan infrastruktur untuk pembangunan perta nian,” ujarnya. Pada bagian lain, Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan wilayah Lampung Sahat Panggabean mengatakan DIPA yang dite rima Provinsi Lampung yang cukup melesat. Dia berharap dana itu tidak hanya untuk in frastruktur, karena peningkat an kesehatan dan pendidikan juga perlu diperhatikan. “Pro gram pemerintah daerah dan pusat bisa sama-sama jalan,” kata Sahat, usai penyerahan itu, kemarin. Masih Kecil Di lain pihak, Ketua Komisi IV DPR Lampung Imer Darius menilai DIPA yang diterima Lampung masih terlalu kecil. Sebab, jumlah dana yang diberikan Lampung ke Peme rintah Pusat lebih besar dari itu, terutama pendapatan dari sektor pajak dan energi. “Dana Rp26 triliun lebih itu tidak mampu mening k at k a n pe m ba n g un a n di Lampung secara signifikan. Kami minta ditingkatkan lagi,” ujarnya. (UIN/U1)
nurjannah@lampungpost.co.id
SANGAT kuat kesan pemerintah tidak berpihak kepada buruh dalam mengupayakan kesejahte raan mereka. Kondisi ini masih ditambah pula dengan para peng usaha yang lebih suka memeras keringat buruh demi keuntungan yang menggiurkan. Kalau mau jujur, buruh berperan besar dalam menopang ekonomi negara. Kaum pekerja inilah penentu wajah masyarakat Indonesia dan penggerak sektor ekonomi kelas bawah yang selama ini menjadi penyeimbang neraca per tumbuhan ekonomi negara. Besarnya kontribusi tersebut hanya dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Buktinya, tuntutan kesejahteraan yang selama ini menjadi masalah pokok ketenagakerjaan di Indonesia belum bisa terpenuhi dengan maksimal. Untunglah masih ada Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jam sostek). Dengan premi yang dibayarnya 40% plus bantuan perusahaan 60%, buruh bisa mendapatkan tanggungan masa pensiun sesuai besaran preminya. Jika sebelumnya jaminan itu dikelola PT Jamsostek— sebuah BUMN, kini dikelola Badan Pengelola Jaminan So sial (BPJS) Ketenagakerjaan. Sesuai UU No. 40/2012 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pengelola layanan bagi buruh itu diselenggarakan sebuah badan yang artinya dana jaminan itu disediakan pemerintah. Dengan begitu, ketersediaannya terjamin, apalagi 2015 pemerintah menganggarkan jaminan itu senilai Rp150 tri liun. Dana itu untuk memberi jaminan hari tua 118,2 juta buruh (BPS, Februari 2014). Untuk itu, Komisi Pemberan tasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan BPJS memperbaiki tata kelola kerjanya agar jangan sampai dana itu dikorupsi. Sebab, dalam kajian KPK, ada indikasi penyalahgunaan kewenangan dan anggaran yang menyebabkan korupsi dari pos anggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan itu. Sebab, se lain banyak pengalaman kasus yang terjadi di bidang layan an ketenagakerjaan oleh Kemenaker, KPK menganalogikan dana Rp150 triliun dan akan di tingkat hingga Rp2.000 trili un pada 2030 dengan pribahasa “ada gula ada semut”. Makin banyaklah pihak yang akan mengerubuti dana itu jika pengelolaannya tidak transparan dan sesuai aturan. Di sinilah KPK memberi lampu merah untuk dua lembaga itu. Menjadi miris jika dana yang menjadi harapan buruh di hari tuanya itu dikorupsi. Sebab, selama masa kerjanya, buruh belum mendapat layanan dari segi penghasilan yang memadai. Andai saat pensiunnya pun jaminan itu tersen dat atau bahkan “zonk” karena korupsi, makin muramlah pembangunan bangsa ini. Di Lampung terdapat 3,8 juta tenaga kerja per Februari 2014 dengan besaran penghasilan minimal sesuai upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp1.399.037 (2014). Bisa diukur berapa premi BPJS yang dibayarkan dari penghasil an yang minim itu, serta berapa jaminan hari tu ayang bakal keluar saat dia pensiun. Jadi, ada baiknya pemerintah mampu memberikan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bagian dari aset bangsa. Jangan hanya memikirkan peningkatan nilai investasi, tanpa memikirkan nasib buruh! Korupsi dana BPJS Ketenagakerjaan itu berarti menekan hidup 1,8 juta kepala keluarga buruh. Jangan tekan buruh! n
oasis
Departemen Kesehatan dan Masyarakat DEPARTEMEN kesehatan sebuah kota metropolitan me mainkan peran sentral dalam mengembangkan strategi kesehatan penduduk yang inovatif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal itu dibuktikan oleh studi baru di Amerika Serikat yang mengungkap bahwa departemen ke sehatan di negara itu telah berhasil mendorong peningkatan taraf kesehatan warga di seluruh Negeri Paman Sam. Koalisi Kesehatan Kota-Kota Besar (BCHC), sebuah forum para pemimpin departemen kesehatan kota-kota metro politan AS, menyajikan ide-ide dari departemen kesehatan. Sebanyak 15 artikel yang dipresentasikan menyoroti upa ya dalam merancang pendekatan baru dalam membuat sebuah kota sehat untuk ditinggali. “Sungguh, kota-kota berada di garis depan dalam me ningkatkan kesehatan masyarakat,” kata Lloyd F. Novick, pemimpin redaksi Journal of Public Health Management and Practice. (MI/U1)
BACA.!
Terbit hari ini
Jasa Asah Batu di Delapan Penjuru Mata Angin Sabtu sore, dua pekan lalu, Bam bang (37), warga Perumahan BTN II, Bandar Lampung, meluangkan waktu akhir pekan santai bersama putri bungsunya yang baru berumur dua tahun. Dengan sepeda motor, ia keliling lingkungan tanpa mengena kan helm. Tujuan semula cuma dalam kom pleks, buah hatinya merengek me minta keliling sampai PKOR. Sepeda motor terus melaju dan berbelok ke Jalan Sultan Agung. Namun, ia kaget bukan kepalang karena puluhan sepeda motor dan mobil berhenti tak jauh dari flyover. Spontan, dia mem belokkan motor berbalik arah. “Saya sempat kaget dan balik arah, kirain ada razia. Biasanya polisi razia memang di situ. Saya baru tahu setelah ada orang ngasih tahu itu bukan razia,
tapi orang banyak orang berhenti di lapak batu akik. Waduh...,” kata karya wan swasta itu, Selasa (16/12). Mengetahui itu, ia kembali ke “pasar kaget” batu itu. Bahkan, seka rang ia menjadi salah satu penyuka yang kerap melewatkan waktu berburu aneka batu perhiasan di lapak-lapak itu, juga di beberapa tempat pengasah batu di seputaran Bandar Lampung. Demam batu memang sedang merambah Indonesia, termasuk Lampung. Hampir di setiap sudut kota. Peminatnya juga tak kaum lelaki pesolek, semua orang disindir dengan pertanyaan, “Apa beda jemari manusia dengan jemari monyet?” Jawabannya, “Jemari orang pakai cincin batu!” Umumnya batu akik dipakai oleh
n LAMPUNG POST/ HENDRIVAN GUMAY
BATU AKIK. Seorang pedagang batu akik memperlihatkan sejumlah batu akik di Jalan Sultan Agung, Way Halim, Bandar Lampung, Jumat (5/12). kaum adam sebagai hiasan cincin di jemari, tetapi kaum wanita juga banyak yang menggunakannya sebagai mata perhiasan semisal cin cin, kalung, gelang, liontin, maupun anting-anting atau giwang. Keindahan, keunikan, serta nilai seni yang tinggi mengundang antu
siasme masyarakat untuk mencari dan memakai batu akik yang sesuai dengan selera dan karakter oleh masing-masing pengguna. Harga batu akik sangat bervariasi, sesuai dengan kualitas dan keindahan batu itu sendiri. Topan Efendi (51) menekuni usaha
pengasahan batu akik sejak 1990-an. Kecintaan serta hobinya terhadap keindahan batu akik sendiri mem buat kepuasan tersendiri baginya setiap menghasilkan batu akik yang indah dari hasil kerja asahnya. “Pekerjaan ini hobi saya, selain saya cinta dengan batu akik, dengan mengasah batu dan menghasilkan batu akik yang indah membuat kepuasan tersendiri bagi saya,” kata dia saat ditemui di tempat usaha asah batu akiknya di Jalan H. Agus Salim, Kaliawi, Senin (15/12). Sebelumnya, Topan membuka usaha asahan batu akik di Pasar Tengah, lalu pindah di depan rumahnya. Dua tahun pertama, dia mengalami penurunan omzet. Dalam seminggu hanya 2—3 pelanggan yang mengasah batu akik di tempatnya. (R6) n Adi Sunaryo/Ezed Qyoko