www.lampost.co
@lampostonline, @buraslampost
T E R U J I T E PERC AYA
kamis, 13 maret 2014 facebook.com/lampungpost
24 Hal.
No. 13081
i TAHUN XXXIX
Terbit Sejak 1974
Rp.3000
Jembatan Way Belau Lokasi Kampung Perwata, Kuripan, Telukbetung Barat Panjang jembatan
20 meter Lebar
3 meter Tanggal peresmian 2 April 1914 Pada 1969 jembatan beton itu pernah dicor
Ruang Penantian Pilgub
Hanya bisa dilalui satu mobil sehingga pelintas harus bergantian
PEMILIHAN Gubernur (Pilgub) Lampung yang digelar berbarengan dengan pemilu legislatif (pileg) pada 9 April tinggal 27 hari lagi. Itulah rentang ruang tunggu asa sekaligus penantian. Disebut asa karena seluruh rakyat Lampung berharap bisa memilih calon pemimpin yang paham bagaimana mengelola kekuasaan untuk kepentingan daerah ini. Pilgub sesungguhnya mekanisme politik yang demokratis untuk merebut kekuasaan. Tetapi, yang sering dilupakan, politik juga seni bagaimana mengatur kekuasaan secara jujur dan transparan. Harapan lain ialah rakyat menentukan wakil mereka yang duduk di lembaga perwakilan. Akan tetapi, mereka yang masuk partai karena ingin mencari kekuasaan dan kekayaan diharapkan tetap sadar bahwa mereka menjadi musuh bersama rakyat yang menghendaki perubahan. Selain harapan, rentang waktu yang tinggal empat minggu lagi adalah sebuah penantian. Saat ini, harus jujur diakui, rakyat Lampung terbelah dalam penantian penuh kecemasan. Apakah pilgub jadi digelar bareng pemilu legislatif? Pilgub bareng pileg membawa rakyat dalam polarisasi dua kutub. Satu kutub sangat yakin pilgub siap digelar bareng pileg. Kutub optimistis tentu saja datang dari pihak penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung. KPU sah-sah saja menggenggam erat optimismenya, setidaknya di tingkat verbal. Sayangnya, rasa optimistis KPU itu kurang didukung akurasi dan transparansi data. Sebagai contoh, pengajuan sanggah banding oleh rekan an pengadaan bakal mengancam kepastian ketersediaan logistik Pilgub Lampung. Saat ini tender pengadaan item surat suara telah melalui sanggahan dari rekanan dan telah dijawab oleh tim lelang KPU. KPU masih menunggu cemas hingga hari ini terkait adanya sanggah banding. Selama sanggah banding berlangsung, seluruh proses lelang dihentikan. Itu artinya waktu yang tersisa untuk pencetakan, pelipatan, dan pendistribusian surat suara semakin singkat. Belum lagi persoalan validasi daftar pemilih tetap (DPT) pilgub yang belum kelar. Persyaratan DPT pilgub dan DPT pemilu legislatif pasti berbeda karena undang-undang yang mengatur juga berbeda. Akurasi dan transparansi kesiapan pilgub bareng pemilu le gislatif merupakan keniscayaan. Sayangnya, berbagai kritikan yang ditujukan kepada KPU justru disikapi dengan defensif. Sikap KPU Lampung itulah yang mendorong lahirnya kutub kedua, yang cenderung pesimistis, terhadap pelaksana an pilgub bareng pileg. Pesimistis itu tidak hanya datang dari publik, akademisi, pasangan calon gubernur dan wa kil gubernur, partai politik, tetapi juga dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung. Mereka melancarkan kritik karena KPU memang kedodoran sejak dari segi persiapan pilgub. Tahapan pilgub sudah digelar kendati dana tidak ada dalam APBD 2013 Provinsi Lampung. Lebih celaka lagi, konsentrasi KPU Lampung terbelah ke dalam persiapan pilgub yang masih amburadul dan persiapan pemilu legislatif yang belum tuntas. Pilgub bareng pemilu legislatif kini berada di ambang ketidakpastian. Namun, beres-tidaknya pelaksanaan pilgub bareng pileg bukan semata tanggung jawab KPU, melainkan juga tanggung jawab pemerintah daerah. Jangan biarkan rakyat berada dalam kecemasan di ruang penantian pilgub bareng pileg. n
Memiliki bentuk unik dengan lengkungan yang menghubungkan Way Belau
Harus Bergantian Saat Melintasi Jembatan BEBERAPA remaja terlihat mengumpulkan uang receh dari pengendara sepeda motor dan mobil yang melintasi jembatan beton di Kampung Perwata, Kuripan, Telukbetung Barat, Bandar Lampung, Rabu (12/3) siang. Dari ujung jembatan itu, Rido (13), pelajar kelas VII, dan dua rekannya tampak meminta pengendara mobil yang datang dari arah berlawanan menghentikan lajunya. Maklumlah, salah satu jembatan tertua di Bandar Lampung itu hanya bisa dilalui satu mobil. Karena itu, kendaraan yang hendak melintas harus bergantian. “Kami semua masih sekolah, lumayan buat uang jajan sekolah,” kata Rido, yang kerap membantu mengatur kendaraan yang melintasi jembatan di atas Way Belau tersebut. Di bawah jembatan ada denyut kehidupan tersendiri. Para wanita yang tengah mencuci, remaja pria membuang hajat, di seberang jembatan terlihat perahu nelayan tersandar di tepi sungai. Sedangkan pada badan sungai sampah terlihat bertebaran. Ada juga pohon tumbang di tepinya. Di sebelah kanan jembatan dari arah Tanjungkarang, terdapat jembatan besi untuk menuju gudang karet Kuripan. Kemis (82), tokoh sepuh setempat, mengatakan jembatan itu diresmikan pada 2 April 1914 oleh Pemerintah Hindia Belanda. Warga Lk. III RT 01, Kampung Perwata, Kurip an, Telukbetung Barat, itu menetap di sana sejak 1961. Kakek 21 cucu itu menuturkan dulu wilayah tersebut masih berupa hutan. Di Kali Belau pun masih banyak terdapat buaya. Hanya ada beberapa bangunan bedeng di sana. Pada 1970-an, kali itu pernah menjadi tempat latihan perang tentara. Barulah pada 1981, mulai banyak warga yang berdatangan dan tinggal di sekitar Way Belau. Kali itu dinamai Kali Belau karena dulu airnya jernih. Namun, sejak 1959, air sungai mulai keruh akibat tercemar berbagai aktivitas warga. Air kali itu juga kerap meluap dan menyebabkan banjir di Kampung Perwata. Karena itu, di tepi sungai dibuat beronjong untuk menahan air. (K1) n Wandi Barboy
DPRD Lampung Ragukan Pilgub IV Ruwetnya persiapan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung dan makin sempitnya waktu menunjukkan KPU tidak memiliki persiapan matang untuk menggelar dua pesta demokrasi berbarengan. Eka Setiawan
D
PRD Lampung menyangsikan KPU setempat bisa menggelar pilgub bersamaan dengan pemilu legislatif. Sebab, waktu yang tersisa kian menipis. Sementara lelang penga daan logistik hingga saat ini belum juga selesai, belum lagi proses pengadaan dan pendistribusiannya. Sekretaris Komisi I DPRD Lampung Watoni Nurdin mengatakan pelaksanaan hajat demokrasi lokal diperlukan persiapan yang matang. Pasalnya, saat itu merupakan waktu bagi masyarakat Lampung menentukan siapa calon pemimpinnya untuk lima tahun ke depan. “Kita membutuhkan pemilukada berkualitas, itu sebenarnya dalam artian luas, pertama kesiapan aparatur penyelenggara, mulai dari KPU hingga TPS, maupun instrumen yang lain,” kata Watoni, saat dihubungi, Rabu (12/3). Waktu pelaksanaan pilgub terus dikejar dengan belum selesainya proses lelang. Terlebih sekarang masih ada sanggahan yang dilaku-
kan salah satu penyedia atas lelang surat suara pilgub. Sementara waktu hanya tersisa 28 hari untuk pengerjaan hingga distribusi. “Sudahlah mundur aja. Toh anggaran sudah ada, agar lebih berkualitas dan maksimal,” ujarnya. Proses lelang logistik pada item pengadaan surat suara terhambat dengan adanya sanggahan dari
S
ekarang kami sedang mempersiapkan jaminan untuk sanggah banding. CV Bina Cipta. Selain itu, KPU juga mengulang proses lelang untuk item logistik, yakni pengadaan formulir karena kurang syarat. Pasalnya, tender cuma diikuti dua perusahaan sehingga tidak memenuhi persyaratan lelang. Di tengah ruwetnya proses lelang itu, panitia lelang KPU jarang ditemui di kantornya. Pemantauan Lampung Post di kantor KPU Lampung, panitia lelang logistik pilgub yang diketuai Romi tidak lagi berkantor di ruangan kerjanya di KPU.
Menurut staf Sekretariat KPU Lampung, rekannya sejak menjabat panitia lelang jarang terlihat di kantor. “Saya enggak tahu Mas, sejak jadi panitia ini jarang terlihat di kantor, biasalah. Enggak tahu berkantornya di mana,” kata salah seorang staf yang enggan disebut namanya, saat ditemui di kantornya, kemarin. Menanggapi hal itu, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono masih yakin Pilgub Lampung se suai dengan jadwal yang dibuatnya berbarengan pemilu legislatif. “Ini sedikit mengurangi waktu saja, tapi masih terjangkau,” kata Nanang.
Langgar Aturan Pada bagian lain, Direktur CV Bina Cipta Hidayat Hamtori menga takan KPU Lampung sebagai panitia pengadaan logistik pilgub melanggar Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tender Elektronik. Persinggungan hukum yang dilakukan panitia itu sangat substansial sehingga menjadi alasan sanggahnya. “Sekarang kami sedang mempersiapkan jaminan untuk sanggah banding,” kata dia, kemarin. (U1)
ekasetiawan@lampungpost.co.id
Cagub Dilarang Kampanye di Acara Parpol KEKHAWATIRAN terjadinya kampanye ganda dalam pemilih an gubernur dan pemilu legislatif yang digelar serentak pada 9 April 2014 mulai terbukti. Bawaslu Lampung melarang empat pasangan cagub dan cawagub berkampanye di lokasi kampanye terbuka partai politik. Tindakan tersebut termasuk kategori kampanye di luar jadwal. Namun, KPU Lampung memperbolehkan dua partai pengusung memunculkan pasangan cagub mengikuti kampanye rapat umum. Ketua Divisi Hukum dan Pelanggaran Bawaslu Lampung Fatikhatul menegaskan pasang an cagub tidak boleh berkampanye dalam kampanye terbuka
12 parpol. “Aturannya memang tidak boleh. Kampanye pemilu murni untuk partai dan caleg, bukan kampanye cagub,” kata Fatikhatul, Rabu (12/3). Ia menjelaskan hal itu diatur dalam Pasal 116 UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. “Meskipun diusung partai, calon tetap tidak boleh berkampanye di jadwal pemilu,” ujarnya. Namun, Bawaslu menyerah kan kebijakan itu ke KPU Lampung. Persoalan teknis dan penggabungan kampanye masih dikonsultasikan KPU Lampung ke KPU Pusat. “Kalau melihat undang-undang, itu memang benarbenar tidak boleh,” ujarnya. Di pihak lain, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono
TAJUK
mengatakan pasangan cagub diperkenankan mengikuti rapat umum parpol, tetapi hanya dibatasi dua partai pengusung. Menurut Nanang, aturan tersebut diputuskan agar ada keadilan karena ada cagub yang memiliki dua partai pengusung dan empat partai pengusung. “Dalam rapat umum parpol, cagub boleh ikut berkampanye. Nanti dibatasi sesuai dengan jumlah partai. Rata-rata kan calon ada dua partai pengusung, tapi ada juga yang empat. Jadi, supaya sama dan adil, minimal pada dua parpol yang mengusung. Dia hanya dibolehkan ikut kampanye pada dua parpol yang menurutnya berpotensi menaikkan elektabilitas,” ujarnya. (UIN/EKA/R4)