T E R U J I T E PERC AYA
@lampostonline, @buraslampost
www.lampost.co
jumat, 25 april 2014 facebook.com/lampungpost
24 Hal.
No. 13123
i TAHUN XXXIX
Terbit Sejak 1974
Rp.3000
TAJUK Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengakui pertemuan dengan Ratu Atut...Hlm. 3
Barca bisa kehilangan Lionel Messi andai tidak bisa menjaganya dengan baik...Hlm. 9
Anak Tangga Bansos
Wulan Guritno mencoba mengambil hikmah dari peristiwa di JIS...Hlm. 24
n AP
n MI
n LAMPUNG POST/ ZAINUDDIN
DALANG PELAKU PEMBUANGAN PASIEN Terdakwa pembuangan pasien RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung, Heriansyah (dua kanan), turun dari mobil tahanan saat tiba di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (24/4). Heriansyah yang juga Mantan Kasubbag Umum Kepegawaian dan Humas rumah sakit tersebut diduga menjadi dalang pembuangan pasien.
NasDem Minta Hitung Ulang Sesuai prinsip demokrasi, persoalan bukan pada perolehan kursi caleg atau suara partai. Namun, KPU harus bisa mengembalikan suara pemilih ke yang sebenarnya. Eka Setiawan
di Darma Putra, juga anak dari mantan Bupati Tulangbawang yang menjadi Koordinator Tim Ahli Pemkab Pesawaran Abdurrachman Sarbini. Menanggapi keberatan NasDem itu, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono memastikan akan mendengar dan menindaklanjuti pengaduan saksi dan rekomendasi Bawaslu. Hal ini menyusul instruksi KPU RI yang menegaskan setiap persoalan harus tuntas di tingkatan KPU daerah. “Kami bukan mempersoalkan apakah caleg atau partai mendapatkan kursi atau tidak, melainkan ingin mengembalikan suara pemilih ke yang sebenarnya, itu kan prinsip berdemokrasi. Tidak boleh lagi suara pemilih digeser ke caleg atau suara partai, begitu pula suara partai digeser kepada caleg-caleg tertentu,” kata Nanang di sela-sela pleno, tadi malam. Menindaklanjuti komplain setiap saksi partai, KPU Lampung sepakat mengambil jalan tengah dengan melakukan pengecekan dan pembetulan data seperti melalui formulir C1, D1, DA yang ada di KPU dengan milik Bawaslu serta milik saksi atau pelapor yang berkeberatan. “Kalau memang sudah sesuai ya akan dikembalikan, tidak sesuainya di mana. Pengalaman kami data Bawaslu dan KPU bia sanya cocok,” ujarnya. (PAD/U1)
kembali mewarnai pleno dari sejumlah caleg dan partai politik, salah satunya NasDem. Iwan meminta penyelenggara kembali kepada prinsip pemilu, yakni jujur dan adil. “Kami tidak mengakui hasil penghitungan suara dari KPU,” kata dia. Ketua DPP Partai NasDem Siti Nurbaya Bakar mengatakan perolehan suara Hanura di Pesawaran memang mengheran kan. Menurutnya, perolehan suara yang tidak wajar ini me rugikan NasDem dan parpol lainnya. NasDem sudah menyiapkan bukti-bukti untuk menggugat ke MK ihwal hasil penghitungan suara di Pesawaran. Dia menjelaskan bukti yang akan diajukan berupa formulir penghitungan suara yang berbeda-beda di panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK). “Ada dugaan formulir rekapitulasi suara memang sengaja dipermainkan. Bahkan ada formulir yang ditandatangani sebelum rekapitulasi suara diisi oleh petugas,” kata dia. Di Pesawaran, perolehan suara terbesar caleg DPR diraih Frans Agung Mulaputra dari Partai Hanura. Frans merupakan kakak dari Bupati Pesawaran Aries San-
P
ARTAI NasDem meminta penghitungan ulang hasil rekapitulasi pemilu legislatif di Kabupaten Pesawaran. Bahkan, partai nomor urut 1 itu pun bertekad mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika KPU tidak mengindahkan permintaannya. “Hasil rekapitulasi suara Partai NasDem di Kabupaten Pesawaran terindikasi dimanipulasi. Ada keraguan kami akan data yang dihasilkan. Kami melihat C1, misalnya di TPS Way Rilau antara data yang ditulis dan jumlah sebenarnya berbeda. Kami minta formulir C1 plano di seluruh TPS se-Kabupaten Pesawaran dibuka dan dihitung ulang,” kata saksi Partai NasDem, Iwan, didam pingi Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Lampung Zamzani Yasin, saat diberikan kesempatan menyampaikan keluhannya dalam pleno KPU Lampung, kemarin (24/4). Pleno rekapitulasi suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota se-Lampung itu digelar di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung. Hujan interupsi
ekasetiawan@lampungpost.co.id
JUMLAH SUARA 70000
63.057
50000 30.497
10000 0
17.799
20.122
16.220
21.030
23.366 15.800
9.072
6.858
PARPOL
NOMOR
NasDem
PKB
1
2
PKS
3
PDIP
Golkar
4
5
Gerindra Demokrat
6
MANTAN Kasubbag Umum dan Kepegawaian RSUD A. Dadi Tjokrodipo, Heriansyah (40), terdakwa pembuang pasien, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tanjungkarang, Bandar Lampung, Kamis (24/4). Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan itu menjerat Heriansyah dengan Pasal 306 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan primer dan Pasal 304 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara.
T
erdakwa merekayasa kronologi kejadian dengan memaksa para pegawainya mengikuti semua petunjuknya.
Pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Mul yono, Jaksa Fahruddin Syura laga mengungkapkan terdakwa merekayasa kronologi kejadian dengan memaksa para pegawainya mengikuti semua petunjuknya. Fahruddin mengatakan terdakwa juga membuat skenario seolah-olah pasien Edi Suparman (60) melarikan diri dan melompat dari ambulans saat hendak dibawa ke rumah sakit jiwa. Rencana ini diutarakan Heriansyah kepada Mahendri, kepala Ruang E2, dan enam terdakwa lain yang disidang dalam
berkas terpisah. “Untuk memuluskan rencananya, Heriansyah berjanji mem-back-up anak buahnya asalkan mengikuti petunjuknya,” kata Fahruddin. Jaksa menjelaskan kronologi kejadian berawal pada Jumat (17/1), sekitar pukul 21.00, RSUD Tjokro menerima pasien Suparman dan dirawat di Bagian Instalasi Gawat Darurat. Dari diagnosis, pasien meng alami dehidrasi low intake (kekurangan asupan makan dan gizi) serta infeksi bakteri yang kemudian dirawat di Ruang E2. “Selama perawatan di Ruang E2, pasien sering mengamuk, berteriak-teriak, gelisah, dan sulit diajak komunikasi, sehingga pada Senin (20/1) Mahendri melapor kepada Heriansyah. Lalu Heriansyah memerintahkan untuk membuang pasien ke pasar.” Selanjutnya, Mahendri bersama enam pegawai lainnya mengangkut pasien tersebut menggunakan ambulans dan membuangnya ke gubuk kosong di Sukadanaham, Tanjungkarang Barat. Pada Selasa (21/1), pasien ditemukan warga dalam kondisi lemah dan tidak bisa bicara. Kemudian, pasien dibawa kembali ke RSUD Tjokro, tetapi dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), dan enam jam kemudian pasien tersebut meninggal di RSUDAM. (HER/RIN/K1)
OAS IS
Siaran Televisi dan Tidur Anak SETIAP satu jam siaran televisi dapat menghilangkan waktu tidur anak sampai 7 menit. Dampak televisi itu lebih kuat terjadi pada anak laki-laki dibanding perempuan. Demikian hasil penelitian Sekolah Ke sehatan Publik Harvard dan Mass Gene ral Hospital for Children terhadap lebih dari 1.800 anak-anak dari mulai usia 6 n DP. RAHARJO bulan sampai 8 tahun. Selain mengamati anak-anak, tim peneliti juga mewawancarai ibu sang anak mengenai kebiasaan buah hati mereka menonton televisi. Di akhir penelitian para peneliti juga menemukan bahwa anak-anak yang memiliki televisi di dalam kamar tidurnya mengalami kehilangan waktu tidur hingga setengah jam setiap malamnya. Laporan hasil penelitian itu akan di publikasi lewat jurnal Pediatrics pada Mei nanti. Atas dasar hasil pengamatan mereka, para peneliti menyatakan penting untuk membatasi paparan televisi terhadap anak-anak untuk menjaga kesehatan fisik dan mental me reka. Dalam penelitian sebelumnya, diketahui bahwa rangsangan audio visual yang berlebih dapat menyebabkan gangguan perhatian dan hiperaktif pada anak-anak. (MI/R4)
7 PARTAI... Hlm. 2
Perolehan Suara Pesawaran untuk DPR RI
30000
Dalang Pembuang Pasien Diadili
KREDO dalam sebuah korupsi ialah tidak pernah ada pelaku tunggal karena ada pihak lain yang juga ikut bermain. Kredo itu juga berlaku dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) kematian di Peme rintah Kota Bandar Lampung. Korupsi dana bansos sudah bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Terjan DP. RAHARJO di di hampir semua daerah di Indonesia, terutama menjelang pemilihan kepala daerah atau pemilu. Itu artinya, korupsi dana bansos berjalin berkelindan dengan syahwat politik meraih kekuasaan. Pengusutan dugaan korupsi dana bansos kematian di Bandar Lampung dilakukan Kejaksaan Negeri setempat sebelum pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung pada 9 April. Pengumuman nama tersangka baru dilakukan se telah digelar pemilihan gubernur. Ada tiga tersangka yang diumumkan pada Rabu (23/4). Mereka adalah Kepala Dinas Sosial Bandar Lampung Akuan Efendi, Bendahara Pengeluaran Dinsos Tineke, dan M. Sakum, tenaga kerja sukarela di dinas tersebut. Penetapan tiga tersangka itu harus dianggap sebagai anak tangga pertama menapak korupsi dana bansos kematian. Akuan Efendi hanyalah seorang kuasa pengguna anggaran, bukan pengambil kebijakan. Rakyat kini menunggu kesungguhan dan keberanian Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk menetapkan tersangka berikutnya hingga mencapai puncak tangga korupsi. Sejauh ini pihak kejaksaan mendalami keterlibatan pihak lainnya. Dugaan korupsi dana bansos kematian di Bandar Lampung sa ngat kasatmata karena angka kematian berbanding lurus dengan besaran alokasi dana bansos dalam APBD. Selain itu, menurut kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada korelasi kenaikan volume dana bansos dengan pemilihan kepala daerah. Alokasi bansos kematian dalam APBD 2012 sebesar Rp2,5 miliar dan setiap orang meninggal diberi santunan Rp500 ribu. Jumlah orang meninggal pada tahun itu seba nyak 5.000 orang. Padahal, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, jumlah kematian warga Bandar Lampung 2012 cuma 215 orang. Itu artinya ada selisih 4.785 orang meninggal. Entah berkorelasi dengan Pemilihan Gubernur Lampung yang semula direncanakan digelar pada 2013, pada APBD 2013, dana bansos kematian naik menjadi Rp3 miliar, sedang kan besaran santunan tetap Rp500 ribu/orang meninggal. Tapi, yang pasti menurut KPK, pembelanjaan bansos dan hibah dalam musim pemilihan kepala daerah merupakan korupsi amanah dan kejahatan yang meluas dan sistematis. Tugas kejaksaan untuk mengusut tuntas siapa yang ha rus bertanggung jawab atas korupsi dana bansos kematian. Pengusutan tuntas yang dimaksud mesti menjawab secara terang benderang ada tidaknya korelasi dana bansos kematian dengan agenda politik di daerah ini. Adalah benar bahwa tugas kejaksaan itu tentu tidak ringan. Tidak ringan karena bertautan erat dengan kekuasaan. Akan tetapi, harus jujur dikatakan, tidak adil pula jika korupsi amanah itu hanya dilimpahkan kepada Akuan Efendi. Sama tidak adilnya jika kejaksaan mencari-cari kesalahan atasan Akuan Efendi tanpa memiliki minimal dua alat bukti. Profesionalitas kejaksaan dipertaruhkan dalam pengusut an dugaan korupsi dana bansos kematian. Rakyat menanti apakah kejaksaan punya nyali menetapkan tersangka untuk anak tangga berikutnya. n
7
PAN
PPP
Hanura
8
9
10
Data diolah Lampung Post/Grafis FAHMI
Tersangka Bansos Bisa Bertambah TIM penyidik Kejaksaan Negeri Bandar Lampung terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) kematian Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2012 senilai Rp2,5 miliar. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri sudah menetapkan tiga tersangka, yaitu Kepala Dinas Sosial Bandar Lampung Akuan Effendi, Bendahara Pengeluaran Tineke, dan tenaga kerja sukarela M. Sakum. Ketiga tersangka diduga memanipulasi data penerima dana bansos kematian. Tim penyidik menemukan 470 nama fiktif dengan modus memasukkan nama-nama orang yang masih hidup dan orang-orang yang meninggal pada 2011. Dugaan kerugian sementara akibat perbuatan para
tersangka sekitar Rp350 juta. “Kita lihat perkembangan nanti di tingkat penyidikan. Kalau kemungkinan adanya tersangka lain, itu hanya bisa dibuktikan dari keterangan para tersangka nanti,” kata Kasi Pidsus Kejari Bandar Lampung Donny Haryono, Kamis (24/4). Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Bandar Lampung Akuan Effendi mengatakan segera mencari pengacara untuk dirinya. “Ya saya tidak mau berkomentar banyak, nanti takut salah omong. Nanti saja, nanti saya pakai pengacara, lewat pengacara saya saja yang omong. Daripada saya omong, nanti salah,” kata Akuan di ruang kerjanya. Akuan menyerahkan sepenuhnya proses perkara kepada aparat hukum. “Doakan saya saja supaya ada yang terbaik bagi saya.
Nanti bisa lihat siapa yang salah dan siapa yang benar,” ujarnya. “Lagian kalau saya omong, dikonfirmasi seperti ini, apakah tuduhan dari pihak Kejari, ucapan Donny (Kasi Pidsus Kejari, red) itu bisa dibalikkan, enggak kan,” kata dia lagi. Menurut Akuan, dana bansos kematian itu merupakan pos atau anggaran bantuan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandar Lampung, bukan rencana kerja anggaran di Dinas Sosial. “Itu pos bantuan di BPKAD, bukan rencana kerja anggaran Dinsos. Tapi sudahlah, saya enggak mau banyak omong. Ibu Tineke juga sudah saya bilangin enggak usah banyak omong,” kata Akuan. (HER/RIC/M2)