T E R U J I T E PERC AYA
@lampostonline, @buraslampost
www.lampost.co
jumat, 14 februari 2014 facebook.com/lampungpost
24 Hal.
No. 13053
i TAHUN XXXIX
Terbit Sejak 1974
Rp.3000
TAJUK Dua tenaga honorer Pemkab Pringsewu didakwa korupsi PNPM...Hlm. 6
Ridho Ficardo Ketua DPD Partai Demokrat Lampung
Zona Merah Ombudsman
Duchess of Cambridge Kate Middleton dikabarkan hamil lagi...Hlm. 16 n MI
Mendagri Dukung KPU
Rumah Sakit Umum Daerah A. Dadi Tjokrodipo Status: Tipe C
Jumlah karyawan PNS: 131 pegawai golongan II—IV Kontrak: 172 pegawai, antara lain di bagian umum, keuangan, perawat, rekam medik, dan kelistrikan. Jumlah ruangan: 20 ruang poli, antara lain gigi, THT, umum, anak, dan penyakit dalam. Ruang rawat inap: 3 ruang, E1, E2, dan rawat kebidanan. Ruang penunjang medis: laboratorium, farmasi, radiologi, fisioterapi, kelistrikan, dan kepegawaian.
Dukungan Mendagri terkait dana hibah pelaksanaan pilgub tidak menghapus kasus hukum yang melilit KPU Lampung. Eka Setiawan
Terpisah, komisioner KPU Lampung Edwin Hanibal mengapresiasi langkah Mendagri. Dia berharap persoalan NPHD ini selesai dan tidak menyisakan per soalan. Terkait dengan jadwal p i l g u b I V, E dw i n m e n jelaskan pihaknya masih menunggu kejelasan waktu penandatanganan NPHD. “Ada beberapa pihak minta bareng pemilu legislatif. Kami mau hitung-hitungan juga, masih terkejar atau tidak. Kalau masih terkejar, kami akan lakukan sebelum pemilu legislatif, yakni akhir Maret. Secara hierarki kami tetap patuh pada KPU RI,” ujarnya.
A
K H I R N YA M e n teri Dalam Negeri (Mendagri) mendu kung KPU Lampung terkait perdebatan Pasal 5 Ayat (1) pada draf nota kesepa haman (MoU) dana hibah pilgub. Surat yang ditanda tangani Mendagri Gamawan Fauzi pada 11 Februari 2014 itu menyebutkan poin yang berbunyi pencairan dana minimal satu bulan sebelum tahapan pilgub dihapus. “Naskah perjanjian hibah daerah untuk Pilgub 2014 sudah selesai. Tidak perlu di cantumkan yang satu bulan sebelum tahapan itu,” kata Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Yuswandi Tu menggung usai rapat dengan Pemprov, KPU, dan Bawaslu Lampung di ruang rapat Sekprov, Kamis (13/2). Dengan hasil rapat itu, Yus wandi mengatakan Pemprov, KPU, Bawaslu, dan Polda Lam
pung bisa segera menanda tangani naskah perjanjian hi bah daerah (NHPD). “Terkait pencairan, bergantung pihak yang melakukan perjanjian,” ujarnya. Di tempat sama, Asisten I Setprov Lampung Fitter Syahbudin menjelaskan proses selanjutnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan lembaga penerima dana hibah pemilukada terkait pengajuan anggaran ber dasarkan RKA lembaga ma sing-masing. “Jadi, kalau dana putaran kedua, ya jangan dimintakan sekarang, kita tunggu usulan dana itu. Terkait tahapan pencairan, daerah itu sifat nya hanya likuiditas bank. Dana APBD paling banyak dari dana perimbangan, Ke mendagri lebih tahu transfer per bulannya dari sana,” kata Fitter.
ekasetiawan@lampungpost.co.id
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulan IV 2013 di Lampung
3
9,53 -4,47 -12,45 13,53 -17,45 -21,37
4
2,42 -2,07
Pertumbuhan (%) q-to-q y-on-y
-8,16 -10,29
6 7 -25
7,45
-13,16
5
-12,92
-20
-15
5,11
-10
Jenis Industri 1. Industri makanan 2. Industri minuman 3. Industri tekstil 4. Industri pakaian jadi
Dokter gigi
16 orang
Dokter umum
10 orang
Farmasi
31 orang
Perawat Perawat gigi
3 orang 15 orang
Bidan Laboratorium
10 orang 4 orang
Instalasi gizi
2 orang
Fisioterapi 0
5
10
15
20
25
30
35
-5
0
5
10
15
Sumber: BPS Provinsi Lampung
5. Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki 6. Industri barang galian bukan logam 7. Industri furnitur Grafis FAHMI
g an
Penempatan Tenaga Kontrak 1 Kasir
5 Rekam medik
9 Bidan
13 Satpam
50
2 Bagian IT
6 Perawat gigi
10 Bagian gizi
14 Petugas kebersihan
40
3 Sopir
7 Radiologi
11 Laundry
15 Dokter umum IGD
4 Instalatur listrik
8 Perawat
12 Bagian farmasi
16 Laboratorium
g an or 32
5
6
g an or
g an or 1
3
g
an or
an or
11
an 9
11
g an or
g 2
2
or
an
10
g
g
g
4
or
an
g
3
an 2
2
1
2
or
or
g
8
or
an
g
an
or
g
1
or
g an
g an
or 5
g 2
0
or
an or
10
55
17 Petugas Askes
20
an
30
or
60
4
Terkait dengan kasus hu kum KPU Lampung atas laporan akademisi Unila yang kini ditangani Kejati se tempat, Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik Unila Dedy Hermawan mengatakan akademisi tidak bisa men campuri proses hukum. Namun, akademisi memili ki kewajiban menyampaikan temuan maupun hasil kajian kepada publik dan penegak hukum selama tujuannya menegakkan demokrasi. “Justru salah jika akade misi diam saja,” kata dosen FISIP Unila itu, dihubungi kemarin. Pandangan lainnya dari Wakil Ketua DPRD Lampung Indra Ismail. Menurutnya, meski kini proses hukum di tunda Kejati, harus menjadi pertimbangan juga legalitas KPU Lampung yang akan menyelenggarakan pilgub dan pemilu legislatif. “Kejati boleh saja menun da. Tapi, pertanyaannya, seandainya pilgub dilak sanakan sebelum kasus itu dituntaskan, bagaimana keabsahan hasilnya,” kata politikus Partai Golkar itu, di kantor DPD I Partai Golkar Lampung, kemarin. (UIN/U1)
J
2
14 orang 9 orang 2 orang
Dokter spesialis
Kasus Hukum
ustru salah jika akademisi diam saja.
1
Komposisi Karyawan Pejabat RS Kota
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Data diolah Lampung Post/Foto, HENDRIVAN/Grafis, FAHMI
Keluarga Pasien Khawatir Pelayanan RS Tjokro SUASANA riuh terjadi di ruang ra wat inap kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A. Dadi Tjokrodipo, Kamis (13/2) siang. Sejumlah orang yang tengah menunggu keluarganya yang dirawat terlihat bersenda gurau, duduk di lantai beralas tikar. Para ibu membentuk semacam lingkaran sambil merumpi. Tidak jauh dari kelompok ibu, seorang lelaki bersandar di tembok ruang an sambil membuka lembaran koran di tangannya. Di sudut lain, seorang ibu menyuapi putrinya yang masih balita. Di selasar ruang rumah sakit menuju Ruang E2 dan E1, be berapa keluarga menemani dan mendorong kereta roda pasien perlahan. Di belakangnya berdiri beberapa perawat yang mendampingi keluarga pasien. “Saya agak khawatir juga dengan kejadian itu (pembuang
an kakek, red). Itu sebabnya saya langsung mendorong kursi roda bagi ayah saya,” kata Tom son usai mengantarkan ayahnya ke Ruang E1, Kamis (13/2). Tak hanya Tomson, beberapa keluarga pasien juga mengung kapkan kewaspadaan terhadap gerak-gerik petugas rumah sakit milik Pemerintah Kota Bandar Lampung ini. Soni, misalnya, warga Gedongair, Tanjungkarang Barat, menga ku sudah seminggu berada di ruang rawat inap kebidanan dan penyakit kandungan. Istrinya tengah melahirkan putri pertama mereka. Soni mengatakan tetap waspada menjaga istrinya meski delapan aktor dan pelaku pembuan gan pasien sudah tertangkap. “Saya tetap waspada. Namun, saya akui pelayanan rumah sakit berubah. Dulu biasa-biasa
saja pelayanannya. Sekarang memang lebih cepat dalam penanganannya,” ujar Soni. Lain lagi dengan Doni, warga Sukabumi, Bandar Lampung. Pekerja gudang di sebuah perusa haan itu mengaku akan menginap di rumah sakit untuk menunggui persalinan istrinya. “Saya baru datang tadi pagi jam delapan. Harus diakui, kasus pembuangan kakek itu membuat saya mau tidak mau waspada. Saya akan terus menjaga istri saya di sini. Kerjaan di gudang juga tidak ter lalu mengikat,” ujarnya. Doni juga mengakui pelayanan di rumah sakit terasa berbeda. Saat ini petugas lebih ramah dan sigap melayani pasien. “Seka rang begitu istri saya datang, langsung ditangani baik oleh bidan dan dokter. Pelayanan nya sekarang semakin baik,” katanya. (K1) n Wandi Barboy
Jalinsum Km 85-86 Mulai Bisa Dilalui PERBAIKAN gorong-gorong yang ambles di jalan lintas Sumatera (Jalinsum) Km 85—86 Dusun Gubukseng, Desa Hatta, Kecamat an Bakauheni, sejak Selasa (4/2) telah selesai, Kamis (13/2). Ratusan kendaraan dari arah Pelabuhan Bakauheni maupun dari Bandar Lampung, yang semula dialihkan melalui jalan lintas pantai timur (Jalinpantim) ke jalan alternatif Simpang Lima Ketapang—Simpang Gayam, kini bisa melintasi ruas Jalinsum itu. Kanit Lakalantas Polres Lam pung Selatan Ipda Bahruddin mendampingi Kasat Lantas AKP Rully Thomas menuturkan satu jalur arus kendaraan dari Bandar
Lampung ke Pelabuhan Bakauhe ni sudah diberlakukan sejak Rabu (12/2) malam. Dari arah Pelabuhan Bakauheni ke Bandar Lampung baru dibuka Kamis (13/2), sekitar pukul 16.00. “Sejak semalam, jalur ken daraan besar (truk dan bus) dari Bandar Lampung menuju Bakauheni dibuka. Dari arah Pelabuhan Bakauheni baru kami buka sore ini (kemarin, red). Itu pun masih tahap uji coba,” kata Bahruddin, kemarin. Meskipun arus lalu lintas ken daraan besar dari Bandar Lam pung dan dari arah Pelabuhan Bakauheni sudah tidak melalui jalur pengalihan sejak sore ke
marin, sejumlah anggota polisi masih terlihat menempati pospos pengamanan. Pemantauan Lampung Post di sepanjang jalan alternatif Sim pang Lima Ketapang—Simpang Gayam kemarin memprihatin kan. Sejak digunakan sebagai jalur utama arus lalu lintas kend araan barang dan bus pada Ming gu (2/2), kondisi jalan provinsi sepanjang 12 km itu hancur. Kondisi jalan dipenuhi lubang yang menganga cukup dalam. Kondisi ini tentunya mengan cam kesehatan dan pendapatan masyarakat lima desa di dua ke camatan yang ada di sepanjang jalan alternatif itu. (KRI/D3)
KREDIBILITAS dan kinerja Ombudsman Lampung patut digugat. Digugat karena lembaga itu diduga belum objektif menilai pelayanan publik di daerah ini. Ombudsman Lampung meng anugerahkan predikat zona hi jau kepada Rumah Sakit Umum n DP. RAHARJO Daerah A. Dadi Tjokrodipo, Ban dar Lampung, pada akhir tahun lalu. Predikat zona hijau itu bermakna rumah sakit sempurna memberikan pelayanan. Level di bawahnya zona kuning dan zona merah. Hanya selang dua bulan kemudian, Rabu (12/2), Ombuds man mencabut predikat zona hijau RS Tjokro. Pencabutan itu bukan atas inisiatif Ombudsman Lampung, tapi keputusan ra pat Ombudsman Pusat terkait kasus pembuangan pasien. Pertanyaan yang harus dijawab secara jujur oleh Ombuds man Lampung ialah apakah benar RS Tjokro pantas menda patkan zona hijau? Bukankah pelayanan di rumah sakit itu selama ini dikeluhkan masyarakat? Kalau mau jujur, RS Tjokro belum pantas mendapatkan zona hijau. Ombudsman Lampung, pada Agustus hingga Oktober tahun lalu, melakukan penilaian terhadap sejumlah satuan kerja yang ada di Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung, termasuk memberikan penilaian terhadap pelayanan yang dilakukan RS Tjokro. Hasil yang diumumkan Desember 2013 sangat mengejutkan, RS Tjokro meraih zona hijau. Itu artinya, rumah sakit tersebut patuh terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan demikian, setidaknya menurut Ombudsman Lam pung, pelayanan publik di RS Tjokro antara lain berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, dan perlakuan tidak diskriminatif. Asas yang sesungguhnya tidak dipatuhi rumah sakit pelat merah itu. Dalam rentang waktu yang sama, Pusat Studi Strategi dan Kebijakan Publik (Pussbik) Lampung juga melakukan survei. Hasil survei itu menyebutkan banyak sekali warga Bandar Lampung yang masih mengeluhkan buruknya pelayanan di RS Tjokro. Hasil survei Pussbik bertentangan dengan penilaian Ombudsman Lampung. Ombudsman Pusat telah mengoreksi kinerja Ombudsman Lampung. Kita berharap Ombudsman Lampung lebih serius lagi menilai pelayanan publik di daerah ini. Kewajiban negara untuk melayani setiap warga dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan pub lik yang merupakan amanat konstitusi. Kewenangan utama Ombudsman ialah mengawasi penye lenggaraan pelayanan publik. Ia bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan in stansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lain nya. Karena itu, Ombudsman mesti objektif. Jika Ombudsman tidak serius mengemban dan menjaga kewenangan utama itu, apalagi penilaian hanya didasari transaksi, tentu akan menggerus wibawa dan kepercayaan masyarakat. Ombudsman lahir dari rahim reformasi dengan tujuan mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera. Selain itu, mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi. Suka atau tidak suka, untung terungkap kasus pembuangan pasien sehingga terungkap pula kesalahan penilaian atas RS Tjokro. Jangan biarkan Ombudsman tergelincir di zona merah alias berbahaya. n
OAS IS
Penghasilan dan Obesitas KEHIDUPAN modern kadang “memaksa” orang untuk menghabiskan sebagian besar waktu mereka dengan duduk, baik di depan komputer atau televisi, atau perangkat sejenis di mobil. Sebuah penelitian baru menunjukkan bahwa epidemi obesitas dan munculnya diabetes tipe 2 yang terjadi di negara maju segera akan memengaruhi negaran DP. RAHARJO negara berpenghasilan rendah karena makin banyak orang yang mampu memiliki televisi, komputer, dan mobil. Scott Lear dari Simon Fraser University, Kanada, dan tim nya menganalisis lebih dari 150 ribu orang dewasa dari 17 negara yang berpenghasilan rendah, menengah, dan tinggi. Mereka menyurvei tentang kepemilikan perangkat elek tronik, seperti televisi, game, dan mobil serta aktivitas diet. Tim peneliti menemukan di antara pemilik televisi, mobil, dan komputer, terdapat peningkatan 400% masalah obesitas dan 250% peningkatan risiko diabetes. Penelitian tersebut di publikasikan di Canadian Medical Association Journal. (MIR/R4)