:: LAMPUNG POST :: Jumat, 1 November 2013 by Lampung Post

facebook.com/lampungpost @lampostonline @buraslampost

24 Hal. JUMAT, 1 NOVEMBER 2013

T E R U J I T E P ERC AYA

www.lampost.co

No. 12952

I TAHUN XXXIX

Terbit Sejak 1974

Rp.3000

TAJUK Krisdayanti bersama sang suami, Raul Lemos, membuat perusahaan musik...hlm. 16

Ridho Ficardo Ketua DPD Partai Demokrat Lampung  LAMPUNG POST.DOK

Jalinpantim Monumen Korupsi

 MI

Kota

Bandar Lampung

Pasar Bawah Alamat : Jalan Raden Intan, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung Berdiri Tahun 1960 - Pasar terbesar dan teramai - Terminal bus dan angkutan kota - Tempat ratusan pedagang Pasar Tradisional Lainnya 1. Pasar Koga 2. Pasar Bambu Kuning 3. Pasar Tengah 4. Pasar Pasirgintung 5. Pasar SMEP 6. Pasar Induk Tamin 7. Pasar Mambo 8. Pasar Kangkung 9. Pasar Tugu 10. Pasar Panjang 11. Pasar Perumnas Way Halim

Sepinya Pasar di Jantung Kota “TAK, tak, tak...” suara parang membelah ikan terdengar saat memasuki Pasar Bawah Ramayana. Di sudut hamparan, seorang perempuan paruh baya menembangkan lagu sendu sembari menunggui dagangan ikannya. Di sisi lain, dua lelaki bercengkerama menikmati kopi dan rokok kretek menunggu satu-dua pengunjung pasar mampir ke lapaknya. Menyusuri pasar yang terletak di jantung Kota Bandar Lampung itu bak menginjak peradaban masa silam yang tak lekang waktu. Pasar yang dulu menjadi pusat aktivitas ekonomi itu kini justru lebih dikenal dengan Pasar Ramayana, bangunan yang menutupinya dari langkah warga untuk berbelanja. “Sekarang lebih dikenal sebagai Ramayana. Perlahan tetapi pasti kondisi Pasar Bawah terabaikan,” kata koordinator satuan pengamanan (satpam) Pasar Bawah, Ibrahim (52), ditemui di pos jaga. Menurutnya, pusat perbelanjaan Ramayana yang megah dan luas berdiri pada 1999. Sementara Pasar Bawah yang telah ada sejak 1960-an sudah dikenal warga tak hanya dari Bandar Lampung, tetapi juga daerah lain di Lampung. Selain menjadi pasar, tempat itu juga sebagai terminal bus antarkota dan angkutan kota. “Dulu semua orang merujuk ke pasar ini walau ada sejumlah pasar lain, seperti Pasar Induk Tamin, Pasar Tugu, Pasar SMEP, dan Pasar Koga. Kini karena letaknya di jantung kota, malah kejepit karena semakin sepi saja tempat para pedagangnya,” ujar Ibrahim. Salah seorang pedagang sandal, Awi (52), juga mengatakan hal serupa. Dulu ada sekitar 400 pedagang memenuhi Pasar Bawah. Sekarang untuk mencukupi 40 hamparan saja, tidak terpenuhi oleh pedagang (seperti terlihat dalam foto). “Sebenarnya sudah enggak layak kalau mau bertahan berdagang di sini, tapi ketimbang di rumah enggak ada kerjaan, ya sudahlah,” kata dia. Di lokasi pasar itu, dari pengamatan Lampung Post, pedagang hamparan yang berjualan tak lebih dari 40 orang. Mereka hanya menghamparkan ikan, daging, atau hasil usaha lainnya di tengah meja semen yang panjang. Selebihnya, sarang laba-laba di kios gelap gulita tak terpakai yang terlihat. “Iya di atas itu (Ramayana, red) sudah lengkap. Ya ngapain pengunjung harus ke bawah kalau di atas sudah lengkap,” ujar Awi. (U1)  Wandi Barboy

Lampung Pusat Politik Uang Bawaslu memiliki catatan khusus dengan menyebut Lampung sebagai daerah kuning kemerah-merahan. Hal itu berarti praktik politik transaksional sudah menyebar ke setiap daerah. Eka Setiawan

ROVINSI Lampung merupakan salah satu daerah paling rawan politik uang. Hampir seluruh pemilihan umum kepala daerah dan pemilu legislatif dinodai praktik jual beli suara. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat, Nasrullah, mengungkapkan berdasar temuan dari lembaga pengawas pemilu dan masyarakat Provinsi Lampung, semua kegiatan politik harus mengeluarkan bayaran. Kegiatan politik tersebut meliputi penyelenggaraan pemilukada dan Pemilu 2009. Selain Lampung, lanjut dia, daerah lain yang termasuk zona merah politik uang adalah Kabupaten Nias, Sumatera Utara. “Di Lampung ini sedikit-sedikit harus bayar. Kami menyebutnya wilayah dengan tingkat pragmatisme transaksional yang tinggi,” kata Nasrullah di sela-sela peluncuran Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu serta penandatanganan kerja sama Bawaslu Lampung dan perguruan tinggi serta organisasi kemasyarakatan, di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Kamis (31/10). Nasrullah menambahkan Bawas-

Perkembangan Volume Bongkar Muat

Pelabuhan PanjangProvinsi Lampung (Juta Ton)

5 4 3 2 1 0

2012 (Triwulan) III IV

4,4

2,7 1,1

1,5

Bongkar

Muat

8 7 6 5 4 3 2 1 0

2013 (Triwulan) I II 1,4

7,5 3,9

1,5

Bongkar

Muat

Sumber: BPS Provinsi Lampung/Bank Indonesia Data diolah Lampung Post, Grafis FAHMI

bernur yang bersosialisasi dengan cara membawa minyak, sabun, gula, dan uang. Meskipun demikian, Bawaslu tidak berdaya menindak mereka karena KPU Lampung belum menetapkan pasangan calon gubernur. “Dari lu memiliki catatan khusus dengan data terakhir, setiap saya turun menyebut Lampung sebagai daerah banyak informasi bakal calon kuning kemerah-merahan. Hal itu gubernur dan wakilnya yang berarti praktik politik transaksional bagi-bagi minyak, sabun, gula, sudah menyebar ke setiap daerah. dan uang. Rekan-rekan pengawas “Praktik pragmatisme politik itu ter- pemilu ingin mengambil tindakan, jadi di Lampung. Kami banyak sekali tetapi persoalannya mereka baru menerima laporan dari masyarakat. sebatas bakal calon,” kata dia. Padahal, secara etika dan moral Bahkan saat pemilukada, si A melaporkan si B. Laporannya, ya soal status mereka sebagai bakal calon politik uang. Banyak sekali temuan bukan berarti dapat dibenarkan kami terkait politik uang di Lam- membagi-bagi uang dan sembako. “Apakah demokrasi seperti ini yang pung,” ujarnya. mau kita bangun? Masyarakat juga UU No. 8/2012 tentang Pemilu harus menyadari Pasal 301 bila dengan mene(1) Setiap pelaksana kampanye yang menjanjikan atau memberikan rima adanya poliuang atau materi kepada peserta kampanye dipidana penjara tik uang secara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp24 juta. (2) Setiap pelaksana, peserta, atau petugas kampanye yang tidak langsung pada masa tenang menjanjikan atau memberikan uang atau telah melegalkan materi kepada pemilih dipidana penjara maksimal 4 tahun praktik korupsi,” dan denda maksimal Rp48 juta. ujar Nazarudin. Nazarudin Belum Jadi Calon menjelaskan Gerakan Satu Juta Di tempat yang sama, Ketua Relawan Pemilu sebagai salah satu Bawaslu Lampung Nazarudin amanah Undang-Undang Nomor 8 mengakui provinsi ini menjadi Tahun 2012 tentang Pemilu. Kerja salah satu daerah yang kental sama itu bertujuan meningkatkan melakukan politik uang di setiap pengawasan partisipasi sekaligus pemilu, baik legislatif maupun memberikan pemahaman kepada kepala daerah. masyarakat. (CR2/R4) Berdasarkan temuan terakhir ekasetiawan@lampungpost.co.id Bawaslu, banyak bakal calon gu-

INFRASTRUKTUR jalan raya merupakan pintu masuk yang menggoda minat investasi asing maupun domestik. Namun, pintu investasi itu tidak pernah diurus sepenuh hati, dibiarkan rusak. Penyebab utama kerusakan jalan raya adalah mentalitas korupsi yang masih berakar tunggang di birokrasi. Ketika uang tidak ada, pemerintah beralasan tidak  DP. RAHARJO bisa membangun jalan raya karena ketiadaan modal. Tetapi ketika modal sudah tersedia, pembangunan jalan raya dikerjakan asal-asalan sehingga jalan yang sama bisa dikerjakan berkali-kali. Mutu pekerjaan asal-asalan, yang terpenting, pekerjaan adalah proyek yang bisa menghasilkan uang untuk kantong pribadi pejabat. Proyek jalur lintas pantai timur atau jalinpantim adalah monumen korupsi yang sempurna. Itulah jalan raya yang menjadi urat nadi perekonomian yang menghubungkan Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, dan Sumatera Utara. Jalinpantim ialah jalan nasional yang dibiayai APBN sejak 2008 dan hingga kini tak kunjung tuntas penyelesaian ganti rugi di daerah Way Jepara. Dana yang sudah digelontorkan tidak sedikit, mencapai Rp51 miliar. Pada 2008 sebesar Rp32 miliar dan Rp19 miliar pada 2009. Dana yang dipakai untuk ganti rugi kepada masyarakat cuma Rp26 miliar. Skema awal ganti rugi pada 2004 hanya untuk tanaman dan bangunan minus tanah sehingga menuai protes warga. Kemudian diputuskan ganti rugi tanah, tetapi tidak ada anggarannya. Karena itu, dana ganti rugi tanah dicomot dari penggelembungan ganti rugi tanaman dan bangunan. Namun, sampai saat ini urusan ganti rugi belum juga beres. Itulah sebabnya, pada enam bulan lalu, warga empat kecamatan sepakat menutup jalinpantim. Mereka berasal dari Kecamatan Pasirsakti, Labuhanmaringgai, Matarambaru, dan Way Jepara. Penutupan itu tidak jadi dilakukan setelah pemerintah berjanji mendata ulang ganti rugi. Pendataan ulang memang sedang dilakukan oleh tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Tim melakukan identiﬁkasi dan veriﬁkasi pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi. Persoalan yang belum jelas ialah siapa yang menanggung dana ganti rugi. Pemerintah daerah tidak punya uang, masih menunggu uluran tangan Pemerintah Pusat. Di tengah ketidakpastian ganti rugi itulah, tiba-tiba pada pekan ini dilakukan pelebaran jalan sepanjang 700 meter di Way Jepara. Warga langsung menyandera alat berat yang dipakai untuk perbaikan jalan. Penyanderaan berakhir setelah TNI turun tangan. Kemarahan warga bukan sekadar soal ganti rugi yang diulur-ulur. Mereka juga marah karena pengusutan dugaan korupsi proyek jalinpantim berjalan di tempat. Bayangkan, pengusutan sudah dilakukan sejak empat tahun lalu sehingga berkembang anggapan bahwa kasus itu dijadikan ATM berjalan. Kesabaran warga tentu ada batasnya. Pemerintah tidak boleh bermain-main dalam proses penyelesaian ganti rugi, misalnya diberi tenggat hingga akhir tahun. Karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum mesti segera mengucurkan dana. Pada saat bersamaan, perkara korupsinya segera disidangkan sehingga bisa mengamputasi korupsi yang berurat akar dalam birokrasi. Hanya itulah cara untuk mengembalikan kepercayaan warga di Way Jepara yang saat ini terjun bebas ke titik nol. Jangan merawat jalinpantim sebagai monumen korupsi. 

OAS IS

Risiko Membedong Bayi TEKNIK swaddling atau bedong adalah cara membungkus bayi dengan selimut yang bertujuan memberikan rasa hangat dan nyaman. Praktik ini sudah turuntemurun dilakukan sejak  DP. RAHARJO lama oleh masyarakat kawasan Asia. Namun, para ahli bedah ortopedi berpendapat para orang tua mempertaruhkan kesehatan bayi mereka jika menerapkan swaddling. Profesor Nicholas Clarke dari Southhampton University Hospital mengatakan membedong dapat merusak perkembangan pinggul bayi. Sementara ahli dari The Royal College of Midwives dan lembaga lainnya menyarankan agar orang tua menghindari membedong bayi terlalu ketat. Para pakar yang menulis hasil studi mereka dalam jurnal Archives of Disease in Chilhood tersebut sepakat bahwa teknik membedong bayi bisa mengubah perkembangan sendi panggul. Hal itu disebabkan membedong berarti sama saja dengan membatasi gerakan si bayi yang bisa berakibat negatif pada pertumbuhannya. (MI/R4)

Pemasaran Sayuran Perlu Diperluas ANJLOKNYA harga komoditas hasil bumi di Lampung disebabkan terbatasnya akses pemasaran dan minimnya pengolahan produk turunan, seperti tomat dan wortel. “Akibatnya, ketika tingkat penawaran lebih tinggi, hasil panen menjadi tidak terserap maksimal dan membuat para petani merugi,” kata Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Satria Bangsawan, melalui telepon, Kamis (31/10). Menurutnya, pemerintah harus bisa menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran sehingga penjualan komoditas hasil panen petani bisa menguntung-

kan. Serta mendorong perluasan pemasaran komoditas petani Lampung dengan memberikan akses menembus pasar antarkabupaten/ kota atau hingga keluar provinsi. Sementara solusi jangka pendek, kata Satria, pemerintah harus mampu mengakomodasi hasil panen petani Dji dengan memanfaatkannya menjadi olahan produk turunan. “Misalnya, UMU01-FB-01 untuk komoditas tomat dan wortel, bisa diolah menjadi saus atau manisan. Dan ini perlu intervensi dari pemerintah untuk menggandeng mitra ================ Jenispetani,” kata Satria. 201 bagi III Kepala Dinas Koperasi, Perindus-------------------------trian, dan Perdagangan (Diskoper-

Bongkar 1,1 Muat 2,7 ================ Sumber: BPS Provinsi

indag) Lampung Choiria Pandarita mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Lampung untuk membatasi pasokan komoditas dari luar Lampung. “Tetap akan kami upayakan seperti itu (membatasi produk luar, red). Jika stok lokal banyak, buat apa kita datangkan pasokan dari luar,” kata Choiria. Meskipun demikian, Choiria menyesalkan sikap petani yang membiarkan komoditas hasil panennya membusuk di lahan. Menurutnya, sikap tersebut tidak realistis mengingat masih ada

pendapatan yang bisa diraih dari penjualan komoditas tersebut. “Kenapa mesti dibiarkan. Jika masih ada hasil, meski dua perak sekalipun daripada membusuk kan lebih baik dijual. Itu ngebuang rezeki namanya, enggak realistis,” ujar Choiria. Sebelumnya, petani di Kecamatan Sukau, Lampung Barat, membiarkan hasil bumi mereka membusuk setelah harga beberapa jenis sayuran turun drastis. Harga wortel dan tomat yang hanya Rp500/kg tidak seimbang dengan upah cabut dan biaya angkut ke sentra penjualan. (YAR/E1)