16 Halaman l Edisi LVIV/ 17 September - 24 September 2014
6 l Perjuangkan Masyarakat
DP 3 Bandar Lampung
T E R U J I T E P E R C AYA
Ancaman Jerat Korupsi untuk Penguasa Legislatif PEMILIHAN Umum (Pemilu) 2014 menghasilkan para legislator yang bersiap mengawasi jalannya pemerintahan. Parpol pemenang tentu menjadi penguasa kursi di gedung wakil rakyat itu.
n ferial
N
amun, dari pengalaman pemilu berulang, banyak cerita miris dari para kader partai pemenang pemilu, bahkan untuk juga duduk di kursi eksekutif. Untuk periode lalu, misalnya, Partai Demokrat menjadi penyumbang paling banyak kadernya yang terjerat lingkaran korupsi. Bahkan, sampai harus mengganti ketua umumnya karena Ketua Umum DPP Anas Urbaningrum terjerat suap-menyuap. Bukan hanya dia, kader lainnya, seperti Andi Mallarangeng, Angelina Sondakh, dan terakhir Jero Wacik pun terjerat. Padahal mereka bukan sembarang kader, elite parpol yang tentu mempunyai pengaruh kuat di parpolnya. Terhitung ada sekitar 16 kader terlibat korupsi yang kini terpilih kembali. Kini di Pemilu 2014 PDIP menjadi partai pemenang. Namun, catatan ICW ada 10 kadernya yang terjerat korupsi tetapi terpilih lagi di lembaga legislatif. Dikhawatirkan mereka justru akan merusak citra partai, atau bahkan menularkan pengalaman keterlibatannya dalam korupsi ke legislator baru. Deputi Eksekutif Perludem Veri Junaedi mengatakan parpol sebagai organisasi publik mempunyai kewajiban untuk menyaring kadernya sehingga parpol harus punya komitmen untuk mencari kader-kader yang baik. “Kalau ditemukan kader yang kena kasus korupsi, mestinya dianulir saja sebagai kader politik. Kalau mereka sudah dilantik dilakukan PAW. Partai kan masih punya banyak kader-kader yang baik, kenapa harus dipertahankan orang-orang yang kena kasus korupsi,� kata Veri. Namun, selama ini partai dinilai seperti main-main dalam menentukan calon anggota legislatifnya. Padahal mereka mengirimkan kadernya untuk mengurus rakyat. “Saat duduk di lembaga wakil rakyat, mereka ini bukan hanya wakil rakyat, melainkan juga penentu proses kebijakan-kebijakan publik. Kalau masih dipaksakan dilantik, ini akan bahaya bagi masyarakat,� kata Koordinator ICW Ade Irawan. (MI/U1)