Lampung Post I 5
Selasa I 16 Agustus 2011
POLITIKA LINTAS Pasangan Ririn-Subhan Tanda Tangan Susulan
Dibutuhkan Pemimpin Nekat
PRINGSEWU̶Pasangan calon bupati dan wakil bupati Pringsewu Ririn Kuswantari dan Subhan Effendi akhirnya ikut menandatangani deklarasi pilkada damai di Sekretariat KPU setempat, Senin (15-8). Sebelumnya, pasangan yang diusung koalisi Partai Golkar dan PPP ini tidak ikut menandatangani deklarasi yang digelar di Pendopo Pringsewu sepekan yang lalu. Ririn dan Subhan datang ke kantor KPU sekitar pukul 14.30. Keduanya diterima Ketua KPU Warsito dan beberapa anggota KPU. Tidak ada acara khusus dalam proses penandatanganan deklarasi damai tersebut. Damai itu indah, ujar Subhan usai menandatangani deklarasi pilkada damai itu.
(WID/U-2)
Kinerja DPD Tak Sejalan Anggaran JAKARTA̶Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mendesak Dewan Permusyawaratan Rakyat untuk mengevaluasi semua anggaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pasalnya, sebagai lembaga yang baru terbentuk pascareformasi, DPD tercatat sebagai salah satu lembaga yang sangat boros dan tidak memiliki kinerja yang cukup berdampak. Dalam situasi keprihatinan nasional, sikap DPD sering tidak mencerminkan sikap keprihatinan, ujar Sebastian dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (15-8). (MI/U-2)
Bupati Ajak Parpol Pasang Rambu Lalu Lintas BLAMBANGAN UMPU̶Bupati Way Kanan Bustami Zainudin meminta sejumlah partai politik (parpol) di daerah itu berpartisipasi menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan memasang spanduk imbauan di jalan lintas Sumatera. Saya telah meminta sekretaris (sekretaris kabupaten, red) untuk menyurati pimpinan partai politik yang ada di sini ikut serta memasang spanduk peringatan guna membantu tugas kemanusiaan yang dilakukan kepolisian pada Operasi Ketupat Krakatau 2011 mendatang, kata Bustami, Senin (15-8). Penempatan spanduk, sesuai arahan pihak kepolisian setempat yang memahami titik-titik rawan di jalan lintas Sumatera sepanjang 78 km yang akan dilewati pengemudi arus mudik atau balik. (ANT/U-2)
Jateng Dicanangkan Benteng Pancasila SEMARANG̶Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mencanangkan Provinsi Jawa Tengah sebagai benteng Pancasila dan basis pembangunan Indonesia dalam menghadapi berbagai krisis yang dihadapi. Jawa Tengah sebagai benteng Pancasila sesuai dengan jati diri penduduk provinsi ini, kata Gubernur ketika menjadi inspektur upacara peringatan hari jadi Ke-61 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Senin (15-8). Menurut dia, bangsa Indonesia menghadapi berbagai krisis, seperti krisis kepercayaan, jati diri hingga ideologi. Oleh karena itu, keberadaan Pancasila harus terus disosialisasikan untuk menjaga harmonisasi kehidupan bermasyarakat. (ANT/U-2)
JAKARTA (Lampost): Praktek korupsi yang dipertontonkan sejumlah elite politik tak hanya memandekkan pembangunan infrastruktur. Korupsi dan politik uang juga menggerus kehidupan demokrasi Indonesia. “Kita butuh pemimpin yang nekat yang mampu membuat terobosan karena ongkos korupsi di Indonesia sudah terlalu besar,” kata Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan saat Orasi Kebangsaan Melunasi Janji Kemerdekaan, di Jakarta, Senin (15-8). Menurut Anies, Indonesia saat ini membutuhkan strong leadership untuk bisa mengoptimalkan pilar-pilar kemajuan Indonesia, yaitu pembangunan, demokrasi, dan penegakan hukum. “Pemimpin harus bisa mengintervensi kemandekan yang terjadi di berbagai sektor infrastruktur,” ujar Anies. Seharusnya, kata Anies, pemimpin politik di Indonesia tidak bisa tinggal diam menyaksikan perilaku para politisi ini. Pemimpin yang dibutuhkan bukan hanya merupakan pemimpin yang terlihat hebat karena strategi public relationnya, melainkan pemimpin yang berani mengambil risiko untuk menghentikan korupsi. Ia menyebutkan kemenangan politisi yang didapatkan dari ha-
ANTARA/WIDODO S. JUSUF
ORASI ANIES BASWEDAN. Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan menyampaikan orasi kebangsaan di Aula Nurcholish Madjid, Universitas Paramadina, Jakarta, Senin (15-8). Orasi kebangsaannya itu mengambil tema Melunasi janji
kemerdekaan.
sil money politics menyebabkan terjadinya pencurian dana APBN yang seharusnya digunakan untuk pembangunan. Akibatnya, banyak daerah tidak mengembangkan infrastruktur publik akibat sebagian besar dana pembangunan dirampok untuk membayar utang mereka. “Bahkan, sebuah penelitian menyebutkan 63% dana pembangunan habis untuk korupsi,”ujar dia. Kondisi ini membawa Indonesia pada masa kehidupan demokrasi yang sulit. “Korupsi inilah yang menjadi penghambat utama kemajuan bangsa,” ujar dia.
Perubahan Masyarakat menurut Anies sudah menginginkan perubahan. Namun, Anies menolak kekuatan ekstraparlementer yang menghentikan pemerintahan saat ini. “Lagi pula, ongkosnya terlalu mahal bagi perkembangan demokrasi di Indonesia,” kata Anies yang ditemui usai menyampaikan orasi. Kalaupun ada keinginan tersebut, hanya bisa terjadi apabila presiden berlawanan dengan konstitusi. Anies juga menyinggung wacana Pemilu 2014 yang mulai sering digulirkan sebagai
bentuk kekesalan rakyat saat ini. Menurut dia, masyarakat berpikir untuk segera mengadakan pemilu karena melihat banyaknya kemandekan yang terjadi di berbagai segi kehidupan. “Karena itu, rakyat menginginkan perubahan menuju sesuatu yang lebih baik.” Mengenai calon-calon yang beredar saat ini di publik, Anies menyangsikan namanama lama bisa maju ke permukaan. “Rakyat sudah tidak percaya dengan nama-nama tersebut. Tapi buktikan saja,” ujarnya. (MI/U-2)
LEGISLATIF
Ditagih THR, Anggota DPRD Bolos CIMAHI (Lampost): Banyak anggota DPRD Cimahi yang mangkir saat bulan puasa. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Cimahi, Jawa Barat, Cecep Rustandi, Senin (15-8), mengatakan anggota DPRD Cimahi yang mangkir karena takut ditagih tunjangan hari raya (THR) oleh konstituennya. “Banyaknya anggota Dewan yang tidak datang ke kantor DPRD Cimahi mungkin karena mereka merasa terbebani dengan sejumlah tagihan yang dilakukan oleh kader maupun konstituen pada akhir Ramadan. Padahal seharusnya mereka tidak lari dari tugasnya sebagai anggota Dewan,” kata Cecep saat ditemui wartawan. Menurut Cecep, kebutuhan akan THR bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi budaya yang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, setiap anggota Dewan seharusnya bisa memaklumi sehingga tidak perlu lagi bersembunyi seperti saat ini kala berhadapan Lebaran.“Tapi, di sisi lain masalah banyaknya anggota Dewan yang absen selama puasa tergantung dari cara pandang seseorang. Karena saya kira anggota Dewan itu bukan seorang karyawan yang harus hadir setiap hari. Justru, Dewan yang bagus yang banyak hadir di masyarakat bukan ngantor tiap hari,”ujarnya. Seorang anggota Dewan baru akan mendapatkan sanksi mulai ringan sampai berat apabila yang bersangkutan tidak hadir sebanyak enam kali pada agenda rapat paripurna. (ANT/U-2)
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Golkar Tunda Beri Sanksi Firmansyah BANDAR LAMPUNG (Lampost): Partai Golkar Lampung menunda pemberian sanksi kepada kadernya di DPRD Lampung, Firmansyah yang ditangkap Polres Jakarta Barat karena mengonsumsi narkotika. Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Lampung Ismet Jayanegara, Senin (15-8), mengatakan pihaknya belum
membahas persoalan Firmansyah karena masih menunggu proses hukum di kepolisian. “Kami menunggu proses hukum. Jika dia benar menjadi terdakwa kami akan membahas di internal,” kata dia. Ketua Badan Kehormatan DPRD Lampung Jusni Sofyan mengatakan BK juga belum membahas persoalan Firmansyah.
Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Setija Junianta mengatakan saat tertangkap, Firmansyah baru saja mengonsumsi sabu-sabu di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. “Hasil pemeriksaan F (Firmansyah) sebagai pemakai. Ancaman hukuman minimal 5 tahun,” ujar Setija. (WAH/DTC/U-2)