facebook.com/lampungpost @lampostonline @buraslampost
24 Hal. jumat, 22 november 2013
T E R U J I T E PERC AYA
www.lampost.co
No. 12972
i TAHUN XXXIX
Terbit Sejak 1974
Rp.3000
TAJUK Yuni Shara tidak terima dirinya terseret kasus suap melibatkan petinggi TVRI...Hlm. 16
Ridho Ficardo Ketua DPD Partai Demokrat Lampung
Kejati Lampung kekurangan dana penanganan korupsi pada 2014...Hlm. 17
n MI
10 Gubernur
TAMAN HUTAN KERA
TIRTOSARI
Kembali Desak JSS
Lokasi: Jalan Cipto Mangunkusumo, Sumurbatu, Bandar Lampung.
Pengelola: Kelompok Sadar Wisata Taman Hutan Kera Tirtosari atas bantuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkot Bandar Lampung.
Seharusnya Presiden SBY bersikap tegas terhadap menteri yang tidak bisa menjalankan perpres tersebut agar pembangunan JSS tidak terkatung-katung seperti sekarang. Vera Aglisa
S
EPULUH gubernur seSumatera kembali mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera merealisasikan pembangunan jembatan Selat Sunda (JSS) mulai 2014. Desakan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi gubernur se-Sumatera di Bangka Belitung, Rabu (20/11). “Sepuluh gubernur kembali mendesak percepatan JSS dan jalan tol Sumatera. Tertulis juga ada karena hasil rapat gubernur langsung dikirim ke Presiden. Supaya beliau (SBY) tahu, ini sudah ada instruksi tapi tidak jalan,” kata Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (21/11).
Jembatan Selat Sunda n n n n n n
Lebar jembatan 60 meter 2 x 3 lajur lalu lintas jalan raya 2 x 1 lajur darurat Lintasan ganda kereta api Saluran pipa gas/minyak/kabel Perkiraan biaya Rp200 triliun
Sjachroedin menjelaskan para gubernur kecewa atas lambatnya realisasi pembangunan JSS yang akan berperan pen ting memajukan Sumatera. Ia menambahkan pembangunan JSS direncanakan sejak 2006 dan telah dikeluarkan Per aturan Presiden No. 86/2011 tentang Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda. “Perpres sudah ada, tapi tidak ada tindak lanjut dari para menteri atas instruksi Presiden tersebut,” kata dia. Seharusnya Presiden SBY bersikap tegas terhadap menteri yang tidak bisa menjalan kan perpres tersebut agar pembangunan JSS tidak terkatungkatung seperti sekarang. Rakorgub juga menyepakati
percepatan peningkatan jalan lintas barat Sumatera dan pembangunan jembatan Mesuji—Ogan Komering Ulu. Juga percepatan pembangunan jalan tol Sumatera, serta percepatan pembangunan pembangkit listrik di Sumatera. Desakan serupa pernah dilontarkan 10 gubernur seSumatera dalam rakorgub dan rapat Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Hotel Novotel, Bandar Lampung, 19—20 Maret lalu.
Ratusan kera ekor panjang (Macaca fascicularis) terbagi dalam dua kelompok Di sekitar Hotel Hartono. Di hutan Tirtosari Mulai berkembang sejak 1975 Mulai banyak dikunjungi warga sejak 2005
Kendala: Keterbatasan dana untuk me membeli embeli pakan berupa pisang g, ubi jalar, kacang, kaca ang, dan pisang, remah roti. Luas areal hut tan sekitar 1 he ektare kurang hutan hektare memadai.
Anggaran Proyek Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan peme rintah masih menunggu studi kelayakan JSS yang sedang digarap Kementerian Pekerjaan Umum. Ia mengungkapkan masalah utama pembangunan JSS adalah pendanaan proyek, apakah dari APBN atau gabung an pemerintah dan swasta. “Kementerian PU masih menunggu satu kali lagi apa kah studi kelayakan dibuat dari APBN atau gabungan,” ujar Hatta, awal pekan ini. Sementara itu, pengusaha Tomy Winata meminta pemerintah bersikap tegas terkait proyek nasional yang memiliki efek domino yang positif bagi rakyat, termasuk proyek JSS. Menurut dia, proyek JSS sudah memiliki dasar hukum berupa perpres, tapi pemerintah belum satu kata. “JSS menyangkut masa depan Sumatera serta memiliki efek positif ke seluruh negeri. Sekurang-kurangnya, keberadaan JSS akan berdampak pada masa depan tiga perempat rakyat dan 80% ekonomi Indonesia. Proyek itu tertunda tanpa keputusan,” kata dia. (R4)
Data diolah Lampung Post, Grafis FAHMI
Hutan Kera Potensi Wisata Tak Terurus SEEKOR kera bergelayutan bebas dari satu pohon ke pohon lain di rumah seorang warga di Jalan Cipto Mangunkusumo, Sumurbatu, Telukbetung Utara, Rabu (20/11) siang. Pemandangan seperti itu lazim dijumpai di perumahan warga sekitar Taman Hutan Kera Tirtosari. Menurut penuturan Ke tua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Taman Hutan Kera Tirtosari Abu Mansyur, lokasi itu berkembang menjadi hutan kera pada masa 1975. Sebelumnya, tempat itu merupakan kompleks gedung kesehatan. Pada 2005, warga mulai ramai mengunjungi tempat ini. Sepengetahuan Abu, Bagio adalah pemilik monyet pertama di wilayah tersebut. Kare na menggigit putri si pemilik, kera itu dilepaskan. Tidak berapa lama ada pula orang yang melepas kera di hutan
veraaglisa@lampungpost.co.id
Tertinggi Dalam 10 Tahun Terakhir (Per Dolar AS)
9.166 9.074 9.477
24 Juni 2004
9.383 10.854 10.746
30 Agustus 2005
Nilai Beli
9.526 9.432
16 Agustus 2007
12.462 12.338
26 November 2008 6 Maret 2009
12.125 12.005 9.460 9.366
8 Februari 2010
9.231 9.139
29 November 2011
9.756 9.658
26 Desember 2012
11.776 11.658
21 November 2013 Sumber : Bank Indonesia
Nilai Jual
9.844 9.746
2 Januari 2006
0
3000
6000
9000
kan hanya sekadarnya. Tetap saja, inisatif warga untuk menggalang dana swadaya berperan besar. Biasanya pengunjung juga membawa makanan untuk memancing kera agar muncul. Tokoh masyarakat di sekitar Taman Hutan Kera Tirtosari, Kemo Roekmana, mengatakan tempat yang memiliki luasan kurang dari 1 ha itu berpotensi sebagai tempat wisata. Tapi sayang, pemeliharaannya minim. Petugas kebersihan pun tak ada di sana. “Bersihbersihnya sepintas saja. Kalau kotor ya kami (warga) bersihkan,” ujar Kemo. Pemerintah seharusnya mengambil langkah me nyikapi taman hutan kera yang tidak terurus itu. Bahkan, untuk tempat yang sudah dinobatkan sebagai tempat wisata itu tidak terdapat tempat duduk bagi pengunjung. (K1) n Wandi Barboy
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Lampung tiada pernah berhenti diguncang persoalan. Satu masalah belum selesai, dua masalah lagi datang menyerang. Persoalan bermula dari gagalnya penyelenggaran Pemilihan Gubernur Lampung. Awalnya KPU menetapkan pilgub berlangsung 2 Oktober 2013. Dengan dasar itulah, KPU Pusat memperpanjang n DP. RAHARJO masa jabatan komisioner KPU Lampung yang selesai pada 24 September 2013 sampai pelantikan gubernur terpilih. Ternyata pilgub 2 Oktober batal digelar karena Pemprov tidak punya anggaran. Babak berikutnya, KPU memundurkan pilgub pada 2 Desember 2013. Jadwal ini pun kemungkinan besar gagal karena Pemprov baru menyiapkan anggaran pilgub dalam APBD 2014. Pada saat bersamaan, KPU juga harus menyelenggarakan tahapan Pemilu 9 April 2014. Banyak persoalan muncul, tetapi yang terbesar adalah tingginya jumlah daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah, yang ditaksir Badan Pengawas Pemilu mencapai 771 ribu pemilih. Belum lagi banyaknya DPT yang tidak sesuai dengan nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (NKK), serta NIK yang tidak sesuai dengan standar daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Jumlahnya diperkirakan mencapai 100 ribuan. Hingga kini, dua masalah itu belum tuntas diselesaikan. DPT bermasalah disebut persoalan terbesar karena akurasi DPT adalah jantung keberhasilan pemilu. Dua persoalan besar KPU, yakni kegagalan menggelar pilgub sesuai jadwal dan banyaknya DPT bermasalah, jelas menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu itu. Pudarnya kepercayaan masyarakat makin menjadi-jadi setelah salah seorang komisioner, Edwin Hanibal, menuding gagalnya Pilgub 2013 akibat ketidakmampuan Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono. Dalam situasi minus kepercayaan itulah, maraknya aksi unjuk rasa berbagai kalangan menuntut komisioner KPU Lampung dibubarkan seakan menemukan kebenarannya. Secara formal ada perdebatan hukum dalam perpanjangan masa jabatan KPU dan secara moral ada ketidakpercayaan masyarakat yang meluas. Dalam situasi itu, pilihan agar seluruh komisioner KPU Lampung mundur secara legawa bisa menjadi alternatif yang paling masuk akal. Ihwal siapa nanti penggantinya, biarkan aturan formal yang akan menemukan jawabannya sendiri. Namun, jika seluruh komisioner berkukuh untuk tetap menjabat, sebaiknya semua persoalan terkait penyelenggaraan harus segera diselesaikan. Ada pilgub yang tertunda, ada lima pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur yang nasib pencalonan mereka tidak menentu, ada ratusan ribu DPT bermasalah, dan ada ketidakcocokkan di internal KPU. Semua persoalan itu harus diselesaikan hingga tuntas. Waktu terus berjalan. Pemilu 2014 tinggal lima bulan lagi, sementara sesama komisioner KPU Lampung saling bertikai di tengah tumpukan masalah di luar sana. Satu hal terbaik, sebaiknya seluruh komisioner KPU memahami dan menyadari sesungguhnya mereka sedang berada di atas panggung. Seluruh masyarakat Lampung menyaksikan semua yang mereka perbuat. Salah sedikit saja, tidak hanya KPU secara kelembagaan yang tercoreng, tetapi juga nama komisioner secara pribadi akan dikenang buruk oleh masyarakat. n
OAS IS
Kontrasepsi dan Kebutaan PEREMPUAN yang mengonsumsi pil kontrasepsi selama lebih dari tiga tahun berisiko dua kali lipat terjangkit glaukoma. Glaukoma adalah penyakit mata yang yang secara bertahap menyebabkan penglihatan pandangan mata makin lama makin berkurang sehingga menyebabkan kebutaan jika tidak diobati. Demikian temuan peneliti Amerika Serikat n DP. RAHARJO yang dipaparkan pada pertemuan American Academy of Ophthamology di New Orleans, Amerika Serikat. Dalam studi mereka, 231 perempuan yang dilibatkan dalam penelitian dan mengonsumsi lebih dari tiga tahun pil kontrasepsi didiagnosis menderita glaukoma, dibandingkan dengan sekitar 115 perempuan yang tidak menyentuh pil tersebut. Shan Lin, ahli ophthalmologi di University of San Francisco, mengatakan penggunaan pil kontrasepsi dalam jangka panjang meningkatkan risiko terserang glaukoma seumur hidup sekitar 5%, naik dari 2,5% pada populasi umum. Lin berspekulasi pil kontrasepsi dapat menyebabkan kerusak an sel-sel ganglion retina akibat penglepasan hormon estrogen dalam darah perempuan. (MI/R4)
Rupiah Catat Rekor Terburuk dalam 4 Tahun Terakhir
Pergerakan Nilai Tukar Rupiah 20 Maret 2003
Tirtosari. Seiring berjalannya waktu, kera semakin berbiak dan beranak-pinak. Kini, ratusan kera hidup di Hutan Tirtosari secara bergerilya dalam dua kelompok. Ke lompok pertama, kera yang se ring berkeliaran di sekitar Hotel Hartono. Kelompok kedua, tinggal dalam Hutan Tirtosari di sekitar rumah warga. “Kera– kera itu pernah meresahkan warga karena sering mencuri buah dan mengobrak-abrik rumah warga mencari makanan,” kata Abu. Menyikapi kondisi itu, dibentuklah Pokdarwis Taman Hutan Kera Tirtosari. Abu mengatakan selama tiga tahun ini kelompoknya menerima bantuan biaya dari Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Bandar Lampung untuk makanan harian kera, seperti pisang, ubi, dan remah roti. Namun, dana yang disedia-
Masalah KPU Lampung
12000
15000 Grafis FAHMI
NILAI tukar rupiah terhadap dolar AS semakin terpuruk. Pada transaksi antarbank di Jakarta, Kamis (21/11), rupiah anjlok menembus angka Rp11.702/dolar AS atau terendah dalam empat tahun terakhir. Di situs resmi Bank Indonesia (BI), dolar AS bahkan dijual di level Rp11.776 dengan harga beli Rp11.658. (Lihat Tabel) Pengamat ekonomi, Marselina Djayasinga, mengatakan pelemahan rupiah terhadap mata uang Negeri Paman Sam tersebut akan berdampak masif bagi perekonomian nasional. Selain melambungkan transaksi neraca berjalan dan membuat utang luar negeri membengkak, terpuruknya rupiah juga semakin
membebani para importir. “Selain itu, tingkat suku bunga perbankan juga akan meningkat dan semakin memukul sektor riil. Bisa rusak ini dunia (perekonomian),” kata Marselina, melalui telepon, kemarin. Menurut dia, pemerintah harus secepat mungkin melakukan kebijakan untuk mengatasi keterpuruk an rupiah. Jika gejolak nilai tukar tersebut tak bisa ditahan, bukan mustahil pengusaha akan mengurangi produksi dan mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran. “Paling penting pemerintah harus jaga sektor riil. Jangan sampai ada penurunan atau bahkan peng hentian produksi,” ujar akademisi Universitas Lampung ini.
Ia mengatakan untuk mengantisipasi kondisi yang semakin buruk, pemerintah melalui BI harus mampu menahan suku bunga perbankan di dalam negeri. Dengan begitu, untuk memenuhi komponen produksi sektor riil masih bisa diperoleh dengan harga murah. Ketua Umum Himpunan Pengu saha Muda Indonesia (Hipmi) Lampung Rivan Novendra Salim mengatakan anjloknya nilai tukar rupiah membuat beban pengu saha semakin berat. “Semua harga barang (impor) sudah pasti akan naik dan membuat ongkos produksi meningkat. Ini benarbenar sangat parah,” kata Rivan. Menurutnya, usaha yang meng-
gunakan komponen impor, seperti properti, kontruksi hingga pakan ternak, dipastikan biaya produksinya akan membengkak. Akibatnya, jika tidak mengurangi produksi, pengusaha akan menaikkan harga produknya di pasaran. “Imbasnya ya tentu saja membebani masyarakat. Karena dampak terpuruknya rupiah ini sangat masif,” ujarnya. Rivan berharap pemerintah dapat segera menstabilkan nilai tukar rupiah ke level Rp9.000/dolar AS. Selain itu, pemerintah juga diminta menahan bunga bank dan meringankan pengusaha dalam hal pajak impor. “Stabilitas ekonomi di Indonesia ini tergantung dari pemerintahnya.” (YAR/R4)