Koran Transaksi Edisi 255

PENERBIT BINA INTERAKSI EKONOMI PERS

www.korantransaksi.com

Redaksi : Jl. Teratai 3 Blok i 3 No. 23 Taman Modern, Pulogebang Telp. (021) 46822277 - 46836848, Fax: (021) 46824807, Kode Pos 13960 Jakarta Timur. Rek, Bank Mandiri KCP BKS 125.00.0569340.3 a/n Drs. Syaiful Nazar NPWP : 01.917.755.9407-000 KODE SERI FAKTUR PAJAK : EFCXV - 407. E-mail: korantransaksi@yahoo.co.id

Proses Penyerahan Kasus Simulator Ada Kendala Jakarta, Trans Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, mengatakan masih ada kendala dalam proses penyerahan berkas dan tahanan kasus Simulator. Sehingga rencana penyerahan tersebut belum dapat FOTO | IST dilaksanakan kedua Boy Rafli Amar belah pihak.

“Bahwa proses penyerahan belum bisa dilakukan, perlu koordinasi lebih lanjut, apa kendalanya belum bisa sampaikan,” kata Boy di Jakarta, Kamis (18/10).

Dia menjelaskan, penyidik KPK dan Polri telah beberapa kali melakukan pertemuan untuk membahas rencana serah terima penanganan perkara Simulator SIM dari Bareskrim Polri ke KPK. Penyerahan berkas itu dibarengi dengan dua tersangka yang sama-sama ditetapkan KPK dan Polri dalam kasus serupa.

“Mungkin belum ada kesepahaman, saya menduga soal penahanan,” Boy menduga.

Namun, Boy menegaskan, Polri sudah siap bila sewaktu-waktu berkas dan tahanan yang sudah dilakukan penyidikan diserahkan ke KPK. “Pada Prinsipnya penyidik kita siap,” ujarnya.

Disinggung mengenai masa tahanan dua tersangka yang telah ditahan Bareskrim, Boy menjawab massa tahanan keduanya akan habis dalam beberapa hari ke depan. “10 hari ke depan,” bebernya. | SN

SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 JULI 1999

Terbit setiap hari SENIN

Harga Rp. 5.000

Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim

No. 255 TAHUN KE - XIII

Senin, 22 Okt - 4 Nov 2012

Kacau, Mutasi Pejabat Kemenkumham

Pertemuan Amalia A Yani & Kemenkumham

Marzuki Ali Akan Memfasilitasi Jakarta, Trans Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima rombongan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang dipimpin Amelia A Yani Jumat sore (12/10) di ruang rapat pimpinan DPR, gedung Nusantara III. Pihak Amelia telah menempuh jalur huFOTO | IST kum dan menggugat Marzuki Alie Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham) Amir Syamsuddin mengenai SK Kemenkumham yang menurutnya bermasalah, Marzuki bersama Ketua MPR Taufik Kiemas akan menfasilitasi pertemuan antara pihak Amelia dan Kemenkumham agar dapat duduk bersama menyelesaikan permasalahan tersebut.

Itulah jalan politik yang ditempuh oleh anak Pahlawan Revolusi Jenderal Anumerta Ahmad Yani itu.

Dia mengungkapkan sengketa yang terjadi di internal partainya. “Kami mendaftar di KPU tidak diterima.

Padahal setiap kami digugat maupun memperkarakan masalah ini di pengadilan, kami selalu menang. Kami minta ada solusi dari DPR dan MPR,” kata Amelia.

Dia memamparkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan gugatan Amelia A Yani atas Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin No. M. HH.17.AH.11.01 Bersambung hal 7 ...

FOTO | IST PELANTIKAN Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Ida Bagus K. Adnyana, S.H., M.H. melantik Kepala Divisi Keimigrasian yang baru Dr. Molan Tarigan, S.H., M.H. yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten, Selasa (16/10).

Ada beberapa nama pejabat yang diajukan untuk mutasi dan promosi berubah dari yang diajukan Ditjen Imigrasi.

Jakarta, Trans – Penegasanpenegasan yang diumbar oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, untuk menampik kabar yang menyebutkan pergantian besar-besaran di Kementerian Hukum dan HAM ter-

indikasi KKN, semakin meragukan. Pasalnya, setiap terjadi mutasi, seperti mutasi dan promosi 324 pejabat yang dilaksanakan pada 16 Oktober 2012 lalu, indikasi KKN tetap terjadi.

Mutasi promosi jabatan peja-

Bersambung hal 7 ...

Soal Ida Farida Gugat Pakuan Sawangan Golf

Penegak Hukum Jangan Tebang Pilih Depok, Trans - Diterimanya banding Tergugat dan Tergugat intervensi PT Pakuan Sawangan Gollf atas 9 sertifikat atas nama PT Pakuan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta. No; 108/B/2012/PTUN.JKT, tanggal 31 Juli 2012, tak pelak membuat Ida Farida mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Diterimanya banding itu membatalkan putusan PTUN Bandung No.61/G/2011/ PTUN, tanggal 22 Februari 2012.

Pembatalan sertifikat oleh Pengadilan TUN hendaknya jangan menjadikan momok bagi yang sedang berproses di PTUN. Sebab, pembata Bersambung hal 7 ...

Stop Tindak Kekerasan Terhadap Wartawan

F

FOTO | DOC

Ketua Dewan Penasehat DPP NCW, Mayjen TNI (Purn) H Asril Hamzah Tanjung, SIP (Kanan), dan Ketua DPW NCW Propinsi DKI Jakarta, C Herry SL. (Kiri).

Penyelundupan 17 Kontainer Rotan Senilai Rp 2,55 Miliar Digagalkan Jakarta, Trans - KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta Utara, berhasil menggagalkan upaya ekspor rotan asalan setengah jadi sebanyak 17 kontainer, dengan waktu penegakan Juli hingga September 2012.

Rotan selundupan tersebut rencananya akan diekspor ke berbagai negara tujuan dengan memalsukan pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang diajukan.

Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Agung Kuswandono menyatakan, total dari 17 kontainer berisi rotan asalan yang disita memiliki nilai miliaran rupiah.

“Lebih kurang total nilai

bat eselon III, IV dan V, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: SEK-35.03.03 Tahun 2012 itu, banyak mengundang pertanyaan. Bahkan, beberapa pejabat mengeluhkan pelaksanaan mutasi tersebut.

Dari informasi yang diterima Koran Transaksi, sebelum mutasi tersebut dilaksanakan, Ditjen Imigrasi terlebih dahulu mengajukan nama-nama pejabat untuk diproses di Badan Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM. Namun, nama-nama yang diajukan itu dikembalikan, karena ada ketentuan baru dari dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Ketentuan itu ternyata mengisyaratkan bahwa mutasi promosi tidak dapat dilaksanakan apabila seorang pejabat belum dua tahun menjabat di satu tempat, kecuali mutasi tersebut bukan promosi. Artinya, mutasi dapat dilaksanakan kalau tetap sejajar dengan jabatan sebelumnya. Akibatnya, pengajuan mutasi ke Kemenkumham pun dirombak.

Namun, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan, menyusul keluarnya Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tentang Pengangkatan dan Alih Tugas PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III, VI dan V. Misalnya, ada beberapa nama yang diajukan untuk mutasi berubah dari pengajuan Ditjen Imigrasi di Badan Kepegawaian Kemenkumham.

FOTO | ILS

Sejumlah kontainer yang berisi rotan asalan yang akan diekspor.

barang yang kita sita ini mencapai Rp 2,55 miliar. Rencananya rotan asalan dari Kalimantan ini akan diselundupkan dengan negara tujuan ekspor Singapura, China, Filipina, Thailand, India, dan Jerman,” kata Agung kepada wartawan di Dermaga 305, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (18/10).

Dilihat dari kronologi kejadian penyelundupan, para pelaku diduga melakukan pengurusan ekspor rotan setengah jadi dengan mengajukan 10 PEB, terdiri dari 17 kontainer dengan ukuran 40 kaki.

Dari hasil analisis data dan informasi dari analisis intelijen

oto-foto dan video yang menggambarkan wartawan ditendang dan dicekik perwira TNI AU itu beredar luas. Sejumlah kalangan, terutama komunitas pers, mengecam aksi kekerasan berupa pemukulan terhadap Didik, wartawan Riau Pos, oleh seorang perwira menengah TNI Angkatan Udara di Pekanbaru, Riau, Selasa (16/9).

“Tindak kekerasan tersebut bisa dinilai sebagai perbuatan melawan hukum yang bersifat pidana, sehingga para pelaku harus mendapatkan hukuman setimpal,” ujar Bang Trans. “Aksi kekerasan terhadap wartawan bukan baru pertama kali terjadi,” imbuhnya, seraya melirik dua sahabatnya, Dulloh, dan Kakung.

Bersambung hal 7 ...

diketahui bahwa PEB tersebut terindikasi pelanggaran.

Setelah pemeriksaan awal dengan HiCo Scan Container, dan menerbitkan nota hasil intelijen (NHI), pemeriksaan fisik dilakukan secara mendalam.

Barulah ditemukan bahwa kontainer itu memuat rotan asalan.

Selain itu, menurut Agung, para pelaku juga mempunyai modus, yakni memberitahukan jenis barang yang akan diekspor dengan cara yang tidak benar alias memalsukan dokumen PEB. “Modusnya yaitu memberitahukan jenis barang yang tidak Bersambung hal 7 ...

ILUSTRASI | IST

WARTAWAN KORAN TRANSAKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LIPUTAN DILAPANGAN WAJIB BERPAKAIAN ATRIBUT KORAN TRANS, DIBEKALI IDENTITAS ID CARD. TUGAS LIPUTANNYA TERCANTUM PADA BOKS REDAKSI, DILUAR ITU REDAKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN LAPORKAN SEGERA KEPADA PIHAK KEPOLISIAN-RI TERDEKAT

TRANS HUKUM

HALAMAN 2

KORAN TRANSAKSI THN 13

Genk Motor Pencabut Nyawa Anggota TNI-AL Dituntut 4 Tahun Penjara Jakarta, Trans - Sidang lanjutan kasus Geng motor atas nama terdakwa Jhosua Raynaldo Radja Gah yang dituduh sebagai pemicu akibat tewasnya Kelasi Arifin Siri (Anggota TNI-AL) di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu, semakin menarik perhatian. Pasalnya, salah seorang keluarga terdakwa mengatakan, pada saat peristiwa itu terjadi, terdakwa Jhosua Raynaldo Radja Gah tidak berada di lokasi. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun dinilai berlebihan dan terkesan tidak masuk akal.

Pada sidang sebelumnya, saksi meringankan (ade-charge) yang ditunjuk oleh OC Kalligis SH selaku penasehat hukum terdakwa melalui perwakilannya telah dihadirkan ke persidangan. Dalam keterangannya, saksi Bayu yang bekerja sebagai karyawan swasta itu mengatakan, pada 31 Maret 2011 yang lalu, ia memang berkumpul dengan teman-temannya di belakang Mall Artha Gading, Kalapa Gading, Jakarta Utara.

Selanjutnya, saksi mengaku pergi ke Mc Donald. Saat sedang berbincang-bincang, ada seseorang yang datang sambil mengatakan bahwa dirinya sedang dipalak.

Apabila tidak diberikan uang, maka sepeda motor miliknya itu akan diambil alih.

Sedangkan saksi Ludfi yang mengaku kenal dengan terdakwa Jhosua Raynaldo Radja Gah melalui saksi Bayu, mengatakan bah-

wa berdasarkan informasi dari ayahnya, ada anggota TNI-AL yang datang ke rumahnya sambil mengatakan bahwa rekannya (Arifin Siri), tewas akibat dikeroyok oleh sekelompok Genk motor.

Saksi Ponco mengatakan bahwa ia memang benar pergi ke Mall Artha Gading, Kelapa Gading untuk bermain bilyard. Tidak lama kemudian, ia pergi ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk mengisi bensin.

Ketika hendak pulang, saksi Ponco memang melihat ada keributan.

Namun, saksi tidak mengetahui apa motif keributan itu.

Selasa, 16 Oktober 2012, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Saptono SH yang didampingi Jaksa Manto SH mengatakan bahwa perbuatan terdakwa Jhosua Raynaldo Radja Gah telah terbukti bersalah dan melanggar Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penganiayaan. JPU menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 4 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.

Majelis hakim yang dipimpin oleh Harsono, SH.MH yang didampingi hakim anggota Supriyanto, SH.MH dan Richard Silalahi, SH.MH mengatakan untuk mendengarkan nota pembelaan (Pledoi) dari penasehat hukum terdakwa, sidang akan dibuka dan dilanjutkan kembali setelah 1 minggu ke depan. | Aston

Pansek PN Jakarta Utara Tidak Komitmen Dengan Omongan Jakarta, Trans - Adanya kasus saling lapor-melapor antar wartawan yang biasa meliput di kantor Pengadilan dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, terkesan dijadikan Panitera Sekretaris (Pansek) Siswandriyono, SH M.Hum sebagai senjata untuk melarang wartawan masuk ke dalam ruangan hakim.

Terbukti, sebelum perselisihan antar wartawan itu terjadi, tidak ada larangan bagi wartawan yang hendak mendapatkan informasi dari majelis hakim. Namun, begitu kasus pencemaran nama baik yang dituduhkan oleh Tubagus Aji kepada Abdul Rauf itu disidangkan, tak ada 1 orang pun wartawan yang diizinkan masuk kedalam ruangan hakim. Oleh karena itu, setiap wartawan yang mendapat informasi seputar jalannya persidangan pun menjadi terhalang.

Namun, semenjak larangan itu di berlakukan, salah seorang watawan bernama Janen Situmorang malah diperbolehkan masuk ke dalam ruangan hakim. Seketika

itu juga, beberapa wartawan langsung mengajukan protes. “Apaapaan ini? Peraturan macam apa ini? Kalau kita memang tidak diizinkan masuk, kenapa dia bisa? Ini namanya tidak adil,” ucap salah seorang wartawan.

Terkait Janen Situmorang, ketika dikonfirmasi, Panitera Sekretaris (Pansek) Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Siswandriyono, SH M.Hum, Senin, 15 Oktober 2012, mengatakan, “Masak, sih. Saya ngak tahu, tuh. Soalnya, saya juga baru datang,” ucapnya dengan enteng.

Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, H Zaini, SH MH membenarkan Janen datang untuk mengajukan proposal seputar Hari Ulang Tahun (HUT) korannya. “Namun, tidak kita tanggapi,” ucap Kahumas kepada Koran Transaksi.

Hingga berita ini diturunkan, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Siswandriyono, SH.MH tidak bersedia dikonfirmasi.

NO.255. TH XIII SENIN, 22 OKT - 4 NOV 2012

Melakukan Pencurian & Penggelapan Mobil Jaguar

Agnes Alexandra, Mantan Model & Mengaku Artis Ditetapkan DPO Tersangka Agnes dalam status DPO pernah berkeliaran di KPAI, LPSK, Pengadilan Agama Jaksel, dan Bareskrim Mabes Polri?

Jakarta, Trans - Mantan model, Agnes Alexandra (37), yang juga mengaku artis, sampai saat ini belum diketahui keberadaannya, menyusul penetapan dirinya sebagai tersangka dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) No. Pol. : DPO/30/ VI/ 2007/Dit Reskrim, Bandung, 29 Juni 2007 oleh Polda dan Kajati Jawa Barat.

Agnes masuk DPO terkait kasus pencurian dan penggelapan satu unit kendaraan merk Jaguar XKR warna hitam tahun 2001, yang ketika itu ditaksir berharga Rp900 juta dan telah dijual dengan harga hanya Rp350 juta, sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 Jo Pasal 372.

Penetapan DPO terhadap tersangka tersebut ditembuskan ke Kabareskrim Mabes Polri, para Kapolda seluruh Indonesia. Selain itu, pemberitahuan DPO juga ditembuskan ke Irwasum Polri, Kadiv Provam Polri, Kapolda Jabar, Irwasda Polda Jabar dan Kabid Provam Polda Jabar.

Agnes yang telah DPO, mengaku lahir di Jakarta 14 Agustus 1975 dan terakhir diketahui beralamat di Pamulang Estate Blok F 6 No.5A.RT 03/RW13, Kel. Pamulang, Kec. Pamulang Kota Tangerang tersebut.

Dia dilaporkan oleh Ir.Awaluddin berdasarkan Laporan Polisi Nomor No.Pol:LP/K/70/05/Sekta Botim, tertanggal 19 Mei 2006. Laporan Polisi tersebut juga sudah lengkap (P.21), namun pada saat tersangka diserahterimakan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tersangka Agnes berhasil melarikan diri dengan modus berpura-pura minta izin ke kamar kecil (toilet) di Kejaksaan Tinggi Jabar.

Korban, Ir Awaluddin mengatakan sangat kecewa terhadap perkembangan dan penanganan kasus ini karena pihak Polri dan Jaksa dinilainya lalai dan sangat lamban dalam menangani kasus ini. “Sejak laporan ini masuk sampai saat ini belum ada upaya serius dari Polri dan Pihak Kejati Jabar untuk menangkap ter-

FOTO | ASTON

Tersangka Agnes Alexandra pada saat memakai jilbab dan ketika tidak memakai jilbab.

sangka,” kata Awaluddin di Jakarta, baru-baru ini.

Mobil yang digelapkan oleh tersangka itu, lanjut Awaluddin, adalah mobil miliknya untuk usaha bisnis dari hasil warisan keluarga joint bersama dengan Munawar Kaimudin SE. “ Kelakuan tersangka tersebut bisa merusak citra para artis dan model, karena tersangka sering mengaku-ngaku sebagai artis,” katanya.

Tersangka Agnes pernah mengaku memiliki hubungan dekat dengan sejumlah pengusaha, pejabat, dan akrab dengan beberapa artis ternama. Dia juga menyembunyikan identitas dengan mengaku pada salah satu media tabloid hanya memiliki satu anak, padahal kenyataan bahwa tersangka memiliki empat orang anak.

Keberadaan tersangka tersebut sulit dilacak, karena dia berpindahpindah tempat dan berpenampilan berbeda-beda. Kadang memakai jilbab, kadang melepas jilbab. Bahkan pernah melakukan operasi plastik (face off) muka dan bagian tertentu.

Pernah menuduh salah satu medis melakukan mal praktek, berkepribadian ganda, serta temperamental.

“Sehingga dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan, kesehatan, psykilogis (kejiwaan), serta pendidikan anak-anak,” kata teman dekatnya yang tidak bersedia disebut

namanya.

Menurut Munawar SE, yang juga korban, polisi sempat didatangi dan tidak mengetahui bahwa tersangka masih keadaan DPO. Tersangka Agnes berkeliaran di KPAI, LPSK, Pengadilan Agama Jaksel dan Bareskrim Mabes Polri, beberapa waktu lalu.

Selain kasus penggelapan mobil, tersangka juga dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, dalam kasus dugaan pencurian dan penggelapan uang dan pembobolan melalui ATM, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/908 /K/V/PMJ/Restro Jaksel, tertanggal 25 Mei 2012.

Tersangka telah dilaporkan melakukan pencurian dan pembobolan ATM BNI sebanyak kurang lebih Rp69 juta. Selain itu, membawa lari barang milik pelapor berupa kartu ATM dan Buku Tabungan Bank BNI, BRI, Buku Tabungan Bank Mandiri dan BTN. Atas perbuatan tersebut telah dilakukan pemanggilan tersangka sebanyak dua kali saat tersangka mengaku beralamat di Jl. Merapi J.272 Cinere Megapolitan Jakarta Selatan, sesuai pengakuannya kepada M. Ihsan, Msi, Sekretaris KPAI. Namun, pemanggilan yang dilakukan pihak Satuan Serse Polres Jakarta Selatan pun tidak dipedulikannya.

Korban lain adalah pengusaha bernama Fery Kurniawan di Jakarta.

Dia ditipu Agnes untuk mengambil uang senilai kurang lebih Rp85 juta, dengan modus menjual mobil mewah Honda tanpa menyerahkan kelengkapan dokumen surat-surat STNK, BPKB, dan menghilangkan kelengkapan.

Namun, setelah ditahan selama dua hari di Dit Reskrim Polda Metro Jaya, Agnes dibebaskan oleh oknum Wakapolda ketika itu. Cukup memprihatinkan.

Tersangka Agnes pun masih dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan dalam kasus tindak pidana perlindungan anak, berupa diskriminasi dan menutup akses bertemu dengan ayahnya, serta mengabaikan hak-hak atas pendidikan anak-anak, sesuai Laporan Polisi LP/997/K/V/ 2012.

Dengan cara mempengaruhi dan di bawah tekanan ibunya, maka anak tersebut dapat melakukan perbuatan tercela dan tidak terpuji. Akibatnya, merusak mental dan moral serta hilangnya kebebasan kemerdekaan anak-anak dan tidak bebas melakukan aktifitas sosial sehari-hari dan kegiatan pendidikan formal sekolah sejak tanggal 22 Mei 2012.

Tersangka juga telah dilaporkan ke polisi terkait pengrusakan dan pelemparan rumah di Kompleks Polri Ragunan, berdasarkan Laporan Polisi di Polsek Pasar Minggu No.Pol 7521/K/VIII/ 2004. | Aston

| Aston

Kakek Penjual Manusia Di Bawah Umur Diadili Jakarta, Trans - Tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Tampaknya, pepatah ini pantas ditujukan kepada terdakwa Hamzah. Ya, kakek paruh baya yang tinggal di Sungai Taring 1, Rt.003/05 Desa Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) ini, malah tidak mau mensyukuri yang sudah diberikan oleh sang Khalik kepada dirinya. Di usianya yang sudah memasuki uzur ini, bukan diisi dengan kebajikan. Sang kakek malah nekad menjual manusia di bawah umur untuk dijadikan sebagai tenaga kerja. Akibat perbuatannya, ia pun diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Ketika dihadirkan di persidangan, terdakwa Hamzah yang datang dengan menggunakan tongkat ini, sekilas tampak tak berdaya. Sebagian pengunjung pun sempat dibuat penasaran. Salah seorang pengunjung sidang mempertanyakan kasus apakah yang sedang dialami oleh sang kakek

itu? Namun, setelah mengetahui duduk persoalannya, ia pun malah memberikan sumpah serapah. “Oh…ala, kek…..kek, sudah tua kok malah menjual orang sih, apa tidak takut kena karma,” ucapnya dengan nada geram.

Modus penjualan manusia di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa Hamzah, berawal saat dirinya sedang berada di daerah Bau-bau, Sulawesi Tenggara (Sultra). Ketika itu, terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Lukman Ngkaito (korban).

Bahkan, terdakwa juga menyuruh, apabila ada teman-teman korban yang hendak ikut bekerja, supaya dipertemukan kepada dirinya.

Lukman Ngkaito pun langsung menjumpai teman-temannya. Di antaranya, Wa Asti alias Pipin binti La Ode Jalils, Wa Ode Sarni alias Kiki binti Sahari, Muhlisa binti Hamirun dan Mustika, untuk dipekerjakan di salah satu hotel yang berada di Pulau Batam. Dengan iming-iming gaji yang besar, para kor-

Edi Prasetyo dan saksi Ikram saat memberikan keterangan.

FOTO | ASTON

ban merasa tergiur dan langsung setuju.

Tidak lama kemudian, para korban itu dibawa ke rumah Mama Lisa. Sebelum diberangkatkan, terdakwa Hamzah terlebih dahulu membelikan pakaian kepada para korbannya. Selanjutnya, mereka pun berangkat dari Bau-bau menuju Pulau Batam dengan meng-

gunakan Kapal Motor (KM) Lambelu. Begitu tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk, para korban yang hendak dipekerjakan itu diselamatkan oleh polisi.

Saat sidang digelar, saksi Lukman Ngkaito (korban) mengaku tidak kenal dengan terdakwa Hamzah. Namun, kata saksi Lukman, akibat bujuk rayu terdakwa, empat temannya

pun ikut menjadi korban. Saksi Wa Asti alias Pipin binti La Ode Jalils, Wa Ode Sarni alias Kiki binti Sahari, Muhlisa binti Hamirun dan saksi Mustika yang tidak diambil sumpahnya, juga mengatakan bahwa mereka juga tidak mengenal terdakwa Hamzah.

Akibat perbuatan terdakwa, mereka (korban) harus berpisah

dengan sanak saudaranya. Selama di Jakarta, keeempat korban mengatakan tinggal di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang berada di BambuApus.

Para korban memohon agar majelis hakim memperbolehkan mereka pulang ke kampung halamannya. Pasalnya, mereka sudah rindu dengan sanak saudaranya. Selain itu, mereka ingin kembali ke sekolah.

Begitu mendengar permintaan dari para korban, majelis hakim pun langsung mengabulkannya, dengan menghimbau agar pengurus Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) itu, segera memberangkatkan korban ke kampung halamannya. Setelah permintaannya dikabulkan, para korban itu pun langsung menangis terharu.

Pada sidang yang digelar hari Selasa (16 Oktober 2012), saksi Edi Prasetyo dan saksi Ikram—anggota polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priuk mengatakan bahwa mereka kenal dengan terdakwa Hamzah

saat melakukan penangkapan saja.

Kedua saksi itu juga mengatakan, ketika Kapal Motor (KM) Lambelu tujuan Batam bersandar di Pelabuhan Tanjung Priuk, mereka mendapat informasi bahwa ada anak di bawah umur yang hendak dijadikan sebagai tenaga kerja. Akhirnya, terdakwa bersama dengan para korbannya dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dody W Leonard Silalahi, SH juga menanyakan, “Saudara saksi, pada saat ditangkap, apakah terdakwa Hamzah sudah menggunakan tongkat?” Lalu, kedua saksi menjawab, “tidak, Pak”.

Untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi yang lainnya, hakim ketua Puji Astuti Handayani SH MH yang di dampingi hakim anggota Supomo SH MH dan Sulistiyono SH MH mengatakan, sidang akan dibuka dan dilanjutkan kembali setelah 1 minggu ke depan. | Aston

Dewan Penasehat: Mayjend TNI (Purn) H Syamsu Djalal SH, Mayjend TNI (Purn) H Asril H Tanjung, Brigjend TNI (Pur) Indra Yudono, Drs H Muslim Kasim Ak MM, Rekson Sitorus SH, Drs H Sofyan Abdurrachman, Alam P Simamora SH MH, H Ismail Ibrahim SH, Fafinaldi SH MH, Idris Koto, Mbah Abdullah, Yeye Suteja, Rudy Suwandi; Penasehat Hukum: Aristo Muranda SH, Alfan Effendi SH, Hendry Halim SH, Aman Simamora SH MH; Pemimpin Umum: Syaiful Nazar; Pemimpin Perusahaan: Helfita Afianthy; Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Ali Rahmat Siregar; Wakil Pemimpin Perusahaan : Elman Sihombing; Wakil Pemimpin Umum: C Herry SL; Redaktur Pelaksana: Lorayati Debataraja; Dewan Redaksi: Syaiful Nazar, M Rechan RR, Elman Sihombing, C Herry SL, Ali Rahmat Siregar, Harris Fadhillah Abbas; Suwin, WongsoArt Direktur: Rofiq; Sekretaris Redaksi: Intan Gunasari; Sirkulasi dan Periklanan: Saskia Maulida, Joni Lubis; Redaktur Senior: Suyat Waniar, Drs Syamsul Bachri SH;Hans Adrian Tolongalo Redaktur Eksekutif: Onangego Chandra Maruhawa, Roni Pandapotan, Iwan Koto, Yulianti Rahmi Purnamawati ST, F Safan Akom BA, Meidi MM, Ongen Geser, T Maemun, Drs Lendi agustinus, T Jamal Oteng, Firman Kelana, Budi Rotoliu SE, Sesilia Ciby SH, Kaharudin Taslim, Sukun Tjohan, Satiri, Romanus Ramang, Nasan.

Penerbit: Bina Interaksi Ekonomi Pers SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 Juli 1999;

Penempatan Tugas Liputan Wartawan: Sekretariat Negara-RI: Syaiful Nazar; KPK: Syaiful Nazar, C Herry SL; Kemenkumham: Elman Sihombing, Onangego Chandra Maruhawa; Mabes POLRI: Syaiful Nazar, C Herry SL; Kemenkeu: Martin Luther; ESDM: Martin Luther, Rechan R, M Zikri; Kemenhub - Pelindo: Martin LM; Kemenakertrans/BNP2TKI: Syaki Chevalier; Kemendiknas: Meidi Mulya; Kemendagri : Saiful Anwar; Ditjen Bea & Cukai: Martin Luther; Seni & Budaya: Suryati; Fotografer: Aboot; Staf Redaksi: Bonggar Simamora, Aston Darwin SP, Freddy Fatinasa Maruhawa, Gaus Kaisuku, Muhammad Fadhiludin, Ilham Ramdhani; Kontributor: Hartono, S Hadiyanto, Bachtiar, Dede Ardian, Mahmudin, Wong Goan Tjiang, Murphy AT.

Wartawan Profesional Tunjukan Jati Diri Pemberitahuan Kepada Seluruh Kepala Perwakilan/Biro KORAN TRANSAKSI, nama dan wilayah tugas liputan WARTAWAN tercantum pada boks halaman masing-masing. Harap maklum, Terima Kasih.

Alamat Redaksi: Jl. Teratai 3 Blok i 3/23 Taman Modern, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur 13960; Telepon: (021) 46822277 – 46836848; Fax: (021) 46824807; Rekening Bank Mandiri KCP Bekasi 125.00.0569340.3 a/n Drs. Syaiful Nazar; NPWP: 01.917.755.9-407-000; Kode Seri Faktur Pajak: EFCXV - 407; E-mail: korantransaksi@yahoo.co.id; www.korantransaksi.com; Percetakan: PT. Temprina Media Grafika Tambun (Jawa Pos Group) (Isi diluar tanggung jawab percetakan)

HALAMAN 3

TRANS JABOTABEK

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 255. TH XIII SENIN, 22 OKT - 4 NOV 2012

Komnas HAM Umbar Janji | Pengaduan Masyarakat Tidak Ditanggapi Jakarta, Trans - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) setidaknya menjadi harapan bagi masyarakat untuk melindungi hak-haknya di saat terjadi tekanan dari pihak-pihak tertentu. Seperti yang dialami oleh keluarga Noriv Juandi dkk dalam kasus pelanggaran HAM oleh Kapolresta Tangerang sehingga memohon perlindungan pada Komnas HAM pada tanggal 24 September 2012.

Saat itu pihak keluarga Noriv Juandi dkk yang didampingi pengacaranya Ferdinand Montororing SH MA diterima oleh Jonny Nelson Simanjuntak, komisioner pada Komnas Ham tersebut.

Dalam pertemuan itu Jonny ber-

janji segera menindaklanjuti kasus tersebut, setidaknya kami akan melakukan pengawasan atas perkara tersebut, ujarnya.

Bahkan kepada wartawan Jonny berjanji dalam tempo satu minggu pengaduan yang dia terima dari keluarga Noriv Juandi akan ditindaklanjuti, ternyata hanya umbar janji.

Terbukti hingga saat ini tidak ada tanggapan apapun dari Komnas HAM. Salah satu staff pada kantor tersebut bernama Ridha Wahyuni, ketika dihubungi via telepon mengatakan bahwa laporan keluarga Noriv Juandi dkk sudah diserahkan kepada bagian pemantauan bernama Rully, namun sampai saat ini be-

lum jelas apa yang sudah dilakukan Rully terkait laporan tersebut.

Dalam surat resmi laporan tersebut, Ferdinand Montororing selaku kuasa hukumnya mengatakan bahwa kliennya masing-masing bernama, Noriv Juandi, Endang alias Dono, Sandra Susanto, Jasrip bin Fatah, Oreg bin Sabar disiksa dan dianiaya saat dilakukan pemeriksaan Polresta Tangerang dan jajaran reskrim yang dipimpin Kasat Reskrim Kompol Shinto Silitonga, S.Sik. Para tersangka selalu ditakuttakuti bahkan diancam akan ditembak mati oleh aparat kepolisian. Pada hal perlakuan para penyidik jelas melanggar prinsip hukum Miranda

Rull pasal 52 s/d 56 KUHAP. Para tersangka tersebut Noriv Juandi, Sandra Susanto, Endang bin Rasta dan Jasrip bin Abdul fatah, Oreg bin Sabar ditangkap oleh anggota reserse polres Tangerang atas dugaan pembunuhan terhadap korban mahasiswa Izzun Nahdiyah (23).

Sementara saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dihadapan persidangan tidak ada yang mengaku melihat kejadian pembunuhan tersebut, namun hanya mengetahui dari warga sekitar. Bahkan ketua RW setempat yang diperiksa sebagai saksi mengaku tidak tahu siapa pelaku pembunuhan yang terjadi di wilayahnya.

Dan pada sidang pembacaan

dakwaan terhadap terdakwa Muhamad Soleh alias Oleng bin Karna dihadapan persidangan terdakwa Soleh telah mengakui bahwa dirinyalah yang melakukan pembunuhan terhadap Izzun Nahdiyah, sedangkan lima terdakwa lainnya tidak terlibat, ungkapnya. Dan dijelaskan bahwa dihadapan Majelis Hakim, bahwa dirinya tidak melakukan pemerkosaan terhadap korban Izzun Nahdiyah.

Dalam dakwaan Jaksa terhadap lima terdakwa dalam berkas perkara terpisah (disiplit) tim Jaksa Penuntut Umum, Agus Suhartono,SH, Lukmanul Hakim,SH dan Reza Oktavian,SH dari Kejari Tangerang mengenakan pasal 340 KUHP pri-

Polsek Cipayung Dilaporkan Ke Irwasda

Bekasi, Trans - Kapolsek Cipayung Jakarta Timur dilaporkan ke Irwasda oleh Ferdinand Montororing SH MA selaku kuasa hukum Santi Sandrina Dewi Hughes. Laporan pada tanggal 5 Oktober 2012 yang ditujukan langsung kepada Kombes Pol Drs Ricardo Hutauruk itu, sehubungan dengan tindakan pembiaran oleh aparat kepolisian Polsek Cipayung saat berlangsungnya eksekusi ilegal yang dilakukan oleh sekelompok preman terhadap rumah bangunan

milik Evangelina Manoppo (orang tua Santi) di Jalan Raya Pondok Gede Rt 013/01 N0.12 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur.

“Tugas Polri yang seharusnya mengayomi masyarakat dari tindakan-tindakan perilaku premanisme. Tapi malah membiarkan preman membabi buta hingga melakukan pengrusakan terhadap hak milik seseorang. Apakah harus minta bantuan duta besar Amerika Serikat untuk mengirim CIA melakukan penegakan hukum di Indonesia ini,” kata Ferdinand selaku kuasa hukum Santi Sandrina Dewi Hughes.

Pengrusakan bangunan rumah kliennya tersebut diduga dimotori oleh Agung Mattauch SH kuasa hukum Yopie Andrean sebagai pihak tergugat yang perkaranya tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nampaknya Yopi Andrean ingin mengambil jalan pin-

Baleho SM2 – Anim Dirusak

Jangan Balas Kedzoliman Dengan Kedzoliman

FOTO | IST

Baleho Pasangan no. 2 (SM2-Anim) yang dirusak.

Insert: Waras Wasisto.

Bekasi, Trans - Dua bulan menjelang Pemilukada Kota Bekasi, suhu politik semakin memanas. Cara-cara yang kurang layak pun sudah dipraktekkan. Baleho pasangan nomor 2 (SM2-Anim), dengan ukuran 120 cm X 120 Cm, yang baru dipasang pada malam hari di wilayah RT 07 dan RT 09 RW 03, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, sudah hancur pada pagi harinya.

Kerangkanya saja yang sisa!

Sumber yang berdekatan dengan TKP menduga pengrusakan tersebut dilakukan oknum dari pasangan incumbent yang merasa takut dan khawatir kalah.

“Baleho yang dipasang pun harus dihancurkan, dengan tujuan masyarakat tidak tahu selain kandidat kesayangannya,” ujarnya.

Namun, Wakil Ketua DPD PDI-P Jawa Barat, Waras Wasisto, menanggapi pengrusakan tersebut dengan santai. “ Itu adalah bukti rasa khawatir dan takut yang berlebihan dari lawan politik kita (SM2-Anim - red) yang memang mendapat sambutan yang sangat antusias dari masyarakat Kota Bekasi serta mempunyai peluang menang sangat besar,” katanya.

Dalam menyikapi permasalahan tersebut, Waras berharap agar pengurus, kader partai maupun relawan serta masyarakat pendukung SM2-Anim jangan bertindak sendiri-sendiri dan sepihak, agar suasana tetap kondusif demi masyarakat dan Kota Bekasi yang lebih baik lagi ke depan.

“Biarkan orang lain mendzolimi kita, tapi kita jangan mendzolimi orang lain. Biarkan masyarakat yang menilai serta beri kesempatan pihak terkait (polisi red) dan Panwaslu yang menyelesaikan masalah ini,” ujar Waras.

Rahman, Ketua RT 009/ 003, Kelurahan Jatirasa, menyatakan keprihatinnya dengan adanya pengrusakan tersebut. “Saya khawatir ini akan memacu konflik di masyarakat. Jangan ada lagi kejadian semacam ini, apalagi kalau yang melakukan dari pihak kandidat lain,” harapnya.

Hal yang sama dikemukakan Zakaria, Sekretaris RW 03, Kelurahan Jatirasa. “Janganlah ada oknum yang merusak suasana damai dan kondusif di masyarakat yang selama ini terjaga baik, marilah sama-sama kita saling menghargai antara pendukung maupun kandidat. carilah dukungan masyarakat dengan cara yang terpuji dan jangan ada pihak ketiga yang berusaha mengadu domba,” himbaunya penuh harap. | Muchtar Q

tas untuk menguasai tanah tersebut, dia lupa bahwa perkara tersebut sedang proses di PN Jakarta Timur dengan Register Perkara No.45/Pdt.G/2012/ PN.Jkt. Menurut Ferdinand, pada saat kejadian pengrusakan tanggal 5 oktober 2012 pukul 15.30 wib, pihaknya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Cipayung melalui Bimasnya Brigadir Pol. Fadillah, tetapi tidak dilakukan pencegahan. Dan pihaknya tahu bahwa bangunan rumah dirusak ratusan preman namun polisi tidak bertindak apaapa alias berpangku tangan.

Oleh karena itu, Ferdinand berharap dengan adanya laporan tersebut aparat kepolisian dapat melakukan tugasnya sesuai sumpahnya dan terhadap oknum yang dilaporkan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Ditambahkan Ferdinand, dalam perkara lain kliennya Santi sengaja dikriminalisasi dengan

cara membuat laporan di Polres Jakarta Timur seolah-olah kliennya memalsukan KTP padahal kliennya sudah menjadi warga negara USA, karena menikah dengan mantan militer AS. Pemalsuan dimaksud dalam dokumen jual beli tanah padahal justru kliennya Santi mengajukan gugatan pembatalan atas jual beli tanah dimaksud karena dinilai manipulasi dan cacat hukum.

Saat pembuatan akte jual beli itu, Notaris/PPAT Rumonda Kesuma Lubis telah melakukan kesalahan fatal karena para pihak tidak hadir di kantor notaris tersebut tapi melalui calo, bahkan pemilik rumah Evangelina Manoppo orang tua Santi saat itu dalam keadaan sakit stroke yang dalam terminologi kedokteran disebut somnolen (dua tingkat dibawah koma) namun seolah-olah bisa membubuhkan tanda tangan akte jual beli, bukankah ini semua pembohongan,

tambah Montororing.

Terjadinya sengketa tanah rumah bangunan milik Evangelina Manoppo karena pembuatan akte jual belinya cacat hukum. Sehingga diantara para ahli waris Alm Doddy Soetikso Soetoto (suami Evangelina Manoppo) terjadi perseteruan. Pasalnya pada saat pembuatan akte jual beli tanah hak milik Evangelina Manoppo No.199/Lubang Buaya, gambar situasi No.2199/1994 seluas 596 m2 sebagian ahli waris tidak hadir di notaris.

Seharusnya seluruh para ahli waris antara lain Evangelina Manoppo, Andi Bambang Herindro, Try Yudho, Ruby Caturina Pramukaria, Panca Dwikora Aba Soekarno, Heidy Sapta Baruna, Windu Ratih Sari Derita,Santi SA dan Ricky Wisno Sulistio wajib hadir di hadapan Notaris sehingga pembuatan akte jual beli tanah tersebut syah menurut hukum. | Lora

Untuk Pembangunan 10 Gedung SD di Bekasi

Bank Mandiri Beri Bantuan 3 Miliar Lebih Bekasi, Trans – Sebanyak 10 sekolah dasar (SD) di wilayah Bekasi mendapat bantuan sebesar Rp3.215.000.000,- dari PT Bank Mandiri (Persero). Dana ini akan digunakan untuk pembangunan perpustakaan lengkap dengan isinya, yaitu berupa buku-buku, lima buah komputer, satu buah AC, dan satu buah TV. Dari jumlah bantuan dalam rangka Program Bina LingkunganMandiri Peduli Lingkungan dengan tema “Cerdas Bersama Mandiri” itu, setiap sekolah mendapatkan bantuan senilai Rp230 juta. Kesepuluh sekolah yang mendapat bantuan, delapan sekolah berada di Kota Bekasi, dan dua sekolah di Kabupaten Bekasi.

Adapun 10 sekolah dasar yang mendapatkan bantuan pembangunan gedung perpustakaan itu, yaitu SDN Duren Jaya VI Bekasi Timur, SDN Duren Jaya VII Bekasi Timur, SDN Bekasi Jaya III Bekasi Timur, SDN Bekasi Jaya VII Bekasi Timur, SDI Muhammadiyah 47 Bekasi Timur, SDIT Salsabila Bekasi Timur, MI At Taqwa Bekasi Utara, MI Bustanul Ibap Bekasi Utara, SDN Karang Satria II Kabupaten Bekasi, dan SDN Sriamur V Kabupaten Bekasi.

Sebelum mendapatkan bantuan tersebut, ke-10 sekolah dasar itu telah mengirimkan proposal kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. “Alhamdulillah rupanya direspon dan langsung merealisasikannya,” ucap Ibu Nurhayati S.Pd, Kepala Sekolah SDN Duren Jaya VI Bekasi Timur.

Acara peletakan batu pertama pun telah diadakan secara simbolis di SDN Bekasi Jaya VII Bekasi Timur, oleh Team Bina Lingkungan (PKBL), yaitu Bambang dan Zulfikar dari Bank Mandiri, Cikini, Jakarta.

FOTO | IST

Walikota Bekasi (tengah), Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi (memakai lengan panjang batik), Senior Vice President Bank Mandiri Chrisna Pranoto (memakai kacamata)

Peletakan batu pertama itu berlangsung meriah dengan dihadiri kurang lebih 35 orang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, termasuk Senior Vice President Central Operations Group Chrisna Pranoto, Walikota Bekasi Dr H Rahmat Effendi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Drs H Encu Hermana MM, Kabid Dikdas Kota Bekasi Dr H Inayatullah, Kepala UPTD SD Bekasi Timur H Ade Abdullah, M.Mpd, Sekcam Bekasi Timur Edi Rohman S.iP, Lurah Bekasi Jaya Wawan Setiawan S.iP, Lurah Duren Jaya Rusli SE, dan 90 kepala sekolah SD Sekecamatan Bekasi Timur, beberapa kepala sekolah SMP, serta ketua RW dan ketua RT setempat.

Menariknya, ketika Walikota Bekasi tiba Rahmat Effendi, ada sambutan dengan yel-yel dari siswasiswi SDN Bekasi Jaya VII, termasuk seorang siswa kelas VI yang bernama Zidhan—siswa SDN Bekasi Jaya VII, yang sedang sakit dan memakai kursi roda. Saat itu juga, Rahmat Effendi meminta agar Zidhan dibawa ke rumah sakit dan

Bersama Rombongan Direksi, Staf Bank Mandiri, & 10 Kepsek. Yang mendapat bantuan gedung perpustkaan

| Lora

Kasie Sapras Dikdas Jakut Tidak Takut Didemo

Eksekusi Illegal Dibiarkan Bangunan rumah dirusak ratusan preman namun polisi tidak bertindak apa-apa alias berpangku tangan.

mair dan pasal 338, 285 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Disebutkan bahwa para terdakwa secara bersama-sama melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Izzun Nahdiyah pada tanggal 7 April 2012 pukul 02.00 wib Desa Ciangir Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang. Perkara tersebut masih agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Menurut Ferdinand pihaknya akan menghadirkan saksi yang meringankan dan saksi ahli dalam membela kliennya. Sebagaimana harapan para keluarga terdakwa dapat bebas demi hukum, jika anaknya tidak terbukti melakukan pembunuhan sebagaimana yang dituduhkan Jaksa.

biaya ditanggung oleh Walikota Bekasi itu sendiri.

Rasa simpati kepada Zidhan, juga ditunjukkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Encu Hermana.

Maka, Kepala Sekolah Hj End Nana Masringati S.Pd mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang telah memperhatikan siswanya yang sedang sakit itu.

Peletakan batu pertama dilaksanakan oleh Walikota Bekasi dan Senior Vice President Bank Mandiri Chrisna Pranoto. Pada kesempatan ini, Walikota Bekasi mengucapkan terima kasih kepada Bank Mandiri atas kepeduliannya membantu pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa. “Mudah-mudahan bank lainnya ikut berperan seperti yang telah dilakukan oleh Bank Mandiri,” ujarnya.

Sedangkan Senior Vice President Bank Mandiri Chrisna Pranoto, dalam jumpa pers, mengatakan bahwa 10 sekolah penerima bantuan itu hanya terima kunci. “Artinya, segala sesuatu dilaksanakan oleh pihak Bank Mandiri. Sekolah hanya terima jadi,” jelasnya.

Dikatakan, tahun sebelumnya PT Bank Mandiri (Persero) telah memberikan bantuan yang sama untuk sembilan sekolah di daerah Subang, Jawa Barat. “Setiap tahun kami akan melaksanakan program kepedulian kepada masyarakat dan instansi, apapun bentuknya di seluruh Indonesia, yang terpenting proposal harus dibuat dan dikirim ke Bank Mandiri pusat,” ujar Chrisna Pranoto, seraya mengatakan bahwa Bank Mandiri kini menempati ranking 5 terbaik di Asia. “Mudahmudahan naik ke ranking 3 terbaik,” imbuhnya. | Geoffrey

Jakarta, Trans - Kalau kinerja aparat pemerintah itu tidak diawasi secara teliti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan wartawan, siapa lagikah yang bisa mengawasinya? Oleh karena itu, banyak lapisan masyarakat yang menganggap bahwa tugas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan wartawan itu hanya sekedar mencari gara-gara dan untuk memperkaya diri sendiri.

Terbukti, beberapa waktu yang lau beredar kabar bahwa Lembaga Swaraya Masyarakat (LSM) Pendoa yang dipimpin oleh Ungkap Marpaung akan melakukan demo ke kantor Walikota Jakarta utara. Pasalnya, berdasarkan hasil investigasi di lapangan, ada isu yang mengatakan bahwa Suku Dinas (Sudin) Pertamanan, Sudin Pemakaman dan Sudin Pendidikan dasar (Dikdas), dituding telah melakukan praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Menanggapi rumor itu, Senin (15 Oktober 2012) pukul 09.20 wib, Kasie Sarana dan Prasarana (Sapras) Dikdas Jakarta Utara, M Saiful mengatakan bahwa ia sudah mendapat pesan singkat (SMS), pada 18 Oktober 2012 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pendoa yang dipimpin oleh Ungkap Marpaung akan melakukan demo.

Namun, dia mengatakan tidak tahu, demo apa yang akan ditujukan kepada unit yang dipimpinnya.

M Saiful mengatakan bahwa pihaknya sudah menjalankan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) dengan sebaik-baiknya. “Namun, apabila dalam tupoksi kita ada ditemukan kejanggalan, wajarlah kita dikritik,” ujarnya.

Selain kantor Walikota Jakarta Utara, LSM Pendoa juga akan melakukan aksi demo ke kantor Walikota Jakarta Timur, kantor Walikota Jakarta Barat, Kantor Walikota Jakarta Pusat serta kantor Provinsi DKI Jakarta.

Kasie Sarana dan Prasarana (Sapras) Dikdas Jakarta Utara itu menambahkan bahwa ia tidak takut untuk menghadapi demo tersebut. | Aston

Lombok Tengah Belajar Kelola Sampah Di Kota Bogor Bogor, Trans - Penanganan persampahan di Kota Bogor menjadi objek study banding Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Wakil rakyat Lombok Tengah yang dipimpin Lalu Mashudi sengaja datang ke Kota Bogor ingin mengetahui lebih dekat bagaimana penanganan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor.

Rombongan DPRD yang berjumlah 10 orang tersebut diterima Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor Arif Mustofa Budianto mewakili Walikota Bogor di Ruang Tengah Balaikota Bogor, Kamis (11/10/ 2012).

Lalu Mashudi menyatakan, bahwa kedatangan Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Tengah ke Kota Bogor ingin mengetahui cara pengolahan sampah yang dilakukan Pemkot Bogor, karena di Kabupaten Lombok Tengah pengelolaan sampahnya kurang memadai. “Kami ingin belajar dari Kota Bogor bagaimana sistem pengelolaan sampah sehingga nantinya akan menjadi bahan untuk bisa diterapkan di Kabupaten Lombok Tengah,” kata Lalu.

Pada kesempatan tersebut Mashudi mengutarakan geografis Kabupaten Lombok Tengah berada di pulau Lombok, disebelah Timur adalah Lombok Timur, disebelah Barat Kabupaten Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. “Kabupaten Lombok Tengah berada di tengahtengah, dengan luas wilayah 1.208 M2 dan penduduk lebih kurang 1 juta,” urainya.

Asisten Administrasi Umum Arif Mustofa Budianto memaparkan, bahwa Pemerintah Kota Bogor telah mempunyai peraturan daerah tentang pengelolaan sampah yang substansinya sudah mengakomodir ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam undang-undang Nomor.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Peraturan daerah ini, lanjut Arif, diharapkan bisa mendorong banyak pihak termasuk setiap rumah tangga dan setiap lingkungan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk bisa terlibat langsung pada setiap tahap pengelolaan sampah di tempat masing-masing, khususnya pada tahap proses awal seperti pemilahan dan pengumpulan sampai dengan proses pengangkutan dari masing-masing rumah tempat tinggal ke TPS (Tempat Pembuangan Sampah) atau TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu).

Dengan demikian, melalui perda ini diusahakan supaya warga masyarakat didorong untuk terlibat lebih aktif di dalam menangani sampah, sehingga keikutsertaan masyarakat menangani sampah secara mandiri bisa menjadi sebuah budaya baru, “ tambah Arif. | Dasukiharun

W ART A W AN PROFESIONAL ARTA TUNJUK AN JA TI DIRI TUNJUKAN JATI Biro Kota dan Kabupaten Bogor : Dasuki Harun Biro Kota Bekasi : Geoffrey, Ramoti, Muchtar Biro Kabupaten Bekasi : Kaslim Kusyairi, Andri, Indah Widaningsih, Nunu Erlangga.

Biro Kabupaten Tangerang : Eri Suryakusuma, SH

HALAMAN 4

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS JABOTABEK

NO.255. TH XIII SENIN, 22 OKT - 4 NOV 2012

Supendi, Ketua FKPSM Kecamatan Jatiasih

Pemerintah Lamban Tangani Musibah

PT Yutu Leaports Jaya PHK Karyawannya Tanpa Pesangon Agung Rajawali: Dibina Atau Dibinasakan

FOTO | MUCHTAR

Insert Foto Supendi dan Rumah korban bencana angin putting beliung di RW 12 Jatiasih

Bekasi, Trans - Alam yang murka sesuai kehendak Sang Pencipta meluluh lantakan tiga kelurahan di Kecamatan Jatiasih, yaitu Kelurahan Jatiasih, Jatiluhur dan Jatisari tanpa ada yang bisa mencegahnya. Namun, bukan itu yang menjadi masalah, tapi lambannya pihak Pemerintah Kota Bekasi dalam menangani korban bencana.

Supendi caleg Partai Demokrat pada periode 2009 – 2014, yang kini menjadi Ketua FKPSM Kecamatan Jatiasih, pun menilai Pemerintah Kota Bekasi sangat lamban dalam menangani korban bencana.

“Saya sangat prihatin dengan sikap Pemerintah Kota Bekasi dalam menangani korban bencana melalui dinas terkait. Sepertinya tidak ada keseriusan dalam menyikapi musibah puting beliung ini sehingga tampak bertele-tele,” tandas-

nya.

Supendi mengaku bahwa pihaknya selaku pekerja sosial masyarakat selalu ditanya oleh warga yang tertimpa musibah.

Namun, saat aspirasi dan harapan masyarakat ditanyakan ke dinas sosial, jawabannya masih harus menunggu hasil survey Distarkim Kota Bekasi.

Tapi, kata dia, sampai saat ini belum juga ada kunjungan atau tindak lanjutnya.

“Sampai kapan saudarasaudara kami yang sedang susah harus menunggu tanpa kejelasan? Kami merasa Pemerintah Kota Bekasi perlu membentuk lembaga tanggap darurat untuk mempercepat proses pencairan bantuan bagi masyarakat korban bencana. Itu penting sebagai salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam menangani korban bencana,” paparnya. | Muchtar Q

Kades Sukaraya Akan Berdayakan Masyarakat Bekasi, Trans – Heryadi yang akrab dengan panggilan Sersan Heri, bukan nama yang asing bagi warga desa Sukaraya – Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pantas saja kalau dia terpilih menjadi kepala Desa Sukaraya, dalam Pilkades yang diselenggarakan secara serentak, beberapa waktu lalu.

Sudah barang tentu, dengan terpilihnya Heryadi sebagai kepala Desa Sukaraya akan ada perubahan ‘kabinet’ dan program-program yang akan dijalankannya. “Saya akan berjuang semaksimal mungkin untuk membangun Desa Sukaraya,” katanya kepada Koran Transaksi, di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Heryadi mengatakan, hal utama yang akan segera dilaksanakannya adalah mempererat tali silaturrahmi dengan masyarakatnya, untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, yang pada akhirnya berdampak kepada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Meskipun Pilkades telah berlalu dan dirinya telah terpilih dan dilantik menjadi kepala desa, Heryadi masih tidak melupakan jasa-jasa tim suksesnya. “Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim sukses dan simpatisan, dan juga warga Desa Sukaraya, atas kerja samanya selama pencalonan hingga terpilihnya saya menjadi kepala desa Sukaraya,” tuturnya.

Heryadi mengatakan tanpa adanya dukungan dan perjuangan yang konsisten dari tim dan simpatisan tersebut, dirinya tidak akan bisa menjadi kepala desa Sukaraya seperti sekarang ini. “Insya Allah dari rakyat untuk rakyat, dari warga kita berjuang untuk kemajuan warga desa Sukaraya.

Selamat Hari Raya Idul Adha 1433 H mohon maaf lahir dan batin,” Heryadi pungkasnya. | Nunu

Seorang mantan karyawan mengaku digaji di bawah ketentuan UMR dan sempat mengalami keguguran, kemudian di-PHK tanpa pesangon.

Bekasi, Trans – Manajemen PT Yutu Leaports Jaya membantah pemberitaan Koran Transaksi edisi 252, tanggal 23 September 2012, halaman 4, dengan judul: PT Yutu Leaports Jaya. Bahkan, Iyen Indiah selaku personalia di perusahaan itu, menyatakan keberatan dan merasa dirugikan baik secara immaterial maupun material. “…pada baris kelima di bagian atas artikel itu menyebutkan: 1. Nama saya dan jabatan saya dengan tuduhan pemerasan terhadap karyawan,” sebut Iyen dalam surat yang dilayangkan kepada Pemimpin Redaksi Koran Transaksi, tanggal 8 Oktober 2012.

Selanjutnya, masih dalam surat itu, Iyen menyebutkan, “Pemuatan artikel tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya berjalan di perusahaan saya dan tidak pernah dikonfirmasikan terlebih dahulu kebenarannya kepada saya. Yang akibatnya memberikan dampak mencemarkan nama baik saya di mata umum terutama di lingkungan kerja saya. Dan juga membuat hidup saya dan keluarga menjadi tidak nyaman karena tuduhan yang tidak benar tersebut.”

Pada tanggal yang sama, Direktur PT Yutu Leaports Jaya, Hafni Lubis, juga melayangkan surat kepada Pemimpin Redaksi Koran Transaksi.

Isi suratnya pada dasarnya sama, sama-sama tidak menggunakan kop surat, dan tidak ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Anehnya, baik Hafni maupun Iyen sama-sama meminta agar Koran Transaksi mengklarifikasi dan memberikan pernyataan minta maaf sedikitnya dalam tiga edisi penerbitan.

Di pihak lain, Andri—wartawan Koran Transaksi, yang menulis berita tersebut menyatakan bahwa dia sudah berusaha keras untuk mengkonfirmasikan masalah pelanggaran yang terjadi di perusahaan tersebut.

“Saya bertemu dengan Ibu Iyen, tapi dia membentak-bentak saya, dan memanggil polisi. Mereka justru terkesan menutup-nutupi informasi. Seharusnya saya yang menuntut mereka,” ujarnya.

Ketika pernyataan Andri hendak dikonfirmasi ulang lewat nomor telepon perusahaan tersebut—sekaligus mempertanyakan maksud surat yang dilayangkan ke Koran Transaksi,

Iyen Indiah selalu sibuk. “Ibu Iyen sibuk, Pak,” begitu selalu jawaban dari penerima telepon di perusahaan itu.

Dibina Atau Dibinasakan Terlepas dari permasalahan itu, Agung Rajawali selaku Kabid Wasdal pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi, ternyata menanggapi informasi yang diberitakan Koran Transaksi itu, secara serius.

“Saya sudah menyuruh petugas dari bagian pengawasan, yaitu Aisyah dan Helmi, untuk mengawasi dan memonitoring PT Yutu Leaports Jaya,” ujar Agung Rajawali. “Memang benar PT Yutu Leaports Jaya banyak melanggar perundang-undangan, khususnya UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 03 tahun 1992, yang mengatur mengenai jamsostek,” imbuhnya.

Karena itu, Agung Rajawali mengatakan akan melayangkan teguran keras melalui surat nota tertulis. “Kalau memang perusahaan tersebut tidak mau mengikuti undang-undang ketenagakerjaan, diusahakan dibina dulu. Kalau tidak bisa dibina, akan saya binasakan,” ujar Agung Rajawali.

dialaminya bekerja di PT Yutu Leaports Jaya.

Pada saat masuk kerja, Sri Haryati mengaku dijanjikan akan digaji sesuai UMR dan pengalaman kerja dengan bukti paklaring. “Setelah mulai bekerja, ternyata saya dipekerjakan di bagian QC1. Seharusnya saya di bagian kating. Gaji pertama saya selama satu tahun pun cuma dibayar Rp500 ribu sampai Rp700 ribu per bulan,” tuturnya.

Pihak manajemen PT Yutu Leaports Jaya, kata Sri Haryati, pernah menyebutkan akan menaikkan gajinya sesuai ketentuan upah mini-

mum yang berlaku pada tahun 2010.

“Ternyata, saya malah dipindahkan ke bagian lain, karena saya sering pingsan. Ketika itu, saya sedang hamil,” ujarnya lirih, merenungi nasibnya.

“Tidak lama setelah itu, janin yang ada di rahim saya mengalami keguguran,” ujarnya geram.

Seperti menyesalkan kejadian tersebut, Sri Haryati pun mengungkit peraturan normatif, yang mengharuskan perusahaan itu memberikan cuti hamil kepada dirinya. “Malahan saya sempat diancam mau dikeluarkan dari perusahaan, karena saya komplen kepada perusahaan untuk meminta cuti hamil,” katanya.

Ya, setelah keguguran kehamilan itu, dia pun berulang ulang kali komplen. “Setelah 13 bulan lamanya saya bekerja, baru upah kerja saya disamakan. Setiap hari saya bekerja masuk dari pukul 07.30 sampai pukul 20.00 terkadang sampai pukul 23.00.

Itu tidak dihitung lembur, hanya dihitung skor hanya 2 jam lembur. Saya bingung dengan peraturan perusahaan tersebut,” ujarnya ketus.

Sepengetahuan Sri Haryati, perusahaan tersebut memiliki peraturan bipartit. Akan tetapi, dia dikeluarkan dari perusahaan tanggal 12 Oktober 2012 lalu, hanya gara-gara permasalahan sepele. “Alasan perusahaan, saya tidak memberikan surat keterangan dokter, padahal saya sudah bilang ke pihak manajemen perusahaan,” katanya.

Sri Haryati merasa di-PHK dengan cara sepihak. “Saya tidak menerima pesangon sepeserpun. Saya berharap, pihak disnaker menegur keras perusahaan itu. Tapi, jangan-jangan pihak disnaker dengan perusahaan kongkalikong, karena ada upeti tiap bulan,” ujarnya. | Andri/Ars

Kisah Tragis Karyawan Sementara itu, seorang mantan karyawan PT Yutu Leaports Jaya bernama Sri Haryati, menceritakan kisah tragis yang dialaminya di perusahaan tersebut. “Saya masuk bekerja di perusahaan itu tanggal 28 April 2009. Saya merasa diperlakukan tidak adil dan dirugikan. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di perusahaan itu,” ungkapnya memulai pengalaman pahit yang

PT Dewu Textile Indonesia Berani Langgar Peraturan Diduga Dibekingi Sejumlah Oknum Preman Kampung Bekasi, Trans - PT Dewu Textile Indonesia adalah sebuah perusahan yang sedang berkembang di Kawasan Batik Kampung Rawa Banteng, Desa Mekar Wangi, Kecamatan Cikarang Barat, tepatnya berada paling depan gerbang Kawasan Batik Jalan Raya Kampung-Utan, Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Di tengah perkembangan itu, ternyata sejumlah masalah belum terselesaikan hingga kini di perusahaan tersebut, utamanya yang berkaitan dengan kesejahteraan tenaga kerja.

Bahkan, perusahaan ini dituding hanya berusaha meraup keuntungan. Salah satu faktanya, banyak karyawan yang dipekerjakan dengan sistem harian.

Disinyalir, hal itu bisa terjadi tidak lepas dari lemahnya pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi.

Akibatnya, terjadinya pelanggaran terhadap aturan dan perundang-undangan, khususnya undang-undang ketenagakerjaan, terjadi di perusahaan tersebut.

Sejumlah oknum di lingkup Wasdal Disnaker pun dituding sering mendapat upeti dari pe-

rusahaan-perusahaan. Terbukti dengan masih banyaknya perusahaan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan.

“Sangat disayangkan, perusahaan masih seenaknya mempekerjakan karyawannya,” ujar LN, seorang karyawan kepada Koran Transaksi, baru-baru ini.

Karyawan tersebut pun tanpa ragu mengatakan bahwa PT Dewu Textile Indonesia, hanya berusaha meraup keuntungan.

“Faktanya, banyak karyawan yang di pekerjakan dengan system harian. Karyawan bisa keluar masuk, hanya dengan beberapa persyaratan. Ada yang pake KTP saja, dan ada pula yang menggunakan ijazah, tapi itu semua hanya formalitas,” katanya.

Diungkapkannya, PT Dewu Textile Indonesia kurang memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Bahkan, perusahan ini, menurut dia, banyak melanggar peraturan, seperti tidak adanya uang makan, transport, intensif, cuti hamil, cuti nikah, cuti tahunan, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan upah lembur pun tidak sesuai dengan upah standar perusahaan.

“Di PT Dewu Textile Indonesia, bahkan tidak ada Jamsos-

FOTO | IST

Pt. Dewu.

tek. Padahal, sudah jelas diatur.

Undang-Undang No 13 tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 03 tahun 1992, jelas mengatur mengenai jamsostek kepada karyawannya. Itu yang saya ketahui,” ujarnya LN. Meskipun demikian, dia masih berharap agar perusahaan tersebut mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Terutama, soal standar upah minimum di perusahaan, seperti lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ kep.1540-bangsos/2011, tanggal 21 November 2011 tentang

Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Barat Tahun 2012.

Dalam keputusan gubernur tersebut, kata dia menjelaskan, sudah diatur tentang besaran upah minimum di kabupaten/ kota di Jawa Barat, termasuk di Kabupaten/Kota Bekasi.

“Untuk kelompok/jenis-jenis usaha,yang meliputi elektronik, kayu (bukan kayu lapis), jasa perbankan, garmen 100% exsport (usaha besar dan/atau dengan jumlah tenaga kerja di atas 500 orang), mie instan kemasan (usaha besar bukan UMKM), dan phylon. PT Dewu

Textile Indonesia tergolong dalam jenis usaha tersebut,” ungkapnya.

Semestinya, ungkap karyawan tersebut, gaji minimum di PT Dewu Textile Indonesia sebesar Rp1.491.866,00 per bulan atau Rp1.493.365,00. “Tapi, perusahaan ini malah memberikan upah Rp40.000,- per hari kepada karyawan yang bekerja selama 8 jam, dan Rp62.000,- per hari kepada karyawan yang bekerja selama 12 jam. Kalau tidak bekerja tidak di bayar,” ungkap LN kepada Koran Transaksi, Selasa (9/12).

Namun, Muslim selaku personalia di perusahaan tersebut, menjelaskan bahwa PT Dewu Textile Indonesia sudah mengikuti peraturan. Anehnya, dia pun membenarkan adanya sistem upah harian yang berlaku di perusahaan tersebut.

Ketika wartawan Koran Transaksi kembali ingin mengkonfirmasi masalah tersebut ke pihak perusahaan, justru yang datang menemui adalah seorang pemuda bernama Medi, dan mengatakan bahwa dirinya yang bertanggung jawab atas masalah yang berkaitan dengan perusahaan itu.

Diduga PT Dewu dibekingi

sejumlah oknum preman.

“Ngapain lu segala ngurusin peraturan perusahaan Dewu.

Dewu sudah mengikuti peraturan. Yang ada lu dipanggil Warjono, tuh. Dia pengen ketemu ma lu,” ujar Medi.

Selanjutnya, wartawan Koran ini menghubungi Warjono melalui telepon seluler, dimana sebelumnya nomor teleponnya telah diberikan oleh Medi. Namun, pernyataan yang diterima dari Warjono terkesan bernada intimidasi.

“Lu ga usah cari-cari kesalahan PT Dewu. Lu maunya apa?

Lu korannin aja perusahaanperusahaan lain dulu yang masih banyak melanggar peraturan. Menurut gua Dewu sudah mengikuti aturan. Jadi, lu ga usah cari-cari masalah,” ujar Warjono ketus.

Ternyata, Agung Rajawali yang menjabat selaku Kabid Wasdal Disnaker, ketika dihubungi pihak perusahaan melalui telepon selular, mengatakan bahwa perusahaan diperbolehkan memperkerjakan karyawan dengan sistem kerja harian dan upahnya dibayar harian, asalkan tidak mengurangi atau menurunkan upah minimum kabupaten.

Faktanya, PT Dewu membayar upah kepada karyawannya hanya Rp40.000,- perhari selama 8 jam bekerja dan Rp62.000,- perhari selama 12 jam bekerja, namun dibayarkan kepada karyawan per 1 bulan kerja. Kalau tidak kerja, tidak dibayar atau dipotong upah lembur yang nilainya hanya Rp3000-per 1 jam kerja.

Kenapa masih banyak perusahaaan nakal di Kabupaten Bekasi? Dimana kinerja pengawasan dan monitoring disnaker? Padahal, sudah jelas ada Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Barat tahun 2012, yang menyatakan bahwa mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:561/kep.1564bangsos/2010 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2011.

Dalam keputusan itu, juga disebutkan bahwa perusahaan di Jawa Barat yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, tidak dibenarkan untuk mengurangi dan atau menurunkan upah pekerjanya. | Andri

HALAMAN 5

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS REGIONAL

NO. 255. TH XIII SENIN, 22 OKT - 4 NOV 2012

Kartu Sehat Warga DKI Direncanakan Keluar November Jakarta, Trans - Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Kartu Sehat sebagai jaminan kesehatan warga ibu kota direncanakan keluar pada November 2012.

“Bisa diperkirakan kalau cetak kartu sehat cepat, Pak Gubernur Joko Widodo juga inginnya Novem-

ber 2012 sudah jalan,” kata Wagub yang akrab disapa Ahok di kantornya di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/ 10).

Menurut Ahok, warga yang ditanggung kesehatannya nanti adalah mereka yang mendatangi puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit umum daerah dengan ruangan

kelas tiga.

Dia menjelaskan teknisnya warga kurang mampu tidak perlu didata ulang dan puskesmas yang akan menuliskan kartu sehat bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan di tempat itu.

“Karena hitungan kami orang yang berekonomi mampu tidak mau

masuk kelas tiga,” jelas Ahok.

Selain itu, Gubernur Jokowi dan Wagub Ahok juga akan menugaskan dokter pegawai tidak tetap (PTT) ke masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan.

Ahok menjelaskan anggaran kesehatan DKI Jakarta mencapai Rp700 miliar. Jumlah ini cukup un-

tuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga DKI Jakarta.

“Anggaran kesehatan sekarang sudah besar, kami sudah siapkan Rp700 miliar,” jelas Ahok.

Dia mengatakan dengan pemberlakuan pelayanan kesehatan kepada pengguna rumah sakit di ruang kelas tiga, maka pemprov bisa

Keliling Tanpa ‘Voorijder’

Jakarta, Trans - Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017 Joko Widodo, Kamis (18/10) pagi, berangkat ke Marunda, Jakarta Utara, untuk memeriksa Kanal Banjir Timur di Pintu Air Marunda.

“Saya ikut saja, kami ke Marunda berurusan dengan banjir dan kampung,” kata Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi itu saat hendak berangkat dari Balai Kota Jakarta, Kamis (18/10) pagi.

Menjelang musim hujan, Jokowi meminta agar kali-kali dikeruk sehingga aliran sungai menjadi lancar, sehingga tidak berpotensi menimbulkan banjir.

Oleh karena itu, dia akan meninjau langsung Kanal Banjir Timur, salah satu proyek untuk menangguli banjir di Jakarta.

Selain itu, Jokowi juga berencana mengunjungi Pondok Pesantren Nur At Tauhid di Bambu Kuning dan Rumah Susun Kampung Si Pitung di Marunda. Jadwal gubernur setelah itu adalah melihat proyek pembangunan Kantor Camat Duren Sawit, Jakarta Timur.

Sebelum berangkat, Jokowi juga menemui sepasang orang tua yang datang ke Balai Kota untuk memberikan aduan.

“Mereka banyak curhat, tapi intinya satu saja, anaknya kena masalah dan minta dibantu,” katanya.

Gubernur mengatakan, akses masyarakat kepada pemimpin di kota harus terbuka. “Masalah kota

Jokowi menyapa warga dari kendaraannya.

memang seperti itu, ada masalah pribadi, masalah kelompok, masalah organisasi, ada masalah yang di kelurahan, banyak, dan saya biasa hadapi seperti itu,” kata Jokowi yang mengenakan pakaian berwarna putih itu.

Jokowi berangkat ke Marunda tanpa pengawalan “voorijder” dengan alasan ingin merasakan kemacetan di Jakarta. “Tidak apa-apa, kemana-mana juga tidak masalah,” kata dia.

Jokowi-Ahok usai dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017.

Peremajaan Total Pada Rabu (17/10), Jokowi meninjau Terminal Bus Dalam Kota Kampung Melayu, Jakarta Timur. Setelah melayani foto warga atau petugas Transjakarta di shelter Kampung Melayu, mantan Wali Kota Solo itu sempat berdialog dengan sopir Kopaja dan masuk ke dalam dua armada Kopaja 612 jurusan Kampung Melayu-Ragunan.

Jokowi mengaku prihatin saat melihat banyaknya bus Kopaja yang sudah tak laik operasi. “Ada bus yang berusia 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Bus itu sudah tidak layak. Remnya tidak jalan, speedometer tidak ada. Sehingga perlu peremajaan total.

“Tidak tahu nanti dengan pola subsidi atau pola hibah, tapi jangan suruh mereka untuk beli (bus baru). Tidak mungkin. Sampai kapanpun tidak mungkin.

Oleh sebab itu dengan pola hibah atau dengan pola subsidi, jadi tidak membebani masyarakat,” kata Jokowi.

Peremajaan terhadap bus kota yang tak laik operasi, menurutnya perlu dilakukan demi kenyamanan dan keamanan para penumpangnya. Untuk meremajakan bus-bus itu, Jokowi mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan dinas terkait.

“Kita sudah diskusi dengan kepala Dinas Perhubungan DKI soal peremajaan bus kota ini, apakah polanya berupa hibah

FOTO | IST

atau subsidi. Masih dikaji dulu.

Yang pasti kita harus membangun nilai-nilai baru, sistem yang baru dan perlu kontroling di lapangan yang ketat,” paparnya.

Selain meremajakan armada, awak bus, baik sopir maupun kernet harus tertib dengan mengenakan seragam dan identitasnya masing-masing. Dikatakan, peningkatan kesejahteraan para awak bus juga harus diperhatikan. Dengan demikian, tidak ada lagi sopir tembak. Untuk itu kata Jokowi perlu dibangun konsorsium angkutan, sehingga memudahkan pengelolaan angkutan. “Kalau satu-satu, yang punya pusing,” ujarnya.

Terkait dengan busway, Jokowi menyatakan pada 2012

ini, pihaknya akan menambah sekitar 200 armada bus Transjakarta. Jumlah itu akan ditingkatkan pada tahun berikutnya dengan menambah sekitar 400 sampai 600 armada.

“Yang baik dilanjutkan. Ngapain saya buat perencanaan, nanti tiga tahun lagi baru rampung rencana itu. Semuanya, MRT, monorail. Ini kan hanya tinggal mengeksekusi, bukan rencana. Ini eksekusi lapangan.

Kenapa saya ke lapangan? Saya mau melihat kebutuhannya itu seperti apa,” tambahnya.

Penataan itu juga akan dilakukan terhadap Terminal Kampung Melayu. Menurutnya, hal yang paling mendesak saat ini adalah menata manajemen internal. Ditanya mengenai pemindahan terminal yang berada di tengah perlintasan kendaraan, Jokowi memandang hal itu belum perlu dilakukan.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Koperasi Angkutan Umum Jakarta (Kopaja), Nanang Basuki, mengakui banyaknya armada Kopaja yang kondisinya memprihatinkan dan perlu diremajakan.

Jika dibiarkan, dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan penumpang. Dalam catatan Nanang, saat ini seluruh armada Kopaja yang ada sebanyak 1.479 unit. Dari jumlah tersebut, 70 persen armada di antaranya usianya sudah di atas 15 tahun, dan sudah tidak layak operasi.

Diungkapkan Nanang, peremajaan sebenarnya sudah dilakukan di beberapa trayek.

“Kami juga berkeinginan dilakukan peremajaan. Namun kalau dilakukan oleh Kopaja sendiri jelas tidak mungkin, perlu ada bantuan dari Pemprov DKI dan perbankan. Kami berharap, jika terjadi peremajaan maka pola yang diterapkannya berupa hibah. Selain biayanya ringan juga prosesnya mudah, ada bantuan dari pemerintah. Namun sebelum dilakukan peremajaan, kami ingin perlu dilakukannya perubahan sistem terlebih dulu,” ungkap Nanang. | Firman K/Sw

Pemkot Bogor Imbau PKL Kosongkan Kawasan Sekitar Pasar Bogor Bogor, Trans - Pemerintah Kota Bogor mengimbau kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar pasar Bogor yakni di Jalan Oto Iskandardinata, Suryakencana, jalan Padati dan jalan Roda untuk mengosongkan lokasi tersebut, mengingat adanya pekerjaan pengaspalan jalan.

“Mengingat pekerjaaan pengaspalan jalan di sekitar Jalan Padati dan Jalan Lawang Saketeng akan dilakukan antara tanggal 17-18 Oktober, para PKL diminta untuk mengosongkan jalan tersebut sampai tanggal 15 Oktober 2012, “kata Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kota

Bogor Ade Syarif Hidayat dihadapan puluhan perwakilan PKL dalam pertemuan di Kantor Satpol PP Kota Bogor, Selasa (9/10).

Pertemuan antara Pemerintah Kota Bogor dengan perwakilan PKL selain dihadiri Asisten Tata Praja Ade Syarif Hidayat juga dihadiri Kepala Satpol PP Hendi Iskandar dan Kepala Kantor Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) Adang Rachmat, dan Kepala Pasar Bogor Rizal Utami.

Menurut Ade, Pemkot Bogor menawarkan kepada PKL untuk bisa bergeser masuk ke belakang

Pasar Bogor, hal ini dilakukan guna memudahkan pekerjaan pengaspalan jalan. Berdasarkan catatan kantor Kantor Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di kawasan sekitar Pasar tercatat ada sekitar 9.720 PKL. “Kita menawarkan kepada PKL untuk bergeser kebelakang Pasar Bogor, sebagai bentuk kepedulian dari Pemkot Bogor agar para PKL tetap bisa berusaha untuk menghidupi keluarganya, “ kata Ade. Di sisi lain, lanjut Ade, pihaknya juga tidak ingin mengorbankan hak-hak orang lain seperti pejalan kaki maupun peng-

guna jalan lainnya sehingga mereka bisa melewati jalan Otista, Suryakencana, Lawang Saketeng dan jalan Padati.

Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Bogor Adang Rachmat mengatakan, para PKL yang menjadi binaannya akan difasilitasi bisa masuk ke dalam Pasar Bogor.

“Kita bekerjasama dengan PD Pasar Pakuan Jaya supaya kios–kios yang masih kosong di Pasar Bogor diberikan kepada PKL,” kata Adang.

Sementara itu Kepala Pasar Bogor Rizal Utami mengatakan, bahwa untuk enam bulan perta-

| SW

DKI Hemat APBD Untuk Danai Pembangunan

Jokowi Ingin Merasakan Kemacetan Jakarta Peremajaan terhadap bus kota yang tak laik operasi, menurutnya perlu dilakukan demi kenyamanan dan keamanan para penumpang.

menanggung sekitar 4,7 juta orang, baik yang kurang mampu maupun berpotensi miskin.

Wagub menjelaskan pelayanan kesehatan tersebut juga berlaku di rumah sakit swasta sehingga ada persaingan positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

ma, pihaknya akan memberikan gratis kepada PKL untuk menempati kios yang ada di pasar Bogor, namun setelah enam bulan berikutnya akan dimonitor kelayakan usahanya.

Kepala Satpol PP Hendi Iskandar menambahkan, untuk mensosialisasikan rencana tersebut pihaknya akan mengeluarkan surat edaran, dan pemasangan spanduk di sekitar Pasar Bogor.

“Bentuk sosialisasi ini dimaksudkan agar semua pihak memahami betul bahwa fungsi jalan protokol dan trotoar untuk kendaraan umum dan pejalan kaki,” imbuhnya. | Dasukiharun

FOTO | IST

Basuki Tjahaya Purnama

Jakarta, Trans - Untuk menekan pengeluaran, dalam lima tahun ke depan Pemprov DKI Jakarta akan melakukan efisiensi anggaran. Dengan langkah tersebut, ditargetkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013 dapat dihemat hingga 20 persen. Sehingga sisa anggaran bisa digunakan untuk bedah kampung, khususnya bagi kawasan kumuh yang

masih ada di ibu kota.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama mengatakan, efisiensi anggaran tersebut bisa dilakukan dengan mengaudit Harga Satuan Unit (HSU). Dengan begitu diharapkan dapat menghemat anggaran maksimal 20 persen atau minimal 10 persen. “Jika meleset atau tidak bisa juga, 10 persen juga masih tidak apa-apalah,” kata Basuki, Kamis (18/10).

Menurutnya, dengan APBD yang mencapai Rp40 triliun pada tahun ini, penghematan bisa mencapai Rp8 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk program-program lainnya, seperti penataan kawasan kumuh, bedah kampung, Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). “Pak Gubernur ingin membedah kampung.

Bisa untuk beli tanah kosong, perumahan, pasar, dan puskesmas baru,” ucapnya.

Selain itu, dana tersebut juga bisa digunakan untuk menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di ibu kota agar target RTH hingga 40 persen bisa tercapai. Karena saat ini RTH di Jakarta baru mencapai 10 persen. “Bisa juga untuk beli tanah untuk penambahan RTH sampai 40 persen,” ujarnya.

Ia menyebutkan, hingga saat ini APBD 2012 yang sudah terpakai baru 48 persen, sedangkan sisanya mencapai angka 52 persen. Sisa anggaran tersebut akan digunakan untuk kelanjutan proyeksi proyek sampai akhir tahun ini.

Terutama persoalan penataan kampung kumuh. | Fadil

Pembagian Tugas Jokowi-Basuki Ideal Jakarta, Trans - Komitmen Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, yang ingin lebih banyak turun ke lapangan agar mengetahui langsung kondisi warganya, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama, yang fokus bertugas mengawasi fungsi internal pemerintahan dinilai mantan Wagub DKI Jakarta, PriFOTO | IST janto, sebagai pembagian Prijanto tugas yang ideal. Ia menilai pembagian tugas itu mirip kepemimpinan di dalam organisasi militer di mana gubernur turun ke lapangan dan wakilnya bekerja mengurus rumah tangga.

Menurut Prijanto, pembagian tugas antara gubernur dan wakilnya memang seharusnya seperti yang dilakukan oleh Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama.

Jokowi sebagai komandan harus mengetahui permasalahan yang ada di lapangan secara langsung. “Dari perspektif kepemimpinan ini mirip militer. Jadi komandan keluar untuk mempelajari segala sesuatu, sedangkan wakil dan staf mengurus rumah tangga,” ujar Prijanto, usai bertemu Wagub Basuki Tjahaya Purnama di Balaikota, Kamis (18/10).

Prijanto mengatakan, saat turun ke lapangan Jokowi harus mempelajari masalah, dan langsung mendengar keluhan masyarakat, agar dapat memetakan persis likaliku sudut masalahnya. “Memang secara garis besar masalah yang ada di Jakarta misalnya macet dan banjir.

Tapi beliau harus tahu di titik mana terjadi, dan kira-kira apa penyebabnya,” tukasnya.

Setelah mendapatkan data permasalahan, lanjut Prijanto, Jokowi kembali ke kantor dan mendiskusikan serta mengkaji dengan wakil bersama unit-unit terkait. Setiap unit harus dapat memberikan solusi dan alternatif untuk memecahkan masalah yang sudah didapat gubernur dari lapangan. “Harus ada alternatif yang diberikan, nanti baru Jokowi sebagai gubernur yang memutuskan alternatif apa yang akan dijalankan sebagai solusi masalah,” tandasnya. | Sw

Delegasi Bosnia Herzegovina Sambangi Kabupaten Bogor Cibinong, Trans - Dalam rangka jajaki kerjasama bidang promosi, investasi, ekonomi, budaya dan pendidikan, sedikitnya enam orang delegasi yang terdiri dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia, Subijaksono Sujono, Walikota Lukavac, Dzevad Mujkic beserta pengusaha dari Bosnia Herzegovina sambangi Kabupaten Bogor yang diterima secara resmi oleh Bupati Bogor, Rachmat Yasin (RY) di Ruang Rapat Bupati, Cibinong, Jumat (19/10).

Bupati Bogor, Rachmat Yasin (RY) mengatakan, Kabupaten Bogor sebagai Kabupaten yang memiliki penduduk terpadat di Indonesia mencapai 5 juta sedikitnya 260 ribu hektar terdiri dari pegunungan, perkebunan, pesawahan, 13 sungai melintasi wilayah Kabupaten Bogor. “Kabupaten Bogor yang menjadi penyangga Ibu Kota RI, Jakarta merupakan konsekuensi logis sebagai daerah urban development yang mayoritas penduduk 96% beragama islam juga memiliki curah hujan tinggi dengan ketinggian 1000

meter dari permukaan laut yakni kawasan Puncak yang terkenal Kebun Tehnya”, ujar RY. RY menjelaskan, pepatah Ther Is a Will Ther is a Way di Kabupaten Bogor terbalik yakni Ther Is a Way Ther Is a Will artinya dimana ada jalan pasti ada kemauan karena dengan jalan kita undang datangnya investor, membuka banyak lapangan kerja dan membangun masyarakat sehingga menjawab persoalan yang ada, investasi kita pada penanaman modal Dalam Negeri mencapai Rp2 Triliun, sedangkan untuk Luar

Negeri mencapai Rp2,1 Triliun.

RY berharap, pertemuan ini ditindaklanjuti sehingga dapat memberikan kontribusi positif dan nyata untuk membangun kesejahteraan masyarakat baik di Kabupaten Bogor maupun di Kota Lukavac, Bosnia Herzegovina. “Kesempatan ini sebagai peluang positif, berkoordinasi dengan Kepala Dinas terkait salahsatunya dengan Kepala Dinas Pendidikan, Didi Kurnia yang membawahi semua tingkat pendidikan baik negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Bogor semoga saja

segera terlaksana”, harap RY. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia, Subijaksono Sujono menyatakan, jajaki kerjasama dengan Kabupaten Bogor menimbang potensi wilayah terpadat, dekat dengan Ibu Kota Republik Indonesia (RI), Jakarta dan memiliki kesamaan potensi dengan Bosnia Herzegovina rata-rata 55% penduduk memeluk agama Islam. “Kita ingin jajaki usaha lain mendengar berita pertumbuhan ekonomi RI cukup tinggi, kita ingin buka Fitness n SPA nuansa Indone-

sia sehingga kita bidik Kabupaten Bogor dengan harapan disambut baik mengeksplor usaha tersebut”, ungkap Subijaksono Sujono.

Sementara itu, Walikota Lukavac, Dzevad Mujkic mengatakan, pengusaha Lukavac berkonsentrasi pada Semen, Pabrik Soda dan Bidang Industri lain, kita inginkan kerjasama dalam bidang pendidikan yakni pertukaran pelajar bisa melalui beasiswa, furniture, kerajinan rotan yang disukai warga Bosnia Herzegovina juga Ekspor Impor produk lainnya.

Dalam kegiatan ini diserahkan pula cinderamata berupa Wayang Rama Shinta dari Kabupaten Bogor untuk Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Bosnia Herzegovina dan plakat untuk Walikota Lukavac juga sebaliknya. Kegiatan ini dihadiri pula oleh Juru Bicara Bupati Bogor, David Rizar Nugroho, Assisten Ekonomi dan Pembangunan, Eddy Djunaedi, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iyus Djuher serta Organisasi Perangkat Daerah lainnya. | Dasukiharun

HALAMAN 6

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS EKONOMI

2013, 400 Ribu Rumah Bakal Terjual Jakarta, Trans - Real Estate Indonesia (REI) optimistis penjualan hunian sebesar 400.000 unit akan terlampaui tahun ini, mengingat tingginya minat masyarakat pada setiap pameran yang diselenggarakan pengembang.

“Target tahun ini 400.000. Saya masih optimis dengan melihat minat. Saya juga sering dapat undangan acara groundbreaking. Ini jadi salah satu tanda,” jelas Ketua Umum DPP REI Setyo Maharso di Gedung BNI, Jakarta, Rabu

(17/10).

Menurutnya, anggota REI masih terus membangun rumah untuk memenuhi permintaan masyarakat. Porsi terbesar pembangunan rumah adalah segmen kecil, melalui kredit program (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) FLPP dari pemerintah yang mencapai 216 ribu. “Porsi untuk kredit program mencapai 50% dari total,” tambahnya.

Segmen lain rumah yang akan terjual adalah hunian seharga Rp300 juta - Rp1 miliar sekitar

Produk Indonesia Harus Kompetitif Jakarta, Trans - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan produk dalam negeri harus kompetitif bila ingin menembus pasar ekspor sehingga pengusaha harus mampu berinovasi, adaptasi, dan juga efisien dalam mengelola usahanya.

“Produk kita harus mampu bersaing, bagaimana mungkin dijual kalau tiak mampu bersaing agar kompetetif harus efisien, adaptif, dan inovatif . Ini tantangan bagi kalangan industri.

Pemerintah juga punya kewajiban agar ekspor bersaing maka infrastrukur ditingkatkan, pasokan dan logistik yang efisien,” kata Presiden saat membuka Trade Expo Indonesia di Kompleks Pekan Raya Jakarta, Rabu (17/10) siang.

Menurut Presiden, bila hal itu bisa dilakukan, daya saingnya meningkat sehingga secara nasional Indonesia akan memiliki unggulan bagi ekspor dan akan mencapai pasar dunia yang semakin keras.

Kepala Negara mengatakan peluang kerja sama dengan negara-negara sahabat juga terbuka dengan lebar melalui kerja sama di kawasan dan juga tingkat global sehingga Presiden meminta expo yang saat ini sedang berlangsung dapat dimanfaatkan dengan optimal.

“Saya sepakat untuk menjaga perdagangan internasional tetap terbuka dan tidak masuk ke dalam perdagangan proteksionis,” kata Presiden.

Kondisi perekonomian nasional yang cenderung lebih baik dibandingkan dengan kondisi perekonomian global, kata Presiden, hendaknya dimanfaatkan dengan baik termasuk memanfaatkan peluang dan memperluas pasar.

“Keep Buying Strategy” “Mengapa kita bisa berbuat seperti itu, kita harus bisa menjaga agar dunia aman. Oleh karena itu kalau dulu kita bersama-sama selamatkan perekonomian, kita bisa tetap bertahan salah satu strategi adalah “keep buying strategy”, terus membeli, jangan berhenti membeli agar perusahan dan produsen tidak gulung tikar,” katanya.

Dalam kesempatan itu Presiden memberikan penghargaan pada sejumlah pengusaha berupa penghargaaan Primaniarta antara lain untuk kategori eksportir berkinerja antara lain PT Musi Mas, PT Growth Asia, PT Biofarma, PT General Food Industries dan PT Indah Kiat Pulp Paper.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu pagi, membuka pameran perdagangan Indonesia yang berlangsung di Kompleks Pekan Raya Jakarta.

Dalam acara yang berlangsung mulai pukul 10:00 WIB tersebut, Presiden didampingi Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan sejumlah pejabat lainnya, para duta besar negara sahabat dan juga pengusaha asal dalam dan luar negeri.

Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan itu akan berlangsung hingga 21 Oktober 2012.

Pada penyelenggaraan tahun lalu setidaknya 8.300 pembeli dari 100 negara hadir dengan total transaksi 225,9 juta dolar AS dalam bentuk barang dan juga 238,5 juta dolar AS dalam bentuk serapan tenaga kerja.

Dalam sambutannya Menteri Perdagangan mengatakan akan ada 5.300 pembeli yang hadir dari 100 negara dengan target transaksi mencapai 2 miliar dolar AS. “Kami tahu target ini cukup ambisius namun kami yakin dapat mencapainya,” kata Gita.

Peserta trade expo Indonesia ini diikuti oleh seluruh provinis, BUMN dan pengusaha asal Indonesia. Barang yang dipamerkan berbentuk produk olehan, produk tanaman, buah-buahan dan kerajinan. “Dari mulai handicraft hingga aircraft,” kata Gita. | Sw/Fiq/Fadil

NO.255. TH XIII SENIN, 22 OKT - 4 NOV 2012

Rumah Lipat Bambu Laris Manis Di LN

20%. Presentase yang sama untuk rumah berbandrol Rp150 juta - Rp 300 juta. “Sisanya, 10% untuk di atas Rp1 miliar. Rumah ataupun apartemen,” tuturnya seperti dilansir detik.

Tahun ini, kapitalisasi industri properti pun diyakini mencapai Rp172 triliun. Terjadi pertumbuhan 10%-15% dari kapitalisasi di 2011 senilai Rp150 triliun. “Kapitalisasi ini tumbuh 10%-15% tahun ini, termasuk interior ya,” tegasnya. | Rechan

Jakarta, Trans - Produk buatan Indonesia mulai dari makanan sampai dengan kerajinan laku keras di pasar dunia khususnya kawasan Afrika dan Amerika Latin. Bahkan produk unik seperti rumah lipat buatan Indonesia laris ke berbagai negara.

“Produk seperti makanan, CPO, karet dan ban yang sudah laku kita kirim terus ke Afrika dan Amerika Latin,” kata Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Rabu (17/10).

Bahkan, menurut Gita ada pesanan panser buatan Indonesia untuk Asia Pasifik.”Panser kita ada juga

pesanan ke Asia Pasifik, furnitur dan perhiasan kita juga laku,” katanya.

Gita juga menambahkan, produk rumah lipat bambu juga laku di pasar dunia. Ini dibuktikan dengan banyaknya pesanan rumah bambu lipat oleh hotel-hotel berskala internasional di negara luar. “Prancis pesan 50 rumah bambu lipat Bali, dan Hotel Four Seasons di Haiti pesan 40 juga,” tutupnya dilansir detik.

Acara Trade International Expo ke27 diselenggarakan dan menempati 4 hektar ruang JIE tepatnya di Hall D JIE Kemayoran dengan jumlah peser-

ta 1300 peserta yang meliputi UKM, koperasi serta BUMN. Rencananya 5.300 buyers (pembeli) hadir dari 100 negara dalam acara ini.

Produk-produk unggulan yang dipamerkan seperti otomotif, komponen otomotif, kakao, kopi, minyak, tekstil, alas kaki, kerajinan dan lainlain. Ada juga konstruksi dan tenaga kerja terlatih. Gita mengatakan bahwa acara ini adalah acara yang berskala internasional. Trade Expo Indonesia (TEI) ke-27 resmi dibuka di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta. | Sw

Perlu Kebijakan Adil Terkait Outsourcing Buruh seharusnya menjadi satu bagian pengeluaran pemilik usaha atau perusahaan.

Jakarta, Trans - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto mengatakan, perlu ada kebijakan yang adil terkait penggunaan tenaga alih daya atau outsourcing. Permasalahan mengenai upah yang layak, tidak bisa dipukul rata dan disamakan dengan upah minimum.

“Manusia memiliki kebutuhan maka tidak bisa disamakan dengan barang atau mesin. Buruh seharusnya menjadi satu bagian pengeluaran pemilik usaha atau perusahaan. Perlu kebijakan yang adil dan tidak hanya menguntungkan salah satunya saja,” kata Wiranto dalam Acara Dialog Publik Kesatuan Buruh Hanura bertema ‘Stop Out Sourcing dan Bayar Upah Layak’ di Jakarta, Rabu (17/10).

Dia meminta agar aksi demonstrasi yang terus digaungkan buruh harus diperhatikan oleh pengusaha dan pemerintah. “Belakangan ini ada demo besar. Kalau terpercik maka akan menjadi masalah.

Seharusnya mereka didengarkan dan diperhatikan,” tegasnya.

Dia menambahkan, peng-

gunaan outsourcing oleh perusahaan dilakukan karena perusahaan tidak ingin pusing dengan hal-hal kecil. “Perusahaan yang sudah maju akan mementingkan core bisnisnya. Mereka tidak mau dipusingkan dengan yang kecil-kecil,” imbuh mantan Panglima TNI ini.

Akan tetapi, lanjut dia, hal tersebut tidak berarti bahwa perusahaan harus mengindahkan hukum. “Resiko hukum itu sudah biasa. Kalau di luar hukum ditaati karena itu adalah kesepakatan bersama untuk kehidupan yang lebih baik. Tapi kalau di Indonesia, hukum disiasati ada titik-titik yang bisa diterobos dan kadang diperjualbelikan,” tandasnya.

Bukan dengan Unjuk Rasa Di tempat terpisah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, meminta agar dalam menyelesaikan masalah outsourching bukan dengan cara berunjuk rasa tetapi dengan pertemuan tripartit. Sebab, unjukrasa akan membuat banyak tenaga, waktu dan bisa merugikan masyarakat umumnya karena jalan macet.

“Unjuk rasa juga bisa membuat investor kabur dari Indonesia dan yang berencana datang ke Indonesia terpaksa batal datang dan berinvestasi,” kata Muhaimin pada acara halal bihalal di kantornya, di Jakarta, Senin (27/8).

Cak Imin, demikian panggilan akrab untuk Muhaimin, mengakui, sistem penggunaan tenaga kerja

FOTO-FOTO | IST

Wiranto.

Muhaimin Iskandar.

dengan pola outsourcing sangat riskan dari sisi pekerja. Menurut Muhaimin terdapat 45% perusahaan di Indonesia menggunakan sistem outsourcing. Untuk itu Muhaimin membuat Komite Pengawasan Nasional Ketenagakerjaan Indonesia.

“Komite ini didukung oleh Pemerintah, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang tergabung dalam tripartit nasional, ini untuk pengawasan outsourcing yang mendesak. Outsourcing seperti bom waktu, kita harus cegah agar itu kita tahan supaya tak meledak,” kata dia.

Muhaimin menerangkan jika target sampai dengan akhir 2012, Komite bentukannya akan melakukan pengawasan yang mempunyai

otoritas pada perusahaan-perusahaan yang masih memberlakukan outsourcing.

Muhaimin mengatakan, pihaknya sedang mendata perusahaan-perusahaan outsourcing yang melanggar ketentuan. Ia memerintahkan dinas tenaga kerja di daerah agar menutup perusahaan outsourcing yang melanggar hukum seperti memeras pekerja, memperlakukan pekerja seperti budak di zaman penjajahan, dan sebagainya.

Muhaimin berjanji, mulai awal September 2012 akan ada kebijakan moratorium pemberian izin baru untuk perusahaan outsourcing. “Dinas-dinas sedang melakukan inventarisasi, pengecekan dan evaluasi perusahaan outsourcing yang tidak kredibel kepada peru-

sahaan yang memeras dan tidak kredibel langsung saya minta untuk ditutup dan tidak ada izin baru,” ungkap Muhaimin.

Sebelumnya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan, outsourcing membuat pekerja miskin. Ia mendesak pemerintah segera menghapuskan sistem outsourcing dalam penyerapan tenaga kerja. Outsourcing dinilai sangat merugikan para buruh dan tenaga kerja.

Hasil survei KSPI menunjukkan, saat ini pelaku industri HiTech, perusahaan besar seperti Toyota, Panasonic, Honda, dan sebagainya, sekitar 47% tenaga kerja yang diserap adalah outsourcing. Sementara untuk buruh intensif seperti untuk perusahaan garmen, makanan dan minuman, persentasenya jauh lebih besar. Tercatat 80% buruh pada perusahaan tersebut bukan adalah outsource.

“Jadi mereka itu untuk apa bekerja, kalau mau jadi miskin. Outsourcing itu bikin miskin,” ungkap Iqbal.

Iqbal menegaskan, untuk mensejahterakan para buruh mau tidak mau dengan penghapusan eksploitasi kerja, guna menyetarakan kesejahteraan buruh non-outsourcing dan outsourcing. “Outsourcing upahnya 20% lebih rendah dengan kerjaan yang sama, dan waktu kerja yang sama dengan yang bukan outsourcing,” jelasnya. | Syaki Chevalir

Pemerintah Diminta Beri Insentif Ekspor Bahan Baku Medan, Trans - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah memberikan insentif kepada pelaku ekspor bahan baku dalam negeri. Pasalnya, selagi infrastruktur hilirisasi belum ada, ekspor bahan mentah tetap harus dilakukan di tengah tingginya produksi.

Hal ini tercetus di tengah upaya pemerintah menggalakkan industri hilir guna meningkatkan devisa yang terus tergerus akibat menurunnya ekspor.

Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan, di tengah krisis yang terjadi saat ini, pemerintah harusnya mengambil kebijakan yang dapat melindungi realisasi ekspor. Karena jika kebijakan yang diambil justru menghambat, maka penerimaan devisa akan terganggu, dan tentunya tak baik untuk perekonomian negara, daerah maupun masyarakat.

Ia menyebutkan, saat ini kecenderungan pengusaha Indo-

FOTO | ILUSTRASI

Bahan Baku.

nesia masih berusaha di sektor bahan baku, sehingga tidak pula harus mematikan bisnis para pelaku usaha untuk menggenjot realisasi hilirisasi yang dilakukan pemerintah.

“Kalau industri hilirnya sudah ada, memang ekspor bahan baku bisa dibatasi. Tapi kalau seperti sekarang, yang ada malah menyudutkan pengusaha. Pemerintah juga merugi kok, karena peneri-

maan devisa terganggu. Makanya pemerintah jangan salah ambil kebijakan. Jangan ada kebijakan yang mempersulit ekspor sejumlah komoditas. Ada beberapa memang yang harus dibatasi, tapi yang sifatnya tak terbarukan,” jelasnya di Medan, Rabu (17/10).

Suryo juga menegaskan jika pemerintah memiliki kewajiban untuk terus menggenjot ekspor, karena saat ini importasi dari sejumlah negara masih cukup tinggi dan memiliki tren meningkat. Sehingga jika ekspor terganggu keuangan negara juga akan mengalami masalah.

“Perekonomian kita masih bisa bertahan dibandingkan India dan Cina karena konsumsi kita tinggi.

Kita bahkan menjadi salah satu negara dengan potensi pasar terbaik, disamping Korea Selatan dan Meksiko. Aktivitas produksi masih bisa terus berjalan karena kemampuan pasar domestik kita. Tapi kita harus sadar kalau impor terus me-

ningkat. Sehingga jika tidak diimbangi dengan kegiatan ekspor, tentunya keuangan negara akan terganggu, dan berdampak sistemik juga bagi sektor perekonomian secara menyeluruh,” tukasnya.

Suryo juga meminta agar percepatan pembangunan industri hilirisasi segera dilakukan. Termasuk sektor-sektor pendukung industrinya. Karena produk hasil hilirisasi memang akan memberikan hasil yang lebih baik.

“Kita meminta ekspor dipermudah, sekaligus meminta percepatan pembangunan hilirisasi. Jangan ditunda-tunda lagi. Tahun depan harus sudah selesai agar tren positif pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan. Persiapan hilirisasi juga harus dilakukan terhadap infrastruktur terserta sarana dan prasarana. Perijinan dan administrasi bisnisnya juga harus diperbaiki. Komitmen pemerintah kita tagih untuk itu,” tutupnya. | Tim Trans

Kemenkeu Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Hingga 21,9 Persen Jakarta, Trans - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim telah melakukan pemangkasan biaya perjalanan dinas hingga 21,93 persen atau mencapai Rp246,11 miliar dari pagu anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (RAPBN) 2013 sebesar Rp1,122 triliun.

Sekjen Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin menjelaskan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rencana penghematan belanja dinas yang dikemukkan dalam rapat Dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR pada 26 September yang sebesar Rp158,93 miliar atau 15,63 persen dari pagu anggaran.

“Sesuai dengan arahan pimpinan dan sejalan dengan

arahan presiden, kemenkeu lakukan pendalaman penghematan. Namun setelah dihitung lagi, penghematan ini meningkat jadi Rp246,11 miliar atau 21,93 persen dari pagu anggaran. Sehingga pagu setelah penghematan menjadi Rp876,21 miliar. Hal ini karena adanya relokasi belanja barang dan biaya perjalanan dinas,” ujar Kiagus dalam rapat pembahasan penghematan biaya perjalanan dinas Kemenkeu, Kementerian PPN/ Bappenas dan BPS di Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (11/10).

Menurut Kiagus, dari 11 unit eselon satu di Kementerian Keuangan, hanya Inspektorat Jenderal yang tidak dapat melakukan penghematan diatas 10 persen, atau hanya mencapai 8,68 persen.

Hal ini karena terkait tugas Inspektorat Jenderal yang melakukan pengawasan di internal Kemenkeu, yang kantornya tersebar di pusat dan juga seluruh daerah.

Lebih lanjut Kiagus menjelaskan hasil penghematan belanja barang, yang telah disepakati dalam rapat sebelumnya sebesar Rp576,58 miliar atau 6,76 persen dari pagu Rp8,5 triliun.

Belanja barang yang dapat dihemat itu, katanya, kecuali belanja pinjaman luar negeri, kontrak tahun jamak, PNPB BLU, anggaran pendidikan (STAN), benda materai dan pita cukai, Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk patroli dan belanja mutlak untuk pencapaian output.

“Hasil penghematan belanja barang dan perjalanan dinas

direalokasi ke infrastruktur IT kendaraan, gedung bangunan tanah, jaringan listrik, pengadaan kapal patroli untuk pengawasan Bea Cukai, peralatan kantor, treasury learning center dan sarana dan pengawasan,” tukasnya.

Sementara itu Wakil Menteri PPN/ Bappenas lukita Dinarsyah Tuwo menjelaskan pihaknya juga telah melakukan penghematan atau efisiensi anggaran perjalanan dinas hingga 10,1 persen atau mencapai Rp7,7 miliar dari pagu 2013 sebesar Rp76,7 miliar.

Sedangkan pagu total anggaran Bappenas untuk 2013 mencapai Rp1.05 triliun. “Anggaran Perjalanan Dinas 2013 untuk keperluan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya sebesar Rp44,18 miliar, peningkatan prasarana aparatur Rp0,21 miliar, pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur sebesar Rp0,63 miliar dan perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp31,74 miliar atau total Rp76,76 miliar,” katanya.

Dia menyatakan hasil efisiensi sebesar Rp7,75 m tersebut akan realokasi untuk belanja modal terutama peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dari Rp50 miliar menjadi Rp57,75 miliar.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menjelaskan pihaknya tidak bisa melakukan penghematan biaya perjalanan dinas, karena realisasi kebutuhannya ternyata lebih tinggi

dari pagu yang dianggarkan dalam RAPBN 2013.

Lebih lanjut dia menjelaskan pagu alokasi belanja perjalanan dinas untuk tiga pos utama, yakni Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTL), Program Penyediaan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPAA) dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp207,46 miliar.

Jumlah ini menurtnya hanya 84 persen dari total kebutuhan belanja perjalanan dinas 2013 yang mencapai Rp246,83 miliar. “Kami mohon perjalanan dinas BPS tidak dikurangi ini juga hanya 5,59% dari total anggaran BPS,” katanya.

Anggota Komisi XI Dari

Fraksi PDIP Emir Moeis memaklumi pemangkasan anggaran perjalanan dinas, khususnya untuk Kementerian dan Lemabaga tenis merupakan hal yang tidak mudah. Hal ini karena ada bagian bagian K/L yang bertugas keliling daerah, sehingga akan mengurangi produktifitasnya jika terdapat pemangkasan.

“Kalau lihat begini BPS mestinya malah naik anggaran perjalanan dinasnya. Kalau perjalanan dinasnya jalan-jalan keluar negeri ramai, motong dari kelas bisnis ke ekonomi it’s ok.

Kalau yang prioritas gak bisa diganggu. Gak bisa digepyak untuk dipotong nanti macet ini negara. Disesuaikan dengan pekerjaan lah, kalau memang kerjaannya keliling-keliling,” pungkasnya. | M Ziqri

HALAMAN 7

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 255. TH XIII

SAMBUNGAN

SENIN, 22 OKT - 4 NOV 2012

BPBD Himbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan Soal Curah Hujan Tinggi Kabupaten Agam dengan luas 2.230 km ini merupakan daerah rawan bencana longsor, banjir dan letusan gunung api.

Agam, Trans - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terus mengingatkan dan menghimbau masyarakat yang berada di lokasi raw-

an lonsor untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul musim penghujan dengan intensitas tinggi.

“Turunnya hujan yang terus menerus dengan intensitas tinggi memungkinkan rawan bencana, dari longsor, banjir, angin ribut, petir yang semua itu bisa saja terjadi sewaktu-waktu,” ungkap Agam Bambang Warsito, Kepala Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten, Minggu (14/10).

Dia mengatakan, sejumlah wilayah di Kabupaten Agam merupakan daerah rawan bencana. Untuk itu, pihaknya terus mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan dan

dataran rendah agar waspada bencana banjir dan longsor.

Terhadap pengguna jalan, agar berhati-hati melalui daerah Kelok 44, Batu apik Matur, Malalak, Palembayan dan daerah rawan lainnya, karena jika intensitas hujan tinggi pada kawasan ini sering terjadi longsor yang menyebabkan tertutupnya badan jalan.

Ia menambahkan, Kabupaten Agam dengan luas 2.230 km ini merupakan daerah rawan bencana longsor, banjir dan letusan gunung api. Untuk itu perlu dilakukan adalah waspada, siap siaga, kepedulian terhadap sesama itu perlu untuk antisipasi sejak dini.

Daerah yang kerap terjadi banjir dan longsor saat curah hujan tinggi adalah di Kecamatan Tanjung Raya, Palembayan, Malalak, Lubukbasung, Palupuh, Matur dan Tanjung Mutiara.

Nelayan Tiku Tingginya curah hujan beberapa hari terakhir ini di Kabupaten Agam, Sumatera Barat khususnya di sepanjang daerah kawasan pesisir pantai Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara, tidak membuat semangat nelayan melemah untuk melaut.

Dari hasil pantauan di lapangan, Selasa (16/10) pagi, suasana di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tiku terlihat normal dan

tidak ada kendala dalam melaut.

Hampir sebagian nelayan melaksanakan aktivitasanya seperti biasa.

Akhir-akhir ini cuaca sulit untuk ditebak karena unsur angin yang tidak menentu, dan terkadang diwaktu malam cuaca bagus namun di kala subuh cuaca berubah lagi. “Mungkin ini salah satu faktor akan memasuki pergantian tahun, “ ujar Jhon, seorang nelayan.

Kata Jhon, apabila cuaca semakin ekstrem, maka mereka lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan berhenti untuk melaut dulu. “Namun, hari ini cuaca tidak terlalu ekstrem,” katanya. | SH/Uci

TK/Paud Se-Kecamatan Lubuk Basung Ikuti Manasik Haji Agam, Trans - Bupati Agam yang di wakili Staff Ahli Mulyadi, membuka secara resmi manasik haji tingkat Paud/TK seKecamatan Lubuk Basung, bertempat di Gor Sport Center Rang Agam Bukit Bunian. Senin (15/ 10).

Manasik Haji yang dilakukan ada sebanyak 1300 peserta, yang

Penegak Hukum ... lan sertifikat tanah hanya awal pelurusan pembenaran hukum atas syahnya keperdataan surat buku tanah yang tanpa menghilangkan hak siapa saja.

“Oleh karena itu, demi tegaknya supremasi hukum, dan sebagai Wakil Tuhan di muka bumi hendaknya hakim dalam putusannya tidak mencari-cari pembenaran yang salah,” ujar Ida Farida, nenek bercucu dua yang sudah bertahun–tahun tertatih-tatih mencari keadilan hukum atas hak tanahnya yang selama ini diduduki PT Pakuan Sawangan Golf. Hingga kini proses hukum 9 buah sertifikat buku tanah sedang berjalan dengan gugatan Nomor: 61/G/2011/PTUN.Bdg, tanggal 22 Februari 2012.

Kepada Koran Transaksi, di kediamannya Ida mengata-

Kacau, Mutasi .....

“Mutasi ke Indonesia bagian barat yang diusulkan Ditjen Imigrasi hanya berlaku bagi pejabat yang dekat dengan yang berkuasa. Banyak mengeluh, kok anak muda kemarin sudah menduduki jabatan enak dan dekat-dekat tempatnya,” ungkap sumber Koran Transaksi.

Perlu dipertanyakan, kata sumber itu mengungkapkan, Kepala Kantor Imigrasi Cilegon kenapa harus wanita? Padahal, kata dia, di wilayah Cilegon banyak masalah imigran gelap yang perlu penanganan serius, dan perlu mengorbankan waktu demi kepentingan penyelesaian masalah tersebut.

Menjadi pertanyaan pula mutasi Kizlar Assad SE (Penata Muda Tk.I – III/b) dari jabatan lama sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Wilayah I pada Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, menjadi Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat.

Mutasi yang juga dipertanyakan menyangkut Kurniadie SH MH (Penata – III/c) dari jabatan Kepala Seksi Pengamanan Perizinan pada Direktorat Intelejen Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada

Stop Tindak .......

Kegusaran Bang Trans bisa dimaklumi. Betapa tidak, Kontras mencatat bahwa seorang oknum anggota TNI pernah menganiaya wartawan Pos Metro Batam dan merusak kamera milik korban saat mengambil gambar di sebuah SPBU di Batuaji, Batam. Pelaku melarang jurnalis mengambil gambar di area tersebut.

Tindakan pelarangan peliputan juga pernah terjadi di Kota Padang. Sejumlah person-

tergolong TK sebanyak 23 lembaga (900), sedangkan Paud sebanyak 16 lembaga (400).

Pada kesempatan itu, Mulyadi mengatakan dalam sambutannya agar dapat terciptanya pendidikan yang berkarakter dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada generasi penerus anak bangsa dimasa kan, memang proses hukum kasus tanah hak garapannya yang selama ini diduduki PT Pakuan Sawangan Gollf, sedang berjalan.

“Insyallah perkara gugatan pada PTUN terhadap 9 buah sertifikat a/n PT Pakuan Sawangan Gollf pada finalnya permohonan gugatan saya dikabulkan. Saya percaya bapak hakim yang mulia dalam putusannya tidak mencaricari pembenaran yang salah,” tutur Ida Farida.

Lebih jauh dikatakan, adanya kasasi yang diajukannya ke Mahkamah Agung RI, karena diorinya menduga putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta “abuabu”. “Oleh karenanya, kami ajukan memori banding kepada Mahkamah Agung RI. Bila perlu gugatan tersebut hingga PK,” tegas Ida Farida.

Soal adanya bangunan yang belum memiliki IMB tersebut pihak Wasdal Kota Depok tidak membantah. Itu dikarenakan keKantor Imigrasi Kelas Pekan Baru.

Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW) Drs Syaiful Nazar, juga mempertanyakan perubahan nama-nama yang diajukan oleh Ditjen Imigrasi tersebut. “Kalau pengajuan mutasi seseorang harus berubah, kenapa tidak dikembalikan ke Ditjen Imigrasi untuk dirubah?” ujarnya merasa heran.

Lebih mengherankan lagi, lanjut Syaiful, Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus Jakarta Barat, Wahyudin, ternyata tidak dimutasi meskipun dirinya tergolong sebagai pejabat yang bermasalah. “Antara Wahyudin dengan Ibu Budi—seorang kepala bidang, tidak ada kesepahaman dalam bekerja, yang diduga karena masalah setoran. Ibu Budi pun mengajukan cuti besar selama tiga bulan, dan mengadukan permasalahannya kepada Amirullah sebagai Kadiv Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta, yang kemudian meninggal dunia satu hari setelah laporan itu. Anehnya, justru Ibu Budi yang kena mutasi,” ungkapnya.

Padahal, kata Syaiful, dulu Wahyudin mendapat promosi menjadi Kepala Kanim Kelas I Khusus Jakarta Barat saat dirinya dirinya didera berbagai masalah ketika menjabat Kepala Kanim Tanjung Perak, Surabaya.

Pasalnya, ketika Wahyudin el TNI AL menganiaya enam jurnalis dan merampas kamera saat meliput penggusuran pondok mesum di Lubuk Begalung, Kota Padang.

Kemudian, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat, sepanjang 2003 hingga 2012 telah terjadi 467 kasus kekerasan terhadap wartawan di Indonesia. Bahkan, sebanyak 10 wartawan meninggal dunia saat sedang menjalankan tugas.

“Selain oleh oknum anggota TNI, kekerasan juga dilakukan oleh oknum anggota Polri, anggota DPRD, pegawai negeri

akan datang.

Sementara itu, Bunda Paud Kabupaten Agam Ny. Vita Indra Catri mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada panitia penyelenggara yang sudah memberikan waktu dan tenaganya untuk kesuksesan acara ini.

Sementara itu, Bunda Paud

Kabupaten Agam Ny. Vita Indra Catri mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada panitia penyelenggara yang sudah memberikan waktu dan tenaganya untuk kesuksesan acara ini.

“Partisipasi yang tinggi dari orang tua dan guru, yang selalu memberi semangat kepada anak

didik, karena tanpa partisipasi mereka pelaksanaan tidak dapat dilakukan, “ujar Bunda Paud.

Bunda Paud berharap, agar setelah dilakukannya manasik haji anak-anak dapat mengerti dan paham serta betul-betul menghayati bagaimana pelaksanaan haji sebenarnya.

terbatasan jumlah pengawas yang ada, dan gedung baru di lokasi Sawangan Gollf dari awal sudah dihentikan dengan Surat Peringatan SP I dan SP II. “Kalau pun pembangunan terus berjalan akan kami segel dan kini sedang dibuat SP III,” jelas Pihak Wasdal.

Sri Utomo Kabid BPPT Kota Depok mengatakan, pihak PT Pakuan harus menempuh izin baru untuk melakukan pembangunan. “Sejauh ini Pakuan belum memohon,” jelasnya.

Di sisi lain, Subandi selaku Lurah Bojong Sari mengatakan bahwa Pakuan hanya sebagian yang masuk ke wilayahnya. Bila ada bangunan baru, pihaknya akan melaporkannya kepada pihak Kecamatan.

Di tempat terpisah Ketua DPW NCW DKI Jakarta Hery SL berharap kepada semua pihak penegak hukum yang terkait dalam menangani kasus Ida Farida hendaknya berpihak pada

kebenaran. “Saya melihat polemik yang sedang menghadang Ibu Idafarida tak ubahnya cicak melawan buaya. Hanya kebenaran yang hakikilah yang bisa membuat Ibu Ida dapat bernafas lega.

Kami di belakang kebenaran,” tegasnya.

Terlebih sebagai warga yang merasa dirugikan, Ida Farida menyakini hampir seluruh bangunan yang ada di seputar lokasi tersebut belum ada IMB-nya. “Seyogyanya Pemkot Depok menghentikan aktifitas pembangunan dengan menyegel, agar tidak mengecewakan masyarakat. Jangan tebang pilih,” ujar ketua NCW yang akrab disapa Cak Hery itu.

NCW juga menyambut positif jawaban surat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor 1535/31.72-300.7/X/2012, tanggal 15 Oktober 201, yang ditandatangani Sukatono SH se-

laku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.

Jawaban surat itu terkait dengan surat permohonan NCW Provinsi DKI Jakjarta Nomor 028/ DPW/NCW/Prov.DKI JKT/9/ 20112, perihal hak milik sertifikat tanah HN Nomor 6 dan 7/Pengangsaan Dua, Jakarta Utara, tas nama Ny Br Ayu Kustidjah, yang saat ini telah berubah menjadi sertifikat HGB atas nama PT Mahkota Indonesia.

“Hal ini penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti mengincar lokasi tanah tersebut,” ujar Cak Hery.

Namun, sangat disayangkan bahwa pihak Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tidak menjelaskan secara rinci perubahan nama menjadi atas nama PT Mahkota Indonesia.

menjabat Kepala Kanim Tanjung Perak, Surabaya, pernah ada kasus sampai ke meja hijau.

“Kasubsi Pengawasan Mulyana dan seorang pegawai biasa sampai divonis, akibat perbuatan melakukan pemaksaan meminta uang kepada orang asing.

Akan tetapi, Wahyudin sebagai Kepala Kanim Tanjung Perak bisa lepas dari kasus tersebut,” ujar sumber yang layak dipercaya kepada Koran Transaksi, belum lama ini.

Ketika Wahyudin menjabat Kepala Kanim Tanjung Perak, upaya pembenahan dan pembersihan dari pelaku suap, pungutan liar (pungli), dan gratifikasi di Kanim Tanjung Perak juga terbilang gagal. Catatan kegagalan, selama dipimpin Wahyudin sudah menjadi berita di media masa cetak maupun media online, mulai dari tertangkapnya oknum imigrasi oleh Polda Jatim, kenerja yang kurang professional, sampai soal pungutan liar yang semakin meraja rela.

“Pergantian di Kemenkumham justru sekarang sedang dibuka secara besar-besaran,” ujar Denny sesaat setelah menghadiri ikrar ‘UKI Bersih dari Suap dan Korupsi di Jakarta, Selasa (31/1). Bahkan menurut Denny, pergantian tersebut lebih cenderung ke arah tender terbuka.

“Ada posisi-posisi yang kosong dan itu kita umumkan secara terbuka di situs. Siapa pun yang memenuhi syarat bisa mendaftar,” ujarnya.

Namun, berdasarkan informasi bahwa rotasi dan mutasi 400-an orang pejabat ketika , ada beberapa yang terindikasi KKN. “Pasti Pak Denny tidak tahu soal ini. Ini permainan bukan di tingkat Wakil Menteri, tapi di level Dirjen ke bawah. Pak Denny orang baru di Kementrian Hukum dan HAM,” ungkap salah satu sumber, yang sehari-harinya sebagai pegawai di kantor pusat Kementerian Hukum dan HAM. Ada yang menduga indikasi KKN terjadi saat mutasi dan promosi 324 pejabat yang dilaksanakan pada 16 Oktober 2012 lalu, berhubungan dengan penyaringan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang hasilnya diumumkan, Selasa (16/ 10) lalu. “Mungkin penyaringan calon CPNS terlalu ketat, sehingga masalah mutasi dan promosi pejabat terabaikan,” ujar sumber tersebut.

Namun, hasil pengumuman

penyaringan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hari ini, Selasa (16/10/2012), juga dinilai banyak memiliki kejanggalan. Hal ini terungkap dari penelurusan beberapa calon peserta yang gagal karena justru disingkirkan oleh calon dengan nomor yang invalid.

Salah seorang peserta seleksi yang mengaku bernama Dany menelusuri empat nomor pelamar untuk Kanwil Jatim yang dinyatakan invalid jika nomor itu ditelurusi ke situs Menpan.go.id di link http://cpns.menpan.go.id/ index.php/home/index.

“Di Kanwil jatim ada 4 nomor ujian yg kalau dicek di situs menpan,mereka semua itu invalid LJK’nya. tapi kenapa mereka bisa lolos? nomornya : 1. 007164077005551 2. 007164077005703 3. 007164077005750 4. 007164077005935 ada penjelasan?,” ujarnya melalui boks komentar di berita bertajuk Pengumuman CPNS 2012: Inilah Link Daftar Lengkap Yang Lolos CPNS Kemenkumham.

Hasilnya keempat nomor itu dinyatakan invalid. Padahal, Wamenkumham Denny Indrayana menegaskan dalam akun Twitter-nya bahwa: “Inilah kali pertama dalam sejarah republik nilai tes CPNS bisa diakses & diketahui peserta tes. Mempersempit penyimpangan. Kami kawal terus!” | Elman Sihombing

Penampikan Indikasi KKN Tentang adanya indikasi KKN dalam mutasi dan promosi 324 pejabat yang dilaksanakan pada 16 Oktober 2012 lalu, memang belum ada pernyataan resmi Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.Namun, Denny pernah menampik kabar yang menyebutkan pergantian besarbesaran di Kementerian Hukum dan HAM terindikasi KKN. sipil, mahasiswa, dan anggota ormas. Stop, tindak kekerasan terhadap wartawan,” tutur Bang Trans lirih, seraya mengingatkan bahwa wartawan diberikan perlindungan khusus lewat undang-undang (UU).

Ya, Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan tegas mengatakan, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Untuk menjamin kebebasan itu, pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

“Memang, masyarakat dan aparatur negara masih perlu kembali diberi pemahaman tentang kerja wartawan,” gumam Dulloh.

“Ya, aparat tidak perlu memperlihatkan sikap arogansi saat melarang wartawan untuk meliput suatu peristiwa. Aparat dapat memberikan penjelasan terkait alasan sebuah peristiwa tidak perlu diliput. Tidak perlu terjadi aksi kekerasan oleh aparat terhadap wartawan,” kata Kakung lebih tegas.

“Apalagi, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbu-

| SH/Uci

| Cak Heri

kaan Informasi Publik (KIP) dengan jelas mengatur apa saja informasi yang boleh dibuka ke publik dan yang tidak boleh.

Pasal 6 Ayat 3 UU KIP, misalnya, menyebutkan bahwa informasi publik yang tidak dapat diberikan adalah informasi yang dapat membahayakan Negara,” sambung Bang Trans.

Menurut Bang Trans, kasus kekerasan yang dilakukan terhadap wartawan di Riau harus bisa dijadikan momentum bagi jurnalis untuk melakukan self critics. Namun, pers juga harus jujur, apakah selama ini sudah

Wakil Walikota Pekalongan Belajar Perparkiran Di Kota Bogor Bogor, Trans - Keberhasilan Kota Bogor dalam pengelolaan perparkiran dan penerimaan pendapatan melalui restribusi jasa perparkiran menjadi sasaran objek kunjungan Pemerintah Kota Pekalongan Jawa Tengah ke Kota Bogor.

Rombongan Pemerintah Pekalongan bersama Komisi B DPRD Pekalongan dipimpin langsung Wakil Walikota Pekalongan H.A Djunand. Kedatangan tamu Pekalongan tersebut diterima Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor Arif Mustofa Budianto mewakili Walikota Bogor di Balaikota Bogor, Rabu (17/ 10).

Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor Suharto mengungkapkan, bahwa target penerimaan dari pengelolaan parkir di Kota Bogor sebesar Rp2,3 miliar. Asumsi target ini berdasarkan kenaikan kepemilikkan kendaraan roda empat dan roda dua di Kota Bogor yaitu sekitar 4 % per tahun, sementara pertumbuhan sarana dan prasarana jalan hanya 0,5 % per tahun.

Suharto mengatakan, upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bogor guna mengurangi kemacetan antara lain mereduksi kendaraan Angkutan Kota melalui program shift angkot yang diberi tanda khusus yaitu angkot yang beroperasi pagi, siang dan sore hari.

Dalam kunjungan tersebut beberapa hal yang menyangkut perparkiran dipertanyakan oleh rombongan Study Banding Kota Pekalongan. Wakil Walikota Pekalongan H.A Djunand yang didampingi Ketua Komisi B DPRD Pekalongan mempertanyakan masalah investasi parkir, menyangkut data lapangan petugas (juru parkir, kesepakatan Memorandum Of Understanding (MoU) perparkiran dan bagaimana teknis pengelolaan parkir yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor.

Menanggapi hal ini Kepala DLLAJ Suharto menjelaskan, beberapa investasi mengenai pengelolaan perparkiran di kota Bogor diantaranya meningkatkan besaran tarif parkir di beberapa ruas jalan umum yang berpotensi rawan kemacetan.

Ia menjelaskan, besaran tarif parkir diruas jalan rawan macet, disamping untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor perparkiran juga untuk meminimalisir kemecetan lalu lintas. | Dasukiharun

Marzuki Ali Akan ....................

Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011. Keputusan ini terkait dengan pengesahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan susunan kepengurusan PPRN Periode 2011-2016 yang menetapkan H Rouchim sebagai Ketua Umum dan Joller Sitorus sebagai Sekjen dan DL Sitorus selaku Ketua Dewan Pembina DPP PPRN. Tapi, menurutnya, berdasar amar putusan PTUN Jakarta yang menyatakan bahwa SK Menkumham yang mengesahkan kubu DL Sitorus dianggap bertentangan dengan pasal 32 UU No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, maka sudah seharusnya Kemenkumham langsung mengambil langkah mencabut SK tersebut.

Marzuki telah berbincang mengenai masalah PPRN dengan Amir Syamsudin yang mengatakan bahwa kepengurusan Amelia tidak disahkan karena putusan PTUN Jakarta belum berkekuatan hukum tetap (inkracht), dan masih menunggu putusan MA karena saat ini masih proses banding.

“Saya bicara ke Pak Amir dan Pak Sudi (Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi). Saya tanya progresnya.

PTUN-nya belum inkracht dan masih banding. Pak Amir berjanji tidak akan mengingkari proses hukum. Kalau sudah inkracht pasti disahkan,” jelas Marzuki. | Chandra

Penyelundupan 17 Kontainer .... benar dalam pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang diajukan, dan menggunakan nama eksportir atau nama perusahaan milik orang lain,” ujar Agung.

“Para pelaku memberitahukan jenis barang (yang akan diselundupkan) sebagai plastic furniture, plastic scrap, baby crib white, benang, dan sebagainya. Jadi, pemberitahuannya dibuat macam-macam,” kata Agus.

Para pelaku yang belum tertangkap kini tengah dalam proses pengejaran. Kasus ini sendiri terus masih diselidiki karena diduga melibatkan 5 perusahaan pengekspor.

Sementara itu, barang bukti akan diamankan pihak Bea dan Cukai. Para pelaku, menurut Agung, akan dikenakan pasal sesuai peraturan yang berlaku.

“Kita gunakan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Kepabeanan, dengan ancaman pidana penjara paling singkat dua tahun, paling lama 8 tahun, dan atau ancaman pidana denda Rp 100 juta dan paling banyak Rp 5 miliar,” tutupnya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Kompas.com, saat beberapa kontainer dibuka, di dalamnya terdapat rotan yang sudah dipak menjadi beberapa paket. Aroma menyengat khas yang berasal dari rotan pun dapat tercium.

Rotan asalan—berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/MDag/ PER/11/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan, yang termasuk dalam kelompok eks pos tarif (HS) 1401.20, meliputi rotan mentah, rotan asalan, rotan W/S, dan rotan setengah jadi—dilarang untuk diekspor. | SN

menjalankan Kode Etik Jurnalistik dalam mencari, mengumpulkan, dan mempublikasikan suatu informasi.

“Jangan sampai dalam melaksanakan tugasnya wartawan juga menunjukkan sikap arogansi. Kode Etik Jurnalistik dengan tegas mengatur, wartawan Indonesia harus menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik,” kata Bang Trans lagi.

Cara-cara profesional yang dimaksud, antara lain menunjukkan identitas diri kepada narasumber dan menghormati

hak privasi seseorang atau institusi. Jika sikap profesionalisme itu sudah dijalankan dengan baik, sikap arogansi pun bisa dihindari oleh wartawan.

“Pers juga harus mau melihat dirinya dan secara terbuka mau mengoreksi diri dan tidak bekerja sekehendak diri,” ujar Kakung. “Artinya, pers harus lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara,” potong Dulloh, mengakhiri obrolan tiga bersahabat itu. | Ali Rahmat Siregar

NO. 255 TH XIII SENIN, 22 OKT - 4 NOV 2012

8

D

ipercaya memerankan sosok hantu di film horor yang berjudul “Bangkitnya Suster Gepeng”, Roro Fitria mengaku sangat tertantang, karena di dalamnya terdapat banyak adegan yang emosional. Di film tersebut, Roro berperan sebagai Larasati yang tewas karena terhimpit di sebuah lift.

Film “Bangkitnya Suster Gepeng” menuntut Roro untuk mengeluarkan kemampuan aktingnya secara maksimal. Mulai dari adegan romantis, bercinta, menangis, hingga histeris. Hal itu dilakukan lantaran perannya sebagai Larasati diceritakan jatuh cinta dengan seorang tentara Jepang yang kemudian tewas karena penghianatan.

“Berperan sebagai Larasati sangatlah menantang buat aku karena harus menampilkan emosi yang beragam. Selain itu, suara hantu yang ditampilkan di film adalah suara aku sendiri. Alhamdulillah setelah melihat hasilnya aku cukup puas,” ucap Roro Fitria pada jumpa pers film “Bangkitnya Suster Gepeng” di Solaria, Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Rabu (10/10).

Totalitas berakting yang ditampilkan Roro di film “Bangkitnya Suster Gepeng” ternyata tidak sebatas akting emosional saja. Ia ternyata berani memamerkan bagian tubuh seksinya ketika harus beradegan ranjang bersama kekasihnya di film, Sato Hirosuke. Meskipun demikian, Roro tidak merasa cangguh karena adegan tersebut hanyalah merupakan trik kamera.

“Adegan ranjang itu trik kamera, sebenarnya aku pakai kemben. Kalau untuk adegan ‘senam kaki’ itu sebenarnya nggak ngapa-ngapain juga,” pungkasnya.

Roro juga menjelaskan, ia tidak terlalu menghiraukan tentang imej seksi yang ditampilkannya di film Bangkitnya Suster Gepeng. Baginya, para pecinta film saat ini sudah cerdas dan bisa membedakan antara sensual dan tuntutan peran.

“Bagi aku eksplore keindahan tubuh itu adalah seni, sepanjang itu termasuk dalam tuntutan peran buat aku, its ok. Aku nggak merasa canggung karena adegan aku bukan sekadar busana aja tapi ada permainan mimik di dalamnya,” tutupnya. | Suryati

Aisyah Maharani Tidak Sangka Sabet Gelar Miss Celebrity 2012 PUNCAK grand final Miss Celebrity Indonesia 2012 yang dihelat SCTV live dari Balai Sarbini, Jakarta, Jumat (19/10) malam berlangsung cukup menegangkan.

Setelah melewati penjurian yang ketat, Aisyah Maharani akhirnya berhasil menyabet gelar sebagai Miss Celebrity 2012.

Siswi SMA asal Medan, Sumatera Utara ini, sukses menyisihkan 19 finalis lainnya, di depan para juri yang terdiri dari Rio Dewanto, Mathias Muchus, Prisia Nasution dan Hanung Bramantyo.

Atas kemenangan tersebut, gadis kelahiran 31 Januari 1996 ini berhak

atas hadiah sebesar Rp50 juta.

“Senang banget pastinya,” ujar Aisyah. “Sempat deg-degan dan nggak nyangka sama sekali.”

Usai ajang pencarian bakat ini, pemilik postur tubuh 165/51 ini mengaku akan kembali lagi ke kota asalnya Medan. “Mau selesaikan sekolah dulu di Medan, namun kalau dipanggil SCTV siap kembali ke Jakarta,” lanjutnya.

Selain Aisyah Maharani, 9 finalis lainnya juga berhak menyandang gelar baru. Diantaranya Imas Fitriawati (Medan) sebagai Runner Up I dan Claudia Christina Kolondam (Manado) sebagai Runner Up II. Cipta Putri Tamba (Medan) sebagai Miss Celebrity Photogenic, Claudia Christina Kolondam

(Manado) sebagai Miss Celebrity Best Acting, Carla Qanestie sebagai Miss Celebrity Best Hair serta Haviza Dewi Anjani sebagai Miss Celebrity Best Skin, Imas Fitiawati (Medan) sebagai Miss Celebrity Best Presenting. Sedangkan kategori baru Miss Persahabatan diraih Deasy Damayanti (Yogyakarta) dan Ina Kartika (Jakarta) menyabet gelar Miss Celebrity Favorit.

Panggung Grand Final Miss Celebrity 2012 makin meriah dengan tampilnya beberapa artis papan atas seperti Syahrini, Indah Dewi Pertiwi, Cherry Belle, Armada, Afgan dan Ungu. Malam penobatan tersebut dipandu Choki Sitohang dan Christie Julia. | Suryati

Love in Paris

Romantisme Cinta Segitiga Di Menara Eiffel SINETRON berjudul “Love In Paris” ditayangkan di SCTV pada 22 Oktober 2012, setiap Senin sampai Minggu, pukul 19.30 WIB. Sinetron itu memberikan suguhan berbeda dari sinetron sebelumnya karena menyuguhkan latar belakang keindahan Kota Paris sebagai latar belakangnya.

Ya, kota Paris membangkitkan suasana romantis sesuai alur cerita yang sarat cinta-cintaan. “Love In Paris” berkisah tentang cinta segitiga antar Yasmine, Rafa, dan Reno. Mereka kemudian dipertemukan di kota tersebut. Di tengah cinta segitiga itu, Aqila menaruh dendam terhadap Yasmine karena merebut Reno.

Sinetron itu dibintangi oleh aktris dan aktor dari lintas generasi seperti Ira Wibowo, Mathias Muchus, Amara, dan Surya Saputra. Sementara dari generasi

muda muncul yunita Siregar, Rio Dewanto, Dimas Anggara, dan Michelle Zudith.

Direktur Programming dan Produksi SCTV, Harsiwi Achmad mengatakan, sinetron “Love In Paris” ini akan menjadi program unggulan dengan kekuatan setting background di Paris.

“Di tambah pemain kelas atas yang menjadi pemeran utamanya, kami yakin sinetron tersebut akan dicintai pemirsa.

Kami juga berharap sinetron ini menjadi tontonan alternatif,” ucapnya, di Plaza Senayan, Jakarta, Selasa, (16/10).

Di antara cuplikan “Love In Paris”, Rafa (Rio Dewanto) kelihatan cemas. Ia terus memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi untuk menjemput Yasmin (Michelle Zudith), sahabatnya yang baru saja tiba di kota Paris, Perancis. Yasmin datang ke kota itu untuk memenuhi

undangan dari Pusat Kebudayaan untuk pameran fotografi di Paris.

Rafa terlambat. Yasmin ternyata sudah meninggalkan bandara. Ia jalan-jalan di sekitar Menara Eiffel yang menjadi icon Kota Paris itu. Rafa kemudian kelimpungan. Ia sibuk menghubungi sejumlah orang yang digadang-gadang mengetahui keberadaan Yasmin. Termasuk kedua orangtuanya.

Di sekitar menara Eiffel, Yasmin tampak bahagia. Ia senang bisa berada sangat dekat di Menara Eiffel dan mengabadikannya dengan kamera foto.

Belakangan ia baru ingat untuk mengabarkan orangtuanya bahwa dirinya sudah tiba di Paris.

Sayangnya, telepon ibunya sedang sibuk. Ia pun kembali melanjutkan jalanjalannya. Belakangan, ia mengalami

musibah. Kameranya dijambret kedua pria bule. Ia pun berusaha mengejarnya.

Sampai akhirnya, terlibat rebutan kamera dengan pria bule itu.

Yasmin berteriak minta tolong.

Kemudian, seorang pria asal Indonesia bernama Reno (Dimas Rangga) menolongnya. Reno terlibat perkelahian dengan dua pria bule itu, kemudian lari tunggang langgang. Yasmin syok, ia pun berlari tanpa mengucapkan terima kasih.

Dalam perjalanannya, Yasmin ketiban sial. Ia menabrak seorang wanita. Komputer tablet milik wanita itu pun terjatuh dan rusak. Wanita yang diketahui bernama Aqila (Anita Siregar) itu, minta ganti rugi. Namun, Yasmin tidak punya uang. Yasmin diminta menjadi pembantu di apartemennya selama dua bulan. | Suryati

Persaingan Mulai Sengit

Rooney Optimistis Inggris Lolos Rooney sukses mencetak gol, namun tak membuat pelatih Roy Hodgson puas dengan penampilan striker Manchester United itu.

I

nggris mulai merasakan ketatnya persaingan di Grup H usai ditahan Polandia pada babak kualifikasi Piala Dunia 2014. Meski sulit, bomber Wayne Rooney tetap optimistis akan peluang timnya lolos ke Brasil.

Skuad The Three Lions mendapat perlawanan ketat dari tuan rumah Polandia saat bertandang ke National Stadium, Warsawa, malam tadi. Sempat unggul 1-0 lewat gol Rooney di menit ke31, Tim Tiga Singa harus puas membawa pulang satu poin, lantaran Kamil Glik memaksakan hasil 1-1 lewat golnya di menit ke-70.

Hasil ini memang tidak menggoyahkan posisi Inggris di puncak klasemen dengan delapan poin dari empat laga.

Namun, situasi itu berpotensi hanya sementara. Pasalnya, Montenegro yang baru memainkan tiga laga berpeluang menggusur Inggris apabila menang atas San Marino, medio November mendatang.

Menyikapi kondisi ini, Rooney menilai timnya masih tetap tim yang punya peluang paling besar untuk bisa lolos otomatis ke Brasil, meski tergabung di grup sulit bersama tim-tim kuda hitam seperti Polandia, Montenegro dan

Ukraina.

“Kami semua tahu bahwa ini adalah grup yang sulit, tapi kami masih pede.

Kami punya keyakinan dalam diri masing-masing bahwa kami adalah tim terbaik di grup ini, jadi kami yakni bisa lolos (tanpa jalur play off),” tutur Rooney.

Apakah Inggris harus berkembang untuk lolos? “Ya, tentu. Kami sadar bahwa kami bisa main lebih baik dari malam ini. Tapi paling tidak kami dapat tiga poin dan akan membalasnya di partai kandang nanti,” sambungnya.

Bukan Penampilan Terbaik Rooney Terkait jalannya

pertandingan, Rooney yang mencetak gol ke32-nya untuk timnas, memberikan komentar sama dengan sang pelatih Roy Hodgson. Bomber Manchester United ini menyayangkan kondisi lapangan yang cukup becek sehingga aliran bola tidak berjalan dengan baik.

“Itu merupakan satu poin yang didapatkan lewat pertarungan ketat. Itu adalah pertandingan sulit dan (kondisi) lapangan juga menambah kesulitan kami. Kami sendiri tidak tampil dalam performa terbaik,” standasnya.

Wayne Rooney memang sukses mencetak gol untuk membawa Inggris unggul 1-0 atas Polandia. Akan tetapi, hal tersebut tak lantas membuat pelatih

Roy Hodgson puas dengan penampilan striker Manchester United itu.

Rooney membawa Inggris unggul pada menit ke-31 lewat sundulannya, sebelum disamakan Kamil Glik di babak kedua. Meski mencetak gol, namun Rooney dinilai kurang memberi kontribusi maksimal sehingga Hodgson memutuskan memasukkan Alex-Oxlade Chamberlain pada menit ke-73. “Saya tidak berpikir Rooney dalam penampilan terbaiknya,” tutur Hodgson.

“Lapangan sangat menguras fisik, dan kami punya Alex (Chamberlain) di bangku cadangan.

Saya rasa, masuknya dia (pemain muda) akan membuat penampilan kami lebih menarik. Alex juga tampil cukup baik, dia menghidupkan permainan,” kata Hodgson, sedikit menyayangkan kegagalan timnya mencetak gol kemenangan.

Bicara soal peluang Inggris untuk lolos, Hodgson masih sangat optimistis timnya lolos tanpa harus melewati babak playoff. Apalagi sejauh ini rekor Tiga Singa masih cukup baik dan tengah memimpin klasemen sementara Grup H. “Kami sudah menunjukkan karakter permainan kami dan mendapat hasilnya. Ini cukup membuat kami optimistis menatap laga-laga ke depan. Ingat, kami juga belum terkalahkan dalam 11 pertandingan,” pungkas eks pembesut Inter Milan, Liverpool dan West Bromwich Albion itu. | Ars

Kebrutalan Pepe Direkam Barca UCAPAN Tito Vilanova beberapa waktu lalu bahwa Barcelona bisa membuat video yang berisi semua rekaman kebrutalan Pepe bukan isapan jempol. Barca diam-diam ternyata telah membuat rekaman aksi bek Real Madrid itu.

Menurut Radio Catalunya, rekaman tersebut dibuat dua musim lalu. Staf Barca diperintah langsung oleh arsitek saat itu, Josep Guardiola untuk membuat video tentang aksi off the ball Pepe saat El Clasico.

Menariknya, Vilanova yang waktu itu masih jadi asisten Pep juga menyetujui proses rekaman ini. Pembuat rekaman ini bukan satu orang, melainkan grup analis yang terdiri dari beberapa orang.

Meski tak disebutkan secara spesifik berapa lama durasinya, tapi dikabarkan bahwa semua momen aksi paling kotor bek Portugal keturunan Brasil berusia 29 tahun itu di lapangan hijau dalam El Clasico, terutama pelanggaran-pelanggarannya kepada Lionel Messi ada dalam video tersebut.

Lantas apa tujuan dibuatnya video tersebut?

Baik dari Radio Catalunya maupun Blaugrana sendiri tidak memberi keterangan lebih lanjut.

Yang jelas, video ini akhirnya hanya disimpan di kantor Barcelona dan tidak pernah dirilis ke publik. | Ars

Unay BeQ

Pendatang Baru Berani Terobos Pasaran

U

nay BeQ siap memukau penggemar musik tanah air lewat dua singgelnya yang bertajuk ‘Bosan’ dan ‘ Tak Pernah Mengerti’, dengan kualitas bernyanyi yang mumpuni baik dari segi vokal maupun aksi di panggung.

Setidaknya itu jaminan yang dikemukakan beberapa musisi terkenal, saat mendengar suara Unay BeQ, saat merekam suaranya dan membawakan dua lagu ciptaan Donne Sura. Bahkan, Donne Sura sendiri menyanjung secara tulus bahwa dara manis kelahiran 5 Agustus 1994 itu bisa dikatakan sebagai penyanyi multi talenta dengan ciri khas vocal yang dimilikinya.

Menanggapi hal itu, Unay BeQ terlihat hanya santai saja. Namun, dia sejak kecil sudah bercita-cita menjadi penyanyi terkenal yang punya karakter. Maka tidak heran, ketika lagu ‘Bosan’ dan ‘Aku Tak Mengerti’ dinyanyikan Unay BeQ menurut versinya sendiri, Choky yang mengerjakan mastering dua lagu tersebut langsung menyatakan kekagumannya.

Choky yang dikenal sering kerja bareng musisi papan atas itu pun menyebut beberapa nama artis terkenal seperti Rosa dan Momo Geisa. “Saat mengerjakan mastering lagu itu, saya tidak merasa kesulitan. Dia tidak kalah dari Rosa dan Momo Geisa,” ujarnya.

Perlu diketahui, Unay BeQ yang memiliki nama asli Intan Gunasari ini sudah mengikuti lomba menyanyi sejak usia belia. Ia adalah juara 1 Festival Anak usia 10 – 12 tahun se-Kota Bekasi tahun 2005.

Kiprah Unay BeQ anak ketiga dari empat bersaudara ini pada masa mendatang siap meramaikan blantika musik Indonesia.

Orang tua laki-laki biasa dipanggil Buya berasal dari Sumatera Barat dan Uminya dari Betawi, tinggal bersama kedua orang tua di Perumahan Taman Narogong Indah, Jln Narogong Cantik 8 No 1A Bekasi kode pos 17115.

Prestasi lain yang ditorehkannya adalah menjadi salah satu duta Kota Bekasi pada Poseni Jabar saat duduk bangku SMP, dan The Best Vokal dalam Lomba Band dalam rangka HUT Kota Bekasi ke-13.

Tidak berlebihan jika Donne Sura maupun Choky berkeyakinan, Unay BeQ akan menjadi besar.

“Sayang kalau dia (Unay BeQ) tidak diorbitkan. Kami siap membantunya,” ujar Donne Sura dan Choky.

Kalau begitu, kita tunggu saja aksi Mahasiswi Unisma Bekasi semester satu jurusan Pisikolog ini agar dapat menggairahkan musik Indonesia! | Tim Trans

ADVERTORIAL

HALAMAN 10

KORAN TRANSAKSI THN 13

RENCANA AKSES KE LOKASI SUS GEDEBAGE Dari arah selatan : keluar Jalan Tol KM 149 (rencana Simpang Susun) melalui jalan sejajar jalan tol menuju ke lokasi SUS Gedebage.

Dari arah selatan : Jalan Gedebage Selatan / Derwati melalui jalan sejajar jalan tol menuju ke lokasi SUS Gedebage.

Dari arah utara : Jalan Sukarno Hatta melalui Jalan Cimencrang menuju ke lokasi SUS Gedebage.

Dari arah barat : keluar Jalan Tol Ujungberung – Gedebage – Majalaya melalui jalan baru menuju lokasi SUS Gedebage.

NO.255. TH XIII SENIN, 22 OKT - 4 NOV 2012 kan satu-satunya stadion sepakbola bertaraf internasional di Jawa Barat.

Rusjaf pun optimis, semua pihak akan turut mendukung kesuksesan PON XIX 2016 nanti, karenanya ia berharap agar semua pihak membantu agar akses jalan tol Purbaleunyi di km 149 menuju SUS Gedebage dapat segera diselesaikan sebelum 2016.

Pada kesempatan yang sama, alumni Teknik Sipil ITB Tahun 1985 ini menambahkan, pada ulang tahun yang ke 202 Tahun 2012, Kota Bandung mendapatkan kado istimewa atas keberhasilan meraih penghargaan sebagai Juara Pertama ADIUPAYA PURITAMA Tahun 2012 untuk kategori Pemerintah Kota Metropilitan/Be-

rahan trophy/piala ADIUPAYA PURITAMA akan diberikan awal Oktober 2012 di Jakarta.

Data Teknis Pembangunan SUS Gedebage Stadion Utama Sepakbola Gedebage yang berlokasi di Kelurahan Rancanumpang dan Kelurahan Cimencrang, Kecamatan Gedebage Kota Bandung, dengan Kontrak Tahun Jamak (Multiyear Contract) selama 5 (lima) tahun anggaran, dari TA 2009 sampai TA 2013. Total penganggaran sesuai Perda No. 6 Tahun 2009 dan Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pembangunan Stadion Utama Sepakbola Gedebage dalam tahun Jamak sebesar Rp. 623,7 Milyar, dan pelaksanaan proyek dipercayakan kepada

Sus Gedebage, Stadion Utama Sepakbola Kebanggaan Warga Kota Bandung & Jabar SUS Gedebage sebagai satusatunya stadion sepakbola bertaraf internasional di Jawa Barat, akan digunakan untuk menjamu penyelenggaraan pesta olahraga PON XIX di Jawa Barat 2016.

PT. Adhi Karya, Tbk.

Bandung, Trans - Memiliki stadion sepakbola sendiri dan menjadi kebanggaan bagi seluruh warganya, memang sudah selayaknya dimiliki Kota Bandung. Selain karena warga Kota Bandung memiliki fanatisme yang cukup tinggi terhadap olahraga sepakbola.

Kota Bandung pun memiliki catatan perjalanan prestasi sepak bola yang cukup membanggakan sekaligus mengharukan, sehingga menjadi pemacu semangat untuk mendongkrak kembali prestasi olahraga sepakbola dan cabang olahraga lainnya melalui peningkatan kualitas prasarana dan sarana penunjangnya.

Perjalanan Prestasi Sepakbola Kota Bandung Sepanjang sejarah, kita mencatat sejumlah prestasi tim sepakbola kebanggaan yakni Persib, yang berhasil meraih reputasi sebagai jawara kompetisi sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 1961, 1986, 1990, dan 1994. Selain itu, menjadi peringkat kedua pada tahun 1950, 1959, 1966, 1983, dan 1985. Keperkasaan tim Persib mencapai puncaknya dengan meraih Juara Liga Indonesia pertama tahun 1995.

Kecuali itu, tim sepakbola Kota Bandung berhasil menorehkan prestasi pada PORDA VIII Tahun 1999 dan PON XV Tahun 2000 dengan meraih 1 perunggu.

Dan di tengah fluktuasi prestasi sepakbola saat ini, tim sepakbola Kota Bandung melalui berbagai even berhasil meraih juara I pada Kejuaraan Sepakbola Liga Pendidikan Indonesia Tingkat SMA seWilayah IV Priangan (SMAN 25) ; Juara I pada Kejuaraan Sepakbola Liga Pendidikan Indonesia Tingkat SMA se-Provinsi Jabar (SMAN 25); Juara Umum Popwilda Wilayah Priangan; Juara Umum POR PEMDA VIII JABAR (SMAN 25); Juara I pada Kejuaraan Sepakbola Liga Pendidikan Indonesia Tingkat SMA seProvinsi Jabar Juara Umum Popwilda Wilayah Priangan; Juara Umum POR PEMDA VIII JABAR. Berbagai prestasi tersebut menunjukkan betapa olahraga sepakbola Kota Bandung memiliki potensi besar yang harus dapat terus didorong dan dikembang-

kan. Oleh karena itu, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 – 2013, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan bidang olahraga sebagai salah satu garapan dalam 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan yang berkelanjutan, untuk memantapkan pencapaian visi Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat.

Latar Belakang Pembangunan SUS Gedebage Pembangunan bidang olahraga tentu tidak terlepas dari penguatan prasarana dan sarana olahraga. Sebagaimana RPJMD Kota Bandung tahun 2005 – 2025, bahwa pencapaian visi Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat dilaksanakan melalui 6 (enam) misi tahap kedua. Yakni diantaranya, meningkatkan kesejahteraan social dan mengembangkan budaya kota yang tertib, aman, kreatif, berprestasi dalam menunjang kota jasa bermartabat.

Untuk melaksanakan misi tersebut, program-program pendukung seperti : program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga, program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, dan program peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Di sinilah kiranya benang merah mengapa Pemerintah Kota Bandung merasa perlu untuk membangun sebuah Stadion Sepakbola bertaraf

internasional, dengan harapan peningkatan kualitas prasarana dan sarana olahraga dapat meningkatkan prestasi olahraga khususnya sepakbola di masa mendatang.

Kepala Dinas Tata Kota dan Cipta Karya (Distarcip) Kota Bandung, Ir. Rusjaf Adimenggala, MM, mengungkapkan latar belakang dibangunnya SUS Gedebage berawal dari keinginan kuat Pemerintah dan masyarakat Kota Bandung untuk memiliki stadion sepakbola sendiri. Sebab selama ini pertandingan persahabatan sepakbola dilaksanakan di Lapangan Kodam III Siliwangi dan belakangan di Lapangan Jalak Harupat.

“Kita selama ini menyewa lapangan tersebut karena Kota Bandung belum mempunyai lapangan sepakbola sendiri dengan kapasitas memadai untuk pertandingan persahabatan. Karena olahraga sepakbola ini terus berkembang dan kapasitas stadion sudah tidak dapat menampung jumlah penonton, maka melihat kondisi tersebut sekaligus untuk mewujudkan keinginan masyarakat, Pemerintah Kota Bandung, dalam hal ini Walikota Bandung, DR. H. Dada Rosada, SH, MSi, bertekad untuk membangun stadion sepakbola bertaraf internasional yang akan menjadi milik dan kebanggaan masyarakat Kota Bandung sendiri dan Jawa Barat pada umumnya,” ungkapnya.

SUS Gedebage Bandung Siap Diresmikan Desember 2012 Bandung, Trans - PT Adhi Karya yang ditunjuk untuk menggarap proyek stadion SUS Gedebage Bandung, Jawa Barat optimis bahwa pembangunan stadion yang berkancah internasional tersebut akan selesai pada Desember 2012 mendatang karena beberapa bangunan sudah akan mencapai tahap finishing.

“Kalau rumput sudah terpasang seratus persen. Sekarang menunggu rumput tumbuh subur. Rumputnya terlihat sudah hijau. Kondisi struktur sta-

dion terlihat sudah membentuk, dan sejumlah fasilitas selesai dibangun seperti toilet, track atletik, koridor masuk penonton, dan koridor pertokoan. Jadi saat ini hanya finishing saja,” jelas Project Manager PT Adhi Karya Hedi Herdiana, Kamis (18/10).

Peningkatan pembangunan pun dikatakan Hedi sudah mencapai 70 persen, target peresmian yang direncanakan oleh Pemprov Bandung pada Desember nanti Hedi optimis akan terlaksana melihat kondisi bangunan

yang sudah berdiri kokoh dan hampir sempurna.

“Saat ini pengerjaan dikebut. Tribun penonton selesai, atap tribun selatan dan utara juga sudah terpasang.

Kalau tribun barat, hanya menyisakan beberapa pekerjaan dan tribun timur mulai dikerjakan akhir bulan ini. Untuk papan skor juga sudah terpasang.

Kami optimistis pembangunan stadion tuntas Desember ini,” ucapnya. | Eyos

Tujuan lain yang tidak kalah penting dari dibangunnya SUS Gedebage ini adalah untuk menjamu penyelenggaraan pesta olahraga PON XIX di Jawa Barat 2016 nanti, dimana Jawa Barat menjadi tuan rumahnya. SUS Gedebage ini akan dipersiapkan semaksimal mungkin untuk mensukseskan pelaksanaan PON karena merupa-

sar. Penghargaan ADIUPAYA PURITAMA adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Perumahan Rakyat bekerjasama dengan instansi terkait kepada pemerintah provinsi, kota dan kabupaten, yang dinilai berhasil menyelenggarakan pengembangan dan pembangunan kawasan pemukiman di wilayahnya. Penye-

Progres Pembangunan SUS Gedebage Sampai saat ini, terhitung September 2012, diperkirakan proses pembangunan telah mencapai 60 % dari target akhir. Pembangunan telah memasuki tahap pelaksanaan kontrak tahun keempat dengan lingkup pekerjaan adalah lanjutan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan plumbing, pekerjaan elektrikal, pekerjaan interior, pekerjaan furniture, serta pemasangan lapangan rumput dan athletic track. Diperkirakan pada Desember 2012 konstruksi bangunan stadion dapat diselesaikan dengan atap tertutup seluruhnya.

Kepala Distarcip menjelaskan diperkirakan proses pembangunan saat ini mencapai 60 %.

Pemasangan rumput hijau lapangan sudah dilakukan, dan ditargetkan Oktober atau November seluruh lapangan telah hijau dan rumputnya telah tumbuh dengan baik. Sedangkan pekerjaan perparkiran dan pembentengan baru akan dilakukan di tahun 2013, dengan proses lelang baru di anggaran 2013.

Meski pun telah diresmikan, stadion belum dapat digunakan untuk kegiatan pertandingan persahabatan, terkecuali untuk kegiatan latihan ringan atau sejenisnya, mengingat lapangan rumput khususnya masih dalam masa perawatan. Setelah dilakukan serah tarima resmi dari Distarcip Kota Bandung dan PT. Adhi Karya kepada Dispora Kota Bandung, baru dapat digunakan untuk kegiatan pertandingan persahabatan. | Eyos/Adv

Metode Folling Penamaan SUS Gedebage Bandung, Trans - Setelah dirumorkan akan dinamai dengan nama Stadion Gelora Rosada, Nama Stadion bertaraf internasional yang dibangun di Gedebage atau SUS Gedebage tersebut ternyata masih diperbincangkan.

Walaupun namanya belum ada, namun peresmian stadion tersebut tetap dijadwalkan berlangsung pada bulan Desember 2012. Ketua komisi D DPRD Bandung Ahmad Nugraha pun menjanjikan akan mengadakan rapat gabungan tim antara komisi A dan D guna membahas nama SUS Gedebage tersebut.

Ia berharap agar hasil dari rapat komisi gabungan memunculkan solusi di tengah pro kontra masyarakat terkait munculnya nama stadion yang akan diberi identitas ‘Gelora Rosada’.

Nama tersebut menyerempet kepada Dada Rosada yang kini masih menjabat Walikota Bandung.

Memang banyak nama bermunculan dan menjadi wacana mengenai penamaan stadion tersebut. Salah satu nama yang sering dimunculkan dan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat adalah stadion olahraga (SOR) ROSADA. Salah seorang pengamat sepakbola asal Kota Bandung yang sekaligus mantan pemain Persib dan Pelatih Persib Risnandar, mengamini penamaan stadion sepakbola tersebut adalah Stadion Olahraga ROSADA. Menurutnya cukup wajar, nama stadion tersebut berasal dari nama Dada Rosada, mengingat jasa-jasa Dada Rosada terhadap pembuatan stadion tersebut.

FOTO | EYOS

“Saya mengikuti perkembangan Stadion ini dan tahu persis mengenai asal muasal dan ide pembuatannya,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, Dada Rosada yang waktu itu masih menjadi Kepala Bagian Perekonomian dan kemudian menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah sudah mempunyai ide dan keinginan untuk membuat sebuah stadion yang bertaraf internasional di Kota Bandung.

“Dada Rosada memiliki ide membuat stadion sepakbola ini, bukan satu dua tahun ini, tapi sudah sejak 10-15 tahun yang lalu,” jelasnya.

Jadi menurutnya, nama stadion tersebut adalah stadion olahraga ROSADA cukup wajar dan pantas untuk menghargai idenya, sehingga janganlah menjadi polemik yang berlebihan dalam hal penamaannya.

Risnandar juga menuturkan, agar tidak perlu ada sayembara untuk penamaan stadion terse-

but. Karena, menurutnya hal tersebut buang-buang waktu dan energi.

Senada dengan Risnandar, sekretaris WIASGAR (wargi asal garut) Kota Bandung Dedi N. Suratman pun menilai penamaan stadion sepakbola itu menjadi stadion olahraga ROSADA sesuatu hal yang wajar dan pantas.

“Saya melihat nama stadion ROSADA cukup pantas dan wajar melihat keberhasilan beliau dalam berbagai programnya,” ujarnya.

Menurutnya, Dada Rosada dengan 7 Agenda Prioritas Pembangunannya sudah berhasil dan dirasakan oleh warga Kota Bandung. “Dengan program bawaku yang digulirkannya sudah banyak dirasakan oleh warga Kota Bandung, sehingga wajar kita menghargai jasa-jasanya dan menamakan stadion tersebut sebagai stadion olahraga ROSADA,” pungkasnya. | Eyos

NO. 255. TH XIII

TRANS JABAR

HALAMAN 11

KORAN TRANSAKSI THN 13

SENIN, 22 OKT - 4 NOV 2012

Erwan Setiawan, Ketua DPRD Kota Bandung:

Masukan Masyarakat Ingin Nama Gelora Rosada Untuk SUS Gedebage Bandung, Trans - Terkait dengan penamaan Stadion Utama Sepakbola (SUS) Gedebage yang akan diberi nama Stadion Utama Gelora Rosada, Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan menyebutkan nama tersebut kemungkinan besar dipakai. Hal ini karena melihat banyaknya masukan yang diterima dari berbagai elemen masyarakat.

“Kemungkinan menggunakan nama Stadion Utama Gelora Rosada, karena banyak masukan dari berbagai elemen. Mulai dari tokoh masyarakat, LSM, Ormas dan elemen-elemen lain yang menginginkan

nama tersebut di meja saya. Penamaan SUS Gedebage, seratus persen semuanya menginginkan nama Gelora Rosada,” tutur Erwan.

Lebih jauh Erwan menuturkan, nama tersebut akan terus digodog dalam pembahasan di Komisi D DPRD Kota Bandung. Dan diharapkan bisa mewujudkan aspirasi masyarakat Jawa Barat. Sedangkan secara pribadi, dirinya pun menyetujui dengan penamaan stadion tersebut.

“Ini sedang kami godog, sedang kita bahas di komisi D. Insya Allah semua aspirasi dari masyarakat ini

Pelayan Bus Damri Semakin Prima

| Iwan Bsk /Arso

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Jawa Barat : Surasdi Arso (Kep Perw), Syahirwan S. Kota Bandung : M Rechan RR, Elvin Yos, Novianto

FOTO | IEYOS

Erwan Setiawan, Ketua DPRD Kota Bandung.

ti saat peresmian Stadion, sudah ada nama atau bisa saja waktunya bersamaan,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Dada Rosada mengaku sangat senang jika namanya digunakan sebagai nama stadion yang akan menjadi kebanggaan masyarakat Bandung dan Jawa Barat. Dan jika hal itu atas keinginan masyarakat Jawa Barat, dengan senang hati dirinya memberi izin. “Kalau memang itu keinginan masyarakat, saya berterimakasih,” kata Dada Rosada.

Dengan adanya SUS Gedebage, Dada berharap persepakbolaan Jawa

Barat lebih maju. Apalagi dengan melihat Persib yang merupakan tim besar dengan dukungan bobotoh yang besar pula, diharapkan dapat meningkatkan prestasi ke depan.

“Harapan saya tentu semoga persepakbolaan di Jawa Barat semakin maju dengan berdirinya Stadion Gedebage ini. Persib besar, bobotoh besar dan ini hasil dari Kota Bandung, yang akan dibanggakan oleh orang Bandung sendiri. Dan yang terpenting, harus menyejahterakan warga setempat,” pungkasnya. | Eyos

Jaringan Irigasi di Wilayah Citarum Perlu Ditingkatkan

TRANSPORTASI

Bandung, Trans Pelayanan Bus Damri di Kota Bandung semakin meningkat dan semakin dirasakan oleh masyarakat.

Ditambah armadanya yang semakin cantikcantik dan full AC, semakin membuat rasa nyaman, betah, aman. Terlebih para crewnya ramah-ramah dalam memberikan pelayanan kepada penumpang.

Bahkan kini sudah ada Bus Damri yang khusus melayani kaum hawa. Sepertinya Sadio, Kepala Unit Bus Damri Bandung, dengan seluruh jajarannya tidak hentihentinya melakukan inovasi dan terobosan-terobosan baru, demi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Maka tidak heran saat ini Bus Damri kini telah menjadi sebuah angkutan idola masyarakat Kota Kembang, Bandung, terutama bagi mahasiswa, pelajar, dan masyarakat. “Guna memenuhi kebutuhan kelancaran transportasi seyogianya pihak Damri tentunya dari sekarang sudah harus memikirkan penambahan armadanya yang beroperasi, karena dirasakan masih kurang,” ucap Ahmad, salah seorang masyarakat yang senang naik Bus DAMRI. Ia mengaku setiap hari selalu menunggu Bus DAMRI kalau berpergian. “Pertimbangan saya, murah, nyaman, aman dan sejuk kalau naik bus DAMRI,” kata bapak delapan orang anak ini menambahkan.

Armada Bus Damri menjelang pelaksanaan ulang tahunnya, ibarat seorang gadis yang terus bersolek, kini telah tumbuh menjadi seorang gadis cantik yang menawan dan menjadi idola para pelanggan tetapnya.

akan kami wujudkan. Kalau saya secara pribadi dan selaku ketua DPRD setuju dengan penamaan tersebut.

Ya, itu salah satu bentuk penghargaan kepada Pak Dada, yang tidak lain sebagai inisiator dari pembangunan SUS Gedebage ini,” ucapnya.

Ketika disinggung kapan akan diresmikan nama untuk SUS Gedebage tersebut, dirinya mengatakan secepatnya. Dirinya menginginkan sebelum peresmian, sudah memiliki nama.

“Secepatnya kita akan lakukan, kalau bisa sebelum peresmian sudah ada nama. Mungkin Desember nan-

Kondisi saluran irigasi di wilayah sungai Citarum saat ini hanya sekitar 62 persen dalam kondisi baik.

Bandung, Trans - Irigasi merupakan keperluan dasar bagi petani untuk meningkatkan produksi hasil pertaniannya.

Oleh karena itu ketersediaan air melalui saluran irigasi mutlak diperlukan. Sayangnya saat ini banyak bendung dan saluran irigasi di Jawa Barat yang fungsinya belum optimal akibat turunnya kualitas perbaikan dan pe-

meliharaan. Tak terkecuali bendung dan saluran irigasi di wilayah sungai Citarum.

Menurut data yang dihimpun Koran Transaksi, kondisi saluran irigasi di wilayah sungai Citarum saat ini hanya sekitar 62 persen dalam kondisi baik. Selebihnya atau 35 persen lebih berada dalam kondisi kurang baik hingga perlu ditingkatkan. Namun peningkatan sarana bendung dan saluran irigasi tidaklah mudah, karena membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Sementara itu, setiap tahun biasanya dana yang dialokasikan baik dari APBD maupun APBN sangat kecil, masih jauh dari kebutuhan sesungguhnya.

Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Dinas PSDA Jabar Wilayah Sungai Citarum Ir Azhari, saat ditemui di kantornya di Kawasan

FOTO | ARSO

Ir. Azhari

Bypass Bandung, membenarkan kalau masih banyak sarana irigasi di wilayahnya yang perlu peningkatan. “Benar baru sekitar 60 persennya saja sarana irigasi di wilayah sungai Citarum dalam kondisi baik. Selebihnya memang perlu ditingkatkan baik melalui

rehab maupun pemeliharaan optimal,” ujarnya Dijelaskan Azhari, penangan masalah bendung dan irigasi ada tiga klasifikasi penangan yang tergantung dari luas arealnya.

Misalnya untuk luas areal sampai 1000 hektare penangannya oleh pemerintah kabupaten/kota.

Sedangkan untuk luas dari 10003000 hektare oleh pemerintah provinsi, dan untuk luas 3000 hektare lebih oleh pemerintah pusat. Sementara yang berada dibawah penanganan BPSDA Wilayah Sungai Citarum saat ini hanya 28.000 hektare.

Dalam kesempatan tersebut, Azhari juga mengakui bahwa anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah khususnya dari APBD Provinsi belum maksimal.

Namun demikian ia menyadari bahwa dana provinsi bukan ha-

nya untuk satu bidang pemangunan saja. Tapi banyak bidang lain yang juga sama pentingnya seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan dan jembatan juga membutuhkan dana yang besar. “Oleh karena itu, kita optimalkan saja dana yang tersedia,” katanya.

Selain itu, menurut Azhari, pihaknya sekarang selain melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan sarana irigasi, juga mulai melakukan program upaya tampungan air seperti situ dan embung-embung. “Ke depan, akan kita siapkan infrastrukturnya dan kita perbaiki sumber daya airnya.

Sekarang kita mulai dulu dengan menginvetarisirnya,” kata Azhari yang baru beberapa bulan menjabat Ka BPSDA Wilayah Sungai Citarum ini. | Arso/Iwan

Ruas Jalan Pangalengan - Cukul – Talegong Jadi Mulus

Mimpi Petani Menjadi Kenyataan Bandung, Trans - Dalam rangka menggerakkan roda perekonomian masyarakat Jabar Selatan, Pemprov Jabar di bawah pimpinan Gubernur Ahmad Heryawan, melalui Dinas Bina Marga Jabar yang dikomandani oleh Guntoro, kini tengah melaksanakan berbagai kegiatan di berbagai ruas jalan provinsi, yang tersebar di Jabar selatan yang ada di beberapa daerah tingkat II, seperti di Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Cianjur, Kab.Sukabumi, kab. Tasik Malaya dan Kab. Ciamis.

Salah satunya yang kini sedang dikerjakan adalah ruas jalan antara Pangalengan - Cukul-Talegong arah ke Garut selatan.

Sepanjang 22 km, kini sedang dilakukan perlebaran jalan dari 4½ meter menjadi 6 meter. Seluruh permukaan jalan di Hotmix, sebelumnya bahu kiri dan kanan di beton dengan ketebalan 25 cm, dan bervariasi sesuai dengan

FOTO-FOTO | ARSO

Ahmad Heryawan

kebutuhan dilapangan.

Menurut Darimin GS dari BUMN Adi Karya yang memenangkan lelang pekerjaan tersebut secara KSO dengan PT. Anten, ketika ditemui dilokasi kegiatan, mengatakan progress pekerjaan sudah mencapai 82%, kekuatan jalan nantinya akan

mencapai 10 tahunan dan diupayakan selesai tepat waktu.

“Dalam pelaksanaan dilapangan kami banyak menyerap tenaga kerja terutama putera putera daerah, maka tidak heran kalau tenaga kerja yang terserap mencapai 400 orang termasuk tenaga harian lepas,” Ucap sarjana teh-

nik alumnus UNDIP Semarang ini sambil melempar senyum khasnya dengan penuh kesantunan.

“Alhamdulilah sampai saat ini kegiatan kita dilapangan relatif tidak ada kendala, masyarakat sangat mendukung, cuacapun bersahabat. Sehingga kita bisa bekerja dengan nyaman dan op-

timal sesuai dengan rencana.”

Tanda kepedulian seorang Gubernur terhadap masyarakatnya. Ahmad Heryawan dan Guntoro Kadis Bina Marga Jabar pernah berkunjung meninjau dan memonitor kegiatan yang sedang kita laksanakan ke lapangan.

Cecep, salah seorang petani kentang dan sayur sayuran didaerah tersebut, sangat gembira dan menyambut baik pelebaran jalan melalui program Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat ini. Karena disamping memperlancar arus lalu lintas tentunya akan memacu roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disini katanya mantap.

“Terima kasih pemerintah, terima kasih pak Gubernur.

Rasanya mimpi kami sudah menjadi kenyataan,” ucap Cecep meluapkan rasa gembiranya. | Iwan Bsk/Arso

Memantapkan Kondisi Jalan di Daerah Selatan Ruas Pangalengan-Talegong Ditingkatkan Bandung, Trans - Ada peribahasa yang menyatakan bahwa jalan merupakan urat nadi perekonomian. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya sarana transportasi jalan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Boleh dikata, jalan mantap ekonomi meningkat. Transportasi lancar membangun kesejahteraan.

Menyadari akan hal itu, gubernur Jabar Ahmad Heryawan sangat konsen terhadap pengembangan sarana infrastruktur jalan. Bahkan beberapa tahun ke belakang Pemprov Jabar pernah mengalokasikan anggaran dari APBD hingga tembus angka Rp1 triliyun lebih. Pada 2012, Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran hingga mencapai Rp400 milyar lebih. Belum lagi dukungan dana dari APBN yang juga sangat besar. Semua itu demi mantapnya sarana infrastruktur jalan dan jembatan di Jawa Barat.

Baik melalui kegiatan peningkatan, rehabilitasi maupun pemeliharaan rutin.

Besarnya dukungan dana sejalan dengan meningkatnya kinerja Dinas Bina Marga Jabar di bawah kepemimpinan DR Drs

Ir H Guntoro, MM. Kini kondisi jalan di Jawa Barat sebagian besar dalam kondisi mantap.

Termasuk ruas-ruas jalan di kawasan Jabar Selatan beberapa tahun terakhir ini sudah berada dalam kondisi mantap. Hal ini sejalan dengan arahan gubernur Jabar agar infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan Selatan terus ditingkatkan. Terutama pada ruas-ruas penghubung antara kawasan Selatan dengan pusat kota Bandung dan kota-kota lainnya di Jawa Barat.

Sehubungan dengan itu, pada 2012 ini, salah satu ruas yang ditingkatkan dan mendapat alokasi anggaran cukup besar, yaitu ruas PangalenganCukul-Talegong. Ruas penghubung antara kawasan Selatan, Rancabuaya Kab Garut dengan Pangalengan Kab Bandung terus ke Kota Bandung ini, mendapat alokasi dana hingga mencapai Rp81 milyar lebih.

Proyek peningkatan sepanjang 22 km yang dikerjakan KSO PT Adhi Karya dan PT Anten Asri Perkasa, ini saat ditinjau tim Koran Transaksi, Jumat pekan lalu sudah mencapai progress 85 persen lebih.

FOTO | IWAN

Saat Kegiatan Overlay di Ruas Pangalengan-Talegong. Insert : Darimin, ST

Tepat waktu Darimin ST, General Super-

intendent (GS) KSO PT Adhi Karya/PT Anten Asri Perkasa

saat ditemui di kantor proyek di Pangalengan, membenarkan kalau kondisi lapangan (progress) pekerjaan sudah mencapai 85 persen. Menurutnya cepatnya capaian kerja tersebut tidak terlepas dari dukungan semua pihak terkait dan kondisi cuaca yang beberapa bulan terakhir ini sangat baik. “Kalau cuaca masih bagus seperti ini, kita optimis pekerjaan akan selesai tepat waktu.

Bahkan bisa lebih cepat dari waktu kontrak. Apalagi sekarang tinggal kerjaan yang ringan-ringan saja di antaranya seperti wiring ACWC,” ujarnya.

Menurut Darimin, proyek peningkatan ruas PangalenganCukul-Talegong sepanjang 22 km, tepatnya mulai dari km 41.43-km 65.175, kontraknya dari 14 Februari-30 Desember 2012. Proyek bernilai Rp81 milyar lebih ini melibatkan tenaga kerja hingga 400 orang. Mereka di antaranya sebagian besar adalah masyarakat dari desadesa setempat.

Lebih jauh dijelaskan, pada mulanya ruas PangalenganCukul-Talegong hanya lebar sekitar 4,5 meter. Setelah ditingkatkan dengan hotmix lebarnya pun menjadi 6 meter.

Bahkan khusus pada bahu jalan kiri/kanan sepanjang 15 km dipasang pondasi beton setebal 25 cm dengan lebar rata-rata 1 meter. Tujuannya untuk memperkuat badan jalan. “Jadi di ruas Pangalengan-Cukul-Talegong, ini selain ditingkatkan dengan aspal hotmix, juga ada pelebaran jalannya,” kata Darimin.

Dikatakan Darimin, ruas Pangalengan-Cukul-Talegong dapat dipandang penting. Karena ruas ini selain dapat meningkatkan kelancaran jalur ekonomi, juga merupakan jalur wisata dan penghubung antar daerah dengan kota Bandung melalui Pangalengan. Sehingga masyarakat kawasan Jabar Selatan, khususnya daerah Rancabuaya dapat memasarkan hasil buminya langsung ke kota Bandung dan sekitarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, saat pelaksanaan kegiatan proyek ini sering dikunjungi/ ditinjau oleh pejabat-pejabat dari Dinas Bina Marga Jabar.

Mereka di antaranya, Kabid Pembangunan Ir Barmasyah, Sekdis Drs H Komar dan Kasi Pembangunan Darsono, ST. “Bahkan seminggu lalu Kadis Bina Marga, Pak Guntoro pun

baru saja meninjau ke sini,” pungkas Darimin Minta dilanjut Sementara itu, dengan hampir selesainya proyek peningkatan di ruas PangalenganCukul-Talegong ini telah membuat puas masyarakat setempat. Mereka kini dapat berlalulintas dengan lancar dan nyaman. Bahkan mereka berharap ke depannya dari Talegong ke Rancabuaya Kab Garut, juga ditingkatkan. “Kita minta tahun depan proyek jalan ini dapat dilanjutkan hingga ke Rancabuaya,” ujar Sutarna, warga Kampung Pangisikan, Pangalengan, Kab Bandung.

Menurut Sutarna, kondisi ruas Talegong-Rancabuaya sepanjang sekitar 70 km itu, kondisinya sudah mulai rusak.

Selain mulai berlobang kecil juga aspalnya ada yang sudah terkelupas dan berpori. Padahal sebagai jalan penghubung jalur ini mulai ramai dilalui oleh kendaraan baik roda dua maupun roda empat. “Karena itu, kita minta pemerintah cepat memperbaikinya. Jangan menunggu sampai rusak parah,” tandasnya. | Arso/Iwan

NO.255. TH XIII

TRANS JATIM

HALAMAN 12

KORAN TRANSAKSI THN 13

SENIN, 22 OKT - 4 NOV 2012

Pendidikan Gagal, Pemerhati Ancam Long March Surabaya, Trans - Kualitas dunia pendidikan tanah air terus merosot, melihat kenyataan ini pemerhati pendidikan menilai pemerintah telah gagal mencerdaskan rakyatnya.

Mereka pun mulai geram dan menuntut pemerintah bertanggungjawab atas hal ini. Menanggapi carut-marutnya dunia pendidikan itu, pemerhati pendidikan berencana akan menggelar long march secara serentak di enam kota.

Penasihat Dewan Pendidikan

Jawa Timur, Daniel Rosyid mengatakan, pemerintah telah gagal mengurus pendidikan selama ini. “Ujian Nasional (UN) pertanda pemerintah telah gagal mendidik guru menjadi berkualitas. Untuk itu lebih mempercayai mesin dibanding guru untuk menentukan kelulusan,” katanya.

Daniel menjelaskan, dunia pendidikan di Indonesia sudah dijadikan ajang bisnis. Misalnya para siswa ditakut-takuti bahwa UN menjadi satu-satunya penentu kelulus-

’Wadulan PDAM 3 Kali Sehari’ Surabaya, Trans - Seperti minum obat, Dewan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada mendapat wadulan (pengaduan,Red) warga Surabaya rata-rata 3 kali sehari. Paling mendominasi adalah keluhan air keruh, volume aliran kecil hingga pipa bocor.

Sementara, terkait ‘tragedi kekeringan’ akibat PDAM melakukan relokasi pipa berdiameter 1000 milimeter (mm) di Balongsari Tama tampaknya bakal molor dari jadwal semula. Deadline PDAM penanaman pipa 4 meter (m) di bawah box culvert Minggu (21/10) tampaknya sulit terealisasi. Hingga berita ini diturunkan, pekerja mengaku kemungkinan relokais baru kelar besok, Senin (22/10). Walhasil, aliran air dari Instalasi Penjernihan Air Minum (IPAM) Karangpilang masih dihentikan.

“Tiap hari pasti ada keluhan 1-3 kasus,” ujar Ketua Dewan Pelanggan PDAM Surabaya, Darmantoko. Untuk kasus padamnya saluran air PDAM yang berdampak secara massal pada tahun 2012 sudah terjadi 2 kali. “Pada bulan Januari lalu terjadi di kawasan Karangpilang. Kini separuh kota yang tak teraliri air.”

Menurut pengamatan di lapangan,perbaikan pipa PDAM di daerah Balongsari Tama dimulai Sabtu malam (20/10) Pukul 20.00. Pagi ini di lokasi perbaikan, yang tampak hanyalah para pekerja yang sedang sibuk mengelas kebocoran pipa PDAM. Hingga siang tidak ada petugas dari PDAM yang memantau jalannya perbaikan.

“Besok bisa selesai, kalau sekarang tidak mungkin,” ujar Achmadi, salah seorang pekerja. Menurut para pekerja, petugas PDAM hanya datang kemarin malam untuk memberikan instruksi.

Mampetnya air PDAM di daerah Surabaya Barat selama dua hari sangat disesalkan warga. Kebanyakan warga berharap agar perbaikan cepat selesai. “Sudah 2 hari ini air di rumah saya mampet. Saya sendiri tadi pagi terpaksa mandi air galon,” ujar Luluk Iskawati (25), warga Simo Hilir.

Terpisah, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI) Jawa Timur, Said Utomo, kasus mampetnya air PDAM merupakan kesalahan perencanaan pembangunan infrastruktur dimasa lalu.

“Kasus seperti ini kan disebabkan lemahnya pemerintah (PDAM, red) dalam mengestimasi pembangunan jangka panjang,”katanya, Minggu (21/10).

Kesalahan dalam merencanakan pembangunan jangka panjang maksud Said adalah PDAM tidak pernah berfikir pertumbuhan penduduk kota Surabaya yang terus meningkat. Kondisi itu secara otomatis akan berdampak pada penggunaan air PDAM juga meningkat drastis. Sementara kondisi infrastruktur tidak siap menghadapi penggunaan air PDAM yang terus meningkat tajam. Maka akibatnya, infrastruktur PDAM mengalami kerusakaan dimana-dimana. “Pengguna PDAM di Surabaya ini kan sudah overload, sementara kondisi infrastrukturnya tidak memadai, ya akibatnya seperti yang kita alami sekarang ini,”tandas Said.

Kondisi itu semakin diperparah oleh kondisi kualitas pembangunan infrastruktur PDAM yang sangat buruk. Sebab terang Said, PDAM dan kontraktor penggarap hanya berorientasi proyek, sehingga tidak memeprhatikanlagi kualitas. “Coba kalau kita lihat pembangunan infrastrukur PDAM hasil peninggalan belanda, sampai sekarang masih bisa kita pakai, padahal sudah berusia ratusan tahun,” paparnya.

Namun menurut Said, seharusnya PDAM cerdas dalam mengantisipasi kasus padamnya saluran air PDAM yang memakan korban hingga 200 ribu pelanggan. Seharusnya, papar Said, pihak PDAM telah menyiapkan saluran alternatif sebelum terjadi pemutusan saluran agar distribusi air tetap berjalan normal.

“Seperti ketika sedang membangun jembatan, kan pasti dibuat jembatan alternatifnya sebelum jembatan yang lama dibongkar, kalau belum dibuatkan jembatan alternatif lalu dibongkar duluan, terus mau menyeberang lewat mana,” kata Said.

Sementara terkait dengan permasalahan klasik yang sering menimpa pelanggan yakni aliran air tidak lancar sehingga harus disedot menggunakan pompa mesin, Said berharap PDAM harus bisa merancang teknologi untuk menjawab permasalahan itu.

“Permasalahan itu kan disebabkan lemahnya teknologi instalasi saluran air. Kan bisa saja PDAM membangun tandon besar di daerah tertentu atau pipa dilewatkan melingkar di atas,” jelas Said. | Fauzi

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Provinsi Sumatera Selatan : Tabrani (Kepala), Nas H (Wakil).

Biro Blitar : Fauzy Effendy

an. Setelah itu guru minta agar siswa melakukan les. “Bisa melalui gurunya sendiri, bisa juga di bimbel-bimbel, yang jelas siswa ditarik biaya, itu menjadi sudah proyek sekolah,” paparnya.

Padahal, jika siswa belum menguasai pelajaran, itu sudah menjadi kewajiban sekolah untuk menjadikan siswa itu benar-benar mengerti.

“Jelas itu adalah kesalahannya guru karena pemerintah telah gagal mencetak guru berkualitas. Akhirnya yang

menjadi korban siswa,” papar Daniel.

Adanya UN, masih kata Daniel, itu merupakan jalan pintas yang ingin dilalui pemerintah dalam dunia pendidikan. Seharusnya, pemerintah memperbaiki kualitas guru, sarana prasana sekolah baik di kota maupun desa. Pemerintah tidak mau repot, ambil cara instan dengan cara UN. “Bagaimana Siswa bisa tenang dan siap menghadapi UN, jika gurunya gagal mentransfer ilmu. Bahkan sarana prasarana tidak mendukung

terutama di desa. UN hanya dijadikan menutupi kebobrokan pemerintah,” tambahnya dengan kesal.

Tugas pemerintah adalah menilai guru dan sekolah, bukan menilai murid. Guru yang tidak kompeten dibina dan sekolah yang bobrok harus segera ditutup. “Lihat saja hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) jeblok, tapi anehnya kelulusan UN kok nyaris 100% . Pasti ada yang tidak beres,” tegasnya.

Dunia pendidikan kita memang

semakin kacau. Kekerasan atau tawuran yang sampai merengguh korban jiwa hampir menjadi biasa.

Sekolah-sekolah yang tugasnya mendidik siswa justru membuka bimbingan belajar yang dinilai banyak kalangan menjadi bisnis sampingan guru. Di tengah banyaknya kebobrokan itu, tapi pemerintah tetap melangsungkan UN. “Ini adalah kegagalan pemerintah yang ditanggung oleh murid,” pungkas Daniel. | Tim Trans

Pansus RT/RW Prioritaskan Pembangunan Rumah Sakit Di Wilayah Blitar Bagian Barat Warga masyarakat Kabupaten Blitar bagian barat sering berobat ke Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung, Blitar, Blitar – Untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat Kabupaten Blitar secara adil dan merata, perlu dibangun sebuah rumah sakit sekelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ngudi Waluyo Wlingi di Kab Blitar bagian barat.

Seperti diketahui, selama ini yang tidak sedikit warga masyarakat yang tinggal di beberapa kecamatan wilayah Kabupaten Blitar bagian barat seperti Kecamatan Sanankulon, Wonodadi, Udanawu, Srengat

dan Kecamatan Ponggok, memilih berobat ke luar daerah Kabupaten Blitar seperti ke Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri.

Pertimbangan warga masyarakat itu berobat ke luar Kabupaten Blitar, karena jarak tempuh maupun aksesnya lebih dekat. Sebab, letak beberapa kecamatan tersebut berbatasan dengan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung.

Menyikapi tentang pemerataan di bidang pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat Kabupaten Blitar, Panitia Khusus (Pansus) RT-RW DPRD Kabupaten Blitar menetapkan pembangunan rumah sakit di Kabupaten Blitar sebelah barat menjadikan prioritas yang harus segera direalisasikan.

“RSUD yang saat ini dimiliki Pemkab Blitar, belum mampu memberikan pelayanan kesehatan secara merata bagi warga masyarakat Kab. Blitar, yang ada di sebelah barat, sehingga

FOTO | BLITAR

Heri Romadhon

melalui Rancangan Peraturan Daerah RT/RW, dimasukkan kebijakan pembangunan rumah sakit daerah yang berlokasi di Blitar barat,” ujar Ir Heri Romadhon, Ketua Pansus RT-RW DPRD Kabupaten Blitar, dalam rapat pansus Rencana Tata Ruang dan Wilayah di Gedung DPRD setempat, belum lama ini.

Terkait lokasinya, Heri Romadhon mengatakan bahwa pihak DPRD masih melakukan kajian dan berkoordinasi den-

gan pihak eksekutif. “Yang pasti, selain pertimbangan pemerataan pelayanan kesehatan, juga mengakomodasi masukan warga masyarakat yang berada di Blitar barat,” ujarnya.

Warga masyarakat itu selama ini mengeluhkan jauhnya rumah sakit daerah yang ada di Kecamatan Wlingi. Akibatnya, sering terjadi keterlambatan penanganan pasien, bahkan ada warga yang meninggal dunia karena tidak bisa segera mendapatkan pertolongan.

“Selain itu, prioritas pembangunan rumah sakit di Kabupaten Blitar barat berguna untuk menyongsong pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan dilaksanakan pada 2014 mendatang,” ungkap Heri Romadhon.

Secara terpisah, beberapa warga yang tinggal di Kabupaten Blitar bagian barat menyambut baik keinginan DPRD tersebut. Seperti dituturkan H Komarudin, warga Bendosari, Kecamatan Udanawu, kepada Ko-

Jembatan Penyeberangan Tak Fungsi Kediri, Trans - Keberadaan jembatan penyeberangan di Jl. Panglima Sudirman atau tepatnya di Alun-alun Kota Kediri, selama ini dinilai kurang berfungsi atau sering menganggur. Jembatan penyeberangan satu-satunya yang dimiliki Kota Tahu ini, kurang banyak dimanfaatkan masyarakat, karena mereka merasa aman menyeberangan di bawah. Selain itu, kondisi jembatan itu juga terlihat kotor dan kalau malam banyak digunakan untuk ajang pacaran.

Meski dinilai kurang berfungsi, namun masih dipertahankan oleh Pemkot Kediri, karena jembatan tersebut memiliki “nilai jual” yang tinggi. Di kedua sisinya selalu terpampang banner atau papan reklame sebuah produk yang tentunya memberi masukan pada PAD Kota Kediri. Apalagi jembatan itu di lokasi yang padat lalu lintasnya dan merupakan jalur kendaraan pribadi dari arah Tulungagung, Blitar, Trenggalek yang ingin ke Kota Kediri atau Surabaya.

Selain itu, jembatan tersebut juga berada di Alun-alun Kota Kediri yang setiap harinya banyak warga yang berkunjung. Apakah itu hanya sekadar melepas lelah di bawah rimbunnya pepohonan atau makan, karena di situ juga banyak pedagang kaki lima (PKL) yang menyajikan bebagai masakan. Kalau malam hari, terutama pada malam Minggu atau hari libur, Alun-alun juga menjadi arena wisata keluarga. Sehingga, sekitar jembatan itu hampir tidak pernah sepi pengunjung.

Jembatan penyeberang di kawasan Alunalun Kota Kediri ini.

FOTO | IST

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kediri, Hadi Wahjono yang dikonfirmasi terkait kurang berfungsinya jembatan penyeberangan itu, mengatakan, akan mengkaji ulang. Pihaknya akan melakukan pemeriksaaan terhadap jembatan penyeberangan dan tentunya akan memfungsikan sesuai peruntukannya. “Kalau masyarakat saat ini belum banyak memanfaatkannya, akan kami cari penyebabnya. Saya kira, akan lebih aman dan nyaman lewat jembatan penyeberangan dari pada lewat jalan raya,” katanya.

Ditambahkan oleh Hadi, pembangunan jembatan penyeberang tersebut juga sangat dibutuhkan, mengingat arus lalu lintas di sekitarnya tergolong padat. Apalagi kalau pagi bersamaan dengan keberangkatan anak sekolah atau sore hari bersamaan dengan pegawai pulang kantor atau karyawan yang pulang dari pabrik. Ditambah lagi, di sebelah selatan jembatan penyeberangan itu terdapat perempatan yang padat lalu lintas-

nya.

“Kalau perempatan padat, ditambah lagi sesaknya lalu lintas di atas jembatan Sungai Brantas (barat Alun-alun), imbasnya juga ke sepanjang Jl Panglima Sudirman.

Melihat kondisi seperti itu, saya kira jembatan penyeberangan masih layak dan sangat dibutuhkan. Karena itu, demi menjaga keselamatan dan menghindari kecelakaan, diharapkan masyrakat mau memanfaatkan jembatan,” pintanya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri, Muzer Zaidib, mengatakan, tidak dimanfaatkannya jembatan penyeberangan, karena sebagian masyarakat merasa keberatan alias malas kalau harus naik tangga yang cukup tinggi lebih dulu. “Sehingga mereka beranggapan, kalau lewat bawah (jalan raya) saja bisa, kenapa harus naik jembatan.

Mereka ini, terutama yang masih kuat, perlu disadarkan untuk menghindari terjadinya kecelakaan,” ujarnya. | Fauzi

ran Transaksi, bahwa dia selaku warga masyarakat yang tempat tinggalnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri, sangat mengharapkan DPRD dan Bupati Blitar bisa merealisasikan pembangunan rumah sakit tersebut pada tahun 2013.

“Tahun 2013, saya kira itu harus direalisasikan, pembangunannya dilaksanakan secara bertahap. Warga juga menyadari bahwa untuk membangun sebuah rumah sakit umum daerah memerlukan dana yang tidak sedikit, apalagi sekelas RSUD Ngudi Waluyo Wlingi,” ujar H Komarudin.

Pengusaha bibit tanaman itu menambahkan, dengan dibangunnya rumah sakit umum di wilayah Blitar bagian barat, nantinya selain pemerataan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan terhadap warga masyarakat kab Blitar secara menyeluruh, tentunya juga bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD). | Fauzy

Mahasiswa Ajak Stop Konsumsi Pangan Impor Jember, Trans - Memperingati hari pangan se-dunia, puluhan mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Jember (Unej) melakukan aksi simpatik di bundaran DPRD Jember. Dalam aksinya, para mahasiswa itu mengajak masyarakat untuk mengonsumsi produk pangan lokal daripada produk pangan impor.

Aksi mahasiswa itu diawali dari kampus FTP Unej di Jalan Kalimantan. Selanjutnya mereka berjalan kaki ke bundaran depan DPRD Jember, sambil meneriakkan yel yel: “cintai produk pangan lokal, stop produk pangan impor,” teriak salah satu mahasiswa dalam aksi tersebut, Minggu (21/10).

Mereka juga membawa poster yang berisi ajakan masyarakat agar selalu mengonsumsi produk lokal.

Selama aksi, mahasiswa juga membagi–bagikan singkong kepada masyarakat dan pengguna jalan. “Mari kita cintai produk lokal. Produk lokal yes, produk impor no,” tegas seorang orator didepan mahasiswa lainnya.

Korlap aksi Wiwik Wibawatin mengatakan, selama ini masyarakat Indonesia cenderung lebih sering mengonsumsi produk pangan impor daripada pangan lokal. Padahal produk pangan lokal, selama ini tak kalah kualitasnya dengan produk lokal. Bahkan produk pangan lokal, memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi.

“Maka dari itu, hari ini kami ingin mengingatkan kepada masyarakat, dimana kita memiliki produk pangan lokal sendiri, seperti singkong. Produk pangan lokal ini memiliki nilai gizi yang sangat tinggi. Demikian juga ketela. Produk pangan lokal itu memiliki nilai gizi yang lebih tinggi dibanding produk pangan impor,” terang Wiwik.

Wiwik melihat selama ini masyarakat masih memandang rendah produk pangan lokal itu sendiri.

Masyarakat masih lebih memilih produk pangan impor, dalam rangka menjaga image. “Mereka masih malu untuk makan singkong atau ketela, karena takut dibilang ndeso. Pandangan masyarakat yang keliru ini ingin kita luruskan,” tambah Wiwik.

Aksi ini sendiri mendapat kawalan polisi dan sempat membuat jalur bundaran Jalan Kalimatan di depan DPRD Jember, sedikit tersendat. | Fauzi

Dewan & Pemkot Diduga ‘Bekingi’ Pengembang Surabaya, Trans - Warga RW VIII Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo kembali protes terhadap penyalahgunaan lahan Fasilitas Umum (fasum) perumahan yang dibangun PT Wisma Karya Bhakti (WKB) yang mereka tempati sejak 1984. Protes dilakukan warga karena adanya dugaan oknum petugas Pemerintah Kota (Pemkot) dan oknum anggota dewan yang ‘membekingi’ pihak pengembang.

“Kami tidak bisa menerima fakta itu. Kami tentu tidak tinggal diam. Apalagi, ada oknum dewan dan pemkot yang diduga membekingi pengembang.

Bahkan, warga sudah semakin resah, karena sudah ada preman yang mengintimidasi hingga menyampaikan ancaman pembunuhan kepada warga setem-

pat,” kata Edy Rusianto warga perumahan WKB), Sabtu (20/ 10).

Menurutnya, fasum perumahan di WKB yang semula berupa taman dan rencananya untuk sarana olahraga sudah dikapling-kapling dan akan dijadikan 11 unit rumah. Atas kondisi itu, warga protes dan fasum dikembalikan sebagai fasum.

Namun, lanjutnya, warga mendapatkan ancaman pembunuhan dari orang-orang yang tak dikenal. Karena itu, warga melaporkan masalah ini ke DPRD Surabaya dan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Bahkan, atas ancaman pembunuhan itu warga sudah melaporkan masalah tersebut ke Polrestabes.

Abdul Nasir, ketua RW VIII kelurahan Sutorejo menambah-

kan, dia dan warganya tak ingin fasum yang seharusnya menjadi aset pemkot diserobot atau dijual belikan oleh pengembangnya. Warga akhirnya membawa masalah ini ke DPRD Surabaya.

“Selaku warga RW VIII kami menolak fasum dijadikan lahan untuk dikapling dan pembangunan rumah tinggal yang baru di atas fasum yang telah dijadikan taman milik warga,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, pada awal pembangunanaya PT WKB selaku pengembang di perumahannya menjanjikan banyak fasilitas kepada warga.

Mulai dari sarana jalan yang diaspal, jalur hijau dan taman, penerangan jalan, penyediaan air PAM hingga kolam renang dan lapangan tenis bagi warga.

Tapi nyatanya, dalam perjalanan janji tersebut tidak pernah ditepati. Justru warga selama ini yang harus gotong royong membangun fasilitas sendiri agar perumahan ini layak huni. Warga membangun sarana olahraga sendiri, membersihkan saluran sendiri.

“Perawatan dan perbaikan fasum ini sudah kami lakukan sejak 1984, lho, kok, sekarang fasumnya akan dibangun bangunan rumah baru dan dijual kepada piha lain. Tentu, kami tidak bisa terima dan mengadukan masalahnya ke dewan,” ungkap pria yang juga dosen politeknik ITS ini.

Menurutnya, PT WKB merupakan pengembang pembangunan perumahan Wisma Karya Bakti atau yang kini le-

bih dikenal dengan Perumahan Sutorejo Indah. Dimana proses pembangunanya kala itu dimulai pada tahun 1984 degan izin lokasi seluas 54 hektare. “Perbuatan pengembang tidak bertanggungjawab dan bertentangan dengan UU No 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman,” terangnya.

Menurutnya, penolakan yang disampaikan warga bukan tanpa alasan. Karena berdasarkan master plane yang telah disetujui Walikota Surabaya, sangat jelas bila tanah yang diklaim PT WKB difokuskan untuk pembangunan taman dan juga jalur hijau. “Yang aneh setelah sekian lama meninggalkan tanggungjawab, kini orang dari pengembang muncul dengan mengklaim taman milik RT 04

adalah milik mereka dengan menunjukan bukti 11 sertifikat HGB berikutnya IMB-nya,” sesalnya.

Lebih jauh, lanjutnya, beberapa langkah sebenarnya sudah dilakukan warga guna menggagalkan keinginan PT WKB. Namun upaya tersebut ternyata tidak membuat PT WKB mengendurkan niatnya.

“Warga berharap anggota dewan bisa membatalkan HGB serta IMB milik pengembang. Sehingga taman milik RT 04 bisa dikelola kembali oleh waga RW VIII,” harapnya.

Menyikapi keluhan yang disampaikan warga, Ketua Komisi B (perekonomian) DPRD Surabaya, Mochammad Machmud menyatakan, aspirasi warga itu ditampung oleh komisinya.

Dia menegaskan, keinginan pengembang yang ingin mengambil alih fasum tidak dapat dibenarkan. Sebab berkaca pada pasal 144 dalam Undang Undang No 1 tahun 2011 secara jelas disebutkan, badan hukum yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana dan utilitas umum di luar fungsinya.

“Apapun alasanya pengalihan fungsi fasum tidak boleh, kendati warga tidak memiliki bukti sertifikat, sebab fasum sudah masuk dalam peta perumahan yang dibangunnya.

Kami juga akan memanggil Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) untuk minta penjelasan soal ini,” tambahnya. | Tim Trans

HALAMAN 13

NO. 255. TH XIII

TRANS BANTEN

KORAN TRANSAKSI THN 13

SENIN, 22 OKT - 4 NOV 2012

DPDRD Baru Sadar, Pengelolaan Wisata Belum Benar Serang, Trans - Sekembali dari berkunjung ke Kota Denpasar, Provinsi Bali, Komisi III DPRD Kabupaten Serang, Provinsi Banten, baru sadar bahwa potensi wisata di Kabupaten Serang belum dikelola dengan benar. Kontribusi dari sektor pariwisata dinilai masih kurang dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut Ketua Komisi III Mansur Barmawi, PAD Kota Denpasar dari sektor pariwisata mencapai Rp1 triliun, sedangkan Kabupaten Serang hanya Rp9 miliar. “Selama ini, tidak ada PAD yang masuk dari pajak parkir dan retribusi pariwisata.

Sementara, pajak hotel dan restoran juga belum maksimal,”ujar Mansur saat dihubungi wartawan, Jum’at

(19/10) lalu.

Sekedar diketahui, pada 2011 tercatat ada 82 hotel di Kabupaten Serang. Jumlah wisatawan yang berkunjung pada tahun itu sebanyak 11,03 juta orang, sementara yang menginap ada 6,3 juta orang.

Mansur mengakui, Kabupaten Serang tidak bisa disamakan dengan Kota Denpasar. Namun, Pemer-

intah Kabupaten (Pemkab) Serang bisa belajar tentang pengelolaan pariwisata ke Kota Denpasar. Dan membuat master plan pemanfaatan pesisir Selat Sunda. “Setiap sudut Denpasar hingga ke pantai, bisa dijual untuk menghasilkan PAD,” ujarnya.

Anggota Komisi III Muhsinin menambahkan, penyebab pariwisa-

ta di Kabupaten Serang tidak berkembang, karena infrastruktur yang buruk, terutama akses jalan untuk menuju Kecamatan Anyar atau Cinangka.

Padahal, keindahan alam pesisir di dua kecamatan tidak perlu diragukan. “Kendala daya tarik investor dan wisatawan adalah infrastruktur,” tegasnya.

19 Kecamatan Rawan Bencana

Untuk menggali potensi wisata di Kabupaten Serang, menurutnya, Pemkab memerlukan keterlibatan Pemerintah Provinsi Banten.

“Kita tidak bisa menyamakan pengelolaannya dengan Denpasar.

Dari sosial budaya saja berbeda,” ujarnya. | Yusvin

HUKUM

Penanganan bencana di Pandeglang tidak bisa dilakukan secara parsial. Perlu keterlibatan instansi lain baik pusat maupun provinsi.

Pandeglang, Trans - Pemkab Pandeglang, Provinsi Banten, mencatat terdapat 19 kecamatan dari 35 kecamatan di Pandeglang dikategorikan rawan terhadap bencana. Ke-19 kecamatan ini tersebar di seluruh wilayah di Pandeglang. Pemerintah juga membuat penataan terkait lokasi yang dianggap rawan terhadap bencana.

Kepala Bapeda Pandeglang, Aah Wahid Maulany saat ditemui Jum’at (19/10) lalu mengatakan, berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Pandeglang, tercatat ada 19 kecamatan yang dikategorikan rawan bencana.

“Kami sudah memetakan mana saja wilayah yang rawan bencana. Rawan bencana ini termasuk didalamnya banjir, longsor, kebakaran, kekeringan dan lainnya,” kata Aah. Dia mengungkapkan, kecamatan yang masuk dalam kategori bencana itu diantaranya adalah Patia, Pagelaran, Sobang, Panimbang, Carita, Munjul, Labuan, Cadasari dan sejumlah kecamatan lainnya, dengan karakteristik bencana yang berbeda sesuai dengan kondisi yang ada.

Dia mencontohkan, di daerah Patia dan Pagelaran terjadi rawan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Kemudian, adapula karakteristik kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terhadap bencana alam.

Terkait dengan wilayah yang masuk dalam kategori rawan bencana, Aah mengatakan pemerintah daerah berencana untuk membuat rencana aksi daerah rawan bencana. Rencana aksi ini, untuk menanggulangi daerah yang masuk kategori bencana tersebut.

“Penanganan bencana ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Perlu keterlibatan instansi lain baik pusat maupun provinsi. Apalagi pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran,” katanya.

Anggota komisi I DPRD Pandeglang, Maman Lukman menambahkan, penanganan bencana perlu dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah daerah. Bila ada yang tidak bisa ditangani, perlu keterlibatan dari provinsi maupun pusat.

Penanganan bencana, ungkap dia, juga harus dilakukan dengan tepat. Artinya, ada standar operasi yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Jangan sampai, penanganan bencana hanya sebatas memberikan bantuan tanpa memberikan solusi penanganan atas bencana yang kerap muncul.

“Beberapa jenis bencana yang terjadi di Pandeglang ini rutin setiap tahun terjadi. Penanganannya harus di ubah agar lebih baik dan tidak sekedar memberikan bantuan,” katanya. | Yusvin

Karang Malang Jadi Tempat Mesum Lebak, Trans - Selain tidak terawat, Pantai Karang Malang yang berlokasi di Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, juga dijadikan tempat mesum. Bahkan sempat ada pasangan mudamudi yang diarak keliling desa karena ketahuan berbuat mesum.

Warga yang diarak berasal dari luar Desa Muara. “Kejadian pasangan mesum diarak keliling desa sekira satu pekan lalu,” ujar tokoh masyarakat Desa Muara, Kalipan.

Menurut pria yang juga menjabat Ketua RT 09 di Desa Muara ini, pesisir pantai memang identik sebagai tempat maksiat, tetapi warga di sekitar Pantai Karang Malang masih religius.

Untuk menghindari Pantai Karang Malang tidak kembali dijadikan tempat mesum, warga sering aktif melakukan patroli di pesisir pantai. Kata Kalipan, Pantai Karang Malang kerap dijadikan tempat mesum oleh pasangan muda-mudi sekira pukul 17.00 WIB atau menjelang maghrib.

Ia berharap, aparat desa serta kecamatan aktif melakukan patroli di sekitar pantai. “Saya juga berharap, Pemkab Lebak membenahi Pantai Karang Malang agar tidak dijadikan tempat mesum,” pungkasnya.

Camat Wanasalam, Habib Abdillah, mengaku terkejut terkait kabar Pantai Karang Malang dijadikan tempat mesum. Ia mengaku belum mendapatkan informasi tersebut.

Namun dia berjanji akan berkoordinasi dengan pihak desa untuk mengawasi Pantai Karang Malang.

“Saya akan memantau Pantai Karang Malang, apakah benar ada warung yang menjual minuman keras. Bila ada, akan saya tindak tegas,” ujarnya. | Yusvin

FOTO | YUS

Kejari Usut Dua Kasus Korupsi

FOTO | YUS

Pelabuhan ASDP Merak.

Dewan Takut Setujui Anggaran Pelabuhan Cilegon, Trans - Sejumlah anggota Badan Anggaran (Banang) DPRD Kota Cilegon, Provinsi Banten, mengaku akan lebih berhatihati dalam memberikan persetujuan tentang alokasi anggaran pembangunan Pelabuhan Cilegon yang berlokasi di Warnasari Kecamatan Ciwandan.

Mereka mengaku trauma dengan serentetan pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Kubangsari beberapa bulan lalu.

Saat itu, sebanyak 18 anggota Banang diperiksa selama empat hari sejak 21 Mei oleh KPK. Mereka adalah Ketua DPRD Cilegon Arief Rivai Madawi, Amal Irfanudin, Hasbudin, Rosyid Khaerudin, Adad Musadad, Supriyanto, Rahmatullah, Ahmad Hujaeni dan Roisyudin.

Selain itu, beberapa anggota Dewan lain juga diperiksa, seperti Mustaba Ali, Iye Iman Rohiman, Sofwan Marzuki, Nurseha, Nana Sumarna, Muhadi, Hayati Nufus, Syihabudin Siddik, dan Oji Armuji.

Pemeriksaan anggota Banang berkaitan dengan pengesahan bantuan anggaran keuangan dari APBD Cilegon tahun anggaran 2010 senilai Rp50 miliar untuk pembangunan dermaga Pelabuhan Kubangsari.

Pada tahun 2010, pembangunan Pelabuhan Kubangsari mendapat

alokasi Rp50 miliar dari APBD, dan mendapat tambahan dari pengalihan alokasi anggaran pendidikan sebesar 26 persen dari APBD atau senilai Rp20 miliar.

Pengalihan anggaran pendidikan untuk alokasi pembangunan Pelabuhan Kubangsari, dilakukan karena saat itu Pemkot mendapat bantuan insentif dari Menteri Keuangan untuk pos pendidikan sebesar Rp20 miliar.

Ini dikuatkan dengan hasil rapat pembahasan RAPBD 2010 pada November 2009 oleh eksekutif dan legislatif yang menyepakati alokasi anggaran pendidikan di APBD Cilegon dialihkan untuk pembangunan Pelabuhan Kubangsari.

“Dulu kami memang agak ceroboh dalam memberikan persetujuan alokasi anggaran Pelabuhan Kubangsari. Namun hal seperti itu, tidak akan terjadi kembali,” ujar anggota Banang DPRD Cilegon Syihabudin Sidik.

Hal senada dikatakan Muhamad Ikbal, anggota Banang lainnya. “Sikap kehati-hatian memang perlu kami lakukan. Ini agar segala sesuatunya bisa berjalan sesuai keinginan semua pihak,” ungkapnya.

Katanya, pemanggilan 18 anggota Banang oleh KPK cukup menjadi pelajaran bagi mereka. “Keledai pun tidak jatuh di lubang yang sama. Makanya kami akan lebih spesifik lagi dalam mempelajari se-

tiap usulan anggaran pelabuhan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Banang Adad Musadad cukup memaklumi sikap trauma para anggotanya. Ia pun sepakat untuk hati-hati dalam menyetujui alokasi anggaran Pelabuhan Cilegon. “Kami harus benarbenar teliti, ini agar kejadian yang lalu tidak terjadi kembali,” katanya.

Ia menginformasikan, pembahasan anggaran untuk pembangunan Pelabuhan Cilegon akan dilakukan dalam waktu dekat, seiring dengan pembahasan draf RAPBD 2013. “Di dalamnya termasuk pembahasan alokasi anggaran Pelabuhan Cilegon,” katanya.

Pada bagian lain, Sekda Cilegon, Abdul Hakim Lubis, mengaku tidak mencantumkan alokasi anggaran untuk kegiatan Pelabuhan Cilegon dalam draf RAPBD 2013.

Ini karena proses penglepasan lahan Warnasari yang merupakan objek tukar guling dengan lahan Kubangsari dari PT KS belum juga rampung. “LHP-nya juga belum selesai, makanya pembangunannya belum kami rencanakan,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya berencana menggandeng pihak ketiga dalam pembangunan Pelabuhan Cilegon.

“Ini akan lebih hemat, anggaran dari Pemkot Cilegon rencananya akan berbentuk saham saja,” kata Lubis. | Yusvin

ASDP Perbarui Jadwal Pemberangkatan Kapal Merak, Trans - Upaya memberikan pelayanan terbaik terhadap penumpang dan kendaraan yang akan menyeberang, PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Cabang Merak, melakukan pembaruan jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal di Pelabuhan Penyeberangan Merak.

“Perusahaan kapal harus disi-

plin mengikuti jadwal pemberangkatan, bongkar muat dan pemberangkatan,” ujar Manajer Operasional PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak, Nana Sutisna.

Menurut Nana, PT ASDP memberikan waktu bongkar muat kapal di dermaga selama 45 menit. Ketentuan tersebut harus ditaati oleh semua kapal. “Sampai saat ini, se-

mua kapal disiplin terhadap jadwal yang telah dibuat, sehingga hal itu berdampak pada lancarnya operasional kapal, dan pelayanan penumpang dan kendaraan yang akan menyeberang,” ujarnya.

Dia menjelaskan, jumlah kapal beroperasi sebanyak 25 kapal, dan trip kapal mencapai 90 trip. Kondisi pelabuhan sekarang ini lengang dan tak terjadi antrean truk. | Yusvin

Cilegon, Trans - Belum tuntas menangani kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan Subterminal Pasar Kranggot, Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon mulai melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi lain di Pemkot Cilegon.

Sumber di Kejari Cilegon mengungkapkan, kasus dugaan korupsi tersebut, diusut Kejari Cilegon berdasarkan laporan masyarakat. Dugaan korupsi yang dilaporkan lebih dari satu kasus.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Cilegon, Andri Yuliansyah ketika dikonfirmasi, membenarkan adanya kasus dugaan korupsi yang sedang ditanganinya.

Namun ia tidak bersedia menjelaskan kasus dugaan korupsi yang tengah diusutnya tersebut, dengan alasan prosesnya masih dalam pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

Hanya ia menyebutkan jumlahnya ada dua kasus dugaan korupsi. “Sekarang kasusnya tengah kami pelajari,” ujarnya.

Seperti diketahui, hingga kini Kejari Cilegon tengah menangani kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan Subterminal Pasar Kranggot. Namun Kejari terkesan kesulitan mengungkap tersangkanya, sehingga sudah hampir setahun penanganan kasusnya belum juga tuntas. | Yusvin

Diduga Melakukan Penggelapan Dana Hibah

Mantan Ketua KNPI Dipolisikan Cilegon, Trans - Mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Cilegon, Hidayatullah diduga melakukan penggelapan dana hibah senilai Rp50 juta. Dugaan ini muncul berdasarkan catatan laporan akhir tahun KNPI Cilegon 2011, dimana dari total Rp125 juta anggaran yang dialirkan melalui hibah APBD 2010, yang dicanFOTO | YUS tumkan dalam laporan hanya Hidayatullah Rp75 juta saja.

Hal ini menjadi perhatian Komite Pemuda Anti Korupsi (Kompak), organisasi gabungan dari sejumlah LSM di Cilegon. “Ada dugaan penggelapan anggaran hibah yang dilakukan KNPI di bawah kepemimpinan Hidayatullah. Ini artinya, organisasi ini telah melakukan korupsi, maka sebagai lembaga anti korupsi, kami akan menyikapi ini dengan serius,” ujar anggota Kompak Zaenal Arifin.

Ia mengatakan, KNPI pada 2010 lalu mendapat aliran dana hibah sebesar Rp125 juta. Pencairannya dilakukan dua tahap, yakni melalui APBD 2010 Rp75 juta, dan anggaran belanja tambahan (ABT) 2010 Rp50 juta.

“Kami melihat ada kejanggalan karena da-ri 125 juta yang dicairkan dari APBD, yang mereka serap hanya 75 juta saja. Sisanya dikemanakan,”ujarnya.

Untuk itulah, pihaknya telah melaporkan temuan ini kepada Polres Cilegon, awal Oktober lalu. Pihaknya pun telah menyerahkan berbagai bukti berupa berkas laporan akhir tahun KNPI Cilegon 2011 dan beberapa catatan lainnya. “Sekarang kami telah serahkan kasusnya ke polisi.

Kami berharap catatan yang kami berikan bisa membantu kelancaran penyelidikan,” katanya.

Kasatreskrim Polres Cilegon, AKP Agus Purwanta, membenarkan adanya laporan dugaan penggelapan dana hibah KNPI Cilegon dari Kompak. “Kami pun telah memprosesnya dengan mengumpulkan data-data pendukung,” katanya. | Yusvin

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Provinsi Banten : Yusvin M Karuyan

Diduga Sarat Penyelewengan | P4 Desak Pengusutan Dana Hibah DKP Pandeglang, Trans - Aktivis Pergerakan Pemuda Peduli Pandeglang (P4) Pandeglang, Provinsi Banten, meminta aparat hukum segera turun tangan mengusut realisasi pelaksanaan program dana hibah bantuan perikanan anggaran APBN TA 2012 senilai Rp5,8 miliar di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat.

Pasalnya, realisasi pelaksanaan bantuan tersebut di-

duga sarat penyelewengan, dan bahkan terindikasi banyak yang fiktif.

Ketua Aktivis P4, Arif Ekek, mendesak, aparat hukum segera mengusut adanya dugaan penyelewengan dalam sejumlah pelaksanaan program bantuan di lingkungan DKP setempat, khususnya dana bantuan hibah perikanan yang alokasi anggarannya mencapai Rp5,8 miliar.

“Aparat hukum harus segera

turun tangan mengusut dugaan penyelewengan dalam pelaksanaan sejumlah program bantuan di DKP,” pintanya.

Ia mengatakan, adanya indikasi penyelewengan sejumlah bantuan di DKP dimulai dari adanya pemecahan sejumlah proyek menjadi Penunjukan Langsung (PL). Dimana, seharusnya dana hibah sebesar itu dilakukan melalui proses tender, tetapi faktanya DKP

malah memecah anggaran itu menjadi proyek PL. “Dari situ saja terendus bintik adanya indikasi penyelewengan yang dilakukan oknum pejabat setempat untuk meraup keuntungan,” katanya.

Parahnya lagi kata dia, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukannya di lapangan, banyak sejumlah program pelaksanaan sarana perikanan atau UPR dari dana hibah itu yang

tidak direalisasikan atau terindikasi fiktif. Belum lagi, pelaksanaan proyek yang realisasinya tidak sesuai ketentuan.

“Saya rasa aparat hukum sangat perlu mengusut kasus ini. Karena dari awal hingga pelaksanaan indikasi penyelewengan dalam sejumlah proyek di DKP sangat tampak,” tandasnya.

Ia menegaskan, pihaknya akan mengancam melakukan

aksi demonstrasi besar-besaran, apabila aparat hukum tidak segera mengusut adanya dugaan penyelewengan dalam sejumlah program bantuan di DKP. Ia juga berharap, DPRD sebagai lembaga kontrol di pemerintahan tidak tinggal diam dan harus segera memanggil sejumlah pejabat di DKP untuk dimintai keterangan terkait realisasi sejumlah program bantuan

itu.

“Para petani ikan hanya dijadikan kedok oleh oknum pejabat untuk mendapatkan bantuan. Sementara, petani itu sendiri malah banyak yang tidak merasakan manfaat dari bantuan tersebut,” katanya.

Sementara ketika dikonfirmasi, sejumlah pejabat terkait di lingkungan DKP setempat, sulit ditemui untuk dimintai keterangan. | Yusvin

NO.255. TH XIII

TRANS AGAM

HALAMAN 14

KORAN TRANSAKSI THN 13

SENIN, 22 OKT - 4 NOV 2012

Perangkat Nagari se-Kabupaten Agam Jalin Ukhuwah Islamiyah Agam, Trans - Perangkat nagari se-Kabupaten Agam, menggelar silaturahmi untuk mempererat hubungan sesama serta menjalin ukhuwah islamiyah, bertempat di aula kantor Walinagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek.

“Meskipun tidak semua perangkat nagari bisa hadir, kita tetap optimis kegiatan silaturahmi ini akan

tetap terus berjalan dan menjadi salah satu wahana peningkatan ukhuwah islamiyah sesama perangkat nagari serta memberikan dampak positif bagi nagari-nagari yang ada di kabupaten Agam,” kata Sekretaris Nagari Koto Tangah Suwardi, S. Ag, Selasa (11/10).

Menurutnya, dengan adanya pertemuan ini, bagai sesama perangkat

PENDIDIKAN 17 Orang Pendidik & Pengelola Agam Ikuti Magang Agam, Trans - Untuk tingkatkan mutu pengelolaan program pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebanyak 17 orang pendidik dan pengelola mengikuti magang selama lima hari kerja 8 sampai 12 Oktober 2012 di PAUD Istiqlal Jakarta.

“Kegiatan magang ini telah kita dipersiapkan melalui permohonan ke Istiqlal Jakarta, untuk menimba ilmu bagaimana pengelolan program dan pelaksanaan proses bermain yang dilaksanakan di tempat magang diwilayah tersebut,” ungkap Yunaidi Kabid Non Formal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, Senin (8/10).

Menurutnya, dengan menjamur lembaga PAUD, perlu dilaksanakan magang dan studi banding ke lembaga yang sudah maju dan berkembang, dimana setelah kembali kepada peserta akan melaporkan hasil kegiatan dan diterapkan dilembaga masing-masing.

“Kita harapkan selesai magang ilmu yang diperoleh dapat dikembangkan dengan menyampaikan laporan dihadapan pendidik dan pengelola program PAUD di Agam,” katanya.

Dia menambahkan, pengembangan PAUD di Agam sudah mulai maju dan berkembang, untuk menggerakkan lebih maju lagi beberapa orang pendidik dan pengelola perlu melihat dari dekat lembaga PAUD yang maju berkembang dan berprestasi.

“Peserta magang yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dan dapat selesai kegiatan, pihak dinas pendidikan melalui bidang terkait, kita juga laksanakan pertemuan secara bersama,” tambahnya.

Selain itu dalam penjelasannya, rombongan pendidik dan pengelola program PAUD yang mengikuti magang adalah, Yeni Syofnidel S.Pd, Kasi PAUD, TK dan ABK, langsung sebagai pendamping, Gusniarti S.Pd.M.Pd, dan Witri Azizah, S.Pd, selaku pengelola. Nora Frimadona, A.ma, Puji Hartini, A.ma, Mira Susanti, Mei Fitri Dewi, A..Md, Yeni Gusmawati (TK Fatimah) Suhermi, Gusrita Soviharni (PAUD Dahlia), Lolita Indraswari, Rezi Putri Yanti, Tk Pembina), Eko Sri Lestari, S.Pd, Andika Marlina (PAUD Riak Antokan Lubuk Basung), Nelmi (TK Aisyiah Lubuk Basung), Syamsidar (PAUD Rasuna Said Tanjung Raya), Rlla dari PAUD IV Koto. | SH/Uci

Jorong Sonsang Adakan Lokakarya Mini Agam, Trans - Mahasiswa Stikes Perintis Sumatera Barat laksanakan Lokarya Mini (Lokmin) dan Praktek Lapangan (PL) bertempat di Gedung Serbaguna Jorong Sonsang Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam.

“Setelah melakukan survey lapangan ke rumah masyarakat pada beberapa waktu yang lalu oleh mahasiswa Stikes Perintis Sumatera Barat bekerjasama dengan pemuda serta kader Posyandu Jorong Sonsang,” ungkap Sekretaris Nagari Koto Tangah, Suwardi pada Reporter Agam Media Center, Sabtu (6/10).

Pada kesempatan itu, juga disampaikan hasil survey tentang kesehatan Balita, Remaja dan Lansia di Jorong Sonsang serta membicarakan tentang kegiatan penyuluhan kesehatan yang akan dilakukan terhadap masyarakat terutama remaja dan ibu balita serta lansia.

Kata dia, pihaknya berterima kasih kepada mahasiswa Stikes yang telah berperan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat terutama di Jorong Sonsang.

“Pada saat ini di Nagari Koto Tangah ada 6 Jorong tempat pelaksanaan praktek profesi keperawatan komunitas yang dilakukan oleh Mahasiswa Stikes Perintis Sumbar dan Stikes Fort De Kock Bukittinggi yaitu di Jorong Tambuo, Ganting, Tanjung Barulak (Stikes Fort De kock) dan Jorong Uba, Sonsang, Koto Malintang (Stikes Perintis Sumbar)” jelas Suwardi menambahkan.

Lokakarya yang diadakan Jorong Sonsang tersebut, mendapat antusias warga setempat yang dihadiri oleh Wali Jorong, Ninik Mamak, Pemuda dan pemudi, PKK dan Dosen pembimbing Mahasiswa Stikes Perintis Sumatera Barat. | SH/Uci

W ART A WAN PROFESIONAL ARTA TUNJUK AN JA TI DIRI TUNJUKAN JATI Perwakilan Sumatera Barat : Amir Husin Koto, Syahrul Hamidi Koto, Sudirman Dt. Rky Endah

nagari bisa saling menimba ilmu khususnya dalam menjalankan tupoksi masing-masing dalam rangka pembangunan nagari di kabupaten Agam.

“Kita menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, dengan saling berbagi kita bisa membantu dalam membangun nagari,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Walinagari Nagari Ampang Gadang Rifky Syaiful menyampaikan, ekspos singkat tentang Nagari Ampang Gadang yang disambut antusias oleh perangkat nagari yang hadir.

Bahkan ada yang berencana untuk melaksanakan study banding/ kunjungan secara resmi ke Nagari Ampang Gadang guna menambah

ilmu, hal itu disambut baik oleh Wali Nagari Ampang Gadang.

“Dalam pertemuan di Nagari Ampang Gadang tersebut, telah kita disepakati untuk kembali mengadakan pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan di salah satu nagari yang ada di Kecamatan Tanjung Raya,” tuturnya.

Selain itu, Suwardi menjelaskan, lokasi silaturahmi ini memang dilaku-

kan secara bergiliran di nagari-nagari yang ada di kabupaten Agam agar perangkat nagari bisa juga mengenal lebih dekat nagari yang ada di wilayah Agam.

Kegiatan diikuti oleh sekretaris nagari, kepala urusan, bendahara dan staf nagari se- kabupaten Agam tersebut juga dihadiri oleh sekretaris perwana Agam. | SH/Uci

Rusunawa Merubah Wajah Ibukota Kabupaten Agam Rumah susun merupakan salah satu alternatif untuk memecahkan masalah kebutuhan rumah di perkotaan yang terbatas akan lahan.

Agam, Trans - Pembangunan gedung Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di atas areal seluas 7212 M2, dengan menelan dana Rp7,5 miliar dari bantuan Kementerian Perumahan dan Rakyat, dibangun di Kecamatana Lubuk Basung, Kabupaten Agam – Sumatera Barat.

Direncanakan pembangunan gedung yang berlantai tiga dengan jumlah kamar sebanyak 68 unit, akan selesai pembangunan tiga bulan ke depan. Kemungkinan tahun 2013 sudah bisa ditempati pegawai negeri yang belum memiliki rumah.

“Bangunan rusunawa ini merupakan gedung yang pertama kali di Lubuk Basung. Kita akan tata kota sedemikian rupa, karena saat ini agam sedang giatnya membangun tata kota yang baik,” kata Indra Catri Bupati Agam saat mendampingi Deputi Perumahan Formal Kementrian Negara Perumahan Rakyat, Ir Rinza Ekoyanto M.Si, pada Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rasunawa di Tengkong-tengkong, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Selasa (9/10).

Bupati Agam mengatakan, salah satu tanggung jawab pemerintah yang harus diwujudkan adalah penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau, serta didukung oleh sarana prasarana pemukiman yang mencukupi dan berkualitas.

“Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternative untuk memecahkan masalah kebutuhan rumah di perkotaan yang terbatas akan lahan, untuk itu dikembangkan model hunian secara vertical,” ujarnya.

Sampai saat ini pembangunan rumah susun masih tergantung kepada dana APBN karena membutuhkan dana APBN karena membutuhkan biaya yang cukup besar. Dalam ini, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk biaya penyambungan serta sarana prasarana pendukung lainnya.

Bupati Agam berharap, mengingat masih banyak PNS dan masyarakat Kabupaten Agam yang belum memiliki rumah sendiri dan lahan yang ter-

Bangunan rusunawa yang akan dibangun sebanyak 1 unit bangunan berlantai 3 dengan kamar 68 tipe studio ukuran 22 m2 dibangun diatas tanah milik pemerintah daerah yang memilik luas 7,712 m2 dan mampu menampung 3 unit masa bangunan rusunawa.

FOTO | SH

Bupati Agam peletakan batu pertama Pembangunan Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) Untuk Pegawai Negeri Sipil kabupaten Agam.

sedia cukup banyak kami mohon agar Kabupaten Agam dapat dialokasikan kembali program pembagunan Rusunawa atau program pembangunan perumahan lainnya.

Sementara itu Ir Erniwati, MSP Kepala Bappeda Agam melaporkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rusunawa ini dilakukan oleh PT Pirinbilo Permai Jakarta dengan nilai investasi proyek sebesar Rp7,5 miliar yang akan diselesaikan dalam waktu 150 hari.

“Bangunan Rusunawa yang akan dibangun sebanyak 1 unit bangunan berlantai 3 dengan kamar 68 tipe studio ukuran 22 m2 dibangun diatas tanah milik pemerintah daerah yang memilik luas 7,712 m2 dan mampu menampung 3 unit masa bangunan rusunawa,” jelasnya.

Sebelumnya Pemkab Agam meminta tiga bangunan rusunawa, akan tetapi baru direalisasikan satu, dan ditambah dengan bangunan asrama pesantren 2 unit yakni parabek dan Kecamatan Sungai Puar.

Sedangkan Ir Rinza Ekoyanto selaku Deputi Perumahan Formal Kementerian Negara Perumahan Rakyat, menjelaskan bahwa menyediakan rumah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam merupakan bagian program percepatan pembangunan perumahan bagi PNS sesuai instruksi Kementerian Perumahan Rakyat.

“Program itu bisa turut membantu meningkatkan kualitas hidup dan mempercepat kesejahteraan para PNS. Sebab, rumah merupakan salah satu kebutuhan primer yang harus segera dipenuhi,” kata Rinza.

Pembangunan rusunawa di atas lahan seluas lima hektare bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Agam, agar PNS memiliki akses lebih dekat untuk

pergi ke kantor, karena jarak rusunawa dengan kantor bupati hanya sekitar satu kilometer.

“Semoga rusunawa ini menjadi rumah idaman para PNS nantinya sesuai dengan kegunaannya, dan semoga tahun besok bisa ditambah lagi,” ujarnya.

Sebelum itu Bupati Agam Indra Catri Dt.Malako Nan Putiah mengatakan, salah satu tanggung jawab pemerintah yang harus diwujudkan adalah penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau serta didukung oleh sarana prasarana pemukiman yang mencukupi dan berkualitas.

Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif untuk memecahkan masalah kebutuhan rumah di perkotaan yang terbatas akan lahan, untuk itu dikembangkan model hunian secara vertikal.

Sampai saat ini pembangunan rumah susun masih tergantung kepada dana APBN, karena membutuhkn biaya yang

cukup besar.

Bantuan kemenpera dilaksanakan dalam bentuk pembangunan rumah susun tiga lantai dengan 68 ruangan kamar termasuk instalasi listrik dan air didalam bangunan. Sedangkan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab, untuk biaya penyambungan serta sarana prasarana pendukung lainnya.

Bupati Agam berharap, mengingat masih banyak PNS dan masyarakat kabupaten Agam yang belum memiliki rumah sendiri dan lahan yang tersedia cukup banyak kami mohon agar kabupaten Agam dapat dialokasikan kembali program pembagunan rusunawa atau program pembangunan perumahan lainnya.

Sementara itu Ir Erniwati MSP selaku Kepala Bappeda Agam melaporkan bahwa pelaksana pekerjaan pembangunan Rusunawa ini dilakukan oleh PT Pirinbilo Permai Jakarta, dengan nilai investasi proyek sebesar Rp7,5 milayar yang akan diselesaikan dalam waktu 150 hari.

15 Pesantren Selain PNS, 15 pesantren di Kabupaten Agam juga siap menerima bantuan Kementerian Perumahan dan Rakyat untuk membangun asrama santri.

Menurut Asra Faber, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Agam, dari sambutan Deputi Perencanaan Perumahan Formal, terdengar kemenpera akan membangun berbagai macam rumah, mulai dari rumah tapak sampai dengan asrama pesantren bagi santri. “Menanggapi hal tersebut Kemenag sudah menyiapkan 15 pondok pesantren yang tersebar di Kabupaten Agam, untuk dibangun asrama,” ujarnya.

Ke-15 Pondok Pesatren tersebut tersebar di 5 Kecamatan yakni Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Candung, Kecamatan Tilatang Kamang, Kecamatan Banuhampu dan juga Kecamatan Sungai Puar.

Kriteria yang ditetapkan kemenpera sudah terpenuhi oleh ke 15 Pondok Pesantren yang disiapkan Kemenag, terutama tanah yang sudah dimiliki pesantren dan juga jumlah murut sudah mencukupi.

Dia menambahkan, setiap pesantren yang disiapkan, memiliki santri lebih kurang 200 siswa, sedangkan asrama masih belum memadai.

Tahun 2012 Kementerian Perumahan Rakyat akan membangun dua buah asrama pesantren di Kabupaten Agam yakni Pesantren Parabek Kecamatan Banuhampu serta Pesantren yang berada di Sungai Puar, untuk tahun 2013 akan dibangun lagi asrama untuk tiga Pesantren yang ada di Kabupaten Agam. | SH/Uci

667 orang Kepala Keluarga Dapat Raskin Tiap Bulan Agam, Trans - Pemerintahan Nagari Garaggahan saat ini terus menyalurkan beras miskin (Raskin) bagi 667 orang Kepala Keluarga (KK) Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang sangat membutuhkan pangan dalam bentuk beras, berada di empat jorong tersebar diwilayah tersebut.

“Setiap bulan sudah kita distribusikan secara rutin kepada masyarakat di keempat jorong itu sesuai data, tidak ada penundaan penyaluran raskin,” katanya Yustan Taher Sekretaris Nagari Garaggahan Kecamatan Lubukbasung, Kabupaten Agam, Selasa (11/10).

Menurutnya, sesuai data masyarakat yang berhak menerima beras miskin di empat jorong

yaitu, Jorong Satu sebanyak 156 orang KK, Jorong Dua sebanyak 262 orang KK, Jorong Tiga sebanyak 126 orang KK dan Jorong Empat sebanyak 125 orang kepala keluarga rumah tangga sasaran.

“Untuk tiap Kepala Keluarga RTS kita telah salurkan beras kepada yang berhak menerimanya yaitu sebanyak 15 kilogram dengan harga Rp1.600 per kilogram,” katanya.

Diharapkan, dengan adanya bantuan raskin tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam bentuk beras serta membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga masyarakat miskin agar dapat dipergunakan untuk keperluan yang lain. | SH/Uci

Tingkatkan Fungsi & Daya Trik Pasar Tradisional Agam, Trans - Menyadari pentingnya fungsi Pasar Tradisional yang sangat strategis di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, perlu diupayakan pemberdayaan pasar tradisional sebagai tempat yang layak dan menarik untuk dikunjungi.

“Modernisasi bukan satusatunya solusi, tetapi bisa dilakukan peningkatan fungsi dan daya tarik pasar tradisional dengan menciptakan sesuatu yang khas dan keunikan namun tingkat kenyamanan, keamanan, kebersihan, ketertiban menjadi terpelihara dengan baik,”

ujar Khairul Koto, S. Sos, Kabid Pasar Dinas Koperindag Kabupaten Agam, Jumat (5/10).

Menurutnya, setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan pasar tradisional, ungkap Khairul Koto, harus berupaya menghilangkan image atau kesan bahwa pasar tradisional adalah tempat yang kumuh, becek, tidak aman/tertib dan banyaknya pungutan liar. “Tumbuhkan budaya kepada para pedagang, pengelola pasar dan pembeli untuk dapat menciptakan suasana pasar yang bersih, nyaman, aman dan tertib serta le-

bih menarik,” ujarnya.

Pengelolaan pasar tradisional harus ditingkatkan, antara lain dengan menerapkan manajemen pasar yang lebif profesional dengan struktur dan deskripsi tugas yang jelas, berawal dari penyusunan visi, misi dan kebijakan yang jelas akan ke mana pasar tradisional dikembangkan.

Visi, misi dan kebijakan yang telah disusun harus disosialisasikan kepada publik, dan harus menjadi pegangan utama bagi manajemen pasar dalam melakukan kegiatan operasio-

nal sehari-hari. Namun, sebelum itu, manajemen pasar harus dibentuk dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berpengalaman dalam hal manajerial serta mempunyai komitmen untuk mengembangkan pasar.

Agar semua tugas bisa dilaksanakan secara tertib dan menghindari terjadinya penyimpangan yang tidak diinginkan, diperlukan adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) menyangkut : manajemen keuangan yang terpusat, batasan akan hak pakai toko/kios/los, pemeli-

haraan dan peningkatan ketertiban di lingkungan pedagang harus melibatkan semua penyewa, pemeliharaan kebersihan dan Sampah, perparkiran, pemeliharaan sarana prasarana pasar, penteraan alat ukur takar dan timbang yang digunakan pedagang, penanganan distribusi barang.

Selanjutnya, peningkatan mutu dan pembenahan pengaturan sarana fisik pasar, mulai dari perencanaan tata ruang, arsitektur bangunan, pengaturan lalu lintas, kualitas konstruksi, air bersih dan limbah,

sistem elektrikal (listrik) yang digunakan yang sering menimbulkan kebakaran akibat arus pendek, pencegahan kebakaran, dan penanggulangan sampah.

Demikian juga dengan Site Plan (perencanaan tapak) yang sangat menentukan hidupnya pasar, kaidah yang ideal dengan : penempatan kios yang strategis, setiap blok hanya terdiri dari 2 deret dengan 2 muka, kios paling luar menghadap keluar, sehingga fungsi etalase menjadi maksimal.

“Termasuk adanya koridor

utama yang merupakan akses utama dari luar pasar, tersedia jalan yang mengelilingi pasar, semua tempat memberikan kesan bagian depan dapat diakses dari segala arah dengan lebar jalan minimal 5 meter, sehingga dapat dihindari penumpukan antrian kendaraan termasuk selasar (koridor antar kios), pola bongkar muat yang tersebar, serta adanya tempat pembuangan sampah sebelum diangkut keluar pasar terletak di belakang dan terpisah dari bangunan pasar,” ungkap Khairul Koto mengakhiri. | SH/Uci

HALAMAN 15

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS SUMBAR

NO. 255. TH XIII SENIN, 22 OKT - 4 NOV 2012

Pemprov. Sumbar Bantu 1000 Eksemplar Buku Pustaka Nagari Koto Tangah Agam, Trans - Sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa, maka pada tahun 2012, Badan Perpustakaan dan Arsip Propinsi Sumatera Barat, berikan bantuan sebanyak 1000 eksemplar buku dan 2 buah lemari (rak buku ) besi dan ATK untuk Perpustakaan Anak Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam.

Bantuan diserahkan oleh Badan

Perpustakaan dan Arsip Propinsi Sumatera Barat yang didampingi oleh Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Agam, Danil Defo, kepada Walinagari Koto Tangah yang diwakili oleh Sekretaris Nagari, Suwardi, di kantor Walinagari Koto Tangah. Rabu(17/10).

Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Agam, Danil Defo menyampaikan, bantuan sebanyak 1000 eksemplar

buku untuk pustaka ini senilai Rp.25 juta yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana dekonsentrasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2012.

Selain itu, untuk bantuan buku perpustakaan diberikan juga diberikan kepada 82 nagari yang tersebar di Sumatera Barat, dimana termasuk enam nagari di kabupaten Agam.

Dijelaskannya, nagari yang men-

dapat bantuan tersebut diantaranya, Nagari Kubang Putiah Jorong Batu Jariang Kecamatan Banuhampu, Nagari Koto Gadang Kecamatan Ampek Koto, Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek, Nagari Simarasok Jorong Sungai Angek Kecamatan Baso, Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang dan Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai pua.

“Kita sangat berterima kasih ke-

pada Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Pemkab. Agam yang telah memberikan perhatian begitu besar kepada Perpustakaan Anak Naagri Koto Tangah. Mudah-mudahan dengan bantuan ini bisa membantu mencerdaskan anak nagari,” tambah Suwardi, Sekretaris Nagari Koto Tangah.

Dijelaskannya, pustaka anak Nagari Koto Tangah yang berada di komplek kantor walinagari tersebut juga

telah mendapatkan bantuan buku dari perantau yang ada di Jakarta.

Mudah-mudahan dengan bertambahnya koleksi buku perpustakaan ini, minat baca masyarakat semakin tinggi, pihaknya berharap masyarakat Nagari Koto Tangah, baik yang berada di kampung halaman maupun di perantauan bisa juga menyumbangkan bukunya untuk pustaka kita ini agar lebih berkembang dan meningkat. | SH/Uci

Warga Klaim Miliki Lahan PIP

Bupati Agam membuka acara Rapat Koordinasi Minapolitan kabupaten Agam.

Masyarakat mengaku belum mendapatkan ganti rugi, tapi pihak Padang Industrial Park mengatakan masalah itu sudah beres.

FOTO | SH

Galakkan Budidaya Ikan Sebagai Lokomotif Kesejahteraan Masyarakat Agam, Trans - Komunitas yang tinggal di daerah perairan penduduknya rajin mengkonsumsi ikan sehingga masyarakat setempat selain memiliki fisik yang kuat, otak yang cerdas juga bisa menghemat belanja dalam rumah tangga, makanya ikan itu sangat berguna untuk mensejahterakan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Indra Catri Dt.Malako Nan Putiah Bupati Agam saat membuka acara Rapat Koordinasi Minapolitan kabupaten Agam dengan tema,”Sinergitas Minapolitan menuju Industrialisasi Perikanan Budidaya yang berdaya saing dan berkelanjutan di Aula Kantor bupati Agam, Rabu (17/ 10).

Bupati menambahkan, jika ikan mulai berkurang maka sumber gizi juga mulai berkurang dan kecerdasanpun mulai berkurang maka rawat dan budidayakanlah selalu ikan.

Budidaya ikan jika dikembangkan

maka selain sumber gizi yang kita dapat, cinta kasih keakraban dan sumber air tercipta untuk mengatasi kebakaran.

Dengan potensi yang demikian tidak salah kiranya Menteri Kelautan an Perikanan menetapkan kabupaten Agam sebagai daerah yang memiliki potensi perikanan yang sangat besar dibandingkan kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat, untuk tahun 2011 realisasi produksi perikanan kabupaten Agam mencapai 48.024,54 ton atau 100,02% dan melebihi dari target yang ditetapkan. “Galakkanlah Budidaya Ikan di kabupaten Agam sebagai lokomotif kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.

Sekaitan dengan hal itu Pemerintah Kabupaten Agam akan selalu berupaya mengembangkan usaha perikanan khususnya perikanan budidaya secara optimal melalui minapolitan untuk menuju industrialisasi perikanan dengan tetap menjaga kelestarian dan

daya dukung lahan.

Minapolitan sebagai salah satu motor penggerak perekonomian lokal disamping itu kabupaten Agam juga sedang melaksanakan program kerakyatan yang dinamakan dengan Agam Menyemai dengan melaksanakan berbagai kegiatan penanaman bibit pohon dan tanaman serta penyemaian bibit ikan dikolam-kolam masyarakat, telaga, sungai serta lubuk larangan.

Perkembangan ikan di Agam sudah Mandiri, aman dan kokoh jadi ditambah ilmu serta teknologi terkini hasil budidaya ikan akan lebih bagus dan lebih baik lagi.

Bupati berharap dengan adanya kunjungan dari Dirjen Perikanan dan Kelautan melalui Rapat Koordinasi Minapolitan ini akan menjadikan kabupaten Agam Sentral Budidaya ikan sehingga terwujud industrialisasi perikanan dimasa yang akan datang sebagai ujung tombak perekonomian. | SH/Uci

Bupati : Jadikan Minapolitan Sebagai Motor Pengerak Perekonomian Agam, Trans - Bupati Agam Indra Catri mengatakan, jadikan minapolitan sebagai motor pengerakan ekonomi masyarakat, karena daerah tersebut berpotensi budidaya ikan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Agam Indra Catri saat rapat koordinasi minapolitan dengan Dirjen di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, dengan tema “Sinergitas Minapolitan menuju Industrialisasi Perikanan Budidaya yang berdaya saing dan berkelanjutan”, di Aula Utama Kantor Bupati, Rabu (17/10).

Selain untuk meningkatkan eko-

nomi masyarakat dan pemenuhan kebutuhan, ikan juga bermamfaat sebagai pembentukan otak yang cerdas dan membentuk fisik yang kuat bagi masyarakat dan generasi penerus.

Ketua Pokja Minapolitan Kabupaten Agam Syafirman SH menambahkan, Kabupaten Agam memiliki potensi perikanan dan kelautan diantaranya garis pantai sepanjang 43 km, luas laut sekitar 313,04 km2, hutan mangroove sekitar 65 hektare, terumbu karang sebanyak 27,5 hektare, Danau Maninjau dengan luas 9.950 hektar dan lainnya.

Sementara itu, Direktur Prasarana

dan Sarana Budidaya Kementrian Kelautan dan Perikanan Dr.Ir. Iin Siti Djunaidah mengatakan, Kabupaten Agam merupakan daerah yang memiliki potensi untuk mebudidayakan ikan. Oleh sebab itu, Kementrian dan Kelautan akan berupaya meberi dukungan dalam proses menuju industrilisasi perikanan budidaya yang berdaya saing tinggi.

Pada saat rapat, turut hadir Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat Ir. Yosmeri, SKPD Kabupaten Agam terkait dan rombongan Dirjen Budidaya Perikanan. | SH/Uci

Padangpariaman, Trans - Puluhan warga Korong Bintungan, Kenagarian Kasang, Batang Anai, Padangpariaman unjuk rasa ke PT Padang Industrial Park (PIP) dan menghentikan penimbunan lahan seluas kurang lebih 1,5 hektare.

Pengunjuk rasa mengklaim tanah yang dimanfaatkan PT PIP tersebut, merupakan tanah milik Maisih cs.

Kapolsek Batang Anai, Iptu Indra Saputra mengatakan, masyarakat meminta PT PIP untuk membayarkan ganti rugi tanah tersebut. Sementara, pihak PIP juga mengaku ganti rugi tersebut sudah selesai, yang dibuktikan PIP dengan memiliki sertifikat tanah tersebut. “Masyarakat dari pihak Maisih Cs mengaku belum mendapatkan ganti rugi. Tapi PIP mengatakan kalau masalah itu sudah beres,” ungkapnya.

Indra menyarankan masyarakat melakukan gugatan ke pengadilan jika merasa tanah tersebut miliknya. “Jika masyarakat dari pihak Maisih Cs merasa benar, silakan gugat saja ke pengadilan,” sebutnya.

Untuk memperjelas permasalahan tersebut, Polsek Batang Anai berencana mengundang untuk mendengar pendapat dari kedua belah pihak. “Kita akan undang kedua belah pihak untuk mendapatkan informasi yang jelas terhadap permasalahan tersebut,” katanya.

Wali Nagari Kasang, M Tasir mengungkapkan, dirinya belum bisa memastikan siapa sebenarnya pemilik tanah, karena belum melihat sertifikat kepemilikan tanah, baik dari pihak Maisih Cs atau pun PIP. Untuk memperjelas permasala-

han tersebut, dirinya akan menghadirkan kedua belah pihak di kantor Kenagarian Kasang hari ini.

Pada pertemuan ini, kedua belah pihak hendaknya dapat menunjukkan sertifikat kepemilikan tanah.

Pertemuan tersebut bakal dihadiri Camat Batang Anai, tokoh masyarakat serta unsur Muspika lainnya.

Karoon, 80, warga setempat, menjelaskan tanah tersebut dulunya milik pemerintah Belanda yang kini diambil pemerintah. Namun, karena belum dimanfaatkan, tanah tersebut digarap masyarakat.

Dalam perjalanan, tanah tersebut dibeli PIP ke pemerintah. “Yang saya ketahui ceritanya seperti itu.

Karena saya dilahirkan di sini, makanya saya tahu sejarah tanah tesebut,” katanya.

Buntu Mediasi sengketa lahan antara Maisih cs dan Padang Industrial Park (PIP) di Korong Kasai, Kenagarian Kasang, Padangpariaman di Mapolsek Batang Anai, belum menemui titik terang. Karena itu, Polsek Batang Anai akan membuat pertemuan lanjutan dengan menghadirkan instansi terkait untuk memperjelas permasalahan tanah seluas 1,5 hektare tersebut.

“Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan ini lebih baik. Ini dimaksud untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Kapolsek Batang Anai, Iptu Indra Saputra ketika dihubungi wartawan via ponsel belum lama ini.

Mediasi ini dilakukan Polsek Batang Anai setelah kedua belah pihak saling lapor. Karena merasa aktivitas penimbunan lahan PT PIP dihalangi Maisih cs, Zulkifli melaporkan Wanadi (Maisih cs) ke Polsek Batang Anai dengan nomor 206/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan.

Sebaliknya, pihak Maisih Cs juga melaporkan Zulkifli dengan dengan nomor 207/X/2012 atas tuduhan pengrusakan berupa penebangan tujuh batang pohon karet dan meminta untuk menghentikan satu unit alat berat yang beroperasi.

Sebagai pegangan, pihak Maisih mengantongi bukti kepemilikan

surat keterangan No 20/PEM.1/ KS/1994 yang ditandatangani Kepala Desa Kasai, Kecamatan Batang Anai pada 14 Mei 1994 dan diketahui Camat Batang Anai yang kala itu dijabat Jasmet.

Pada surat keterangan itu, tertulis tanah tersebut milik Buyung Enek (alm) selaku pemilik sebidang tanah pertanian sawah verbonding 939. Tanah itu telah digarap sejak tahun 1954-1957.

Kemudian, tanah tersebut diwariskan kepada Maisih/Tempang dengan bukti surat keterangan waris no.45/KTU/V/1994 yang ditandatangani Kepala Desa Timur Utara. Tanah tersebut berbatas sepadan dengan tanah garapan Rancam (sebelah selatan), tanah garapan Nawar C (Uta-ra), tanah garapan Buyung Sudut (timur) dan tanah garapan Tuanku Lunak (barat).

Sesali Perilaku Zulkifli Di bagian lain, Pemerintah Nagari Kasang menyayangkan kejadian tersebut. Sebagai perpanjangan tangan wali nagari, Zulkifli yang merupakan Wali Korong Bintungan tak boleh bermain proyek.

Melainkan memfasilitasi pihak investor yang akan membangun.

“Masa ada perpanjangan tangan wali nagari (wali korong, red) main proyek. Ini menyalahi Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari,” ungkap Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Kasang, Asrizal.

Wali Nagari Kasang, M Tasir mengaku belum bisa memastikan siapa pemilik tanah tersebut, karena belum melihat sertifikat tanah tersebut dari kedua belah pihak.

Bahkan tanah tersebut juga belum ada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“PBB-nya belum ada, mungkin saja tanah tersebut belum terdaftar.

Jadi kita belum bisa memastikan siapa pemilik dari tanah tersebut,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan warga korong Kasai, Kenagarian Kasang, Batang Anai, Padang-pariaman melakukan unjuk rasa di kawasan PIP, Kamis (18/10).

Mereka menuntut agar pihak PIP menghentikan penimbunan lahan yang mereka klaim tanah milik Maisih Cs. | Sud

OPINI

Posisi Tawar PNS Sangat Rendah (Bagian I) Oleh : Zakirman Tanjung*)

PERMASALAHAN Era otonomi daerah ternyata tidak hanya menghasilkan sisi plus tetapi juga efek negatif. Kepala-kepala daerah seperti gubernur dan bupati/walikota disinyalir menjadi raja-raja kecil di daerah yang dia pimpin; bisa berbuat atau mengambil kebijakan sesuka hati mereka tanpa bisa dicegah oleh pemerintah yang lebih atas. Kecuali jika terbukti melakukan tindak pidana seperti korupsi, kebijakan menyimpang oknum-oknum kepala daerah nyaris tak tersentuh hukum.

Permasalahan paling anyar terkait kebijakan oknum-oknum kepala daerah adalah penetapan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah yang dipimpinnya menjadi pejabat struktural (terutama) dan fungsional. Pengangkatan itu sangat cendrung dilatari oleh penilaian suka si oknum kepala daerah; biasanya berkaitan dengan hubungan kekerabatan dan / atau kontributif PNS dimaksud. Akibatnya, terjadilah perlakuan tidak adil terhadap PNS lainnya, bahkan tindakan pendzaliman terhadap para pejabat struktural yang berada di luar ‘koridor kepentingan’

si oknum kepala daerah.

Dalam realita ini PNS benar-benar terkesan tidak berdaya. Sehebat apa pun prestasinya di jalur birokrasi pemerintahan, nasib karier mereka ditentukan oleh penilaian suka atau tidak suka oknum politisi yang menjadi atasannya, yakni si kepala daerah. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya ketentuan dalam Undang-undang (UU) nomor 43 tahun 1999 dan UU 32/2004 yang menyatakan bahwa gubernur dan bupati / walikota merupakan pejabat pembina kepegawaian di daerah yang dipimpinnya.

Posisi PNS dalam hal ini menjadi sangat tertekan, rumit dan dilematis lantaran secara struktural dan hukum mereka tidak memiliki pelindung (beking) yang bisa menaungi dan mengamankan posisi mereka. Kalau pun ada organisasi seperti Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) fungsinya sangat tidak jelas, keberadaannya pun di bawah kekuasaan kepala daerah. Di sisi lain, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) nyata-nyata tidak memiliki kewenangan melakukan eksekusi atas putusannya jika memenangkan PNS jika melakukan gugatan terhadap atasannya.

Di sisi lain, nyaris tidak ada pemerhati atau ahli hukum yang me-

nekuni permasalahan kepegawaian negara, apalagi benar-benar memiliki perhatian dan kepedulian terhadap nasib PNS. Maka, jadilah PNS bagaikan pejuang nasib sendiri!

PEMBAHASAN Indonesia merupakan negara hukum.

Anak kecil pun tahu hal itu! Sayangnya, kesan bahwa hukum itu untuk dilanggar bukan untuk ditaati seperti sudah menjadi opini publik. Semakin mengerti dan paham seseorang mengenai hukum, disinyalir semakin berani dan leluasa orang itu melakukan pelanggaran. Hal itu bisa terjadi akibat hati nurani orang itu sudah lumpuh dan mati.

Dalam khasanah pemerintahan kondisi demikian pun sudah menggejala, bahkan sepertinya telah dianggap sebagai suatu kewajaran. Celakanya, nyaris tak ada pihak-pihak yang peduli, kecuali sekedar mengecam dalam gumam, lalu diam. Kebijakan menyimpang oknum-oknum pejabat pemerintah laksana titah yang

tak boleh dibantah.

Siapa yang berani melawan bakal dikucilkan.

Khusus dalam kepegawaian negara telah cukup aturan dan ketentuan yang jelas dan tegas. Selain UU 43/1999 tentang Pokokpokok Kepegawaian, ada ketentuan turunannya seperti Peraturan Pemerintah (PP) nomor 100 tahun 2000 plus PP 13/2002 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural serta PP 53/2010 tentang disiplin PNS. Kenyataannya, semakin banyak saja oknum kepala daerah yang tidak benar-benar mengacu kepada ketentuan tersebut!

Penulis memperoleh informasi dan menemukan banyak kasus terjadinya pengangkatan PNS dalam jabatan struktural oleh oknum-oknum kepala daerah lebih didasari oleh tiga hal: pertama, balas jasa politik dan / atau kepentingan materi; kedua, hubungan kekerabatan serta ketiga, tekanan pihak tertentu yang berkuasa atas oknum kepala daerah dimaksud.

Poin pertama terjadi sebagai aki-

bat sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Untuk memperoleh simpati publik dan untuk meraih suara sebanyak-banyaknya, ada kecenderungan oknum-oknum calon kepala daerah mengerahkan tenaga dan jasa para PNS di daerah yang akan dia pimpin. Pengerahan itu biasanya dengan memintakan seluruh biaya yang diperlukan kepada si PNS, terutama yang telah berjabatan dan memiliki anggaran yang dia kelola.

Kondisi ini bisa terjadi jika si oknum merupakan kepala daerah yang sedang menjabat (incumbent) dan ingin menuju periode kedua atau wakil kepala daerah / pejabat struktural yang hendak menyasar jabatan kepala daerah. Modus pengerahan dia lakukan dengan mengimingi promosi jabatan jika dia terpilih atau secara implisit mengancam akan mencopot PNS dimaksud dari jabatan mereka kalau tak mendukung dan berkontribusi.

Poin kedua merupakan tindak pidana nepotisme yang nyata. Oknum kepala daerah memiliki kecendrungan lebih mengutamakan para PNS yang memiliki hubungan kekerabatan dengan diri atau isteri / suaminya. Sedangkan poin ketiga bisa terjadi sebagai akibat kelemahan mental

oknum kepala daerah atau lantaran utang politik / materi kepada pihak yang menekan.

Untuk melalukan kepentingan atau keinginannya, si oknum kepala daerah disinyalir tak segan-segan menghalalkan segala cara. Dalam mengangkat PNS dalam jabatan struktural, ia cendrung mengabaikan PP 100/2000; dengan kata lain cukup mengacu kepada syarat minimal. Misalnya, untuk mengisi jabatan eselon IV.B dengan PNS berpangkat/golongan III/a, IV.A > III/b, III.B > III/c, III.A > III/d, II.B > IV/a, bahkan yunior pula alias baru naik pangkat. Akibatnya, tersisihlah PNS senior!

Di banyak daerah teramat banyak PNS yang pangkat / golongannya tertahan pada level III/d, bahkan telah melebihi lima tahun, lantaran tidak memperoleh promosi ke jabatan eselon III.B atau III.A atau tidak bergelar magister (S.2); lantaran PNS itu tidak bersangkut-paut dengan kepentingan oknum kepala daerah tempatnya bertugas. Kepada siapa mereka mengadu? *) Pengamat Birokrasi Pemerintahan, berdomisili di Sumatera Barat, CP: 085364178825 / 081993478993