Koran Transaksi 328

1

Edisi No.328 | Tahun Ke-XVI WWW.KORANTRANSAKSI.COM

27 Juni - 10 Juli 2016 Terbit setiap hari SENIN=Harga Rp. 5.000,-=Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim

27 Juni - 10 Juli 2016 | No. 328 2 Th XVI

PENERBIT: PT. TANAH MERAH ABADI

Raisa

Setelah Lebaran Akan Gelar Tur “Handmade”

P

enyanyi cantik Rai­ sa Andriana atau yang lebih dikenal dengan nama Raisa akan mempro­ mosikan album barunya ber­ tajuk “Handmade” den­ gan menggelar tur “Hand­ made” di belasan kota In­ donesia selepas lebaran.

“Ramadhan ban­ yak waktu untuk fokus puasa, ibadah sambil persiapkan tur,” kata Rai­ sa usai buka pua­ sa bersama di Ja­ karta, belum lama ini Pulau-pulau besar di Indonesia akan di­ sambangi wanita kela­ hiran Jakarta ini, teru­ tama di kota-kota yang punya basis pengge­ mar yang besar dan kuat. “Juga tem­ pat yang ada de­ mand,” ujar Raisa.

Ia memanfaat­ kan masa seng­ gang selama Ra­ madhan untuk mem­ persiapkan praproduksi tur. Mulai dari konsep pang­ gung, pemilihan tempat kon­ ser di tiap kota, menjalin hubu­ ngan dengan para EO dijala­ ninya selama bulan suci ini.

Raisa kini bergerak di in­ dustri musik secara inde­ penden. Diawali dari ma­ najemen sendiri, meram8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 JULI 1999

BEA CUKAI & BNN

Bongkar Sabu Dalam Moulding Baja Stainless

FOTO | IST

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu seberat 33 kilogram, Kamis (24/6/2016).

Indonesia darurat narkotika! Aparat Bea Cukai dan BNN semakin menunjukkan sinergi “Membongkar langkah penyelundupan narkotika melalui jalur laut”.

Penggagalan penyelundupan Narkotika dan Psikotropikadi tahun 2016, hingga saat ini terdapat 141 kasus yang ditangani Bea Cukai, barang bukti 342.849,02 grm. Selamatkan 1,7 juta jiwa generasi muda Indonesia.

Penghasilan Pajak Ditjen Imigrasi Perketat Penerbitan Paspor Pribadi Lajang Naik 50%

Kemenaker Tertarik Program Pemagangan Jakarta, Trans Kementerian Ketenaga­ kerjaan (Kemenaker) tertarik dengan program pemagangan di Malay­ sia untuk mengatasi ma­ salah ketidaksebandi­ ngan (mismatch) antara kebutuhan dan keterse­ diaan sumber daya ma­ nusia (SDM). Pemerin­ tah negeri jiran itu mem­ FOTO | IST berikan sejumlah fasi­ Menaker, M Hanif Dhakiri. litas bagi perusahaan penyelenggara dan peserta magang.

Program negara tetangga tersebut dipaparkan da­ lam pertemuan antara Menaker Hanif Dhakiri dan be­ berapa pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) baru-baru ini. Di Malaysia, program itu dilak­ sanakan sebagai gerakan nasional sejak 2005.

Perusahaan yang menyelenggarakan magang diberi insentif berupa pembebasan PPh (pajak penghasilan) badan serta pembebasan pajak pembelian alat dan ba­ rang kebutuhan training magang.

“Peserta magang mendapat tunjangan (allow­ ance) yang berkisar RM 350–RM 500 per bulan (Rp 1.120.000–Rp 1.600.000). Tunjangan tersebut berasal 8 BERSAMBUNG HAL 6 ...

Jakarta, Trans - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemenkum dan HAM, memperketat proses penerbitan paspor terhadap anak dan orang dewasa sebagai calon tenaga kerja Indonesia, khusus­ nya pada tahap wawancara. Selain itu juga koordinasi dengan instan­ si dalam rangka verifikasi keabsa­ han dokumen persyaratan permo­ honan paspor. Hal ini dilakukan Ditjenim, dengan maraknya tin­ dakan pidana perdagangan orang (TPPO) karena kerap menggu­ nakan dokumen palsu atau di pal­ sukan. Bentuk yang dipalsukan­ nya itu berupa umur dan identitas.

Pernyataan ini diungkapkan Direktur Pengawasan dan Penin­ dakan Keimigrasian, Kemenkum­ ham, Yurod Saleh usai rapat koor­ dinasi TPPO di kantor Kemen­ kumham Jateng di Jl Dr Cipto, Semarang, Kamis (23/6). “Keti­ ka terkumpul dokumen pengajuan paspor, Imigrasi tidak bisa meno­ lak. Tidak ada kewajiban mate­ rial meneliti satu per satu doku­ men, tapi Imigrasi akan menindak pelaku tindak pidana perdagangan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN SUDAH DITANDATANGANI UNTUK TH 2016

orang yang rata-rata melakukan pelanggaran izin tinggal,” tan­ dasnya.

Menurut Kasubdit IV Rena­ kta Ditreskrimum Polda Jateng AKBP Sri Susilowati, bukan han­ ya pemalsuan dokumen, ma­salah TPPO lainnya yaitu penipuan dengan menawarkan pekerjaan bergaji besar, kenyataannya kecil.

“Ada juga yang tidak digaji, ma­

Jakarta, Trans Berdasarkan ketera­ ngan tertulis Kement­ erian Keuangan, di Ja­ karta, Sabtu 25 Juni, de­ ngan keputusan itu maka seluruh Wajib Pajak, baik perusahaan maupun perorangan, sudah dapat menyesuaikan perhitu­ ngan besaran pemoto­ ngan Pajak Penghasi­ lan (PPh) Pasal 21 mau­ FOTO | IST pun besaran PPh teru­ Menteri Keuangan, tang dengan menggu­ Bambang Brodjonegoro. nakan PTKP yang baru untuk tahun pajak 2016 dan se­ sudahnya.

Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa rata-rata rumah tangga Indonesia adalah kawin dengan dua anak.

Oleh karena itu, rata-rata PTKP untuk satu keluarga se­ besar Rp67,5 juta setahun. Penyesuaian besaran PTKP mulai diberlakukan sejak Januari 2016.

Pemerintah memutuskan menaikkan besaran Peng­ hasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 50 persen dibandingkan dengan besaran PTKP yang berlaku sejak

8 BERSAMBUNG HAL 6 ...

8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

Rapat koordinasi TPPO di kantor Kemenkumham Jateng.

orang,” tandas Yurod kepada war­ tawan.

Menurut dia, Imigrasi juga memperketat pemeriksaan kelu­ ar atau masuk wilayah Indonesia terhadap WNI atau orang asing yang patut diduga sebagai korban TPPO. “Secara nasional tahun ini (2016-red) kami telah melakukan pro justitia sebanyak 129 orang yang sebagian besar dari Tiong­ kok. Untuk tindakan deportasi sudah dilakukan terhadap 1.800

FOTO: IST

Berani Bermimpi Berani Sukses (5) Proses atau perjalanan hiduplah yang membuat arang dan berbeda. Intan merupakan alotrop karbon yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Pada struktur intan setiap atom karbon berikatan kovalen dengan empat atom karbon lainnya yang membentuk geometri tetrahedral.

Menakar Intan atau Arang Kok tiba-tiba bahas intan dan arang?

Pertama-tama kita pahami terlebih da­ hulu, bahwa segala jenis makhluk di muka bumi ini tersusun dari senya­ wa karbon. Pada masa Yunani Klasik, para filosof berupaya menelaskan dun­ ia sebagai satu hakikat tunggal, Thales

8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENINDAKAN YUROD SALEH

INDONESIA - MALAYSIA

Oleh : Erick M. Henrizal, SE,MM

Jakarta, Trans – Nasional Corruption Watch (NCW) mengapresiasi kinerja Bea Cukai, dimana aparat Ditjen Bea Cukai telah melaksanakan se­ suai dengan arahan Presiden RI dalam menjalan­ kan tuntutan dalam melaksanakan tugasnya ha­

mengatakan dunia bersumber dari air, menurut Anaximandros hakikat semes­ ta adalah to Apeiron (yang tak terba­ tas), lain lagi menurut Anaximenes bag­ inya udara yang menjadi unsur tunggal semesta. Berbagai-bagai penalaran filo­ sof mencoba menjelaskan dunia dengan satu jawaban jitu. Kini, Anda tahu bah­ wa segalanya memiliki senyawa karbon.

Senyawa karbon terbilang unik, se­ lain hadir dalam berbagai-bagai unsur

kehidupan, ada susunan karbon yang paling menarik, terutama pada intan dan arang. Kedua benda ini memiliki susunan karbon yang sama tapi memi­ liki nilai dan makna yang sangat berbe­ da. Arang dijual dengan harga murah, kotor, hitam, legam, tidak ada kebang­ gaan ketika memilikinya. Sementara in­ tan dijual dengan harga mahal, berkilau­ an, melambangkan kemewahan, cantik.

Pertanyaannya bagaimana kedua un­ sur karbon yang sama bisa menjadi san­ gat berbeda?

Anda dan semua orang di seki­ tar anda, tak ubahnya senyawa kar­ bon, apa yang akan menjadi diri anda dihari depan sebagai arang atau intan itu sepenuhnya diserahkan pada proses FOTO: IST

Erick M. Henrizal, SE,MM.

8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

SOROT VAKSIN PALSU

Pembunuh Anak Bangsa Penggeledahan yang dilakukan penyidik berhasil mengamankan barang bukti, yakni 195 saset hepatitis B, 221 botol vaksin polio, dan 55 vaksin antisnake.

Entah sudah berapa banyak korban anak bangsa ulah vaksin tersebut?

Jakarta, Trans - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, anak yang mendapat vak­ sin palsu seharusnya kembali diimunisasi. Sebab, mereka yang mendapat vaksin palsu tentu tidak 8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

WARTAWAN KORAN TRANSAKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LIPUTAN DI LAPANGAN WAJIB BERPAKAIAN ATRIBUT KORAN TRANS, DIBEKALI IDENTITAS ID CARD. TUGAS LIPUTAN­NYA TERCANTUM PADA BOKS REDAKSI, DI LUAR ITU REDAKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN LAPORKAN SEGERA KEPADA PIHAK KEPOLISIAN RI TERDEKAT.

Trans Hukum

27 Juni - 10 Juli 2016 | No. 328 2 Th XVI

Sebanyak 3.143 Perda Resmi Dibatalkan

Jakarta, Trans – Kementerian Dalam Ne­ geri (Kemendagri) secara resmi mengunggah 3.143 peraturan daerah (Perda) yang dibatal­ kan Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) ke laman resmi www.kemendagri.go.id, sejak Senin (20/6) lalu.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjah­ jo Kumolo menyampaikan terima kasih atas dukungan serta apresiasi berbagai pihak, khu­ susnya pemerintah daerah (Pemda) tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, jaja­ ran Kemendagri, serta rekan-rekan media, atas keputusan pembatalan 3.143 perda.

“Tujuan dari pembatalan perda ini adalah memperkuat daya saing bangsa di era kompe­ tisi. Perda itu merupakan aturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, hambat in­ vestasi, dan kemudahan berusaha,” kata Tjah­ jo, di Jakarta.

Setelah membatalkan 3.143 Perda yang ter­ kait dengan investasi, menurut Tjahjo, Kemen­ dagri saat ini sedang mengevaluasi perda yang bertentangan dengan konstitusi, serta peratu­ran undang-undang (UU) yang lebih tinggi. Ke­ mendagri akan melihat dulu sejauh mana regu­ lasi ini, apakah sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan UU sebagai pilar kebangsaan. Selain itu, pemerintah juga tengah mengevaluasi per­ da maupun peraturan kepala daerah yang tidak sesuai dengan semangat menjaga kebhinekaan dan persatuan Indonesia.

Untuk itu, Mendagri berharap dukungan dan partisipasi berbagai pihak untuk mem­ perkuat semangat otonomi daerah, membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan taat kepada hukum dalam rangka NKRI sehingga membawa kesejahteraan ma­ syarakat.

Cara Unduh Perda Untuk bisa membaca perda yang telah di­ batalkan pemerintah itu, pertama-tama buka dulu laman resmi Kemendagri, yaitu www.ke­ mendagri.go.id. Kolom tautan berada di sebe­ lah kanan setelah barisan kolom berita. Pada kolom tersebut, nantinya akan muncul ‘pem­ batalan perda’. Setelah diklik tautan tersebut, akan langsung mengunduh daftar list perdanya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pera­ turan yang dibatalkan sebanyak 3.143, di an­ taranya ada 1765 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Men­ teri Dalam Negeri, 111 Peraturan/putusan Men­ teri Dalam Negeri yang dicabut/revisi oleh Men­ teri Dalam Negeri, dan 1267 Perda/Per­kada kabupaten/kota yang dica­but/di­ revisi Guber­ nur. vZN

2

KPK Larang PNS Terima Parsel Jika diterima akan sangat dekat dengan pidana gratifikasi, dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan bisa sampai seumur hidup dengan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Jakarta, Trans – Jelang hari raya Idul Fitri, Komisi Pemberantasan Korup­ si (KPK) melarang pegawai negeri si­pil (PNS) dan penyelenggara negara mene­ rima gratifikasi termasuk parsel hari raya.

KPK akan mengirimkan surat himbau­ an kepada Kementerian/Lembaga terma­ suk BUMN agar menolak pemberian gra­ tifikasi dan memasang iklan dengan tujuan yang sama.

“Kita melarang pegawai negeri dan penyelenggara negara. Pegawai negeri jumlahnya lebih dari 5 juta orang yang terdiri atas pegawai negeri sipil, TNI/Pol­ ri, pegawai BUMN/BUMD, pegawai lem­ baga. Pegawai BUMN/BUMD di semua le­vel dilarang menerima gratifikasi,” kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdio­ no di gedung KPK Jakarta, belum lama ini.

Giri melanjutkan, KPK juga melarang untuk menerima parsel selama hari raya.

Ada beberapa pihak yang menyatakan dunia parsel akan berhenti, padahal yang dilarang itu hanya sekitar 5 juta pegawai negeri dan penduduk Indonesia itu 250 juta, jadi masih ada 245 juta yang boleh menerima. “Pemberian parsel atau had­ iah kami anjurkan kepada orang yang ti­ dak terkait dengan jabatannya pegawai ne­ geri yang gajinya dibayar negara dari pa­ jak dan kekayaan alam sehingga tidak per­ lu diberikan parsel,” tambah Giri.

Bila bingkisan tersebut berupa makanan yang mudah kedaluwarsa, mu­ dah rusak dalam waktu singkat dan dalam jumlah wajar, KPK menganjurkan agar dapat disalurkan ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak lain yang lebih membu­ tuhkan. Namun hal itu harus dilaporkan kepada masing-masing instansi di­ sertai penjelasan taksiran harga dan dokumen­

ra negara. “Kalau melanggar hal-hal terse­ but, bisa dilaporkan ke penyidik KPK,” te­ gas Giri.

Hingga saat ini Direktorat Gratifika­ si baru menerima 850-900 laporan gratifi­ kasi yang bersifat umum, tidak semua­nya laporan pemberian parsel. Pada periode 2014-2015 total ada laporan 2.850 peneri­ ma gratifikasi.

Imbauan ini ditujukan kepada Ke­ tua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, ketua/pemimpin lembaga ting­ gi negara, ketua/pemimpin Komisi Nega­ ra, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, para menteri Kabinet Kerja, kepala lem­ baga pemerintahan nonkementerian, gu­ bernur, bupati, walikota, Direksi BUMN/ BUMD, serta pemimpin perusahaan dan asosiasi/himpunan perusahaan di Indone­ sia.

FOTO | IST

Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono (kiri) menyerahkan Drop Box Pelaporan Gratifikasi.

tasi penyerahannya. Selanjutnya ma­singmasing instansi melaporkan seluruh reka­ pitulasi penerimaan tersebut kepada KPK. “Pada dasarnya pengawasan diserah­ kan ke pengawas internal masing-masing kementerian dan lembaga karena mereka yang lebih tepat dalam menetapkan kebi­ jakan atau sanksi,” ungkap Giri.

Selanjutnya bila ada kementerian/ lembaga pemerintah baik di tingkat pu­ sat maupun daerah yang meminta Tunja­ ngan Hari Raya (THR) kepada ma­syarakat maka KPK meminta masyarakat atau pe­ rusahaan tidak memberikan THR tersebut.

“Masyarakat atau perusahaan tidak perlu memberikan karena kalau diterima akan sangat dekat dengan pidana gratifi­ kasi. Tindak pidana ini serius karena dapat dipenjara minimal 4 tahun dan bisa sampai seumur hidup dengan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Kalau disebutkan akan ada kon­ sekuensi perusahaan menolak untuk mem­ berikan THR maka silakan dilaporkan ke KPK karena hal itu merupakan indikasi pemerasan dan tindak pidana lain,” jelas Giri.

Dalam 3 tahun terakhir, menurut Giri, Direktorat Gratifikasi KPK sudah mener­

ima laporan penerimaan gratifikasi seba­ nyak 5.187 laporan. “Gratifikasi berupa uang dan barang menjadi laporan terba­ nyak selanjutnya gratifikasi pelayanan publik sebanyak 32 persen dan terak­hir gratifikasi parsel sebanyak 12 persen,” jelasnya.

“Gratifikasi itu tidak ada batasannya, termasuk pelayanan publik itu dilarang berapapun tapi peraturan komisi boleh ka­ lau dari keluarga, selanjutnya gratifika­ si dalam pernikahan maksimal Rp1 juta.

Apabila ada pihak-pihak tertentu mene­ rima gratifikasi dan tidak dilaporkan dari 30 hari kerja maka itu bisa jadi pengaduan masyarakat dan itu bisa diteruskan ke pe­ nindakan,” ungkap Giri.

Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001 ten­ tang Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa gratifikasi adalah pemberian bila terkait dengan jabatan, berkaitan dengan tugas dan kewajiban dan tidak dilapor­ kan dalam 30 hari kerja. Gratifikasi meli­ puti pemberian uang, barang, rabat (poto­ ngan harga), komisi, pinjaman tanpa bu­ nga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cu­ ma dan fasilitas lainnya kepada setiap pegawai negeri dan pejabat penyelengga­

Jangan Mudik Pakai Mobil Dinas Mengingat lebaran sudah dekat, KPK juga mengimbau pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara tidak menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi ter­ masuk saat merayakan Lebaran bila bukan untuk kepentingan pekerjaan.

“Kami imbau instansi pemerintah ne­ gara agar kendaraan operasional karena melekat terhadap individu tertentu tidak digunakan untuk sarana-sarana di luar ke­ dinasan,” imbau Giri.

Himbauan itu timbul karena menurut Giri banyak masyarakat yang menanyakan mekanisme penggunaan mobil operasio­nal menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriah. “Kalau menemukan peja­ bat menggunakan mobil dinas masyarakat dapat melaporkan hal itu, kami menggu­ nakan momen hari raya untuk menyam­ paikan larangan ini,” ungkap Giri.

KPK juga memberikan kontak dalam surat edaran kepada kementerian/lemba­ ga sehingga bila ditemukan pelanggaran masyarakat dapat melaporkan.

“Hanya tindak lanjutnya tetap meli­ batkan pengawas internal dan pimpinan lembaga tersebut sesuai dengan peratu­ ran yang berlaku. Tapi sudah ada yang mi­ salnya sudah mengandangkan mobil dinas menjelang hari raya,” pungkas Giri. vZN

BNN Telah Rehabilitasi 42.429 Penyalahguna Narkotika Jakarta, Trans – Sebanyak 42.429 pecandu, penyalahguna dan korban pe­ nyalahgunaan narkotika di seluruh Indo­ nesia telah direhabilitasi oleh Badan Nar­ kotika Nasional (BNN) melalui lemba­ ga rehabilitasi milik pemerintah dan ma­ syarakat.

Kepala BNN Komjen Pol Budi Wase­ so pada peringatan Hari Anti Narkoti­ ka Internasional (HANI) 2016 di Jakar­ ta, me­ ngungkapkan, dari total itu seba­

nyak 2.500 orang diantaranya direhabi­ litasi balai besar rehabilitasi yang dikelo­ la BNN, baik yang berada di Lido, Bogor, Baddoka di Makassar, Tanah Merah di Sa­ marinda dan Batam di Kepulauan Riau.

“Sedangkan dalam konteks pengura­ ngan pasokan melalui pemberantasan, da­ lam kurun waktu tahun 2015 sampai de­ ngan Juni tahun 2016 telah mengungkap sebanyak 1.015 kasus dari 72 jaringan sin­ dikat narkotika baik yang ditangani oleh

BNN Pusat maupun BNN Provinsi,” kata Budi.

Dengan tersangka sejumlah 1.681 orang, BNN juga berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang dari keja­ hatan narkotika dengan nilai aset yang di­ rampas Rp142, 058 miliar.

Adapun barang bukti narkotika yang disita adalah sabu seberat 2,8 ton, 707.864 butir ekstasi, 4,1 ton ganja dan lahan gan­ ja seluas 69 hektare. vZN

Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso.

FOTO: IST

Meraba Payung Hukum e-Commerce di Indonesia Jakarta, Trans – Belakangan, perkembangan bisnis situs perda­ gangan daring di Indonesia semakin marak, baik yang model bisnisnya adalah sebagai marketplace maupun murni perdagangan daring (e-com­ merce). Melihat besarnya potensi perkembangan e-commerce di tanah air, menjadi penting untuk mengu­ las tentang dasar hukum bagi pelaku usahanya. Nah, bagaimanakah sebe­ tulnya perangkat hukum di Indone­ sia yang melindungi aktivitas bisnis di era tren ekonomi digital?

Kepastian hukum sangat berpe­ ngaruh bagi kondusifitas iklim bisnis dan investasi di sebuah nega­ ra bahkan pada gilirannya dapat ter­ kait erat dengan proses ekstensifi­ kasi sumber penerimaan keuangan negara dari sektor pajak. Secara se­ derhana jika misalnya pemerintah Indonesia ingin menarik pajak dari para pelaku usaha e-commerce di Indonesia, apa dasar hukumnya?

Dalam diskusi bertema SocoTalk Part I “The Rise of Digital Econo­

my” yang diselenggarakan oleh So­ cial Corporate Lawyers Society (So­ colas) di Jakarta, Kamis (23/6) di­ angkat satu poin penting menge­ nai bagaimana sebetulnya pengatu­ ran hukum di tengah meningkatnya tren ekonomi digital di Indonesia.

Ini dikarenakan tren digital ekonomi mulai mengalami peningkatan yang signifikan dari segi pelaku usaha maupun market.

Salah seorang anggota Soco­ las, Gita Syahrani menyebutkan, era ekonomi digital sebagai satu mazhab baru perekonomian yang sedang ‘membumi’ di Indonesia.

Dari segi definisi, memang belum ditemukan satu rumusan yang tepat untuk menggambarkan bagaimana ekonomi digital sebenarnya.

Setidaknya, dari berbagai litera­ tur yang coba dikupas oleh Socolas, disimpulkan bahwa ekonomi digital merupakan ekonomi yang ditambah dengan pendekatan teknologi. “Ini ekonomi yang berbasis internet atau e-economy,” ujarnya.

PENERBIT : PT. Tanah Merah Abadi SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 Juli 1999 ALAMAT REDAKSI: Jl. Teratai 3 Blok i 3/23 Taman Modern, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur 13960; Telepon: (021) 46836848; Fax: (021) 46824807; Rekening Bank Mandiri KCP Ujung Menteng 166-00-0107987-0 a/n PT. Tanah Merah Abadi, Rekening Bank Mandiri KCP Bekasi 125.00.0569340.3 a/n Drs. Syaiful Nazar; NPWP: 66.170.001.3-006.000, PERCETAKAN: PT. Temprina Media Grafika Tambun (Jawa Pos Group) (Isi di luar tanggung jawab percetakan).

Jika dirinci, makna ‘ekonomi’ terdiri dari aspek mikro, makro, per­ dagangan dan finansial. Sementara, maka ‘teknologi’ terdiri dari aspek telekomunikasi, jaringan internet, dan informasi teknologi. Berang­ kat dari poin itu, Gita mencoba me­ nelusuri apakah terdapat payung hu­ kum yang dapat menjadi basis bagi ekonomi digital di Indonesia.

Regulasi demi regulasi coba ditelusuri dan dikupas guna mencari payung hukum yang tepat atau seti­ dak-tidaknya mengarah pada kesim­ pulan akan kebutuhan satu regulasi baru. “Kira-kira nyambungnya di­ mana, ternyata ada yang bisa dican­ tolin,” pikirnya.

Dari sisi ekonomi, Gita men­ catat ada sejumlah regulasi yang bisa menjadi cantolan bagi pelaku ekonomi digital untuk menjalank­ an aktivitas bisnisnya mulai dari UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Per­dagangan, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Per­

bankan, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No­ mor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UU Lembaga Pembiayaan.

Sementara, dari segi teknolo­ gi terdapat UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang In­ formasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyeleng­ garaan Sistem dan Transaksi Elek­ tronik. Selain payung hukum yang dapat dijadikan sebagai cantolan untuk aktivitas bisnis, Gita juga me­ lihat ada dua aspek penting lain­nya yang perlu payung hukum, yakni dari sisi pelaku atau subjek hukum dan dampak yang terasosiasi.

Menurut Gita, payung hukum untuk memfasilitasi pelaku usaha secara umum sudah cukup baik. An­ tara lain, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No­ mor 17 Tahun 2013 tentang Orga­ nisasi Kemasyarakatan, UU Nomor

DEWAN PENASEHAT: Mayjend TNI (Purn) DR. H Syamsu Djalal SH, MH, Mayjend TNI (Purn) H Asril H Tanjung SIp, Rudy Suwandi, Drs H Sofyan Abdurrachman, Alam P Simamora SH MH, H Ismail Ibrahim SH, Mbah Abdullah, Suhato; PENASEHAT HUKUM: Aristo Muranda SH, Fafinaldi SH. MH, Aman Simamora SH MH; PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Drs. Syaiful Nazar; PEMIMPIN PERUSAHAAN: M Rechan RR, SDs; REDAKTUR PELAKSANA : Odjie. M. AA., M. Zikri Nazar, DEWAN REDAKSI: Syaiful Nazar, M Rechan RR, C. Herry SL, Harris Fadhillah Abbas, Ismail Ibrahim SH, M. Zikri Nazar, Suryati, S.Sos, David King SH MM, Ramli Amat Saragih, Erick.

MH., SE., Skoml., MM; ART DIREKTOR: Rofiq; SEKRETARIS REDAKSI: Intan Gunasari; SIRKULASI DAN PERIKLANAN:

17 Tahun 2012 tentang Perkopera­ sian, dan UU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Sementara, dari segi dampak yang terasosiasi, Gita melihat ada beberapa isu penting yang wajib diperhatikan oleh pelaku usaha ter­ kait hak kekayaan intelektual, per­ lindungan konsumen, anti monopo­ li serta pencucian uang. “Yang ma­ sih tanda tanya bagaimana dengan aspek perpajakan dan soal privasi data,” sebutnya.

Menambahkan koleganya, Lou­ ise Patricia Esmeralda menilai se­ jumlah regulasi yang disebutkan Gita sudah sangat memadai, te­ rutama mengakomodir dari segi ekonomi dan teknologi. Poin yang penting, lanjutnya, adalah persoa­ lan bahwa peraturan tersebut ma­ sih tersebar di berbagai bidang atau sektor masing-masing. Pertanyaan­ nya, bagaimana mau mengumpul­ kan dan mengatur lebih lanjut?

“Sudah cukup dengan perang­

Saskia Maulida; REDAKTUR SENIOR: Drs. Syamsul Bachri SH, Suryati, Lorayati Debataraja; REDAKTUR EKSEKUTIF: Drs. Lendi Agustinus, Sidharta D, T Maemun, Budi Rotoliu SE, Sesilia Ciby SH, Ongen Geser, Iwan Kotto, T. Jamal Oteng, Firman Kelana, Hartono.

PENEMPATAN TUGAS LIPUTAN WARTAWAN: SEKRETARIAT NEGARA-RI: Syaiful Nazar; KPK: Syaiful Nazar, KEMENKUMHAM: Rechan Nazar; MABES POLRI: Syaiful Nazar; KEMENAKERTRANS/BNP2TKI: Syaki Chevalier; KEMENTERIAN SENI & BUDAYA: Suryati; DITJEND IMIGRASI : M. Rechan RR Nazar S.Ds; PERTAMINA: Suhada; FOTOGRAFER: Aboot; STAF REDAKSI: Meidi Mulya, Aston Darwin SP, Habibul Nazar, Nurroziqin, S Hadiyanto Bachtiar, Dahniel Simatupang.

kat yang ada, belum ada urgensi ba­ ngun perangkat hukum baru,” kata Louise.

Menurut Louise, belum terdapat kebutuhan untuk membuat payung hukum misalnya RUU Ekonomi Dig­ ital. Namun, lanjutnya, yang mesti dilakukan pemerintah adalah menun­ juk satu kementerian sebagai koordi­ nator dalam pelaksanaan ekonomi digital. Terlepas dari hal itu, secara prinsip, konsep ekonomi di­gital me­ rupakan ekonomi klasik yang diberi­ kan pendekatan teknologi.

Bila ekonomi klasik ha­ nya fokus untuk memikirkan masalah tenaga kerja, modal, aset. Dalam konteks ekonomi digital, perha­ tian pelaku usaha juga akan tertu­ ju pada investasi terhadap teknolo­ gi yang boleh dibilang tidak ka­ sat mata. “Pemerintah tunjuk men­ teri itu sudah cukup daripada ben­ tuk satu payung hukum baru misal­ nya UU Payung hukum digital. Se­ jauh ini cukup UU, tinggal dikoor­ dinir aja,” tutupnya. vHo/RN

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Pemberitahuan Kepada Perwakilan/Biro KORAN TRANSAKSI, nama dan wilayah tugas liputan WARTAWAN tercantum pada boks halaman masing-masing. Harap maklum, Terima Kasih.

E-MAIL: korantransaksi@yahoo.co.id; korantransaksi@gmail.com

WEBSITE : www.korantransaksi.com facebook.com/korantransaksi1 @korantransaksi

3

Ekonomi & Bisnis

27 Juni - 10 Juli 2016 | No. 328 2 Th XVI

BUMDes Berperan Menjaga Stabilitas Harga Pangan Jakarta, Trans – Badan Usa­ ha Milik Desa (BUMDes) memi­ liki peran sebagai garda terdepan ekonomi desa, yaitu menjaga stabi­ litas harga pangan. Dengan hadir­ nya BUMDes rantai distribusi ba­ rang mampu diperpendek, sehingga terhindar dari ulah tengkulak yang sulit dikendalikan pemerintah.

Hal itu dikemukakan Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar In­ donesia (IKAPPI), Abdullah Man­ suri dalam keterangan persnya usai diskusi yang digelar Kemen­ terian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Ke­ mendes PDTT) di Jakarta, Jumat.

“Jika BUMDes terbentuk di daerah, maka petani lokal akan setor barang ke BUMDes. Paling tidak pemerin­ tah bisa lakukan pengawasan terha­ dap proses distribusi,” ujarnya.

Data IKAPPI mengungkapkan, Indonesia memiliki 14 ribu pasar desa dengan asumsi jumlah peda­ gang sebanyak 350 ribu pedagang.

Untuk itu Mansur menilai, perlu adanya intervensi harga pangan dari pemerintah agar tidak terus menerus dikendalikan mavia pasar.

“Harga produk pertanian tdak terkendali di pasar karena masih kuatnya sistem ijon. Pedagang pasar menjadi kambing hitam suplai dan

demand yang tidak seimbang secara nasional. Padahal, kondisi tersebut justru mempersulit pedagang pa­ sar,” ujarnya.

Mansur mengungkapkan, BUMDes sejak Tahun 2015 telah terbentuk sebanyak 12.115 BUM­ Des, yang tersebar di 74 Kabu­ paten, 264 Kecamatan dan 1.022 desa. Jumlah tersebut dapat men­ jadi penggerak ekonomi desa, jika diakomodasi serius dan menda­ ta jumlah produksi pertanian desa.

“BUMDes adalah bentuk yang pa­ ling pas dalam mengorganisir ker­ jasama antara petani dan nelayan desa,” ujarnya.

Adapun peran BUMdes da­ lam mengendalikan harga pangan menurutnya terdiri dari beberapa item, yakni menjadi distributor uta­ ma hasil pertanian desa, mengin­ formasikan harga terkini, mengin­ formasikan permintaan yang ting­ gi di tiap desa, dan melaporkan po­ tensi berkurangnya stok pangan na­ sional.

“Saya membayangkan adanya website pangan nasional, di mana BUMDes melaporkan harga pa­ngan di desa-desanya. Sehingga terpantau harga komoditi di desa-desa,” ujar­ nya.

Di sisi lain, Ahmad Iman Syukri,

Staf Khusus Menteri Desa PDTT, mengatakan, untuk memenuhi ke­ butuhan pasar induk, dibutuhkan suplai barang secara keberlanjutan.

Untuk memenuhi kebutuhan terse­ but, dapat memanfaatkan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BU­ MADes), yang menampung pa­ sokan barang dari BUMDes. “Kalau setiap minggu dituntut untuk mengirim sayuran sebanyak 50 ton ke pasar induk, maka itu ha­ rus dipenuhi. Dalam hal ini BUM­ Des mampu atau tidak? Jika tidak, di sinilah peran BUMDes Kawasan atau yang disebut dengan BU­ MADes,” ujarnya.

Subsidi Listrik Harus Tepat Sasaran

Tahun Depan, PO Harus Terapkan Tiket Online

“Terutama yang betul-betul tidak mampu, yang miskin, yang rumah tangga yang betulbetul tidak mampu, yang miskin, yang rumah tangga yang rentan miskin....”

Jakarta, Trans – Pemerintah bersa­ ma DPR RI telah sepakat subsidi list­rik dalam Anggaran Pendapatan dan Belan­ ja Negara (APBN) Perubahan 2016 se­ besar Rp50,66 triliun. Menyikapi hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) me­ minta agar dalam masalah subsidi list­rik dikalkulasi betul secara hati-hati, cer­ mat dalam menghitung, dan cermat da­ lam penerapannya sehingga betul-betul subsidi ini tepat sasaran.

Jumlah itu lebih rendah Rp6,5 trili­ un dari yang diusulkan di RAPBN 2016 sebesar Rp57,18 triliun, serta mengala­ mi kenaikan Rp12,28 triliun dari APBN 2016 yang dipatok Rp38,38 triliun.

Walupun demikian, Presiden meminta agar mereka yang harus mendapatkan subsidi listrik itu betul-betul tervalida­ si dengan baik.

“Jangan ada sampai nanti perbedaan data sehingga keputusannya menjadi keliru,” pesan Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada rapat terbatas yang membahas tentang percepatan penyele­ saian program pembangunan infrastruk­ tur kelistrikan 35.000 MW dan Penera­ pan Subsidi Listrik Tahun 2016, di Kan­ tor Presiden, Jakarta, Rabu (22/6) lalu.

Menurut Presiden Jokowi, subsidi harus tepat sasaran, dan pemerintah juga bisa mengalokasikan dana untuk per­ cepatan pembangunan program listrik 35.000 MW yang manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat luas.

“Terutama yang betul-betul tidak mampu, yang miskin, yang rumah tang­ ga yang betul-betul tidak mampu, yang miskin, yang rumah tangga yang rentan miskin jangan sampai ini…, harus be­ tul-betul dipastikan mereka mendapat­ kan subsidi itu,” tandas Presiden Jokowi.

Sebagaimana diketahui, subsidi lis­ trik sebesar Rp50,66 triliun tersebut ter­ diri dari kebutuhan subsidi tahun ber­ jalan, dengan penyesuaian pelanggan PLN golongan R1 (Rumah Tangga 1) dengan daya 900 Volt Ampere (VA) se­

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin Rapat Terbatas tentang kelistrikan, di Kantor Presiden, Jakarta.

besar Rp38,38 triliun, dan pembayaran kekurangan tahun 2014 (audited) un­ tuk penundaan tarif adjustment sebesar Rp12,28 triliun.

Prioritaskan Daerah Kurang Pasokan Dalam Rapat Terbatas tersebut, Presiden Jokowi juga menekankan, agar daerah-daerah yang masih kurang pasokannya diberikan prioritas dalam pembangunan kelistrikan, baik lewat percepatan dengan mobile power plant maupun lewat kapal, sehingga keluhan dari masyarakat bisa diatasi.

Presiden Jokowi mengaku su­ dah melihat kondisi lapangan menge­ nai infrastruktur kelistrikan di bebe­ rapa provinsi, seperti di Bangka Be­ litung, Aceh, Kalimantan Barat, Goron­ talo, NTB, dan Bali. “Dari kunjungan itu saya ingin sekali menekankan seka­ li lagi bahwa untuk kelistrikan berikan prioritas pada daerah-daerah yang ma­ sih kurang pasokannya,” kata Presiden Jokowi.

Untuk daerah-daerah yang sudah tercukupi, meskipun juga masih se­ dikit, Presiden minta untuk dikalku­ lasi lagi untuk melihat laju pertumbu­ han ekonominya, untuk melihat kebu­ tuhan-kebutuhan yang ada dan juga permintaan-permintaan, baik dari ma­

syarakat, dari industri yang perlu dianti­ sipasi ke depan. “Kemudian untuk yang daerah yang kemungkinan sudah ada yang berlebih, arahkan, kita mulai un­ tuk penggunaan konversi ke energi baru terbarukan,” tutur Presiden Jokowi.

Peran Swasta Dalam kesempatan itu Presiden juga menyoroti banyaknya proyek-proyek yang berhenti, proyek-proyek pem­ bangkit listrik yang mangkrak, yang menurut hitungannya sudah mencapai dan 30 – 34 lokasi.

“Sekali lagi ini adalah uang yang sangat besar sekali, uang yang sangat banyak sekali, triliunan, ini juga agar segera diselesaikan,” kata Presiden se­ raya menunjuk contoh di Kalimantan Barat, yang sudah berhenti 7 – 8 ta­ hun, dan telah menghabiskan anggaran Rp1,5 triliun. Demikian juga di Goron­ talo, sudah dibangun sejak 2007, 2 x 25 MW juga baru 47% sudah berhenti.

Terhadap proyek-proyek tersebut, menurut Presiden, tentu saja perlu se­ buah keputusan dilanjutkan atau dibi­ arkan. “Ini sekali lagi ini uang negara, ini aset-aset kita. Kalau diteruskan ten­ tu saja harus ada sebuah cut out terlebih dahulu sehingga perhitungannya menja­ di jelas,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden meminta Kepa­

Dalam sistem tersebut ia men­ jelaskan, perlu adanya pemetaan produk desa oleh pemerintah dae­ rah, sehingga dapat dimanajemen oleh BUMADes. Meski diakui, di­ butuhkannya waktu dan proses un­ tuk menjadikan BUMDes tumbuh besar dan berkembang.

Menurut Iman Syukri, proses tersebut adalah embrio untuk men­ dorong kebangkitan ekonomi desa.

“Dana Desa sekarang masih dimak­ simalkan untuk pembangunan in­ frastruktur. Tapi ketika infrastruktur sudah terpenuhi, ke depannya bisa kita maksimalkan untuk BUMDes,” ujarnya. vZN

FOTO | IST

la Badan Pengawas Keuangan dan Pem­ bangunan (BPKP) untuk kejelasan ini dicek, sehingga nanti kita memutuskan ke depan itu menjadi jelas, sudah berapa yang habis di situ, kemudian akan apa itu bisa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan, Presiden Joko­ wi meminta agar swasta diberikan pe­ ran yang lebih, terutama yang berkai­ tan dengan potensi energi yang dimiliki, terutama energi baru terbarukan.

“Geotermal saya kira berikan prio­ ritas, yang hidro berikan prioritas, yang microhydro berikan prioritas, karena di situ sebetulnya kita akan mendapatkan sebuah kapasitas yang cukup besar un­ tuk kita jadikan sebuah potensi pemba­ ngunan pembangkit listrik,” tutur Pre­ siden.

Tampak hadir dalam Rapat Terba­ tas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Sek­ retaris Kabinet Pramono Anung, Kepa­ la Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri BUMN Rini Soemarno, Men­ teri ESDM Sudirman Said, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Kepala BKPM Franky Sibarani, dan Dirut PLN Sofyan Basyir. vSN

Jakarta, Trans – Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan akan memaksa para peru­ sahaan otobus (PO) besar untuk menerapkan pem­ belian tiket secara daring atau “online”. Rencana­ nya kebijakan itu akan diterapkan setahun men­ datang.

“Kita akan paksa (menerapkan sistem on­ line), kasih waktu seta­ FOTO | IST hun lagi,” kata Jonan saat Menteri Perhubungan pemantauan Posko Ang­ Ignasius Jonan kutan Lebaran Kemen­ hub 2016 di Jakarta, belum lama ini.

Dia menyebutkan PO-PO besar sudah menerapkan sistem online tersebut, namun masih banyak juga yang urung menerapkan. “Mungkin PO-PO kecil ini masih mempertimbangkan dari segi bisnisnya karena mereka paling hanya punya 10 bus, tidak banyak,” katanya.

Jonan akan memanggil Organisasi Pengusaha Ang­ kutan Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) untuk mendorong penerapan sistem online tersebut. “Ini kan cuma masalah teknologi, nanti saya akan panggil Or­ ganda,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Elly Sinaga melalui Organda men­ dorong para perusahaan otobus (PO) untuk menerap­ kan sistem pembelian tiket secara daring atau online. Dia mengatakan hal itu ditujukan agar tidak adanya penum­ pukan penumpang di loket-loket terminal.

Dengan demikian, menurut dia, loket-loket pembelian di terminal bisa dihilangkan dan tempatnya bisa dijadikan ruang tunggu serta ruang peristirahatan pengemudi. Pasal­ nya, Elly menjelaskan, di sebagian besar terminal, ketika menunggu keberangkatan bus, penumpang menyebar hing­ ga memasuki kawasan sirkulasi bus di mana bisa membaha­ yakan. “Kalau di tempat sirkulasi bus enggak boleh ada pe­ numpang menunggu di situ, tapi di ruang tunggu,” katanya.

Dia mengaku optimistis hal itu bisa diterapkan seiring dengan perkembangan zaman, seperti apa yang telah berhasil diterapkan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). “Kalau KAI bisa, kita juga pasti bisa pakai online, sudah terbukti sebagian PO sudah ada yang menerapkan,” katanya.

Dihubungi terpisah, Ketua DPP Organda Adrianto Djokosoetono mengaku pihaknya mendukung dengan penerapan pembelian tiket dengan sistem daring. “Kami sangat mendukung karena adanya pilihan bagi calon pe­ numpang untuk membeli tiket,” katanya.

Adrianto menambahkan sistem daring juga bisa mening­ katkan kenyamanan, bukan hanya calon penumpang, tetapi juga kenyamanan penumpang karena adanya kepastian di terminal. Dia menyebutkan saat ini sudah ada beberapa PO yang menerapkan sistem pembelian tiket secara daring, na­ mun jumlahnya masih terbatas. “Masih trial (uji coba), jadi masih sedikit,” katanya.

Terkait target hingga akhir 2016, Adrianto menga­ takan pihaknya belum mengkaji sejauh itu. “Sebetulnya ini bukan mengubah, tetapi menambah akses dan sistem pembelian tiket. Tapi, kami belum sampai situ (target),” katanya. vRN

Menaker: Optimalkan Posko Pengaduan THR 2016 Jakarta, Trans – Jelang Hari Raya Idul Fitri, Kementerian Ketenagakerjaan membuka Posko Pelayanan Pengaduan THR 2016.

Oleh karena itu, Menteri Ketenaga­ kerjaan, M Hanif Dhakiri, mengin­ struksikan kepada jajarannya agar posko Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan yang ada di Kemente­ rian Ketenagakerjaan memberi pe­ layanan yang optimal.

“Kita harus pastikan posko pe­ layanan pengaduan THR membe­ rikan pelayanan optimal bagi para pekerja, pengusaha maupun ma­ syarakat umum yang membutuhkan bantuan dan informasi soal THR,” kata Menaker Hanif seusai sidak terhadap Posko Pengaduan THR 2016 Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Menteri Hanif, pe­ layanan Posko THR bukan saja un­ tuk pekerja yang mengadukan per­ soalan menyangkut THR, tapi juga pengusaha yang ingin berkonsultasi mengenai pembayaran THR. Hanif mengingatkan, Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang THR Kea­

gamaan Bagi Pekerja/Buruh di Peru­ sahaan telah terbit. Peraturan itu ha­ rus jadi acuan dalam membayar THR. Pekerja yang sudah bekerja satu bu­ lan juga berhak mendapat THR secara proporsional. Diatur pula kapan THR harus dibayarkan.

Dirjen Pembinaan Hubu­ ngan Industrial dan Jaminan So­ sial (PHI dan Jamsos) Kementeri­ an Ketenagakerjaan, Haiyani Ru­ mondang, mengatakan setiap hari petugas Posko mencatat penga­ duan yang masuk. Tindakan tegas akan diberikan kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentu­ an pembayaran THR. “Ditjen PHI dan Jamsos bekerja sama dengan Ditjen Binwasnaker dan K3 untuk merespon seluruh pengaduan yang masuk ke Posko. Jika ada perusa­ haan yang melanggar, maka akan langsung ditindak oleh Ditjen Bin­ wasnaker”, tegas Haiyani.

Posko THR Kementerian Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan berbagai Posko Pengaduan THR yang dibentuk dinas ketenaga­ kerjaan di daerah. Lewat koordina­

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri melakukan sidak Pengaduan THR 2016 Kementerian Ketenagakerjaan.

si itu diharapkan bisa mempercepat proses penyelesaian pengaduan.

Sebagai informasi, Posko yang berlokasi di Lobby Gedung B Ke­ menterian Ketenagakerjaan itu membuka pelayanan setiap Senin sampai Jumat pukul 9.00-16.00 hingga 15 Juli 2016. Pengaduan bisa disampaikan dengan cara men­ datangi langsung Posko THR atau menghubungi lewat nomor tel­ pon 021-5255859 dan Whatsapp 082113327305.

Selain Permenaker THR, peme­

FOTO | IST

terhadap Posko

rintah telah menerbitkan Surat Eda­ ran Menteri Ketenagakerjaan No.1/ MEN/VI/2016 tentang Pembayaran THR Tahun 2016. Terkait bebera­ pa regulasi terbaru tentang THR itu Ketua Umum DPN Apindo, Hariya­ di B Sukamdani, mengatakan Pe­ merintah mengatur pembayaran THR secara berlebihan, khususnya, ketentuan yang mewajibkan pengu­ saha untuk membayar THR kepada pekerja dengan masa kerja minimal 1 bulan.

Menurut Hariyadi, pengusaha

jarang merekrut pekerja baru men­ jelang hari raya keagamaan, sekali­ pun ada jumlahnya sangat sedikit. Ia lebih sepakat dengan Permenaker­ trans No. 04 Tahun 1994 yang me­ wajibkan perusahaan memberi­ kan THR kepada buruh yang masa kerjanya minimal 3 bulan. “Kalau pekerja baru itu biasanya ada masa percobaan (probation) 3 bulan, setelah dinyatakan lulus baru jadi pekerja tetap,” urainya.

Sekjen OPSI, Timboel Siregar, meragukan ketegasan Pemerintah dalam menerapkan sanksi kepada pengusaha yang melanggar atu­ ran pembayaran THR. Masalah yang ada selama ini terkait THR adalah kepastian pekerja untuk mendapat THR sesuai peraturan. Banyak pekerja yang tidak mendapat THR sesuai regulasi tanpa ada sanksi te­ gas Pemerintah bagi pengusaha yang melanggar aturan.

Timboel menilai Posko THR yang dikelola Kementeri­ an Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan di daerah tidak efektif karena buruh baru menge­

tahui THR-nya dibayar atau tidak pada H-7. Ketika pekerja yang ber­ sangkutan melapor petugas butuh waktu untuk menindaklanjutinya.

Biasanya, beberapa hari menjelang hari raya keagamaan perusahaan dan instansi pemerintah libur, ini membuat upaya tindaklanjut petu­ gas jadi tidak efektif.

Timboel mengusulkan agar Pos­ ko itu dibentuk jauh sebelum hari raya Keagamaan sehingga petugas bisa aktif memantau berbagai peru­ sahaan yang kerap dilaporkan karena masalah pembayaran THR. Ia meli­ hat kerja petugas selama ini sifatnya pasif, hanya menunggu pengaduan yang masuk. Ujungnya, banyak ma­ salah THR yang tidak bisa tuntas dan berlanjut sampai pengadilan hubu­ ngan industrial (PHI).

“Petugas harus aktif mencatat perusahaan mana saja yang berpo­ tensi melakukan pelanggaran pem­ bayaran THR. Kemudian mengi­ ngatkan agar perusahaan itu tidak melakukan pelanggaran serupa, jika terbukti melanggar pengusaha harus ditindak tegas,” pungkasnya. vRN

Trans Jabodetabek

27 Juni - 10 Juli 2016 | No. 328 2 Th XVI

4

Kota Depok Terima Penghargaan Opini WTP Lima Kali Berturut-turut Depok, Trans - Memasuki ta­ hun 2015 yang lalu, seluruh Pemer­ intah Daerah (Pemda) se- Indonesia mulai menerapkan laporan keuan­ gan daerah, dengan sistem Akunta­ si Berbasis Akrual. Sistem ini ber­ laku untuk sistem akuntasinya mau­ pun pada penyajian laporan keuan­ gan yang dibuat. Kota Depok salah satu Kota di Jawa Barat yang telah menerapkan sistem tersebut. Pen­ erapan ini membuat Kota Depok meraih opini Wajar Tanpa Pengec­ ualian (WTP) dalam pemberian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2015 oleh Badan Pemeriksa Keua­ngan (BPK) Repu­ blik Indonesia, Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Walikota Depok, Mochamad Id­ ris dalam sambutannya mengucap­ kan rasa syukur. “Alhamdulilah, berkat rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Kota Depok mendapatkan predikat opini WTP atas laporan keuangan Pemerin­ tah Kota Depok Tahun anggaran

2015,” ucapnya di Bandung, Selasa (7/6/2016) lalu.

Hal ini berarti, lanjutnya, Kota Depok berhasil meraih predikat WTP 5 kali berturut-turut dari tahun 2011 sampai tahun 2015. “Ini me­ rupakan hasil kerjasama yang baik dari seluruh pihak termasuk ma­ syarakat Kota Depok,” ungkapnya.

“Atas nama Pemerintah Kota Depok dan pribadi, saya menyam­ paikan rasa syukur dan ucapan te­ rima kasih kepada seluruh Or­ ganisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Depok yang telah beker­ ja keras dalam menyusun laporan keuangan yang baik sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabili­ tas pengelola keuangan publik. Saya juga me­nyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif da­ lam menyukseskan pembangunan di Kota Depok serta mendukung upa­ya mewujudkan Good Governance ser­ ta clean government,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang baik

FOTO: IST

Walikota Depok, Mohammad Idris (kanan) bersama Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo (kiri) menerima penghargaan opini WTP melalui Kepala BPK RI perwakilan Prov Jabar, Arman Syifa (tengah) di Aula Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat.

tersebut, Walikota Depok meneri­ ma 3 buku LHP yang diberikan se­ cara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa. Adapun ketiga buku tersebut yakni, tentang laporan keuangan Pemda, tentang pemerik­

Distarkim Kab. Bekasi Gelar Rapat Dengan Mitra Kerja

Suasana rapat yang digelar Distarkim Kabupaten Bekasi.

Bekasi, Trans – Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi mengadakan rapat dengan pihak rekanan atau kontraktor, konsultan dan para pengawas sebelum kegiatan pemba­ ngunan fisik dilaksanakan, belum lama ini.

Di dalam sambutannya, Kepala Bidang Wasdal Distarkim Kabupaten Bekasi, Iman Nugroho mengatakan kepada para peser­ ta rapat pembahasan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik, bahwa rapat bertujuan untuk menjelaskan semua kegiatan pem­ bangunan fisik tahun 2016. “Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulilah kepada Allah SWT yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul untuk menjelaskan semua kegiatan pembangunan pisik pada tahun 2016 ini,” ujarnya.

Iman menjelaskan, informasi dari bidang pemukiman, kegiatan pemba­ ngunan yang akan dilaksanakan tahun ini seperti MCK (Mandi, Cuci, Kakus) se­ banyak 35 buah dan drainase seba­nyak 8 buah. “Semua kegiatan itu tersebar di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi,” jelasnya.

“Di dalam rapat ini kita belum me­ megang copian rencana anggaran biaya (RAB) dan copian gambar, dikarenakan pihak pemukiman belum memberikan copian RAB dan copian gambar. Namun

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI

rapat ini harus tetap digelar, karena dari pihak rekan atau kontraktor mendesak ada yang ingin melaksanakan kegiatan pengukuran di minggu-minggu ini. Mau tidak mau kita harus menggelar rapat ini walaupun semuanya belum memegang copian RAB dan gambar,” terangnya.

Iman berharap kepada bidang pemukiman nantinya di dalam melak­ sanakan pengukuran kegiatan MCK mau­ pun drainase, semua pihak sudah mem­ punyai copian RAB dan copian gambar.

“Saya tidak mau nanti di dalam pelaksa­ naan pengukuran tidak berdasarkan RAB, sekali lagi saya berharap kepada rekanrekan pengawas agar mendampingi kon­ sultan dengan maksimal,” tandasnya.

Disisi lain dari pihak rekanan, yang berhasil ditemui Koran Transasi usai ra­ pat mengaku merasa senang. “Saya sa­ ngat senang dengan adanya rapat terse­ but, dikarenakan di tempat lain tidak de­ mikian,” ujarnya.

“Biasanya setelah mendapatkan su­ rat perintah kerja (SPK) langsung ker­ ja, namun di Distarkim tidak demikian.

Dibe­rikan wejangan atau penjelasan ten­ tang bagaimana tata cara mekanisme ke­ giatan pembangunan fisik terlebih da­ hulu, agar didalam mengerjakan kegia­ tan tidak semaunya dewek,” pungkasn­ ya. vKaslim

KOTA DEPOK: Jopi Rahyono Ramelan; BIRO KOTA BEKASI: Geoffrey; BIRO KAB. BEKASI: Kaslim Kusyairi, Suganda.

Opini Oleh: Rahmat Alam*

P

FOTO | KASLIM

residen Joko Widodo mel­ ontarkan ucapan tersebut saat menerima laporan keua­ ngan Kementerian/Lembaga Nega­ ra baru-baru ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan ada empat Kementerian/Lembaga Ne­ gara yang penilaiannya mendapat­ kan kategori “Disclaimer”. Be­ lasan K/L Negara dinyatakan se­ bagai “wajar dengan pengecua­ lian” (WDP) dan lebih dari 25 K/L Negara dinyatakan sebagai “wajar tanpa pengecualian” (WTP).

Pertanggungjawaban keua­ngan Negara, sudah sepantasnya harus semakin baik di tengah digulirkan­ nya revolusi mental. Bukan ha­nya pekerjaannya yang harus selalu ter­ ukur dengan baik, pertanggung­ jawaban keuangan juga harus se­ jalan dengan semangat bersih dan bertanggung jawab. Tidak boleh lagi terjadi penghamburan keua­ ngan Negara, yang dilakukan oleh

saan terhadap pengendalian intern dan tentang kepatuhan terhadap pe­ rundang-undangan.

Sementara itu, Kepala BPK per­ wakilan Provinsi Jawa Barat, Ar­ man Syifa mengungkapkan bahwa predikat opini WTP yang diberikan

salahpahaman oleh sebagian kala­ ngan mengenai makna opini BPK. Kewajaran dalam suatu laporan keuangan, lanjutnya, tergantung dari kesepakatan target progam dan kri­ teria yang telah ditentukan bersama.

Antara lain memenuhi standar akun­ tansi pemerintah, dan tidak menyesat­ kan seperti ada laporan yang jujur, ti­ dak ada yang di­sembunyikan. “Dan yang tak kalah penting angka yang disajikan dalam laporan keuangan wajar dan mengacu pada standar yang dipakai Negara. Tapi bagaimana­ pun, Pemda de­ ngan predikat opini WTP tetap le­bih baik dari sisi laporan keuangannya,” tandasnya.

“Kami menyadari masih ban­ yak kendala Pemda dalam pener­ apan dan penyusunan keuangan daerah­nya. Untuk itu, kami sangat mengapresiasi Pemda yang telah mendapat WTP dan masih diberikan berberapa catatan khusus, hendakn­ ya kedepan bisa lebih baik lagi da­ lam penyu­sunan laporan keuangan,’ pungkasnya. vJopi

PERENCANAAN KURANG OPTIMAL,

Silpa Depok Capai Rp 1,05 Triliun Kendati serapan anggaran pada 2015 sangat rendah, namun realisasi pendapatan daerah Kota Depok mencapai Rp2,4 triliun atau 172% melebihi target yang telah ditetapkan.

Depok, Trans – Pemerintah Kota Depok secara resmi merilis sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok tahun 2015 yang mencapai Rp1,05 triliun atau te­ patnya Rp1.051.349.033.219,48. Jumlah itu hampir separuh dari total APBD Kota De­ pok 2015 sebesar Rp 2,1 Triliun atau te­ patnya 2.178.595.019.630. Sementara ren­ cana belanja sebesar Rp 3,1 Triliun atau Rp 3.163.054.626.434,42.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Depok Muhammad Idris saat rapat pada sidang pa­ ripurna DPRD Kota Depok dalam rangka penyampaian Raperda tentang laporan per­ tanggung jawaban (LPJ) pelaksanaan APBD Kota Depok tahun anggaran 2015 di Gedung DPRD Depok belum lama ini.

Dalam sambutannya, Idris mengung­ kapkan berberapa hal yang menyebab­ kan Silpa membengkak pada tahun angga­ ran 2015. Diantaranya karena kurang opti­ malnya proses perencanaan waktu pelak­ sanaan yang kurang memperhitungkan ter­ jadinya kegagalan dalam proses pelelangan dan keterlambatan penyelesaian pelaksa­ naan pekerjaan yang dilakukan oleh penye­ dia barang dan jasa.

Selain itu, transfer anggaran dari bantuan keuangan pemerintah provinsi yang dilaku­ kan diakhir tahun, sehingga mengakibat­ kan sebagian kegiatan pembayarannya baru dilaksanakan pada tahun 2016. Serta realisa­

FOTO: IST

Walikota Depok Mohammad Idris saat menyampaikan LKPJ di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Depok.

si dana bantuan sosial dan hibah yang cu­ kup rendah, diantaranya disebabkan kuran­ gnya persyaratan pada saat pengajuan pro­ posal permohonan rekomendasi pencairan, adanya undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang menegaskan bahwa belanja hibah dapat diberikan kepada badan, lembaga dan orga­ nisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Lebih lanjut Idris menjelaskan, hal ini juga terkait adanya imbauan dari Komisi Pem­ berantasan Korupsi (KPK) nomor B-14/0115/012014 agar memperhatikan waktu pembe­ rian bantuan hibah dan bansos agar tidak terke­ san dilaksanakan terkait pelaksanaan Pilkada 2015.

Tingginya Silpa tahun 2015 lalu, lanjut Idris, akan menjadi evaluasi pemerintah kota agar hal tersebut tidak terulang pada tahun 2016. “Kami tentu akan evaluasi untuk ta­ hun mendatang apa sesuai kebutuhan pada

Jangan Main-Main Dengan Uang Rakyat!

Kementerian/Lembaga serta jaja­ ran Pemerintah Daerah (Pemda), dengan mengotak-atik anggaran belanja secara seenaknya.

Pisau BPK dan KPK juga Bawasda harus lebih tajam demi terlaksananya pemanfaatan uang Negara secara maksimal, teren­ cana dan terukur dengan baik. Bu­ kan hanya di Kementerian/Lem­ baga Negara serta jajaran Pem­ da, pisau BPK dan KPK juga ha­ rus tajam dalam memeriksa di ja­ jaran Lembaga Tinggi Negara, se­ perti DPR RI, juga di Mahkamah Agung. Di semua lini yang meng­ gunakan anggaran Negara, sudah saatnya dilakukan sistem pemerik­ saan yang lebih canggih, termasuk menyeret aktornya, yaitu para ma­ fia anggaran!

Uang rakyat juga uang Nega­ ra pengelolaannya memang harus didasarkan menurut undang-un­ dang yang berlaku. Namun de­ mikian peran hati nurani adalah sangat penting serta kesadaran da­

pihaknya kepada Pemda yang tel­ ah diaudit belum tentu menggam­ barkan satu instansi atau lembaga bebas dari korupsi. Selain itu, bah­ wa ada beberapa manfaat dalam pe­ nerapan Akuntansi Berbasais Akru­ al. Diantaranya, dapat memberikan gambaran utuh atau posisi keuangan Pemda, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hal dan kewa­ jiban Pemda, dan memberikan in­ formasi yang lebih berkualitas da­ lam evaluasi kinerja Pemda.

“Opini WTP merupakan per­ nyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran pemeriksaan keuangan. Bukan merupakan jami­ nan tidak adanya fraud yang ditemui maupun kemungkinan terjadinya fraud di kemudian hari,” ujarnya.

Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2015 BPK RI, dimana Kota Depok menjadi salah satu kota yang menerima pre­ dikat opini WTP untuk yang kelima kalinya, hal ini penting disampaikan mengingat masih banyak terjadi ke­

lam berbangsa dan bernegara. Fak­ tor kemanusiaan perlu dihadirkan, menyadari bahwa bumi, air dan kekayaannya yang menguasai ha­ yat hidup orang banyak “dikuasai” oleh Negara dan sebesar-besar­ nya untuk kemakmuran rakyat, bu­ kan untuk segelintir orang dan juga golongan-golongan.

Peringatan Presiden Joko Wido­ do tentang uang rakyat ini, mempu­ nyai makna yang dalam. Bahwa In­

2017. Nanti akan kami lihat dimana posnya kalau bisa serapan anggaran lebih besar se­ hingga Silpanya kecil,” ungkapnya.

“Apabila hal-hal yang terkait dengan gagal lelang dan hibah harus dikaji secara mendalam. Faktor gagal lelang itu apa? Ha­ rus kami kaji. Tekad kami menekan semini­ mal mungkin Silpa. Kami lihat kebutuhan­ nya seperti apa nanti,” tandasnya.

Kendati serapan anggaran pada 2015 sangat rendah, Idris memaparkan realisa­ si pendapatan daerah Kota Depok sepan­ jang tahun tersebut mencapai Rp2,4 triliun atau 172% melebihi target yang telah ditetap­ kan. Penerimaan pendapatan daerah tersebut disumbang dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp818,2 miliar dengan kontribusi terbesar dari pajak daerah mencapai Rp618,8 miliar.

Adapun, penerimaan dari dana transfer dae­ rah mencapai Rp1,67 triliun dan penerimaan lain-lain mencapai Rp36,4 miliar. vJopi

nya merong-rong perjalanan pem­ bangunan bangsa, tetapi juga meng­ gerogoti ketahanan ekonomi bang­ sa, seperti melakukan korupsi, ma­ nipulasi, kolusi dalam menetap­ kan anggaran pendapatan dan be­

donesia saat ini sedang melakukan pembangunan yang menentukan masa depan bangsa dalam era glo­ balisasi saat ini. Kita harus sung­ guh-sungguh membangun bangsa secara bersama bukan hanya untuk bisa bertahan secara baik dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia, juga menjadi Negara yang memili­ ki ketahanan Nasional yang kuat.

Sejak dini kita tidak boleh melakukan tindakan yang bukan ha­

lanja Negara (APBN). Ekonomi da­ lam Negara ibarat darah dalam tu­ buh manusia. Ini harus dijaga de­ ngan baik, tidak boleh sembarang kelompok atau golongan atau apa­ pun saling menyedot darah dengan seenaknya. Sudah saatnya Negara juga harus membentuk tim khusus polisi ekonomi yang bisa dan mam­ pu mendeteksi dan cepat mengam­ bil tindakan bagai Densus-88 yang ditugasi untuk urusan teroris.

Jangan main-main dengan uang rakyat, ini juga mengingatkan kita bahwa kekayaan Negara utama­nya diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat. Sehingga kita merasa dan pasti berdosa apabila hak rakyat direnggut dengan cara yang terke­ san terhormat, oleh oknum-oknum yang sudah jelas mempunyai pen­ didikan, jabatan dan penghasilan yang sudah cukup layak.

Efisiensi Sudah saatnya seiring dengan kebutuhan pembangunan yang te­ rus meningkat, semua Institusi Pe­ merintah dan jajaran Pemerinta­ han Daerah, melakukan tindakan efisiensi yang sehat. Gunakan ang­ garan secara terukur, jelas manfaat­ nya dan dapat dirasakan manfaat itu bagi segenap rakyat dan bang­ sa Indonesia. Semua sektor yang menyerap anggaran besar harus dikawal dengan baik, belanja Ne­ gara untuk kepentingan tugas-tu­ gas benar-benar menggunakan sara­ na yang tidak berlebihan baik per­ jalanan dinas, studi ban­ding, ken­ daraan-kendaraan dinas, rapat-rapat dan berbagai kegiatan untuk kepen­ tingan Negara harus dilakukan de­ ngan standar yang tidak berlebihan. *) PDII – LIPI, Jakarta.

5

TRANS JABODETABEK

27 Juni - 10 Juli 2016 | No. 328 2 Th XVI

Yayasan Peduli Anak Ajak Santuni 1.000 Anak Kurang Mampu Jakarta, Trans - Bulan suci Ra­ madan menjadi bulan istimewa dan keuntungan besar bagi umat Islam.

Pasalnya, bulan Ramadhan memi­ liki beberapa keutamaan diban­ dingkan 11 bulan lainnya. Salah satu keuntungan besar bagi umat is­ lam adalah melalui sedekah. Orang yang bersedekah di bulan Rama­ dhan akan dilipatgandakan pahala­ nya 700 kali lipat.

Di bulan suci yang penuh ber­ kah ini Yayasan Peduli Anak (YPA) – sebuah yayasan sosial yang didiri­ kan Jualo.com, mengajak para der­ mawan berbagi kepedulian terha­ dap sesama khususnya anak-anak tak mampu dengan memberikan pe­ luang bagi donatur yang ingin meli­ patgandakan pahalanya melalui se­ dekah maupun zakat.

YPA adalah sebuah lemba­ ga swadaya masyarakat yang su­ dah berdiri sejak 10 tahun lalu ser­ ta fokus membantu anak-anak yang patut dibantu di wilayah Nusa Teng­ gara Barat, khususnya pulau Lom­ bok.

“Hasil sedekah maupun zakat tersebut nantinya akan disalur­

kan ke berbagai macam program di bidang pendididikan, kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan untuk membiayai tiga asrama bagi anakanak terlantar dan yatim piatu. Para donatur yang ingin mengetahui YPA le­bih lanjut, visi misi kami dan hen­ dak bergabung bisa kunjungi web­ sitenya di www.pedulianak.org ,” terang pendiri Jualo.com, Chaim Fetter dalam keterangan tertulisnya.

Selama lebih dari 10 tahun, YPA tidak hanya menyekolahkan le­ bih dari 1.000 anak kurang mampu di Lombok, Nusa Tenggara Barat, tapi juga memberikan bantuan ke­ sehatan, makanan dan advokasi bagi ribuan anak lainnya.

“Tahun 2006, saya bersama de­ ngan teman karib saya mendiri­ kan Yayasan Peduli Anak di pulau Lombok. Yayasan ini berfungsi se­ bagai rumah, tempat untuk mendi­ dik anak-anak jalanan dan kurang mampu, serta memiliki fasilitas kes­ ehatan yang memadai dan gratis.

Selama 10 tahun kami sudah mem­ bina lebih dari 1.000 anak agar me­ reka punya masa depan yang lebih baik,” ungkap Chaim yang sudah

FOTO: IST

CEO Jualo.com Chaim Fetter yang juga pendiri Yayasan Peduli Anak di tengah kesibukan di Jakarta masih menyempatkan dan sering terlibat langsung dalam memberikan perhatian terhadap anak-anak yang ada di yayasannya.

memeluk Islam dan mempunyai is­ tri dari Surabaya.

Yayasan yang terletak di Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabu­ paten Lombok Barat ini dibangun di area seluas 1,5 hektar. Yayasan ini merupakan pusat perkembangan anak terbesar di Lombok. Meski­ pun fokus utamanya adalah untuk

meningkatkan kualitas hidup anak, YPA juga menaruh perhatian terha­ dap masalah sosial lainnya di Lom­ bok.

Kecenderungan untuk menikah dini dan tingginya angka perceraian menyebabkan banyak orang tua yang menelantarkan anaknya. Se­ bagian besar anak-anak yang dibina

YPA memiliki latar belakang terse­ but. Oleh karena itu, Peduli Anak bekerja sama dengan Kementerian Sosial RI memberikan bantuan fi­ nansial dan bimbingan untuk 250 anak-anak yang hidup dalam kelu­ arga sangat miskin.

Biaya operasional untuk yayasan pada awalnya ditanggung oleh Chaim dan beberapa teman.

Lambat laun, ada donatur baik dari dalam maupun luar negeri yang ikut menyalurkan bantuan melalui pro­ gram-program YPA. Tahun lalu, Chaim diundang sebagai bintang tamu di acara TV talk show popu­ ler di Indonesia, Kick Andy. Acara tersebut ditonton jutaan pemirsa dan banyak diantaranya yang mengek­ spresikan dukungan terhadap ker­ ja YPA. “Semakin banyaknya jum­ lah anak yang dibantu dan pro­ gram-program yang dikembang­ kan, kami sangat membutuhkan bantuan dari masyarakat,” tam­ bah Chaim. “Kami berharap sema­ kin banyak donatur dari Indone­ sia yang bergabung karena Peduli Anak memberi peluang emas bagi

Tahun Ajaran Baru Diwarnai Uang dan Katabelece Di kawasan Jabodetabek, hampir tiap PSB diwarnai kasus suap dan pungutan tidak resmi lewat oknum-oknum calo.

Jakarta, Trans – Pendaftaran Mu­ rid Baru dan gelombang jutaan anak ma­ suk sekolah di seluruh nusantara, bebare­ ngan dengan persiapan menjelang hari raya Idul Fitri yang juga membutuhkan banyak biaya. Kendatipun pemerintah, dalam hal ini pihak Kementerian Pendidikan dan Ke­ budayaan mengklaim masuk sekolah gra­ tis terkait program Wajib Belajar yang di­ canangkan sekian tahun silam, ternyata fak­ ta empirisnya, orang tua tidak punya duit, kehidupan dengan ekonomi pas-pasan alias miskin, harapannya tipis bisa memasukkan anaknya ke sekolah. Khususnya bagi anakanak yang bernasib malang karena nilai uji­ annya yang rendah.

Beberapa kalangan masyarakat yang berniat menyekolahkan anaknya kare­ na berkewajiban melanjutkan ke jen­ jang yang lebih tinggi, hanya bisa menge­ lus dada. Ada yang menggadaikan barang kesa­yangannya, ada yang meminjam uang de­ngan rentenir, yang penting harus ada persediaan sekian juta rupiah agar jangan sampai anaknya tidak bisa melanjutkan se­ kolah. Soal kapan bisa dikembalikan, itu katanya bagaimana nanti. Ini fakta yang ada di sekitar lingkungan masyarakat tidak mampu.

Di kawasan Jabodetabek, percaloan ma­

FOTO: ILUSTRASI

Petugas melayani calon siswa pendaftar yang mengembalikan berkas setelah mendaftar secara online dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

suk sekolah, hampir tiap PSB diwarnai ka­ sus suap dan pungutan tidak resmi lewat ok­ num-oknum calo, perantara atau orang ter­ tentu yang dipercaya oleh oknum-oknum di sekolah. Praktik semacam ini tetap ter­ jadi sepanjang adanya disparitas Nilai Uji­ an Nasional (NUN, sebelum 2003 berna­ ma Nilai Ebtanas Murni, NEM) dan passing grade yang ditetapkan pihak sekolah dan di­ nas pendidikan setempat.

Para siswa yang mendapat nilai ak­hir dibawah rata-rata, menjadi sasaran para calo yang bakal bekerjasama dengan ok­ num panitia penerimaan siswa baru. De­ ngan angka rendah, mereka tidak masuk ranking dan tidak diprioritaskan masuk

daftar siswa yang diterima. Karena me­ reka tetap harus melanjutkan sekolah, dan enggan jadi “buangan” ke sekolah swasta yang dianggap kurang berkualitas, maka sekolah-sekolah negeri “favorit” menja­ di buruan semua calon siswa yang ingin tetap melanjutkan pendidikan.

Secara normatif, pihak dinas pendidikan dan pihak sekolah akan mengklaim bahwa sekolah dilarang lakukan pungutan. Jargon “sekolah gratis” tetap dikedepankan. Na­ mun pada sisi lain mereka membuat ja­ringjaring persyaratan masuk sekolah dengan macam-macam aturan yang pada satu sisi menghambat keinginan calon siswa yang memiliki nilai dibawah rata-rata. Ini men­

jadi pintu masuk munculnya sikap kompro­ mi dan damai-damai yang berbuntut adanya pungli berjuta-juta rupiah.

Hasil survey sementara yang dilaku­ kan awak media beberapa daerah, untuk masuk pintu belakang tingkat SLTP berk­ isar Rp. 2 juta sampai Rp.5 juta, tergan­ tung prestasi dan popularitas sekolah ber­ sangkutan. Sementara untuk masuk ting­ kat SLTA, berkisar dari angka Rp.5 juta sampai Rp.10 juta. Bahkan untuk seko­ lah favorit, nilai “panen tahunan” ini bisa mencapai Rp.12 juta per-kepala. Penyakit ini sulit diberantas, bahkan Menteri Pen­ didikan dan Kebudayaan pasti tidak bisa memberantasnya, karena praktik tersebut sulit dibuktikan, alias terencana dan mas­ sif.

Menurut pengamatan, yang terlibat menjadi calo alias makelar praktik pin­ tu belakang, ternyata dari berbagai ka­ langan profesi dan disiplin ilmu. Mere­ ka bisa orang biasa, guru-guru, pejabat di­ nas, petugas hukum, anggota legislatif, to­ koh ormas, wartawan, dan lain-lain. Ta­ hun lalu di sebuah kota berbatasan den­ gan DKI, konon sekolah kewalahan diser­ bu memo dan katabelece berlampir berkas calon siswa baru yang minta difasilitasi.

Menurut sumber seorang Wakasek SLTA, titipan itu datang dari oknum dinas ter­ kait sendiri, anggota dewan (DPRD), petu­ gas hukum, tokoh ormas, dan puluhan ok­ num wartawan. Bedanya, kalau yang lainlain minta fasilitas gratis, sedangkan dari kalangan wartawan, masih ada amplop titi­ pan buat pihak panitia atau sekolah. v007

Jakarta-Bekasi Sepakat Swakelola TPST Bantar Gebang Jakarta, Trans - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sepa­ kat untuk melakukan swakelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

“Kami, Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi, sudah sepakat untuk bekerja sama mengelola TPST Bantar Gebang. Jadi, ti­ dak ada perantara lagi,” kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama usai ra­ pat koordinasi pengamanan pelaksanaan

swakelola TPST Bantar Gebang di Balai Kota, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Selama ini, menurut mantan Bupa­ ti Belitung Timur itu, pengelolaan TPST Bantar Gebang yang dilakukan oleh PT Godang Tua Jaya masih belum maksimal, sehingga akan dilakukan swakelola.

“Kalau soal penghadangan truk sampah oleh warga, kami serahkan ma­ salah itu kepada pihak kepolisian. Kede­ pannya, akan ada pengawalan selama 24 jam untuk truk-truk sampah yang menuju

TPST Bantar Gebang,” ujar Basuki.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mendukung langkah yang diambil oleh Pemprov DKI. Terlebih, Jakarta merupa­ kan ibukota negara.

“Kami mendukung penuh langkah Pem­ prov DKI. Kami tidak melarang pembua­ ngan sampah ke TPST Bantar Gebang se­ lama 24 jam penuh. Jangan sampai masalah sampah membuat malu negara,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia setuju dengan pe­

mikiran Basuki yang beranggapan ba­hwa negara tidak boleh kalah dengan caracara radikalisme yang dilakukan oleh se­ kelompok warga atau oknum.

“Saya setuju sama Pak Basuki, ne­ gara tidak boleh sampai kalah sama caracara radikalisme yang dilakukan oleh se­ kelompok warga, seperti penghadangan yang pernah dilakukan oleh sekelompok warga terhadap truk-truk sampah yang menuju TPST Bantar Gebang,” ungkap Rahmat. vZN

Proyek Drainase Diduga Dikerjakan Asal-asalan Bekasi, Trans – Pembangunan proyek drainase di RT 02/04 Desa Karang Sentosa dan proyek drai­ nase di Jalan Warung Kacung, Desa Karang Anyar, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi didu­ ga dikerjakan asal-asalan. Pasalnya proyek yang bersumber dari angga­ ran dana desa ini, tidak terdapat pa­ pan proyek serta galian tanah yang digunakan tidak sesuai.

Menurut Dian dari LSM TE­ VIKOR Kabupaten Bekasi yang di­ jumpai Koran Transaksi di loka­ si proyek mengatakan bahwa peker­ jaan pembangunan drainase di dua desa tersebut tidak sesuai dengan harapan warga. Menurutnya proyek dikerjakan tidak patuh dengan perjan­ jian kontrak dan tidak sesuai dengan

ang­garan yang ada. “Hal itu dapat di­ buktikan pada pelaksanaan pekerjaan yang pada saat ini dikerjakan. Disitu terlihat banyak sekali pelanggaran,” ujarnya.

Wakil Ketua Gibas Kecamatan Karang Bahagia, Ganda Suganda menjelaskan pelanggaran yang su­ dah dilakukan pada pekerjaan terse­ but antara lain, tidak dipasangnya papan nama proyek serta gambarn­ ya. Menurutnya papan nama proyek tersebut sangat penting guna me­ nyampaikan informasi kepada pu­ blik. Sebagaimana diatur Dalam UU No 14 tahun 2008, tentang keterbu­ kaan informasi publik dan peraturan No 61 tahun 2010 tentang pelaksa­ naan UU no. 14 tahun 2008. vSuganda

Para pekerja sedang mengerjakan proyek drainase.

FOTO | SUGANDA

mereka untuk membuat peruba­han di negeri sendiri dengan memban­ tu kelompok yang paling rentan, yaitu anak-anak tak mampu,” tut­ up Chaim.

Saat ini terdapat tiga asrama un­ tuk 90 mantan anak jalanan, anak kurang mampu dan terlantar, satu Sekolah Dasar dengan sistem full day school, sekolah keterampilan, dapur umum, area bermain, lapa­ ngan olah raga, klinik, mushola dan fasilitas pendukung lainnya. Semua fasilitas tersebut diberikan secara cuma-cuma dan terbuka untuk anakanak serta warga di desa-desa seki­ tar YPA. YPA proyek Lombok digerak­ kan oleh 40 karyawan lokal ditam­ bah tenaga sukarelawan dari seluruh dunia. Chaim berharap bisa mem­ buka Peduli Anak kedua di lokasi lain. Tapi ia tidak bisa melakukan ini sendiri, oleh karena itu Yayasan Peduli Anak terus berusaha mencari mitra yang ingin bergabung dengan misinya. Jika anda ingin bergabung, anda bisa kontak Chaim langsung via email chaim@pedulianak.org. vSuryati

M Shahrir Nyalon Jadi Bupati Bekasi

FOTO: HOM

Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat M Shahrir, SE.

Jakarta, Trans - Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat M Shahrir, SE akan meramaikan Pilka­ da Kabupaten Bekasi tahun 2017 nanti. Pes­ ta demokrasi yang digelar setiap lima tahun ini bertujuan untuk meperebutkan kursi Bupati dan wakil Bupati periode 2017-2022.

Gencarnya dukungan terhadap M Shahrir dari Forum Masyarakat Bekasi dan sekitarnya (Form­ abes) semakin menyemarakkan pilkada tahun de­ pan. Dan siap untuk menjadi kompetitor mem­ perebutkan kursi orang nomor satu di Kabupa­ten Bekasi.

Ketua Presidium Formabes, Ismet Bahar, mengungkapkan calon bupati (Cabup) yang di­ gadang-gadang ini diharapkan mampu mencuri perhatian publik dalam Pilkada Kabupaten yang akan digelar pada Pilkada serentak 2017 men­ datang.

“Tim sukses dalam waktu dekat ini siap melakukan sosialisasi pengenalan Cabup Shahrir, SE dari Partai Gerindra kepada masyarakat melalui media,” kata Ismet kepada wartawan di Bekasi, Rabu (22/6/2016) lalu.

Menurut Ismet, track record Shahrir selaku Ketua Komisi 1 Jawa Barat terbilang menjanjik­ an, memiliki nilai jual signifikan di kalangan mas­ yarakat. Hal itu menjadi alasan mendasar Form­ abes mendukung Shahrir dalam Pilkada Kabupa­ ten Bekasi tahun 2017.

Ismet menerangkan, meskipun figur Shahrir belum diputuskan untuk maju sebagai Cabup baik melalui partai ataupun perseorangan, namun pi­ haknya sudah membangun komunikasi politik seluruh elemen atau partai menggalang kekuatan politik mendukung Cabup Shahrir.

Formabes sebagai pendukung siap memperke­ nalkan Cabup (red-Shahrir) kepada masyarakat yang merupakan anggota DPRD Jawa Barat peri­ ode kedua untuk daerah pemilihan Kabupaten Bekasi itu dicalonkan untuk memimpin Kabupa­ ten Bekasi.

“M Shahrir dalam waktu dekat akan mengun­ dang para tokoh agama dan masyarakat kabupa­ ten bekasi agar dikenal masyarakat sebelum pes­ ta demokrasi Pilkada dimulai tahun depan,” tu­ tupnya. vHom

Trans Regional

23 Mei - 5 Juni 2016 | No. 326 2 Th XVI

6

Polresta Bekasi Amankan 3 Tersangka Provokator, Penganiaya Tukang Baso Bekasi, Trans - Berniat mau menonton pertandingan Persija kon­ tra Sriwijaya FC pada Torabika Cup 2016 di Stadion Gelora Bung Kar­ no pada Jumat 24 Juni 2016 ratu­ san supporter Jakmania asal Cika­ rang Bekasi membuat keributan dan menganiaya tukang bakso yang memakai kostum Persib Bandung di Pondok Bakso Yatmin Simpang Lampu Merah Pasir Gombong Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Jam 20:00. Menurut Kapolresta Beka­ si Kombespol M. Awal Chairuddin SiK, MH dalam jumpa pers pada Sabtu, 25 Juni 2016 di Lobby Pol­ resta Bekasi terkait hal tersebut

menyatakan seluruh supporter dia­ mankan di Mapolres untuk menga­ dakan tindakan dan pembinaan serta mencari keterangan dan barang buk­ ti tentang penganiayaan dan pengru­ sakan di Warung Bakso Yatmin Ds. Pasir Gombong Cikarang Utara dan sudah menetapkan 3 orang tersang­ ka.

Lebih lanjut M. Awal menya­ takan bahwa suporter yang berang­ kat dari Jurong rata-rata remaja yang di koordinator oleh 6 orang dengan biaya swadaya namun belum memi­ liki tiket pertandingan dengan men­ gendarai 4 mini bus.

Ketiga tersangka merupakan

orang yang bertanggungjawab terh­ adap penganiayaan yang saat itu se­ cara spontan turun dari bis mendapa­ ti tukang bakso Yatmin yang kebet­ ulan berkaos Persib Bandung. Leb­ ih lanjut 141 (15 Wanita dan 126 Pria) supporter didata serta melibat­ kan angota Binmas di wilayah mas­ ing-masing dan memanggil orang tua atau keluarga yang bertanggu­ ngjawab.

Kombespol M. Awal Ch. SIK, MH menegaskan perilaku fanatisme berlebihan dari supporter ini mer­ usak citra dari olah raga tersebut apalagi mereka tergolong muda dan tidak stabil “ mereka rombongan

pergi untuk menonton dengan kon­ voi tanpa mengantongi tiket bisa-bi­ sa mereka tidak sampai tujuan akh­ irnya bertindak melawan hukum” tegasnya.

Lebih lanjut dia menegaskan akan menindak konvoi bis yang ti­ dak memiliki ijin, melanggar atur­ an lalu Lintas serta supporter yang berangkat tanpa tiket. Sementara itu para orangtua dan keluarga sup­ porter ini diberikan arahan di Mes­ jid Mapolresta serta menandatan­ gani surat pernyataan sebagai jam­ inan pemulangan mereka.

Ketiga tersangka DB ala RS (lk 19th), EA als IM (lk 18th) dan

AP als Eng (lk 16th) yang semuan­ ya warga Karang Asih Cikarang Utara ditahan, sementara itu Korban NR Warga Kp Kalinyarmat Kulon RT.001 RW.002 Kec. Margana Te­ gal Jawa Tengah saat ini masih kritis di rumah sakit. Para tersangka ter­ ancam pasal 170 KUHP dengan an­ caman diatas 5 th.

Polisi menahan bb pecahan bot­ ol, mangkok, gesper serta ornamen Jakmania serta 4 Mini Bus B 7071 YK, B 7849 YL, B 7172 IK dan T 7534 DB untuk penyidikan lebih lanjut Dalam press release Kapol­ resta Bekasi didampingi Kasat Re­ skrim Kompol Ardi R.SIK, Kapol­

sek Cikarang Utara Kompol Adil Siburian SH, Kasat Binmas Kompol Suroto SH, Kasubag Humas Akp. Endang Longla serta para orangtua yang berada diluar ruan­ gan. Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi orang tua agar lebih menga­ wasi anak anaknya dan menjadi per­ hatian pemerintah dan klub sepak­ bola untuk lebih membina support­ er kearah yang lebih baik akan teta­ pi apapun alasannya ketika sudah melanggar hukum harus ditindak apalagi dalam waktu bersamaan be­ berapa anggota polisi juga mengala­ mi luka-luka saat supporter rusuh diluar GBK DKI Jakarta. vTohom

WALIKOTA BEKASI BERANG

STOP PRES Sesuai Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 2015, tentang Aksi Pencegahan dan Pemberan­ tasan Korupsi (Aksi PPK), kepada seluruh Pe­ jabat Tinggi dan Jajarannya, kepada seluruh Kepada Daerah dan Jajarannya diminta MEM­ BERANTAS KORUPSI, KOLUSI, NEPO­ TISME dan GRATIFIKASI serta ajakan seru­ pa juga disampaikan kepada seluruh Lembaga Swadaya Masyarakat yang salah satunya DPP LSM Nasional Corruption Watch (NCW).

Memperhatikan Landasan Hukum termak­ sud di atas, Lembaga Swadaya Masyarakat Na­ sional Corruption Watch (NCW) selaku akti­ fis dengan ini melakukan Klarifikasi No:241/ SK.1/DPP-NCW/VI/2016, terhadap Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi terkait DUGAAN KORUPSI, KOLUSI, NEP­ OTISME dan GRATIFIKASI dalam Kegia­ tan Penerbitan sejumlah Sertifkat atas OBJEK TANAH SENGKETA ATAU STATUS AQUO (Tanah Kas Desa).

Berawal dari peristiwa adanya pengajuan atau permohonan untuk persetujuan Ruislag/ Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) sejum­ lah 10 Desa yang antara lain; Desa Mekar Sari, Desa Lambang Jaya, Desa Sriamur, Desa Sa­ rimukti, Desa Cikarageman, Desa Mangunjaya, Desa Lambangsari, Desa Tambun, Desa Setia Darma, Desa Taman Rahayu.

Bahwa, atas surat permohonan termaksud, oleh Bupati Kepala Daerah, dengan surat No. 143.1/605/BPMPD, tanggal 30 April 2012 tel­ ah melayangkan surat Permohonan Izin Tertu­ lis Tukar Menukar TKD kepada Dirjen PMD Kemendagri RI cq. Gubernur Jawa.

Hingga batas waktu Surat Klarifikasi Perta­ ma NCW, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi terkait DUGAAN KORUP­ SI, KOLUSI, NEPOTISME dan GRATIFIKA­ SI dalam Kegiatan Penerbitan sejumlah Serti­ fkat atas OBJEK TANAH SENGKETA ATAU STATUS AQUO (Tanah Kas Desa), belum ada jawaban.

Benarkah Dirut BUMD Danulaksana di Berhentikan?

Jika memang benar Walikota Bekasi Rahmat Effendi dapat mempertanggung jawabkan ijazah S1, S2 dan S3 miliknya kenapa mesti gusar.

Jakarta, Trans - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menuturkan, sia­ papun tanpa pengecualian Kepala Daer­ ah ataupun PNS di lingkungannya ha­ rus dapat menjaga kehormatannya mas­ ing-masing. Apalagi terkait dengan adan­ ya Kepala Daerah atau Pegawai Neg­ eri Sipil (PNS) yang terbukti memakai gelar akademik palsu, akan langsung diberhentikan dengan tidak hormat.

“Kalau terbukti memakai gelar aka­ demik palsu atau asli tapi palsu, sebai­ knya langsung diberhentikan tidak hor­ mat baik dalam jabatannya maupun se­ bagai PNS,” kata Tjahjo, di Jakarta, Se­ lain itu, kata Tjahjo, mereka harus men­ jaga kehormatan institusi.

NCW merasa prihatin dalam penegakkan hukum Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW) Syaiful Nazar, dalam penegakan hukum tentunya aparat pen­ egak hukum tidak tebang pilih. Den­ gan adanya pemberitaan di media mas­ sa cetak maupun elektronik dan media online, terkait persoalan yang mencuat

kepermukaan mengenai oknum walikota mempergunakan ijazah Aspal (Asli tapi Palsu) tentunya harus melalui pembuk­ tian dan proses hukum yang berlaku.

Jika persoalan yang akan dilakukan oleh Danulaksana selaku Dirut PDAM Kota Bekasi, yang akan melaporkan bahwa ijazah yang dipergunakannya Walikota Bekasi Rahmat Effendi didu­ ga palsu, itu kan sah – sah saja. Sepan­ jang dia (walikota) mempunyai alat buk­ ti yang benar tidak perlu gusar. Hendakn­ ya tandas Syaiful, Walikota Bekasi harus menghargai Hak Asasi seseorang dalam konteks berbangsa dan bernegara meski­ pun dia orang nomor 1 dikota bekasi.

Jika ini sampai terjadi, inilah salah satu bentuk yang dapat dikategorikan pelang­ garan HAM serta memanfaatkan kekua­ saan untuk memberangus kebebasan warga negara dalam berpendapat.

“Biarkanlah hukum yang mengu­ ji atas laporan Danulaksana tersebut, karena Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang terpenting laporannya itu mempunyai landasan hukum yang kuat, jika tidak dapat dibuktikan nantinya ten­ tunya akan berbalik menjadi fitnah. Dan segala konsekuensinya masing-masing akan mempertanggungjawab secara hu­ kum.

NCW sangat menyayangkan, jika sampai Walikota Bekasi Rahmat Effendi memerintahkan Dirut PDAM Tirta Pa­ triot untuk diberhentikan tentunya akan mengundang banyak pihak dan akibatn­ ya menjadi musuh pak walikota tentun­

Walikota Bekasi Rahmat Effendi.

FOTO: IST

ya. Pertanyaannya, apakah segampang itu mekanisme untuk memberhentikan seseorang pejabat di kota bekasi, tandas Syaiful.

Semestinya tambah Syaiful Nazar, seorang pemimpin itu kudu siap dikritik bahkan dilaporkan kepenegak hukum, karena itu bentuk kepedulian pelapor (red-Danu) terhadap kebenaran. Jika me­ mang benar Walkot Bekasi Rahmat Ef­ fendi dapat mempertanggung jawabkan­ nya ijazah S1, S2 dan S3 kenapa mesti gusar. “ Biarkan saja anjing menggong­ gong kafilah tetap berlalu, artinya kan sudah ada klarifikasi dari Mabes POL­ RI pada tahun 2015, apakah mengenai

ijazah SLTA, atau S 1, S2, dan S3, dan proses hukum inilah yang perlu dihar­ gai”.

Semestinya Walikota Bekasi Rah­ mat Effendi bersikaplah ksatria dan le­ gowo dengan dinamika yang berkem­ bang akhir-akhir ini, kalau memang du­ gaan itu tidak benar gak perlu riskan atau kebakaran jenggot dengan laporan yang disangkakan tersebut,” tutupnya.

Menurut Uchok Skay sebagai peng­ giat anti korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan terjadinya Pemberhentian semen­ tara Direktur PDAM Kota Bekasi Danu­ laksana yang juga Fungsionaris FKPPI, itu merupakan suatu wujud tindakan se­ wenang-wenang Walikota Bekasi Rah­ mat Effendi. “Ini tidak boleh dilakukan atas Pejabat yang merasa sok memili­ ki kuasa. Dalam pemberian sanksi pem­ berhentian Dirut BUMD, saya nilai tidak sah kalau mau diberhentikan ada fak­ ta atau alasan uang harus dapat dipub­ likasikan,” ujar Uchok saat dihubungi di Jakarta, Minggu (26/6) Lebih lanjut ujar Uchok Skay menambahkan, berkaitan dengan Danu akan melaporkan terkait dengan waliko­ ta bekasi diduga mempergunakan ijazah palsu S1,S2 dan S3 ke Bareskrim. Hal tersebut seharusnya bukan mejadi ala­ san untuk memberhentikan beliau dari Dirut PDAM. “Ini tidak profesional tak bisa dibedakan mana urusan internal dan tentunya sebagai masyarakat, perbuatan Walikota ini harus dilawan secara hu­ kum,” tegasnya. vHOM

“Narkoba”, Senjata Pemusnah Massal Jakarta, Trans - Perang candu I yang terjadi pada tahun 1838-1942 adalah perang antara China dengan Inggris, dimana konflik­nya dilatarbelakangi oleh marak­nya opium yang dibawa pedagang Inggris ke China. Sedangkan Perang Candu II (18561860), China tak hanya bertempur melawan Inggris tapi Prancis pun terlibat.

Menurut M Arief Pranoto dari Re­ search Associate Global Future Institute da­ lam bukunya berjudul “Perang Candu: Mo­ dus Kolonialisme Menghancurkan Bang­ sa de­ngan Harga Murah” bahwa substansi kedua perang di atas sesungguhnya bukan menja­ dikan China sebagai jajahan, akan tetapi lebih kepada kepentingan perdagan­ gan barat sekaligus melemahkan daya juang rakyat.

Serupa candu adalah narkoba yang kini marak di Indonesia dan banyak yang terli­ bat dalam penyalahgunaan barang terlarang tersebut baik warga biasa, aparat, maupun pejabat daerah.

Berdasarkan data Badan Narkotika Na­ sional (BNN) sampai 2015, jumlah pecandu narkoba yang direhabilitasi sudah menca­ pai empat juta jiwa. BNN memaksimalkan peranan Balai Rehabilitasi yang terletak di empat kota, yaitu Lido, (Bogor), Baddoka,(­ Makassar), Tana Merah (Samarinda dan Ba­ tam.

Keempat Balai Rehabilitasi tersebut te­ lah memberikan pelayanan rehabilitasi ke­ pada 1.593 pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika yang ber­ asal dari berbagai kota di Indonesia.

Menurut Kepala BNN Budi Waseso

mengatakan saat ini jumlah pecandu narko­ ba yang tewas tiap hari di Indonesia dengan rentan 40-50 orang per hari. Bukan hanya korban yang meninggal dunia tapi juga ke­ rusakan organ tubuh yang lambat laun daya tahan tubuh menurun.

Pada sindikat narkoba tersebut terutama dari warga negara asing yang jadi bandar di Indonesia berencana membunuh bangsa In­ donesia dengan menggunakan narkoba se­ bagai senjata pemusnah massal.

Hal tersebut terbukti kebanyakan ban­ dar narkoba yang warga negara asing saat dilakukan tes urine hasilnya negatif, kata Budi. Ini berarti bandar warga negara tidak menggunakan narkoba yang diedarkannya di Indonesia.

Ingin membunuh Para bandar narkoba senang melakukan pemusnahan massal terhadap para pecandu narkoba, dimana saat ditangkap para bandar kelihatan hanya tertawa tanpa merasa ber­ dosa.

Dan kebanyakan bandar narkoba terse­ but adalah jaringan lama dan pemain lama yang dikendalikan dari beberapa lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia.

Hal tersebut terbukti dengan pengung­ kapan kasus-kasus narkoba yang masih ba­ nyak melibatkan jaringan internasional mi­ salnya dengan pelaku yang lama dan masih ada mata rantainya dengan terpidana mati kasus narkoba seperti Freddy Budiman.

Percaya apa tidak ini faktanya, BNN da­ lam hal ini bukan memprovokasi, tapi ini merugikan negara. Dan sudah ada narapi­

dana yang di Lapas terkait jaringan Freddy Budiman yang dibawa untuk dilakukan pe­ meriksaan, kata Budi.

Narkoba terutama jenis sabu-sabu dan ekstasi yang masuk ke Indonesia banyak berasal dari China. BNN pada Rabu (23/6) malam mengungkap penyelundupan narko­ ba jenis sabu-sabu dalam tiga peti besi de­ ngan ketebalan lima centimeter dan berat 800 kilogram. Tiap peti besi berisikan sebe­ las bungkus sabu dalam bungkus aluminium foil yang berada di salah satu gudang milik Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) ka­ wasan Ancol Barat, Jakarta Utara.

“Terungkapnya kasus ini, kita berha­ sil menyelamatkan 250 ribu manusia. Jadi begitu hebatnya nilai manusia, tapi para pelaku menganggap jiwa di Indonesia mu­ rah dan mereka ketawa-ketawa melakukan pembunuhan massal, sayangnya beberapa orang tidak peduli,” kata Budi.

Pengungkapan kasus tersebut merupakan pengungkapan kasus sebelumnya yakni sa­ bu-sabu yang disimpan dalam sembilan pipa baja hasil penggerebekan di kawasan Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (14/6) kiriman dari Guangzhou, China.

Dalam penggerebekan itu, BNN berhasil menyita sembilan pipa besi yang di dalam­ nya terdapat sekitar 50 kilogram sabu-sabu.

Dari pengungkapan kasus tersebut, BNN mengamankan lima orang tersang­ ka, ma­sing-masing HE, EN, ED, GN dan DD. Tersangka ED, GN dan DD diaman­kan petugas di lokasi kejadian, sementara HE dan istri­nya, EN diamankan di rumahnya di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

HE merupakan mantan napi Lapas Cipinang yang saat ini berstatus bebas ber­ syarat. Seolah tak jera, di masa pembebasan bersyaratnya, HE kembali berulah. Dalam melakukan transaksi, HE menggunakan identitas EN untuk membuka rekening dan alamat tujuan pengiriman barang.

Anak TK-SD Kejahatan narkotika merupakan keja­ hatan serius, terorganisir dan bersifat lintas negara yang dapat menimpa seluruh lapisan masyarakat, sehingga menimbulkan keru­ gian sangat besar, terutama kesehatan, so­ sial, ekonomi dan keamanan. Fatalnya ke­ jahatan ini dapat menyebabkan hilangnya generasi bangsa (lost generation).

Pasar narkotika khususnya di Indonesia sama halnya dengan prinsip ekonomi, di­ mana ada permintaan maka ada penawaran, atau dikenal dengan konsep demand dan suplai. “Indonesia merupakan pangsa terbe­ sar ASEAN untuk masalah terbesar narko­ ba khususnya sabu-sabu dan ekstasi,” kata Budi.

Saat ini di dunia ada 643 narkoba je­ nis baru, sedangkan yang masuk ke Indo­ nesia ada 44 narkoba jenis, dimana 18 je­ nis yang bisa masuk ke kasus hukum. Se­ dangkan sisanya terus dilakukan untuk di­ tarik ke kasus hukum yang terus dilakukan oleh BNN, kepolisian dan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM).

Lebih memprihatinkan adalah jaringan narkoba tersebut menciptakan pangsa pa­sar baru yang dibiayainya. Dan sindikat narko­ ba melakukan hal tersebut ingin memper­

tahankan pangsa pasar berikutnya sebagai pengguna narkoba.

“Sekarang ini yang sudah addict akan habis karena kerusakan organ tubuhnya dan akhirnya memperpendek usia. Celakanya sasarannya saat ini adalah anak TK dan SD dan ini faktanya. Tanpa sadar di lingkungan sekolahannya di tempat belajarnya sudah disusupi operasi ini,” kata Budi.

Harapan dari para bandar narkoba ini generasi yang masih TK dan SD inilah yang akan menjadi pangsa pasar berikutnya, maka diharapkan peran serta dari kelompok terkecil, keluarga, RT dan RW. Dibutuhkan terus berperan untuk aktif menyelamatkan anak cucu kita yang tidak mengerti dan ti­ dak berdosa. Ini adalah wujud adanya peng­ hancuran terhadap generasi kita yang tidak boleh dibiarkan.

Kejadian tersebut adalah fakta dan merupakan masalah narkotika yang mer­ upakan masalah kita semua. Dia berharap semua warga mempunyai komitmen se­ cara masif melakukan pencegahan agar ti­ dak terjadi penyalahgunaan, kontaminasi yang pada akhirnya menyelamatkan ne­ gara ke arah yang baik dan menciptakan generasi emas.

BNN dalam waktu Januari-Juni 2016 sudah mengamankan dan memusnahkan barang bukti narkoba yang jumlahnya ra­ tusan kilogram. Ini bukti nyata bahwa ma­ salah narkotika adalah masalah yang serius dan kepedulian penting karena sampai hari ini jaringan internasional masih eksis yang melibatkan banyak negara untuk memasu­ kan narkoba ke Indonesia. vAnt/Zn

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Kemenaker Tertarik ...

4SAMBUNGAN DARI HAL 1 dari pemerintah dan swasta,” kata Hanif.

Wakil Ketua Umum Ka­ din Bidang Ketenagakerjaan dan

Hubungan Industrial Anton Supit mengakui, pengelolaan serta ma­ najemen SDM di Malaysia jauh lebih baik daripada Indonesia. Itu tidak terlepas dari perencanaan matang yang dilakukan pemerin­

tah negara serumpun tersebut.

“Malaysia membuat peren­ canaan (program magang) sejak 1997 (era Perdana Menteri Maha­ thir Muhammad),” jelasnya.

Menurut Anton, program itu sebenarnya juga diterapkan cukup lama di Jerman dan sukses men­ jadi tulang punggung perindus­

trian Jerman. Melihat kesuksesan tersebut, pemerintah Malaysia memutuskan mengalokasikan anggaran secara signifikan un­ tuk meningkatkan proyek-proyek pelatihan kerja.

Sejak diberlakukan pada 2005, program pemagangan Malaysia yang dinamakan apprenticeship

atau sistem latihan dual nasional (SLDN) itu menghasilkan 75.000 lulusan magang. Standar yang di­ gunakan adalah national occupa­ tional skill standard (NOSS) atau standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI). Dengan be­ gitu, sertifikasinya diakui secara nasional. vChoky Cevalier

Ditjen Imigrasi ... suk secara ilegal, dijanjikan kerja di resto­ ran kenyataannya dijadikan pelacur. Faktor penyebabnya seperti halnya kemiskinan dan lapangan kerja terbatas,” katanya. vRechan Nazar/TIM

7

Sambungan

23 Mei - 5 Juni 2016 | No. 326 2 Th XVI

Bongkar Sabu Dalam Moulding ...

Penghasilan Pajak ...

rus berkoordinasi dengan lembaga/ instansi terkait. Dalam bentuk ker­ jasama itu telah diwujutkannya da­ lam bentuk koordinasi salah satu­ nya BNN. Menurut Ketua Investigasi NCW David King Simatupang SH, MM kepada koran ini Minggu (266/2016), Bea Cukai dituntut un­ tuk selalu melakukan upaya pe­ nguatan sistem dan tata kelola pe­ layanan dan pengawasan serta upa­ ya-upaya pencegahan tindakan-tin­ dakan yang mengganggu pendapa­ tan keuangan negara, semakin terli­ hat hasil kerja yang signifikan.

Lebih lanjut ujar David, bah­ wa hasil pertemuan pada tanggal (7 Juni 2016 yang lalu-red) antara Wakil Ketua KPK, berikut jajaran Ditjen Bea Cukai. Hadir diantara­ nya Saut Situmorang, Deputi Pence­ gahan, Pahala Nainggolan, dan para direktur terkait. Disamping itu juga ada Direktur Teknis, Direktur Peni­ dakan dan Penyidikan, Harry Mu­ lya, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Marisi Z. Sihotang, Direk­ tur Audit Kepabeanan dan Cukai, M. Sigit, Direktur Kepatuhan In­ ternal, Hendra Pramono, Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strat­ egis, Sugeng Apriyanto, dan Direk­ tur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Robert Marbun, dan Dirjen Bea Cukai, Heru Pam­ budi turut menghadirinya.

Terbongkarnya 33 kg sabu, berdasarkan analisis intelijen Bea Cukai dan dilanjutkan dengan pe­ meriksaan gabungan oleh Bea Cu­ kai dan BNN, diketahui bahwa ter­ dapat pengiriman sabu yang dike­ mas dalam 3 buah kotak besi te­ bal (moulding baja stainless) se­ berat 800 kg dari Cina. Selanjutn­ ya tim gabungan melakukan con­ trol delivery hingga ke sebuah gu­ dang ekspedisi di kawasan Ancol, Jakarta Utara, sebagai tempat pe­ nyimpanan barang haram tersebut.

Hasilnya, diamankan barang bukti berupa 33 kg sabu. Sebagai tindak lanjut kasus itu, barang bukti akan diserahkan kepada BNN untuk di­

2015. Penyesuaian PTKP ini akan berdampak baik pada sisi pene­ rimaan pajak maupun pada pere­ konomian secara luas.

Dari sisi penerimaan pa­ jak, kenaikan PTKP berarti akan menurunkan nilai Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang selanjut­ nya akan berpotensi terjadinya penurunan penerimaan PPh Orang Pribadi dibandingkan proyek­ si penerimaan sebelum dilakukan penyesuaian.

Namun demikian, penurunan ini akan terkompensasi oleh ada­ nya peningkatan penerimaan Pa­ jak Pertambahan Nilai (PPN), Pa­ jak Penjualan atas Barang Me­ wah (PPnBM) dan PPh Badan. Hal ini disebabkan adanya penamba­ han tax base dari ketiga jenis pajak tersebut.

Meskipun kenaikan PTKP mempunyai potensi penurunan per­ tumbuhan penerimaan pajak, akan tetapi dari sisi ekonomi makro di­ harapkan kenaikan PTKP ini mem­ berikan dampak positif, teruta­ ma dalam meningkatkan daya beli masyarakat.

Penyesuaian PTKP akan men­ dorong naiknya pendapatan siap belanja (disposable income) yang selanjutnya akan meningkatkan permintaan agregat baik melalui konsumsi rumah tangga maupun investasi. Disamping itu, dari sek­ tor riil, diharapkan dengan kebija­ kan ini akan memberikan tamba­han serapan tenaga kerja dan mengu­ rangi tingkat pengangguran dan ke­ miskinan.

Kebijakan penyesuaian PTKP

proses lebih lanjut.

Kasus ini melanggar pasal 114 ayat (2) dan pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 de­ ngan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Untuk diketahui, sepanjang ta­ hun 2013 hingga 2015 Bea Cu­ kai telah menindak 609 kasus penyelundupan Narkotika dan Psikotropika di seluruh Indonesia.

Jumlah barang bukti yang diaman­ kan ialah sebesar 1.433.313,97 grm.

Atas hal ini 7,1 juta jiwa generasi muda Indonesia telah diselamatkan.

Penggagalan penyelundupan sabu kali ini menambah panjang daftar penindakan Narkotika dan Psikotropikadi tahun 2016, di mana hingga saat ini terdapat 141 ka­ sus penyelundupan yang ditangani Bea Cukai, dengan barang buk­ ti 342.849,02 gr dan telah selamat­ kan 1,7 juta jiwa generasi muda In­ donesia. Sepanjang 2016, kasus penyelundupan terbanyak berha­ sil ditangani oleh Bea Cukai Ba­ tam dan Bea Cukai Soekarno Hatta, di mana berturut-turut terdapat 46 dan 32 kasus. Atas terbongkarnya penyelundupan 33 kg sabu ini, Bea Cukai dan BNN berhasil menye­ lamatkan sekitar 165.000 jiwa ge­ nerasi muda Indonesia.

Kejahatan tindak pidana penya­ lahgunaan narkotika, psikotropi­ ka dan zat adiktif (napza) telah ber­ sifat transnasional dan dilakukan dengan menggunakan modus ope­ randi yang rapi, serta dengan jarin­ gan organisasi yang luas. Marak­nya upaya penyelundupan napza ke In­ donesia sudah sangat mengkhawa­ tirkan, dan butuh upaya ekstra dari aparat penegak hukum termasuk Bea Cukai.

Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Januari sampai de­ ngan 22 Juni 2016 menunjukan bahwa sebanyak 140 kasus de­ngan total 1.631.049,02 gram napza ber­ hasil diungkap oleh Bea Cukai.

Sebanyak 121 orang menjadi ter­ sangka, termasuk 14 orang berje­

Vaksin Palsu Pembunuh Anak Bangsa ...

4SAMBUNGAN DARI HAL 1 mendapat manfaat kebal terhadap suatu penyakit.

“Harus divaksin ulang. Kalau ini isinya hanya cairan, tentu tidak berfungsi sama sekali. Jadi, kita berikan ulang pada mereka,” kata Nila dalam jumpa pers di Kemen­ terian Kesehatan, Jakarta, Jumat (24/6/2016).

Hasil penyelidikan sementara, vaksin palsu berisi cairan dan anti­ biotik yang kadarnya sangat sedik­ it. Ketua Ikatan Dokter Anak Indo­ nesia dr Aman Pulungan, SpA men­ gungkapkan, kerugian terbesar jika mendapat vaksin palsu adalah tidak kebal.

Vaksin merupakan bahan antige­ nik yang sangat bermanfaat mem­ perkuat sistem imun terhadap suatu penyakit. Baik untuk orang dewasa atau lebih seringnya ditujukan pada anak-anak. Namun, bagaimana jika ternyata vaksin yang anak-anak ter­ ima adalah vaksin palsu? mengingat penyidik dari Subdirektorat Industri dan Perdagangan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat pemalsu vaksin untuk balita.

Hasil penyelidikan sementara, vaksin palsu berisi cairan dan anti­ biotik yang kadarnya sangat sedik­

it. Ketua Ikatan Dokter Anak Indo­ nesia dr Aman Pulungan, SpA men­ gungkapkan, kerugian terbesar jika mendapat vaksin palsu adalah tidak kebal.

“Misalnya divaksin palsu untuk hepatitis B, jadinya anak tidak kebal hepatitis B,” kata Aman.

Untuk itu, saat ini masih dilaku­ kan pendataan di mana saja yang menggunakan vaksin palsu dan be­ rapa anak yang mendapatkannya.

Jumlahnya diperkirakan tidak ter­ lalu banyak, karena mayoritas pem­ berian vaksin berasal resmi dari pe­ merintah.

“Kita akan lakukan dari data yang ada. Kita lakukan catch up imunisasi apa saja yang keting­ galan. Ketika ada terlambat imuni­ sasi, kita harus kejar. Imunisasi ka­ pan saja boleh dilakukan. Tidak ada kata hangus,” jelas Aman.

Sebelumnya, kepolisian berhasil mengungkap kasus produksi vak­ sin palsu. Dari hasil penyelidikan, diketahui sindikat tersebut mempro­ duksi vaksin palsu sejak tahun 2003 dengan distribusi di seluruh Indone­ sia.

Penggeledahan yang dilakukan penyidik berhasil mengamankan ba­ rang bukti, yakni 195 saset hepatitis B, 221 botol vaksin polio, 55 vaksin antisnake, dan sejumlah dokumen

Berani Bermimpi Berani Sukses ...

4SAMBUNGAN DARI HAL 1 anda menggapai mimpi sendiri.

Proses atau perjalanan hidu­ plah yang membuat arang dan ber­ beda. Intan merupakan alotrop kar­ bon yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Pada struktur intan se­ tiap atom karbon berikatan kovalen dengan empat atom karbon lainnya yang membentuk geometri tetrahe­ dral.

Struktur dari intan yang berben­ tuk tetrahedral mengakibatkan intan memiliki sifat yang sangat keras.

Sehingga intan dikenal sebagai min­ eral alam yang sangat keras karena tidak ada mineral alam yang dapat menggores intan. Hal tersebut yang membuat intan sangat mahal.

Ikatan-ikatan kovalen pada intan yang sangat kuat menyebabkan in­

tan memiliki titik didih yang tinggi yaitu 4824 oC. Ikatan-ikatan kova­ len yang kuat pada intan membutuh­ kan energi yang besar untuk memu­ tuskan ikatan tersebut, sehingga tit­ ik didih dari intan menjadi tinggi.

Semua elektron yang terdapat pada intan saling berikatan sangat kuat sehingga tidak terdapat sepasang elektron bebas. Elektron bebas yang tidak dimiliki oleh intan akan men­ gakibatkan tidak adanya elektron yang bergerak menghasilkan daya hantar listrik, sehingga intan bersi­ fat isolator.

Intan tidak dapat larut dalam air dan pelarut organik karena ika­ tan-ikatan yang terbentuk secara kovalen pada intan tidak memun­ gkinkan akan terjadinya daya tarik antara molekul pelarut dengan atom karbon, sehingga intan tidak dapat

nis kelamin perempuan. Tiga puluh enam persen upaya penyelundupan dilakukan melalui transportasi uda­ ra dan 66 persen napza yang dibawa berasal dari negara Malaysia.

Kasubdit Komunikasi dan Pu­ blikasi, Deni Surjantoro pada (22 Juni 2016) menjelaskan bahwa modus penyelundupan sering kali dilakukan kurir dengan menyem­ bunyikan napza di berbagai barang bawaan sampai dengan menyem­ bunyikan di dalam badan atau pa­ kaian yang dikenakan. “Butuh ke­ jelian petugas Bea Cukai untuk me­ ngungkap upaya penyelundupan barang haram tersebut, bila pe­ rlu dilakukan tindakan body search­ ing”.

Pemeriksaan Badan atau body searching menurut Deni merupa­ kan salah satu kewenangan petu­ gas Bea Cukai dalam rangka pe­ menuhan kewajiban pabean ber­ dasarkan Undang-Undang (UU) Kepabeanan atau peraturan perun­ dang-undangan lain tentang lara­ ngan dan pembatasan impor atau ekspor barang. Dalam pasal 92 UU No.10 Tahun 1995 j.o. UU No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, dengan tegas menyatakan bahwa pejabat Bea Cukai berwenang me­ meriksa badan setiap orang yang berada di atas atau baru saja turun dari sarana pengangkut yang ma­ suk ke dalam Daerah Pabean, yang berada di atas atau siap naik ke sarana pengangkut yang tujuan­ nya adalah tempat di luar Daerah Pabean, yang sedang berada atau baru saja meninggalkan tempat penimbunan sementara atau tem­ pat penimbunan berikat, atau yang sedang berada di atau baru saja meninggalkan Kawasan Pabean.

Deni menambahkan bahwa pe­ meriksaan badan oleh Bea Cukai dilakukan secara selektif dan men­ erapkan manajemen risiko. Pemer­ iksaan badan juga dilakukan ditem­ pat tertutup oleh orang yang sama jenis kelaminnya, sehingga tidak melanggar norma kesusilaan dan kesopanan. vRN/SN/DVK

dilatarbelakangi oleh kondisi per­ ekonomian yang menunjukkan ke­ cenderungan perlambatan sejak 2013. Hingga triwulan I-2016 per­ ekonomian hanya tumbuh sebesar 4,9 persen. Kinerja ekonomi negara mitra dagang utama yang melam­ bat, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, menjadi salah satu faktor perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pe­ rubahan (RAPBNP) 2016 pertum­ buhan ekonomi disepakati 5,2 per­ sen. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, perlu ditopang salah satunya oleh tingkat konsum­ si masyarakat yang stabil. Dalam kaitan ini, PTKP diharapkan men­ jadi salah satu faktor yang menjaga daya beli masyarakat.

Sebagai bagian pendapatan masyarakat yang digunakan un­ tuk konsumsi pokok, PTKP, ber­ kaitan erat dengan Upah Mini­ mum Provinsi (UMP)/Upah Mini­ mum Kabupa­ten/Kota (UMK) de­ ngan basis perhitunganya berdasar­ kan kebutuhan hidup layak (KHL).

UMP/UMK dapat dijadikan se­ bagai salah satu indikator dalam pengambilan kebijakan ini.

Batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang baru akan ber­ laku resmi sebentar lagi. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku, telah meneken peratu­ ran menteri keuangan (PMK) yang mengatur mengenai kenaikan terse­ but. “PMK sudah saya tandata­ ngan dan berlaku untuk tahun pa­ jak 2016. Jadi otomatis akan ada

Raisa, Setelah Lebaran Akan ...

penyesuaian kantor-kantornya de­ ngan pegawainya,” kata Bambang, Rabu (22/6).

Dengan demikian, batasan PTKP wajib pajak orang pribadi la­ jang naik 50% menjadi Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan dari yang sebelumnya Rp 36 juta per tahun atau Rp 3 juta per bulan.

Sementara itu, batasan PTKP untuk wajib pajak orang pribadi memili­ ki tanggungan juga akan menye­ suaikan.

Bambang mengatakan, kenaikan PTKP tersebut akan mengurangi po­ tensi penerimaan pajak sebesar Rp 18,9 triliun. Namun demikian di sisi lain, peningkatan PTKP tersebut di­ harapkan memberikan dampak mul­ tiplier positif, yaitu konsumsi mas­ yarakat 0,13%, investasi 0,34%, pro­ duk domestik bruto (PDB) 0,16%, dan penyerapan tenaga kerja 40.000 tenaga kerja.

Sebab menurutnya, pening­ katan PTKP ini akan meningkat­ kan daya beli untuk smua golon­ gan masyarakat baik yang berpeng­ hasilan mendekati batasan PTKP sebe­ lumnya maupun jauh di atas batasan PTKP sebelumnya.

Penyesuaian PTKP ini dilakukan lantaran menyesuaikan upah min­ imum provinsi (UMP). Pihaknya mencatat, UMP tertinggi berada di Karawang sebesar Rp 3,3 juta, leb­ ih tinggi dibanding batasan PTKP sebelumnya yang sebesar Rp 3 juta.

“Jadi kami putuskan naikkan saja 50% supaya ke depan tidak ada kenaikan PTKP setiap tahunnya,” imbuh Bambang. vTIM

4SAMBUNGAN DARI HAL 1

penyanyi kelahiran 6 Juni 1990 ini banyak terlibat dalam proses menu­ lis lagu, mengembangkan aranse­ men, mixing, mastering hingga detil memilih kertas untuk sampul album.

Judul “Handmade” dipilih kare­ na ia merasa album itu seolah bua­ tan tangan di mana ia benar-benar

terlibat dalam semua detil. Dalam album perdana yang diluncurkan di bawah label miliknya sendiri, Rai­ sa menawarkan nuansa cinta yang lebih dewasa dan aransemen lebih sederhana ketimbang album sebe­ lumnya, yaitu “Raisa” (2011) dan “Heart to Heart” (2013). vSuryati

Sudah lama beredar “Dari pengakuan para pelaku, vaksin palsu sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Sejak kapann­ ya, yaitu sejak 2003,” ujar Direk­ tur Tindak Pidana Ekonomi Khu­ sus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Agung Setya di Mabes Polri, Jakar­ ta, Kamis (23/6/2016). Sampai saat ini, penyidik baru menemukan ba­ rang bukti vaksin palsu di tiga daer­ ah, yakni Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

Berdasarkan penggeledahan dan pemeriksaan oleh kepoli­ sian, para pelaku menggunakan cairan antitetanus dicampur den­ gan cairan infus sebagai bahan dasar vaksin palsu tersebut. “Zat dasarnya dua itu. Cairan infus dan antitetanus. Di campur, lalu di­ masukkan ke dalam botol bekas.

Untuk seperti sempurna, ada alat pengemasan dan diberikan label palsu juga. Setelah itu, baru didis­ tribusikan,” ujar Agung.

Vaksin ternyata juga tidak dibuat di laboratorium yang higienis, me­ lainkan di sebuah gudang yang diu­ bah menjadi tempat peracikan vak­ sin.

Penyelidikan ini dimulai ber­ dasarkan banyaknya laporan anak yang mengalami gangguan kondi­ si kesehatannya setelah diberikan imunisasi atau vaksin di beberapa

puskesmas daerah. Penyelidik pun mulai menganalisis hal ini.

Terlepas dari kasus kriminal yang dilakukan sindikat. Apa se­ benarnya dampak vaksin palsu ini bagi anak ? Vaksinolog dr. Dir­ ga Sakti Rambe, M.Sc-VPCD me­ ngungkapkan, risiko terberat ada­ lah anak akan terkena infeksi. Pem­ buatan vaksin palsu yang tidak steril dan tidak mengikuti prosedur seper­ ti pembuatan vaksin asli tentu akan menimbulkan banyak kuman dan menyebabkan infeksi.

Gejala infeksi tersebut antara lain demam tinggi disertai laju nadi cepat, sesak napas, dan anak sulit makan. Jika anak hanya demam saja setelah divaksin, orangtua tak per­ lu khawatir, karena beberapa vak­ sin memang bisa membuat anak demam.

Menurut Dirga, jika terakhir kali vaksinasi pada dua minggu lalu dan tidak muncul gejala tersebut, kemu­ ngkinan besar anak tidak terkena in­ feksi.

Menanggapi hal ini, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menga­ takan bahwa anak yang mendapat vaksin palsu seharusnya kemba­ li diimunisasi. Sebab, mereka yang mendapat vaksin palsu tentu tidak mendapat manfaat kebal terhadap suatu penyakit.

“Harus divaksin ulang. Kalau ini isinya hanya cairan, tentu tidak berfungsi sama sekali. Jadi, kita

berikan ulang pada mereka,” kata Nila dalam jumpa pers di Kemen­ terian Kesehatan, Jakarta, Jumat (24/6/2016).

Hasil penyelidikan sementara, vaksin palsu berisi cairan dan anti­ biotik yang kadarnya sangat sedik­ it. Ketua Ikatan Dokter Anak Indo­ nesia dr Aman Pulungan, SpA men­ gungkapkan, kerugian terbesar jika mendapat vaksin palsu adalah tidak kebal.

RS Jakarta Gunakan Vaksin Palsu Badan Reserse Kriminal (Bare­ skrim) Mabes Polri menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus yang menggemparkan dunia medis tanah air itu. Tiga tersangka tersebut ber­ peran sebagai pembantu pembua­ tan vaksin palsu. Mereka menyuplai botol-botol bekas vaksin untuk di­ gunakan ulang dan diisi dengan vaksin palsu. Ada pula yang ber­ peran sebagai pembuat label vak­ sin palsu.

Direktur Direktorat Tindak Pi­ dana Ekonomi Khusus (Dirtipidek­ sus) Bareskrim Mabes Polri Brig­ jen Agung Setya menuturkan, mer­ eka juga disangka tahu betul bah­ wa bisnis vaksin itu ilegal. “Teru­ tama penyedia botol bekas itu. Dia biasa menerima pesanan dan siap menyediakan stok,” ujar Agung.

Dari penyelidikan polisi, botol-bot­ ol bekas tersebut didapatkan dari

empat rumah sakit dan klinik di Ja­ karta.

Agung tidak mau menyebutkan nama rumah sakit tersebut. Terma­ suk status swasta atau negeri rumah sakit itu. Yang jelas, botol bekas itu dikumpulkan dari RS dan klinik.

Botol tersebut dibersihkan, lalu dii­ si ulang dan dilabeli. “Satu botol di­ hargai Rp 15 ribu,” terang dia.

Bukan hanya itu, Agung dan an­ ggotanya kini juga sedang mengem­ bangkan penyelidikan ke jaringan lain yang juga memproduksi vak­ sin palsu. Jaringan tersebut berbeda dengan kelompok yang ditangkap gara-gara mendistribusikan vak­ sin palsu kepada penjual vaksin di Pasar Kramat Jati, Jalan Manung­ gal Kalisari, Jatibening, Puri Binta­ ro Hijau, Jalan Serma Hasyim, dan Kemang Regency. “Beberapa tem­ pat sedang ditelusuri. Ini kelompok baru,” tegas dia.

Seperti diberitakan, Dittipidek­ sus Bareskrim Mabes Polri men­ gungkap produksi vaksin palsu. Di antaranya, vaksin polio, campak, dan bacillus calmette-guerin (BCG).

Sepuluh orang dijadikan ter­ sangka. Yakni, lima orang produ­ sen, dua kurir, dua penjual, dan seo­ rang pencetak vaksin. Namun, hing­ ga saat ini, penyidik baru menemu­ kan barang bukti vaksin palsu di tiga daerah, yakni Jawa Barat, Ban­ ten, dan DKI Jakarta. vSN/RN/CV/DVK

larut dengan air dan pelarut organ­ ik. Kedudukan elektron di sekitar inti intan lebih mendekat ke inti, se­ hingga tingkat energi orbital-orbit­ al atom akan menurun. Perubahan kedudukan orbital yang terjadi pada intan akan mengakibatkan panjang gelombang spektrum akan berubah, maka warna spektrum intan yang terlihat pada intan juga akan beru­ bah, tidak hitam lagi seperti keban­ yakan atom karbon yang kita kenal.

Grafit juga dikenal dengan arang. Dalam struktur grafik seti­ ap atom karbon membentuk ika­ tan kovalen dengan tiga atom kar­ bon lainnya membentuk susunan heksagonal dengan struktur ber­ lapis. Setiap atom karbon memi­ liki empat elektron valensi maka pada grafik atom karbonnya masih memiliki satu elektron yang belum berikatan atau lebih dikenal dengan satu elektron bebas. Adanya satu elektron bebas pada grafit menga­

kibatkan grafit lebih lunak diband­ ing intan. Grafit yang lunak dapat digunakan sebagai pensil dalam ke­ hidupan sehari-hari.

Sifat daya hantar listrik yang di­ miliki oleh grafit dipengaruhi oleh elektron-elektron yang tidak di­ gunakan untuk membentuk ikatan kovalen. Elektron-elektron yang terdapat pada grafit terdapat satu elektron. Jika diberi beda potensi­ al, elektron-elektron akan terdelo­ kalisasi sebagian besar menuju an­ oda (kutub positif), aliran elektron inilah yang menyebabkan arus listr­ ik dapat mengalir, maka grafit dike­ nal sebagai konduktor atau peng­ hantar listrik yang baik, berbeda dengan intan yang memiliki sifat se­ bagai isolator.

Ikatan-ikatan kovalen yang terdapat pada grafit mengakibat­ kan grafit memiliki titik dididih yang tinggi karena grafit mempu­ nyai ikatan kovalen yang kuat se­

hingga untuk memutuskan ikatan yang terbentuk antara atom karbon pada grafit dibutuhkan energi yang besar. Energi yang besar tersebut dapat dilihat pada titik leleh grafit yang tinggi. Walaupun grafit memi­ liki titik leleh yang tinggi akan teta­ pi intan lebih memiliki titik didih yang tinggi, karena intan memili­ ki empat ikatan kovalen sedangkan grafit hanya memiliki tiga ikatan kovalen saja.

Sama halnya dengan intan, grafit juga tidak larut dengan air maupun pelarut organik. Hal ini disebab­ kan karena grafit memiliki tiga ika­ tan kovalen sehingga tidak akan ter­ jadinya daya tarik antara molekul pelarut dengan atom karbon pada grafit, sehingga grafit tidak larut dengan air maupun pelarut organik.

Grafit memiliki massa jenis leb­ ih kecil. Kenapa itu terjadi? Masa jenis grafit menjadi kecil karena pada grafit terdapat ruang-ruang

kosong yang mengakibatkan masa jenis grafit menjadi kecil dibanding­ kan intan.

Proses perjalanan intan tidaklah muda, begitupun mengubah mim­ pi menjadi nyata. Upaya-upaya kita sendirilah yang kemudian menentu­ kan nasib dari mimpi kita, apakah akan menjadi intan yang berkilauan atau legam sebagaiman arang? Se­ makin besar upaya yang anda beri­ kan, semakin mahal mimpi yang ke­ lak akan dituai.

Seorang pebisnis yang mati-ma­ tian memperjuangkan dunia usah­ anya dengan pinjaman modal leb­ ih besar akan lebih besar pula mer­ aup keuntungan, sebaliknya pebi­ snis yang memperjuangkan dunia usaha dengan modal seadanya tidak akan mencapai keuntungan yang terlalu besar. Jerih payah dan ker­ ingat yang anda keluarkan, akan se­ lalu setimpal dengan apa yang akan anda dapatkan. vBersambung

penjualan vaksin.

bah ke label sendiri dan kini meng­ gelar tur sendiri. “Musisi pasti mau punya kontrol penuh sama karya­ nya,” ia beralasan.

Raisa meluncurkan album ketiga berjudul “Handmade” yang disebut­ nya sebagai album paling personal pada April silam. Selama setahun,

4SAMBUNGAN DARI HAL 1

27 Juni - 10 Juli 2016 | No. 328 2 Th XVI

FILM KOALA KUMAL

Ketika Patah Hati Jadi Komedi Film yang menceritakan seorang cowok ditinggal selingkuh oleh calon isterinya ini, layak ditonton orang-orang gagal menikah.

S

etelah sukses de­ngan film-film bergenre ko­ medi, se­perti Ma­ nusia Setengah Sal­ mon, Kambing Jan­ tan, Single, Marmut Merah Jam­ bu, Cinta Dalam Kardus, kini Raditya Dika kembali mem­ buat film berjudul Koala Kum­ al. Film yang dirilis jelang leba­ ran tahun ini, diproduksi oleh Starvision yang diproduse­ ri Chand Parwez Servia.

Menurut Raditya Dika, film yang diakuinya ber­ judul aneh ini merupa­ kan film komedi patah hati. “Judulnya aneh ya?

Pake nama-nama he­ wan he he..” ujar ko­ mika, penulis seka­ ligus sineas ini saat launching film Koa­ la Kumal di Epicen­ trum XXI Kuningan Jaksel, belum lama ini.

“Film ini komedi patah hati, seorang co­ wok ditinggal selingkuh oleh calon isterinya. Film ini lebih dewasa diban­ding film-film saya sebelumn­ ya, layak ditonton orangorang gagal menikah, kare­ na ini disini ada tipsnya he he..” imbuhnya sambil tertawa.

Film ini, menurut Dika, dibesut berdasar pengala­ man pribadinya yang sebelum­ nya ditulis dalam bentuk buku

dengan judul yang sama. “Mu­ lai renggangnya hubungan per­ temanan, perasaan yang berubah pada orang yang sama. Hubun­ gan antara orang tua dengan anak, hingga patah hati terhebat yang bisa mengubah cara pandang terhadap cin­ ta,” jelasnya.

Sementara itu produser Starvision, Ir Chand Par­ wez Servia optimis film Koala Kumal digemari mas­ yarakat

penonton bioskop di tanah air.

“Terbukti film-film sebelumnya sukses. Raditya punya ciri khas tersendiri dalam menggarap seka­ ligus menokohkan peran yang dia bawakan,” beber Parwez.

Sedang bagi Sheryl Shei­ nafia, lawan main Dika, mengaku senang dan bangga bisa dipercaya menjadi pemeran uta­ ma sekaligus penyanyi soundtrack film terse­ but. Sebelumnya, She­ ryl hanya menjadi figuran.

“Ini, bisa dibilang, film pertama aku karena sebe­ lumnya hanya jadi cameo.

Wah, aku bangga banget, seru banget. Di satu sisi, aku jadi pemeran utama. Se­ lain itu, aku juga dapat soundtrack buat film ini. Jadi ka­yak, ‘yes, semua goal aku tercapai di film ini’,” ujarnya.

Film ini berce­ rita me­ ngenai Dika (Ra­ ditya Dika) seorang co­ wok yang baru saja batal me­ nikah karena pa­ carnya, Andrea (Acha Septriasa) selingkuh darinya dengan cowok ber­ nama James (Nino

Fernandez). Patah hatinya mem­ buat Dika kesulitan menulis bab terakhir dari bukunya. Suatu hari, Dika bertemu dengan cewek ber­ nama Trisna (Sheryl Sheinafia), cewek yang unik yang mem­ buat sudut pandang Dika terh­ adap dunia menjadi berbeda.

Dika pun pergi bersama Tris­ na, mereka menjadi semakin akr­ ab. Trisna yang tadinya berniat membantu Dika menyelesaikan bab terakhir bukunya, menemu­ kan sebab kenapa Dika kesulitan menulis bab terakhirnya: karena dia masih patah hati kepada An­ drea. Trisna pun mencoba mem­ buat Dika berhenti patah hati.

Trisna menyuruh Dika melakukan balas dendam kepa­ da Andrea. Akankah Dika mengi­ kuti saran Trisna? Kenapa Tris­ na sangat berniat agar Dika lep­ as dari patah hati yang diala­ minya? Saksikan di bioskop mulai 7 Juli mendatang.

Selain Raditya Dika dan Acha Septriasa, film ini dibin­ tangi Cut Mini, Dede Yusuf, Er­ nest Prakasa, Dwi Sasono, Adi­ pati Dolken, Kevin Julio, Lyd­ ia Kandou, Muhadkly Acho, Kar­ ina Nadila, Anissa Aziza, Regina Rengganis, Yudha Keling, Hen­ ky Solaiman, Ardina Putri, Us­ ama Harbatah, Kiki Harbatah dan Rahmet Ababil. vSuryati

8

ISI SOUNDTRACK ILY FROM 38.000 FT

Kukuhkan Rossa Sebagai Queen Of Soundtrack

SEBAGAI salah satu penyanyi pop kenamaan Indonesia, Rossa te­lah menghasilkan lagu demi lagu yang sukses di pasaran. Beberapa lagu mi­ liknya juga dipinang oleh para pro­ duser untuk dijadikan bagian dari film atau sinetron. Tahun ini, alunan su­ ara Rossa akan kembali menghia­ si layar lebar Indonesia dalam film ILY from 38.000 ft (I Love You from 38.000 Feet), lewat lagu terbaru­nya berjudul “Jangan Hilangkan Dia”.

Keterlibatan Rossa mengi­ si soundtrack film ILY From 3.8000 FT seakan mengukuhkan naman­ ya menjadi queen of soundtrack di Indonesia. Sederet soundtrack film telah dipopulerkan Rossa sepan­ jang karirnya, seperti film Ayatayat Cinta atau film Magic Hour.

“Amin (jadi queen of soundtrack), mudah-mudahan ya. Semoga bisa sukses lagi,” ucap Rossa, di pelun­ curan soundtrack film tersebut, Hard Rock Cafe, kawasan SCBD, Jakar­ ta Selatan, Kamis (9/6/2016) lalu.

Kedalaman lagu yang dihadir­ kan Rossa lewat soundtrack ini meng­ gambarkan keromantisan film ILY. Lewat kepiawaian Ryan D’Masiv dalam mencip­ ta, lagu Jangan Hilang­ kan Dia ini dihadirkan untuk dapat dinikma­ ti anak-anak muda pe­ nonton film tersebut.

“Merupakan satu kehormatan diper­ caya membawakan lagu soundtrack film. Apala­ gi film ILY From 38.000 FT digarap seri­ us. Termasuk dalam penggarapan lagu ini,” ujar Rossa.

Sementara itu, produser Wicky V. Olindo menga­ ku, saat film ILY From 38.000 FT ini masih da­ lam tahap penu­ lisan skenario, di­

LEA ELFARA

Ikuti Bukber Bersama KJSI

PENYANYI Lea Elfara mengi­ kuti buka puasa bersama yang di­ gelar Kumpulan Jurnalis Sinema Indonesia (KJSI) di Masjid Anna­ sil Muttaqin, Perumahan Jati Kra­ mat Indah, Sari Gaperi, Beka­ si, Jawa Barat, be­ lum lama ini.

Selain Lea Elfara, kalan­ gan artis lain­ nya juga had­ ir dalam aca­ ra buka pua­ sa bersa­ ma artis dan anak yatim yang

menggandeng Forum Wartawan Hiburan (Forwan) itu. Diantara­ nya Eddies Adelia, Irma Dhar­ mawangsa, Ageng Kiwi, Dide Hijau Daun, Lea Elfara, Cyel­ liaa Saputra, Cut Mila, Roman D Man, Bela Nafa serta produs­ er film Tirta Siregar dan Andre M. “Ini acara yang paling aku suka, kalau rekan-rekan wartawan yang gelar karena tertib dan punya ruh,” ungkap Ageng Kiwi, memuji.

Nada serupa disampaikan Ed­ dies Adelia dan biduan cantik Lea Elfara, “Sudah lama juga aku gak gabung terlibat dengan hajatnya para pewarta hiburan. Bagi aku bu­ kan sekedar momen, tapi bagaima­ na kita berbuat sesuatu untuk memperbaiki keadaan kita sendi­ ri,” jelas Eddies, menambahkan.

“Kalau ada rekan-rekan war­ tawan yang garap acara seper­ ti ini, InsyaAllah aku mau datan­ glah. Mending khusyuk ibadah,

DELON

Rilis Album “Dekade”

JEBOLAN ajang pencari­ an bakat, Indonesian Idol, Delon Thamrin merayakan hari ulang ta­ hunnya dengan meluncurkan al­ bum bertajuk Dekade. Album tersebut merupakan tanda eksis­ tensinya di industri musik tanah air selama 10 tahun terakhir.

Delon sempat tidak percaya masih bisa bertahan di indus­ tri musik selama satu dekade. Un­ tuk itu, dia menginginkan ses­ uatu yang spesial di momen terse­ but. Terpikirlah untuk meluncur­ kan album dan kebetulan sejum­ lah musisi antusias mendukungnya.

“Saya sangat senang karena bisa merilis album. Bahkan bos bil­ ang ini album gue banget. Jauh leb­ ih bebas dan juga dewasa. Terima kasih juga buat teman-teman yang mau mendukung, termasuk Ba­ dai Kerispatih. Ini kerja sama yang luar biasa,” kata Delon saat ditemui di kawasan Plaza Semanggi Jakar­

ta Selatan, Jumat 20 Mei 2016.

“Jadi album ini sebagai pe­ rayaan satu dekade. Maka­nya saya ingin buat sesuatu yang ber­ beda dari kebiasaan. Selain Ba­ dai Kerispatih dan Ari Bias, juga ada Nico Verandy yang menger­ jakan musiknya dalam al­ bum ini,” tambah Delon.

Album Dekade yang berisikan sebelas 11 lagu ini tak ada satu pun yang diciptakan oleh Delon sendiri. Alasan Delon tak mencip­ takan lagu karena ingin albumn­ ya tersebut berwarna.

“Karena saya mau mema­dukan se­ gala jenis musik.

Saya mau ber­ warna, dan minta dari teman-teman musisi ini biar al­ bum lebih berwar­ na,” ucap Delon.

Diungkapkan, peng­

rinya sudah terpikir untuk mendapuk mantan istri Yoyo Padi ini untuk mengisi original soundtrack. “Me­ mang sudah terbukti Rossa kalau nyanyi untuk soundtrack film bikin baper (bawa perasaan),” ucap Wicky.

Rencananya, Rossa akan me­ masukkan lagu soundtrack film ILY From 38.000 FT ke dalam al­ bum terbarunya. Bahkan saat ini lagu Jangan Hilangkan Dia tel­ ah resmi hadir di iTunes. “Bu­ lan depan aku terbang ke LA untuk bikin mini album. Hari ini eksklus­ if di itunes lagu original soundtrack kok,” tukas Rossa. vSuryati

daripada gosipin artis kan?!” dika­ takan Lea bersambung tawa.

“Berbagi kepada anak ya­ tim hal yang harus saya laku­ kan, karena saya gemar memba­ hagaiakan mereka,” ini tutur Tir­ ta Siregar, produser film “Dua Ba­ tas Waktu”. “InsyaAllah, rejeki kita gak kurang kok, pasti di tam­ bah oleh Allah,” ujar Bella Nafa.

Dide “Hijau Daun” yang datang dengan teman duetnya, Cyelliaa Saputra mengatakan bahwa me­ nolong sesama harus berani kita mulai ketika mampu. “Yah, ka­ lau kita mampu wajib kita tolong mereka (anak yatim),” jelasnya.

“Kita hanya berbagi sedkit saja kok, dari yang kita miliki. Apa su­ sahnya?! Allah juga gak akan me­ ngurangi (rejeki kita),” ucap voka­ lis band asal Bandarlampung itu.

“Aku pengen banget ber­ sama mereka setiap saat. Su­ sah membayangkan dan mera­ sakan, bagaimana khidupan mer­ eka mendatang jika kita gak ber­ buat (amal) kepada mereka, ya kan!?” ujar Cyelliaa. vSuryati garapan album yang diproduseri lebel Nagaswara ini berjalan ham­ pir satu tahun. Album selesai agak lama, karena Delon juga banyak disibukan dengan show. “Awal­nya ingin pakai lagu sendiri semua, tapi gagal. Akhirnya minta tolong juga kepada sejumlah musisi. Dari situ juga saya jadi pa­ ham, ternya­ ta membuat lagu itu tidak gampang,” pungkas­nya. vSuryati

27 Juni - 10 Juli 2016 | No. 328 2 Th XVI

9

FAM D’JAK GELAR SAHUR ON THE ROAD

Serukan Jangan Salah Pilih Gubernur DKI 2017 Kegiatan ini sekaligus mengajak warga DKI Jakarta, senantiasa saling menghormati antar suku dan agama.

Jakarta, Trans – Dalam rang­ ka menyemarakkan syiar bu­ lan suci Ramadhan dan menga­ jak masyarakat untuk berpuasa, organisasi masyarakat yang ter­ gabung dalam Forum Aliansi Mas­ yarakat Peduli DKI Jakarta (FAM D’JAK), berserta Ormas dan LSM se-DKI Jakarta, menggelar Sahur On The Road (SOTR). Kegiatan ini menurut Presedium FAM D’JAK Jimmy CK. SE.AK, salah satu ben­ tuk kepedulian terhadap masyarakat dengan melihat dan turun kejalan sambil membagi-bagikan makanan.

Jimmy CK. SE.AK menjelaskan kegiatan yang dipusatkan di Tugu Proklamasi Jl. Pengangsaan No.56

Jakarta Pusat, Minggu (26/6/2016), untuk mengajak warga DKI Jakar­ ta, senantiasa saling menghorma­ ti antar suku dan agama. “Untuk itu pada momen bulan suci Ramadhan yang dimuliakan oleh Agama Islam ini, kita tunjukan bahwa warga Ja­ karta tidak gampang terprofokasi dengan isu yang mengarah kepada penistaan agama,” tambah Jimmy.

Kegiatan Sahur On The Road, jelas Ketua Presedium FAM D’JAK, mengambil rute awal di halaman tugu proklamasi kemudi­ an mengitari sepanjang jalan pro­ tokol di ibu kota, lalu memutar daerah Matraman sampai Mangga­ rai. Selanjutnya kembali ke Men­ teng, Cikini, Pasar Baru, langsung mengitari tugu monas dan berak­ hir di jalan Thamrin Jakarta Pusat.

Jimmy menambahkan kegia­ tan ini juga sekaligus dalam rang­ ka penjaringan massa pendukung menghadapi Pilkada DKI Jakar­ ta yang akan datang, dengan tetap

mengedepankan pilihan kepada calon gubernur dari unsur TNI yang benar-benar bersih tanpa mempu­ nyai latar belakang yang bertolak belakang dengan keinginan rakyat.

Jimmy CK , SE, Ak, selaku Ketua Umum FamDjak sekaligus Ketua Umum GL Pro, sebagai tuan rumah Forum Aliansi Masyarakat Djakarta (FamDjak), dalam pilkada 2017 nanti, menghimbau hendak­

nya jangan salah memilih pemi­ mpin yang akan memimpin Ibu­ kota Jakarta. “Dimana Kedaula­ tan itu berada di tangan rakyat, un­ tuk itu Rakyat Jakarta jangan sam­ pai salah memilih pemimpinn­ ya karena jika salah memilih sep­ erti yang pernah dilakukan Ket­ ua Umum Partai Gerindra Pra­ bowo Subianto,” imbuhnya.

Disamping itu Jimmy menghim­ bau, mengingat belakangan ini ba­ nyak ketidakadilan diperoleh mas­ yarakat oleh oknum pengambil ke­ bijakan di Pemerintahan DKI Jakar­ ta. Apalagi adanya issu bangkitnya bahaya laten PKI. DKI Jakarta mer­ upakan jantungnya Indonesia, kea­ manan dan kenyamanan harus ter­ pelihara. “Kalau tidak dipimpin mi­ liter, saya yakin DKI Jakarta dikua­ sai kapitalis yang berorientasi kepa­ da faham Komunis,” imbuh Jimmy.

Melalui kegiatan Sahur On The Road ini diikuti oleh berbagai or­ ganisasi masyarakat, organisa­ si pemuda, tokoh agama dan to­ koh masyarakat, kami mengingat­ kan, pungkas Jimmy. Dalam aca­

ra diiringi dengan lantunan syair dan lagu rohani yang dibawakan oleh group marawis yang dib­ awakan anak-anak dari bebera­ pa kelompok pengajian turut me­ warnai Sahur On The Road.

Pada Kesempatan itu hadir juga beberapa personel Kepolisian Sek­ tor Menteng yang dipimpin Kanit Intel Kompol Imam. Dalam ara­ hannya Imam mengingatkan kepa­ da semua anggota ormas yang ikut Sahur On The Road agar tetap me­ matuhi peraturan yang ada. Imam juga mengingatkan agar mengh­ indari gesekan apapun di jalan.

“Kami dari kepolisian tetap mendukung kegiatan ini. Kami mengingatkan kepada semua ang­gota ormas yang mengiku­ ti kegiatan ini agar selalu patuh pada peraturan yang ada seka­ ligus diharapkan agar kegia­ tan ini dilaksanakan dengan ter­ tib dan aman,” pinta Imam.

Hasil pantauan di lapangan, ke­ giatan Sahur On The Road berjalan sesuai arahan dan berlangsung ter­ tib dan aman hingga berakhir di se­ putaran Jl. Jaksa. Disini massa di­ bubarkan dengan tertib dan kemba­ li ke tempat masing-masing. vRed

ADVERTORIAL

Gubernur Sumsel Hadiri Sidang Paripurna Istimewa HUT Pagaralam Pagaralam, Trans - Perayaan Hari Jadi Kota Pagaralam ke-XV terus berlanjut. Kali ini Sidang Pa­ ripurna Istimewa Hari Ulang Ta­ hun (HUT) Kota Pagaralam digelar sebagai kegiatan akhir HUT Pagar­ alam. Kegiatan Sidang Paripur­ na Istimewa HUT Kota Pagaralam digelar di Aula SD N 74 Kota Pa­ garalam. Kegiatan ini dihadiri langsung Gubernur Sumatera Sela­ tan (Sumsel), H Alex Noerdin.

Pantauan Koran Transaksi di lapangan turut hadir dalam pa­ ripurna tersebut sejumlah kepa­ la daerah yang ada di Sumsel, di­ antaranya Bupati Lahat, H Syafru­ din Aswari dan Bupati Empat La­

wang, Syahril Hanafia dan sejum­ lah kepala daerah lainnya. Se­ lain itu turut hadir para tokoh ma­ syarakat Pagaralam, diantaranya H Djazuli Kuris, H Kafrawari Rahim, dan Brigjen Suseno Bahri.

Paripurna Istimewa diawa­ li dengan pembacaan sejarah sing­ kat Kota Pagaralam oleh Asisten I Pemerintah Kota Pagaralam, Rah­ mad Hidayat, yang langsung dilan­ jutkan dengan sambutan Waliko­ ta Pagaralam. Kemudian dilanjut­ kan dengan membacakan sambu­ tan dari Gubernur Sumatera Sela­ tan, H. Alex Noerdin.

Sidang paripurna istimewa di­ buka langsung oleh Ketua DPRD

Foto bersama usai Sidang Paripurna Istimewa HUT Kota Pagaralam.

Sidang Paripurna Istimewa HUT Kota Pagaralam.

Kota Pagaralam, DPRD Kota Pa­ garalam, Ruslan Abdul Gani SE. Ia mengungkapkan bahwa pada Per­ ayaan HUT Kota Pagaralam ini

FOTOT-FOTO: IST

dijadikan sebagai momen peme­ rintah dan masyarakat Kota Paga­ ralam untuk terus berbuat dalam terus mengisi pembangunan yang

ada. Dan untuk kedepannya Pagar­ alam dapat lebih baik dan maju lagi.

Dalam sambutan Gubernur Sumsel yang dibacakan oleh Wa­ likota Pagaralam, mengungkapkan rasa bangganya dengan berbagai kemajuan yang telah diraih Kota Pagaralam dalam usianya yang ke14. “Selamat Hari Jadi Kota Pagar­ alam, semoga kedepannya Paga­ ralam dapat lebih maju lagi,” ujarn­ ya.

Walikota Pagaralam Hj Ida Fitriati dalam sambutannya me­ ngungkapkan dalam usia ke-14 ini, Kota Pagaralam kedepannya akan terus berinovasi dalam rangka per­

cepatan pembangunan. Di dalam perjalanan Kota Pagaralam hing­ ga di usia ke-14 ini tentulah sudah banyak pembangunan yang dilak­ sanakan dan hingga prestasi yang telah dicapai, baik di tingkat Na­ sional hingga di tingkat Interna­ sional, dalam berbagai aspek dan bidang pembangunan.

“Diantaranya Perencanaan Jem­ batan Layang Lematang, Irigasi serta beroperasinya Bandara Atung Bung­ su yang semula hanya melayani jad­ wal Penerbangan Pagaralam-Palem­ bang. Dan Kini diusia ke 14 juga su­ dah dapat melayani untuk rute Paga­ ralam-Jakarta,” pungkasnya. vMirwansyah, SE/Adv

27 Juni - 10 Juli 2016 | No. 328 2 Th XVI

Pemprov Bangun Jembatan Tanjung Pandan-Pulau Sebrang Tanjungpandang, Trans - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bangka Belitung (Babel) segera membangun jembatan penghubung antara Tanjung Pandan dan Pulau Sebrang. Dan tahun 2016 ini, Pemprov Babel mengucurkan dana sekitar Rp.400 juta untuk pem­ buatan Detail Engineering Design (DED) dari Anggaran Pendapa­ tan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.

Adanya jembatan sepanjang kurang lebih 1 kilometer tersebut, akan mempermudah akses antara Tanjung Pandan dan Pulau Se­ brang, terutama untuk akses ekonomi dan pendidikan yang selama ini harus menggunakan perahu dengan resiko tinggi jika cuaca se­ dang buruk. Selain itu, jembatan tersebut juga akan menjadikan ak­ ses utama untuk kawasan pusat wisata yang rencananya akan diba­ ngun oleh pemerintah pusat lewat Kementerian Pariwisata, seluas 770 hektar.

Seperti dikatakan Gubernur Babel Rustam Effendi, Senin (20/6) lalu, bahwa selama ini siswa menggunakan perahu untuk menu­ ju sekolahnya di Tanjung Pandan. Dengan menggunakan perahu resiko kecelakaan sangat tinggi, terlebih lagi cuaca sedang buruk sangat mengancam jiwa mereka. Kemudian waktu tempuh yang ha­ rus dilewati menggunakan perahu ini mencapai 25 menit ketika cua­ ca sedang bersahabat, namun ketika cuaca sedang buruk waktu tem­ puh yang harus dilalui bisa lebih dari 25 menit. “Tak jarang dengan akses menggunakan perahu menjadi kendala siswa untuk melaku­ kan kegiatan belajar,” ujar Rustam.

Menurut Rustam, dari segi ekonomi juga dengan akses perahu di daerah Pulau Sebrang sedikit terlambat. “Dengan jembatan wak­ tu tempuh dari Tanjung Pandan ke Pulau Sebrang tidak akan meng­ habiskan waktu 15 menit, kemudian dari resiko kecelakaan sangat kecil, maka akan sangat berpengaruh sekali pada ekonomi di Pulau Sebrang,” katanya.

Setelah ada DED, lanjut Rustam, maka Pemprov Babel segera menyiapkan anggaran sekitar Rp. 1 Triliun untuk pembangunan fisiknya di tahun berikutnya, yang bersumber dari anggaran APBD provinsi. “Saya harap tidak ada masalah dalam pembangunan jem­ batan yang sudah dinanti-nanti oleh masyarakat tersebut,” paparnya.

Tidak sampai disini, Rustam juga menambahkan, jembatan sepanjang 1 kilometer ini dipastikan akan menjadi destinasi wisa­ ta baru juga bagi Pulau Belitung, dan sebagai pembangunan monu­ mental di Babel, disamping jembatan Batu Rusa. “Jembatan di Be­ litung ini akan menjadi pembangunan monumental di Babel dis­ amping Jembatan Bakik di Pulau Bangka, dengan sejumlah jem­ batan ini adalah bentuk nyata dari provinsi untuk meningkatkan laju ekonomi,” tukas Rustam. vRita

Jalan Rusak Segara Diperbaiki Tanjungpandan, Trans - Kerusakan jalan alternatif yang meng­ hubungkan Desa Buluh Tumbang dan Desa Air Seruk mendapat re­ spon positif dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Be­ litung. Kepala DPU Belitung Rospendi mengatakan, pihaknya su­ dah mengusulkan perbaikan dengan peningkatan kualitas jalan.

“Kami (DPU Belitung – red) sudah mengusulkan untuk mening­ katkan kualitas jalan Desa Buluh Tumbang menuju Desa Air Seruk dengan menggunakan APBN dan APBD tahun depan dengan kapa­ sitas jalan diatas 8 ton,” kata Rospendi saat ditemui di ruang kerjan­ ya Senin (20/6) lalu.

Tak hanya ruas jalan tersebut, pihaknya juga akan segera melakukan perbaikan ruas jalan Aik Mungkui yang menuju Mem­ piuk. “Jalan dari Air Mungkui – Mempiuk juga akan kita perbaiki,” katanya kembali.

Menurut Rospendi, sebenarnya sudah jauh-jauh hari dirinya memprediksi akan ada kerusakan jalan. Sebab, di ruas alterna­ tif jalan Desa Buluh Tumbang dan Desa Air Seruk, mobil truk yang berkapasitas besar banyak menggunakan jalan itu. “Dari dulu saya sudah memprediksi kalau jalan alternatif yang meng­ hubungkan Desa Buluh Tumbang dan Desa Air Seruk akan cepat rusak. Kalau sesuai dengan prosedur kami, jalan itu dibuat han­ ya untuk kendaraan yang berkapasitas dibawah 8 ton,” jelasnya.

Rospendi berjanji untuk sementara waktu DPU Belitung akan segera memperbaiki jalan yang rusak di beberapa titik, walaupun belum mencapai puncak maksimal. “Untuk sekarang jalan yang ru­ sak di beberapa titik itu akan kita perbaiki supaya bisa dilalui kem­ bali untuk pengguna jalan. Mulai hari ini (Senin – red) DPU meme­ rintahkan kepada pekerja untuk segera turun ke lapangan,” pungkas Rospendi. vRita

Trans Regional 10

Hukuman Mati Ancam Pelaku Pelecehan Seksual

FOTO: IST

Gubenur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) H Rustam Effendi SE (berdiri) memberikan sambutan dalam acara safari ramadhan di Mesjid Nurul Islam.

Gubernur Babel Gelar Safari Ramadhan

Simpang Pesak, Trans Gubernur Kepulauan Bang­ ka Belitung H. Rustam Ef­ fendi beserta Hj. Leni Effen­ di, Senin (20/6) lalu, berkun­ jung ke Masjid Nurul Islam II Desa Bukong Kecamatan Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur. Kunjungan tersebut dalam rangka Safari Ramadhan 1437 Hijriah.

Dalam kunjungan ini, Gu­ bernur memberikan bantu­ an untuk Masjid Nurul Islam II, berupa uang tunai, karpet masjid, kipas angin, vacuum cleaner, kipas angin, sepa­ sang toa beserta speaker, ser­ ta memberikan santunan 15 anak yatim.

Gubernur Babel, H Rus­ tam Effendi dalam sambutan­ nya dihadapan masyarakat, mengatakan bahwa dirinya sangat berbahagia hadir di desa Bukong. Selain itu, di­ harapkan terserap persoa­ lan yang ada di desa tersebut.

“Semoga pertemuan hari ini memberikan informasi kedua belah pihak, selain mepere­ rat silaturahmi, sekaligus juga mendekatkan diri dengan masyarakat,” ujarnya.

“Untuk menjadi perha­ tian kami ke depan, bagaima­ na mengevaluasi apa yang dilakukan SKPD dimana kami berada,” sambung Rus­ tam. Momentum ini, kata Ketua DPD PDI Perjuangan Babel ini, juga harus diman­

faatkan sebaik mungkin guna meningkatkan ibadah, baik bersifat wajib maupun sunat.

“Paling utama adalah ka­ lau berakhirnya setelah masa ramadhan, sebagai pelatihan melatih diri semoga kede­ pan amal ibadah kita tam­ bah baik,” imbuhnya. Selain itu, pria dengan sapaan Mang Tam ini, mengajak seluruh pi­ hak mendukung ditetapkan­ nya Pulau Belitung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“KEK menjadi momen­ tum untuk menarik dana pu­ sat, agar jalan menuju akses wisata jalan-jalan utama bisa bagus, jagalah situasi kondu­ sif ini,” harapnya.

Harga Sapi Melonjak Sementara itu, Wakil Bu­ pati Beltim Burhanudin, yang juga hadir menerima kedatan­ gan safari Gubernur, men­ yampaikan persoalan men­ dasar yang ada di daerah Be­ litung Timur. Atas persoa­ lan itu, wakil dari Yuslih Ihza Mahendra ini berharap agar pihak Provinsi bisa memban­ tu keluhan di daerah.

“Semoga pertemuan ini memberi manfaat luar biasa, kehadiran beliau (Gubernur – red) menyiapkan hal pemba­ ngunan di Beltim, jelang idul fitri ada persoalan yakni lagi masalah tingginya harga dag­ ing sapi,” ungkapnya.

“Masalah pembangunan kit sedang bergerak di ma­ salah infrastruktur jalan, saat ini sedang diperbaiki. Kami harap dukungan pemerintah provinsi dari Manggar sampai Simpang Pesak karena sudah sangat sempit. Semoga sila­ turahmi terjalin lebih erat,” harapnya.

Gubernur menuturkan bahwa pihak provinsi akan berupaya maksimal men­ dukung pembangunan infra­ struktur di Beltim. “Infras­ truktur jalan sudah kami an­ tisipasi terutama jalan Mang­ gar-Gantung, untuk pelebaran juga sedang kita proses bisa lebih cepat,” ujarnya.

Mengenai tidak terken­ dalinya harga sapi, Mang Tam mengakui sudah menganti­ sipasi dengan mendatangkan daging beku ke Babel. “Kami datangkan daging beku, na­ mun masyarakat tampaknya kurang tertarik, untuk kon­ trol harga kami melalui in­ stansi terkait juga akan ope­ rasi pasar. Kami siapkan 500 ekor sapi untuk pembibitan,” pungkasnya.

Hadir dalam jalinan sila­ turahmi ramadhan, Sekda Ba­ bel, SKPD Pemprov Babel, Wakil Bupati Beltim, Kapol­ res Beltim, tokoh agama, to­ koh masyarakat serta warga Kecamatan Simpang Pesak serta PKK Beltim. vRita

Pangkalpinang, Trans - Sidang kasus pelecehan seksual dan pembunuhan terhadap 2 anak kandung de­ ngan terdakwa Firman kembali berlangsung untuk yang ke-2 di Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang, (20/6) lalu. Masih dalam agenda keterangan saksi, yang diha­ dirkan kali ini adalah istri terdakwa, Rohiatun dan anak terdakwa, Fauzi, setelah pada sidang sebelumnya meng­ hadirkan beberapa saksi lain dari para tetangga terdakwa.

“Saksinya ada beberapa yaitu dua dari keluargan­ ya, tadi hadir seperti istri dan anak sulungnya serta be­ berapa saksi dari tetangganya pada sidang sebelumnya.

Agenda sidang berikutnya juga masih meminta keteran­ gan saksi,” ujar Aji Pria Bhuwana yang menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU) bersama Mauliana dalam kasus ini saat dikonfirmasi wartawan usai sidang.

Aji menegaskan, bahwa pihaknya berupaya dalam pembuktian terdakwa memang bersalah dalam kasus ini.

Bahkan direncanakan tuntutan dengan pasal berlapis se­ perti pembunuhan berencana pada pasal 340 KUHP dan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak. “An­ camannya antara 20 tahun, seumur hidup hingga huku­ man mati. Itu sudah ditambah sepertiga hukuman jika keluarga yang melakukan,” terang Aji. Lamanya proses penanganan hingga berlanjut pada persidangan, menurut Aji tidak ada kendala sama sekali.

Hanya, diakuinya diperlukan berkas yang lengkap untuk dibawa ke persidangan ini.

“Memang melengkapi berkas dan saksi-saksi, yang pasti penyempurnaan sebelum sidang dilaksanakan. Jadi, tidak ada hambatan,” pungkasnya. vRita

BUKA PUASA BERSAMA

DPRD Bangka Kirim Doa untuk Bupati Sungailiat, Trans - Wakil Ketua DPRD Bangka Ren­ dra Basri mengajak undangan buka puasa bersama (buk­ ber), DPRD Kabupaten Bangka membacakan surat Al Fatihah untuk Bupati Bangka Tarmizi Saat yang sedang dirawat pasca operasi beberapa hari lalu. Rendra Bas­ ri juga mengingatkan, pentingnya untuk bersyukur te­ rutama di hari-hari puasa dengan memaksimalkan secara baik.

“Mari bersama-sama kita membacakan Al Fatihah untuk bupati kita, Bapak Tarmizi Saat. Sekarang ini be­ liau masih sakit dan menjalankan perawatan di RSCM,” kata Rendra Basri dalam buka puasa bersama di DPRD Bangka, Senin (20/6) lalu.

Dalam momen buka puasa bersama yang dihadi­ ri Sekda Bangka Fery Insani, Kapolres Bangka AKBP Sekar Maulana, anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya. Rendra juga menyatakan pentingnya silaturah­ mi. “Ini (buka puasa) rutin kami lakukan walaupun se­ derhana, tapi inilah tujuan kami untuk meningkatkan si­ laturahmi,” katanya.

Sementara H. Zahwan dari Kementerian Agama Ka­ bupaten Bangka yang memberikan ceramah singkatnya mengatakan, sebagai umat manusia penting untuk men­ syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT yang luar biasa banyaknya. Terkadang manusia lupa untuk men­ syukuri nikmat yang diberikan Allah SWT walau tanpa diminta.

“Setiap hari kita diberikan oksigen, diberikan ke­ sehatan, betapa nikmatnya. Ada saudara kita yang tidak memiliki kaki dan tangan, sementara kita bisa berjalan dengan baik. Untuk itu mari kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT,” pesannya. vRita

Susul Unyil, Bos Timah Jebus Diciduk

DAFTAR HARGA IKLAN KORAN TRANSAKSI 2016

Pangkalpinang, Trans - Di­ rektorat Reserse Kriminal Khusus (Dit-Reskrimsus) Polda Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melalui Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) menangkap pelaku Ile­ gal Mining (Pertambangan Liar – red) yang merupakan pengemban­ gan dari perkara Unyil atas perkara 22 ton timah di Jebus yang kini te­ ngah disidangkan.

Diterangkan Kabid Humas Pol­ da Babel, AKBP Abdul Mun’im, pelaku yang ditangkap yakni Alp (43) warga Dusun Kedondong Desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat (Babar) pada Sabtu (18/6) lalu. Pelaku di­ tangkap saat hendak menuju Pang­ kalpinang, dan kini telah ditetap­ kan sebagai tersangka serta ditahan selama 20 hari hingga 7 Juli men­ datang.

“Telah ditangkap Alp warga Dusun Kedondong dalam kasus Ile­ gal Mining hasil pengembangan perkara Unyil. Pelaku sudah men­ jalani interogasi guna memberikan keterangan, kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditah­ an. Alp dijerat berdasarkan Pa­ sal 161 UU RI (Undang-Undang Re­ publik Indonesia – red) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba (Min­ eral dan Batubara – red),” sebut dia.

Penyidik terus mengembang­ kan perkara ini hingga benar-be­ nar tuntas. Kini tersangka Alp di­ duga melakukan tindak pidana se­

tiap orang atau pemegang IUP Ope­ rasi Produksi atau IUPK Opera­ si Produksi yang menampung, me­ manfaatkan, melakukan pengola­ han dan pemurnian, pengangkutan, penjualan Minerba yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Ijin.

Alp ditangkap atas pengemban­ gan perkara Unyil yang sedang di­ adili untuk bertangung jawab atas temuan 22 ton timah di pelabu­ han tikus pesisir sungai Jembatan Buton Kecamatan Jebus Kabupat­ en Babar pada Selasa (15/12/2015) silam. Temuan tersebut merupa­ kan pelimpahan perkara dari Sub­ dit III Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Direktorat Reserse Krim­ inal Umum (Dit-Reskrimum) yang mendapat timah ilegal saat hendak mengamankan tindak pidana perju­ dian.

Dalam operasi tersebut, aparat mendapat 1 unit mobil truk yang bermuatan pasir timah kering dan basah dipesisir sungai Jem­ batan Buton dan 1 unit kapal Speed Boat yang mengangkut pa­ sir timah yang diduga kuat hen­ dak diselundupkan keluar Babel.

Ditelusuri, aparat kembali mene­ mukan pasir timah di sebuah gu­ dang kontrakan beserta truk, mo­ bil minibus dan 2 motor.

Adapun barang buktinya berupa 382 kampil pasir timah basah seber­ at 13.708 kilo gram (Kg) atau 13,7 ton, kemudian 206 kampil pasir ti­ mah kering seberat 8.105 Kg atau

8 ton. Lalu 2 unit mobil truk ber­ plat B 9485 CO dan BN 4022 DS, Kapal Kayu kapasitas 20 ton, Kapal Speed Boat, Mobil minibus Toyo­ ta Kijang, 2 unit sepeda motor ber­ nopol BN 8022 MD dan tanpa plat.

Agaknya, Subdit IV Tipidter Dit-Reskrimsus serius membong­ kar jaringan mafia timah di Jebus.

Penyidik pun bersedia menampung segala informasi guna mengetahui keterlibatan jaringan yang dikenal mampu meloloskan timah-timah ilegal berasal dari Pulau Bangka melalui penyelundupan lewat jalur laut di pelabuhan tikus.

Sepak terjang Unyil Cs pun sa­ ngat lincah dan liat, tak jarang ber­ singgungan dengan bos-bos timah kelas kakap lainnya. Mafia timah ini tak segan mengumpulkan timah dari aktifitas pertambangan ilegal dan tak jelas asal-usulnya, penam­ bang liar yang beroperasi tanpa mengantongi Ijin Usaha Pertam­ bangan (IUP) pun kerap menjual ti­ mah pada mereka.

Informasinya, Negara target penyelundupan Unyil Cs ini yai­ tu Malaysia dan Singapura. Be­ lakangan terungkap, modus mereka menampung dan mentransitkan ter­ lebih dahulu timah-timah ilegal ke sejumlah pulau yang terdekat den­ gan Negara sasaran, yakni Pulau Sumatera dan Pulau Jawa dikare­ nakan kedua pulau ini lebih minim pengawasan terhadap komoditas ti­ mah. vRita

11

Trans Banten

27 Juni - 10 Juli 2016 | No. 328 2 Th XVI

Marak, Rumah Kost di Tangsel Diduga Tak Berizin

WH Yakin Cukup Populer di Banten?

Dinas terkait diminta segera melakukan Sidak ke kostkostan untuk memeriksa seluruh perizinannya.

Tangsel, Trans – Rumah kostkostan atau rumah alih fungsi di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) umumnya tak mengantongi izin.

Karenanya diperlukan ada payung hukum untuk mengatur keberadaan rumah alih fungsi tersebut. Untuk itu kabarnya DPRD berniat mengi­ nisiasi Raperda yang mengatur soal kost-kostan (Perda insiatif).

Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangsel, Rizky Jonis mengatakan adanya perbedaan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari kategori rumah tinggal atau untuk di­ jadikan tempat usaha. Hal itu sudah diatur pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Ban­ gunan dan Gedung. Sedangkan yang ada saat ini banyak penyalahgunaan bangunan dan semestinya juga jika gedung yang awalnya hanya memili­ ki IMB untuk rumah tinggal dan be­ rubah menjadi tempat bisnis, maka harus mengurus izin kembali.

“Jadi semestinya rumah yang telah menjadi tempat kost-kostan tersebut harus memiliki IMB untuk usaha, dan IMB itu pun harus sudah ada ketika rumah itu dialih fung­ sikan menjadi tempat kost-kostan,” ujarnya.

Bahkan menurut Rizky, saat ini, pertumbuhan kost-kostan di Tang­ sel sangat tinggi. Daerah yang pa­ ling banyak pertumbuhannya terse­ but di BSD dan di areal Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidaya­

FOTO: ILUSTRASI

Rumah Kost.

tullah Jakarta.

Dia mengatakan dinas terkait harus segera melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke kost-kostan untuk memeriksa seluruh perizin­ annya. “Kami akan surati dinas terkait agar segera melakukan si­ dak, artinya jangan sampai seperti kasus di Bintaro, mereka seenak­ nya saja mendirikan usaha tan­ pa melengkapi persyaratan perizi­ nan,” ujarnya.

Sementara itu menurut Se­ kretaris Komisi IV DPRD Tangsel, Aguslan Busro mengatakan ke de­ pan pihaknya akan menginisiasi la­

hirnya Raperda kost-kostan, kare­ na pertumbuhan kost-kostan di kota hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang ini sudah semakin men­ jamur. “Kalau melihat seperti ini kami akan inisiasi Raperda kostkostan yang ada di Tangsel sudah seperti apartemen, mulai dari fasil­ itas dan yang lainnya, bahkan satu rumah itu minimal bisa 10 kamar.

Sehingga ini jelas bisnis besar yang harus dikenai pajak,” ujarnya.

Menurut Aguslan lagi, sebaik­ nya masyarakat dalam mendiri­ kan bangunan harus terlebih dahulu mengurus IMB. Dia juga mengim­

bau kepada seluruh masyarakat, agar lebih dahulu mengurus IMB baru mendirikan bangunan. “Ja­ngan sampai salah persepsi, ini bangunan sudah berdiri, tapi izin belum di­ urus,” kata Aguslan.

Sementara menurut pengamatan awak media di Tangsel, rumah kostkostan dan kontrakan muncul bagai cendawan di musim hujan. Kebutu­ han buat pendatang, merupakan ber­ kah masyarakat asli yang menyika­ pi dengan membuat tempat kost tan­ pa izin. Mereka tidak salah, kare­ na Pemkot belum lakukan regulasi aturan soal itu. vOkt/007

Jelang Idul Fitri, Polda Banten Bekuk Sindikat Pembuat Uang Palsu Serang, Trans - Menjelang hari raya Idul Fitri 1437 H, petugas Dirkrimum Polda Banten berhasil membekuk empat tersangka penge­ dar uang palsu di wilayah Menes, Kabupaten Padneglang.

Selain mengamankan ke em­ pat tersangka, petugas juga men­ gamankan sejumlah barang buk­ ti ribuan lembar uang palsu dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah dan uang palsu asal luar negeri, ser­ ta plat pembuat uang palsu.

Tidak hanya uang palsu pecahan rupiah, petugas juga mengaman­kan uang palsu asing asal luar negeri yakni sebanyak 106 negara, yang di palsukan para tersangka yang nan­ tinya hendak diedarkan diwilayah Kabupaten Pandeglang. Jumlah uang palsu tersebut jika di uangkan dalam bentuk rupiah nilainya ditak­ sir mencapai milliaran rupiah.

Empat pelaku pembuat uang palsu di. Mapolda Banten.

Menurut keterangan salah satu tersangka TN, dirinya mengaku jika uang tersebut di titipkan oleh orang yang berisial DO yang seka­ rang masih dalam pengejaran. Para pelaku mendapatkan upah seba­ nyak 33 juta untuk sekali menitip­ kan ribuan uang palsu tersebut.

“Saya mendapatkan upah seka­ li penitipan Rp 33 juta sekali pe­

FOTO: IST

nitipan, ada juga jika ada yang me­ nukar, perbandingannya 1 berban­ ding dua uang palsu,” kata TN ke­ pada wartawan, Rabu (22/06/2016).

Dirkrimum Polda Banten, Kombes Pol Yus Fadillah menga­ takan jika keberadaan pelaku sin­ dikat uang palsu berdasarkan lapo­ ran masyarakat yang curiga atas ak­ tivitas salah satu tersangka.

“Dari hasil identifikasi dan penyidikan, kemiripan uang pal­ su pecahan rupiah 99 persen, begi­ tupun kemiripan uang palsu asing,” katanya.

Selain itu lanjut Yus, petu­ gas menduga pelaku berinisial TN beserta tiga rekannya ini merupa­ kan bagian dari kelompok penge­ dar uang palsu yang beraksi menu­ karkan uang mendekati bulan pua­ sa dan lebaran. Rencananya mereka akan memanfaatkan situasi kebu­ tuhan masyarakat yang meningkat, untuk menukar uang.

Petugas masih terus mengem­ bangkan kasus ini, karena salah satu pemasok uang palsu ke empat ersangka masih dalam penggeja­ ran pihak kepolisian. Sementara ke empat tersangka harus mendekam di tahanan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya. vYus

Hadapi Arus Mudik, Pemprov Banten Siapkan 498 Dokter dan 199 Unit Ambulance

Banten, Trans - Pemprov Ban­ ten telah memperkirakan puncak arus mudik 2016 akan terjadi pada H-3 lebaran, namun begitu arus mu­ dik mulai terjadi sejak H-7 atau mu­ lai 29 Juni mendatang. Untuk men­ jamin keselamatan para pemudik terutama pengguna roda dua, Pem­ prov Banten mengerahkan 498 dok­ ter dan 199 unit ambulance yang akan ditempatkan di 292 posko ke­ sehatan sepanjang jalur mudik.

Berdasarkanan data Dinas Kese­ hatan (Dinkes) Banten, jumlah tena­ ga medis posko kesehatan arus mu­ dik lebaran 2016 lebih dari dua ribu orang. Selain 498 dokter, Pemprov Banten bersama delapan kabupaten/ kota juga akan menurunkan 1.489 perawat, dan 926 tenaga teknis lainn­ ya yang bertugas di posko kesehatan.

“Sesuai hasil rapat koordina­ si kesiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah di Pendopo Gubernur Banten, posko kesehatan akan dimulai 29 Juni atau H-7 le­ baran,” kata Kepala Dinas Keseha­ tan (Dinkes) Banten M Yanuar, Ka­ mis (23/6).

Yanuar menambahkan, selain menyiapkan posko dan tenaga me­ dis, pemprov juga menyiapkan 30

FOTO | IST

Wahidin Halim.

FOTO: IST

Petugas mengecek berbagai alat dan fungsi ambulance di Halaman Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Cilegon.

unit tenda, 271 unit vellbed, 185 unit tandu dan 140 jenis obat-obatan dengan berbagai jenis kemasan un­ tuk sasaran 1000 orang.

“Selain dibantu PMI, posko kesehatan arus mudik lebaran juga bekerjasama dengan instansi ter­ kait lainnya seperti BPJS dan peru­ sahaan lainnya,” ungkapnya. Terkait kekhawatiran layanan rumah sakit terganggu selama arus mudik kare­ na banyak dokter yang diterjunk­ an untuk bertugas di posko keseha­ tan mudik lebaran. Yanuar mengaku telah mempertimbangkan semua­ nya. Menurutnya, dokter yang di­

kerahkan tidak sampai menggang­ gu layanan di rumah sakit yang ada di Banten.

“Tidak sampai mengganggu pe­ layanan di rumah sakit, sebab ti­ dak semua dokter ditugaskan bertu­ gas di posko mudik,” jelasnya. Ter­ pisah, Badan Penyelenggara Jami­ nan Sosial (BPJS) Kesehatan Divi­ si Regional XIII yang memberikan pelayanan di Provinsi Banten, Lam­ pung dan Kalimantan Barat ini me­ ngapresiasi kesiapan Pemprov Ban­ ten menghadapi arus mudik lebaran.

Menurut Kepala BPJS Kese­ hatan Divisi Regional XIII Ben­

jamin Saut PS, keberadaan posko kesehatan dan dokter jaga diharap­ kan dapat menekan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas para pemudik. “Kami juga akan mendiri­ kan posko BPJS Kesehatan di Pela­ buhan Merak mulai 30 Juni hingga 5 Juli mendatang untuk mendukung upaya Pemprov Banten. Kami hara­ pkan aparat kepolisian dan Dinas Perhubungan bisa mengatur lalulin­ tas dengan baik dan pemudik me­ matuhi rambu-rambu lalulintas, se­ hingga kecelakaan bisa diminimal­ isasi,” katanya. Sebelumnya Guber­ nur Banten Rano Karno meminta semua dinas terkait baik provinsi dan kabupaten/kota berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan instan­ si terkait lainnya menghadapi arus mudik lebaran 2016. Menurut Rano, kesiapan Banten meng­ hadapi arus mudik tahun lalu cuk­ up berhasil karena terbangunnya si­ nergitas semua lembaga dalam me­ n­g­­­­­­­­­­­­­­­hadapi mudik lebaran. “Tahun ini harus lebih baik lagi, para pemu­ dik dari Jakarta yang melewati Ban­ ten menuju Pelabuhan Merak harus dilayani dengan baik, begitu juga pemudik dari luar kota yang kemba­ li ke Banten,” katanya. vYus

Banten, Trans – Anggota DPR RI, Wahidin Halim atau yang kerap disapa WH, mengklaim di­ rinya cukup populer di wilayah Tangerang Raya. Karenanya, un­ tuk memuluskan niatnya menja­ di calon Gubernur Banten di 2017 nanti, ia membutuhkan sosok fi­ gur yang berasal dari Banten ba­ gian barat. Seperti diketahui, Pil­ gub Banten selain Gubernur yang sekarang, H. Rano Karno ikut ber­ tarung, muncul nama-nama lain seperti Mulyadi Jayabaya, Dimya­ ti Natakusuma, Andika Hazrumi, dan juga WH. Di sebuah media Ibukota, mo­ mentum Pilkada Banten diang­ kat dengan muatan tulisan yang memperingatkan masyarakat Ban­ ten agar jangan salah pilih. Didu­ ga ada hal-hal yang berbau nega­ tive seperti persaingan atau cari pengaruh. Dengan judul memper­ ingatkan adanya “serigala berbulu domba”. Entah ditujukan kepada calon yang mana, kalangan media di Banten Raya juga ikut meman­ tau, jangan sampai ada kesan “me­ manfaatkan kesempatan dalam ke­ sempitan”.

Sementara calon WH sudah begitu yakin akan berhasil dan menyatakan, “Saya butuh wakil dari barat, karena dari hasil survei di Tangerang Raya saya unggul.

Meskipun dari berbagai survei te­ rus naik turun”.

“Makanya saya butuh wakil dari wilayah Barat,” kata WH, usai menyerahkan berkas pedaftaran sebagai cagub di DPD Demokrat Banten, beberapa waktu silam.

Saat ini, kata WH, ia sudah memiliki modal hasil survey 30 persen. Dengan modal tersebut, ia mengaku siap melawan Rano Kar­ no. “Baru setahun, gampang lah melawan Rano. Hasil survey di Tangerang Raya saya unggul. Ha­ sil survey pertama baru 30 per­ sen,” terangnya.

Pria yang juga aktif sebagai pengurus di DPP Demokrat ini ti­ dak menyebutkan secara rinci mengenai sosok yang ideal untuk

menjadi wakilnya. Diketahui, saat ini timnya terus melakukan inven­ tarisasi terhadap sosok yang cocok sebagai pendampingnya.

“Pokoknya dari wilayah Barat, Andika masuk, tapi yang poten­ si. Karena akan kita lakukan sur­ vei dalam waktu dekat ini. Saya ti­ dak mau kalah yang kedua kalinya, kalau kalah lagi berarti saya kele­ dai,” ujar dia.

WH juga memastikan diri­ nya terus melakukan komunika­ si dengan partai lain. Apalagi kur­ si Demokrat belum memenuhi per­ syaratan untuk mencalonkan sendiri pada pilgub Nanti.

Dia memang sepakat untuk berkoalisi dengan teman-teman partai. Komunikasi terus dilaku­ kan dengan partai lain di daerah maupun di pusat. Kabarnya dia juga sudah berkomunikasi den­ gan pak Hidayat dan Gerindra di pusat.

Mantan Walikota Tangerang ini memiliki prinsip bahwa Ban­ ten harus berubah dengan menja­ dikannya sebagai gubernur meng­ gantikan posisi incumbent. “Ber­ sama Demokrat saya bisa merubah Banten,” imbuhnya.

Menurut Ketua Plt DPD Demokrat Banten Aeng Haerudin mengaku, WH merupakan kader terbaik tidak hanya di DPD, akan tetapi juga di tingkat pusat. De­ ngan begitu mestinya upaya so­ sialisasi dari kader sudah dilaku­ kan, tanpa ada komando. “Beliau kan saat ini sebagai kader terbaik.

Meskipun keputusan pencalonan nanti kewenangannya ada di DPP,” kata Aeng.

Adapun kemungkinan par­ tai yang diajak berkoalisi, man­ tan Ketua DPRD Banten peri­ ode 2009-2014 ini mengaku ter­ us melakukan komunikasi dengan semua partai. Karena untuk saat ini kursi demokrat di DPRD Ban­ ten hanya 8 kursi. “Saya kira poli­ tik ini dinamis yah, masih ada saja kemungkinan dengan semua par­ tai juga. Makanya komunikasi ter­ us dilakukan,” katanya. v007/tp

Warga Ciputat Timur Harus Tahu Bahaya HIV/AIDS Tangsel, Trans – Warga Ke­ camatan Ciputat Timur diingat­ kan akan bahaya HIV/AIDS oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangsel, beberapa waktu silam.

Dari penyuluhan ini diharapkan warga semakin peduli lagi dengan pola hidup sehat dan bahayanya tertular atau mengidap HIV/AIDS. Konon kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang diselenggara­ kan di tujuh kecamatan secara ber­ giliran. Tahun ini sudah dilakukan empat kali pertemuan, diantara­nya seperti di Kecamatan Setu, Ser­ pong, Serpong Utara, dan Ciputat.

Hal itu dikatakan oleh Muhammad Rizal, staf Dinkes bagian Program HIV/AIDS. Acara yang berlangsung terse­ but ditargetkan selalu dihadiri to­ koh masyarakat, anggota karang taruna, ketua RT dan RW serta kader PKK. Pertumbuhan penya­ kit HIV AIDS akan terus mening­ kat jika masyarakatnya tidak be­ lajar hidup sehat. “Karena selain dari Pengguna Jarum Suntik (PE­ NASUN), HIV AIDS ini menular melalui heteroseksual, yakni ber­ hubungan seks secara bergantian dengan orang yang berbeda-beda,” jelas staf Dinkes tersebut.

Di Kota Tangsel menurut data yang ada, penderita penyakit HIV/ AIDS bertambah setiap tahunnya.

Untuk wilayah Kecamatan Ciputat

sendiri merupakan yang mendom­ inasi tingginya angka pengidap HIV/AIDS. Berdasarkan data dari kantor pelayanan HIV/AIDS yang ada di Ciputat, untuk tahun 20092013 ada 63 orang yang tersebar di setiap kecamatan, dan yang men­ dominasi itu Kecamatan Ciputat Timur. “Untuk data di tahun 2015 itu ditemukan 123 orang. Mereka rata-rata pendatang dari Bogor dan Jakarta,” jelas Muhammad Rizal.

Dinkes rutin melakukan pen­ dataan per tiga bulan seka­ li. Ditemukan pengidap penya­ kit HIV/AIDS, rata-rata masih da­ lam usia produktif. “Mereka usia 20 sampai 35 tahun,” tambah Mu­ hammad Rizal.

Kepala Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit Dinkes Kota Tangsel, Muhammad Alwan mengimbau agar warga dan pe­ merintah lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekitar. Namun yang penting lagi harus menjaga pola perilaku kehidupan sehari-hari.

“Pemerintah, khususnya pe­ ngurus RT/RW setempat harus le­ bih sigap dalam menanggapi per­ ilaku negatif warganya. Kita se­ laku orang yang diberi mandat oleh masyarakat harus bisa mem­ baca fenomena dengan jeli, agar lingkungan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Mu­ hammad Alwan lagi. vOkt/tp

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN: Yusvin M Karuyan, Labora Taruly, Falscay Guntur Karuyan, KOTA TANGERANG SELATAN: Okta Iskandar

Trans Jabar

27 Juni - 10 Juli 2016 | No. 328 2 Th XVI

12

Komisi IV DPR RI Kunker di Pasar Johar Bersama Bupati Karawang

Karawang, Trans - Bupati Kar­ awang dr. Cellica Nurachadiana bersama Komisi IV DPR RI yang dipimpin oleh Edhy Prabowo, MM., MBA mengadakan kunjungan kerja (Kunker) ke Pasar Johar Karawang, dalam rangka memantau harga se­ jumlah barang pokok menjelang hari raya Idul Fitri 1437 H, Senin (20/6). Kunker juga didampingi oleh dinas terkait seperti Kemen­ tan Karawang, Dinas Pertanian Kar­ awang, Badan POM, Dinas Keseha­ tan Karawang, Bulog dan BKP. Pada kesempatan tersebut, rom­ bongan mengunjungi beberapa lapak pedagang mulai dari peda­ gang beras, bahan pangan, sayuran

sampai kios daging. Dari hasil pan­ tauan tersebut diketahui bahwa ter­ dapat kenaikan harga di beberapa barang tertentu, seperti harga dag­ ing, baik dari daging ayam, sapi maupun daging ikan. Dalam kun­ jungan tersebut diketahui harga dag­ ing ikan mengalami kenaikan seki­ tar 10 – 20 % dari harga semula, un­ tuk daging sapi lokal di kisaran 120 – 130 ribu per kilo gram, dan untuk harga ayam broiler Rp. 26.000 per kilo gram.

Untuk harga beras menurut Ke­ mentan Karawang berada di kisa­ ran Rp. 9800 per kilogramnya den­ gan kualitas medium, harga kacang tanah dikisaran Rp. 26.000 per kilo­

FOTO | IST

Bupati Karawang dr. Cellica Nurachadiana menyerahkan plakat kepada Komisi IV DPR RI usai melakukan kunjungan kerja.

gram. Selain terjadi kenaikan har­ ga disejumlah barang, terjadi pula penurunan harga untuk harga sayu­ ran seperti cabe dan bawang mer­ ah. harga cabe rawit merah yang se­ belumnya Rp. 18.000 per kilo kini turun di kisaran Rp. 15.000 per ki­ logram. Harga bawang merah yang sebelumnya Rp. 27.000 per kilo se­ karang turun menjadi Rp. 26.000 per kilogram.

Dari pantauan tersebut juga ditemukan beberapa barang yang teridentifikasi mengandung bah­ an aktif seperti formalin dan borak yang terdapat di mie curah dan juga di kikil sapi. Petugas dari badan POM pun telah mengambil sam­

ple dari bahan makanan yang men­ gandung bahan aktif tersebut guna dilakukan penelitian lebih lanjut.

Kegiatan tersebut ditutup den­ gan pemberian plakat kepada dr.

Celica Nurachadiana sebagai wu­ jud apresiasi dari Komisi IV DPR RI atas diadakanya program lahan pangan berkelanjutan yang menurut Edhy Prabowo dapat bersinergi den­ gan baik. Selain itu Edhy Prabowo, menyampaikan usulannya atas nama komisi IV DPR RI kepada dr. Celi­ ca Nurrachadiana untuk membuat sebuah badan litbang khusus beras yang gunanya sebagai badan penga­ was alur beras yang ada di Kabupa­ ten Karawang. vAgus Safutra

Jabar, Pangan Vs Industri

Bupati Cellica Lepas Tenaga Kerja Asal Karawang

Selama kurun waktu empat tahun terakhir lahan pertanian di Jawa Barat berkurang, di lain sisi industri manufaktur intensitasnya mencapai 60 persen nasional.

FOTO: IST

Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana menunjukkan pakta integritas.

Karawang, Trans - Pembangunan pada bidang ketenagaker­ jaan pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk meningkat­ kan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia secara kes­ eluruhan, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 27 ayat (2).

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kar­ awang melalui proses rekruitmen dan penempatan calon tenaga kerja yang dikoordinir melalu Disnakertrans Kabupaten Karawang sudah menjaring para tenaga kerja asli karawang melalui proses dan tahapan yang telah ditetapkan. Maka, Sabtu (18/6) lalu, dilak­ sanakan pelepasan tenaga kerja yang akan ditempatkan di 30 peru­ sahaan yang tersebar di wilayah kawasan industri Kabupaten Kar­ awang. Pelepasan secara resmi dilakukan oleh Bupati Karawang dr.

Cellica Nurrachadiana di Plaza Pemkab Karawang.

Menurut Bupati Cellica, mewujudkan pemerataan kesempa­ tan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan perusa­ haan merupakan tugas pemerintah dalam rangka menciptakan tena­ ga kerja yang handal, professional dan menjadi bagian penting da­ lam upaya meningkatkan mutu dan produksi di tempat kerja.

Bupati Cellica menyampaikan bahwa perbaikan infrastruktur dan penanganan penangguran merupakan janji politik pasangan Celli­ ca-Jimmy. Untuk perbaikan infrastruktur cukup menginstruksikan OPD terkait dan menjalin kerjasama dimulai dari Kepala dinas sam­ pai ke tingkat Kasi. Berbeda halnya mengenai penanganan pengang­ guran, bukan hanya tinggal menunjuk OPD terkait, namun diperlukan adanya kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan industri di Kabupaten Karawang.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan para pekerja yang han­ dal, professional dan sesuai dengan perusahaan, dilaksanakan pen­ andatanganan pakta integritas antara Bupati Karawang dengan tena­ ga kerja. “Melalui penandatanganan ini diharapkan memberikan an­ gin segar bagi perusahaan sebagai feedback bagi perusahaannya yang sudah memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Ka­ bupaten Karawang,” ujarnya.

Terakhir, Bupati Karawang berharap kepada seluruh karyawan yang bekerja agar bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan serta menjaga nama baik perusahaan dan tidak mencoreng citra Ka­ bupaten Karawang agar menciptakan iklim investor bagi para pen­ gusaha yang akan menanamkan investasinya di Kabupaten Kar­ awang.

Pada kesempatan tersebut hadir Wakil Bupati Karawang H. Ah­ mad Zamakhsyari, Sekda Kabupaten Karawang beserta asisten dan staf ahli, Kadisnakertrans Kabupaten Karawang beserta jajaran, ser­ ta para Kepala OPD dan Camat. vAgus Safutra

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI PERWAKILAN JAWA BARAT: Surasdi Arso; KOTA BANDUNG: Elvin Yos, Novianto; KARAWANG: Agus Safutra; GARUT : Chrystian

Bandung, Trans – Selama kurun waktu empat tahun terakhir ini tel­ ah terjadi pengurangan lahan pertani­ an di Provinsi Jawa Barat, yakni dari sejuta hektare menjadi 925 ribu hek­ tare. Namun demikian, dari tahun ke tahun Jawa Barat tetap menjadi peng­ hasil beras tertinggi di Indonesia. Di­ sisi lain, industri manufaktur di Jawa Barat pun intensitasnya mencapai 60 persen nasional.

Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar salah satu mas­ alah yang dihadapi oleh sektor perta­ nian di Jawa Barat adalah keberadaan limbah industri yang dinilainya se­ bagai `hama` besar bagi pertanian di Jawa Barat.

“Misalnya lahan pertanian peng­ hasil beras terbaik di Jawa Barat, yak­ ni di Kawasan Rancaekek, Kabupaten Bandung seluas 450 hektare, rusak aki­ bat limbah pabrik,” jelas Deddy Miz­ war, dalam siaran persnya, usai meng­ hadiri diskusi yang digelar Badan Pe­ meriksa Keuangan (BPK) Republik In­ donesia bertema “Kebijakan Pangan Nasional: Pengadaan Dalam Negeri VS Impor” untuk membedah dan men­ cari solusi atas permasalahan dalam kebijakan pangan nasional.

Menurut dia, dari sekitar 3,7 juta hektare lahan di Jawa Barat, 1,1 juta hektarenya dikuasai oleh Perhutani, PTP, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dimana pada lahan terse­ but, kata Wagub Jabar, terdapat peng­

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar saat memberikan paparan dalam diskusi yang digelar BPK RI.

gunaan lahan oleh masyarakat yang tidak sesuai peruntukannya, seperti menanam sayuran di perbukitan cur­ am yang sering menyebabkan banjir, longsor, dan penyalahgunaan lainnya.

“Masyarakat membutuhkan lah­ an, memang sangat berat. Bagaima­ na pertumbuhan penduduknya san­ gat besar, pertumbuhan industri juga pesat, dan kita harus tetap mem­ pertahankan lahan pertanian agar berkesinambungan,” kata Deddy.

Sementara itu terkait dengan ke­ butuhan protein hewani, Deddy menyinggung mengapa masyarakat masih bergantung pada daging sapi.

Sedangkan di Indonesia, khususnya Jawa Barat terdapat banyak sumber protein hewani, atau daging berkuali­ tas lainnya, yaitu kambing, dan dom­ ba. “Kebutuhan protein hewani tidak harus sapi, kita masih punya kamb­

ing, juga domba,” kata dia.

Persoalan Data Sementara itu, menurut Anggo­ ta IV BPK RI Rizal Djalil yang juga hadir dalam diskusi itu, mengatakan ada persoalan data yang kronis ter­ kait dengan produksi dan produktivi­ tas hasil pangan di lapangan. Lemba­ ga audit negara ini juga menemukan masalah pada pengadaan dan penyal­ uran pupuk.

“Kami telah melakukan pemer­ iksaan kinerja kebijakan pangan dan implementasinya, termasuk pemer­ iksaan kinerja pengadaan dan pen­ yaluran pupuk. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya permasalahan dalam pengadaan pangan dan pupuk di Indonesia,” ujar Rizal.

Menurut Rizal, pada dasarnya BPK dipandang perlu untuk mencer­

FOTO: IST

mati sekaligus mencari solusi atas kinerja pengadaan pangan, den­ gan tidak ‘anti’ terhadap impor yang dilakukan pemerintah. Akan teta­ pi dia mengatakan pihaknya hendak menganalisis sejauh mana impor per­ lu dilakukan.

“Kami mempertajam apakah per­ lu impor atau tidak. Kalau memang perlu, ya impor saja. Masa BPK membiarkan rakyat kelaparan,” kata dia, di R.Auditorium BPK RI Lt.2 Gd.Tower BPK Jl.Gatot Subroto No.31 Jakarta.

Permasalahan yang lebih men­ dasar, lanjut Rizal, adalah sejauh mana Indonesia mampu meng­ kalkulasi kebutuhan pangannya se­ cara tepat dan akurat, serta menggu­ nakan strategi yang jitu untuk melak­ sanakan pengadaan pangan nasional. vArso/Rel

Pembatalan Perda Jangan Ganggu Kinerja Bandung, Trans - Pembata­ lan ribuan peraturan daerah (Perda) oleh Kemendagri diharapkan tidak mengganggu kinerja daerah, teru­ tama di sektor pungutan pajak dan retribusi.

Menurut Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, pembatalan Perda yang dilakukan Kemendagri itu karena dinilai, perda yang ada bisa meng­

hambat investasi dan bertentangan dengan undang-undang.

“Bisa jadi yang dibatalkan itu bukan seluruh perdanya tetapi be­ berapa pasal atau klausul yang ada di perda itu. Kalau semuanya di­ batalkan, apa landasan hukum dar­ ah pungut retribusi atau pajak nan­ tinya,” ujar Aher.

Menurut Ahmad Heryawan, pi­

haknya juga akan menanyakan ke­ jelasan alasan pembatalan perda di Jawa Barat oleh Kemendagri diatara­ nya soal pajak, retribusi.

“Kita juga akan menanyakan ala­ san utamanya pada Kemendagri. Ka­ lau alasannya memang cukup kuat ya kita terima saja, tetapi kalau ada yang masih bisa dikoreksi, tentu kita akan minta korekasi” jelasnya. vArso

FOTO: IST

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Tingkatkan Layanan, DPPKAD Karawang Luncurkan SP2D Online Karawang, Trans - Saat ini te­ knologi informasi telah menjadi ke­ butuhan utama masyarakat, tidak terkecuali di dunia birokrasi dan pelayanan umum. Teknologi infor­ masi merupakan kebutuhan uta­ ma sebagai sarana untuk memper­ mudah komunikasi, interaksi dan sangat membantu dalam menyele­ saikan berbagai urusan kepemer­ intahan dan kemasyarakatan, wa­ lau memang belum semua mas­ yarakat dapat memanfaatkannya un­ tuk memudahkan dan mempercepat proses pelayanan.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP­ PKAD) Kabupaten Karawang, se­ bagai badan publik telah mam­ pu memanfaatkan teknologi infor­ masi ini untuk memudahkan pe­ layanan bagi para wajib pajak, seka­ ligus memudahkan para wajib pa­ jak dalam memenuhi kewajibann­ ya. Yakni dengan meluncurkan pro­ gram Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online, Selasa (21/6) di Aula Husni Hamid.

Peluncuran program SP2D on-

line ini bertujuan untuk memper­ mudah pencairan anggaran yang berkaitan dengan keuangan daer­ ah, sehingga setiap pencairan dana dapat dilihat di website DPPKAD secara online dan tidak perlu an­ tri. Sebelumnya DPPKAD juga tel­ ah meluncurkan e-BPHTB dan bar­ code reklame.

Selain itu, DPPKAD juga tel­ ah meluncurkan sistem informasi SPPT PBB melalui website dan sms gateway, sebagai sarana pendukung dalam mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya kepada para wajib pajak, tentang mekanisme pembayaran pajak terhutang dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor PBB. Launching tersebut dibuka den­ gan sambutan dari Bupati Karawang dr. Celica Nurrachadiana dan dihad­ iri oleh Wakil Bupati Karawang H. Ahmad Zamakhsarry, Sekda Kabu­ paten Karawang Teddy Rusfendi, perwakilan dari BKBP, perwakilan dari BJB dan kepala OPD terkait.

Bupati Cellica dalam sambutan­ nya menyampaikan bahwa keber­

FOTO | IST

Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana saat menghadiri launching SP2D Online.

langsungan dan keberhasilan berb­ agai program pembangunan serta pelayanan publik, salah satunya di­ tentukan oleh penerimaan sektor pa­ jak sebagai salah satu sumber pem­ biayaannya. Untuk itu, pajak meme­ gang peranan sangat penting dalam struktur penerimaan negara maupun daerah. Terutama PBB sektor perde­ saan dan perkotaan, memegang per­ anan sangat penting dalam struktur penerimaan negara maupun daer­ ah, khususnya dalam membiayai

program pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Karawang.

Sebelum diberlakukannya UU nomor 28 tahun 2009, kontribu­ si PAD terhadap APBD Kabupaten Karawang baru mencapai 11.80%, namun seiring dengan telah dikelo­ lanya BPHTB oleh Pemerintah Ka­ bupaten Karawang, kontribusi PAD sudah mencapai 18 %. Pemerintah Kabupaten Karawang optimis kon­ tribusi PAD akan semakin mening­

kat melebihi angka 30 % apabila pengelolaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan sudah dikelola den­ gan sistem yang telah diluncurkan tersebut.

Optimisme diatas bukan tanpa dasar, lanjut Bupati Cellica, meng­ ingat penerimaan BPHTB dari ta­ hun ke tahun terus mengalami pen­ ingkatan. Selain itu potensi pener­ imaan dari PBB sektor perdesaan dan perkotaan juga sangat poten­ sial karena jumlah wajib pajak PBB sektor perdesaan dan perko­ taan di Kabupaten Karawang men­ capai 665.000 wajib pajak, dengan target penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan ini sebesar Rp186 miliar.

Untuk itu, Bupati Cellica ber­ harap, diselenggarakannya launch­ ing pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkota­ an ini, menjadi langkah awal dalam menggali dan mengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perko­ taan serta mengurangi kehilangan potensi pajak dari pajak bumi dan bangunan.

“Perlu saya ingatkan kepada yang hadir disini dan masyarakat karawang pada umumnya bah­ wa manfaat pajak daerah sangat­ lah penting, karena salah satu sum­ ber pendapatan yang sangat domi­ nan untuk pembiayaan pembangu­ nan dan sosial kemasyarakatan ser­ ta pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur. Oleh karena itu, jad­ ilah masyarakat karawang yang taat membayar pajak, bagi wajib pajak yang taat membayar pajak seharus­ nya memiliki kebanggaan, karena telah memberikan kontribusi secara nyata terhadap Pemerintah Kabu­ paten Karawang untuk menjalank­ an roda pemerintahan dan pemban­ gunan,” tutur Bupati Cellica.

Terakhir, Bupati Cellica meng­ himbau kepada para Kepala OPD terkait agar dapat partisipasi ak­ tif berkaitan dengan kesiapan Ka­ bupaten Karawang untuk mengelo­ la PBB sektor perdesaan dan perko­ taan ini. Diantaranya melalui so­ sialisasi seoptimal mungkin kepada masyarakat khususnya kepada para wajib pajak. vAgus Safutra

13 Trans Jabar

27 Juni - 10 Juli 2016 | No. 328 2 Th XVI

Pemprov Jawa Barat Bentuk Tim Khusus Anti Narkoba Bandung, Trans - Pemerin­ tah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat membentuk tim khusus untuk men­ gantisipasi, memantau, dan mem­ erangi bahaya narkoba di kalangan PNS dan pejabat negara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Ya tentu, data-data semakin meningkatnya pengguna narko­ ba ini menjadi perhatian kita bersa­ ma, minggu lalu kita akan membuat tim khusus antisipasi, karena kita

bisa kampanye anti narkoba lewat berbagai cara,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher, di Bandung, beberapa waktu lalu.

Ditemui usai mendampingi kunjungan kerja Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, di Aula Barat Kampus ITB, Aher menga­ takan tim tersebut juga akan mer­ angkul siswa SD hingga SMA se­ bagai corong Pemprov Jabar dalam memerangi narkoba.

“Tentunya dengan cara yang masif, bisa lewat sekolah tingkat SD sampai SMA. Saat ini ada 9,2 juta murid SD sampai SMA di Jabar, di­ tambah perguruan tinggi, insyallah efektif (dalam memerangi narko­ ba),” kata dia.

Usia remaja, menurut dia, san­ gat rentan terhadap serangan narko­ ba sehingga pihaknya akan menja­ dikan anak muda sebagai agen un­ tuk menyadarkan sesama supaya ti­

dak mendekati atau menggunakan narkoba.

“Mereka juga akan dilatih ten­ tang ciri-ciri atau tanda-tanda orang terkena narkoba, jenis narkoba agar mereka paham betul tentang narko­ ba,” kata Aher.

Pelatihan dan pemahaman yang benar tentang narkoba, lanjut Aher, penting dilakukan karena narkoba sudah menyerang berbagai lapisan masyarakat dan lini kehidupan ter­

masuk ke pesantren-pesantren.

“Tadi juga disebutkan pesantren tarekat agar kuat zikir diberi obat, memang melek dia sampai subuh tapi yang membuat dia melek sam­ pai subuh adalah ekstasi ternyata.

Itu kan ada yang mau berbuat jahat kepada orang yang punya niat baik, dan tidak tahu jadi dia ngambil nar­ koba seakan-akan itu vitamin,” tu­ tur dia.

Pihaknya juga menyambut baik

Karawang Menuju Kota Wisata Pemerintah Kabupaten Karawang akan renovasi Masjid Agung Karawang menjadi salah satu destinasi wisata.

Karawang, Trans - Karawang Kota Wisata, sepertinya itulah sedik­ it gambaran yang sedang digagas oleh Bupati Karawang dr. Celilca Nurra­ chadiana dalam menata Kabupaten Karawang di masa yang akan datang.

Terbukti dengan beberapa program yang akan direalisasikan baru-ba­ ru ini, salah-satunya ialah rencana re­ novasi Masjid Agung Karawang dan alun-alun kota serta pembangunan hutan kota yang ditargetkan akan ram­ pung di satu hingga dua tahun ke de­ pan.

Hal itu terlihat dari hasil per­ temuan antara Bupati Karawang den­ gan Kepala Dinas Disbupar Kar­ awang, perwakilan Dishub Karawang, para kepala OPD terkait dan pihak de­ veloper di Ruang Rapat Sekda Kar­ awang pada hari Rabu (22/8) lalu. Ada dua agenda yang dibahas dalam rapat

FOTO | IST

Gambaran yang sedang digagas oleh Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana dalam menata Kabupaten Karawang.

tersebut yaitu renovasi Masjid Agung Karawang dan alun-alun kota yang rencananya akan digabung dalam satu kompleks. Dan pembangunan hutan kota yang berfungsi sebagai paru-pa­ ru kota.

Renovasi Masjid Agung tersebut ditargetkan akan rampung pada ta­ hun 2017. Renovasi Masjid Agung ini,

bukanlah sekedar renovasi biasa me­ lainkan upaya dari pemerintah daer­ ah untuk menjadikan Masjid Agung Karawang sebagai salah satu destina­ si wisata di Kabupaten Karawang den­ gan sebuah pengelolaan yang matang, terarah dan modern. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai bebera­ pa potensi wisata yang dapat dikem­

bangkan di Masjid Agung Karawang yang tidak hanya sebagai tempat iba­ dah melainkan sebagai sarana rekreasi warga dan wisata religi yang tak kalah dengan yang ada di kota lain.

Sedangkan, mengenai rencana pembangunan hutan kota yang akan dibangun di jalan baru depan Sekolah Tinggi Perikanan tersebut memiliki luas sekitar 7 hektar. Yang terdiri dari dua bagian, 70% ruang hijau dan 30 % ruang komersil, seperti tempat parkir, foudcourt, tempat ibadah, danau bua­ tan serta tempat pertunjukan.

M Ridwan saleh selaku pengem­ bang yang menangani pembangunan hutan kota menyampaikan dalam pa­ parannya bahwa di dalam area hutan kota tersebut akan ditanami beberapa varietas tanaman langka dan tanaman lindung seperti pohon kawista.

“Hutan kota yang akan dibangun ini bertema Edu Park, selain sebagai area hijau, hutan kota ini akan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat men­ genai tanaman. Karena di dalam hutan kota tersedia sarana Green House yang akan ditanami beberapa varietas tana­ man langka,” jelas M Ridwan. vAgus Safutra

Bupati Hadiri Musda IX Partai Golkar Karawang Karawang, Trans - Bupati Kar­ awang dr. Cellica Nurrachadiana menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) IX Partai Golkar Ka­ bupaten Karawang di Ballroom Hotel Mercure, Kamis (23/6) lalu.

Hadir dalam acara tersebut Ket­ ua Umum Partai Golkar Setya No­ vanto, Sekjen Partai Golkar, Ketua DPD Jawa Barat partai Golkar Ded­ dy Mulyadi, Ketua DPD Karawang Dadang S Mochtar, Wakil Bupati Kar­ awang Ahmad Zamakhsyari, Kapolres Karawang, para pimpinan partai, para ketua dan anggota Fraksi DPRD Kar­ awang, perwakilan dari Polres Kar­ awang, dan tamu undangan.

Pada kesempatan tersebut Bupa­ ti Karawang menyampaikan bahwa, musyawarah ini merupakan ajang si­

laturahmi satu sama lain, bertukar pikiran, bertukar pandangan, visi dan misi untuk membangun suatu bangsa, untuk membangun Kabupaten Kar­ awang. Sehingga siapapun pimpinan­ nya nanti harus mampu membawa pe­ rubahan-perubahan untuk kemasla­ hatan umat dan kesejahteraan mas­ yarakat Kabupaten Karawang.

Musyawarah daerah, konferensi atau apapun namanya, dalam suatu or­ ganisasi merupakan salah satu agenda kegiatan yang sangat penting artinya bagi kelangsungan kehidupan organ­ isasi yang bersangkutan, baik dalam rangka mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan maupun un­ tuk merumuskan program kerja yang akan dijalankan ke depan.

Bupati Karawang berharap partai

FOTO | IST

Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana saat memberikan sambutan.

golkar mampu mengutamakan kepent­ ingan khalayak banyak yang lebih luas lagi, dibanding dengan kepent­

Kelurahan Karawang Wetan Masuk Empat Besar

Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana bersama tim Recheking.

ya peningkatan kualitas dan produk­ tivitas sumber daya manusia di Ka­ bupaten Karawang dan Kelurahan Karawang Wetan pada khususnya,” ujar Bupati Cellica.

Terpilihnya Kelurahan Karawang Wetan dalam penilaian lomba kelura­ han tingkat Provinsi Jawa Barat ada­ lah hasil evaluasi dan penilaian tim penilai tingkat Kabupaten Karawang yang telah direkomendasikan untuk mengikuti lomba kelurahan tingkat Provinsi Jawa Barat.

“Saya menyambut baik kegia­ tan penilaian dalam rangka Rechek­ ing terhadap Kelurahan Karawang Wetan ini, karena kegiatan ini bertu­ juan untuk menilai dan mengevalua­ si perkembangan pembangunan guna meningkatkan motivasi dan kreati­ vitas pembangunan serta pember­ dayaan masyarakat kelurahan. Di­ mana seluruh kegiatan pembangu­ nan yang berlangsung di kelurahan dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan teknologi informa­

Sekda Karawang Apresiasi Pasar Murah Berbagi Sembako BNI Karawang, Trans - Me­ rayakan HUT ke 70, Bank Negara Indonesia (BNI) men­ gadakan program berbagi ke­ bahagiaan dengan menggelar rangkaian “Pasar Murah Berb­ agi Sembako BNI” di berb­ agai lokasi yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia. Di Karawang kegiatan tersebut di­ gelar dihalaman Kantor Kelu­ rahan Rengasdengklok Sela­ tan, Senin (20/6), yang dihad­ iri oleh Sekda Kabupaten Kar­ FOTO | IST awang Drs. H. Teddy Rusfendi Setda Kabupaten Karawang Drs. H. Teddy Rusfendi Sutisna.

Sutisna.

Sekda Kabupaten Karawang menyampaikan apresiasin­ ya kepada pihak jajaran BNI karena sudah mengimplementa­ sikan pasar murah serta pembagian sembako. “Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Karawang menyampaikan terima kasih, serta kepada masyarakat agar bisa dimanfaatkan sebaik-baikn­ ya,” ujarnya.

Menurut Sekda pemicu kenaikan harga disebabkan oleh ke­ butuhan yang tinggi pada saat-saat waktu tertentu, seperti men­ jelang bulan puasa atau menjelang hari raya Idul fitri dan Idul Adha, sehingga timbul permasalahan kenaikan harga terse­ but. “Pemerintah Kabupaten Karawang serta Bulog berusaha menyediakan sembako murah bagi masyarakat,” ungkap Sekda Kabupaten Karawang.

Sementara itu CEO BNI Kantor Wilayah Jakarta Kemay­ oran Wicaksono Sarwo Edi mengatakan bahwa rangkaian pro­ gram Pasar Murah Berbagi Sembako BNI merupakan represen­ tasi kegembiraan dan wujud syukur karena telah berkarir dalam perbankan selama 70 tahun. “Kegiatan pembagian sembako ke­ pada masyarakat di 70 titik lokasi penyelenggaraan pasar murah ini tersebar di kantor wilayah BNI. Ke-70 titik tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan merupakan representasi dari rangka HUT BNI ke 70”, jelasnya.

“Lokasi yang terpilih untuk penyelenggaraan pasar murah ditentukan dengan berbagai syarat. Daerah yang masih memiliki masyarakat prasejahtera sesuai dengan masukan dari Dinas So­ sial Pemerintah Daerah setempat serta merupakan daerah-daer­ ah asal keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia,” lanjutnya.

Penerima sembako gratis pada Pasar Murah Berbagi Sem­ bako BNI berasal dari dua kelurahan, yaitu kelurahan Ren­ gasdengklok Selatan dan Rengasdengklok Utara dengan total penerima 500 orang. Paket sembako yang dibagikan tersebut berisi tepung terigu, gula pasir, minyak goreng, kopi, mie instan, kecap, saos dan susu.

Pada kesempatan tersebut hadir pula CEO BNI Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran Wicaksono Sarwo Edi, Head of Network Service BNI wilayah Jakarta Kemayoran Harry Yu­ suf, pimpinan BNI Kantor Cabang Utama Karawang T. Maurits Manurung, Camat Rengasdengklok, serta Unsur Muspika Keca­ matan Rengasdengklok. vAgus Safutra

Upaya Tingkatkan PAD, DPRD Kab. Semarang Kunker ke Karawang

LOMBA SINERGITAS KELURAHAN TINGKAT PROVINSI JABAR

Karawang, Trans – Perwakilan Kabupaten Karawang dalam lomba Sinergitas Kelurahan tingkat Provin­ si Jawa Barat tahun 2016, yakni Kelurahan Karawang Wetan, Keca­ matan Karawang Timur masuk em­ pat besar. Karawang akan bersaing dengan tiga kota lainnya, yakni Kota Bogor, Kota Bekasi dan Kota Band­ ung.

Tim Recheking Provinsi Jawa Barat yang diketuai Raden Nurta­ fiana, belum lama ini mendatangi kantor Kelurahan Karawang Wetan untuk melakukan penilaian. Hadri juga Bupati Karawang dr Cellica Nurrachadiana selaku Tim Pembina Recheking Sinergiras Kelurahan un­ tuk Kabupaten Karawang, didampin­ gi oleh Lurah Karawang Wetan Dedi Supardi dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karawang Ida Za­ makhsarry. Acara tersebut juga di­ hadiri oleh Camat Karawang Timur dan Aparatur Kelurahan.

Bupati Cellica dalam sambutan­ nya menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim Recheking Provin­ si Jawa Barat yang telah hadir. Dia berharap dengan hadirnya tim pe­ nilai tersebut mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat Kar­ awang ke depannya.

“Selamat datang di Kabupaten Karawang kepada pimpinan dan se­ genap rombongan tim Recheking provinsi Jawa Barat. Mudah-muda­ han kehadiran bapak dan ibu di Kelu­ rahan Karawang Wetan akan mem­ berikan makna yang berarti bagi upa­

ingan kelompok dan golongan. Serta berharap agar yang menjadi pimpinan nanti dapat menjadi mitra yang baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Karawang.

“Pemerintah daerah mengucap­ kan terima kasih kepada pengurus partai golkar dimisioner telah menja­ di mitra yang baik bersama pemerin­ tah daerah Kabupaten Karawang den­ gan memberi saran yang konstruk­ tif bagi pemerintah daerah Kabupaten Karawang, sehingga kedepannya nan­ ti Bupati dan Wakil Bupati Karawang dapat mewujudkan Kabupaten Kar­ awang yang toyibatun warobun gho­ fur, yang dapat mensejahterakan dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupat­ en Karawang,” pungkasnya. vAgus Safutra

karena garis perintah BNN saat ini adalah secara vertikal artinya BNN sebagai organ pemerintah pusat ada hingga ke daerah atau tingkat kabu­ paten/kota.

“Saya ngerti kenapa strukturnya vertikal karena itu untuk komandan pusat dan keseriusan besar dari neg­ ara ini, khususnya Pak Presiden, un­ tuk mengantisipasi bahaya narkoba yang sangat merugikan masa depan bangsa ini,” ucap Aher. vant/007

FOTO: IST

si dan budaya gotong-royong mas­ yarakat,” paparnya.

Selain itu Bupati Cellica men­ yampaikan harapannya bahwa, melalui penilaian dalam rangka lom­ ba kelurahan ini dapat memotiva­ si masyarakat kabupaten karawang, khususnya kelurahan karawang wetan akan terus memacu diri un­ tuk meningkatkan partisipasinya da­ lam pembangunan. Bupati Cellica pun menyampaikan pesannya kepada Tim Penilai agar dapat memberikan masukan positif guna meningkatkan kinerja agar lebih baik lagi.

“Terakhir, kepada tim penilai, kami sampaikan selamat beker­ ja, semoga kegiatan ini benar-be­ nar mampu memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada segenap sek­ tor, sehingga harapan seluruh mas­ yarakat jawa barat, menjadi bagian dari baldatun thoyyibatun warobbun ghofur akan segera terwujud,” pung­ kasnya. vAgus Safutra

Karawang, Trans – Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbagai upaya terus dilakukan oleh Dewan Per­ wakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, Jawa Ten­ gah. Diantaranya dengan melaku­ kan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat guna melakukan study banding mengenai upaya pemerintah daer­ ah dalam meningkatkan PAD, Rabu (22/6).

Dalam kunker tersebut, rom­ bongan dari DPRD Kabupat­ en Semarang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang Suradi, M.H dan Asda III Kabupaten Semarang Budi Kristiono, S.H. diterima langsung oleh Bupati Karawang dr. Celli­ ca Nurachadiana di ruang ra­ pat Wakil Bupati. Pada kesempa­ tan tersebut hadir Asisten Daer­ ah Bidang Pemerintahan Samsu­ ri, Kepala Dinas DPPKAD Ab­ dilah Mawardi Nur., Msi, dan per­ wakilan dari Bappeda.

Pada kunjungan kerja tersebut rombongan dari DPRD Kabupaten Semarang didampingi oleh Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachad­ iana mendengarkan paparan yang disampaikan oleh kepala dinas DPPKAD Abdilah Mawardi Nur, M.Si mengenai kinerja Pemerin­ tah Kabupaten Karawang dalam mengelola PAD dan pengelolaan pajak daerah.

Ada beberapa point yang dis­ ampaikan oleh Mawarli pada ke­

FOTO | IST

Bupati Karawang dr. Cellica Nurachadiana menerima rombongan dari DPRD Kabupaten Semarang.

sempatan tersebut, diantaran­ ya ialah mengenai peluang dan strategi pemerintah kabupaten karawang dalam mengelola pa­ jak daerah, serta apa sajakah ken­ dala yang dialami DPPKAD Kar­ awang dalam melaksanakan pro­ gramnya.

Adapun peluang yang disam­ paikan dalam kesempatan tersebut adalah berkembangnya pertum­ buhan perekonomian di Kabupat­ en Karawang seperti industri, pari­ wisata dan jasa, potensi perluasan basis pajak, serta desentralisasi kewenangan.

Adapun strategi yang dimiliki pihak DPPKAD Karawang dalam meningkatkan PAD ialah dengan melakukan kerjasama lintas OPD dalam lingkup internal pemerintah daerah. Serta pengoptimalan ker­ jasama antara pemerintah daerah,

masyarakat dan para pengusaha maupun komunitas seperti PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran In­ donesia). Sedangkan kendala yang dihadapi ialah regulasi pusat yang terkadang berubah-ubah di perten­ gahan dan pengalihan kewenan­ gan di pusat serta tingkat kesada­ ran dan kepatuhan wajib pajak yang belum tinggi.

Bupati Cellica dalam kesempa­ tan tersebut menyampaikan salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah ialah permu­ dahan sarana investasi agar in­ vestasi dapat berkembang dengan baik. “Kemudahan sarana investa­ si merupakan salah satu syarat da­ lam meningkatkan PAD daerah, dan pemerintah daerah harus men­ jadi fasilisator agar investasi terse­ but dapat berkembang,” tandasn­ ya. vAgus Safutra

Trans Jatim 14

27 Juni - 10 Juli 2016 | No. 328 2 Th XVI

KEMBANGKAN WISATA

Bupati Malang Tandatangani MoU Dengan ITDC dan IGT Malang, Trans - Dalam upaya meningkatkan dunia wisata di Ka­ bupaten Malang, Pemerintah Ka­ bupaten (Pemkab) Malang terus menggandeng sejumlah pihak. Be­ berapa waktu lalu, Pemkab Malang melakukan penandatanganan Letter of Intens dengan PT. Pengemban­ gan Pariwisata Indonesia atau Indo­ nesia Tourisme Development Coor­ poration (ITDC) dan PT. Intelegen­ sia Grahatama (IGT) di Piringgitan Kabupaten Malang.

Dr.H. Rendra Kresna, selaku Bupati Malang, resmi menandatan­ gani Memorandum of Understand­ ing (MoU) atau nota kesepahaman antara Pemkab Malang dengan Di­ rektur Utama PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia, Abdulbar Mansoer dan Direktur PT Intelegen­ sia Grahatama (IGT), David Santo­

so, Rabu (22/6) lalu.

Terlihat hadir pada moment tersebut Wakil Bupati Malang, Drs. H. M Sanusi, MM, Sekda Kab. Malang, Drs. H. Abdul Malik, SE, MSi, perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, pejabat SKPD dan Camat Kab. Malang.

Dalam sambutannya, Bupati Malang, Dr.H.Rendra Kresna men­ gatakan, bahwa penandatanganan MoU ini sebagai bentuk tindak lan­ jut dari berbagai upaya persiapan yang dilakukan Pemkab Malang selama bertahun-tahun. Hal ini se­ bagai bentuk wujud pengembangan pariwisata di Kab. Malang.

Bahkan bukan hanya itu saja lanjut Rendra, Pemkab Malang juga telah membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dan di lingkungan SKPD berdiri Dinas Ke­

Kabupaten Malang Menyongsong Ketahanan Pangan & Swasembada Pangan

FOTO | GUS

Bupati Malang Dr.H. Rendra Kresna, saat menandatangi nota kesepahaman.

budayaan dan Pariwisata.

Masih kata Bupati Malang, MoU ini akan dimulai dari pariwisa­ ta di wilayah Singosari, dan berlan­ jut secara menyeluruh di wilayah Kab. Malang. Nantinya kata Ren­

dra, akan didapat bentuk atau de­ sain pariwisata yang ada di Kabu­ paten. Sesuai RPJMD lima tahun ke depan, dan Pemkab menambah pari­ wisata sebagai program pembangu­ nan, serta selain itu juga diantaranya

pengurangan kemiskinan, dan pele­ starian lingkungan.

“Kita tentunya sangat berteri­ ma kasih kepada ITDC, yang tel­ ah menerima dan mau bekerja sama sehingga tercapai kesepakatan ini.

Karena potensi pariwisata di Kab. Malang terletak di berbagai tempat.

Tentunya Camat juga harus menja­ di yang terdepan dalam pengemban­ gan wisata,” terang Rendra kepada awak media.

Menurut Rendra pihaknya tidak bisa mewujudkannya tanpa bantuan dari ahlinya. “Kita tidak bisa mewu­ judkan sendiri jika tanpa ahlin­ ya, siapa ahlinya ya ITDC, namun ITDC juga tidak bisa sendiri butuh partner yakni BPPD dan Pemda,” ujarnya.

“Kita tangkap bersama-sama bagaimana memulai, agar tidak

ada kendala untuk mengembang­ kan wisata yang ada. Kita punya wisata alam, religi, peninggalan sejarah. Paling tidak, 10 tahun ke depan, pariwasata Kab. Malang sudah mampu berkembang,” harap orang nomor satu di Kab. Malang itu.

Terpisah, bersama dengan ini pi­ hak IGT, juga berterima-kasih kepada Pemkab Malang, yang memberi ruang berkreasi, berinvestasi, mencurah­ kan daya cipta dan merencanakan kawasan pariwasata di tengah alam yang diakuinya memang mengizink­ an. “Sejak tahun 2010, kami berin­ vestasi dan sampai kini tetap yakin, terkesima, dengan keindahan peso­ na letak strategis sehingga kemungk­ inan-kemungkinan bisa dihadirkan di Kabupaten Malang,” pungkas David. vGus/Nes

PPDB Malang Diduga Rawan Kecurangan Masyarakat dihimbau agar melapor bila menemukan praktek kecurangan.

FOTO | NES

Bantuan berupa Hand Traktor yang akan diberikan kepada para petani.

Malang, Trans - Pencanan­ gan swasembada beras dan ketah­ anan pangan nasional yang menja­ di prioritas utama pemerintahan Jo­ kowi di respon positif Pemerintah Kabupaten Malang. Guna menun­ jang program tersebut Dinas Perta­ nian Kabupaten Malang memberi­ kan bantuan alat-alat pertanian ke­ pada para petani untuk dapat memo­ tivasi tercapainya ketahanan pangan serta swasembada beras.

Rencananya pada hari selasa (28/06) mendatang Dinas Pertani­ an Kabupaten Malang akan mem­ berikan bantuan cuma-cuma kepada para petani sebanyak 309 unit Hand Traktor, yang bersumber dari ang­ garan APBN sebanyak Rp10 mil­ iar lebih.

Menurut kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malang Ir. Tomie Her­ awanto, MP, diberikannya bantuan hand traktor ini untuk penggantian pemenuhan tenaga kerja sektor per­

tanian dari tenaga manusia dan he­ wan, agar lebih efisien dan lebih ce­ pat. Diharapkan dalam satu tahun akan terjadi peningkatan. Dengan begitu akan meningkatkan hasil per­ tanian yang berdampak pada pen­ ingkatan perekonomian para petani.

Bantuan ini menurut Tomi diber­ ikan merata di 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang, tergan­ tung potensi tanah pertaniannya leb­ ih luas dan banyak. “Yang utama target swasembada pangan akan ter­ capai, untuk tahun 2016 ini target kita surplus 75 ribu ton dan sampai saat ini kita telah mencapai surplus 25 ribu ton,” jelasnya.

Adapun jenis bantuan yang diberikan kepada petani traktor roda dua singkal sebanyak 205, traktor roda dua rotary 50 unit, traktor roda empat 2 unit pompa air, 34 unit dan transplanter 18 unit yang bersum­ ber dari dana APBN dan APBN TP Provinsi. vNes

Tiga Perda Pemkot Malang Dicabut Malang, Trans – Tiga Peratur­ an Daerah (Perda) di Kota Malang akhirnya dicabut Kementerian Da­ lam Negeri (Kemendagri). Mas­ ing-masing Perda Nomor 16 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda Nomor 16 ta­ hun 2010 tentang Pajak Daerah, dan Perda Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Tiga Perda itu dicabut lantaran isi di dalamnya dinilai tidak men­ dukung investasi daerah. Wakil Wali Kota Malang Sutiaji, menga­ takan, pencabutan tiga Perda itu ti­ dak dipermasalahkan, karena me­ mang sudah jarang diimplementa­ sikan.

Dicontohkan, Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

yang isinya sudah direvisi dengan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Kota Malang Nomor 16 tahun 2010 tentang Pa­ jak Daerah. “Perda yang dicabut ini memang sudah jarang diterapkan,” kata Sutiaji, beberapa waktu lalu.

Ia juga menambahkan, pencabu­ tan Perda itu tidak berpengaruh sig­ nifikan terhadap sistem pemerin­ tahan dan pelayanan kepada mas­ yarakat, sehingga dianggap tidak terlalu penting. Sementara Bagian Hukum Kota Malang enggan mem­ beri informasi detail terkait masalah ini. Alasannya, pencabutan Per­ da masih dalam kajian pemerintah provinsi. Selain itu, beredar pula ka­ bar bahwa pencabutan Perda akan dievaluasi. vGus/Nes

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI PROVINSI SUMATERA BARAT: Bastani Nazar, Awaludin; PAGAR ALAM: Mirwansyah; BATURAJA: Verdie Wora; PROVINSI KEPRI: Afrizal Syahputra; BIRO TJ. PINANG & BINTAN: Mulkansyah; KABUPATEN LUWU TIMUR: Tabah Yosep; BANGKA BELITUNG: Rita Monica; BIRO KAB. SIDOARJO: Hendrikco Rifky R. Kota Malang: Bagus Yudistira. Kab Malang: Achmad Soeseno.

Malang, Trans – Untuk men­ gantisipasi kecurangan saat pros­ es penerimaan peserta didik baru (PPDB) Kota Malang 2016, ban­ yak usaha dilakukan. Dinas Pendi­ dikan Kota Malang sendiri bahkan bekerja sama dengan KPK (Komi­ si Pemberantasan Korupsi). Se­ belum ada mutasian di kalangan Pemkot Malang, Sekretaris Dind­ ik Kota Malang, Suwarjana, mem­ benarkan hal itu, dan mengimbau masyarakat agar tidak main-main dengan sistem online pendaftaran PPDB. “Sistem ini tidak bisa diper­ mainkan. Apapun data yang masuk hitungannya per jam per detik akan tercatat. Kalau ada yang curang pasti terbaca,” katanya, saat dikon­ firmasi di kantornya.

Ia juga mengingatkan pihak se­ kolah agar memperjelas pagu. Jan­ gan sampai jumlah mahasiswa yang masuk melebihi pagu (kuo­ ta). “Kalau misal pagunya 268, tapi yang diterima kok lebih dari itu, itu berarti curang,” tegasnya.

Terpisah, Divisi Advokasi

Untuk mengantisipasi kecurangan saat proses PPDB, Pemkot Malang membuat posko pengaduan.

MCW (Malang Corruption Watch), Buyung Jaya S, mengatakan, MCW juga berusaha mendorong bebera­ pa sekolah untuk membuat posko pengaduan, untuk memperlancar pelaksanaan PPDB. “Sementara ini memang be­ lum ada pengaduan untuk jalur PPDB. Yang jelas, karena sistem PPDB tahun ini agak berbeda dan ada sistem online juga, maka anti­ sipasi lebih pada kecurangan dan

pemalsuan data saat regristrasi,” kata Buyung, saat dihubungi via telpon.

Menurutnya, posko pengad­ uan juga sebagai antisipasi bila ada tarikan-tarikan dari sekolah. “Mu­ lai tahun 2012-2015, MCW ban­ yak mendapat pengaduan soal tari­ kan. Kami rasa untuk penanganan­ ya, dari pemerintah belum maksi­ mal. Pengadu saat itu kebanyakan mengeluhkan adanya pungutan,

misalnya uang gedung dan uang se­ ragam. Makanya ini tindakan anti­ sipasi saja,” paparnya.

Sementara Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Imam Fauzi, ikut mengimbau masyarakat agar melapor bila menemukan prak­ tek kecurangan. “Silahkan dipan­ tau dan diawasi, karena kami akan sikapi dengan tegas bila ada yang curang,” tegasnya memastikan. | Gus

Berbagi Bersama Anak Yatim Piatu Di Malam Nuzul Quran

Malang, Trans – Dalam rangka memperingati malam Nuzulul Qu­ ran, Pemerintah Kabupaten Malang menyerahkan bantuan dana kepa­ da anak yatim piatu sebesar Rp. 416.900.000,- di Pendopo Agung Kab. Malang, Selasa (21/6) lalu.

Bantuan tersebut diberikan kepa­ da 4.169 anak yatim piatu dari 68 panti asuhan di wilayah Kabupaten Malang yang masing-masing anak menerima sebesar Rp.100.000,-.

Bantuan secara simbolis dis­ erahkan oleh Bupati Malang, H. Rendra Kresna dan diterima oleh perwakilan dua anak dari Lemba­ ga Kesejahteraan Anak (LKSA) Al-Mustaqim Desa Ketindan Keca­ matan Lawang dan Yayasan Panti Asuhan Marhatus Sholihah Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis.

Dalam sambutannya, Bupa­ ti Malang Rendra Kresna menyam­ paikan, bahwa tidak ada satupun umat Islam di dunia ini yang tidak bergembira dengan datangnya bulan

FOTO | NES

Bupati Malang, H. Rendra Kresna saat memberikan bantuan dana kepada anak yatim.

Ramadhan dan Nuzulul Quran, “Di bulan suci ini mari kita berdoa ber­ sama-sama semoga kita mendapat­ kan lailatul qodar,” ujarnya.

“Semoga kita bisa memaknai makna Nuzulul Quran tersebut, karena bulan Ramadhan ini men­ jadi bulan yang istimewa dimana

salah satunya diturunkan Alquran di bulan ini. Semoga dengan kita nanti pulang dari pendopo ini, ilmu kita juga akan bertambah dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita,” tuturnya.

Dalam kesempatan terse­ but Prof. Dr. Kh. Imam Suprayo­

go yang juga merupakan Guru Be­ sar Pasca Sarjana Universitas Is­ lam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, juga berkesempatan men­ yampaikan ceramah agamnya ten­ tang Hikmah Nuzulul Quran. Di­ rinya mengajak para hadirin agar bisa memahami dan merenungkan tentang keindahan Al-Quran bukan dari isinya, melainkan dari sampul dan hal-hal yang sederhana. Sep­ erti dari cara menyusun Al-Qu­ ran dan urut-urutannya. Selain itu, Imam juga menyampaikan pe­ san bagaimana Al-Quran menyele­ saikan masalah dalam kehidupan.

“Al-Quran ada 30 juz dan 114 surat yang dimulai dari surat Al-Fa­ tihah yang terdiri dari 7 ayat, di­ mana 2 ayatnya yang mengemuka­ kan sifat Allah yang begitu mulia, sehingga terdapat pesan Al-Quran betapa pentingnya kita mengem­ bangkan kasih sayang, karena kasih sayang adalah sumber kedamaian,” papar Imam. vNes

Dukung Bromo, Taman Burung Jeru Dapat Kucuran Dana Rp 1,1 M

Malang, Trans - Setelah cuk­ up lama mati suri, keberadaan Ta­ man Burung Jeru di wilayah Keca­ matan Tumpang, bakal dimaksimal­ kan kembali. Tidak tanggung-tang­ gung, dana sebanyak kurang lebih Rp 1,1 miliar disiapkan untuk men­ yulap kembali lokasi yang memili­ ki luas sekitar 5 hektare dan sempat mangkrak tersebut.

Rencananya, selain akan men­ yulap lokasi yang akses jalannya sudah ada pembenahan itu, nama dari taman burung pun akan diru­ bah menjadi taman buah. Sementa­ ra fungsinya, didominasi dengan se­

jumlah tanaman buah-buahan den­ gan beragam jenis.

“Terkait dengan rencana penata­ an Jeru, akan dimulai pada tahun ini.

Ada pun dana yang disiapkan, yakni sekitar Rp 1 miliar yang sumber da­ nanya adalah dari dana alokasi khu­ sus (DAK) pemerintah pusat (Jakar­ ta),” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupat­ en Malang, Made Arya Wedhantara.

Disinggung apakah penggelon­ toran dananya tidak mubazir, Made menerangkan, konsep pengucuran anggaran oleh pusat kepada pemer­ intah daerah, lebih terfokus. Yakni,

FOTO | IST

penataan dimaksudkan untuk men­ dukung destinasi lokasi wisata ung­ gulan yang ada Indonesia.

“Gunung Bromo itu kan ikon nasional. Ketika wisatawan domes­ tik ataupun mancanegara ke wilayah Jatim, pasti akan sangat tertarik un­ tuk berkunjung ke Bromo. Karena alasan itulah, makanya perlu dib­ uat kantong-kantong baru sebagai lokasi untuk mendukung Gunung Bromo. Salah satunya, seperti yang akan dilakukan penataan tahun ini yakni taman buah Jeru,” papar man­ tan Kadispora (Kepala Dinas Pemu­ da dan Olahraga) itu.

FOTO | GUS

Kepala Disbudpar Kabupaten Malang, Made Arya Wedhantara.

Ditanya mengenai pemberian bantuan DAK, Made mengatakan, peruntukkanya untuk menjangkau seluruh kawasan taman buah. Jadi selain tanaman buah yang nantinya akan mendominasi lokasi kawasan, juga akan didukung dengan tempat bermain. Sehingga, mereka yang berkunjung tidak bosan.

“Ditargetkan, tahun 2017 su­ dah berfungsi maksimal. Meskipun, pada penghujung tahun ini, lokasi tersebut sudah bisa mulai dinikmati.

Mengingat, penataan akan dilaku­ kan pada tahun atau bulan-bulan ini,” imbuhnya.

Bagaimana dengan peran dinas atau SKPD, dirinya menjelaskan, akan dilakukan koordinasi ulang.

Diantaranya, dengan Dinas Ke­ hutanan dan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Malang. “Agar pengelolaan nantin­ ya lebih fokus, maka akan dikoor­ dinasi ulang. Mengingat, seperti Di­ nas Kehutanan, nantinya sudah ber­ gabung dengan pemerintah Provin­ si Jatim. Sedangkan dengan Dis­ tanbun, secara otomatis akan saling mendukung karena lokasi nantinya adalan taman buah,” papar Made. vGus

15 Trans Regional

27 Juni - 10 Juli 2016 | No. 328 2 Th XVI

KPK Harus Ambil Alih Kasus Pembangunan Rumah Murah Kasus pembangunan rumah murah tidak layak huni telah dilaporkan oleh LSM di Kejaksaan Tinggi Sumsel dan Polda Sumsel, namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti.

Sumsel, Trans - Janji Gubernur Sumatera Selatan Ir. H. Alex Noer­ din membangun perumahan untuk guru-guru telah dilaksanakan, loka­ si pembangunan perumahan itu be­ rada di Jakabaring Komplek Peru­ mahan OPI. Pada hari Selasa, 19 Maret 2013 lalu, telah terjadi kesepakatan an­ tara H. AIex Noerdin sebagai Gu­ bernur Sumsel disebut pihak perta­ ma dan Aspan Fikri Sanaf sebagai Dirut PT Bank Sumsel Babel dise­ but pihak ketiga dan Ir. Moeroed se­ bagai Dirut PT Cipta Karya Niaga disebut pihak ketiga.

Dalam pelaksanaan pembangu­ nan rumah untuk guru di Jakabar­ ing, Komplek Perumahan OPI telah selesai dilaksanakan, namun kondi­ si bangunannya tidak layak huni.

Pasalnya lokasi yang dibangun un­ tuk perumahan tersebut adalah la­ han rawa atau daerah resapan air pada saat hujan turun banjir, airnya tergenang masuk ke dalam rumah.

Agar rumah itu enak dihuni atau di­ tempati maka harus ditimbun ku­ rang lebih tiga meter agar air hujan tidak masuk ke dalam rumah lagi.

Banyak para guru-guru yang telah mendapatkan rumah tersebut merasa kecewa karena kondisi fisik bangunannya tidak layak huni dan lantainya becek, serta kondisi Jalan penghubung antara rumah-kerumah itu masih ada air dari rawa yang be­ lum ditimbun.

“Kalau harus menempati ru­ mah tersebut, agar enak dan nya­ man bebas dari genangan air dan terlihat jadi rumah sehat dan lay­ ak huni, maka kami harus bongkar habis dan menimbunya kurang leb­ ih tiga meter antar kedalam dengan tinggi permukaan jalan pak. Berarti kami harus mengeluarkan uang leb­ ih banyak lagi, sama dengan bangu­ nan baru,” kata warga kepada Koran Transaksi.

Pembangunan perumahan untuk guru-guru di Jakabaring terindikasi belum mendapatkan surat Izin dari Walikota melalui Dinas Tata Kota

serta izin dari masyarakat setempat atau bertentangan dengan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ru­ ang.

Dalam BAB VIII – Hak, Kewa­ jiban Dan Peran serta Masyarakat, Pasal 60 disebutkan bahwa seti­ ap orang berhak untuk: a) Menge­ tahui rencana tata ruang; b) Menik­ mati pertambahan nilai sebagai aki­ bat penataan ruang; c) Memperoleh penggantian yang layak atas keru­ gian yang ditimbulkan akibat kegia­ tan pembangunan yang sesuai den­ gan rencana tata ruang; dan d) Men­ gajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diwilayahnya.

Untuk mendapatkan Izin dan persetujuan mendirikan bangunan perumahan dari Pemerintah Kota/ Dinas Tata Kota Palembang seha­ rusnya PT. Cipta Karya Niaga harus melampirkan data Amdal dari badan lingkungan hidup Kota Palembang sesuai dengan yang tercantum da­ lam UU No. 32 tahun 2009 ten­ tang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam paragraf perizinan disebutkan, 1) Setiap us­ aha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. 2) Izin lingkungan yang diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. 3) Izin lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkun­ gan Hidup, Gubernur, atau Bupati/ Walikota.

Sumber Koran Transak­ si manyampaikan bahwa PT. Cip­ ta Karya Niaga sebagai pelaksana dalam pembangunan rumah terse­ but terindikasi tidak memiliki kajian Amdal dan tidak mempunyai surat izin Amdal dari Badan Lingkungan Hidup. Bagi perusahaan yang tel­ ah melaksanakan pembangunan ru­ mah untuk guru di lokasi Jakabaring harusnya kena sanksi pidana seperti yang tertera dalam pasal 69 UU No. 26 tahun 2007.

Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang pasal 16 huruf (a) yang mengakibatkan perbuatan pe­ rubahan tata ruang dipidana penja­ ra 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 500 Juta. Serta sanksi pidana bagi pen­ gusaha yang melanggar Izin Am­ dal seperti yang tertera dalam Pas­ al 109 UU No. 2 tahun 2009. 1) Se­ tiap orang yang melakukan usa­ ha dan/atau kegiatan tanpa memili­

FOTO | NASLIM

Rumah murah dalam kondisi rusak parah.

ki izin lingkungan pasal 36 ayat (1) Dipidana penjara (1) satu tahun pal­ ing lama (3) tiga tahun, denda 1 - 3 miliar rupiah, dan setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan Amdal, pasal 69 ayat (i) dipenjara 3 tahun dan denda Rp3 miliar.

Sedangkan pejabat yang mem­ berikan izin lingkungan yang me­ nerbitkan izin lingkungan tan­ pa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL Pasal 37 ayat (1) pidana penjara 3 tahun dan denda Rp3 mil­ iar.

Pembangunan perumahan untuk guru-guru di Jakabaring terindikasi telah melanggar Peraturan Pemer­ intah No. 27 tentang Rawa (Docu­ men Transcript). Seharusnya fung­ si pemanfaatan rawa atau reklama­ si rawa adalah upaya meningkatkan fungsi dan pemanfaatan rawa untuk kepentingan masyarakat luas.

Izin untuk reklamasi rawa ha­ ruslah dilengkapi dengan data ad­ ministrasi berupa: 1) Photo copy kartu tanda penduduk (KTP) yang baru dan penanggungjawab instan­ si/perusahaan/ perkumpulan/pero­ rangan. 2) Photo copy pendiri pe­ rusahaan dan legalisasi/perkumpu­ lan. 3) Nomor wajib pajak (NPWP) Perusahaan/perkumpulan/peroran­ gan yang berlaku. 4) Pas photo pen­ anggungjawab perusahaan/perkum­ pulan/perorangan ukuran 4x6 rang­ kap 4 (empat) bukti biaya adminis­ trasi perizinan.

Ditambah data tehnis berupa

Terima Suap Tahanan Narkoba Dilepas Sumsel, Trans - Sekitar bu­ lan Febuari 2016 lalu, Badan Anti Narkotika Nasional Provinsi Sum­ sel sedang melakukan pengintaian kepada orang yang sedang pes­ ta Narkoba. Dalam pengintaian tersebut anggota BNN berhasil menangkap dua orang yang se­ dang pesta Narkoba dan langsung digiring ke kantor BNN Prov.

Sumsel yang berada di Jakabar­ ing.

Penangkapan terhadap dua orang pemakai Narkoba itu meng­ hebohkan publik, masuk di media cetak dan elektronik. Kedua orang itu diketahui bernama Abdul Ha­ run pensiunan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dan Fuad wiraswasta. Seiring dengan waktu yang berjalan, sekitar dua ming­ gu peristiwa penangkapan kedua orang itu oleh Anggota BNN Provinsi Sumsel, salah satu dari mereka dilepas oleh pihak BNN yaitu Abdul Harun, sedangkan Fuad masih ditahan.

Berdasarkan berita yang berkembang di masyarakat bahwa Abdul Harun dilepas dari tahan­ an BNN Provinsi Sumsel dikare­ nakan ada yang mengurusnya dengan pihak BNN, tapi Abdul Harun tersebut tidak bebas begi­ tu saja. Berdasarkan sumber in­ formasi yang berkembang di mas­ yarakat menyebutkan ada uang kurang lebih Rp.45 juta agar Ab­ dul Harun bisa bebas atau keluar

dari tahanan BNN. Pada tanggal 6 April 2016, Wartawan Koran Transaksi meng­ konfirmasikan kebenaran berita yang beredar di masyarakat ke­ pada Kabid Rehabilitas Drs. H. A Bastari Amk. Ia membenarkan kalau Abdul Harun bukan dilepas begitu saja, tapi rehab jalan. Se­ dangkan yang satunya lagi dike­ nakan rehab inap.

Menurut keterangan dari Ka­ bid Rehab, “kita lihat dulu orang itu apakah dia sudah lama jadi pe­ makai dan memakai tiap hari atau dia baru jadi pemakai tapi hampir tiap hari dia menggunakan. Atau dia sudah lama jadi pemakai tapi jarang-jarang dia menggunakan narkoba itu, apakah sebulan seka­ li atau sebulan dua atau tiga kali.

Bisa dilihat dari kondisi fisiknya.”

Menurut keterangan dari Kabid Rehabalitasi BNN Prov. Sumsel tempat rehab para pengguna Nar­ koba ada di Talang Boloh. “Apa­ kah para pengguna Narkoba ini bisa dijamin tidak akan menggu­ nakan Narkoba setelah selesai di­ rehab dan bebas, ya kita gak bisa jamin kalau si pengguna itu akan mengulanginya lagi,” kata Kabid Rehabilitas BNN Provinsi Sumsel Drs. H.A Batari kepada Transaksi.

Kenapa Abdul Harun dan Fuad dibedakan, padahal keduan­ ya pengguna. Kalau yang satu di­ rehab jalan yang satunya lagi ha­ rus rehab jalan juga, kalau yang

satu direhab inap yang satun­ ya lagi harus direhab inap juga, rasanya ini ada kejanggalan dalam prosesnya. Apakah benar berita yang berkembang di masyarakat bahwa dilepaskanya atau kelu­ arnya Abdul Harun dari tahan­ an BNN Provinsi Sumsel karena telah memberikan sejumlah uang kurang lebih Rp 45 juta. Sedang­ kan Fuad yang tidak mempunyai uang, maka dia tetap ditahan den­ gan alasan rawat inap.

Sementara itu menurut penjela­ san dari dr. Nur Aida AW – dok­ ter yang menangani masalah re­ hab para pengguna Narkoba yang ditangkap BNN menjelaskan pada Transaksi bahwa hasil dari rehab para pengguna narkoba itu tidak bisa disampaikan kepada publik karena ada yang tidak harus bisa disampaikan ke publik.

Kabid rehabilitas Drs. H. A Bustari, Arak saat dimintai ket­ erangan terkait dilepasnya Abdul Harus karena telah memberikan sejumlah uang, ia tidak bisa men­ jawab. Ia dan hanya saling pan­ dang dengan dr. Nur Aida, terlihat bingung mau jawab apa.

Apakah hal ini tidak bertentan­ gan dengan Kepala BNN Kom­ jen Budi Waseso yang penuh se­ mangat memberantas habis nar­ koba di Indonesia, di negeri yang katanya mati satu tumbuh seribu pengedar dan pengguna narkoba ini. vNas-H

rencana tehnis reklamasi rawa yang dilengkapi dengan peta lokasi kegia­ tan yang menggambarkan tata letak reklamasi rawa terhadap lingkun­ gan sekitar dan gambar detail jarin­ gan reklamasi rawa serta peralatan yang akan digunakan dalam kegia­ tan reklamasi dan dokumen anal­ isa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sesuai dengan peraturan yang berlaku di Departemen Peker­ jaan Umum RI. Berdasarkan pendapat dari mas­ yarakat Kota Palembang yang ber­ hasil dihimpun Koran Transak­ si bahwa pembangunan perumahan yang diperuntukan untuk guru-gu­ ru tersebut semuanya tidak layak dan tidak memenuhi syarat. Diduga ada perbuatan melawan hukum da­ lam pelaksanaannya dan telah mer­ ugikan para guru-guru yang tel­ ah mengambil perumahan tersebut dengan angsuran kurang lebih Rp. 500 ribu perbulan dan telah terja­ di pelanggaran terhadap UU No. 18 th. 1999 tentang Perlindungan Kon­ sumen.

Kalau lahan tersebut adalah mi­ lik pemerintah Provinsi maka pelak­ sanaannya harus melalui pros­ es lelang. Tapi, kalau lahan terse­ but milik PT. Cipta Karya Niaga Gubernur tidak bisa ikut campur dalam pelaksanaannya, serta Di­ rut Bank Sumsel Babel tidak usah membuat surat perjanjian sebagai pihak kedua. Hanya saja kalau ada guru-guru yang sudah angka kred­ it itu bisa melalui pihak Bank Sum­

sel Babel dalam menyelesaikan Ad­ ministrasinya. Bukan Dirutnya yang langsung turun tangan dan menjadi pihak kedua.

Begitu pula dengan pembangu­ nan rumah murah yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Sumsel di daerah Keramasan Kec. Kertapati, itupun tidak layak huni. Dinding ru­ mahnya saja sebagian banyak yang sudah roboh, bahkan bangunann­ ya banyak yang hancur tinggal pu­ ing-puingnya saja. Terindikasi telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pembangunan rumah di Jakabaring maupun pem­ bangunan rumah di Keramasan Kec. Kertapati dengan merugikan keuan­ gan/perekonomian negara, mengun­ tungkan orang lain, memperkaya diri dan badan lain serta sanksi pi­ dana bagi yang melanggar UU Rl No. 26 Thn. 2007 tentang penata ru­ ang Bab XI pasal 69 ayat (1).

Setiap orang yang tidak mentaa­ ti rencana tata ruang sebagaimana yang dimaksud pasal (16) huruf (a) yang mengakibatkan perbuatan dan perubahan ruang dipidana penjara paling lama (3) tiga tahun dan den­ da paling banyak Rp. 500.000.000,serta melanggar UU No. Thn. 2009 tentang perlindungan dan pengelo­ laan Lingkungan Hidup Pasal (109) dan Pasal (110) dan serta melanggar UU tentang Rawa/Perda Rawa.

Begitu pula dengan pembangu­ nan perumahan di Musi Dua Kec. Kertapati yang kondisi fisik ban­ gunannya sudah sangat mengenas­

kan yang sebagian besar perumahan tersebut hanya tinggal puing-puing­ nya saja sudah berapa banyak Ang­ garan APBD Provinsi yang diang­ garkan untuk pembangunan dan pe­ nimbunan perumahan tersebut na­ mun tidak ada hasilnya. Kontraktor pelaksana dan penanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumsel sampai saat ini tidak bisa ditahan untuk mem­ pertanggung jawabkan atas kehan­ curan bangunan perumahan tersebut yang menyebabkan terjadinya keru­ gian keuangan/perekonomian Neg­ ara.

Pembangunan perumahan yang rencananya oleh Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin untuk masyarakat berpenghsilan rendah/miskin seper­ ti tukang becak, buruh dan para kuli tidak terlaksana dengan baik. Dan benar dikarenakan adanya indika­ si Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pelaksanaanya dan perenca­ naannya tidak matang, pembangu­ nan perumahan tersebut adalah ke­ dok untuk balas jasa bagi kontraktor yang telah membantu H. Alex No­ erdin dalam menyukseskan dirin­ ya jadi Gubernur Sumsel. Sehingga dengan cara itulah bisa mengemba­ likan uang mereka.

Pembangunan rumah murah ti­ dak layak huni tersebut telah dil­ aporkan oleh kawan-kawan LSM di Kejaksaan Tinggi Sumsel dan Polda Sumsel. Namun sampai saat ini ti­ dak berjalan, beku seperti es, kare­ na Pemerintah Provinsi Sumsel ban­ yak jasa kepada kedua institusi pen­ egak hukum tersebut, dengan ban­ yak memberikan fasilitas kepada kedua institusi itu, sehingga kedua institusi penegak hukum ini jadi ti­ dak berkutik atau ada balas jasa, “aku memberi kamu, kamu jangan periksa aku”.

Banyak kalangan aktifis di Sum­ sel menyarankan agar laporan mas­ yarakat yang ada di Polda Sum­ sel dan di Kejati Sumsel mengenai pembangunan perumahan di Jaka­ baring maupun di Musi Dua yang tidak berjalan, maka segeralah dilimpahkan kepada KPK. Diambil alih oleh KPK untuk diproses leb­ ih lanjut dan segera tangkap para koruptor-koruptor atau bandit-ban­ dit yang menggerogoti uang Negara (APBD Prov. Sumsel). Tangkap dan penjarakan serta miskinkan mere­ ka, kembalikan uang rakyat kepa­ da negara untuk kepentingan bang­ sa dan negara. vNas-H

Kapolres Pagaralam Pantau Jalur Mudik 2016 Pagaralam, Trans - Kapolres Kota Pagaralam, AKBP Pambudi, SIK melakukan inspeksi mendadak (Sidak), atau memantau langsung sejumlah ruas jalan yang akan di­ gunakan masyarakat untuk mudik lebaran 2016 M/1437 H. Selain me­ mantau lokasi jalur mudik, Kapol­ res bersama Ketua KONI, dan man­ ager ARRA hotel juga meninjau langsung sejumlah daerah longsor di Indikat, Kelurahan Atung Bung­ su, dan sekitar lokasi wisata Le­ matang, Kelurahan Prahudipo, Ke­ camatan Dempo Selatan.

Dalam pantauan tersebut, di se­ jumlah lokasi yang rawan long­ sor dan kecelakaan dipasang po­ lice line dan papan pemberitahuan daerah rawan longsor dan bahaya kecelakaan lalu lintas oleh petu­ gas gabungan. Kegiatan kemudi­ an dilanjutkan dengan gotong-roy­ ong perbaikan jalan rusak dan ber­ lubang, seperti di jalan gunung dan sekitar pasar Seghepar Seghendi yang paling rawan kecelakaan.

“Kita perlu mendorong agar pemerintah mempercepat per­ baikan jalan yang rusak akibat longsor, seperti di Indikat, Le­ matang, dan Lubuk Buntak, Keca­ matan Dempo Selatan,” kata Ka­ polres AKBP Pambudi SIK, did­ ampingi Kasat Lantas AKP Zaldi.

Menurut dia, ada empat tit­ ik daerah rawan kecelakaan akibat kondisi jalan longsor dan tergerus air pada saat musim hujan, beber­ apa waktu lalu. “Ada juga jalan yang mengalami kerusakan cuk­

FOTO: IST

Kapolres Kota Pagaralam, AKBP Pambudi, SIK beserta jajaran melakukan pantauan di sejumlah ruas jalan jalur mudik.

up parah akibat longsor dan bah­ kan nyaris memutuskan jalan pen­ ghubung utama Kota Pagaralam dengan Kabupaten Lahat, Muara Enim dan Palembang,” ungkap dia.

Longsor ini, kata dia, bukan ha­ nya membuat sebagian jalan am­ brol masuk jurang yang dalamn­ ya ratusan meter, namun jika tidak segera dilakukan perbaikan ker­ usakan jalan akan semakin parah dan bisa jadi putus total.

Dia mengatakan, lokasi terpar­ ah kalau di Indikat panjang longsor ada sekitar 15 meter dengan lebar sekitar 30 cm. Sedangkan dan di Lematang Indah sekitar panjang 25 meter lebar 35 cm yang sudah am­ brol. “Memang ada jalan alternat­ if dari Simpang Mbacang, Keca­ matan Dempo Tengah tembus ke Desa Muara Siban Lahat, sepan­ jang 46 km, namun hanya bisa dilalui kendaraan kecil dan kondi­ si jalan juga sempit dan banyak ti­ kungan tajam,” kata dia.

Ia mengatakan, kemudian ka­ lau jalur di wilayah kota, teruta­ ma yang berlubang dilakukan pe­ nutupan dengan menggunakan pengecoran, seperti di jalan gunung dan jalan depan pasar Dempo Per­ mai. “Kegiatan ini kita juga meli­ batkan masyarakat, terutama un­ tuk melakukan pengecoran lobang jalan dan memasang papan perin­ gatan di sejumlah daerah rawan longsor,” ujar dia.

Kasat Lantas AKP Zaldi menambahkan, memang ada be­ berapa titik jalan yang kondisinya sudah mengalami kerusakan cukup parah akibat longsor dan tergerus air saat hujan deras. “Sebetuln­ ya sepanjang jalur Indikat hingga Simpang Mana, terdapat puluhan titik daerah rawan longsor dan ter­ parah ada lima titik, satu di Indikat, dua di Lematang dan satu lagi di Simpang Mana, namun sudah kita beri tanda peringatan,” tandasnya. vMirwansyah, SE

27 Juni - 10 Juli 2016 | No. 328 2 Th XVI

16

EURO 2016

Kuda Hitam Kian Menawan Demam kuda hitam tampaknya mulai melanda dunia sepakbola. Setelah Leicester City merajai Liga Primer Inggris, muncul segudang kejutan di Euro 2016. Beberapa tim kuda hitam tampil menawan di Euro 2016 di Perancis.

Negara-negara tak dikenal menyeruak dan merepotkan negara adidaya sepakbola, bahkan menggulingkannya.

I

slandia bisa menjadi con­ toh nyata ketika menah­ an imbang Portugal. Ada pula pertaruhan Kroa­ sia yang menang 2-1 atas Spanyol. Euro 2016 benar-benar dipenuhi oleh kuda hitam dan ek­ sistensi mereka juga didukung oleh pembagian bagan fase gugur.

Bagan babak knockout mencip­ takan jalur mautnya sendiri di sebe­ lah kanan. Jerman, Italia, Spanyol, Prancis, dan Inggris bakal mem­ perebutkan satu tiket ke partai pun­ cak. Di sisi lain, sebagian besar kuda hitam justru menghuni sisi se­ baliknya, memastikan satu spot fi­ nal bagi tim yang sama sekali be­ lum pernah menjadi juara Euro.

Melihat fakta tersebut, tidak ada salahnya para pecinta sepakbo­ la mempertimbangkan kemungk­ inan untuk pindah ke lain hati. Su­ dah tersedia deretan kuda hitam un­ tuk dicintai. Toh, menjadi fans kar­ bitan bukan dosa besar dan sela­ lu ada awal untuk segalanya. Sia­ pa tahu pilihannya tepat hingga bisa merayakannya di pengujung kom­ petisi. Siapa tahu? Berikut beberapa pilihan kuda hitam untuk didukung di sisa kompetisi Euro 2016:

tunya tak ada yang menjagokan Is­ landia untuk menjuarai turnamen ini, namun selama bola itu bu­ lat, segala kemungkinan itu ada.

absen 30 tahun di tur­ namen internasional, Hongaria kini men­ yandang predikat kuda hitam yang me­ laju ke babak 16-Be­ sar Euro 2016. Selain hanya me­ nelan dua kekalahan dari 12 par­ tai terakhir Hongaria, Storck juga menanamkan semangat juang dan berani menekan ke daerah pertah­ anan lawan. Hongaria selalu tampil ngotot dan sulit untuk dikalahkan seperti saat melawan Portugal.

Kroasia Kroasia menggusur Spanyol dari pucuk klasemen Grup D pada pertandingan terakhir setelah Ivan

Polandia Polandia mungkin bukan tim

Skuad tim Kroasia.

Perisic dan kawan-kawan mem­ bungkam La Furia Roja dengan skor 2-1. Kekalahan ini rupanya membuat Spanyol menorehkan re­ kor buruk dalam sejarah mereka berkancah di Euro. Untuk pertama kalinya, Spanyol menelan kekalah­

Skuad tim Wales.

Wales Diprediksi bakal tersingkir dini, Wales justru tampil sebagai kuda hitam yang memuncaki Grup B. Ini merupakan kali pertama Wales lo­ los ke putaran final Euro, tapi mer­ eka langsung memuncaki klasemen Grup B dan menjadi tim tersubur di fase grup Euro 2016 dengan kolek­ si enam gol. Negara terakhir yang memuncaki fase grup dalam debut Euro adalah Swedia di edisi 1992.

Islandia Islandia tampil sebagai keju­ tan dengan lolos ke fase sistem gu­ gur untuk bertemu Inggris. Ten­

Skuad tim Hongaria.

an setelah berada dalam posisi un­ ggul. Sebelumnya, skenario seper­ ti ini tak pernah terjadi. Tak hanya itu, rekor clean sheet Spanyol sela­ ma 735 menit juga jadi tercoreng.

Skuad tim Islandia.

Hongaria Bangun dari tidurnya setelah

unggulan di Euro 2016, tapi bu­ kan berarti mereka tak bisa mem­ buat kejutan di Prancis, berka­ ca pada Leicester City dan Yunani 2004. Seperti, lolos dari fase grup di Euro 2016 yang merupakan sukses pertama Polandia di ke­ juaraan Piala Eropa. vGL/Q4