28 L
KORAN MADURA
KORAN MADURA
JUMAT 3 JANUARI 2014 | No. 0273 | TAHUN II
BANGKALAN
JUMAT 3 JANUARI 201 No. 0273 | TAHUN II
Lahan Pertanian Menyempit, Petani Menjerit
LAHAN PRODUKTIF. Salah satu lahan pertanian yang masih produktif di kawasan Kecamatan Burneh.
Pemerintah Wajib Memperketat Bisnis Properti BANGKALAN - Semakin menyempitnya lahan pertanian di kawasan Bangkalan, yang disebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi daerah hunian atau perumahan, dinilai mengancam nasib petani. Sekalipun daerah hunian tersebut dapat meningkatkan perekonomian, namun di satu sisi nasib petani dikorbankan. Oleh sebab itu, DPRD Bangkalan mendesak pihak setempat untuk segera memberlakukan regulasi terkait perlindungan lahan pertanian. Menurut anggota Komisi D DPRD setempat, Imron Rosyadi mengatakan dengan memberlakukan regulasi tersebut untuk mengantisipasi semakin berkurangnya lahan produktif pertanian dan untuk membatasi perluasan daerah pemukiman yang selama ini dibangun pada lahan pertanian. “Kami telah membahas hal ini dengan eksekutif dan sudah kami sahkan berupa Peraturan Daerah (Perda). Maka kami minta kepada pemerintah agar dapat menjaga kawasan lahan pertanian di 18 Kecamatan yang ada, data terakhir
kami di Bangkalan terdapat 40,3 ribu hektare lahan pertanian,” ujar Imron. Pembuatan dan pengesahan regulasi tersebut oleh sebagian kalangan dinilai sebagai upaya untuk menghambat bisnis properti yang lagi ngetren akhir-akhir ini. Namun politisi Gerindra ini menampik, jika pembuatan aturan sebagai payung hukum lahan pertanian ini akan membatasi bisnis properti yang mulai berkembang di Bangkalan. Hal itu dilakukan semata-mata agar masyarakat Bangkalan secara optimal dapat memenuhi kebutuhan pangannya dari dae-
rah sendiri. “Sama sekali tidak ada maksud untuk menghambat perkembangan bisnis properti. Akan tetapi, agar masyarakat Bangkalan dapat merasakan produk hasil pertanian sendiri, bukan dari luar. Apalagi memang terkenal sebagai daerah yang memiliki lahan pertanian yang begitu luas,” imbuhnya. Hasil dari pembahasan payung hukum lahan pertanian ini lanjut Imron nantinya, Pihak pemerintah Kabupaten Bangkalan tidak akan memberikan izin alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan. Berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda), alih fungsi baru dapat dilakukan jika pihak yang meminta izin alih fungsi bersedia menyiapkan lahan pertanian pengganti. “Harus menyiapkan lahan pengganti, bahkan jika ini dilanggar bisa saja berujung pada sanksi pidana,” tegas Imron. = doni heriyanto/rah
PENCETAKAN E-KTP
Dispendukcapil Terkendala Juknis BANGKALAN – Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) pada tahun 2013 merupakan wewenang pemerintah pusat. Namun pada 2014 Dispendukcapil diberikan tugas untuk mencetak sendiri kartu e-KTP. Hal itu diakui masih terkendala petunjuk teknis dari pemerintah pusat. “Jika pada tahun sebelumnya e-KTP dicetak oleh kependudukan pemerintah pusat. Tahun 2014 e-KTP sudah mulai bisa dicetak sendiri di Dispendukcapil Kabupaten Bangkalan,” kata Kabid Administrasi Kependudukan Dispendukcapil Bangkalan, Jayus Sayuti. Dia menjelaskan dua set alat untuk proses mencetak e-KTP sudah siap. Namun masih belum bisa digunakan karena terkendala masalah petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Oleh karena itu, Dispenduk Capil Bangkalan masih menunda pembuatan e-KTP yang baru sambil menunggu perintah lebih lanjut dari pusat. Menurutnya, e-KTP yang baru tersebut alangkah baiknya tidak boleh difotokopi. Jika datanya diperlukan cukup digesek dengan menggunakan sebuah alat rekam data. Untuk itu pihaknya mengaku terus melakukan upaya sosialisasi kepada beberapa instansi, seperti kalangan perbankan, polres, dan instansi terkait lainnya. “e-KTP tak ubahnya kartu kredit, begitu digesek langsung datanya keluar,” ujarnya. = MOH. RIDWAN/RAH