e Paper Koran Madura 22 April 2015

RABU

KORAN MADURA

RABU 22 APRIL 2015 |0328-6770024 No. 0592 | TAHUN IV

22 APRIL 2015 | No. 0592 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

koranmadura@gmail.com

CALON WAKPOLRI

Peluang BG Masih Besar?

JAKARTA- Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Kepolisian telah mengantongi satu nama calon Wakapolri. Nama itu muncul sejak Jumat (17/4), pekan lalu. Sayangnya, nama Wakapolri terpilih masih dirahasiakan. “Sudah ada (sejak Jumat). Nanti yang mengumumkan Kapolri,” kata Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (21/4).

Budi mengaku nama calon wakapolri sudah disetujui Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Selama persidangan Wanjakti tidak ada perdebatan. Semua berjalan lancar. Calon tersebut terpilih secara aklamasi. “Pokoknya enggak pakai alot. Begitu Pak Kapolri menentukan A, kami ikut A,” ujarnya.

Menurutnya, ada tiga jenderal bintang dua dan satu jenderal bintang tiga tidak hadir dalam sidang Wanjakti. Namun, tak menghalangi Wanjakti untuk memutuskan calon wakapolri. “Kan bisa ditelepon, semua sudah dihubungi,” tegas alumnus Akademi Kepolisian 1984 ini.

Sebelumnya, Ketua Indonesia Police Watch Neta S. Pane mengatakan Budi Gunawan terpilih sebagai Wakapolri. Pemilihan diklaim dihadiri semua perwira bintang tiga dan bintang dua serta semua kepala kepolisian daerah. “Internal Polri sangat solid dan semua jenderal menandatangani

persetujuan Komjen Budi Gunawan jadi Wakapolri,” kata Neta .

Menurut IPW, hasil Wanjakti telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Atas hasil dan proses ini, Neta mendorong Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Markas Besar Polri untuk segera mengeluarkan pengumuman dan melantik Budi Gunawan.

Secara terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung Komjen Budi Gunawan sebagai Wakapolri karena merupakan sosok yang paling layak menjadi Tribrata 2 (sandi untuk Wakapolri).Terbukti dengan lulusnya Budi Gunawan saat diuji kelayakan dan kepatutannya oleh Komisi III DPR saat menjadi calon tunggal Kapolri, beberapa waktu lalu.

“Ya jangankan Wakapolri. Kapolri pun DPR setuju BG, apa kurangnya?

Justru kita sangat apresiasi. Dia disetujui DPR jadi Kapolri. Tapi Wakapolri pun tetap artinya siap untuk menjalankan tugas itu. Apa kurangnya BG?” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Sosok Budi Gunawan pun dianggap dapat menjalanakan tugas pokok dan fungsi Wakapolri dengan baik.

Budi Gunawan, kata JK, adalah sosok yang tepat duduk sebagai Wakapolri.

“Sudah sangat (tepat), saya bilang, Kapolri pun tepat apalagi Wakapolri,” kata JK.

Tak hanya itu, JK pun yakin Presiden Jokowi akan setuju dengan sosok BG. “Pak Jokowi juga tidak keberatan,” kata JK. Diketahui, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan semua polisi aktif yang berpangkat komisaris jenderal atau bintang tiga dimajukan untuk jadi calon Wakapolri.

Nama-nama itu menjadi pertimbangan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri. Saat ini ada delapan komjen yang aktif.

Lima di Mabes Polri, tiga lainnya bertugas di lembaga lain. Mereka adalah Kelemdikpol Komjen Budi Gunawan (lulusan Akpol 1983), Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayuseno (1984), Kabareskrim Komjen Budi Waseso (1984), Kabaintelkam Komjen Djoko Mukti Haryono (1981) dan Irwasum Dwi Priyatno (1982).

Sementara tiga jenderal bintang tiga yang bertugas di lembaga lain adalah Kepala BNN Komjen Anang Iskandar (1982), Kepala BNPT Komjen Saud Usman Nasution (1981) dan Sekretaris Utama Lemhannas Komjen Suhardi Alius (1985). =GAM/ABD

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

RABU 22 APRIL 2015 | No. 0592 | TAHUN IV

Sisi Gila Demam Irwan Oleh : Zeinul Ubbadi

Pimpinan Redaksi Koran Madura

Pada beberapa kesempatan bertemu teman yang lumayan “berpendidikan”, saya membahas Demam Irwan yang sekarang sedang melanda Madura dan “daerahdaerah jajahannya” seperti Probolinggo, Jember, dan Bondowoso. Mereka semua sepakat bahwa tayangan D’Academia di salah satu stasiun televisi swasta itu kering substansi; yang disuguhkan pada pemirsa bukanlah hiburan berupa pentas musik atau kompetisi adu suara, namun hanya dagelan yang dangkal layaknya komedi.

“Coba kita liat,” kata salah satu teman saya, “empat penyanyi tampil dalam acara yang durasinya mencapai 7 jam, dari pukul 5 sore hingga pukul 12 malam. Apa ini tidak gila. Padahal masing-masing hanya tampil 10 menit. Selebihnya, dagelan berupa komentar yang sebenarnya tidak benar-benar untuk menilai kualitas suara si penyanyi, tapi lebih cenderung untuk mempermainkan emosi penonton saja, agar tetap stay di depan televisinya. Gila,” begitu komentar yang pernah terlontar.

Tapi betapa pun acara ini dicerca, mereka diam-diam tetap menonton juga, atau paling tidak ikut bercerita tetang penampilan terakhir Irwan. Mereka mengatakan “ini gila” tapi di saat yang sama mereka terlihat tidak mampu keluar dari kegilaan yang disadarinya itu.

Ini membuat saya berkesimpulan bahwa sebenarnya setiap orang memiliki “sisi gila”, sekali pun kadarnya tidak sama. Atau bagi orang yang lumayan berpendidikan, mereka bisa lebih mengendalikan “sisi gila”-nya itu.

Pada akhirnya saya juga harus berkesimpulan bahwa saya musti angkat topi bagi Tidak semua hal dan Tim Kreatif yang disukai pemir- Produser D’Academia. Mengapa? sa bisa begitu saja Mereka berhasil menemukan disuguhkan dan sisi gila setiap orang itu dan dieksploitasi untuk mengeksploitasinya habismendapatkan rating habisan. Di mana-mana nama Irwan menggema tak dan iklan terbendung. Bahkan mungkin lebih populer dari caloncalon bupati di Madura.

Saya menjumpai orang-orang di pasar sejak pagi hingga mereka pulang, tak ada lain yang mereka ceritakan selain Irwan. Begitu juga di warung, terminal, sawah, bahkan anak-anak sekolah di kelasnya masingmasing membicarakan Irwan saat guru mereka tak memperhatikan.

Sisi gila itu menemukan muaranya dengan begitu tepat. Sehingga siapa pun akan tersedot untuk memperhatikan layaknya perantau merindukan kampung halamannya. Bahkan mereka yang menyadarinya bahwa itu gila sangat sulit untuk menolaknya.

Saya melihat anak-anak sekolah pun kini rela begadang, terkantuk-kantuk hanya untuk menunggu komentar Saiful Jamil tentang lagu yang dibawakan Irwan.

Mereka yang biasanya tidur jam 9 malam, kini memaksakan diri melek hingga jam 12 malam. Tidak jarang di antara mereka akhir-akhir ini harus terlambat datang ke sekolah karena bangun kesiangan. Ibu bapaknya tak sempat membangunkannya, karena mereka pun ikut begadang manggut-manggut di depan televisi.

Satu hal yang mungkin perlu menjadi catatan bagi televisi, bahwa tidak semua hal yang disukai pemirsa bisa begitu saja disuguhkan dan dieksploitasi untuk mendapatkan rating dan iklan. Tanggung jawab moral untuk mencerdaskan bangsa tetap harus menjadi pertimbangan utama.

Pengamatan terbatas saya menemukan hanya ada satu hal baik dari tayangan ini, yaitu beralihnya tema pembicaraan ibu-ibu di pasar dan di warung-warung, dari semula ngerasani tetangga, kini jadi membicarakan Irwan, Saiful Jamil, Inul, Ramzi, Soimah, dan Ivan Gunawan. Mereka bercerita tentang sesuatu yang mereka sudah sama-sama tahu. Ya lumayan lah… =

Berita Utama

KORAN MADURA

RABU 22 APRIL 2015 | No. 0592 | TAHUN IV

2

KPK Minta Pemerintah Segera Bentuk Pansel Zulkarnain Nyatakan Tak Ingin Jadi Pimpinan KPK Lagi JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah segera membentuk panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK jilid IV sebelum masa jabatan pimpinan KPK jilid III berakhir pada Desember 2015 nanti.

Hal ini penting agar pansel memiliki waktu yang cukup menelusuri rekam jejak para calon pimpinan.

“Pansel itu juga termasuk rekam jejak memerlukan waktu yang panjang juga. Sehingga nanti terpilih orang-orang yang kompeten, integritasnya bagus dan masa lalu itu kami harapkan tidak ada masalah,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di Gedung KPK Jakarta, Selasa (21/4).

Dia menyatakan tidak ingin maju kembali menjadi calon pimpinan KPK. Dengan demikian ada regenerasi kepemimpinan di lembaga anti-rasuah tersebut. “Kalau saya ingin memberikan peluang terhadap generasi-generasi berikut. Kalau buat saya rasanya sudah cukup berbagi,” tegasnya.

Senada, Wakil Ketua KPK nonaktif, Bambang Widjojanto menilai pansel pimpinan KPK harus segera dibentuk. Hal itu dilakukan mem-

berikan energi yang baru bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. “Supaya kita bisa move on dan mulai memberantas korupsi dengan orang-orang yang baru lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bambang menuturkan ada beberapa hal dasar yang harus dimiliki pimpinan KPK baru maupun pansel. Di antaranya profesionalitas, pemahaman yang utuh terhadap isu anti korupsi, pengawasan, integritas, kemudian kemampuan dalam berkomunikasi.

Terkait waktu yang dibutuhkan oleh pansel untuk melakukan seleksi calon pimpinan KPK, Bambang menganggap tiga bulan cukup jika publik ikut berpartisipasi dalam penyeleksian tersebut. “Yang paling sulit kan melihat track recordnya, kalau kompetensi bisa kita periksa.

Ada pertanyaan knowledge yang bisa kita periksa dalam kompetensi, tapi yang paling susah adalah mengecek backgroundnya, apakah itu cocok dengan yang diharapkan menjadi pimpinan KPK ke depan,” imbuhnya.

Perppu Lebih lanjut Zulkarnain berharap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pimpinan KPK bisa segera disahkan oleh parlemen. “Kita berharap begitu. Perppu itu kan proses dan dibahas dari

berbagai aspek penting. Artinya, kita mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, khususnya tugas KPK ini yang cukup luas,” ujarnya.

Dia berharap anggota dewan cukup arif dalam membahas Perppu yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu itu.

Dengan adanya pelaksana tugas pimpinan, KPK juga terus melakukan tugas-tugas pemberantasan korupsi. “Sebetulnya saya pikir DPR itu cukup arif. Ini kan sudah berjalan hampir dua bulan pelaksana tugas pimpinan KPK. Sehingga, lima orang ini kita juga lebih fight untuk melakukan tugas-tugas KPK,” bebernya.

Zulkarnain memastikan bahwa pimpinan KPK akan kesulitan dalam menjalankan tugasnya jika Perppu tidak segera disahkan. Mengingat, masa jabatan pimpinan KPK jilid III hanya sampai Desember 2015 mendatang.

Apalagi, pimpinan KPK memiliki tugas berbeda dengan jangkauan yang luas untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Pimpinan KPK kalau dua orang sulit melaksanakan tugas, sebab pimpinan KPK itu kan lain tugasnya. Jangkauan pencegahan lebih luas, kementerian, lembaga baik pusat atau daerah juga melibatkan tugas masyarakat,”pungkasnya. =GAM/ABD/AJI

ant/agus bebeng

RUWATAN PATUNG BUNG KARNO. Kelompok Rawayan Bandung dan Lokra mengadakan ruwatan “Ngarekes Melak Endog Soang Mitembeyan Mageuhan Patung Bung Karno” di situs sejarah Lapas Banceuy, Bandung, Jawa Barat, Senin (21/4). Ruwatan diselenggarakan untuk mendoakan agar proses pemugaran dan pemasangan patung Bung Karno bisa berjalan lancar untuk memeriahkan acara Konferensi Asia Afrika ke-60.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABURABU 22 APRIL22 2015APRIL | No. 0592 | TAHUN IV 2015

No. 0592 | TAHUN IV

33

ant/vitalis yoga

PEMERIKSAAN SURYADHARMA ALI. Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/4). Suryadharma Ali diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2012-2013.

Di”Plt” Gara-gara Menjadi Loyalis Anas Syarief: Mereka yang Dipecat Itu Bermasalah JAKARTA-Menjelang penyelenggaraan kongres Partai Demokrat pada pertengahan Mei nanti, arus bawah partai berlambang mercy itu kembali berontak.

Sebagian mereka kesal lantaran dipecat secara sepihak oleh DPP Demokrat. Mereka yang dipecat itu rata-rata loyalis Anas Urbaningrum. Namun Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan membantah. Menurutnya, pemecatan yang terjadi tahun 2014 karena mereka bermasalah.

“Tahun ini, enggak ada. Malah saya perpanjang (jabatan mereka),” kata Syarief saat dihubungi di Jakarta, Selasa (21/4).

Seperti diketahui, Partai Demokrat

akan menggelar Kongres III di Surabaya.

Perhelatan itu akan berlangsung selama 3 hari, 11-13 Mei 2015.

Syarief mengakui pemecatan terhadap tiga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di Jawa Timur. Mereka adalah Basuki dari Nganjuk, Dadik Krisdaryanto dari Surabaya, dan Dendu Kukuh Santoso dari Pasuruan. “Untuk di Nganjuk, dia terkait dana kampanye,” jelasnya.

Sementara Dadik dipecat dengan tuduhan tidak aktif dalam menjalankan roda kepartaian. Sedangkan Dendu dinilai gagal meloloskan kader di parlemen kendati terdapat enam anggota DPRD Fraksi Demokrat di sana. “Itu kasus tahun kemarin. Dikeluarin Agustus 2014, setelah pemilu legislatif. Kenapa baru sekarang diungkap?” tanya Syarief.

Dia mengklaim, ketiga Ketua DPC dipecat melalui prosedur yang berlaku di internal partai. Mereka semua sudah digantikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC masing-masing.

Mereka adalah M Amin sebagai Plt Ketua DPC Nganjuk, M Reno Zulkarnaen Plt Ketua DPC Pasuruan, dan Plt Ketua DPC Surabaya Hartoyo.

Syarief membantah pemecatan itu berkaitan potensi sejumlah kader yang menolak pencalonan SBY sebagai ketua umum. Dia memastikan pemecatan itu sebagai upaya menggusur kader yang dianggap membandel. “Kalau yang terkena kasus hukum, pasti kita akan proses pemecetannya,” katanya.

Sebelumnya tiga mantan Ketua DPC Partai Demokrat di Jatim mengajukan somasi kepada tiga elite PD. Somasi dilayangkan atas surat keputusan DPP Demokrat tentang pemberhentian mereka sebagai Ketua DPC dengan alasan tidak jelas.

Syarif Hasan boleh saja berdalih, namun pengakuan berbeda justru disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat, Batang, Jawa Tengah, Muhammad Rochim.

Menurutnya, empat DPC Demokrat dari Jawa Tengah di-plt sepihak jelang pileg

2014 atau tepatnya akhir Januari. DPP, lanjutnya, mem-plt dengan alasan merupakan loyalis Anas Urbaningrum.

“Kita yang di-plt dianggap loyalis Anas Urbaningrum. Ini kan jauh dari pemahaman kita dan kalau itu sebagai tolak ukur, kenapa tidak 23 di-plt semua karna itu juga loyalis anas,” ujarnya.

Rekayasa Elite Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie mengatakan, dukungan pada SBY untuk maju lagi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tidak murni dari para pengurus daerah. Dukungan itu merupakan hasil rekayasa para elite DPP Partai Demokrat.

“Kalau dukungan itu murni, saya pastikan saya akan dukung SBY juga. Tapi laporan dari daerah dukungan itu dikondisikan elite DPP yang menggunakan jabatannya sebagai pengurus. Ini memprihatikan sekali,” kata Marzuki saat dihubungi di Jakarta, Selasa (21/4).

Mantan Ketua DPR itu yakin rekayasa dukungan yang dilakukan elite DPP Demokrat bukan atas instruksi dari SBY. Rekayasa dukungan ini dianggap dapat menjelekkan nama partai.

“Partai yang berpolitik bersih, cerdas, santun, dan demokratis menjadi tercederai.

Saya yakin SBY tidak memerintahkan, tapi elite di sekitar yang tidak memahami jati diri Partai Demokrat telah merusak nama partai dan nama SBY “ ujarnya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 22 APRIL 2015 | No. 0592 | TAHUN IV

ant/akbar nugroho gumay

PEMBENTUKAN ASIAN-AFRIKAN BUSINNES COUNCIL. Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto (kedua kiri) didampingi Ketua Pelaksana Asian-African Business Summit Noke Kiroyan (kedua kanan), Ketua Komite Tetap Peningkatan Produk Dalam Negeri Kadin Handito Joewono (kiri), dan CEO Baraka Contracting & Trading Mesir Mohamed Abdel Rahman Baraka ((kanan) memberikan keterangan usai berlangsungnya Asian-African Business Summit 2015 di Jakarta Convention Center, Selasa (21/4). Kadin beserta sejumlah kamar dagang negara-negara Asia Afrika berencana membentuk Asian-African Businnes Council yang akan menjadi bentuk nyata penguatan kerjasama ekonomi dan perdagangan pelaku usaha di kedua benua tersebut.

KONFERENSI ASIA-AFRIKA

Harus Dikembangkan Regulasi yang Ramah Dunia Usaha JAKARTA-Presiden Joko Widodo optimis Asian African Business Summit 2015 merupakan wadah bagi dunia usaha untuk merealisasikan semangat Bandung melalui penguatan kerja sama perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan, sehingga memberikan sumbangan kepada kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di kedua kawasan.

“Kawasan Asia dan Afrika mempunyai potensi yang sangat besar, baik dari segi sumber daya alam maupun pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia,” kata Presiden Jokowi saat membuka Asian African Business Summit 2015, yang merupakan rangkaian acara Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika, di Assembly Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (21/4).

Menurutnya, tahun 2013-2014 pertumbuhan ekonomi Asia rata-rata 4,9 persen, sedangkan di Afrika sebesar 4,3 persen.

Produk Domestik Bruto kedua kawasan pada tahun 2014 mencapai 51 persen dari PDB dunia. Kontribusi investasi juga meningkat cukup tajam, dari 13,2 persen tahun 2000 menjadi 41,5 persen tahun 2013.

“Peningkatan ini menunjukkan bahwa negara-negara Asia-Afrika semakin berperan dalam pembangunan ekonomi dunia,” ujarnya.

Namun demikian, Asia dan Afrika juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya, jumlah penduduk Asia Afrika yang mencapai 5,4 miliar jiwa mewakili 75 persen dari total penduduk dunia yang sebagian besar masih miskin dan menjadi korban konflik.

Selain itu, angka inflasi di Asia Afrika juga masih di atas rata-rata dunia. Tahun 2013 inflasi di Timur Tengah, Afrika Utara, Afganistan, dan Pakistan mencapai 9 persen. Sedangkan inflasi di negara-negara Afrika mencapai 6,6 persen dan di Asia inflasi mencapai 4,7 persen, di ASEAN men-

capai 4,6 persen.

Jokowi menilai, peningkatan kerja sama perdagangan di antara negara Asia Afrika belum mencerminkan potensi yang sesungguhnya. Ekspor Asia ke Afrika mencapai 26 persen dari total ekspor Asia. Sedangkan ekspor Afrika ke Asia hanya 3 persen dari ekspor Afrika.

Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan negara Asia Afria harus meningkatkan kerja sama khususnya dibidang ekonomi dan perdagangan.

“Kita harus membuat kebijakan dan tindakan yang tepat khususnya dengan meminimalkan hambatan perdagangan baik tarif maupun non tarif serta mendorong perdagangan langsung dan meningkatkan fasilitasi perdagangan,” tuturnya.

Langkah-langkah tersebut jelasnya harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip sistem perdagangan internasional yang terbuka, adil, tertib serta saling menguntungkan. “Saya yakin peluang investasi di kedua kawasan masih sangat besar khususnya di sektor manufaktur, pertanian, infrastruktur, dan energi. Saya gembira

sektor-sektor ini didiskusikan dalam summit ini,” ujarnya.

Untuk itu, Jokowi mengajak negara-negara di Asia-Afrika untuk mengembangkan sistem, peraturan, dan regulasi yang lebih ramah pada dunia usaha. Caranya, dengan mempermudah lisensi pendirian usaha dan perlindungan terhadap investasi, serta mendorong sektor swasta untuk menanamkan investasi termasuk melalui kemitraan pemerintah dan swasta.

Indonesia jelasnya telah menetapkan beberapa kebijakan antara lain menyederhanakam regulasi dan proses administrasi perizinan usaha dan investasi, penyempurnaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, mendorong realokasi subsidi bahan bakar ke sektor produktif serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

“Kini saatnya dunia usaha mengambil peran yang lebih besar dan mewujudkan semangat Bandung yang kita perkuat melalui Peringatan Konferensi Asia Afrika tahun ini,” pungkasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi 55

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 22 APRIL22 2015 | No. 0592 | TAHUN IV RABU APRIL 2015

No. 0592 | TAHUN IV

PERBANKAN

OJK Siapkan Aturan Data Center Bank Asing JAKARTA- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong perbankan asing yang beroperasi di Indonesia untuk membangun pusat data atau onshore data center (ODC).

Kehadiran data center dianggap penting untuk menjamin kepentingan para nasabah yang sekaligus memudahkan kerja otoritas ketika ada kebutuhan mendesak untuk mengaudit data nasabah bank bersangkutan. ”Sejauh ini, OJK bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) telah sepakat membentuk tim teknis guna membahas rencana implementasi kewajiban membangun pusat data tersebut,” ujar Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK, Mulya E. Siregar ketika di temui dalam seminar di Jakarta, Selasa, (21/4).

Imbauan perbankan asing untuk menerapkan data center-nya merupakan tindak lanjut atas peraturan pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Berdasarkan aturan tersebut, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik di Indonesia diwajibkan untuk membangun pusat data sendiri di Indonesia.

Menurutnya, pembahasan rencana implementasi kewajiban membangun pusat data bagi bank asing tersebut sangatlah dibutuhkan. Dari segi urgensinya, pengembangan pusat data bagi industri perbankan nasional maupun demi kepentingan perlindungan hak nasabah bank.

Kajian ini katanya, sangatlah dibutuhkan, karena hal tersebut untuk melihat urgensi pengembangan pusat data bagi industri perbankan nasional maupun demi kepentingan perlindungan hak nasabah bank.

“Bersama Kemenkominfo, kita sepakat untuk mendalami hal ini lebih lanjut,” ujarnya.

Dia menegaskan, jika data center bank asing telah tersedia di Indonesia, maka otorItas akan lebih mudah melakukan audit ketika dibutuhkan.

Pasalnya, selama ini otoritas lokal merasa kesulitan mengakses data yang tersimpan di pusat dana bank asing di negara asalnya, ketika bank itu mengalami masalah.

“Selain itu keamanan nasional dan penegakkan hukum juga ikut menjadi pertimbangan,” tukas Mulya. =GAM

ant/yudhi mahatma

BPK LAPORKAN IHPS II. Presiden Joko Widodo (kanan) menerima Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) Tahun 2014 dari Ketua BPK Harry Azhar Aziz (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari (kedua kiri) serta Anggota I BPK Agung Firman Sampurna (kiri) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/4). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 3293 masalah berdampak finansial senilai Rp 14,74 triliun, dengan rincian yang mengakibatkan kerugian negara Rp 1,42 triliun, potensi kerugian negara Rp 3,77 triliun, kekurangan penerimaan negara Rp 9,55 triliun.

Ditjen Pajak Bentuk Satgas Anti Pajak Fiktif Ditjak Gandeng Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi SERANG-Direktorat Jendral Pajak (Ditjak) Kementerian Keuangan secara resmi meluncurkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Faktur Pajak Fiktif yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pembentukan satgas ini merupakan terobosan DJP yang melibatkan seluruh kalangan untuk penanganan lebih cepat, sistematis, dan komprehensif atas penerbitan dan atau penggunakaan faktur pajak fiktif.

Direktur Intel dan Pendidikan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Yuli Kristiyono mengatakan, sebenarnya satgas telah dimulai di lima kantor wilayah DJP Jakarta, sejak Juni 2014. Selama semester pertama

di tahun 2014, satgas berhasil mengkonfirmasi 499 wajib pajak dari lima Kanwil pajak di Jakarta.

Dari jumlah tersebut, 80,76 persen, atau 403 wajib pajak mengakui perbuatannya telah menggunakan faktur pajak fiktif. Sedangkan sisanya menyanggah atau dilanjutkan proses selanjutnya, seperti proses pidana. Sementara, dari angka Rp 934,21 miliar nilai total faktur pajak yang diklarifikasi, sebesar 76,54 persen atau Rp 715.02 miliar telah terklarifikasi dan disetujui oleh wajib pajak untuk dibayar.

“Atas dasar itulah, kegiatan Satgas diperluas wilayah kerjanya di Kanwil DJP di luar Jakarta, dan dimulai dari Kanwil DJP Banten. Kami harapkan, dalam beberapa tahun ke depan seluruh wilayah kerja di pulau Jawa dapat kami jangkau dengan Satgas ini,” katanya, Selasa (21/4).

Pada dasarnya, penggunaan dan penerbitan faktur pajak fiktif merupakan perbuatan pidana yang tertuang dalam undangundang perpajakan pasal 13a, dengan ancaman penjara maksimal enam tahun dan denda maksimal empat empat kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang.

“Tapi DJP mengupayakan penaganan secara persuasif melalui klarifikasi di mana pengusaha kena pajak yang terindikasi sebagai pengguna faktur pajak fiktif disarankan untuk kooperatif dan membayar kewajibannya. Jadi pidana itu jika memang sudah membandel,” terangnya.

Sementara, target selanjutnya, Yuli mengatakan, setelah Banten satgas akan mencakup Jawa Barat II yang masih berdekatan dengan Jakarta.

Di tempat yang sama, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten, Catur Rini Widosari mengatakan, dipilihnya Banten karena potensi penggunaan faktur fiktif sangat tinggi.

“Di Banten, nilai faktur yang digunakan oleh perusahaan itu sebesar Rp 750 miliar, saya lupa berapa jumlah perusahaannya dan tersebarnya dimana saja,” katanya.

Perusahan-perusahan tersebut tidak ada transaksinya, tiba-tiba faktur muncul dan digunakan sebagai pajak pemasukan.

Pajak pemasukan itulah yang kemudian digunakan sebagai pengurang kewajiban perpajaknya, khususnya di PPN. “Kalau pengurangannya begitu besar, ujungnya di restitusi,” jelasnya.=GAM/ABD

6

Ekonomi

KORAN MADURA

RABU 22 APRIL 2015 | No. 0592 | TAHUN IV

ant/regina safri

BELAJAR BERWIRAUSAHA MANDIRI. Pengusaha bakso, Marwati (kedua kanan) menjelaskan cara pembuatan bakso kepada siswa - siswa di SMP 2 Yogyakarta, Selasa (21/4). Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Kartini, sekaligus menularkan semangat belajar berwirausaha yang harus dimulai sejak dini.

Transaksi Batu Akik Rp 5-10 M per Hari Menperin: Bisa Menambah Ragam Ekspor Indonesia JAKARTA-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan mendorong ekspor batu mulia yang saat ini mengalami tren cukup tinggi. Pasalnya, permintaan batu mulia terus meningkat dan jenis batu mulia yang termasuk dalam sektor industri barang galian bukan logam ini akan menambah ragam produk ekspor Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perindustrian Saleh Husin saat membuka secara resmi Pameran Batu Mulia dengan tema “Demam Batu” di Plasa Pameran In-

dustri, Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (21/4).

Pameran yang berlangsung selama empat hari diikuti sebanyak 50 perajin Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan menampilkan berbagai produk unggulannya, antara lain jenis kecubung, king safir, dan red borneo dari Kalimantan; black opal dan kalimaya dari Banten; serta bacan doko, bacan obi, dan bacan palamea dari Maluku Utara.

Acara ini juga disemarakan dengan kontes batu mulia dan sertifikasi. Adapun jenis batu mulia yang akan diikutsertakan pada kontes batu mulia adalah unggulan dari setiap provinsi yakni batu jenis bacan, safir, ruby, kalimaya, akik dan jenis batu mulia lainya.

Saleh mengatakan, Indonesia mempunyai anekaragam jenis batu mulia, sedikitnya 45 jenis batu mulia yang asli dari sumber bumi Indonesia. “Dari Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku, sampai Papua

memiliki batu mulia dengan kekhasan masing-masing daerah. Tidak mengherankan jika berbagai kolektorataupunpedagangdunia banyak mencari berbagai jenis batu mulia di Indonesia yang berkualitas, bagus dan memiliki nilai jual yang tinggi,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, tingkat penjualan batu mulia di Jakarta Gems Stone Rawabening, Jatinegara, Jakarta Timur terus meningkat tajam dari perputaran uang yang terjadi di sana, hingga mencapai Rp 5 – 10 miliar setiap hari. Nilai tersebut diperoleh dari penjualan batu mulia per butir mulai dari kisaran harga Rp. 35 ribu, Rp. 2 juta, sampai dengan Rp. 10 juta lebih. ”Kementerian Perindustrian secara konsisten terus mempromosikan hasil karya terbaik dari para desainer dan perajin IKM kepada masyarakat umum sebagai produk alam yang mampu membangun dan menumbuhkan industri kreatif,” katanya.

Dia juga meyakinkan, pameran ini akan menguatkan pemahaman masyarakat bah-

wa batu mulia dapat menjadi bagian pergaulan antar sesama, struktural dan lintas batas yang lebih “mencair” dengan bahasa gaulnya “Demam Batu”. “Kegemaran batu mulia tidak terbatas pada status sosial, usia, bahkan gender. Keunikannya dapat dilihat dari warna, kecerahan, kerasnya batu serta motif pada setiap jenis batu yang sangat beragam. Hal penting lainnya dari pada itu adalah histori dari proses batu itu sendiri,” paparnya.

Selain sebagai koleksi, batu mulia juga kerap dijadikan kontes batu oleh para pria.

Bahkan batu mulia tidak hanya diaplikasikan untuk cincin, tetapi sudah menjadi kebutuhan fesyen wanita seperti kalung, anting-anting, gelang, dan bros yang disesuaikan dengan selera setiap individu.

Dengan meningkatnya kebutuhan batu mulia di masyarakat dan sulit menentukan harga pasar yang fluktuatif, dimana dianggap tidak rasional. Pemerintah akan merancang kategori perhiasan yang dikenakan pajak dalam revisi peraturan MenteriKeuangan (PMK) No.253/ PMK.03/2008.

Aturan tersebut akan mengatur tentang wajib Pajak Badan tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan (PPh), dari Pembeli Atas Penjualan Barang yang tergolong sangat mewah dikenakan pajak 5 persen atas transaksi penjualan senilai batu mulia yang kena pajak yaitu yang memiliki harga jual di atas Rp 1 juta, sedangkan untuk harga jual di bawah Rp 1 juta dikenakan tarif antara 0,5-1,5 persen. =GAM

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

RABU 22 APRIL 2015

RABUNo. 22 APRIL 2015| TAHUN | No. 0592|IVTAHUN IV 0592

LAKA LANTAS

133 Kasus Kecelakaan Ditangani Polisi NGAWI - Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Ngawi, Jawa Timur, menangani 133 kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah itu selama kurun waktu Januari hingga awal April 2015.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Ngawi AKP Anwar Sudjito kepada wartawan, mengatakan, dari jumlah tersebut diketahui korban meninggal dunia sebanyak 25 orang, luka berat 14 orang, dan luka ringan 179 orang.

"Untuk korban meninggal dunia, didominasi oleh pengendara sepeda motor. Namun ada juga angkutan umum, seperti bus," ujarnya, Selasa (21/4).

Menurut dia, jumlah kecelakaan serta korban meninggal dunia tersebut, belum termasuk dengan kasus kecelakaan tergulingnya Bus Sumber Selamat di Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar, pada Senin (20/4) akibat ban selip.

Pihaknya hingga kini masih menyelidiki kasus kecelakaan tersebut lebih lanjut, di antaranya dengan memeriksa sang sopir dan juga saksi lainnya.

Lebih lanjut Anwar menjelaskan, jalur yang paling sering terjadi kecelakaan di wilayah hukumnya terdapat di ruas jalan raya Ngawi menuju Solo dengan ruas jalan Ngawi menuju Madiun.

Adapun, faktor penyebab kecelakaan bermacam-macam.

Di antaranya, faktor kondisi jalan raya yang mulai rusak dan bergelombang, minimnya lampu penerangan jalan, dan juga faktor kelalaian manusia.

"Untuk faktor kelalaian manusia juga bermacam-macam.

Namun yang paling banyak adalah kecelakaan akibat pelanggaran rambu lalu lintas, mengebut saat berkendara, serta keengganan pengemudi untuk mengendarai mobil atau motornya dengan aman," kata dia.

Berdasarkan data tersebut, kecelakaan oleh pengendara sepeda motor juga masih mendominasi jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Ngawi.

Untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas tersebut, pihak Polres Ngawi akan menindak tegas pengemudi baik mobil pribadi maupun angkutan umum yang ugal-ugalan dalam berkendara. = ANT/SLAMET AS/LOUIS RIKA

ant/umarul faruq

PENCEGAHAN DEMAM BERDARAH. Seorang warga mengenakan masker ketika petugas melakukan pengasapan atau fogging di kawasan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (21/4). Pengasapan tersebut dilakukan untuk memberantas perkembangbiakan nyamuk Aedes Aegypti yang membawa virus dengue penyebab penyakit demam berdarah.

Kadinkes: ‘Fogging’ Merusak Ekosistem MALANG - Program "fogging" (pengasapan) untuk membunuh jentik nyamuk penyebab demam berdarah justru merusak ekosistem karena bisa membunuh biota lain yang berguna bagi kehidupan manusia, kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Jawa Timur, Asih Tri Rahmi Nuswantari.

"Pengasapan yang dilakukan untuk membunuh jentik nyamuk penyebab demam berdarah dengue (DBD) ini justru merusak ekosistem karena selain membunuh biota lain juga sangat membahayakan kesehatan manusia jika sampai terhirup. 'Fogging' mengandung pestisida dan bahan kimia lainnya," katanya di Malang, Selasa (21/4).

Selain itu, katanya, "fogging" juga tidak efektif karena yang terbunuh hanya nyamuk dewasa, sedangkan jentik-jentik kecil tidak bisa musnah.

Oleh karena itu, katanya, jika ada warga yang mengajukan "fogging", Dinkes tidak serta merta mengabulkannya karena harus dilakukan survei terlebih dahulu.

Ia menjelaskan apabila memungkinkan "difogging" akan dilakukan, namun jika sebaliknya, Dinkes pasti akan menolaknya.

Penolakan tersebut, katanya, bukan berarti pestisida untuk "fogging" sudah habis, tetapi karena pertimbangan kelayakan berdasarkan hasil survei.

"Sebenarnya yang lebih efektif menghindari DBD adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan cara membersihkan genangan air maupun sampah yang berpotensi menjadi sarang berkembangnya jentik nyamuk," katanya.

Ia mengakui ada warga di sejumlah wilayah yang mengajukan "fogging" ke Dinkes, namun ada beberapa yang ditolak karena berdasarkan hasil survei, wilayah itu tidak harus "difogging", hanya perlu meningkatkan derajat kebersihan lingkungannya, seperti di RW 09 Kelurahan Pandanwangi, Blimbing, di mana 15 warganya terserang DBD. Pada kesempatan sebelumnya, Ketua RT03/RW09 Kelurahan Pandanwangi Siswanto mengaku sudah melaporkan belasan warganya yang terserang DBD

dan mengajukan pengasapan ke puskesmas setempat.

Namun, respons lambat dari petugas hingga ada yang meninggal dan baru dilakukan pengasapan.

"Pemkot Malang lambat dalam penanganan dan laporan kami tidak segera ditindaklnjuti hingga ada warga yang meninggal," katanya.

Selama dua bulan, sejak Januari hingga Februari 2015, tercatat 31 kasus DBD yang menyerang warga Kota Malang dan dua di antaranya meninggal. Namun demikian, Pemkot Malang belum memasukkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) karena demam berdarah masih bisa diatasi oleh Dinkes dengan cepat.

Saat ini, angka bebas jentik di Kota Malang masih 84 persen karena berdasarkan hasil survei Dinkes di beberapa rumah dan sarana umum, masih terdapat jentik-jentik nyamuk. Penyebaran serangan DBD hampir merata pada beberapa titik di Kota Malang karena pola perilaku untuk mencegah terjadinya jentik antarmasyarakat masih sama atau tidak ada yang dominan. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 22 APRIL 2015 | No. 0592| TAHUN IV

Lima Napi LP Jember Positif Konsumsi Narkoba JEMBER - Badan Narkotika Kabupaten Jember, Jawa Timur, mencatat sebanyak lima narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A daerah setempat terbukti positif mengonsumsi narkotika dan obatobatan terlarang.

"Hal tersebut diketahui setelah pemeriksaan urine tahanan dan narapidana di LP Kelas II-A Jember," kata Kepala Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Jember, Kompol Teduh TSW, di Jember, Selasa (21/4).

Menurut dia, petugas BNK mengambil urine 30 orang tahanan dan narapidana yang dicurigai menggunakan narkoba, namun sebagian besar adalah narapidana kasus narkoba.

"Dari pemeriksaan urine,

kami temukan lima warga binaan LP Jember yang terbukti mengonsumsi narkoba dengan rincian empat orang narapidana kasus narkoba, dan satu orang narapidana kasus pidana umum," tuturnya.

Kelima narapidana yang positif mengonsumsi narkoba, lanjutnya, ditempatkan di ruang sel khusus dan akan mendapat sanksi yang tegas dari pihak LP Jember.

"Mereka akan ditindak sesuai

dengan aturan dan pihak LP yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi karena BNK hanya melakukan pemeriksaan," ucap mantan Kabag Ops Polres Jember itu.

Selain memeriksa tahanan dan narapidana, petugas BNK Jember juga mengambil tes urine para petugas dan sipir, termasuk Kepala LP Kelas II-A Jember.

"Dari 78 petugas yang diambil sample urinenya, hasilnya semuanya negatif dan tidak ada yang mengonsumsi narkoba," katanya.

Teduh menjelaskan pemeriksaan tes urine di LP dilakukan secara rutin, namun pemeriksaan tersebut dilakukan secara mendadak untuk mendapatkan hasil yang sempurna.

"Tidak menutup kemungkinan pemeriksaan tes urine juga dilakukan di sejumlah instansi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dan pihak swasta," katanya.

Sebelumnya, puluhan anggota Kepolisian, TNI, dan petugas LP Jember melakukan razia terhadap tahanan dan narapidana di LP Jember untuk menemukan narkoba atau senjata tajam di dalam ruang sel tahanan.

Kepala LP Jember, Tejo Harwanto, mengatakan narapidana yang kedapatan positif mengonsumsi narkoba akan diberi sanksi tegas yakni tidak akan mendapat remisi atau masa pemotongan tahanan yang rutin diberikan setiap tahun. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH

PAMERAN BATU DIBANJIRI PENGUNJUNG Sejumlah pengunjung memadati ruang pameran batu mulia Jawa Timur di halaman kantor Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) Madiun, Jatim. Pameran yang diselenggarakan paguyubaan penggemar akik dan permata Madiun selama empat hari dan diikuti sekitar 100 orang terdiri penggemar, perajin, kolektor dan penjual batu akik dari berbagai derah di Indonesia tersebut setiap hari dibanjiri ribuan pengunjung. ant/siswowidodo

PERTAMBANGAN

Pemkab Belum Kenakan Pajak Batu Akik BOJONEGORO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur belum mengenakan pajak untuk transaksi batu akik, karena bukan merupakan obyek pajak, namun kalau ada usaha pertambangan batu akik baru bisa dikenakan pajak pertambangan.

"Kalau transaksi batu akik tidak bisa dikenakan pajak, sebab sifatnya tidak menetap," kata Kepala Dinas Pendapatan Dae-

rah Pemkab Bojonegoro Herri Sudjarwo, di Bojonegoro, Selasa (21/4).

Selain itu, lanjut dia, transaksi jual beli batu akik bisa dilakukan di berbagai lokasi tidak harus di pertokoan, sehingga untuk mengenakan pajak jelas akan menemui kesulitan.

"Meskipun batu akik bisa dianggap barang mewah, tapi belum ada ketentuan yang mengatur tentang pajaknya," katanya,

menegaskan.

Namun, menurut dia, kalau di daerahnya ada usaha penambangan batu akik baru bisa dikenakan pajak, tapi sifatnya pajak pertambangan.

"Kalau pajak pertambangan sudah ada peraturan daerah (perda) yang mengatur," ucapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan di daerahnya belum ada usaha pertambangan yang mengkhususkan penambangan batu akik.

"Usaha khusus tambang batu akik belum ada, tapi kalau usaha pertambangan batu onyx (marmer muda), ada di Kecamatan Gondang," jelas dia.

Ketua Komunitas "Watu Aji" Bojonegoro Wahyu Subakdiono, memperkirakan omzet peserta festival "Watu aji" Nusantara yang baru saja digelar di daerahnya selama empat hari mencapai Rp 4 miliar lebih. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO

BANGUNAN LIAR

Puluhan PKL di Rungkut Ditertibkan SURABAYA - Puluhan pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan liar di Jalan Rungkut Asri Utara Kota Surabaya, berhasil ditertibkan petugas Satpol PP dibantu pihak kecamatan setempat, Selasa (21/4).

Camat Rungkut Ridwan Mubarun mengatakan penertiban kali ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pihak kecamatan sebagai bentuk penegakan perda.

"Satpol PP kecamatan minta bantuan Satpol PP kota untuk melakukan penertiban itu," katanya.

Ia mengatakan bangunan yang ditertibkan adalah bangunan di atas saluran ada sekitar 10 rumah. Sedangkan ada 50 PKL juga ditertibkan karena sering membuat kemacetan di area tersebut.

"Kita tertibkan semua karena selama ini kesannya semrawut," ujarnya.

Namun demikian, lanjut dia, tidak ada perlawanan yang berarti saat penertiban berlangsung. "Semua berjalan lancar. Kita menegakkan perda untuk kepentingan bersama," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Vinsensius Awey mengatakan agar penertiban bangunan di atas saluran air dan PKL tidak tebang pilih. "Saya sepakat, PKL liar yang mengganggu ketertiban bersama itu ditertibkan. Tapi jangan tebang pilih," katanya.

Khusus untuk bangunan di atas saluran air, lanjut dia, harusnya Satpol PP bertindak tegas. Hal ini dikarenakan banyak bangunan itu milik orang kaya yang tidak ditertibkan dengan segera.

"Cuma bangunan milik warga miskin yang sigap ditertibkan lebih dahulu. Ini perlu disamaratakan agar keadilan bisa ditegakkan. Biar harmonisasi terjadi di Surabaya," ujarnya. = ANT/ABDUL HAKIM

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 22 APRIL 2015 | No. 0592| TAHUN IV

9

ant/m risyal hidayat

KORUPSI KREDIT BANK MANDIRI. Tersangka korupsi, Jimmy Witarsa (bertopi) digelandang petugas usai ditangkap di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya, Selasa (21/4) dini hari. Jimmy WItarsa merupakan tersangka kasus pemberian kredit Bank Mandiri kepada PT Sejahtera Bahtera Agung tahun 2008, yang merugikan negara sebesar Rp 90 miliar.

3 Pengurus DPC Demokrat Diminta Cabut Somasi SURABAYA - DPD Partai Demokrat Jawa Timur meminta tiga pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat di Jatim yang dipecat dari jabatannya sebagai Ketua DPC mencabut somasi yang ditujukan ke DPP Demokrat menjelang Kongres III di Surabaya, Mei mendatang.

"Masalahnya kok baru sekarang somasi. Seharusnya jika tidak puas ya kan bisa protes ke DPP bahwa itu tidak benar. Apalagi juga kan ada Mahkamah Partai.

Ini ada apa?," kata Ketua Divisi Pembinaan Organisasi DPD Partai Demokrat Jatim Hartoyo di Surabaya, Selasa (21/4).

Menurut dia, kapasitas DPD hanya sebatas mengusulkan apa yang menjadi aspirasi di kota/ kabupaten. Tentunya persoalan program kerja di DPC itu berjalan atau tidak.

Sehubungan dengan itu, lanjut dia, ada tiga Ketua DPC di Jatim yang dianggap tidak melaksanakan sesuai dengan tugasnya sebagai ketua DPC. Mereka adalah Ketua DPC Kabupaten Nganjuk Basuki, Ketua DPC Kota Pasuruan Dendy Kukuh Santoso dan Ketua DPC Kota Surabaya Dadik Krisdaryanto.

Dari situlah, lanjut dia, DPD memfasilitasi agar ada perbaikan dari Ketua DPC. Ternyata saat diberi kesempatan untuk memperbaiki tidak dilaksanakan oleh

mereka.

"Kita laporkan ke DPP yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan SK pencopotan. Mereka diberhentikan sebagai ketua DPC tapi tetap kader Demokrat," kata Suhartoyo yang juga sebagai Plt Ketua DPC Demokrat Surabaya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Dr Soekarwo di sela Sarasehan Sinergi "Tiga Pilar" (Kepala DesaBabinsa-Baibinkamtibmas) di Auditorium Unair Surabaya. "Itu (kasus Demokrat Surabaya) sudah selesai," katanya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris DPC Demokrat Surabaya Dedy Prasetyo menyatakan pihaknya meminta mantan Ketua DPC Demokrat Surabaya Dadik Risdayanto mencabut somasinya karena Dadik sudah tahu kesalah-

annya.

"Itu juga atas desakan dan usulan tertulis dari seluruh 31 PAC dan Pengurus DPC," katanya.

Ia mengatakan semenjak menjabat Ketua DPC, Dadik tidak pernah mengadakan rapat-rapat DPC dan tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan Partai yang di tuntut pengurus DPC maupun PAC-PAC. "Sampai dilengserkannya Dadik dari ketua DPC, Partai Demokrat Surabaya tidak memiliki kantor DPC, padahal Demokrat saat itu sempat memiliki 16 anggota DPRD," katanya.

Ketua PAC Demokrat Rungkut Surabaya Bramastagiri mengatakan sebaiknya somasi itu dicabut karena momennya tidak tepat menjelang Kongres ke-III Partai Demokrat yang akan digelar di Surabaya Mei Mendatang.

"Apalagi selama memimpin Demokrat Surabaya, pak Dadik tidak transparan soal keuangan partai. Mala menciptakan konflik internal DPC dan PAC," ujarnya.

Sementara itu, mantan Ketua DPC Demokrat Surabaya Dadik Risdaryanto mengatakan sampai saat ini pihaknya tidak mencabut somasi yang sudah dilayangkan itu. Bahkan somasi pertama diberi batas waktu sampai Rabu (22/4).

"Kalau tidak diindahkan ya kita somasi kedua, kalau tetap tidak ada tanggapan ya kita ajukan gugatan. Soal gugatan itu sudah saya seserahkan ke pengacara saya," katanya.

Ia menjelaskan somasi itu mempertanyakan prosedur pemecatan dirinya sebagai Ketua DPC Demokrat Surabaya itu sudah betul atau tidak? Hal itu karena selama ini tidak ada pemanggilan dirinya untuk klarifikasi.

"Tiba-tiba turun SK pemecatan dari DPP dengan alasan ada surat dari DPD, apalagi kita dipilih secara demokratis, mestinya harus ada somasi dulu," ujarnya. = ANT/ABDUL HAKIM

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 22 APRIL 2015 | No. 0592| TAHUN IV

KHAWATIR RICUH

Kades Tolak Pencairan PSKS di Kantor Desa

ant/moch asim

AKSI JAHIT BENDERA. Sejumlah pelajar membentangkan Bendera Merah Putih yang telah dijahit saat Aksi Jahit Bendera 100 meter di SMA N 1 Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (21/4). Kegiatan yang diikuti 325 siswi dari kelas 10 dan 11 tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Kartini 2015 dan bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme sekaligus mempererat hubungan dan kebersamaan di antara para murid.

Dewan: Revitalisasi Pasar Tunjungan Sulit Terwujud SURABAYA - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, menilai revitalisasi Pasar Tunjungan sulit terwujud pada 2015 karena sisa waktu masa bakti wali kota kurang dari enam bulan.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono, mengatakan, perusahaan daerah akan kesulitan bisa merealisasikan proyek tersebut.

"Seharusnya yang mengerjakan Pasar Tunjungan itu bukan PD Pasar Surya melainkan SKPD lain sebab mereka akan kekurangan tenaga ahli untuk merampungkan proyek tersebut," katanya, Selasa (21/4).

Lebih lanjut ia juga menyayangkan sikap pemkot yang menolak investor untuk turun tangan. Padahal dengan potensi industri di Surabaya seharusnya

bisa mewujudkan Pasar Tunjungan dengan nol rupiah. Namun dengan catatan mengundang investor dan pengusaha ritel untuk turut menyumbangkan investasinya.

Selain itu menurutnya PD Pasar juga harus mempertimbangan fungsi pasar tunjungan, sehingga dengan lokasi di tengah kota desainnya bukan hanya untuk pasar rakyat, tetapi pasar modern yang bisa menyatu dengan pasar rakyat.

Pelaksana tugas Ketua Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Bambang Parikesit me-

ngatakan memang dari seluruh program rencana PD Pasar Surya yang masih belum terealisasi sama sekali adalah revitalisasi Pasar Tunjungan.

"Memang tahun lalu belum berhasil direalissasikan lantaran ada salah komunikasi dengan pemkot tentang anggaran DED. Ada salah satu poin anggaran yang menurut pemkot tidak realistis sehingga membatalkan pencairan dana," ujarnya.

Poin anggaran yang dimaksudkan adalah penganggaran manajemen konsultan untuk Pasar Tunjungan. Oleh Pemkot anggaran tersebut dinilai tidak realistis lantaran tidak mungkin dalam DED proyek sudah membutuhkan manajemen konsultan.

Padahal menurut Bambang, memang manajemen konsultan ini sangat penting dalam ber-

jalannya sebuah proyek. Meski baru akan bekerja saat proyek sudah mulai tahap pembangunan, namun menurut direksi poin anggaran tersebut harus tetap dianggarkan.

"Kami tetap anggarkan manajemen konsultan sebab ini kan proyek bersifat multiyears sehingga kemarin hanya salah komunikasi," katanya.

Lebih lanjut Bambang menyebutkann bahwa wali kota menginstruksikan PD Pasar Surya untuk merampungkan revitalisasi Pasar Tunjungan tahun ini.

Jika sesuai rencana Pasar Tunjungan akan dibangun enam lantai. Dengan peruntukan untuk UKM, dan juga perkantoran. Total nilai proyek ini adalah Rp 120 miliar yang diambil murni dari APBD. = ANT/ABDUL HAKIM

JEMBER - Sejumlah kepala desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menolak pencairan dana program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) di kantor desa setempat karena khawatir ricuh.

"Ada beberapa kepala desa yang secara terang-terangan menolak penyaluran dana PSKS di kantor desa karena khawatir kantor desanya menjadi sasaran amuk massa yang tidak dapat bantuan," kata Kepala Kantor Pos Jember M. Muslih di Jember, Selasa (21/4).

Menurut dia, awalnya seluruh kepala desa di Kecamatan Rambipuji menolak pencairan dana kompensasi BBM di kantor desa, namun pihaknya melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman kepada para kades dengan bantuan camat.

"Kini hanya tinggal Desa Rambigundam yang belum memberikan kepastian, sedangkan tujuh desa lainnya di Kecamatan Rambipuji sudah ditangani oleh Camat," tuturnya.

Pencairan dana PSKS di Kabupaten Jember digelar sejak 11-28 April 2015 dengan jumlah penerima sebanyak 192.951 rumah tangga sasaran (RTS) yang tersebar di 31 kecamatan.

"Alhamdulillah sejauh ini pencairan dana PSKS di beberapa kantor desa/kelurahan berjalan lancar karena kami melakukan perbaikan sistem penyaluran dana PSKS, agar tidak amburadul," paparnya.

Kantor Pos, lanjut dia, menggandeng tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Jember karena mereka akan menjadi petugas verifikator PSKS dan petugas Kantor Pos hanya sebagai juru bayar saja.

Salah seorang perangkat desa di salah satu desa di Kecamatan Rambipuji yang enggan disebutkan namanya mengatakan data penerima PSKS itu sudah tidak valid karena sebagian penerima sudah dianggap mampu dan tidak berhak mendapatkan dana kompensasi BBM. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

RABU 22 APRIL 2015 | No. 0592 | TAHUN IV RABU 22 APRIL 2015

MADURA

No. 0592 | TAHUN IV

Harapan Keberhasilan Kebijakan UN

Salam Songkem

Memutihkan Anak

D

i negara ini, tak terhitung jumlahnya pekerja anak-anak. Memang sangat naïf, anak seusia sekolah yang seharusnya mendapat gemblengan ilmu pengetahuan dan pendidikan, sebagai upaya menyiapkan diri untuk masa depannya agar lebih bermanfaat bagi negara, bangsa, dan agama, justru terabaikan karena mereka telah tersita oleh pekerjaan yang seharusnya belum menjadi tanggungjawabnya.

Kenyataan itu memang dapat merusak masa depan negara ini. Jika anak-anak bangsa telah disibukkan oleh pekerjaan, mereka pun akan tumbuh berkembang menjadi generasi masa depan yang tidak berpendidikan dan lemah, apatah jadinya negara ini.

Padahal pada tahun 2022, Indonesia menargetkan tidak ada lagi pekerja anak di negara ini. Namun ternyata hingga saat ini, upaya pemerintah itu masih belum menampakkan hasil yang signifikan.

Buktinya di sejumlah daerah jumlah anak-anak yang telah dipekerjakan terus bertumbuhan, baik karena inisiatif sendiri ataupun karena diminta orangtuanya yang terdesak oleh faktor kemiskinan yang menghegemoni.

Jadi, faktor kemiskinan di negeri ini masih mengerikan bagi sebagian besar rakyat Indonesia, sehingga tak peduli lagi pada masa depan anakanak mereka demi bisa mempertahankan kehidupan.

Pemerintah pun sejatinya tidak bisa berpangku tangan setelah menggoreskan target penarikan pekerja anak melalui program (Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan). Selama ini, dari tahun 2008 sampai dengan 2014, melalui program itu, Kementerian Ketenagakerjaan baru bisa menarik pekerja anak sekitar 48.055 orang anak.

Penarikan pekerja anak ini belakangan hari lebih akrab disebut dengan istilah memutihkan anak, karena memang anak-anak tidak seharusnya dikotori dengan bebanbeban pekerjaan untuk mencari uang.

Mereka yang telah terlanjur bekerja harus diputihkan dari kotoran beban itu, dengan memberikan jaminan pendidikan gratis sampai jenjang pendidikan setingkat perguruan tinggi. (*)

I

C 11

Sudah kita ketahui bersama, bahwa manusia memiliki banyak kecerdasan. Dengan berbagai kecerdasan yang ada dalam diri manusia, manusia memiliki tata ruang dan gerak yang secara eksplisit mampu memanusiakan manusia (Filusuf Drikarya: 1950).

S

enada dengan itu, Howard Gardner juga lugas mengatakan, bahwa kecerdasan manusia terwujud dalam multiple intelegensia. Namun, permasalahan lama yang tak kunjung mereda dalam ranah pendidikan adalah kuranganya pengoptimalan berbagai kecerdasan tersebut. Meskipun telah tersedia berbagai pelajaran yang sedikit banyak memacu kecerdasan yang ada. Akan tetapi, sudah menjadi keniscayaan bahwa pendidikan Indonesia hanya mampu menyentuhnya saja.

Terbukti dengan adanya UN yang dulu dijadikan patokan “pintu keluar” bagi siswa di ranah sekolahan. Setidaknya telah menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia hanya bertanggung jawab atas kecerdasan intelektual semata. Padahal sudah jelas dikatakan, bahwa ada banyak kecerdasan yang tertuang dalam diri manusia. Kecerdasan finansial, emosional, kinetik, spiritual dan lain sebagainya, merupkan bukti nyata akan kecerdasan yang dimiliki manusia. Sehingga ketika kepandaian seseorang hanya mengacu pada IQ yang didominasi logika matematika dan kebahasaan semata. Maka tentu, akan menyapih peran kecerdasaan yang lainnya.

Nah, lantaran adanya UN yang hanya berperan sebagai “pintu keluar kebebasan” dan justru menganaktirikan berbagai kecerdasan di atas. Setidaknya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan memberikan kebijakan, agar ke-

lulusan ditentukan melalui penilaian guru, moral dan instansi pendidikan. Sehingga hal tersebut tidak menyapih peran dan fungsi pembelajaran dalam pengoptimalan kecerdasan selama mengenyam bangku pendidikan. Selain itu, Moralitas yang terbangun dalam jiwa peserta didik setidaknya juga tidak ikut dianaktirikan.

Walaupun idealitasnya ini merupakan kebijakan yang sangat menguntungkn bagi sebagian kalangan. Namun sudah menjadi keniscayaan, jika kebijakan tersebut juga sangat mengkhawatirkan dunia pendidikan Indonesia. Penurunan semangat belajar para siswa merupakan implikasi nyata yang tak bisa dielakkan. Sebab dalam kenyataanya mengatakan, bahwa ada seorang kepala sekolah yang mulai resah dan gundah karena banyak siswa didiknya yang mengabaikan pembelajarannya (Kompas, 26/01/ 2015).

Implikasi Terlepas dari efek yang ditempuh diatas, setidaknya kebijakan tersebut juga tidak menutup kemungkinan akan ada kongkalikong dari pihakpihak sekolah. Yang pihak-pihak tersebut, secara sadar akan meluluskan seluruh anak didiknya.

Logika sederhananya, ketika kelulusan ditentukan oleh sekolah.

Maka sekolah juga tidak mau rugi mengenai kelulusan anak didiknya.

Sebab sudah menjadi rahasia umum, ujian nasional merupakan salah satu upaya dalam pemetaan nasional. Sehingga hajatan inilah, yang selalu saja dijadikan tolok ukur dalam penentu kelulusan. Dan dari hal ini, yang setidaknya juga dijadikan pedoman oleh khalayak umum dalam memilih sekolah yang kompeten. Realitas itu, senada dengan pendapat Mantan Wakil Presiden Indonesia, yang menganalogikan UN sebagai prinsip dagang.

Dengan kata lain, siswa diibaratkan sebagai produk dagang. Lebih lanjutnya, ketika

hasil UN tidak sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan. Maka bisa ditarik benang merah, bahwa produk tersebut menuai kecacatan. Hal ini tak lain karena UN dipandang hanya sebagai penentu kelulusan semata. Sehingga, tak ayal ketika banyak peserta didik yang dirugikan di dalamnya.

Nah, dari adanya realitas inilah, yang setidaknya memberikan tanggapan berbeda dari banyak kalangan. Alhasil, “dilema” merupakan ungkapan nyata akan wajah pendidikan Indonesia. Sebab, ketika mengacu pada permasalahan pendidikan yang semakin kompleks. Maka hal tersebut tentu berdampingan erat terhadap dampak yang akan ditimbulkan.

Begitupun, terlepas dari konteks UN sebagai kelulusan, dan beralih pada kejujuran sekolah.

Maka, implikasi diatas merupakan kenyataan yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika kebanyakan sekolah melakukan hal di atas. Maka, implikasi yang dihadapi bangsa Indonesia akan semakin pelik.

Sebab, tidak menutup kemungkinan justru perubahan wajah UN hanya akan mematikan Negara Indonesia.

Hal ini tak lain karena mengacu pada estafet kepemimpinan bangsa. Yang secara kompatibel, tentu akan dilanjutkan oleh generasi muda. Oleh sebab itu, melihat dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya. Maka, sangat diperlukan kejujuran sekolah dalam menentukan kelulusan peserta didik.

Untuk itu, diperlukan sentuhan lebih dalam pengaplikasiannya. Dengan kata lain, setidaknya diperlukan standarisasi yang layak dalam acuan kelulusan tersebut. Sehingga, hal ini tidak berdampak pada degradasi kualitas pendidikan Indonesia.

Sama halnya dengan itu, selain pemerintah harus mewaspadai akibat yang akan ditimbulkan di atas. Pemerintah juga harus mewaspadai akibat yang akan terjadi pada generasi bangsa.

Maka dari itu, untuk mewaspadai berbagai kecurangan yang akan terjadi. Setidaknya pemerintah harus campur tangan dalam mewarnai kebijakan baru tersebut. Idealitas ini, berkaca pada sejarah silam yang menunjukkan ketumpang tindihan problematika UN. Lain hal dengan itu, sungguh sangat menghawatirkan ketika dampak buruk kebijakan UN akan menggejala di ranah pendidikan Indonesia.

Sebab, demi meningkatkan peringkat sekolah, tentu berbagai pihak akan menghalalkan segala cara agar sekolah tersebut bisa dipandang excellent bagi seluruh kalangan. Begitupun, dalam konteks kekinian, sudah manjadi hukum kausalitas, jika kejujuran sangat mahal harganya.

UN telah selesai, tentu semua sepakat, jika keberhasilan kebijakan tersebut dielu-elukan oleh seluruh kalangan. Apalagi, jika berpacu pada tujuan UUD 1945, maka kecerdasan bangsa merupakan tujuan paling utama.

Semoga di UN tahun ini mampu mengembalikan khitah pendidikan yang sesungguhnya. Wallahu a’lam bi al-sowab=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (3500 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala) BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@ gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

RABU 22 APRIL 2015 No. 0592 | TAHUN IV

RABU 22 APRIL 2015 | No. 0592 | TAHUN IV

MADURA

12

RASKIN

Warga Enggan Konsumsi Raskin

TERANCAM. Peternak sapi resah lantaran harga jual sapi tergolong murah sehingga tak memperoleh keuntungan dari sapi yang diternaknya.

Peternak Terancam Tak Dapat Untung Harga Jual Sapi Merosot PROBOLINGGO - Peternak sapi di wilayah Kabupaten Probolinggo memang tergolong besar. Namun saat ini peternak sapi resah lantaran harga jual sapi tergolong murah dan terancam tak memperoleh keuntungan dari sapi yang diternaknya.

Salah satu pedagang sapi asal Desa Resongo Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo, Abdullah mengatakan memang harga jual sapi dipasaran saat ini memang tidak sebagus dua bulan sebelumnya.

“Harga sapi sekarang cenderung turun dibandingkan dengan harga beberapa bulan kemarin,” terangnya, Selasa (21/4).

Menurutnya, untuk saat ini harga jual sapi yamg sudah siap potong harga juga mengalami penurunan yakni mencapai Rp 10 juta. Sebelumnya harga sapi dengan ukuran yang sama harganya mencapai Rp 12-15 juta perekornya.

“Turunnya memang sangat banyak antara Rp 3-5 jutaan dari

harga sebelum penurunan,” tandas Abdullah.

Murahnya harga sapi tersebut, kata Abdullah, diduga karena minimnya permintaan daging sapi dari beberapa pedagang besar diluar daerah seperti Jakarta dan juga Kalimantan. ”Sehingga harga sapi juga mengalami penurunan yang cukup signifikan,” katanya.

Sementara itu, salah satu peternak sapi di Kabupaten Probolinggo, Totok mengatakan dengan harga jual sapi mengalami penurunan membuat peternak tidak memperoleh hasil meski sudah memelihara sapi dalam waktu yang relatif lama. ”Bahkan sudah ada yang memelihara sapi hampir mencapai satu tahun lamanya,”

ucapnya.

Dengan harga jual sapi murah, peternak yang biasanya hendak menjual sapi peliharaannya terpaksa harus menundanya. ”Karena harga dagang tidak sebanding dengan biaya modal awal saat membeli sapinya. Untuk harga beli sapi yang dulunya membeli dengan harga Rp 11 juta sekarang hanya ditawar Rp 10 juta saja. Jadi secara otomatis peternak terancam rugi,” terangnya.

Dia juga mengatakan, untuk saat ini peternak terpaksa tetap memelihara sapinya. Meski seharusnya sapi tersebut harus dijual karena sudah lama dipeliharanya.

“Kalau tidak terpaksa dipelihara lagi. Maka tidak mendapatkan keuntungan. Namun nanti ada kenaikan harga jual sapi, maka peternak langsung menjualnya,” papar Abdullah. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Pemerintah secara rutin menyalurkan Beras Miskin ( Raskin) kepada warga yang tergolong miskin. Namun sayangnya bantuan tersebut tak sepenuhnya digunakan untuk dikonsumsi, lantaran kualitas berasnya jelek dan bau apek.

Sehingga dengan adanya raskin yang diterimanya masih harus ditukar untuk bisa mendapatkan beras yang layak konsumsi.

“Siapa mas yang mau makan beras raskin. Soalnya kualitasnya jelek dan baunya apek,” terang Suliha, salah satu warga miskin Desa Paras Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, Selasa (21/4).

Dalam setiap bulan memang jatah untuk beras yang diperolehnya rutin ia terima.

Untuk setiap bulannya raskin yang diperolehnya sebanyak 15 kilogram.

“Namun untuk dua bulan terakhir penyalurannya tidak terlambat dibandingkan dengan dua bulan sebelumnya,” kata Suliha.

Untuk mendapatkan raskin dari jatah beras subsidi pemerintah tersebut, Suliha tidak mendapatkan raskin tersebut secara gratis, namun dia masih harus membeli dengan harga murah seharga 1600 perkilogramnya. Jadi untuk membeli raskin sebanyak 15 kilogramnya ia harus membayar uang sebesar Rp 24 ribu.

“Adanya raskin bisa meringankan kebutuhan masyarakat.

Tetapi kualitas berasnya kurang baik,” ucapnya.

Jatah yang diterima dari raskin tersebut penerima harus menukarnya dengan beras yang kualitas bagus. Meski dengan jatah yang diperoleh dari hasil jual raskin lebih sedikit.

“Dalam perkilo raskin hanya dihargai Rp 4500 perkilogramnya jadi dalam 15 kilogramnya. Ia mendapatkan uang sebesar Rp 67500 ribu,” ujar Suliha.

Dengan diperolehnya uang hasil jual raskin tersebut, warga kadang menukarnya dengan beras yang baik. Meski hasil beras tidak begitu banyak. ”Yang penting saat dimakan nasinya layak konsumsi,” terangnya.

Hal senada juga dikatakan, oleh Buyas, salah satu warga Desa Alassumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, mengatakan setiap beras raskin yang diterimanya memang kualitasnya tidak bagus. Secara otomatis beras yang diperolehnya tak enak untuk dimakan.”Masak beras tersebut warnanya gelap dan baunya apek.” keluhnya.

Dia juga mengatakan, untuk mendapatkan beras yang layak dikonsumsi terkadang ada yang digiling ulang, ada pula yang harus menukar dengan beras bagus di toko terdekat.

“Kalau tidak dilakukan dengan cara itu bisa-bisa raskin tidak bisa dimakan lantaran kualitasnya tidak bagus,” papar Buyas. =Mahfud Hidayatullah

KUALITAS JELAS. Beras raskin yang diterima warga enggan untuk dikonsumsi.

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 22 APRIL 2015 | No. 0592 | TAHUN IV

13

BERHARAP. Program santunan kematian untuk meringankan beban warga yang tengah berduka.

Sulitnya Pencairan Dana Santunan Kematian, Ada Apa? Komitmen Pemkot Mulai Dipertanyakan PROBOLINGGO - Proses pencairan dana santunan kematian di Kota Probolinggo ternyata tidak seperti yang diharapkan dan cenderung ruwet. Setidaknya hal itu terjadi di tahun 2015. Masalahnya, uang santuan Kematian sebesar Rp 750 ribu yang diberikan kepada keluarga warga Kota Probolinggo yang meninggal dunia itu terkesan cukup sulit dicairkan.

Kondisi ini tidak semudah yang dijanjikan penggagasnya, Komisi A DPRD Kota Probolinggo Periode 2009-2014. Dana yang dipasok APBD itu baru bisa direalisasi jika penerima santunan sudah mengajukan proposal kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) dengan dilengkapi sejumlah persyaratan. Diantaranya foto copy KTP, KK, Surat Kematian, dan rekening bank ahli waris yang meninggal dunia.

Tak pelak, birokrasi yang berbelit dan kaku yang diterapkan Pemkot untuk pencairan santunan kematian ini terus menuai kecaman warga. Tak

hanya pencairan dana yang memakan waktu lama, kesan diombang-ambing birokrasi pun tak terelakkan.

Ahmad Soleh (45), warga Kelurahan Tisnonegaran yang juga Koordinator Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan (FK-LPM) Kecamatan Kanigaran, mengungkapkan sewaktu memfasilitasi salah satu keluarga yang meninggal bulan Maret 2015 kemarin, hingga saat ini belum menerima santunan. Pihak DPPKA sebagai leading sektornya terkesan lepas tangan.

“Saya sudah mengikuti prosedur untuk mendapatkan santunan kematian. Mulai persyaratan

pembuatan proposal, KTP, KK, Surat Kematian dari kelurahan, dan buku rekening. Tapi malah pihak bendahara pengeluaran DPPKA justru menolak karena tidak bisa diproses, karena terkendala oleh aturan,” ucapnya.

Ia menyesalkan sikap pelaksana birokrasi yang bertolak belakang dengan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik. Padahal sosialisasi perubahan mekanisme penyaluran santunan sudah di sosialisasikan mulai dari kecamatan, kelurahan, RW, dan RT sewaktu pelaksanaan Musrenbang.

“Kalau terkendala dengan aturan, kenapa harus ada sosialisasi dan perdanya sudah ada.

Saya khawatir bagi masyarakat awam yang tidak tahu mekanisme dan prosedurnya, justru akan semakin diombang-ambingkan,” jelas Ahmad Soleh.

Lain halnya dengan Suli (40), warga Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih. “Program santunan kematian tidak bisa diharapkan lagi untuk meringankan

beban warga yang tengah berduka. Kalau tidak lancar begini, ya dihapus saja daripada membingungkan masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, pihaknya menilai Pemkot mulai melempem mengawal program yang ditopang APBD tersebut. Ia pun terkejut mendapat informasi mekanisme pencairan dana kematian tersebut.

“Saya akan cek ke kecamatan, apa alasan keterlambatan pencairan dana bantuan kematian.

Karena Dewan sudah menyetujui anggaran itu dalam APBD 2015,” tandas Suli.

Jika diperlukan, lanjut Suli, Dewan seharusnya memanggil semua yang berhubungan dengan pencairan dana kematian itu. Mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga DPPKA. “Kita akan meminta dewan untuk memberikan penjelasan semuanya. Jangan sampai masyarakat dirugikan dengan keterlambatan itu,”ucapnya.

Mekanisme pencairan dana

santunan kematian sebesar Rp 750 ribu di perketat oleh pemkot Probolinggo mulai awal Januari 2015, sebelumnya langsung sampai ke rumah duka, tapi sekarang dicairkan melalui rekening.

Kabag Humas dan Protokol Pemkot Probolinggo, Anwar Fanani mengatakan santunan kematian bagi penduduk melalui rekening karena tak ingin terjadi masalah. Karenanya, proses pencairannya harus sesuai mekanisme dan prosedur.

Perubahan mekanisme dan prosedur agar warga yang meninggal mendapatkan santunan, ahli warisnya harus mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), yang dilampiri KTP/ KK, surat pengantar dari RT/RW dan surat kematian dari kelurahan. Syarat lainnya yang tak disebutkan dalam perda itu, yakni harus membuka rekening Bank,” ujarnya. =M.Hisbullah Huda

14

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 22 APRIL 2015 | No. 0592 | TAHUN IV

MUSLIMAT NU

Hapus Diskriminasi Perempuan

TAK PERMANEN. Keberadaan tanggul penahan ombak laut sangat dibutuhkan warga Pulau Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo.

Butuh Tanggul Laut di Pulau Gili Gelombang Laut Mengancam Luas Wilayah PROBOLINGGO - Pulau Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih merupakan satu-satunya pulau di Kabupaten Probolinggo. Namun sayangnya keberadaan luas wilayah tersebut teramcam berkurang lantaran disisi pulau tersebut tidak terbangun tanggul laut secara permanen.

Sementara itu gelombang air laut di pulau tersebut sangat besar.

Salah satu warga Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, Naili mengatakan untuk kebutuhan pulau Gili saat ini yang paling penting selain listrik juga membutuhkan tanggul permanen untuk sisi utara pulau tersebut.

“Karena gelombang air laut terkadang tinggi sehingga sering menghantam karang yang ada di bibir pantai,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (21/4).

Menurutnya, saat ini keberadaan daratan dipinggir pantai di pulau gili sebelah utara terancam abrasi, bahkan bisa merusak daratan pulau. ”Kalau tidak segera disikapi, maka lambat laun luas wilayah pulau terancam berkurang,” tandas Naili.

Selain bisa mengancam keberadaan luas wilayah pulau Gili, kata Naili, juga akan mempengaruhi terhadap keberadaan situs wisata religi yakni Gua Kucing

sebegai petilasan Syekh Maulana Ishak atau salah satu tokoh penyebar agama Islam di Indonesia.

“Saat ini situs sejarah Islam tersebut banyak dikunjungi masyarakat pulau gili atau dari luar daerah,” terangnya.

Menyikapi hal itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina mengatakan pihaknya sudah mulai melakuan rencana pembangunan di daerah pulau Gili Ketapang. Namun proses pembangunannya harus dilakukan secara bertahap. ”Jadi satu per satu kita akan lakukan pembangunan,” ujarnya.

Dia juga menegaskan, pulau gili memang merupakan daerah yang direncanakan sebagai daearah wisata. Untuk memenuhi

tujuan tersebut, membutuhkan persiapan infrastruktur yang memadai. “Termasuk salah satunya melakukan pembangunan tanggul laut tersebut,” jelas Dewi Korina.

Lebih lanjut Dewi Korina mengatakan, pihaknya juga merencanakan penataan pemukiman penduduk di pulau yang memiliki 10.000 ribu jiwa itu.

Karena dinilai daearah tersebut masih tergolong kumuh. ”karena ini juga penting untul dilakukan,” ucapnya.

Bahkan tahun ini juga ada pembangunan dermaga pulau Gili. Sehingga semua kebutuhan infrastruktur di pulau Gili bisa terpanuhi.”Secara bertahap arah pembangunannya tetap akan dilakukan,”paparnya. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Setiap 21 April merupakan peringatahan hari Kartini atau lebih dikenal dengan pejuang kaum Hawa.

Dengan momentum tersebut diharapkan tak ada lagi diskriminasi perempuan.

“Jadi jangan menganggap lemah dan remeh untuk kaum perempuan,” kata Ketua Muslimat NU Kabupaten Probolinggo, Nurayati, kepada wartawan, Selasa (21/4).

Menurutnya, kamu perempuan saat ini sudah berbeda dengan perempuan sebelum kemerdekaan. Sebab tak jarang perempuan juga menjadi pemimpin di dalam bangsa ini. ”Secara otomatis perempuan saat ini sudah tidak bisa dipandang sebelah mata,” tandas Nurayati.

Dari beberapa kaum ibu di negeri ini tidak hanya mengurusi kepentingan keluarga, kata Nurayati, sudah banyak perempuan yang masuk dalam pentas politik baik lokal maupun nasional. ”Ini membuktikan betapa hebatnya seorang perempuan yang berani tampil untuk kepentingan publik,” katanya.

Bahkan sosok kehadiran perempuan juga diperhitungkan dalam setiap kehidupan.

Bahkan juga keterlibatan sosok perempuan dalam kontestasi politik dinegeri ini juga diatur dalam undang-undang. ”Secara otomatis perempuan juga sangat dibutuhkan kiprahnya untuk kemajuan bangsa,” urai Nurayati.

Nurayati menambahkan, kiprah perempuan saat ini memang tidak bisa dipungkiri lagi. Bukan semata hanya karena sosok pribadinya, namun tidak lepas pemikiran tentang perempuan tidak luput dari perjuangan ibu Ajeng Kartini sebagai pelopor pejuang nasib kaum hawa itu.

“Jasa beliau perlu kita kenang bahkan semangat juang beliau perlu tertanamkan kepada kartini-kartini masa kini,”jelasnya.

Dia juga menegaskan, agar generasi muda terutama untuk tetap semangat dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan ini. ”Bukan hanya perang melawan musuh saja. Namun juga perang melawan dari kebodohan atau kejahilan,” papar Nurayati. =Mahfud Hidayatullah

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

RABU 22 APRIL RABU 2015 |22 No.APRIL 0592 |2015 TAHUN IV

No. 0592 | TAHUN IV

15 15

LIGA UTAMA INGGRIS

Fernando Bela Yaya Toure dan Mangala MANCHESTER - Yaya Toure sedang disorot di klubnya, menyusul kekalahan demi kekalahan yang diraih timnya dalam beberapa pertandingan terakhir. Toure dituduh sebagai penyebab rentetan kekalahan tersebut karena menurunnya performa mantan pemain Barcelona itu. Tetapi pemain Manchester City asal Brasil Fernando membela Yaya Toure.

Menrutnya, kapten Timnas Pantai Gading itu tetap menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia dan masih bisa memberi kontribusi besar untuk Manchester City.

“Untuk saya, Yaya masih sebagai salah satu pemain terbaik dunia untuk posisinya.

Kami saksikan itu setiap hari, walaupun dia sedikit lebih tua sekarang. Tetapi dia masih bisa memberikan banyak hal untuk tim.

Saya yakin dia akan terus melakukan itu untuk kami. Itulah sebabnya saya sangat senang bermain bersamanya,” kata Fernando.

Fernando berduet dengan Toure di lini tengah Manchester City saat menang 2-0 atas West Ham United pada Minggu (19/4) lalu. Sedangkan di jantung pertahanan, pelatih Manuel Pellegrini memasang Eliaquim Mangala. Pada laga tersebut, Mangala tampil menawan, padahal dia jarang tampil seperti itu sejak didatangkan dari Porto Agustus 2014 lalu dengan harga sangat mahal, bahkan termahal untuk posisi bek dalam sejarah sepakbola Inggris.

Tetapi Fernando menilai, mantan teman satu timnya di klub elite Portugal itu mulai menunjukkan apa yang dia bisa lakukan untuk klub. “Selalu sulit ketika Anda mengubah tim untuk beradaptasi dengan sebuah gaya sepakbola baru, tetapi sekarang kami melihat Mangala yang sebenarnya. Anda bisa saksikan penampilannya makin baik dari hari ke hari dan dia akan membantu tim ini lebih banyak lagi,” imbuh Fernando. =espn/carol aji

FERNANDO Gelandang Manchester City membela rekan setimnya Yaya Toure dan Eliquiem Mangala.

Selebrasi pemain Hellas Verona Mounir Obbadi usai menjebol gawang tuan rumah Fiorentina pada lanjutan Liga Serie A Italia di Stadio Artemio Franchi, Selasa (21/4) dini hari WIB. Hellas Verona berhasil mempecundangi tim tuan rumah dengan skor tipis 1-0.

Obbadi Permalukan Fiorentina ROMA - Mounir Obaddi menjadi pahlawan Hellas Verona saat mempermalukan Fiorentina dengan skor tipis 1-0 pada lanjutan Liga Serie A Italia di Stadio Artemio Franchi Senin (20/4) malam waktu setempat atau Selasa (21/4) dini hari WIB. Kekalahan ini membuat La Viola gagal mengambil alih posisi kelima klasemen sementara Liga Serie A. Fiorentina tetap berada di peringkat keenam dengan 49 poin, tertinggal satu poin dari Sampdoria yang berada satu tingkat di atasnya. Meski demikian, anak-anak asuh Vincenzo Montella itu memiliki peluang untuk bermain lagi di Liga Europa musim depan.

Setelah bermain tanpa gol sepanjang 90 menit, Obaddi akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-90.

Gol ini berawal dari tendangan keras Lazaros Christodoupoulos. Mendapat umpan dari sisi kanan kotak penalti, Lazaros melepas tendangan keras kaki kanan ke gawang, tetapi kiper Fiorentina, Neto, gagal menangkap bola tersebut dengan sempurna. Bola pantul kemudian disambar Obaddi dan merobek jala Netto.

Sebenarnya, Fiorentina bisa unggul terlebih dahulu ketika mereka mendapat hadiah tendangan penalti pada menit ke-67. Sayang eksekusi yang diambil Alessandro Diamanti bisa digagalkan penjaga gawang Verona, Rafael.

Kekalahan ini menjadi modal yang kurang bagus bagi Fiorentina menjelang leg kedua babak perempat final Liga Europa Kamis (23/4) mendatang atau Jumat (24/4) dini hari WIB. Mereka akan menjamu tim dari Ukraina Dynamo Kiev di Artemio Franchi dan hanya butuh hasil imbang tanpa gol. Sebab pada leg pertama pekan lalu, Fiorentina berhasil menahan imbang Dynamo Kiev 1-1.

Dari Spanyol dilaporkan, Elche memetik kemenangan penting saat menjamu Real Sociedad pada lanjutan La Liga Spanyol di Martinez Valero. Gol tunggul tuan rumah dicetak pemain asal Brasil, Jonathan, ketika pertandingan baru berjalan 19 menit mmanfaatkan kesalahan yang dilakkukan Markel Bergara.

Dibayang-bayangi pemain Elche di area pertahanan sendiri, Bergara malah terjatuh dan bola berhasil direbut Jonathan yang menggiringnya sebelum akhirnya menaklukkan Rulli di bawah mistar gawang Real Sociedad. Ini ada-

Kekalahan ini membuat La Viola gagal mengambil alih posisi kelima klasemen sementara Liga Serie A. lah gol ke-10 Jonathan untuk Elche sepanjang musim ini.

Real Sociedad yang kini dilatih mantan pelatih Manchester United David Moyes gagal mencetak gol balasan selama 70 menit waktu sisa pertandingan. Bahkan, Elche layak memetik tiga poin di laga ini karena mereka bermain lebih intensitas tinggi dan lebih bertenaga.

Kekalahan ini memperpanjang daftar kegagalan mereka meraih kemenangan pada empat laga terakhir.

Dari empat laga itu, Sociedad baru memetik dua poin dan akibatnya, mereka turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara. =espn/carol aji

KORAN MADURA 16 FERNANDO

RABU 22 APRIL 2015 | No. 0592 | TAHUN IV

KORAN MADURA

BELA YAYA DAN MANGALA

16

RABU 22 APRIL 2015 No. 0592 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

PERANG TIM SEKOTA DI PENTAS EROPA

SERGIO RAMOS

eal Madrid cukup pusing menjelang pertandingan leg kedua babak perempat final Liga Champions melawan tim satu kota Atletico Madrid, di Santiago Bernabeu, Rabu (22/4) malam waktu setempat atau Kamis (23/4) dini hari WIB. Pasalnya, dua pemain kunci mereka yaitu Gareth Bale dan Luka Modric mengalami cedera dan tidak bisa dimainkan pada laga nanti. Bahkan, Karim Benzema belum fit 100%.

“Berdasarkan tes medis pada Gareth Bale di Rumah Sakit Sanitas La Moraleja oleh tim medis Real Madrid, Bale didiagonosa mengalami cedera otot pada kaki kirinya. Perkembangan lebih lanjut akan terus dipantau,” demikian bunyi pernyataan pers Real Madrid pada Senin (20/4) pagi.

Dalam wawancara di Italia, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memastikan, Bale akan absen pada laga melawan Atletico Madrid nanti “Kami harus menemukan solusinya, terutama terkait dengan

CRISTIANO RONALDO

FERNANDO TORRES ANTOINNE GRIEZMANN

REAL Madrid vs Atletico MADRID

Madrid Pusing Kehilangan Bale dan Modric

absennya Bale,” kata Ancelotti.

Untunglah Ancelotti masih memiliki stok pemain untuk mengisi pos Bale. Dia bisa memasang James Rodriguez untuk mengisi posisi Bale. Sedangkan Isco bisa dimainkan pada posisi Rodriguez. Pilihan lainnya, Isco akan menggantikan Modric, tetapi dikhawatirkan pemain muda ini tidak akan optimal.

Ancelotti juga harus mencari solusi untuk menggantikan posisi Luca Modric di gelandang

bertahan. Pelatih asal Italia ini kemungkinan akan mendorong Pepe lebih ke depan dan bermain sebagai gelandang bertahan. Sebab tanpa gelandang yang mampu menjaga keseimbangan, Madrid harus hati-hati dengan kekuatan Atletico Madrid.

Selama ini Luka Madric berperan sangat besar dalam permainan Los Blancos. Dialah yang menjadi dirigen di lapangan tengah. Buktinya, kealpaan pemain ini selama hampir dua bulan pada

tahun ini karena cedera membuat penampilan Real Madrid limbung.

Sedangkan di lini depan, Ancelotti masih mengandalkan Cristiano Ronaldo yang sudah mencetak 50 gol untuk Real Madrid sepanjang musim ini. Dalam beberapa pertandingan terakhir, baik di kompetisi domestik maupun di Liga Champions, kapten Timnas Portugal ini tampil cukup eksplosif.

Pada leg pertama di Vicente Calderon pekan lalu, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Dengan

hasil ini, peluang kedua tim masih sama-sama terbuka. Madrid sedikit diuntungkan karena bermain di kandang sendiri. Mereka dituntut menang untuk kembali menghentikan laju Ateltico. Sebaliknya, Atletico hanya butuh hasil imbang minimal 1-1 untuk bisa lolos.

Pelatih Atletico Diego Simeone juga datang ke Bernabeu dengan optimisme yang tinggi. Pasalnya, dia belum pernah kalah di sana sepanjang musim ini. Dia selalu mampu menahan imbang Madrid.

Bahkan dia sesumbar, bila Mario Mandzukic dan kawan-kawan bermain seperti babak kedua pada leg pertama lalu, bukan tidak mungkin Madrid akan terjungkal di perempat final. =sky sports/carol aji

Selama ini Luka Madric berperan sangat besar dalam permainan Los Blancos. Dialah yang menjadi dirigen di lapangan tengah.

RABU

KORAN MADURA

22 April 2015 No. 0592 | TAHUN IV

SPORT Persepam MU Bertandang ke PSMP RABU 22 APRIL 2015 | No.MADURA 0592 | TAHUN IV

A

| HAL. P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

2 Tahun Syafii Memimpin,

Pamekasan Raih 80 Prestasi P

AMEKASAN – Hari ini (22/4) genap 2 tahun Bupati Pamekasan, Achmad Syafii dan Wakil Bupati Pamekasan.

Kholil Asy’ari, pemimpin Kabupaten Pamekasan. Selama 2 tahun kepemimpinan pasangan ini, Kabupaten Pamekasan meraih puluhan prestasi, baik di tingkat nasional maupun regional Jawa Timur.

Data pada Bagian Humas dan Protok Pamekasan, dari periode tahun 2013 sampai 2015 ini, sudah ada 80 prestasi yang didapat Kabupaten Pamekasan. Prestasi itu diraih di 15 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dengan rincian, Bagian Kesra sebanyak 5 prestasi, Bappeda 9 pres-

IPM DAN MELEK HURUF. Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menerima penghargaan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan peningkatan melek huruf.

tasi, Badan Lingkungan Hidup 7 prestasi, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 7 prestasi, Disperindag 7 prestasi, Dinas Kesehatan 5 prestasi, dan Dinas PU Cikatarung 1 (Adipura) prestasi.

Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip sebanyak 6 prestasi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan 9 prestasi, Dinas Perikanan dan Kelautan 5 prestasi, Dinas Pertanian 2 prestasi, Dinas Peternakan 11 prestasi, Disporabud 2 prestasi, Dishubkominfo 2 prestasi, dan Ketahanan Pangan 2 prestasi.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii Pamekasan mengatakan prestasi yang sudah didapat kabupaten Pamekasan merupakan hasil kerja semua pihak, termasuk keterlibatan

masyarakat Pamekasan.

Tanpa adanya dukungan masyarakat, kemajuan pembangunan sulit tercapai.

Salah satu penghargaan yang cukup menggembirakan bagi semua elemen masyarakat Pamekasan, yaitu Kabupaten Pamekasan mendapatkan peng-

hargaan sebagai kabupaten yang bebas dari daerah tertinggal sejak September 2014 lalu.

Penghargaan itu berdasarkan SK Nomor: 141/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Daerah Tertinggal yang terentaskan kepada Pamekasan, dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

Penghargaan itu diterima langsung Bupati Syafii pada 29 September 2014.

Untuk itu, pihaknya berharap dalam setiap rencana pembangunan Pamekasan, yang lebih baik, masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pamekasan bekerja sama agar terwujud Pamekasan yang lebih baik.

“Penghargaan dan prestasi yang didapat Kabupaten Pamekasan itu bukan tujuan, tapi hanya sebagai bonus dari kerja keras kita semua termasuk masyarakat.

Karena yang lebih penting itu masyarakat Pamekasan dapat merasakan kemajuan pembangunan, menuju masyarakat yang sejahtera,” kata Bupati Syafii.

Terlepas dari prestasi yang telah didapatkan, di sisa kepemimpinannya selama 3 tahun ke depan, pihaknya berjanji akan menuntaskan segala pekerjaan yang selama ini telah direncanakan, seperti merealisasikan dan menegaskan Pamekasan sebagai kota Pendidikan dan beberapa program lainnya.

“Ini periode terakhir pengabdian dan dedikasi saya kepada masyarakat Pamekasan. Makanya, di sisa kepemimpinan ini, saya ingin semua apa yang telah saya rencanakan akan segera direalisasikan agar tuntas sebelum kepemimpinan saya berakhir.

Selain itu, agar masa kepemimpinan saya dan pak Wabup berakhir dengan baik,” katanya. =ALI SYAHRONI/RAH

BEBAS DAERAH TERTINGGAL. Bupati Pamekasan, Achmad Syafii (kiri) menerima penghargaan sebagai kabupaten bebas dari daerah tertinggal dari Menteri PDT Helmy Faishal Zaini, 29 September 2014

Catatan Prestasi Kabupaten Pamekasan Selama Periode 2013-2015 = Bagian Kesra : 5 prestasi = Bappeda : 9 prestasi = Badan Lingkungan Hidup : 7 prestasi = Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB : 7 prestasi = Disperindag : 7 prestasi = Dinas Kesehatan : 5 prestasi = Dinas PU Cikatarung : 1 prestasi = Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip : 6 prestasi = Dinas Kehutanan dan Perkebunan : 9 prestasi = Dinas Perikanan dan Kelautan : 5 prestasi = Dinas Pertanian : 2 prestasi = Dinas Peternakan : 11 prestasi = Disporabud : 2 prestasi = Dishubkominfo : 2 prestasi = Ketahanan Pangan : 2 prestasi

PERPUSTAKAAN TERBAIK NASIONAL. Kabupaten Pamekasan mendapatkan juara perpustakaan terbaik nasional

WARGA JADI KORBAN BIDAN SUKWAN

48 Siswa Drop Out dari UN Susulan

DPRD Belum Tahu Rencana Relokasi PKL

SUMENEP | HAL. C

SAMPANG | HAL. L

BANGKALAN | HAL. M

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 22 APRIL 2015 | No. 0592 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

RABU 22 APRIL 2015 No. 0592 | TAHUN IV

INFRASTRUKTUR

Pelabuhan di Kepulauan Dikeluhkan SUMENEP – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep Daerah Pemilihan (Dapil) VII Kecamatan Kangayan, Arjasa, dan Sapeken, Moh Imran mengeluh-

kan kondisi pelabuhan di Pulau Arjasa dan Pulau Sapeken.

Ke depan, pembangunan fasilitas di Kabupaten Sumenep harus dilakukan secara merata.

Bahkan, politisi PKS itu me-

minta, pemkab memberikan porsi yang lebih besar untuk wilayah kepulauan.

Sementara Kepala Dinas PU Bina Marga Sumenep Edy Rasiyadi mengatakan, pembangu-

nan jalan di wilayah kepulauan sudah dilakukan oleh pemerintah. Namun, tidak bisa dilakukan secara bersamaan.

Hal itu berkaitan dengan anggaran yang dialokasikan

oleh pemerintah. ”Semua fasilitas yang sudah tidak layak kami pasti perbaiki. Hanya saja harus menunggu giliran, sebab hal itu berkaitan dengan ketersediaan dana,” katanya. =Junaedi/MK

DIKELOLA YAYASAN. Salah satu pintu masuk yang ada di dalam areal Asta Tinggi terlihat megah, Selasa (21/4). Sekalipun objek wisata religi tersebut selalu dipadati pengunjung namun tidak memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena dikelola yayasan bukan pemerintah.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Wisata Religi Tak Sumbang PAD SUMENEP – Wisata religi Asta Tinggi sekalipun sering dipadati pengunjung, namun tak memberikan sumbangan pada pendapatan asli daerah (PAD). Objek wisata itu tak dikelola oleh pemerintah, melainkan dikelola oleh yayasan.

"Memang sama sekali tidak ada setoran ke PAD. Karena semuanya dikelola yayasan," kata Kabid Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep, Sukaryo, Selasa (21/4).

Meski tak dikelolah oleh

pemerintah dan tak menyumbang PAD, ia yakin keberadaan tempat wisata religi itu dapat mendongkrak perekonomian masyarakat, utamanya warga yang berada di dekat lokasi. "Jadi, meski tak dikelola Pemkab, otomatis kalau wisatawan datang, jualan warga di sekitar lokasi wisata itu akan

laku," dalihnya.

Ke depan, lanjutnya, Disbudparpora akan berupaya agar tempat-tempat wisata religi itu juga menyetor PAD. Karena bagaimana pun, perbaikan tempat-tempat itu biasanya juga dikoordinasikan dengan pihaknya. Hanya saja, sampai saat ini, pihaknya masih mengkaji seperti apa formula yang akan dipakai untuk mewujudkan hal itu nantinya.

Sementara saat disinggung mengenai lokasi wisata yang sudah dikelola Pemkab selama ini, dia menyebutkan yaitu Mu-

seum Keraton Sumenep, Pantai Slopeng, dan Pantai Lombang.

Hanya saja, ia mengakui, beberapa lokasi wisata itu masih perlu banyak perbaikan-perbaikan sehingga lebih digandrungi oleh wisatawan.

Salah satu hal mendesak yang menurutnya perlu segera dibenahi adalah mode transportasi yang akan dipakai untuk mengantar wisatawan ke tempattempat tujuan wisata. "Misalnya, jika nanti bandara dioperasikan dan ada wisatawan yang mau mengunjungi tempat wisata yang ada

di Sumenep, setelah turun dari pesawat, mereka akan naik apa?

Ini yang penting untuk dipikirkan juga," ujarnya.

Selama ini, tuturnya, hanya travel yang diandalkan oleh para wisatawan untuk menuju tempat-tempat wisata, bukan mode transportasi yang memang dipersiapkan oleh Pemkab sendiri. “Beruntung, travel itu memaketkan pelayanan, seperti jika wisatawan hendak ke Pantai Lombang juga akan dibawa ke Museum Keraton,” pungkasnya. =FATHOL ALIF

Sumenep

KORAN MADURA

RABU 22 APRIL 2015 | No. 0592 | TAHUN IV

C

KESEHATAN

Tak Ada Dokter di Gili Raja Sumenep – Di Pulau Gili Raja Kecamatan Giligenting, hingga saat ini tak ada dokter. Akibatnya, ketika ada warga setempat yang sakit mendadak harus dirujuk ke dokter yang ada di pusat kota Sumenep.

Tenaga medis yang ada di Pulau Gili Raja hanya perawat. “Saat ini tenaga medis hanya enam orang. Empat di masing-masing desa, dan dua tenaga medis lainnya bertugas di pustu (puskesmas pembantu)," kata warga Kecamatan Giligenting, Syaiful Anang.

Yumna, warga Kecamatan Giligenting, merasakan penderitaan tak adanya dokter saat hendak memeriksa anaknya, Mufidah (16). "Karena pustu yang ada di Pulau Gili Raja belum memiliki dokter, terpaksa kami rujuk ke puskesmas daratan, biar sakit anak saya tidak makin parah," katanya.

Dua hari lalu, siswi Kelas XI madrasah aliyah itu pingsan sepulang dari sekolah dan mengalami kejang-kejang. Untuk mengobati penyakitnya harus dibawa ke pusat kota dengan menggunakan perahu kayu. Sementara jarak tempuh ke daratan sekitar satu satu jam.

Ratiful Umam, warga Pulau Gili Raja yang lain berharap pemerintah menyediakan dokter di daerahnya sehingga masyarakat tidak perlu ke daratan. "Kami di sini juga butuh dokter, bukan cuma perawat dan bidan, yang ditaruh di puskesmas pembantu (pustu)," harapnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep, A. Fatoni berjanji akan segera mengupayakan dokter di Pulau Gili Raja. "Memang saat ini masih belum ada tenaga dokter. Tapi untuk tahuntahun berikutnya kami akan usahakan agar ada tenaga dokter di sana," terangnya. =JUNAEDI/MK

Pasang Iklan di KORAN

MADURA

Advertorial Berita Kehilangan Iklan Baris Bergambar Display

Call Centre (0328) 6770024

BUTUH DOKTER. Mufidah diselimuti terpal di atas perahu kayu dalam perjalanan dari Pulau Gili Raja Kecamatan Giligenting menuju Pelabuhan Cangkarman, Kecamatan Bluto. Warga di daerahnya yang membutuhkan tenaga dokter harus ke daratan Sumenep karena belum ada dokter.

Warga Jadi Korban Bidan Sukwan Kepala Dinas Kesehatan: Itu Bukan Malapraktik SUMENEP – Perempuan berinisial WA, warga Desa Gapurana, Kecamatan Talango, menjadi korban bidan suka relawan (sukwan) di tempat praktik bidan berinisial KI di Desa Padike, Kecamatan Talango.

Sebuah jarum masuk ke dalam perutnya saat proses melahirkan di tempat praktik bidan berinisial KI itu. Sehingga, WA harus dirawat di RSUD dr. H. Moh. Anwar setelah melahirkan.

Tokoh masyarakat Kecamatan Talango, Musa Hamed yang mengetahui kejadian tersebut, mengatakan, pasca kejadian, WA harus dirawat di rumah sakit Sumenep. Setelah mendapat penanganan medis, akhirnya jarum yang sempat bersarang di perutnya bisa dikeluarkan tanpa harus melalui operasi.

Musa mengaku tidak tahu pasti, kenapa jarum itu bisa masuk dalam perut, padahal WA tidak dioperasi. Namun yang pasti, kejadian tersebut merupakan imbas dari kelalaian yang buka praktik. “Setahu saya, yang membuka praktik memang jarang ada di rumahnya,” katanya.

Mestinya, lanjut dia, harus ada bidan senior yang mendampingi proses persalinan itu. Sehingga kemungkinan terjadinya hal berbahaya bagi pasien tidak terjadi. Karena, kalau ada bidan senior, jika ada kendala yang tidak bisa ditangani oleh bidan

sukwan, maka bidan senior itu bisa memberikan pengarahan.

“Saya pikir, bidan yang punya tempat praktik itu terlalu berani,” ujarnya.

Karenanya, Musa berharap agar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep tegas dalam menyikapi kejadian semacam itu, dengan cara tidak membiarkan praktik medis semacam itu berkelanjutan. “Karena ini berkaitan dengan nyawa manusia,” tandasnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, A Fatoni mengatakan, hal itu terjadi karena WA bergerak saat akan dijahit salah satu bagian tubuhnya oleh bidan yang menangani. Padahal saat itu, bidan sudah meminta kepada pasien untuk tidak bergerak.

“Tapi, sekarang sudah ditangani, dan keadaannya sudah baik-baik saja,” katanya saat dihubungi.

Dia menegaskan bahwa kejadian samacam itu tidak termasuk malapraktik. Pasalnya, meski tak ditangani langsung oleh yang membuka klinik, tapi ditangani oleh bidan yang memang bertanggung jawab. “Insya Allah sudah profesional. Jadi itu bukan malapraktik. Wong bayinya sudah keluar,” tukasnya.

Terkait kemungkinan adanya sanksi yang bisa diberikan kepada pemilik klinik, Fatoni mengaku masih memerlukan hasil penelusuran rekam medis terlebih dahulu. “Kita tunggu dulu hasilnya seperti apa. Baru nanti kita bisa mengeluarkan kebijakan,” pungkasnya. =FATHOL ALIF

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 22 APRIL 2015 | No. 0592 | TAHUN IV

DANA DESA

Pencairan Tahap Pertama Bisa Molor SUMENEP - Hingga akhir minggu ketiga bulan April tahun 2015, hasil revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa masih belum diterima Pemerintah Kabupaten Sumenep. Sehingga, pencairan dana desa untuk tahap pertama yang direncanakan bulan ini terancam gagal.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag-Pemdes) Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli menuturkan, pihaknya sampai saat ini masih belum menerima hasil revisi PP Nomor 60 Tahun 2014.

“Mengenai hasil revisi, sampai saat ini masih belum ada. Kita belum dapat,” tuturnya saat dihubungi Koran Madura, Selasa (21/4).

Oleh sebab itu, dia menjelaskan bahwa posisi Pemkab Sumenep masih dalam keadaan menunggu. Karenanya, dia tak bisa memastikan, apakah pencairan dana desa untuk tahap pertama akan tetap dilakukan bulan ini atau tidak. “Sekarang bola ada di pemerintah pusat, bukan daerah,” katanya.

Ramli mengungkapkan, jika

mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2014 sebelum ada revisi, memang harusnya pemerintah pusat menunaikan kewajibannya mencairkan dana desa kepada daerah bulan April ini.

“Tapi, karena revisi itu sampai saat ini masih belum ada kabarnya, jadi daerah sekarang masih dalam posisi menunggu,” tukasnya.

Disampaikan sebelumnya, berdasarkan regulasi yang ada, pencairan dana desa akan dilakukan secara bertahap. Pencairan dana desa akan dibagi menjadi tiga tahap, yakni bulan April, Agustus, dan Oktober, dengan rincian, tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen dan tahap

ketiga 20 persen.

Ramli menjelaskan, penyaluran secara bertahap dilakukan, salah satu alasannya dalam rangka efektifitas pelaksanaan.

Diharapkan, dengan disalurkan secara bertahap, proram dana desa bisa terkendali. “Sehingga, dengan adanya tahapan tersebut bisa dijadikan pertimbangan oleh pemerintah ketika pencairan tahap selanjutnya,” katanya.

Sehingga, Ramli menegaskan, untuk mendapat dana desa tahap selanjutnya, setiap desa harus membuat laporan realisasi dana desa tahap sebelumnya. "Kalau memang nantinya ada yang menyimpang, atau tidak sesuai,

bisa saja tahap selanjutnya tidak diturunkan," ucapnya.

Untuk diketahui, tahun ini pemerintah pusat mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp. 20 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2015. Dana sebanyak itu akan dibagikan kepada 74 ribu desa di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Kabupaten Sumenep bakal mendapatkan kucuran dana desa sebesar Rp. 94,8 miliar untuk 330 desa. Angka tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan dana desa tahun 2014, yaitu sebesar Rp 49 miliar. =FATHOL ALIF

KOMPENSASI BBM

Pos: Penyaluran Dana PSKS 73 Persen

PEMBAGIAN DANA PSKS. Seorang warga menunjukan Kartu Keluarga Sejahtera ketika mengantre untuk mengambil bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kantor Pos Jemursari, Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

SUMENEP - Petugas Kantor Pos Sumenep telah merealisasikan penyaluran dana program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) kepada 85 ribu lebih dari 115.999 warga setempat atau realisasi mencapai sekitar 73 persen.

"Saat ini, petugas kami masih menyalurkan dana PSKS kepada warga yang tercatat sebagai penerima manfaat. Sesuai laporan yang masuk kepada kami hingga Selasa pagi, sudah 85 ribu lebih penerima manfaat yang menerima dana PSKS," kata Kepala Kantor Pos Sumenep, Suhartono Anton Sujarwo.

Jumlah penerima manfaat dana PSKS di Sumenep sebanyak 115.999 warga yang tersebar di 27 kecamatan, dan sembilan di antaranya berada di wilayah kepulauan.

"Pada Selasa ini, petugas kami mencairkan dana PSKS kepada penerima manfaat di Bluto, Batu Putih, Gayam, Masalembu, Arjasa, dan Kangayan. Semoga saja penyaluran di enam kecamatan tersebut bisa tuntas pada Selasa ini juga," ujarnya, Selasa

(21/4).

Hingga Senin (20/4) malam, kata dia, pihaknya telah mencairkan dana PSKS kepada puluhan ribu penerima manfaat di 19 kecamatan.

"Kalau dihitung dengan pencairan yang dilakukan pada Selasa ini berarti sudah ada 25 kecamatan. Untuk dua kecamatan lainnya, yakni Raas dan Sapeken, akan menyusul," ucapnya.

Anton menjelaskan, pihaknya menjadwalkan pencairan dana PSKS kepada penerima manfaat di Raas pada 24-25 April 2015.

"Sementara di Sapeken, kami masih berkoordinasi dengan camat dan kepala desa (kades), karena ada permohonan dari kades setempat supaya realisasi dana PSKS dilakukan pada akhir April atau setelah kunjungan kerja Bupati Sumenep pada 26-27 April," katanya, menerangkan.

Selain kunjungan bupati, sejumlah kades di Sapeken juga masih mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar kota. =ABD AZIZ/ANT

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 22 APRIL 2015 | No. 0592 | TAHUN IV

E

PENYUNATAN PSKS

Aparat Desa Tak Mengakui

PERINGATI HARI KARTINI. Siswa SMA Negeri 1 Kedungwaru berpakaian adat semi kebaya mengikuti peringatan Hari Kartini di halaman Sekolah mereka, di Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (21/4). Peringatan Hari Kartini di sekolah tersebut mengangkat tema emansipasi perempuan di era globalisasi dalam upaya menyetarakan gender dengan kaum pria.

Tersangka Penambang Batu Dilimpahkan ke Kejari Penasihat Hukum: Pemkab Harus Bertanggung Jawab SUMENEP- Tiga tersangka kasus penambangan batu pasang di Desa Batuputih Daya, Kecamatan Batuputih, yaitu Mupa (57) dan Anwar (35), warga Desa Bulle’en, dan Pusa’at (56), warga Desa Batuputih Daya, resmi dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) oleh Polres Sumenep, Selasa (21/4).

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penambangan batu pasang di Desa Batuputih Daya, Kecamatan Batuputih beberapa bulan yang lalu. Mereka ditangkap Polhutani saat hendak menaikkan batu pasang ke atas mobil, Jum’at (27/3) lalu sekitar pukul 16.00 WIB. Atas perbuatannya, ketiganya dikenakan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pengrusakan Hutan dengan ancaman hukuman penjara minimal 3 tahun. Sedangkan ancaman maksimalnya 15 tahun penjara.

Penasihat hukum ketiga tersangka tersebut, Ach. Novel mengatakan, penangkapan yang dilakukan kepada klainnya tidak

tepat. Pasalnya, lokasi penambangan batu yang dilakukakan ketiga tersangka tersebut masih belum jelas statusnya.

“Apakah memang kewenangan Perhutani atau bukan. Kalau ternyata dari peta desa lokasi itu termasuk tanah desa atau tanah negara, maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tidak bisa dikenakan kepada ketiga tersangka itu. Selain itu, penyidik juga seharusnya berpedoman kepada peta desa yang dibuat Belanda, bukan peta desa yang dibuat Perhutani,” tukasnya, Selasa (21/4).

Novel juga mendesak agar Pemerintah Kabupaten Sumenep juga ikut bertanggung jawab atas ditangkapnya tiga warga

desa tersebut. Hal itu berdasarkan pasal 11 ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 1967, bahwa kekayaan alam atau isi bumi harus diprioritaskan kepada masyarakat sekitar. “Pemkab harus bertanggung jawab betul terhadap ketiga warganya yang ditangkap Perhutani,” tandasnya.

Salah satu bentuk tanggung jawab yang harusnya dilakukan, menurut dia, pemerintah setempat harus melakukan pendekatan secara persuasif. “Tapi, sejauh ini tidak ada intervensi sama sekali dari Pemkab. Tidak ada Pemkab hadir ikut andil menyelesaikan persoalan ini. Ini yang akan saya tanyakan juga kepada Bupati,” tegasnya.

Oleh karena itu, Novel berharap agar persoalan tersebut bisa cepat diselesaikan. Pasalnya, menurut dia, imbas dari adanya penangkapan ketiga penambang batu itu, kondisi di masyarakat sudah mulai bergejolak. “Jangan sampai ini kemudian menjadi persoalan yang imbasnya besar,”

pungkasnya.

Sekadar mengingatkan, sebelumnya sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) juga sudah pernah mendatangi kantor Komisi B DPRD Sumenep pada Rabu (4/3). Mereka juga mengadukan adanya penangkapan terhadap tiga warga terkait penambangan batu putih di Desa Batuputih Daya, Kecamatan Batuputih.

Saat itu, Kepala Desa Batuputih Daya, Harno menuturkan, sebelum adanya penangkapan memang tidak pernah ada sosialisasi dari pihak manapun tentang kepemilikan lahan tersebut, ataupun larangan melakukan penambangan di lahan itu.

“Menurut saya, penangkapan itu sepihak. Karena memang tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Kalau lahannya memang milik Perhutani, di sana tidak ada pelangnya. Dan masyarakat memang sudah biasa menambang di tempat itu,” katanya waktu itu. =FATHOL ALIF

SUMENEP – Aparat Desa Meddelan, Kecamatan Lenteng, Hairul Salah, tak mengakui dugaan penyunatan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di daerahnya. Ia menegaskan tiap pemenerima bantuan kompensasi kenaikan harga BBM itu menerima bantuan secara utuh.

"Kami (aparat desa) tidak banyak cawe-cawe terkait bantuan itu. Semuanya diberikan kepada penerima dengan utuh," katanya menaggapi pemberitaan dugaan pemotongan dana PSKS oleh aparat desa di sejumlah desa di Kecamatan Lenteng, termasuk di desanya.

Pihaknya mengaku hanya memfasiliatasi inisiatif semua penerima untuk menyisakan bantuan itu kepada warga miskin yang tidak menerima bantuan. "Para penerima mengaku kasihan jika ada tetangga yang juga berhak mendapatkan dana itu tapi tidak tercover.

Sehingga, mereka meminta agar diberi meskipun tidak sama dengan yang diberikan oleh penerima. Makanya kami fasilitasi kemauan warga itu," terangnya.

Hal senada dikatakan Parman, tokoh masyarakat Desa Poreh, Kecamatan Lenteng. "Aparat desa di sini tidak pernah memaksa para penerima untuk berbagi.

Tapi itu murni kemauan para penerima itu sendiri," terangnya.

Karena itu merupakan inisiatif penerima, aparat Desa Poreh membuatkan surat pernyataan bagi penerima. "Uang itu diberikan langsung oleh para penerima. Bahkan, aparat desa tidak tahu menahu atas uang bantuan itu," terangya.

Sebelumnya, aparat desa dua desa tersebut diduga telah menyunat dana PSKS, sehingga dana yang diterima tidak sampai Rp 600 ribu.

Di Desa Poreh, diduga telah dipotong Rp 200 ribu setiap penerima, sedangkan di Desa Meddelan, diptong Rp 120 ribu. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

RABU 22 APRIL 2015 No. 0592 | TAHUN IV

RABU 22 APRIL 2015 | No. 0592 | TAHUN IV

MADURA

F

Seni Budaya Masuk Paket Wisata Bupati Syafii: Selama ini Masih Tidak Dikemas dengan Baik PAMEKASAN - Pemerintah kabupaten se-Madura yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep menyepakati untuk menjadikan seni dan budaya Madura sebagai paket wisata tahunan di Pulau Garam itu.

“Berbagai jenis kesenian tradisional dan budaya Madura nantinya akan dipaketkan dengan pelaksanaan lomba Karapan Sapi yang memang menjadi agenda tahunan di Pulau Madura ini,” kata Bupati Achmad Syafi’i di Pamekasan, Selasa.

Dengan cara seperti itu, maka akan lebih menarik para wisatawan mancanegara untuk datang

ke Madura, karena mereka tidak hanya datang untuk melihat lomba karapan sapi.

Selain karapan itu, para wisatawan juga bisa menyaksikan berbagai jenis pertunjukan kesenian dan budaya tradisional Madura di masing-masing kabupaten.

“Selama ini, para wisatawan itu kan hanya datang ke Madura hanya untuk menyaksikan

karapan sapi, lalu setelah itu pun langsung pulang,” katanya.

Padahal, seni dan budaya tradisional yang ada di Pulau Madura ini sangat banyak, karena Madura memang kaya dengan berbagai jenis kesenian tradisional.

Hanya saja, selama ini tidak dikemas dengan baik dan tidak menjadi satu paket, sehingga belum bisa menjadi agenda kun-

jungan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.

Bupati Achmad Syafi’i menjelaskan gagasan pemkab se-Madura untuk menjadi berbagai jenis kesenian tradisional Madura menjadi satu paket dengan agenda pelaksanaan karapan sapi itu telah disampaikan ke Bakorwil IV Pamekasan. =ant/aziz/rah

SEREMONIAL

Pemkab Gandeng STAIN Pamekasan Perbaiki Moral Siswa

KESEPAKATAN. Bupati Pamekasan, Achmad Syafii (kiri) dan Ketua STAIN Pamekasan Dr. Taufiqurrahman (kanan) menandatangani MoU.

PAMEKASAN – Melihat kondisi moral siswa di Kabupaten Pameksan yang mengalami kemerosotan, pemerintah Kabupaten Pamekasan menggandeng Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan, untuk melakukan perbaikan moral siswa.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan MoU (memorandum of understanding) atau Nota Kesepahaman antara Bupati Pamekasan, Achmad Syafii dengan ketua STAIN Pamekasan Dr. Taufiqurrahman, yang dilaksanakan di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan, kemarin (21/4).

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengatakan melihat perilaku siswa yang semakin lama mengalami kemunduran, perlu adanya pendidikan karakter bagi siswa agar ada perbaikan pada perilaku yang selama ini kurang baik.

Rencana kegiatan penguatan akhlak bagi siswa di Pamekasan, awalnya akan dilakukan oleh tim yang dibentuk khusus oleh Pemkab Pamekasan dengan mendatangi setiap sekolah. Namun, banyak masukan untuk melibatkan

pihak luar yang memang berkompeten dalam bidang pendidikan karakter.

“Memperbaiki akhlak harus secara tahap demi tahap. Sebenarnya, kami (pemkab) yang mendatangi sekolah secara khusus, tapi dari berbagai masukan untuk menggandeng pihak lain menjalankan kegiatan pendidikan karakter siswa ini. Dan, STAIN Pamekasan, yang kami anggap mampu untuk melakukan itu,” kata Bupati Syafii.

Ketua STAIN Pamekasan Dr. Taufiqurrahman, melalui PK II Ach Muchlis mengatakan dengan adanya MoU itu pihaknya akan mendatangi masingmasing sekolah untuk memberikan pemahaman dan pendidikan karakter pada siswa sebelum pelajaran dimulai dan seminar-seminar.

“Untuk awal-awal kegiatan ini berjalan, orang-orang yang kan kami terjunkan ke sekolah-sekolah itu adalah dosen-dosen yang ada di STAIN Pamekasan.

Tapi setelah ini berjalan dengan baik, kami juga akan melibatkan mahasiswa yang kami anggap mampu,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/Adv/rah

Perlu Meneladani Perjuangan Kartini

PAMEKASAN – Pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar resepsi peringatan Hari Kartini ke-136 di Pendopo Rongosukowati Pamekasan, kemarin (21/4).

Dalam peringatan itu, hadir Bupati Pamekasan Achmad Syafi’i beserta istri, Ani Syafi’i, dan Jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kabupaten Pamekasan, yang didampingi istri masing-masing.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii mengatakan dalam peringatan Hari Kartini harus jadi mementum kebangkitan perempuan, yang menjadi kaum perempuan lebih berkreasi sesuai dengan kemampuan dan bakatnya.

“RA Kartini merupakan pahlawan perempuan untuk mendapatkan hak dan kehormatannya. Jadi, perjuangan RA Kartini harus menjadi teladan bagi kaum perempuan masa sekarang, agar tetap mendapatkan hak dan kehormatannya, dengan tidak meninggalkan sisi kewanitaannya,” kata Bupati Syafii.

Hal yang sama disampaikan Ani Syafi’i. Menurutnya, sosok Kartini dalam

konteks saat ini adalah perempuan yang mampu menjawab tantangan zaman.

Dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki masing-masing perempuan.

Perjuangan Kartini pada saat itu adalah memaksimalkan peran kaum perempuan dalam berbagai sektor. Sehingga perempuan bisa mendapatkan hak dan kehormatannya. Salah satunya hak mendapatkan pendidikan.

“Sosok perempuan tidak hanya bisa berperan di rumah saja. Tapi, dengan kemajuan zaman seperti saat ini perempuan dengan kemampuannya harus juga bisa berkiprah di bidang lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, politisi maupun bidang lainnya,” kata Ani Syafi’i.

Kendati perempuan dapat berkiprah dalam ranah publik, ada hal terpenting yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga hal itu harus menjadi catatan kaum perempuan, yaitu aktivitas yang dilakukan di luar rumah tidak mengabaikan kewajibannya sebagai perempuan, seperti yang dicontohkan RA Kartini. =ALI SYAHRONI

MENYERAHKAN. Ani Syafii menyerahkan bingkisan kepada istri pejabat yang menggunakan kebaya dalam peringatan Hari Kartini, kemarin (21/4)

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 22 APRIL 2015 | No. 0592 | TAHUN IV

G

Peredaran Narkoba Merata Sarpan: Kepolisian Kesulitan Memberantas Peredaran Narkoba PAMEKASAN – Semakin lama peredaran narkoba di Kabupaten Pamekasan semakin memprihatinkan. Bahkan narkoba cukup diminati, terbukti saat ini peredaran narkoba sudah merata di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

Hal itu terungkap dalam audiensi Perhimpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan, di DPRD Pamekasan, yang dihadiri sejumlah pihak terkait.

Seperti Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pamekasan, Polres Pamekasan, MUI Pamekasan, tokoh ulama, ormas Islam, perguruan tinggi, Dinas Pendidikan Pamekasan, dan Kemenag Pamekasan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pamekasan, Zainal Alim. Menurutnya, harus ada penganggaran khusus di APBD Pamekasan untuk kegiatan tes urine. Selain di kalangan PNS, Pemkab juga harus berani mewajibkan tes urine kepada kepala desa, termasuk kepada siswa yang dicurigai pengguna narkoba.

Kondisi peredaran narkoba di Pamekasan itu disampaikan Kasatreskoba Polres Pamekasan, AKP Sarpan. Menurutnya, dari sejumlah kasus penyalahgunaan barang haram itu, telah terjadi di semua kecamatan, sehingga semua kecamatan di Pamekasan tidak ada yang steril dari narkoba.

“Tidak ada satu pun kecamatan yang bersih dan bebas narkoba. Dalam kurun waktu tahun 2014, Polres Pamekasan berhasil mengungkap 22 kasus narkoba dan menangkap 33 tersangka.

Sedang selama tahun 2015, sudah ada 15 kasus dengan 25 tersangka,” kata

AKP Sarpan.

Dikatakan Sarpan, selama ini kepolisian juga kesulitan memberantas peredaran narkoba karena masyarakat yang takut untuk membantu melaporkan temuan peredaran narkoba di sekitarnya. Padahal pemberantasan peredaran narkoba tidak bisa ditangani polres sendirian.

Untuk itu, pihaknya berharap ada peran masyarakat untuk sama-sama membantu kepolisian dalam memberantas keberadaan narkoba di Kabupaten Pamekasan. Bahkan bagi pengguna yang secara sadar menyerahkan diri dan minta untuk dilakukan rehabilitas akan bebas dari sanksi pidana.

“Masyarakat kita masih ketakutan untuk melaporkan karena takut diancam.

Padahal kami siap melindungi nama orang yang memberikan kami informasi.

Kami akan kesulitan bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari masyarakat,” ungkapnya.

Sementara di sisi lain, langkah pemberantasan narkoba oleh P4GN Pamekasan, yang di ketua Wakil Bupati Pamekasan, Kholil Asy’ari, masih terkendala anggaran, untuk melaksanakan tes urin secara merata. Di Pamekasan, anggaran untuk kegiatan pencegahan tersebut tak lebih dari Rp150 juta per tahun.

Hal itu disampaikan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pamekasan, Zainal Alim. Menurutnya, harus ada penganggaran khusus di APBD Pamekasan untuk kegitan tes urine. Selain di kalangan PNS, Pemkab juga harus berani mewajibkan tes urine kepada kepala desa, termasuk kepada siswa yang dicurigai pengguna narkoba.

“Salah satunya tes urine untuk semua pranata, selama ini hanya dilakukan dalam jumlah terbatas karena alasan tidak ada anggaran. Makanya Pemkab perlu menganggarkan khusus untuk tes urine bagi semua pranata,” kata Zainal Alim.

Menurut Kabag Kemasyarakatan Pamekasan, Moh Syaiful Arifin, yang mewakili P4GN Pamekasan, pihaknya akan melaporkan hasil dari audiensi tersebut kepada wakil Bupati Pamekasan Kholil Asy’ari selaku ketua P4GN. =ALI SYAHRONI/rah

DIALOG. Suasana audiensi di ruang Sidang Paripurna DPRD Pamekasan, dengan pembahasan pencegahan dan pemberantasan narkoba, kemarin (21/4)

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PAMEKASAN Mengucapkan SELAMAT DAN SUKSES DUA TAHUN KEPEMIMPINAN

Drs. H. Achmad Syafii, M. Si

Drs. Khalil Asy’ari

Bupati Pamekasan

Wakil Bupati Pamekasan

Drs. Agus Mulyadi, MSI Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan

SEMOGA BISA MENGEMBAN AMANAT MENUJU KABUPATEN PAMEKASAN MENJADI LEBIH MAJU

H

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 22 APRIL 2015 | No. 0592 | TAHUN IV

Aktivis GMNI Tak Ditemui Bupati Dampak Belum Adanya Kades Definitif di 86 Desa PAMEKASAN - Puluhan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Pamekasan urung membacakan tuntutannya dalam aksi unjuk rasa mereka di depan Kantor Bupati setempat, Selasa (21/4). Tuntutan untuk bertemu Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, tidak terpenuhi dan rencananya hanya akan ditemui Sekretaris Daerah, Alwi Beiq.

Para mahasiswa itu juga berencana melemparkan telur busuk ke kantor Bupati, namun diurungkan dan melemparkan benda tersebut ke papan nama kantor tersebut.

Koordinator aksi, Makruf Malaka menyatakan kekecewaannya karena ingin mengungkapkan langsung pernyataan sikapnya di hadapan Bupati Achmad Syafii.

“Kami tidak mau ditemui selain Bupati karena masalah ini kami anggap sangat penting, sehingga tidak mungkin disampaikan ke pihak-pihak yang nanti jawabannya satu, usulan Anda, kami tampung dan akan kami sampaikan ke Bapak Bupati,” jelas

Drs. H. Achmad Syafii, M. Si Bupati Pamekasan

Makruf.

Rencananya ia akan menyampaikan masalah yang timbul akibat belum definitifnya kepala desa di sekitar 86 desa di Pamekasan dan saat ini masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (PLt) Kades. Akibat dari kondisi tersebut, pelaksanaan fungsi pemerintahan desa tidak berjalan secara maksimal. Sebab Plt Kades tidak boleh mengambil kebijakan strategis, seperti penandatanganan Peraturan Desa, Surat Keputusan Kepala Desa, dan kebijakan strategis lainnya.

Di desa-desa yang masih belum memiliki kades definitif, fungsi balai desa hanya lebih pada pelayanan publik seperti pengu-

rusan administrasi kependudukan. “Selain kami ingin meminta kejelasan tentang rencana pelaksanaan Pilkades, kami juga ingin menyampaikan kondisi ini agar bisa dijadikan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan,” katanya.

Sehari sebelumnya, Bupati Pamekasan Achmad Syafii, menyatakan saat ini Peraturan Daerah tentang Pilkades sudah disahkan dan sejumlah desa yang seharusnya sudah menggelar pesta demokrasi itu, direncanakan tahun ini sudah bisa melaksanakannya.

“Mungkin pertengahan atau akhir tahun ini sudah bisa digelar Pilkades karena payung hukumnya sudah disahkan,” katanya kepada wartawan di Desa Lancar, Kecamatan Larangan, Senin (20/4).

Dalam kesempatan itu, Syafii juga menyampaikan pihaknya tidak demam unjuk rasa, termasuk unjuk rasa mahasiswa soal pilkades yang sudah pernah dilakukan beberapa waktu lalu.

Bahkan, dirinya menyatakan ingin menemui para pengun-

jukrasa, namun karena kesibukan, ia tidak bisa menemui para

aktivis dalam aksi mereka. =g. mujtaba/rah

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN PAMEKASAN Mengucapkan SELAMAT DAN SUKSES DUA TAHUN KEPEMIMPINAN

Amin Jabir, ST

Drs. Mohammad Zakir, M.Si

Drs. Taufikurrachman, M.Si

Drs. Moh. Ismail Bey, Apt,MM

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan

Kepala Dishubkominfo Kabupaten Pamekasan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan

Drs. Lukman Hadi, M.Si.

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pamekasan

Ir. Nurul Widiastutik

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan

Drs. Muhammad Yusuf Suhartono,M.Si Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan

Ir.Isye Windarti

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pamekasan

SEMOGA BISA MENGEMBAN AMANAT MENUJU KABUPATEN PAMEKASAN MENJADI LEBIH MAJU

Drs. Khalil Asy’ari Wakil Bupati Pamekasan

Ir. H. Totok Hartono

Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pamekasan

Muharram, ST

Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Pamekasan

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 22 APRIL 2015 | No. 0592 | TAHUN IV

I

Hari Kartini Jadi Sarana Evaluasi Kaum Wanita Bukan Kebebasan Tanpa Batas seperti Dikampanyekan Dunia Barat PAMEKASAN - Hari Kartini selayaknya dijadikan sarana untuk mengembalikan kaum wanita pada kodratnya, bukan dijadikan sarana untuk mengampanyekan kebebasan tanpa batas bagi kaum hawa.

Hal itu disampaikan Korps PMII Putri (Kopri) Cabang Pamekasan dalam Refleksi Hari Kartini di Monumen Arek Lancor, Pamekasan, Selasa (21/4). Kegiatan yang dikemas dalam dialog dan pembagian rangkaian bunga di Jalan Panglima Sudirman.

Ketua Kopri PMII, Selvy Fauziyah mengatakan Kartini sebagai simbol pembebasan kaum wanita dari keterkungkungan tradisi, harusnya dipahami sebagai upaya sosok tersebut untuk mengembalikan kaumnya ke hak sebenarnya yang diberikan tuhan dan bukan sebagai awal kebebasan yang tanpa batas, seperti dikampanyekan kaum wanita di dunia barat.

“Sebetulnya, sejak Islam datang, kaum wanita sudah memiliki kebebasan dan dibebaskan dari segala keterkungkungan, namun dalam bingkai kodrat. Itu bisa dilihat dari peran perempuan di masa nabi dalam pemerintahan hingga dalam peperangan,” kata Selvy.

Ia menilai, ada pembelokan arah perjuangan Kartini, yang dikesankan seakan-akan apa yang dilakukan wanita tersebut untuk

Drs. H. Achmad Syafii, M. Si Bupati Pamekasan

karena tuhan telah memberikan anugrahnya berupa hak sesuai dengan kodratnya.

“Kaum perempuan harus kembali ke kodratnya sebagai mahluk yang juga memiliki hak

dan kewajiban sebagaimana di masa rasulullah,” lanjut Selvy. =G. Mujtaba/rah

menuntut kebebasan yang sebebas-bebasnya.

Dalam pandangannya, antara isu gender yang dikampanyekan dunia barat dengan yang dilakukan Kartini sangat berbeda.

Kartini lebih berjuang untuk melepaskan diri dari tradisi yang tidak memberi kesempatan untuk berperan secara luas, dan tidak menuntut kebebasan yang sebebas-bebasnya.

Sementara yang dilakukan pegiat gender barat, terkesan menuntut kesetaraan hak dengan kaum laki-laki yang nyaris tidak ada batasan kodrat.

“Apa yang diungkapkan Kartini dalam suratnya yang seakanakan memprotes ketidak bisaannya untuk berdiskusi tentang isi Alquran, hal itu karena masih kuatnya cengkraman budaya yang mengalahkan aturan agama,” jelasnya.

Apa yang dilakukan Kartini, jelas Selvy, sama seperti dinyatakan Hanung Bramantyo dalam film Perempuan Berkalung Surban, yang lebih mengajak kaum perempuan untuk berpikir secara kritis dan tidak terkungkung pada aturan-aturan buatan manusia,

DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN PAMEKASAN Mengucapkan SELAMAT DAN SUKSES DUA TAHUN KEPEMIMPINAN

Hermanto

Ketua/Pimpinan DPRD Kabupaten Pamekasan

H.A.Suharto, S.Pd Sekretaris

Taufan Ahmadi Bendahara

SEMOGA BISA MENGEMBAN AMANAT MENUJU KABUPATEN PAMEKASAN MENJADI LEBIH MAJU

Drs. Khalil Asy’ari Wakil Bupati Pamekasan

KORAN J RABU 22 APRIL 2015 | No. 0592 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

RABU 22 APRIL 2015 No. 0592 | TAHUN IV

Selasa, Pansus Sampaikan Rekomendasi ke KPK Sampang - Panitia Khusus (Pansus) terkait BUMD dan Tata Kelola Migas DPRD Sampang, Selasa (28/4) pekan depan akan menyampaikan hasil rekomendasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Selain ke KPK, kami juga akan menyampaikan rekomendasi Pansus DPRD Sampang yang telah diparipurnakan, Senin (20/4) itu ke BPK, Menkumham, dan Mendagri,” kata Wakil Ketua DPRD Sampang, Abdus Salam, Selasa (21/4).

Selain kepada empat lembaga itu, DPRD juga akan menyampaikan hasil rekomendasi kepada institusi aparat penegak hukum yakni Polres Sampang.

“Kalau rekomendasi untuk Polres Sampang ini, rencananya akan kami serahkan tanggal 24 April ini,” terang Abdus Salam.

Hal ini dimaksudkan agar temuan Pansus terkait pembentukan BUMD dan dugaan penyimpangan dalam tata kelola minyak bumi dan gas di Kabupaten Sampang bisa segera ditindaklanjuti.

Sebab, hasil kerja Pansus DPRD Sampang menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan migas di Sampang, termasuk pembentukan BUMD milik Pemkab Sampang.

Adapun penyerahan rekomendasi ke KPK agar temuan penyimpangan dalam pembentukan BUMD Sampang, serta pengelolaan migas itu ditindaklanjuti, karena nilainya tidak sedikit, yakni lebih dari Rp2 miliar.

Rapat paripurna hasil kerja

Pansus DPRD Sampang yang digelar Senin (20/4) itu, menyampaikan 10 poin rekomendasi.

Kesepuluh poin rekomendasi itu meliputi, DPRD Sampang mencabut dan atau membatalkan Perda terkait pembentukan tiga BUMD milik Pemkab Sampang yakni PT SSS (Sampang Sarana Shorebase), PT GSM (Geliat Sampang Madiri) dan PT SMP (Sampang Mandiri Perkasa).

Kedua, DPRD Sampang hendaknya melakukan antisipasi hukum atas kinerja dan tata kelola tiga perusahaan dimaksud agar tidak lebih jauh berimplikasi merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keuangan daerah dan keuangan negara atas penerimaan pajak.

Meminta BPK RI melakukan audit atau Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) akan potensi kehilangan PAD dan kerugian keuangan daerah oleh tiga perusahaan dimaksud.

“Rekomendasi keempat agar DPRD Sampang segera menindaklanjuti dan meminta aparat penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan proses hukum atas pertanggungjawaban seluruh kegiatan usaha, keuangan dan manajemen tiga perusahaan

dan atau semua pihak yang harus bertanggungjawab secara proposional dan berkeadilan, atas indikasi kerugian PAD dan kas daerah kabupaten sampang, serta kerugian negara atas pajak pertambahan nilai (PPn) dan pajak penghasilan (PPn),” kata Abdus Salam.

Rekomendasi kelima, DPRD Sampang membentuk BUMD baru yang legal, sehat, benar, dan transparan, sehingga bisa secara profesional menata kembali seluruh potensi tata kelola migas yang ada di Sampang, dan perusahaan itu harus “bankable”.

Selanjutnya, Pansus meminta agar Bupati Sampang memerintahkan unit kerja pelayanan perizinan penertiban Surat Ijin

Usaha Perdagangan (SIUP) untuk melakukan pembekuan SIUP atas nama perusahaan (PT SSS, PT GSM dan PT SMP) sesuai dengan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 289/ MPP/KEP/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian SIUP, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 26 ayat 1 huruf C. Ketujuh, Bupati Sampang diminta menjelaskan kepada DPRD Kabupaten Sampang dan mengumumkan kepada seluruh rakyat serta melalui berbagai media secara transparan tentang potensi PAD yang seharusnya dicapai selama 2008-2014 dari kegiatan dan hasil usaha sektor wilayah blok KKKS yang dikelo-

J

la PT Santos, PT Husky, dan PT Petronas yang sebenar-benarnya wajib segera disetor pada rekening kas daerah.

Pada poin kedelapan, Pansus merekomendasikan agar Bupati Sampang mencabut atau membatalkan persetujuan MoU atau segala bentuk kerja sama dengan pihak ketiga termasuk hak rakyat daerah atas PI (Participating Interest) karena sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan amanat Perda Nomor 9 Tahun 2009 sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6.

Kesembilan, Pansus merekomendasikan, agar Pimpinan DPRD Sampang menindaklanjuti kepada pihak Kepolisian RI terhadap indikasi pemalsuan data atau identitas KTP pada Akta pendirian Nomor 20 Tahun 2009 tentang pendirian PT SMP. “Jadi ada temuan pemalsuan dokumen juga dalam pembentukan BUMD pengelola PI migas di Sampang selama ini,” katanya.

Sedangkan rekomendasi terakhir (kesepuluh) Pansus DPRD Sampang meminta seluruh masyarakat untuk bahu membahu membangun dan menjaga kekayaan alam, menjaga stabilitas wilayah blok KKKS sehingga dapat dinikmati bersama dalam kemakmuran dan kesejahteraan demi menjaga persatuan kesatuan dan NKRI secara utuh sebagai Bangsa Republik Indonesia.

Pembentukan Pansus DPRD Sampang tentang BUMD dan Tata Kelola Migas ini, berdasarkan hasil rapat antara perwakilan masyarakat utara Sampang dengan Bupati dan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Pemkab Sampang belum lama ini.

Anggota DPRD Sampang yang hadir dalam rapat paripurna yang digelar Senin (20/4) itu sebanyak 36 orang dari total 45 orang anggota. =ABD AZIZ/ANT

Sampang

KORAN MADURA

RABU 22 APRIL 2015 | No. 0592 | TAHUN IV

K

Kedisiplinan Anggota Dewan Rendah Ratusan siswa SDN Pangongseyan 3 Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, terpaksa melakukan kegiatan belajar di musholla karena sekolahnya rusak.

PENDIDIKAN

SAMPANG - Tingkat kedisiplinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daearah (DPRD) Kabupaten Sampang rendah. Setiap ada agenda kedewanan ada yang sering tidak hadir. Bahkan, sering tidak masuk kantor setiap harinya.

Komisi IV Soroti Kinerja Disdik SAMPANG - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Amin Arif Tirtana mengatakan, Dinas Pendidikan (Disdik) setempat terkesan memarginalkan sekolah pinggiran.

Sarana pendidikan yang diberikan Disdik selama ini tidak dirasakan oleh sekolah pinggiran. Sejumlah sekolah ambruk total hingga saat ini tak kunjung disikapi serius. Akibatnya, siswa terpaksa melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) di rumah tetangga sekitar.

Amin menjelaskan, ada tiga sekolah yang ambruk total di wilayah pinggiran Sampang, yaitu SDN Pangongsean 3 Torjun, SDN Kotah 2, dan SMP Satu Atap Kotah Jrengik. Anak Didik tersebut dipastikan akan melaksanakan Ujian Nasional (UN) 2015 di teras rumah warga atau musala.

“Kondisi ini sangat memprihatinkan anak didik. Bisa jadi, ini akan menjadi faktor menurunnya semangat siswa untuk terus belajar. Sebab, pelayanan Disdik sampai saat ini belum maksimal,” katanya, Selasa (21/4).

Katanya, ambruknya sejumlah sekolah itu bentuk kelalaian Dinas Pendidikan yang tidak sigap dalam mengawasi sarana pendidikan.

Sebab, kalau ada kontrol serius dari pihak Disdik, gedung sekolah tidak akan sampai ambruk. “Seharusnya Disdik harus lebih sigap terhadap kondisi sekolah, sehingga gedung sekolah ambruk tidak terjadi,” papar Amin.

Dikatakannya, Komisi IV mengamati kinerja Disdik dalam menjalankan pendidikan di Kota Bahari perlu dievaluasi. Sebab, Disdik selama ini terkesan hanya memberi perhatian lebih terhadap sekolah yang ada di perkotaan.

Sementara sekolah yang ada di

pelosok desa 50 persen diabaikan.

“Seharusnya Disdik memperhatikan pendidikan yang ada di pelosok desa. Karena, anak didik yang ada rentang putus sekolah.

Bahkan, kalau tenaga pendidiknya kurang aktif melakukan komunikasi dengan siswanya, dimungkinkan akhlak siswa liar,” hematnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini meminta Disdik mengawasi kondisi sekolah yang ada di Kota Bahari agar hal serupa tidak terjadi lagi. Sebab yang akan merasakan dampaknya adalah para tenaga pendidik serta anak didik.

“Sebenarnya, Komisi IV heran, kan program-program di Disdik sudah jalan, tapi sekolah ambruk masih banyak. Maka dari itu, saya timbul pertanyaan, kenapa masih ada sekolah ambruk wong programnya sudah dijalankan,” tanya Amin dengan wajah kecewa.

Komisi IV sebagai mitra kerja akan mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan dalam hal pelayanan terhadap sekolah yang ada di Sampang. “Kami akan terus mengawal Disdik untuk kemajuan pendidikan di Sampang, terutama sekolah yang belum mendapatkan perhatian serius,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Sampang Heri Purnomo mengakui adanya sejumlah sekolah ambruk tersebut. “Seharunya tiga sekolah tersebut direhab pada tahun 2013 lalu. Namun, terkendala lahan sekolah bukan milik pemerintah,” ucapnaya.

Disdik berjanji, tiga gedung sekolah yang ambruk tersebut segara dilakukan pembangunan ulang atau perawatan bagi sekolah yang mengalami retak ringan. Sebab, lahan tanah bangunan sekolah tersebut sudah valid milik pemerintah. “Insya Allah tahun ini, tiga sekolah tersebut akan dibangun,” jelasnya. =RIDWAN

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sampang, Muhammad Subhan mengatakan, hasil kajian BK sejak beberapa bulan terakhir, tingkat kedisiplinan dewan masih tergolong rendah.

Bahkan, ada anggota dewan hanya masuk tiga kali dalam satu minggu.

“Dari hasil evaluasi yang dilakukan beberapa bulan terakhir ini, tingkat kedisiplinan anggota dewan masih rendah,” kata Muhammad Subhan, Selasa (21/4).

Oleh karena itu, BK terus melakukan pemantauan terhadap mereka.

Menurutnya, rendahnya ke-

disiplinan anggota dewan diukur dari agenda kedewanan yang sudah dilakukan selama ini, seperti rapat paripurna. Selain itu, kedisiplinan masuk kantor para wakil rakyat setiap harinya juga rendah. ”Sekitar 20 persen anggota dewan tingkat kedisiplinannya masih rendah dalam menghadiri kegiatan kedewanan. Itu belum dihitung yang tidak masuk kantor,” terangnya.

Dikatakan, BK sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan agar tidak mengulangi lagi perbuatan nakalnya itu. BK mengancam akan memberikan sanksi berat kepada anggota dewan jika tidak menggubris teguran sebelumnya. ”Terkait sanksi kami masih belum bisa berikan, sementara kami hanya sebatas memberikan teguran melalui lisan. Jika nanti tidak ada perubahan, baru kami melangkah pada sanksi,” tegasnya.

Kata Subhan, Badan Kehormatan akan memberikan sanksi tegas kepada anggota dewan yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi oleh BK. Sanksi yang akan dijatuhkan berupa teguran lisan, teguran tertulis atau pemberhentian dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan perturan dan perundang-undangan. “Namun, sebelum BK menjatuhkan sanksi, saya akan panggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” jelasnya.

Politisi PPP itu mengharapkan kepada anggota dewan meningkatkan kedisplinannya agar semua kegiatan yang berkaitan dengan kedewanan bisa dimaksimalkan. Sebab, kegiatan kedewanan jika tidak dihadiri oleh pimpinan atau separuh dari anggota dapat berpengaruh fatal pada kegiatan yang akan dilaksanakan.

“Kami tegaskan, BK akan menjatuhkan sanksi kepada anggota dewan jika melanggar kode etik dan tata tertib DPRD. Sanksi yang berat menghentikan dari kelengkapan DPRD,” tegasnya. =RIDWAN/LUM

L

Sampang

KORAN MADURA

RABU 22 APRIL 2015 | No. 0592 | TAHUN IV

KRIMINALITAS

Pengungsi Syiah Laporkan Pencurian SAMPANG - Pengungsi Syiah asal Kabupaten Sampang yang saat ini berada di Rumah Susun (Rusun) Jemondo Sidoarjo, melaporkan harta kekayaannya yang hilang ke Markas Kepolisian Resor (Polres) Sampang, Selasa (21/4).

Kasat Reskirm Polres Sampang AKP Hari Siswo mengatakan, ada lima warga pengungsi Syiah yang melaporkan harta kekeyaannya hilang. Mereka berinisial MDW, JM, MS, MTR, HM, warga asal Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.

“Ya, ada lima warga Syiah yang melaporkan harta kekayaannya yang dicuri warga sekitar. Tapi saya suruh selesaikan secara kekeluargaan, karena pelaku masih satu keluarga,” singkat Hari Siswo, kemarin.

Harta kekayaannya yang dilaporkan hilang berupa pohon sebanyak 19 batang yang ditebang di Dusun Solong Timur, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben. Belasan pohon itu terdiri dari 3 pohon akasia dan 16 pohon kayu jati, dengan kisaran harga Rp17 juta.

Terpisah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sampang, Rudi Setiadhy juga membenarkan laporan tersebut.

“Benar, ada dugaan aksi pencurian kayu, yang diakui oleh Hamama pengunsi Syiah yang ada di Sidoarjo,” jelas Rudi Setyadi.

Laporan itu masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian dan penelurusan pemerintah. Menurutnya, penebangan itu bukan dilakukan oleh pihak luar. “Kedua belah pihak mengaku 19 pohon tersebut peninggalan leluhur mereka. Jadi kajian itu masih diproses,” ucapnya.

Rudi Setiadhy menjelaskan, setelah pelapor diperiksa di Mapolres Sampang, lima orang pengungsi Syiah tersebut langsung kembali menuju Sidoarjo.

Kejadian itu dipastikan tidak akan berdampak kepada situasi dan kondisi di wilayah bekas konflik tersebut. “Saya yakin, situasi dan kondisi di Karang Gayam tetap aman,” tandanya. =RIDWAN

Puluhan siswa tampak serius menjawab soal Ujian Nasional tahun pelajaran 2014/2015, beberapa waktu lalu.

48 Siswa Drop Out dari UN Susulan SAMPANG – Sebanyak 48 siswa sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) di Kabupaten Sampang pada tahun pelajaran 2014/2015, drop out dari Ujian Nasional (UN) susulan yang dilaksanakan pada Senin-Rabu (20-23/4).

Rinciannya, untuk sekolah menengah atas (SMA) ada 8 siswa yang drop out, sekolah menengah kejuruan (SMK) 18 siswa, dan madrasah aliyah (MA) sebenyak 22 siswa tang dro out.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Kurikulum Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang Arif Budiansor. Menurutnya, siswa ditemukan drop out dari UN susulan setelah Disdik kroscek ke lembaga yang merencanakan UN susulan itu.

Katanya, dari puluhan sekolah yang merencakan UN

susulan, gagal semua. Karena siswa yang akan mengikuti UN itu mundur atau drop out tanpa ada keterangan ke pihak sekolah.

“Di hari kedua pelaksanaan UN susulan ini, pihak sekolah belum memberikan keterangan kepada Disdik terkait siswanya,” kata Arif Budiansor pada Koran Madura, Selasa (21/4).

Analisis sementara Disdik, siswa drop out dari UN susulan, karena bekerja, menikah di usia dini, umrah, dan ikut orangtua bekerja di luar kota. Sehingga,

siswa yang hampir tuntas menyelesaikan pendidikanya gagal total karena ada di luar kota.

“Memang ada sebagian siswa yang tidak bisa ikut UN kemarin dengan alasan sakit dan itu dibuktikan dengan keterangan dokter. Namun di UN susulan ini mereka juga drop out tanpa ada keterangan,” paparnya.

Sebelum UN diselanggarakan kemarin, Arif menjelaskan, Disdik sudah memberikan imbauan kepada pihak sekolah untuk terus memperhatikan siswa yang nakal dan mempunyai masalah ekonomi. Dalam imbauan itu, pihak sekolah diwajibkan untuk mendatangi siswa tersebut ke rumahnya masing-masing agar semangat siswa tumbuh.

“Upaya Disdik agar siswa

tidak putus sekolah sudah dilakukan melalui pihak sekolah masing-masing. Pihak sekolah wajib mendatangi ke rumah siswa yang nakal agar masalahnya bisa diselesaikan dengan baik. Baik yang ekonominya rendah atau masalah lainnya,” jelasnya.

Menjalang pelaksanaan UN kemarin, Disdik kembali mengimbau kepada sekolah agar mendata siswa yang rentang tidak ikut UN serta memberikan solusi kepada siswa dengan cara apa pun agar mereka bisa menyelesaikan pendidikannya.

“Kami sudah upaya keras untuk menghalangi siswa putus sekolah di tengah jalan. Karena mereka masih tanggung jawabnya pemerintah dalam hal ini Disdik,” tutupnya. =RIDWAN

KORAN Bangkalan MADURA BANGKALAN - Rencana relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selama ini beroperasi di alunalun Bangkalan belum menemui titik terang.

Bahkan sampai saat ini pemerintah daerah (Pemda) belum melakukan sosialisasi apa pun kepada para PKL. Padahal pemkab sudah lama berencana untuk memindahkan PKL yang ada di alun-alun ke lapangan karapan sapi yang berada di Sekep.

Keberadaan PKL di alunalun memang mengganggu

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

RABU 22 APRIL 2015

RABUNo. 22 APRIL 2015| TAHUN | No. 0592|IVTAHUN IV 0592

DPRD Belum Tahu Rencana Relokasi PKL Mondir: Sampai Saat ini Masih Belum Dianggarkan pemandangan kota dan taman Paseban di samping utara alun-alun. Alun-alun sebagai salah satu ruang terbuka harus bersih dan rapi, karena ini juga salah satu ikon Kabupaten Bangkalan.

Hingga saat ini rencana relokasi PKL diakui belum ada pembahasan dengan legislatif, sehingga tidak mengetahui rencana tersebut. Apalagi tidak ada

penganggaran soal relokasi. Akibatnya, banyak pedagang yang menjual dagangan di kawasan alun-alun, baik asongan dan bangunan semi permanen. Setiap ada penilaian Adipura, para PKL harus rela tidak berjualan karena adanya pelarangan.

"Tidak ada rencana Pemkab untuk merelokasi PKL yang beroperasi di alun-alun kota, sehingga DPRD sampai saat ini

belum pernah sekalipun membahasnya. Justru kita tahu dari teman-teman media ini," terang Mahmudi, sekretaris komisi A DPRD Bangkalan.

Sebelumnya, Wakil Bupati Bangkalan Mondir Rofii menyampaikan, relokasi PKL yang ada di alun-alun sampai saat ini belum dianggarkan dan belum bisa ditindaklanjuti karena disamping belum ada sosial-

isasi, juga harus menyiapkan infrastruktur yang ada di lapangan karapan sapi sebagai lahan pengganti bagi PKL yang ada di alun-alun.

"Pemkab masih menyiapkan lapangan kerapan sapi biar nantinya kalau PKL sudah dipindahkan tidak merasa dirugikan dan pelanggannya banyak," ungkapnya. = MOH RIDWAN/RAH

KEMANUSIAAN

Krisis Stok Darah Belum Juga Teratasi BANGKALAN - Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transfusi darah membuat pasokan darah semakin langka.

Ditambah faktor banyaknya pasien yang membutuhkan darah, sehingga antara pengeluaran darah dan pendonor tidak berimbang. Hal itu membuat stok darah yang ada di Palang Merah Indonesia (PMI) selalu berkurang.

Direktur Unit Donor Darah PMI Bangkalan dr Fachrur Rozi menjelaskan, pasien yang kerap membutuhkan darah bervariatif.

Mulai dari pasien yang dioperasi persalinan dan pasien yang kekurangan darah akibat kecelakaan. Apalagi kebutuhan stok darah satu minggu 70 sampai 100 kantong darah.

"Menolong sesama merupakan anugerah tuhan. Tidak ada darah sintetis, sehingga pendonor darah sangat dibutuhkan demi menolong sesama," ungkapnya.

Manfaat mendonor darah, pada saat diambil darahnya tingkat kolesterol, lemak, dan asam urat turun. Beban jantung dan ginjal semakin menurun. Jantung akan semakin bagus, sehingga mengurangi gejala stroke. Kalau tidak diambil darahnya, umur 12 bulan sel-sel darah akan mati. Apabila diserap oleh tubuh racun-racunnya akan menempel pada pembuluh darah, sehingga pembuluh darah menjadi sempit.

Itu yang menyebabkan hipertensi, stroke, dan sebagainya.

"Darah itu ibarat sumur,

BERBARING. Masyarakat saat mendonorkan darah di Rumah Sakit Syamrabu, kemarin (21/4).

kalau sumur itu tidak diambil menyebabkan kotor. Jika diambil airnya akan bersih. Sama halnya dengan darah, jika didonorkan kualitas darah akan semakin

bagus," terangnya.

WHO menyatakan, satu kantong darah menyelamatkan 3 nyawa. Ketersediaan kantongkantong darah di PMI bergantung

adanya pendonor yang sukarela menyumbangkan darahnya.

Korelasinya, semakin banyak pendonor tentunya akan semakin banyak persediaan stok darah.

moh ridwan/koran madura

"Kami berharap lebih banyak lagi pendonor darah, sehingga kekurangan stok darah di PMI tidak sampai terjadi," harapnya. = MOH RIDWAN/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 22 APRIL 2015 | No. 0592| TAHUN IV

DNT SMP Ditetapkan 14.954 Siswa BANGKALAN - Ujian Nasional (UN) tingkat SMP yang dijadwalkan pada 5-8 Mei mendatang akan diikuti sebanyak 14.954 peserta. Jumlah tersebut diperoleh dari Daftar Nominasi Tetap (DNT) Peserta UN tingkat SMP di Kabupaten Bangkalan yang telah ditetapkan provinsi.

Ribuan peserta yang terdaftar berasal dari 324 lembaga negeri dan swasta.

Kasi Kurikulum Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Bangkalan, Risman Iriyanto menjelaskan, DNT peserta UN tingkat SMP dikirim dari provinsi. Saat ini sudah dikirim kepada seluruh sekolah tingkat SMP baik negeri dan swasta.

"Rincian DNT untuk SMP sebanyak 10.356 yang tergabung dari lembaga negeri dan swasta.

Untuk MTs jumlah pesertanya 4.598," kata Risman, kemarin (21/4).

Dia menjelaskan, Kartu Peserta Ujian Nasional (KPUN) juga sudah diberikan satu minggu lalu. Setelah KPUN jadi, pelaksanaan UN tinggal menunggu waktu saja. Untuk pendistribusian naskah UN tingkat SMP, tidak akan jauh berbeda dengan pen-

distribusian naskah UN tahun sebelumnya.

Berbeda dengan pelaksanaan UN tingkat SMA, UN pada SMP tak ada yang melaksanakan ujian online. Sebab tidak ada kesiapan dari sekolah-sekolah. Namun, untuk tahun akan datang ditargetkan ada yang melaksanakan secara online. Menurutnya, sejauh ini sekolah sudah mempunyai denah ruang ujian.

"Ada empat mata pelajaran yang diujikan yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA. Waktu yang diberikan sebanyak dua jam mata pelajaran," jelasnya.

Dia menambahkan, peranan kepolisian dalam UN kali ini hanya sempai pada pengamanan

FOKUS. Sejumlah siswa SMP di Pamekasan saat fokus mengerjakan UN pada tahun lalu.

PENAKIB

pendistribusian soal di tingkat kecamatan. Sebab sekolah diberi beban tanggung jawab penuh dalam soal keamanan pengerjaan soal. Berbeda saat pelaksanaan ujian tahun lalu, UN tidak mempunyai fungsi sebagai penentu kelulusan siswa, karena sekolah yang paling berkompeten menilai siswanya.

"Meski bukan penentu kelulusan siswa wajib mengikuti UN. Kita imbau agar seluruh siswa ikut, tidak seperti di ujian SMA karena 46 siswa tidak mengikuti ujian. Kalau pun ada siswa yang sakit dan dirawat di rumah sakit.

Pihaknya akan tetap memfasislitasi siswa agar tetap mengerjakan ujian di sekolah," ungkapnya. = ANT/MOH RIDWAN/RAH

moh ridwan/koran madura

Dinkes: Angka Kematian Ibu dan Bayi Turun BANGKALAN - Angka kematian ibu dan bayi di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, dalam dua tahun terakhir ini mengalami penurunan, kata Kepala Dinas Kesehatan setempat Nur Aida Rahmawati.

"Penurunan ini tidak lepas dari adanya program yang kami canangkan," katanya dalam acara Intervensi Hulu dan Hilir dalam Rangka Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (Penakib) di pendopo Pemkab Bangkalan, Selasa (21/4).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, angka kematian ibu dan bayi pada tahun 2014 ibu sebanyak 10 orang, dan 125 balita.

"Jumlah ini turun bila dibandingkan tahun 2013 yakni, ibu meningal sebanyak 11 orang dan 168 balita," kata Nur Aida Rahmawati.

Ia menjelaskan, ada tiga penyebab kematian ibu dan bayi.

Yang sering terjadi diantaranya pendarahan, keracunan atau tekanan darah dan terakhir penyakit jantung.

"Ketiga faktor Ini yang harus diwaspadai bagi semua ibu hamil," ungkapnya.

Untuk menekan kematian ibu dan bayi ini, lanjut dia, ada beberapa program yang telah dilaksanakan Dinkes Bangkalan.

Pertama, meningkatkan ketrampilan bidan, keda memberi nomor ibu hamil.

"Dan yang ketiga kita telah melakukan MoU dengan Stikes untuk mendampingi Bidan. jadi setiap mahasiswa mendampingi 1 ibu hami, yang fungsinya mengecek kalau ada tanda-tanda bahaya," paparnya.

Sedangkan Kabid Yankes Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, Herlin Ferliyan menyatakan, dari jumlah 605.000 ibu melahirkan se-Jawa Timur yang meniggal mencapai 567 orang.

Dengan penghitungan per 100 ribu kelahiran 93,7 yang meninggal.

"Jadi perlu kerja sama yang maksimal antara tim medis dengan seluruh elemen masyarakat," ucapnya. = ANT/ ABD AZIZ

KORAN Bangkalan MADURA

Laporan Khusus

KORAN MADURA

RABU 22 APRIL 2015

RABUNo. 22 APRIL 2015| TAHUN | No. 0592|IVTAHUN IV 0592

OO

Pesan Risma untuk Perempuan Bergaji Tinggi SURABAYA - Suasana peringatan Hari Kartini yang digelar Pemerintah Kota di Balai Kota Surabaya, sedikit berbeda dengan sebelumnya.

Ini dikarenakan Pemerintah Kota Surabaya pada peringatan kali ini lebih menonjolkan sisi feminim yang ditanamkan di kalangan para laki-laki, yakni dengan adanya lomba memasak nasi goreng yang wajib diikuti para kepala dinas dan camat lakilaki.

Lomba masak berjalan menarik. Tidak jarang aksi pejabat pemkot dari kaum Adam tersebut diselingi gelak tawa. Maklum, tidak semua terbiasa meracik bumbu dan mengolah nasi goreng di depan penggorengan.

"Ini kebanyakan porsinya," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat meninjau jalannya lomba masak nasi goring, Selasa (21/4).

Di samping lagak para peserta, nama-nama nasi goreng juga menambah daya tarik. Sebab, beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memilih nama unik, misalnya Nasi Goreng (Nasgor) Mercon dari Camat Tambaksari, Nasgor "Jamur Mendem" karya Kepala Dinas Pertanian dan Nasgor "Terdampak Lokalisasi" hasil masakan Kepala Dinas Sosial.

Selain itu, ada pula Nasgor Raisin yang merupakan singkatan dari Rambu Ikan Asin. Nasgor tersebut diusung Kepala Dinas Perhubungan. Tampilannya pun dibuat menarik dengan penambahan ikon-ikon kecil bergambar rambu-rambu lalu lintas.

Serta, tidak ketinggalan Nasgor "Judge Bao" karya Kasatpol PP dan nasi goreng "Lantai Lima" oleh Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Diberi label "Lantai Lima" karena kantor Bagian Pemerintahan dan Otoda memang berada di lantai lima gedung Pemkot Surabaya.

Usai mengunjungi tiap-tiap peserta, Wali Kota Surabaya, Tri rismaharini, mengimbau kepada kaum perempuan yang menduduki jabatan di lingkungan pemerintah kota agar tidak melupakan perannya sebagai ibu rumah tangga.

"Kalau di rumah dia harus memerankan seorang ibu rumah tangga. Saya ingatkan ini jangan kemudian merasa diri kita lebih, mereka bawa ke rumah," tuturnya.

Risma berharap, gaya kepemimpinan para pejabat di kantor

ant/herman dewantoro

LOMBA MAKAN KRUPUK. Sejumlah peserta mengikuti lomba makan kerupuk saat peringatan hari Kartini di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/4).

Makan kerupukter sebut diikuiti antar kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga camat se-Surabaya.

tidak diterapkan di rumah karena, menurut perempuan pertama yang menjabat wali kota Surabaya itu, di rumah orang tua juga berkomunikasi dengan anak.

Wali kota mengakui di lingkungan pemerintah kota beberapa pegawai gagal membina rumah tangganya hanya karena persoalan sepele, yakni gaji istri lebih tinggi dari suaminya.

"Macam-macam (penyebab cerai). Ada yang suami nyeleweng.

Tapi ada juga karena yang perempuan merasa pendapatannnya lebih tinggi, jadi ada perubahan sikap," katanya.

Wali kota menegaskan dalam karir perempuan boleh berkarir.

Namun, ia meminta tidak melupakan kodratnya sebagai ibu rumah tangga. "Kartini boleh berprestasi, sudah tidak ada halangan lagi. Tetapi tetap harus tahu kodrat kita sebagai ibu rumah tangga," tegasnya.

Ia menambahkan, dalam lingkungan pemerintah kota ia telah memberi kesempatan pada perempuan untuk menduduki jabatan yang sama dengan kaum pria.

Ia mencontohkan, kepala Dinas Kebakaran yang saat ini dijabat oleh perempuan. Menurutnya, keputusan yang ia buat merupakan keputusan yang be-

rani karena hampir tidak ada jabatan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran disandang oleh perempuan.

"Ini mungkin pertama di dunia, saya tunjuk Kepala Dinas PMK perempuan. Artinya saya tidak membedakan," terangnya.

Risma menegaskan meski memiliki prestasi perempuan harus bisa menempatkan dimana dirinya berada. "Saya pun kalau di lingkungan rumah tunduk pada RT dan RW," kata mantan Kepala Bappeko itu.

Menurutnya, melalui peringatan Hari Kartini memberi semangat dan perjuangan pada dirinya untuk tidak terlena dengan jabatan yang diemban. "Supaya saya tahu, bahwa saya juga ibu rumah tangga. Ibu bagi anak-anak saya," katanya.

Untuk itu, Risma berkeyakinan, perempuan yang berhasil dalam karirnya juga seharusnya bisa berhasil pula dalam membina keluarganya.

"Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Kartini. Semoga semangat perjuangan RA Kartini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh wanita nusantara," kata wali kota yang masuk jajaran 50 pemimpin terbaik versi Fortune.

Kartini Era Globalisasi Semua perempuan di Indonesia saat ini

sepakat untuk perlunya berterima kasih pada sosok Kartini. Sebab sosok Kartinilah yang mampu menyetarakan derajat perempuan dengan laki-laki. Atas kegigihannya, kini perempuan bisa memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, karir, dan juga tingkatan sosial.

Tapi apakah cita-cita besar Kartini saat ini sudah benar tercapai? Lalu bagaimanakah sejatinya menjadi seorang Kartini di era globalisasi seperti sekarang ini? Reni Astuti, anggota Komisi D DPRD Surabaya dari Partai PKS mengatakan sebagai perempuan patut untuk mengapresiasi perjuangan Kartini untuk mewujudkan emensipasi perempuan.

Meski saat ini emansipasi sudah diartikan secara luas dan segala bidang, namun yang perlu kita ingat, pada dasarnya Kartini memperjuangkan emansipasi untuk mendorong agar perempuan bisa setara dengan pria dalam hal mencari ilmu.

"Satu yang saya ingat betul adalah pemikiran Kartini, dalam bukunya ia berkata Aku menginginkan pendidikan untuk mendidik generasiku, bagaimana kamu bisa memiliki generasi yang baik jika kamu kaum perempuan tidak punya bekal ilmu untuk

mendidik generasimu," katanya.

Serta yang juga perlu dicamkan, konteks emansipasi jangan dipahami sebagai semangat untuk bersaing dengan kaum Adam.

"Kita di dunia ini untuk saling melengkapi, terlebih jika dalam keluarga, perempuan harus tetap memahami kodratnya sebagai perempuan yang patuh dan taat pada suaminya," katanya.

Begitu halnya yang dikatakan Luthfiyah, anggota Komisi A dari Partai Gerindra. Dalam peringatan Hari Kartini ini, lanjut dia, perempuan mengambil nilai-nilai semangat dari sosok Kartini untuk memotivasi kita.

Namun tetap dalam memaknai emensipasi, perempuan tidak boleh mengartikan kebebasan yang dimiliki saat ini secara bebas tanpa arah.

Memang kita sudah diberi kebebasan untuk mengaktulisasikan diri dalam berbagai hal.

"Kita boleh berkarir selevel dengan laki-laki. Menjadi pemimpin juga dibolehkan. Tapi tetap tidak boleh keblabasan.

Emansipasi tetap harus memegang nilai-nilai agama. Contohnya meski kita saat ini menduduki jabatan yang tinggi, namun perempuan juga tidak boleh lupa kewajibannya sebagai seorang istri di rumah tangga," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM

P

KORAN MADURA

RABU 22 APRIL 2015 | No. 0592 | TAHUN IV

RABU 22 APRIL 2015 No. 0592 | TAHUN IV

KORAN MADURA

PERANG TIM JATIM KERTO PS MOJO AM MU EP VS PERS RIL MINGGU 26 AP

P

Pemain Persepam Madura Utama (P-MU) Rossi Noprihanis (kiri) melewati hadangan pemain Sumenep Selection, A. Setiawan (kanan) dalam partai ujicoba, di GOR A. Yani, Sumenep, Jatim, beberapa hari lalu.

P-MU mengintensifkan skema permainan jelang kick of Divisi Utama 2015.

Laga Perdana, Persepam MU Bertandang ke Kandang PSMP PAMEKASAN - Laga perdana Persepam Madura Utama (Persepam MU) pada kompetisi Divisi Utama (DU) Minggu (26/4), terbilang cukup berat karena harus melakoni laga tandang (away). Yakni menghadapi tim tuan rumah PS Mojokerto Putra. Dibutuhkan kebugaran fisik, stamina, dan mental yang tangguh agar Laskar Sape Ngamok bisa menaklukkan tim asuhan Sanusi Rahman di hadapan suporter fanatiknya.

Pada pertandingan ini, Persepam MU manargetkan poin penuh. Kemenangan perdana ini mutlak harus diraih sebagai modal awal untuk melakoni

pertandingan berikutnya menghadapi Madiun Putra FC pada Rabu, (6/5) di kandang Persepam MU (home).

Asisten Manajer Persepam

MU, Nadi Mulyadi mengakui laga perdana ini cukup berat karena harus berlaga di luar kandang.

Namun demikian, pihaknya sangat yakin dengan skuad yang ada dan persiapan yang cukup matang, poin penuh bisa diraih tanpa menganggap enteng tim lawan. “Kami memang belum tahu betul kekuatan PSMP Mojokerto.

Yang jelas tak ada tim yang bisa dianggap remeh karena masing-masing punya target. Tapi saya yakin, pelatih sudah menyiapkan strategi dan taktik yang tepat dalam menyerang maupun

meredam serangan tim lawan.

Mari doakan bersama,� katanya.

Untuk memuluskan target ini, pihaknya juga berharap dukungan suporter Persepam MU yang tergabung dalam berbagai komunitas suporter di empat kabupaten di Madura. Baik dukungan moril terlebih bisa datang langsung ke stadion untuk memberi dukungan dari tribun. Dukungan suporter ini dipastikan akan menambah energi para pemain baik di laga kandang maupun tandang.

Di kubu PS Mojokerto Putra, mereka baru saja mengalami kekalahan telak saat ujicoba de-

ngan tim tuan rumah Persis Solo, di Stadion Manahan, Senin (20/4), lalu dengan skor (6-0). Masingmasing 3 gol di babak pertama dan 3 gol di babak kedua.

Pelatih PS Mojokerto Putra, Sanusi Rahman dalam keterangan persnya mengakui kekalahan timnya saat itu karena minimnya persiapan yakni satu minggu sebelum ujicoba. Kondisi fisik dan stamina anak asuhnya diakui kalah dari tim lawan yang mampu menampilkan permainan cepat. Bahkan saat latihan sebelumnya, pemainnya hanya mampu berlatih 20 menit. =A. FAUZI M/RAH