Koran Madura 29 April 2015

RABU

KORAN MADURA

29 APRIL 2015 | No. 0597 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

RABU 29 APRIL 2015 |0328-6770024 No. 0597 | TAHUN IV

1

koranmadura@gmail.com

89.000 Unit ATM Dibobol Maling l5 Ekonomi | ha

Abraham Samad Ditahan KPK Pertimbangkan Ajukan Permohonan Penangguhan Penahanan

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 29 APRIL 2015 | No. 0597 | TAHUN IV

DUALISME PARPOL

Jimly Sarankan MA Percepat Putusan MATARAM- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie menyarankan Mahkamah Agung mempercepat proses peradilan dualisme kepengurusan partai politik yang kini bersengketa sehingga ada keputusan final dan mengikat.

ant/dedhez anggara

EVAKUASI KORBAN LONGSOR. Seorang petugas melihat alat berat yang berusaha mengevakuasi korban longsor di tambang batu alam Gunung Kuda, Desa Cipanas, Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (28/4). Pencarian korban longsor tambang batu tersebut masih dilakukan meski terkendala cuaca dan diduga masih terdapat 4 korban yang tertimbun.

Abraham Samad Ditahan KPK Pertimbangkan Ajukan Permohonan Penangguhan Penahanan MAKASAR-Penyidik Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) akhirnya menahan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Abraham Samad setelah diperiksa sekitar 7 jam lamanya.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum ) Polda Sulselbar Kombes Joko Hartanto mengatakan Samad ditahan karena alasan subjektif dan objektif penyidik. “Dari hasil analisa penyidik berdasarkan fakta hukum, maka tersangka AS dilakukan upaya hukum berupa penahanan,” ujar Joko Hartanto saat memberi keterangan kepada wartawan di Mapolda Sulselbar, Selasa (28/4).

Joko memastikan dari hasil pemeriksaan, penyidik sudah mengantongi bukti cukup dugaan pidana yang dilakukan Samad. Samad diduga melakukan tindak pidana Pasal 264 ayat 1 subsidair Pasal 266 ayat 1 KUHP dan atau Pasal 93 UU 23/2006 sebagaimana diubah menjadi UU 24/2013 tentang Kependudukan. “Pertimbangan secara subjektif dikhawatikan melarikan diri, mengulangi tindak pidana, merusak atau menghilangkan barang bukti,” katanya.

Sayangnya, Joko tak menjelaskan detail soal barang bukti yang dikhawatirkan akan dihilangkan oleh Samad. “Ada barang bukti Kartu Keluarga yang seharusnya dibawa beliau, tapi tidak masalah,” ucap Joko.

Sedangkan alasan objektif yaitu dugaan pasal yang disangkakan pasal 21 ayat 4 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. “Ya langsung ditahan,” ujarnya.

Seperti diketahui, kasus yang menjerat Abraham Samad ini bermula dari laporan Ketua LSM Lembaga Peduli KPK-Polri Chairil Chaidar Said ke Bareskrim Polri. Bareskrim kemudian melimpahkan penanganan perkara ke Polda Sulawesi Selatan dan Barat pada 29 Januari 2015 karena lokus perkaranya berada di Makassar. Polda kemudian menetapkan Feriyani Lim sebagai tersangka pada 2 Februari 2015. Tidak terima penetapan tersangkanya, Feriyani melaporkan Samad ke Bareskrim dalam kasus tersebut Dalam gelar perkara di Markas Polda Sulawesi Selatan dan Barat pada 9 Februari 2015, AS ditetapkan sebagai tersangka. AS terseret lantaran namanya tercantum dalam KK yang dipakai Feriyani, saat mengurus paspor di Makassar pada 2007.

Samad diperiksa sejak pukul 13.45 WITA dan selesai dengan keputusan penahanan sekitar pukul 20.30 WITA. Samad disangkakan dengan kasus pemalsuan dokumen pasal 266 ayat 1 KUHP dan pasal 93 UU 24 tahun 2013 tentang kependudukan. Selain Samad, yang telah menjadi tersangka dalam kasus ini adalah Feriyani Lim. Sementara itu, Direktur Bimas Polda Sulselbar, Kombes Haryadi menjelaskan dalam pemeriksaan itu, Abraham Samad dicecar 42 pertanyaan terkait kasus pemalsuan dokumen yang disangkakan

kepadanya. “Berdasarkan pemeriksaan, ditemukan bukti yang cukup, AS diduga melakukan tindak pidana sesuai pasal 264 ayat 1 dan pasal 93 KUHP,” jelasnya.

Secara terpisah, Pimpinan KPK langsung merespons dengan cara menghubungi Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk mengajukan penahanan. “Ini sedang dilakukan (menghubungi Badrodin),” kata Plt pimpinan KPK, Johan Budi, Selasa (28/4).

Sementara itu, Plt pimpinan KPK yang lain, Indriyanto Seno Aji mengaku akan segera merespon penahanan Samad. Pimpinan KPK akan mengajukan penangguhan penahanan.

“Mengingat AS masih berstatus pimpinan nonaktif, maka pimpinan KPK mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan,” tegas Indriyanto.

Dia menegaskan pimpinan KPK akan melakukan rapat pimpinan. “Kemungkinan, pimpinan KPK akan menjaminkan diri mereka agar Samad tak ditahan, sama seperti yang dilakukan saat isu BW akan ditahan santer terdengar,” tuturnya.

Sementara itu, pengacara Abraham Samad, Kadir menyesalkan penahanan yang dilakukan kepolisian. “Iya benar ditahan.

Sudah ada surat perintah penangkapan dan penahanan,” kata Kadir saat dihubungi Selasa (28/4).

Saat ini tim kuasa hukum masih mendampingi Abraham di ruang penyidikan.

Menurut dia, penahanan ini tidak masuk akal. “Kita enggak ngerti, kenapa kemudian ditahan,” tegas dia. =GAM/ANT

“Kita meminta Mahkamah Agung (MA) untuk mempercepat prosesnya dengan cara mengambil langkah khusus agar proses ini bisa lebih cepat,” katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa.

Karena, menurutnya, jika proses di pengadilan terlalu lama, maka partai politik (Golkar dan PPP) tidak akan bisa mengikuti pilkada serentak 9 Desember 2015.

Ia mengatakan, para hakim bisa mengajukan permohonan prioritas kepada ketua pengadilan agar proses peradilan dipercepat.

“Kita memang tidak bisa mendikte, karena memang prosedurnya sudah ada. Tetapi, para hakim bisa diminta memprioritaskan masalah ini,” ujarnya.

“Mestinya bisa. Yang sulit itu independensi dan netralitas. Dua itu yang sebenarnya paling sulit,” ujarnya.

Jimly menjelaskan, putusan yang ditunggu adalah keputusan pengadilan yang final dan mengikat. Karenanya, kalau belum keluar putusan final dan mengikat, lebih baik diatur saja, mengajukan calon hanya satu, sehingga kedua kelompok itu tidak usah lagi berkonflik di daerah.

“Jadi, silakan calonnya siapa saja, asalkan calonnya satu. Tetapi seandainya tidak bisa satu calon, duaduanya tidak usah diberikan kesempatan mengikuti pilkada. Lebih baik digugurkan saja. Biar mereka diberi dulu kesempatan menikmati konflik, konfliknya dinikmati, biarkan saja,” ujarnya.

Ia menilai adanya persoalan dualisme kepengurusan ini menyebabkan konflik hingga ke daerah, karena masing-masing daerah pengurusnya sudah dua.

“Bagaimana kalau nanti masingmasing mengajukan calon, repot KPU. Jalan satu-satunya, tunggu putusan final dan mengikat dari pengadilan,” tegasnya. =ANT/NUR

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABURABU 29 APRIL29 2015APRIL | No. 0597 | TAHUN IV 2015

No. 0597 | TAHUN IV

33

ant/ismar patrizki

EKSEKUSI MATI TERPIDANA NARKOBA. Jaksa Agung HM Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan seusai menghadiri pengambilan sumpah jabatan hakim konstitusi di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/4). Jaksa Agung mengatakan persiapan eksekusi sembilan dari sepuluh terpidana mati kasus narkoba sudah seratus persen dan waktu pelaksanaan eksekusi sudah ditentukan namun tidak akan diumumkan ke publik.

MK: Penetapan Tersangka Masuk Lingkup Praperadilan Pranata Praperadilan Dinilai sebagai Bentuk Pengawasan JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan oleh terpidana kasus korupsi bioremediasi fiktif PT. Chevron Pasific Indonesia Bachtiar Abdul Fatah.

Putusan tersebut menegaskan ketentuan praperadilan yang tertuang dalam Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Konstitusi sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

“Mengadili, menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didam-pingi tujuh hakim konstitusi lainnya di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Selasa (28/4).

Adapun Pasal 77 huruf a KUHAP menyatakan: Pengadilan negeri berwenang untuk

memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Menurut Mahkamah, KUHAP tidak memiliki check and balance system atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti.

Hakikat keberadaan pranata praperadilan, lanjutnya, adalah bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam perjalanannya, lembaga praperadilan tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses praajudikasi.

“Fungsi pengawasan pranata praperadilan hanya bersifat post facto dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan,” imbuhnya.

Pengajuan praperadilan dalam hal pe-

netapan tersangka dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang.

“Mahkamah berpendapat, dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum,” tegasnya.

Dissenting Opinion Suara mahkamah tidak bulat dalam putusan ini. Dari sembilan hakim, tiga orang hakim, yakni Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Aswanto, dan Muhammad Alim menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion).

Menurut Palguna, Mahkamah seharusnya menolak permohonan Pemohon

terkait dengan tidak masuknya penetapan tersangka dalam lingkup praperadilan lantaran hal tersebut tidak bertentangan dengan Konstitusi.

Berpegang pada International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Palguna menilai tidak memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipersalahkan menurut hukum internasional yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut adanya tanggung jawab negara (state responsibility).

Adapun Hakim Konstitusi Muhammad Alim menilai, jika dalam kasus konkret penyidik ternyata menyalahgunakan kewenangannya, misalnya secara subjektif menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa mengumpulkan bukti, hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah.

Pasalnya, hal semacam itu merupakan penerapan hukum. Penilaian atas penerapan hukum adalah kewenangan institusi lain, bukan kewenangan Mahkamah. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 29 APRIL 2015 | No. 0597 | TAHUN IV

Puan: Pemerintah Prioritaskan ‘Desa 3T’

PENAHANAN KORUPTOR

5 Ribu Desa Tertinggal Ditargetkan Entas dalam 5 Tahun JAKARTA-Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan memprioritaskan dana desa untuk membangun “Desa 3T”, yaitu desa tertinggal, terdepan dan terpencil. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, dalam acara Sosialisasi Pelaksanaan UU Desa yang dihadiri ratusan kepala daerah dan desa seluruh Indonesia di Jakarta Selasa (28/4).

“Dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemerintah memberikan prioritas pada desa-desa di kawasan tertinggal, terdepan dan terpencil atau yang dikenal dengan kawasan 3T,” kata Puan.

Puan menjelaskan, selama lima tahun mendatang sesuai dengan RPJMN 20152019, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menargetkan untuk mengentaskan minimal 5 ribu desa tertinggal dan membangun 2 ribu desa mandiri.

Target minimal, jelas Puan, akan terus

dievaluasi oleh pemerintah pusat supaya dapat menjangkau jumlah desa yang lebih banyak lagi di seluruh Indonesia untuk dapat ditingkatkan kualitasnya.

“Untuk mengawal pencapaian target RPJMN dan prioritas pembangunan pada kawasan 3T, pemerintah telah meluncurkan Gerakan Pembangunan Desa Semesta atau disingkat dengan Gerakan Desa,” ungkapnya.

Puan mengatakan, esensi dari Gerakan Desa adalah koordinasi dan sinkronisasi berbagai program dan kegiatan baik yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah yang berbasis desa dan kawasan pedesaan untuk mendukung implementasi UU Desa. “Sebagai subyek pembangunan maka masyarakat desa akan menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota,” ujar Puan.

Menurut Puan, pembangunan desa harus dilaksanakan secara bersama-sama.

Sebab, kata Puan, urusan membangun desa dan kawasan pedesaan tidak dapat hanya dilakukan oleh satu kementerian saja, melainkan perlu juga dukungan penuh dari kementerian dan lembaga yang lain. Hal itu karena pembangunan desa dan kawasan perdesaan memiliki banyak aspek dan memerlukan dukungan lin-

tas sektor. “Dalam konteks ini yang perlu diperkuat adalah ‘governance’ atau tata kelola pemerintahan. Pemerintahan di sini tidak berarti hanya aparat dan perangkat desa, tetapi juga masyarakatnya,” imbuh Puan.

Puan menegaskan, tata kelola pemerintahan desa yang baik harus ditunjukkan dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dengan memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pengambilan keputusan di desa.

Di samping itu, Puan menekankan pentingnya prinsip pembangunan yang diamanatkan dalam UU Desa, yaitu ‘Desa Membangun’ dan ‘Membangun Desa’.

“Dua hal ini harus saling mendukung satu dengan yang lain. Harus dipahami bahwa dengan adanya UU Desa, desa tidak serta merta harus membangun desanya sendiri tanpa dukungan pihak lain. Justru sebaliknya, desa harus didukung oleh semua sektor agar lebih cepat mandiri,” ujarnya.

“Desa harus bekerjasama dengan desa lainnya dalam satu kawasan perdesaan sehingga tercipta kerjasama, gotong-royong dan saling mendukung antar desa. Dengan demikian akan semakin mempererat dan memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia,” jelas Puan. =GAM/ABD

ant/ismar patrizki

PELANTIKAN HAKIM MK. Presiden Joko Widodo menandatangani berkas pengambilan sumpah jabatan Manahan MP Sitompul sebagai hakim konstitusi di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/4). Manahan Malontige Pardamean Sitompul resmi menjabat sebagai hakim konstitusi periode 2015-2020 menggantikan Muhammad Alim yang memasuki masa pensiun pada April 2015.

Andi Mallarangeng Dipindah ke Sukamiskin JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan sejumlah tahanan kasus korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Satu diantaranya, mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Alfian Mallarangeng.

Politisi Partai Demokrat itu segera merasakan dinginnya penjara di balik jeruji besi sebagai narapidana koruptor.

Turut pula dieksekusi mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya.

“SUdah dilakukan eksekusi pada tahanan yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Mereka adalah Andi Mallarangeng dan Budi Mulya,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Selasa (28/4).

Putusan hukum mantan Menteri Pemuda dan olahraga ini sudah berkekuatan hukum tetap sejak permohonan kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Politisi Partai Demokrat itu pun tetap harus menjalani hukuman selama 4 tahun penjara dan membayar denda Rp 200 juta.

Selain keduanya, lanjut Priharsa, KPK juga mengeksekusi Teuku Bagus Mohammad Noor dalam kasus Hambalang.

Mereka telah diberangkatkan pada pukul 16.00 WIB Selasa (28/4) dari kantor KPK menuju Sukamiskin.

“Teuku Bagus juga dieksekusi. Dari sini berangkat jam empat untuk dieksekusi ke Lapas Sukamiskin,” pungkas Priharsa.

Diketahui, Andi Mallarangeng divonis empat tahun penjara terkait korupsi proyek pembangunan Pusat Sekolah Olah Raga Nasional Hambalang, Bogor.

Untuk Budi Mulya divonis 12 tahun penjara terkait penetapan status Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang berujung penggelontoran dana talangan 2008. Kasasi Budi Mulya ditolak Mahkamah Agung pada 9 April lalu. Ia telah dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 8 bulan kurungan.

Teuku Bagus M. Noor sendiri merupakan mantan direktur operasional PT Adhi Karya. Dia dijatuhi vonis empat tahun enam bulan penjara serta denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi 55

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 29 APRIL | No. 0597 | TAHUN IV RABU 292015 APRIL 2015

No. 0597 | TAHUN IV

ant/sigid kurniawan

PENGEMBANGAN DOK PERKAPALAN. Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno (ketiga kiri) dan Menteri Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (kedua kiri) meninjau fasilitas perbaikan kapal di PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB), Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (28/4). Presiden meminta Menteri BUMN Rini Soemarno untuk lebih mengembangkan salah satu BUMN tersebut agar mampu bersaing dengan perusahaan serupa sehingga memperoleh kesinambungan bisnis.

89.901 Unit ATM Dibobol Pembobol Tanamkan Alat Skimming di Mesin ATM JAKARTA- Bank Indonesia (BI) terus meningkatkan koordinasinya dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) menyusul maraknya pembobolan uang nasabah melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Salah satu modus kejahatan dalam sistem pembayaran adalah dengan menanamkan alat (skimmer).

Berdasarkan data yang dihimpun bank sentral, pembobolan uang nasabah melalui mesin ATM tersebut kebanyakan dilakukan

dengan metode skimming atau aktivitas duplikasi informasi yang terdapat dalam pita magnetik (magnetic stripe) yang terdapat di kartu ATM/debit, pun bisa diterapkan pula untuk kartu kredit.

Direktur Ekskekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Eni V. Panggabean mengatakan koordinasi dan kerjasama intensif antar lembaga diperlukan untuk mempersempit ruang kejahatan pada sistem pembayaran.

Data BI menyebutkan, sampai bulan Maret 2015, mesin ATM yang dibobol dengan metode skimming sudah mencapai 89.901 ATM. Biasanya ATM skimmers ini berupa plastik atau plester yang ditempatkan oleh pelaku di atas card reader ATM yang asli.

“Ini berdasarkan data kami di BI, di Indonesia sendiri ada 89.901 ATM yang dibobol dengan metode skimmers ini,” ujar Eni di Gedung BI, Jakarta, Selasa, (28/4).

Dia menjelaskan, teknik pembobolan kartu ATM nasabah melalui teknik skimming pertama kali teridentifikasi pada 2009 lalu di ATM Citibank, Woodland Hills, California.

Saat itu diketahui jika teknik skimming dilakukan dengan cara mengggunakan alat yang ditempelkan pada slot mesin ATM (tempat memasukkan kartu ATM) dengan alat yang dikenal dengan nama skimmer.

Adapun para pelaku melakukan kejahatan tersebut yakni dengan modus operandi seperti me-kloning data dari magnetic srtripe yang terdapat pada kartu ATM milik nasabah.

Dia mengatakan, selama ini kejahatan sistem pembayaran berupa skiming, phising dan malware. Skiming sendiri adalah tindakan mencuri data nasabah dengan memasang alat perekam data, umumnya dilakukan pada mesin EDC dan ATM. “Kasus kejahatan di bidang sistem pembayaran saat ini tercatat masih relatif

rendah dibandingkan negara lain, namun memiliki modus operandi yang semakin bervariasi,” katanya.

Sementara phising adalah tindakan ilegal untuk memperoleh informasi seperti user id, password, detik kartu dan lainnya.

Sementara malware, kejahatan dengan menggunakan software.

“BI terus-menerus melakukan berbagai kebijakan untuk meminimalisir risiko terjadinya tindakan kejatan perbankan (fraud) antara lain melalui koordinasi, edukasi, dan sosialisasi serta selalu mengikuti perkembangan terkini industri pembayaran,” ujar Eni. Data global sejak 2012 hingga sekarang Indonesia menempati posisi terendah untuk tindak kejahatan perbankan dibanding negara Asia Tenggara lainnya. Data BI menunjukkan fraud alat pembayaran menggunakan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) hanya 0,0008 persen dari total nominal transaksi selama 2014-Februari 2015.

“Meskipun relatif kecil, BI tetap berkomitmen untuk menjaga keamanan transaksi dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap instrumen APMK,” ujarnya. =GAM

6

Ekonomi

KORAN MADURA

RABU 29 APRIL 2015 | No. 0597 | TAHUN IV

INDUSTRI PARIWISATA

Indonesia Incar 20 Juta Turis Asing

JAKARTA-Pemerintah membidik 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dengan target pendapatan Rp 240 triliun dari sektor pariwisata pada 2019.

ant/basri marzuki

KESIAPAN MENYANGGAH STOK BERAS NASIONAL. Wakil Ketua Komisi IV DRP RI, Ibnu Multazam (kedua dari kanan) didampingi Kepala Bulog Sulteng, Ma’ruf (kanan) memeriksa stok beras untuk keluarga miskin saat meninjau Gudang Bulog di Tondo Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (28/4). Kunjungan Komisi IV DPR RI itu untuk memastikan kesiapan Bulog mengadakan beras untuk menyanggah stok nasional menjelang masuknya musim panen raya yang diperkirakan pada pertengahan Mei mendatang.

Realisasi Investasi Tembus Rp124,6 Triliun Meningkat 16,9 Persen Dibanding Tahun Lalu JAKARTA-Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, total investasi yang sampai dengan kuartal I-2015 sudah mencapai Rp124,6 triliun atau mengalami peningkatan 16,9% bila dibandingkan tahun lalu di periode yang sama yakni sebesar Rp106,6 triliun.

Kepala BKPM, Franky Sibarani mengatakan, total investasi di sepanjang kuartal I-2015 tersebut, terdiri dari penanaman modal asing (PMA) yang mencapai Rp82,1 triliun atau mengalami pertumbuhan 22,8% bila dibandingkan dengan PMA tahun sebelumnya di periode yang sama.

“Lalu penanaman modal dalam negeri mencapai Rp42,5 triliun yang naik 14%.

Porsinya itu terdiri dari Jawa investasinya Rp69,9 triliun atau 56,1%, dan luar Jawa Rp54,7 triliun atau 43,9%,” ujar Franky di Jakarta, Selasa, (28/4).

Sementara itu, BKPM terus mengupayakan tercapainya target investasi sebesar

Rp519 triliun di sepanjang 2015 ini. Dimana strategi yang dilakukan untuk mencapai target tersebut menurut Franky, yakni dengan menarik investor dalam dan luar negeri sampai bersinergi langsung dengan pemerintah daerah.

Dia menilai, untuk mencapai target investasi 2015, maka diperlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Pasalnya, peran pemerintah daerah sendiri menjadi sangat penting karena merekalah yang berwenang terhadap wilayah yang menjadi lokasi investasi.

Peningkatan sinergi dengan pemerintah daerah dilakukan karena berdasarkan data BKPM, rasio investasi secara nasional hanya 39%. Angka ini diperoleh dari rencana investasi yang masuk ke seluruh wilayah Indonesia tahun 2005-2014 sebesar USD427,99 miliar dan realisasi investasi pada periode yang sama sebesar USD168,23 miliar. “Angka rasio investasi tersebut mencerminkan tidak mulusnya proses realisasi investasi,” ujarnya.

Sementara Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis menambahkan, realisasi investasi kuartal I 2015 merupakan yang tertinggi

dibanding kuartal atau tiba bulanan sebelumnya.

“Nilai investasi kita mencapai di atas Rp 100 triliun pada kuartal III 2013 sebesar Rp 100,5 triliun. Angkanya selalu naik, dan tidak pernah di bawah nilai Rp 100 triliun. Di kuartal IV 2014 saja Rp 120,4 triliun, lalu di kuartal III 2014 sebesar Rp 119 triliun, kuartal II Rp 116 triliun dan pada kuartal I 2014 sebesar Rp 106,6 triliun,” tegasnya.

Seperti diketahui, pemerintahan JokowiJK memprioritaskan investasi sektor ketenagalistrikan.

Azhar Lubis meyakini pilihan ini menjadi modal kuat untuk masa depan karena pilihan itu bisa menjadi penghubung segala pembangunan industri. Apalagi selama ini persoalan ketersediaan listrik selalu dipertanyakan investor asing.

Azhar yakin semakin banyak investor bakal masuk ke Indonesia jika ketersediaan listrik mendukung. Kenyataannya, elektrifikasi listrik di Indonesia masih di bawah 90 persen. “Industri-industri lain akan datang.

Apalagi yang kita lihat pembangunan pelabuhan sudah mulai bergerak,”ujarnya. =GAM

Untuk merealisasikannya, Indonesia membutuhkan investasi senilai Rp 84 triliun guna membangun dan mengembangkan zona khusus pariwisata dari Sabang sampai Merauke.

Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengungkapkan, realisasi kunjungan wisman sepanjang tahun lalu hanya 9 juta orang.

Jumlah ini hanya sepertiga dari kemampuan Malaysia, Singapura dan Thailand yang masingmasing mendulang kunjungan 27,4 juta, 15,1 juta dan 24,8 juta wisman.

“Target Presiden Jokowi sederhana, yang penting naik dua kali lipat pada lima tahun ke depan. Seperti kontribusi penyerapan tenaga kerja menjadi 13 juta orang dengan pendapatan Rp 24 triliun. Indeks Kompetitif Pariwisata naik ke posisi 30 dari tahun lalu 70, kunjungan wisman 20 juta,” tutur dia di Jakarta, Selasa (28/4).

Menurutnya, Indonesia mempunyai potensi pariwisata untuk dikembangkan. Yakni mendorong pengembangan 19 potensial investasi di sektor pariwisata senilai Rp 84 triliun atau setara US$ 7 miliar, naik 10 kali lipat dari kinerja tahun lalu yang sebesar kurang dari US$ 1 miliar atau sekira Rp 12,9 triliun. Sebanyak 19 potensial area investasi ini berlokasi dari Sabang sampai Merauke, seperti Mandailika Tourism Resort, Rote dan sebagainya.

“Angka Rp 84 triliun memang sangat kecil, tapi ada kebutuhan investasi lainnya, yakni membangun 120 ribu kamar hotek, 15 ribu restoran, 1.000 agen perjalanan, 100 tempat rekreasi standar internasional, 10 zona khusus pariwisata, 100 operator selam dan 100 marina,” jelas Arief.

Dia mengaku, kemajuan pembangunan kota wisata di Tanjung Lesung hampir selesai. Kebutuhan pendanaan mencapai Rp 75 triliun dalam waktu lima tahun. Sementara Mandailika memakan waktu pembangunan tiga tahun. =GAM

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

RABU 29 APRIL 2015

RABUNo. 29 APRIL 2015| TAHUN | No. 0598|IVTAHUN IV 0597

JELANG PILKADA

Panwas Ancam Hentikan Tahapan Pilkada MALANG - Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Malang mengancam akan menghentikan seluruh tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) setempat jika anggaran yang diajukan tidak disetujui DPRD maupun Pemkab.

"Kalau tahapan dan kegiatan pengawasan kami hentikan, kegiatan dan tahapan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun menjadi tidak sah karena Panwas tidak bisa memantau seluruh proses pilkada akibat tidak adanya anggaran operasional," kata komisioner Panwas Kabupaten Malang George da Silva di Malang, Jawa Timur, Selasa (28/4).

Panwas Kabupaten Malang mengajukan anggaran sebesar Rp 12,6 miliar, namun yang disetujui hanya Rp 8,6 miliar. Untuk saat ini Panwas tetap menerima nominal anggaran tersebut, namun kalau dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) tidak dianggarkan lagi, Panwas tidak bisa menjalankan tugasnya lagi karena tidak ada biaya operasional.

Lebih lanjut, George mengatakan anggaran sebesar Rp 8,6 miliar yang sudah disepakati itu hanya bisa digunakan untuk memantau hingga tahapan pendistribusian alat peraga. Sedangkan tahap selanjutnya, yakni pencoblosan, penghitungan suara hingga sengketa pilkada tidak akan tertangani karena tidak adanya dana operasional.

Ia mengaku pihaknya sudah menghitung anggaran sebesar Rp12,6 miliar yang diajukan tersebut untuk satu periode, dimana Panwas akan bekerja selama 14 bulan. Kebutuhan Panwas untuk merekrut ribuan personel untuk melakukan pengawasan di masing-maisng tempat pemungutan suara (TPS) dan personel di tingkat kabupaten, butuh anggaran cukup besar.

Oleh karena itu, katanya, anggaran Panwas dalam pilkada tahun ini membengkak cukup besar jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya yang hanya sekitar Rp 3 miliar, sebab Panwas mengacu pada UU baru yang lebih rinci, seperti setiap TPS harus ada satu pengawas dan itu butuh biaya besar karena jumlah TPS dalam pilkada nanti sebanyak 3.900. = ENDANG SUKARELAWATI/ANT

ant/siswowidodo

DOA UNTUK TERPIDANA MATI. Sejumlah umat Katolik menggelar doa untuk terpidana mati, Raheem Agbeja Salami, yang dipimpin Suster Anika di Gereja Paulus, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Madiun, Jatim, Selasa (28/4).Terpidana mati kasus 5 kg heroin asal Nigeria tersebut menghuni Lapas Madiun sebelum akhirnya dipindahkan ke Nusakambangan menunggu eksekusi, dan atas permintaan Raheem, jasadnya rencananya akan dimakamkan di Madiun.

Warga Binaan Lapas Berdoa untuk Raheem MADIUN - Sejumlah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun, Jawa Timur, yang beragama Nasrani, mendoakan terpidana mati kasus narkoba, Stephanus Jamiu Owolabi Abashin atau Raheem Agbaje Salami, menjelang pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan Kejagung.

Kegiatan doa tersebut dilakukan bersamaan dengan berlangsungnya ibadat sabda yang rutin digelar warga binaan beragama Nasrani setiap hari Selasa di Gereja Santo Paulus yang berada dalam kompleks lapas setempat.

"Ibadat sabda kali ini momentumnya pas dengan menjelang eksekusi Raheem. Karena itu, kami berdoa bersama untuk mendoakan keselamatan jiwa Raheem dan memohon kekuatan iman dalam menghadapi eksekusi yang akan dilakukan," ujar Bapak Pemandian Raheem, Titus Tri Wibowo, kepada wartawan.

Selain mendoakan Raheem, pihaknya juga mendoakan Duo "Bali Nine" asal Australia, yakni

Myuran Sukumaran serta Andrew Chan, dan para terpidana mati lainnya yang juga akan menghadapi eksekusi.

Menurut Titus, berdasarkan informasi dari pengacara Raheem, Utomo Karim, kondisi Raheem saat ini di Lapas Nusakambangan lebih baik dibandingkan dengan para terpidana mati lainnya.

"Saya yakin, doa-doa yang dilantunkan akan memberikan kekuatan bagi Raheem dan juga terpidana mati lainnya dalam menunggu hari akhirnya di Lapas Besi Nusakambangan," katanya.

Ia meyakini kekuatan iman yang dimiliki Raheem tidak membuat dia takut menghadapi eksekusi. "Ia telah pasrah dan

siap," kata dia.

Siapkan Pemakaman di Madiun Sementara, Kepala Bidang Pertamanan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Madiun, Hari Joko Widodo, mengatakan, persiapan pemakaman untuk Raheem sudah mencapai 99 persen.

"Semuanya sudah siap. Mulai dari tenaga pemakaman, tenda, serta lampu jika jenazah dikirim malam hari. Tapi, kami tidak tahu kapan jadwal eksekusinya.

Yang jelas pihak kejaksaan bilang kalau dalam waktu dekat, mungkin satu dua hari ini," kata Hari Joko.

Untuk pemakaman Raheem, pihaknya telah menyiapkan tenaga sebanyak 12 orang. Selain itu juga disiapkan sebuah tenda dengan ukuran 6 x 6 meter untuk mengantisipasi jika terjadi hujan saat pemakaman.

Sejak 11 Maret lalu, pihak Pemkot Madiun dan Kejaksaan Negeri Madiun, telah menyediakan dua liang lahat yang rencananya untuk tempat pema-

kaman Raheem Agbaje Salami.

Liang lahat tersebut disediakan di tempat Pemakaman Umum Pace Keras di Jalan Serayu Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun.

Penyediaan liang lahat tersebut sesuai dengan permintaan terakhir Raheem yang ingin jasadnya dimakamkan di Kota Madiun setelah dirinya dieksekusi, meski Raheem sendiri merupakan warga Nigeria.

Raheem ditangkap karena menyelundupkan narkotika jenis heroin seberat 5,2 Kg di Bandara Internasional Juanda Surabaya tahun 1999. Sebelumnya, Raheem menjalani hukuman di Lapas Porong Sidoarjo sejak tahun 1999 sampai 2007, kemudian di pindah ke Lapas Kelas 1 Madiun.

Selanjutnya, Raheem dipindah dari Lapas Madiun ke Lapas Nusakambangan Cilacap Jawa Tengah pada 4 Maret 2015 untuk menjalani eksekusi bersama para terpidana mati lainnya. = SLAMET AS/LOUIS RIKA/ANT

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 29 APRIL 2015 | No. 0598| TAHUN IV

Pemkot Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi Ombudsman-KPK Pantau Kinerja SKPD MALANG - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, mencanangkan program pelayanan publik zona integritas bebas korupsi yang diwakili tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai proyek percontohan.

Tiga SKPD yang menjadi proyek percontohan tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Kecamatan Klojen dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), sedangkan SKPD lainnya menyusul secara bertahap.

"Alasan pemilihan ketiga SKPD tersebut, karena diprioritaskan SKPD yang memberikan layanan publik dengan bersih.

Ketiga SKPD yang menjadi proyek percontohan ini nantinya juga tetap dievaluasi secara berkala oleh KPK melalui BPKP dan Ombudsman," kata Wali Kota Malang Moch Anton, Selasa (28/4).

Wali Kota mengatakan hal itu usai acara penendatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pemerintah Kota Malang dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rektor Universitas Brawijaya, dan Ombudsman RI. Menurut Anton, pencanangan zona integritas bebas korupsi itu sebagai bentuk komitmen Pemkot Malang dalam memerangi tindak pidana korupsi di daerah itu, sekaligus selaras dengan visi Pemkot Malang, yakni "Menjadikan Kota Malang sebagai Kota Bermartabat".

Dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas sebagai tindak lanjut dari proses Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pemkot Malang berharap dapat mewujudkan visi Kota Malang sebagai Kota Bermartabat.

Lebih lanjut, wali kota mengatakan keberhasilan Pembangunan

Zona Integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu, yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi, dimana individu tersebut berada dan melakukan kegiatan.

"Oleh karena itu, saya berharap setelah penandatanganan Piagam Pencanangan ini, seluruh jajaran aparatur di Pemkot Malang secara bersama-sama membangun integritas individu dan integritas organisasi di lingkungan kerjanya agar Pemkot Malang dapat menjadi pemerintahan yang bersih dan terbebas dari tindakan KKN," ucapnya.

Sementara itu Kepala Inspektoerat Pemkot Malang, Subari, mengakui dalam implementasinya banyak kendala yang dihadapi, diantaranya masih banyak penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan masyarakat, banyaknya pengaduan atas kinerja pelayanan kepada masyarakat, bahkan adanya praktik-praktik KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia mengatakan dengan penunjukan tiga SKPD tersebut, pelayanan yang baik pada masyarakat dan bebas praktik korupsi bisa ditularkan pada SKPD lain di lingkungan Pemkot Malang. Dan, untuk mengimplementasikan program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih, Pemkot Malang bekerja sama dengan KemenPAN-RB, Universitas Brawijaya dan Ombudsman RI. Menanggapi terpilihnya SKPD yang dipimpinnya sebagai salah satu SKPD percontohan zona bebas korupsi, Kepala Dispenda Kota Malang, Ade Herawanto

mengaku siap, bahkan Dispenda telah melakukan berbagai terobosan agar tidak ada tindakan yang mengarah korupsi.

"Dengan ditunjuknya Dispenda sebagai proyek percontohan zona bebas korupsi ini, justru memantik semangat seluruh jajaran kami untuk bekerja lebih baik, jujur dan bersih. Yang jelas kami sangat senang sekali apabila bekerja sama dengan Ombudsman dan KemenPAN-RB," kata Ade. Pantau Kinerja Ombudsman Perwakilan Jatim bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus menerus memantau kinerja tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Malang, Jawa Timur, yang menjadi proyek percontohan zona bebas korupsi.

"Demi mewujudkan misi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), kami bersama KPK akan tetap melakukan pengawasan rutin di instansi tersebut, namun kami juga akan melakukan pengawasan secara mendadak dan tidak terjadwal," kata Ombudsman RI Perwakilan Jatim, Agus Widyarta di Malang, Selasa (28/4).

Ketiga SKPD yang menjadi proyek percontohan zona bebas korupsi dan akan terus dipantau Ombudsman dan KPK itu adalah Dinas Pendapatan daerah (Dispenda), Kecamatan Klojen dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).

Lebih lanjut, Agus berharap adanya peran serta masyarakat, mengawal dan mamantau kinerja ketiga institusi tersebut, sebagai upaya pencegahan, bukan penindakan. Dan, kalau ada temuan soal indikasi adanya tindak korupsi, langsung laporkan.

Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji, mengaku Pemkot Malang segera membuat sistem pelayanan "online" agar SKPD lebih terpantau. "Jika nanti ada masalah, handphone saya bisa langsung bunyi sendiri," ujarnya. = ENDANG SUKARELAWATI/ANT

MIRAS

IPNU Jatim Siap Kawal Larangan Minuman Beralkohol SURABAYA - Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Jawa Timur mendukung penuh dan siap mengawal Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan penjualan minuman beralkohol (minuman keras) pada seluruh pasar swalayan.

"Kami mendukung penuh kebijakan itu, karena proteksi terhadap ancaman minuman keras pada segmen pelajar merupakan hal yang mendesak untuk mendapatkan perhatian nyata," kata Wakil Ketua PW IPNU Jawa Timur Haikal AZ di Surabaya, Selasa (28/4).

Menjelang Konperensi Wilayah (Konperwil) Ke-21 PW IPNU Jatim di Pasuruan pada 1-3 Mei, ia menjelaskan IPNU sebagai organisasi yang telah 61 tahun mendedikasikan diri sebagai pusat pembelajaran dan wadah pengembangan kreativitas pelajar sangat mendukung Permendag itu.

"IPNU merupakan salah satu penyangga struktur NU dan pelaksana kebijakan NU pada segmen pelajar, santri, dan mahasiswa, karena itu IPNU akan senantiasa peduli pada realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk minuman keras," katanya.

Menurut dia, dukungan penuh IPNU Jatim terhadap pemberlakuan larangan penjualan minuman beralkohol melalui Permendag No 06/MDAG/PER/1/2015 akan dilakukan dengan mengambil peran aktif dalam mengawal larangan penjualan minuman beralkohol pada pasar swalayan itu.

"Kami akan memantau segala bentuk pelanggaran oleh berbagai pihak terhadap peraturan itu dan kader-kader IPNU se-Jatim siap mengawal kebijakan itu, karena rusaknya generasi muda merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan bangsa ini," katanya.

Ia menilai pemberlakuan Permendag Nomor 6/2015 sejak 16 April 2015 itu merupakan upaya menyelamatkan generasi muda dari ancaman minuman keras yang dalam pandangan IPNU Jatim memang sudah masuk kategori "darurat" itu, bahkan berdampak pada berbagai bentuk kenakalan remaja.

"Gerakan Masyarakat yang menamai dirinya dengan Gera-

Kami mendukung penuh kebijakan itu, karena proteksi terhadap ancaman minuman keras pada segmen pelajar merupakan hal yang mendesak untuk mendapatkan perhatian nyata,�

Haikal AZ

Wakil Ketua PW IPNU Jawa Timur

kan Anti Miras (GENAM) mencatat sebanyak 18.000 orang di Indonesia meninggal dunia setiap tahunnya akibat minuman keras," katanya, mengutip data GENAM. Data itu diperkuat oleh WHO yang dilansir dalam laporan tentang Alkohol dan Kesehatan Tahun 2011 yakni sebanyak 320.000 orang usia 15-29 tahun meninggal dunia di seluruh dunia dalam setiap tahunnya karena berbagai penyebab terkait alkohol.

"Tentu, angka ini dapat bertambah secara signifikan setiap tahunnya, jika akses dan peredaran minuman keras tidak segera dikendalikan. Dari data ini jelas bahwa segmen yang paling rentan terhadap ancaman minuman keras adalah usia pelajar," katanya.

Oleh karena itu, dukungan IPNU Jatim terhadap kebijakan Permendag itu merupakan bagian dari ikhtiar untuk melakukan proteksi pada segmen pelajar yang selama ini dibina IPNU itu dari ancaman minuman keras.

"Jadi, sudah sangat jelas bahwa minuman beralkohol atau minuman keras adalah penghancur generasi muda dan menjadi penyebab kejahatan serta keresahan sosial," katanya.

Sebelumnya, PW IPNU Jawa Timur menggelar kegiatan pra-konperwil berupa "Jambore Budaya Brigade Pelajar Jawa Timur" yang diikuti 500 pelajar NU se-Jatim di bumi perkemahan Pesantren Babussalam, Kalibening, Mojoagung, Jombang pada 23-36 April 2015. = EDY M YA'KUB/ANT

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 29 APRIL 2015 | No. 0598| TAHUN IV

9

ant/umarul faruq

REL KERETA API TERENDAM. Kereta Api melintas di rel yang terendam banjir di perlintasan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (28/4). Akibat hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut sejak Senin (27/4) malam dan meluapnya air di Kali Tengah tersebut menyebabkan perlintasan rel kereta api sepanjang 500 meter terendam genangan sedalam 20 cm.

SURABAYA - Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya Musyafak Rouf menyatakan kesiapannya mendampingi Tri Rismaharini untuk maju dalam Pilkada Surabaya yang digelar pada Desember 2015.

"Semua kader punya kesempatan yang sama, DPP PKB telah mengizinkan kita gandengan dengan Risma," kata Musyafak yang juga Wakil Ketua Bidang Monotoring dan Evaluasi Pilkada DPW PKB Jatim di Surabaya, Selasa (28/4).

Menurut dia, secara personal pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Ia mengatakan Rismaharini sendiri membuka pintu jika nantinya tidak diusung PDIP. Saat ditanya kapan bertemu dengan Rismaharini, mantan Ketua DPC PKB Surabaya ini mengatakan untuk berkomunikasi tidak perlu harus ketemu tatap muka. "Kita ketemu intens, melalui telepon-teleponan kan tidak masalah," ujar Musyafak yang su-

Musyafak Siap Dampingi Rismaharini Maju Pilkada dah membuat slogan MusyafakRisma (RAMA) Untuk Surabaya Lebih Baik.

Ia mengatakan bahwa pada saat komunikasi dengan Risma, wali kota perempuan pertama di Surabaya ini hanya memintanya sabar karena Risma sekarang ini berangkat dari PDIP. Selain itu, lanjut dia, Risma juga punya hubungan emosianal dan organisasi dengan PDIP. Saat ditanya acara silaturahmi bakal cawali-cawawali Surabaya yang digelar PKB Surabaya pada Selasa malam ini, Musyafak mengatakan tidak mempermasalahkannya.

"Ya tidak apa-apa, PKB Surabaya kan ada ketuanya, sekretarisnya, dewan syuronya ya silakan saja," katanya.

Namun demikian, lanjut

dia, pihaknya harus melihat realita politik di Surabaya saat ini.

"Kalau maju menjadi cawali atau cawawali hanya sekedar mainmain ya silahkan saja. Apalagi yang diusung tidak level," katanya.

Begitu juga saat ditanya soal pencalonan Ketua DPC PKB Surabaya Syamsul Arifin menjadi bakal cawali dari PKB, Musyafak tidak mempermasalahkannya.

"Ya tidak apa-apa itu bagus, kalau tidak dapat rekomendasinya ke saya, ya dapat ke dia," ujarnya.

Namun demikian, lanjut dia, kader PKB yang maju perlu diuji loyalitasnya. "Situasi seperti ini kan ujian, kalau tidak mendapatkan rekomendasi harus siap jadi kader, kalau mendapatkan pun bukan berarti menjadi orang yang sombong," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya sudah bicara dengan DPP dan DPW bahwa realita politik di lapangan seperti ini. "Kalau PKB posisinya lemah ya harus bekerja sama dengan yang kuat, supaya ada kekuatan," katanya.

Ketua DPC PKB Surabaya, Syamsul Arifin mengatakan pihaknya tidak mengetahui keinginan Musyafak untuk maju di Pilkada Surabaya mendampingi Rismaharini.

"Kita tidak tau soal itu. Prinsipnya bagi PKB, calon siapapun silahkan saja. PKB membuka diri. Tentunya calon yang sudah berkomunikasi dengan PKB Surabaya.

"Itu yang akan kita sampaikan dalam silaturahmi dengan cawali dan cawawali. Perkara di luar itu ada RAMA, RAME, RAMARI-

MARI, pihaknya tidak peduli," katanya.

Saat ditanya apakah RAMA nantinya akan jadi ganjalan untuk dirinya mendapatkan rekomendasi dari PKB, Syamsul mengatakan tidak ada kekhawatiran.

"Makanya yang daftar ke PKB yang kita susulkan ke DPW dan DPP PKB. Partai politik punya aturan, siapa yang mau maju lewat PKB ya harus ikuti aturan," katanya.

Apakah silaturahmi bakal cawali dan cawawali Surabaya juga mengundang Musyafak, Syamsul mengatakan yang diundang itu yang sudah melakukan komunikasi dengan PKB. "Kalau tidak komunikasi kenapa diundang," katanya. = ABDUL HAKIM/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 29 APRIL 2015 | No. 0598| TAHUN IV

KERAJINAN MASYARAKAT

Kedubes Indonesia di Australia Promosikan Kerajinan Jatim SURABAYA - Kedutaan Besar Indonesia di Australia akan mempromosikan Jawa Timur di "Negeri Kanguru" sebagai bentuk apresiasi terhadap keberhasil dan kualitas produk hasil kerajinan masyarakatnya.

"Hasil-hasil kerajinan asal Jatim tidak perlu diragukan lagi.

Saya juga mengetahui dari media massa tentang bagaimana kemajuan di provinsi ini," ujar Duta Besar Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema, usai bertemu Gubernur Jatim Soekarwo di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (28/4).

Menurut dia, Provinsi Jawa Timur di bawah kendali Soekarwo sudah tidak diragukan lagi kualitasnya dan dianggap sangat layak sebagai proyek percontohan bagi daerah lainnya, terutama di bidang perekonomian.

"Tidak sedikit masyarakat mengapresiasianya, sehingga bukan tanpa alasan kami membawa Jatim untuk mempromosikan kerajinannya di dunia internasional," tuturnya.

Ajang promosi yang nantinya disediakan "panggung" khusus untuk Jatim yakni "Indonesia Fair 2015" yang diselenggarakan 13-15 November 2015 di Canberra, Ibu Kota Australia.

Pihaknya berharap berbagai produk hasil kerajinan dan usaha kecil menengah yang ada di 38 kabupaten/kota di Jatim bisa ditampilkan, termasuk ane-

ka kuliner serta oleh-oleh khas provinsi paling ujung timur Pulau Jawa itu.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku bangga bisa diundang dan mendapatkan kehormatan untuk mempromosikan hasil kerajinan masyarakatnya.

"Saya optimistis kemajuan perekonomian semakin meningkat dan Indonesia Fair ini merupakan kesempatan emas untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, serta menunjukkan bahwa kualitas kerajinan dan barang dari Jatim sangat luar biasa," ucapnya.

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut nantinya juga dipercaya sebagai pembicara kunci atau "keynote speaker" dalam diskusi yang merupakan rangkaian Indonesia Fair 2015.

Di tempat sama, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Deskranasda) Jawa Timur Nina Soekarwo mengaku akan mempersiapkan semaksimal mungkin untuk membawa produk atau barang apa saja yang nantinya dipromosikan.

"Kami mengenal pasar Australia itu biasanya suka terhadap barang jadi. Semisal, nanti kami akan bawa kain batik yang tidak hanya lembaran kain, namun dalam bentuk jadi, seperti kemeja lengan pendek untuk laki-laki atau pakaian batik perempuan," tukasnya. = FIQIH ARFANI/ANT

ant/zabur karuru

INDONESIA FAIR DI AUSTRALIA. Gubernur Jawa Timur Soekarwo (kanan) berbincang dengan Duta Besar Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema (kiri) usai pertemuan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/4). Pertemuan tersebut membahas persiapan Indonesia Fair 2015 di Canberra, Australia.

ant/herman dewantoro

DIALOG MAY DAY. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka memberikan komentarnya saat dialog peringatan May Day di kantor Lembaga Bantuan Hukum, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/4). Dialog tersebut membahas sejumlah tuntutan buruh yang akan disampikan pada peringatan Hari Buruh pada 1 Mei.

Ribuan Buruh Siap Turun Jalan Gubernur Jatim Hadiahi Nasi Tumpeng SURABAYA - Ribuan buruh yang berasal dari beberapa wilayah industri di sekitar Kota Surabaya, Jawa Timur siap untuk turun ke jalan dalam rangka memperingati hari buruh internasional atau "May Day" pada tanggal 1 Mei 2015.

Koordinator Aksi "May Day" dari Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Jazuli, mengatakan, para buruh tersebut berasal dari beberapa kantong-kantong industri seperti dari Mojokerto, Pasuruan, Gresik dan juga berasal dari Surabaya.

"Agenda utama yang akan diusung dalam peringatan ini adalah menuntut pembubaran Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)," ucapnya, saat ditemui di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya.

Ia mengemukakan, PHI dianggap menjadi kolonialis kapitalis sehingga buruh memilih jalan mogok, aksi bahkan anarkis karena negara tidak lagi melindungi buruh karena sistemnya tidak adil dan lebih memihak pengusaha.

"Karena pada 90 persen kasus yang diputuskan oleh PHI itu bukannya memperkerjakan kembali

buruh yang bermasalah," ujarnya, Selasa (28/4).

Ia mengemukakan, mahalnya biaya perkara yaitu biaya tinggi akibat proses persidangan yang berkepanjangan juga menjadi salah satu alasan tuntutan pembubaran PHI ini.

"Jika seorang buruh yang berurusan dengan PHI maka biaya yang dibutuhkan tidak sedikit, karena bolak-balik untuk mengikuti persidangan yang dilakukan," tukasnya.

Ia mengatakan, dalam aksinya nanti, para buruh yang datang dari berbagai wilayah di Jawa Timur tersebut akan berkumpul terlebih dahulu di Masjid Al Akbar Surabaya untuk melaksanakan Salat Jumat. "Baru setelah itu, ribuan buruh ini akan menuju ke Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo," katanya.

Hadiahi Nasi Tumpeng Sementara, Gubernur Jawa Timur akan memberikan hadiah berupa nasi tumpeng untuk memperingati Hari Buruh Internasional (mayday) pada 1 Mei 2015 yang dipusatkan di depan Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan Surabaya. “Gubernur sengaja menyediakan nasi tumpeng sebagai bentuk tasyakuran Hari Buruh. Nanti peringatan 1 Mei dipusatkan di Kantor Gubernur,� ujar Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Hizbul Wathon di Surabaya, Selasa (28/4).

Selain itu, kata dia, Gubernur Soekarwo juga siap berdialog dengan massa dengan mengutamakan kalangan buruh, karena hal itu yang diinginkan buruh dari tahun ke tahun.

Sejumlah masalah terkait perburuhan yang sejauh ini menjadi perhatian gubernur, lanjut dia, persoalan upah buruh (UMK), kebijakan tenaga alih daya, masalah pemutusan hubungan kerja, hingga mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). = INDRA SETIAWAN/FIQIH ARFANI/ANT

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

RABU 29 APRIL 2015 | No. 0597 | TAHUN IV RABU 29 APRIL 2015

MADURA

No. 0597 | TAHUN IV

Pulau Madura dan Janji Jokowi

Salam Songkem

Konflik Partai

H

ingga kini konflik PPP dan Golkar tak selesai juga. Di PPP kubu Djan Faridz dan kubu Aburizal Bakrie di Golkar masing-masing masih berupaya keras melawan secara hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keadaan itu membuat kedua partai besar di era Orde Baru itu terancam tidak bisa mengikutkan kadernya di pilkada serentak pada tahun 2015, karena calon peserta pilkada sudah harus mendaftar pada Juli mendatang.

Untuk kasus kedua parpol tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih belum menentukan sikap karena masih menunggu hasil sidang PTUN. Akan tetapi, oleh pakar hukum tata negara Refly Harun, KPU disarankan tidak perlu menunggu putusan PTUN, karena PTUN bertugas mencari absah-tidaknya SK Menkumham, bukan menentukan mana kepengurusan yang sah atau yang tidak sah dari dua partai tersebut, apakah kubu Muhammad Romahurmuzy ataukah Djan Faridz di PPP dan kubu Agung Laksono ataukah Aburizal Bakrie di partai Golkar.

Kasus yang dialami PPP dan Golkar itu serupa dengan kasus yang dialami Partai Kebangkitan Bangsa di tahun 2009, ketika itu juga terbelah dua kepemimpinan antara Yenny Wahid dan Muhaimin Iskandar. Akibat peristiwa tersebut, PKB terus merosot di mata rakyat yang terbukti dalam perolehan suaranya dalam setiap pesta demokrasi digelar di tanah air.

Kuat dugaan nasib PPP dan Golkar pun akan anjlok, bahkan di sejumlah daerah ada kader yang mengutuknya apabila sampai ada kader yang tak bisa ikut pilkada gara-gara konflik di tingkat elite dua parpol tersebut.

Karena itulah, elite partai Golkar maupun PPP hendaknya segera menuntaskan sengketa perebutan kekuasaan di internal partai masingmasing. Solusi terbaik tentu tak perlu diselesaikan hingga di PTUN. Itu juga andai masih ada kepedulian terhadap para konstituen parpol masingmasing yang selama ini telah ikut membesarkan parpol Golkar maupun PPP. Akan tetapi, jika ambisi kelompok sudah di atas segalanya, memang sebaiknya KPU tak perlu lagi menghiraukan keduanya dalam pilkada mendatang. (*)

I

C 11

Hampir setiap kesempatan calon presiden (capres) melakukan ritual kampanye di Jawa Timur. Pulau Madura menjadi salah satu daerah yang belum tersentuh. Ingar-bingar kampanye politik yang menawarkan visi misi hampir tidak terdengar di pulau garam ini.

Ketika calon presiden melakukan kampanye, paling mentok di Surabaya yang notabene adalah ibu kota Jawa Timur.

S

edangkan Madura yang notabene adalah pulau terluar dari Jawa timur seakanakan termarjinalkan. Ibaratnya, Madura tidak memiliki daya tarik untuk disinggahi baik sebelum terpilih maupun setelah terpilih. Tak pelak, setiap pelaksanaan pemilu maupun pemilihan presiden hampir tidak pernah tersentuh oleh calon yang akan bertarung.

Janji Presiden Sebelum pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2014 lalu, pulau Madura disambangi oleh capres Jusuf Kalla (JK) ketika itu. Dalam dzikir politiknya, ia menjanjikan dua hal strategis. Pertama, JK menjanjikan peningkatan mutu pendidikan, baik sekolah umum maupun pondok pesantren yang ada di Madura. Kedua, JK berjanji akan melanjutkan program pemerintah ketika menjadi wakil presiden, yakni menjadikan pulau Madura sebagai kawasan industri besar. Salah satu tawaran untuk sektor tersebut

adalah membangun pelabuhan berkapasitas internasional.

Janji tersebut memang sangat realistis di pulau Madura.

Jika ditelaah dari sektor pendidikan, pulau Madura merupakan salah satu ujung tombak dalam memajukan pendidikan. Selama ini, pulau Madura memang dikenal sebagai pulau yang memiliki banyak pesantren. Di ujung timur Madura (Sumenep) sampai Bangkalan, pesantren sangat banyak. Misalnya di Sumenep, ada pondok pesantren (Ponpes) Annuqayah dan Al-Amin. Di Pamekasan ada ponpes Darul Ulum Bata-Bata, dan Ponpes Banyuanyar. Di ujung barat, yang terkenal sampai saat ini adalah pondok pesantren yang dipimpin oleh Kai Kholil.

Di sekolah umum ada berbagai universitas. Di Pamekasan ada Universitas Madura (Unira), Universitas Islam Madura (UIM), dan di Bangkalan ada universitas Tronojoyo, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jika sektor pendidikan benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, bukan tidak mungkin pulau Madura menjadi sentral pendidikan sehingga melahirkan generasigenerasi penerus bangsa yang berkualitas.

Sedangkan di bidang ekonomi, pulau Madura dikenal sebagai salah satu kiblat garam.

Garam yang melimpah di pulau Madura menjadikannya sebagai salah satu tonggak pertumbuhan ekonomi. Tapi sayang, melimpahnya garam yang ada di Madura tidak diiringi oleh kebijakan pemerintah dalam mengelola dengan baik. Masih saja pemerintah mengimpor garam. Akibatnya, masyarakat yang mengantungkan kehidupannya kepada garam menjadi pesakitan.

Sejak pulau Madura memiliki jembatan Surabaya- Madura (Suramadu), yang sekarang menjadi ikon utama provinsi Jawa Timur, tidak serta-merta mengubah perekonomian masyarakat Madura. Suramadu hanya menjadi ikon saja dan tidak memiliki dampak luas dan

signifikan. Bahkan di daerah saya sendiri, kecamatan Waru, pengaruh dari dibangunnya Suramadu belum dirasakan secara menyeluruh. Hampir seluruh masyarakat di Madura masuk dalam kategori menengah ke bawah.

Tesis tersebut dapat dilihat bagaimana masyarakat Madura enggan tinggal di daerahnya sendiri. Masyarakat Madura lebih memilih mencari kerja di luar Madura dengan menyerbu kawasan tapal kuda Jatim. Bahkan tidak jarang orang Madura menjadi tenaga kerja di luar negeri (TKI). Potret ini mengindikasikan bahwa pulau Madura belum menjadi prioritas utama pemerintah dalam pembangunan, baik dalam sektor pendidikan maupun ekonomi.

Di samping perekonomian yang masih compang-camping, sektor kesehatan juga belum memadai. Rumah sakit yang ada di Madura masih jauh dari standar nasional. Empat Kabupaten di Madura tidak ada rumah sakit yang dapat menjadi rujukan utama ketika masyarakatnya sakit. Kota metropolitan seperti Surabaya masih menjadi rujukan utama ketika ada yang sakit.

Dalam beberapa tahun terakhir, Madura belum mendapatkan tempat di republik ini. Hampir semua pemberitaan terkait dengan pulau Madura bukan merupakan hal yang membanggakan. Misalnya saja kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Kasus Syi’ah yang diusir dari Madura menjadi salah satu berita yang menggemparkan di era

pemerintahan Susilo bambang Yudhoyono. Konflik demikian merupakan bentuk kebencian terhadap kaum minoritas.

Sedangkan di era Joko Widodo-Jusuf Kalla, berita menggemparkan datang dari Bangkalan dimana mantan bupati sekaligus anggota DPRD Fuad Amin ditangkap oleh KPK. Bagi pemerintahan Jokowi, penangkapan Fuad Amin merupakan prestasi tersendiri mengingat selama ini pulau Madura hampir tidak pernah terjamah praktik-praktik kotor seperti korupsi. Namun bagi orang Madura, itu menjadi aib dan mencoreng nama baik Madura.

Singkat kata, Melimpahnya lembaga pendidikan dan sumber daya alam di di Madura selayaknya menjadi perhatian serius dari pemerintah Jokowi. Namun sayang limpahan tersebut belum juga digarap secara maksimal sehingga Madura terkesan tidak diperhatikan. Padahal, jika hal itu diperhatikan, bukan tidak mungkin Madura akan menjadi salah satu daerah yang menjadi sentral bergeraknya sektor ekonomi terutama garam.

Jokowi-JK memang kalah telak dalam pemilihan presiden beberapa bulan lalu di Madura.

Namun, kekalahan tersebut tidak boleh menjadi memarjinalkan Madura. Oleh sebab itu, pemerintah harus menepati janjinya dalam membangun sektor pendidikan dan perekonomian di pulau garam tersebut. Jangan sampai pemerintah di era Jokowi sama seperti pemerintah sebelum-nya, yaitu lupa pada janji-janji manisnya.=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (3500 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala) BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@ gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

RABU 29 APRIL 2015 No. 0597 | TAHUN IV

RABU 29 APRIL 2015 | No. 0597 | TAHUN IV

MADURA

12

KEAGAMAAN

Awasi Penyebaran Radikalisasi Agama

RAWAN LAKA. Sejumlah jalan umum di wilayah Kabupaten Probolinggo mengalami kerusakan dan berlubang .

Kerusakan Jalan Makin Meluas Jalan Aspal Mengelupas dan Berlubang di Mana-mana PROBOLINGGO - Musim hujan yang belum juga selesai, berdampak pada jalan umum. Banyak jalan umum di wilayah Kabupaten Probolinggo kondisinya sangat memprihatinkan lantaran banyaknya jalan aspal yang mengelupas dan berlubang.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Probolinggo, Rahmad Waluyo melalui Kabid Pemeliharaan Jalan, Santoso mengatakan dengan hujan yang terus mengguyur tidak menutup kemungkinan banyak jalan aspal yang mengalami kerusakan fisik. “Sebab aliran sungai kerap kali mengalir di badan jalan,” terangnya kepada wartawan, Selasa, (28/4).

Menurutnya, kerusakan yang paling banyak terjadi terhadap jalan umum ketika musim hu-

jan memang banyak ditemukan di jalan yang kondisi jalannya tidak diimbangi dengan adanya plensengan air yang memadai. ”Karena air hujan mengalir di jalan umum seperti halnya sungai,” tandas Santoso.

Curah hujan memang tergolong tinggi hingga berdampak terhadap kondisi struktur jalan.

Karena alur air sangai tergolong deras. Bahkan tidak menutup kemungkinan air hujan merusak pasir yang melekat terdahap aspal jalan. ”Jadi banyak jalan yang aspalnya sudah tidak utuh lagi,”

katanya.

Saat ini jalan yang mudah mengalami kerusakan dengan melakukan proses pengaspalan biasa. Untuk jenis jalan yang sifatnya sudah hotmik dan diimbangi dengan plengsengan air disisi kanan-dan kiri jalan, tingkat kerawanan kerusakan sangat minim. ”Sebab air tidak melewati di tengah jalan,” ucap Santoso.

Untuk jalan yang dilakukan tambal sulam , ketika musim penghujan rentan terjadi kerusakan.

Karena hujan yang terus menerus turun dengan volume tinggi. ”Jadi pelintas jalan harus lebih berhatihati saat melintas di jalan yang dinilai mengalami kerusakan,” pintanya.

Mengenai data kerusakan jalan, pihaknya masih melakukan pendataan untuk tahun ini.

Sebab saat ini hujan masih saja turun. Secara bertahap kerusakan jalan akan segera diperbaiki. ”Yang jelas akan dilakukan secara bertahap dengan melihat anggaran yang ada. Tapi yang pasti jalan yang rusak tetap akan didatanya,” tegas Santoso.

Salah satu warga Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, Sahroni mengatakan untuk jalan umum banyak yang mengalami kerusakan. Selain banyaknya genangan air juga banyak lubang di jalan umum.

“Kalau mengendarai kendaraan dengan kondisi cepat dan tidak mengatahui tentang lubang yang ada di jalan. Maka pengendara berpontesi akan mengalami kecelakaan,” paparnya. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Radikalisasi Agama yang mengancam terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonsia (NKRI) terus diawasi oleh semua pihak.

Baik dari kalangan ormas Islam maupun pemerintah. Untuk mengantisipasi gerakan penyebaran paham tersebut, GP Ansor Kabupaten Probolinggo terus melakukan pemantauan sampai ke tingkat desa yang ada di wilayahnya.

Ketua GP Ansor Kabupaten Probolinggo, Muchlis mengatakan paham radikalisme agama memang perlu untuk dicegah penyebarannya. Secara perlahan akan merongrong keutuhan negara Indonesia. ”Paham itu berkeinginan akan merubah dasar negara ini, dari pancasila untuk dijadikan negara Islam,” terangnya kepada wartawan, Selasa (28/4).

Menurutnya, agar paham itu tidak menjamur di wilayah Kabupaten Probolinggo, pihaknya sudah menginstruksikan kepada seluruh pengurus ranting yang ada di desa untuk memantau perkembangan atau keadaan desanya yang dinilai ada aliran atau paham yang sudah menyimpang dari ajaran Islam sebenarnya. ”GP. Ansor memandang paham radikal yang mengatas namakan agama tergolong paham keras,” tandas Muchlis.

Jika di sebuah desa yang dinilai ada kejanggalan penyebaran paham Islam yang sudah tidak cocok dengan kontek Islam Rahmatal Lil Alamin, kata Muchlis, maka segera lakukan pendataan dan segara berkoordinasi dengan pihak berwajib atau aparat penegak hukum. ”Sehingga langkah penyebaran paham radikal tidak bisa berlanjut,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Kabupaten Probolinggo, Agus Mukson mengatakan paham radikalisme harus dicegah. Paham tersebut sudah bertentangan dengan dasar negara ini. ”Misi yang diusung oleh mereka, yakni menjadikan negara Indonesia untuk dijadikan negara Islam,” katanya. =Mahfud Hidayatullah

Probolinggo PROBOLINGGO – Peristiwa tergulingnya truk pengangkut bahan kimia Hidrogen Clorida (HCl) bernopol L 8147 VM yang bermuatan 6.750 kilo liter terguling di pintu masuk Perumahan Kopian Indah di jalan Argopuro Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Sabtu (26/4) kemarin, mendapatkan perhatian serius dari pihak legislator.

Selasa (28/04) langsung Komisi A DPRD Kota Probolinggo, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait tumpahan bahan kimia meluber hingga halaman rumah warga dengan bau yang menyengat, dan pengendara dibikin panik.

RDP itu menghadirkan pihak pengusaha pengemasan HCL Ade, perwakilan warga, Lurah Ketapang, Camat Kademangan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP), dan Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.

Ketua Komisi C, Agus Riyanto mengatakan usaha pengemasan HCL sangat bertolak belakang.

Awalnya lokasi usaha sesuai surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan BPMPP seluas 50 meter persegi. Namun dengan perkembangan usaha menjadi semakin bertambah menjadi empat kavling.

“Chek dan klarifikasi lapangan tidak pernah dilakukan. Apakah memang terjadi seperti itu atau tidak terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan. Kalau tidak jelas hasilnya akan merugikan masyarakat, ternyata izinnya cacat hukum,” ujarnya.

Sontak, pemilik usaha pengemasan HCL Ade langsung mengklarifikasi. Bahwasanya usaha yang dilakukan berupa pengemasan bukan pengoplosan. HCL dari pabrik di bawa ketempat penampungan untuk di masukan kedalam jerigen.

“Saya tidak memproduksi, mencampur, mengoplos tapi pengemasan. Untuk masalah HO, izin lingkungan dan perpanjangan SIUP, TDP usia berlakunya sudah tiga tahun sejak 2011. Baru sekali diperpanjang karena batas waktunya selama lima tahun,” tandasnya.

Menyikapi hal itu, Kepala BPMPP Kota Probolinggo, Soemantri, menjelaskan sesuai dengan permintaan izin masuk kategori SIUP Mikro sesuai perubahan yang bermodalkan Rp 50 juta.

“Usaha bermodalkan Rp 50

KORAN MADURA

RABU 29 APRIL 2015 | No. 0597 | TAHUN IV

13

Usaha Pengemasan HCL Bermasalah?

DPRD Menggelar Rapat Dengar Pendapat juta itu tidak wajib adanya SIUP karena permintaan dari pihak penguasaha. Waktu itu masih sebagai usaha untuk pembersih kolam renang. Setelah mengalami perkembangan, tidak pernah melaporkan. Saya anggap amanaman saja,” katanya.

Terpisah, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo, melalui Kabid Tata dan Pentaatan Lingkungan Hidup, Setiorini Sayekti, menjelaskan kondisi dilapangan lokasi usaha belum memiliki izin lingkungan, apalagi berada di permukiman warga.

Verifikasi lapangan dilakukan tanggal 27 April 2015, dihadiri oleh perwakilan anggota DPRD, BPMPP, Lurah Ketapang, dan Polres Probolinggo Kota. Kegiatan ini berlangsung sejak 2008 dan telah memiliki izin HO, SIUP, TDP sejak tahun 2011.

“Dalam perizinannya luas tanah yang digunakan sebagai usaha hanya 50 meter persegi. Sedangkan kondisi real dilapangan saat ini mencapai empat kavling,” terangnya.

Menurutnya, kegiatan usaha ini merupakan kegiatan depo penjualan HCL 35 persen, kaporit dan garam laut untuk usaha pembersihan kolam renang sebelum di salurkan ke daerah Jember dan Pulau Bali.

Begitu juga bahan baku HCL diperoleh dari PT Perusahaan Kertas Indonesia. Kegiatan berupa pemindahan HCL 35 persen dari kendaraan pengangkut ke urigen kapasitas 25 liter. Akses jalan yang digunakan adalah jalan perumahan atau jalan lingkungan dengan lebar lebih kurang empat meter.

Sedangkan bentuk penampungan berupa hangar terbuka dengan lantai kerja berupa paving dan tidak menggunakan rabatan, serta tidak terdapat saluran pembuangan untuk air hujan. Belum lagi tempat penumpukan bahan baku diruang terbuka yang mudah langsung terkena sinar matahari dan hujan.

Tak hanya itu, perkiraan dampak yang ditimbulkan dari akses jalan yang sempit dan tidak rata beresiko menyebabkan kendaraan mengalami hambatan atau mudah terjadi kecelakaan kerja selama pengangkutan. Penduduk di kiri kanan jalan beresiko terkena tumpaha bahan kimia,

dan mengalami reaksi kimia sehingga menimbulkan gas beracun chlorin.

“Apabila ceceran HCL 35 persen bercampur dengan air hujan bisa tersalur kepermukiman warga dan menjadi bahan kontaminan. Resiko terhirupnya gas beracun chlorin pada sat pemindahan bahan baku, pengemasan dan distribusi,” tandas Setiorini Sayekti.

Hasil real keondisi lapangan itu, kata Setiorini Sayekti, ketentuan yang harus dipenuhi oleh penguasaha harus mempunyai SIUP penjualan bahan berbahaya (B2) selain SIPU umum. Kemudian operasional harus di bawah pengawasan tenaga ahli yang paham tentang karateristik bahan kimia.

Selain itu mempunyai sistim tanggap darurat saat terjadi kecelakaan kerja, adanya proses pengawasan pada sarana distri-

busi, peralatan tanggap darurat, label dan kemasan B2. Hingga adanya kelengkapan data keselamatan bahan pada kemasan sebelum di distribusikan.

Beberapa persyaratan tersebut, pihakanya menyarankan bangunan untuk kegiatan penyimpanan harus menyesuaikan dari karateristik bahan kimia, aktifitas yang berada di permukiman warga cukup beresiko terhadap kesehatan masyarakat yang ada disekitarnya.

Selanjutnya diperlukan perjanjian kerjasama antara produsen dengan pembeli bahan, sehingga ada pertanggungjawaban jika terjadi resiko.

“Intinya penjualan harus dilengkapi dengan material safety data sheet (MSDS), dan ada tim teknis khusus dalam pemberian rekomendasi SIUP B2 yang beranggotakan instansi terkait, ter-

masuk melibatkan pihak Dinkes.

Segera melengkapi perizinan lingkungan yang harus sesuai dengan RTRW Kota Probolinggo, beserta PP Nomor 74/2001 tentang pengolaan bahan berbahaya dan beracun,” tegas Setiorini Sayekti.

Dari penjelasan pihak BLH, akhirnya Komisi A DPRD Kota Probolinggo meminta dilakukan evaluasi atau mencabut izin usaha pengemasan HCL 35 persen tetrsebut. Dan pihak. pengusaha pengemasan HCL, Ade, mengaku legowo jika dilakukan evaluasi dan pencabutan izin.

“Saya akan legowo jika terjadi pencabutan izin. Dan akan memindahkan distribusi HCL, yang semula diambil dari Surabaya ke penampungan langsung akan dikirim ke daerah Jember dan Pulau Bali,” paparnya. =M.Hisbullah Huda

14

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 29 APRIL 2015 | No. 0597 | TAHUN IV

WISATA

Pulau Pasir Tak Terurus

MEMBANDEL. Truk masih saja masuk ke kota walaupun sudah dilakukan penghadangan oleh anggota dewan.

Dishub Siap Turunkan Petugas Banyak Truk Masuk Kota PROBOLINGGO - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo menyatakan kesiapannya untuk menugaskan petugas di pos penjagaan perempatan Pilang dan Randupangger untuk menghalau truk yang melintas masuk kota agar bisa meminimalisir kerusakan jalan.

Penempatan petugas ini sesuai permintaan anggota dewan Komisi C ketika melakukan inspeksi mendadak (Sidak) dan melakukan penghadangan truk di perempatan Randupangger Kota Probolinggo.

“Intinya kami siap, dan sudah melakukan rapar koordinasi untuk menentukan petugas yang akan kita tempatkan di dua lokasi itu. Besuk (hari ini) masing-masing lokasi akan ada dua petugas Dishub yang bertugas menghalau dan mengarahkan truk yang akan melintas masuk kota. Tugasnya mulai pagi hingga pukul 14.00 WIB, dan dilakukan dua sfift,” kata Acep Hidayat, Kepala Dishub Kota Probolinggo, kepada wartawan, Selasa (28/4).

Selain itu, Dishub juga akan

berkordinasi dengan pihak Satlantas Polres Probolinggo Kota untuk memmbantu yang menghadang dan mengarahkan kendaraan truk yangakan masuk kota.

“Kita sudah merencanakan akan melakukan penempatan petugas ssesuai permintaan Komisi C DPRD Kota Probolinggo.

Langkah ini untuk meminimalisir truk yang masuk ke kota, sehingga petugas tidak mengalami kendala kerja dilapangan,” tandas Acep Arief Hidayat.

Penegasan Kadishub Kota Probolinggo ini senada dengan penegasan Ketua Komisi C DPRD Kota Probolinggo, Agus Riyanto, yang meminta untuk melakukan langkah koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengatasi truk yang masuk kota.

“Selama ini kendaraan truk masih sering melintas, kalau kerjasama Dishub dan Satlantas Polres Probolinggo Kota berjalan, pasti akan menindak mereka tegas,” ujarnya.

Pantuan dilapangan, sejak hujan mulai turun dari pagi hingga siang hari dilokasi perempatan Pilang dan perempatan Randupangger masih saja banyak truk yang berlalu lalang melintas masuk kota.

Jelas hal ini menandakan lemahnya penindakan hukum terhadap pengendara yang tidak taat rambu lalu lintas. DPRD mengingatkan aparat dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) lebih serius menanganinya.

Terlebih lagi, penegakan hukum dianggap masih kurang sehingga persoalan truk masuk kota tidak tertangani maksimal. Beberapa akibat truk masuk dalam kota, selain menimbulkan ancaman bagi pengendara pengguna jalan yang padat, juga mengakibatkan jalanan dalam kota cepat hancur. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO - Kabupaten Probolinggo memang kaya akan wisata alam yang dimilikinya, yakni sebanyak 18 lokasi wisata. Namun, sayangnya dari jumlah wisata yang ada hanya pulau pasir saja yang belum tergarap secara serius oleh pemerintah setempat.

Dari jumlah wisata yang ada dintaranya, Gunung Bromo Kecamatan Sukapura, Pundak Lembu Kecamatan Sumber, Agrowisata Stroberry Jetak Kecamatan Sukapura, dan Pulau Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih, Pantai Bentar, Minatur Kakbah Kecamatan Gending Candi Jabung Kecamatan Paiton dan Candi Kedaton Kecamatan Krucil. Dan Tiga objek lainnya ada di Kecamatan Tiris yakni Danau Taman hidup, reruntuhan peninggalan rengganis, dan Taman Cikasur.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Anung Widiarto, menjelaskan sejauh ini hanya objek wisata yang berpotensi pada PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang dikembangkan.

“Kami tetap memberikan perhatian, meskipun tidak sampai pada pengelolaan infrastruktur,” katanya kepada wartawan, Selasa (28/4).

Menurutnya, khusus untuk Pulau pasir itu pihaknya mengaku menjadi perhatian. Sebab, untuk sampai di pulau terluar Kabupaten Probolinggo harus melewati pantai bentar dengan menggunakan kapal.

Selama ini, sosialisasi memang belum dilakukan.

Rencananya, pada tahun 2016 nanti, ia akan mengalokasikan pengembangan wisata di objek baru itu. Caranya, dengan menjadikan paket kunjungan atau tiket terusan ke pulau tersebut.

Pulau dengan luas sekitar 100 hektare persegi menyimpan pemandangan yang indah. Terutama pada pagi hari, matahari dengan panca nya akan nampak secara sempurna.

Hanya saja karena tidak berpenghuni, maka tidak ada kehidupan sosial. Tapi kalau jumlah pengunjung banyak, Anung sangat optimis nantinya akan ada paguyuban pedagang kaki lima.

“Sambil berkunjung ke pulau itu, nanti pengunjung bisa membeli kebutuhan hanya sekadar makanan ringan,” tandas Anung Widiarto.

Objek yang lain pun sebenarnya menjadi perhatian.

Hanya saja, kata Anung Widiarto, karena minimnya dana pengembangan dan promosi pariwisata, maka harus menentukan skala prioritas.

Apalagi, satker yang dipimpinnya dibebankan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Sehingga saat ada dana, maka pengembangan wisata yang potensi PAD menjadi prioritas.

“Porsinya memang lebih besar ke objek potensi PAD, tapi kami tetap anggarkan yang non PAD,” paparnya. =Mahfud Hidayatullah

EKSOTIK. Pulau pasir yang belum tergarap secara serius oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo yang masuk 18 destina wisata.

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

RABU 29 APRILRABU 2015 |29 No.APRIL 0597 |2015 TAHUN IV

No. 0597 | TAHUN IV

15 15

LIGA UTAMA INGGRIS

Manuel Pellegrini Tidak Cukup Dihargai

Kapten Valencia Dani Parejo (dua dari kanan) merayakan gol yang dibuatnya dari titik penalti yang membuat kedudukan menjadi 2-0 untuk timnya, Selasa (28/4) dini hari WIB. Valencia menundukkan Granda dengan empat gol tanpa balas.

Valencia ke Zona Liga Champions Kapten Daniel Parejo Senang VALENCIA - Kapten Valencia Daniel Parejo sangat senang atas kemenangan yang diraih timnya atas Granada pada laga di Stadion Mestalla, Selasa (28/4) dini hari WIB. Valencia menyikat tamunya itu dengan skor telak empat gol tanpa balas. Tambahan tiga angka ini menaikkan mereka ke peringkat keempat klasemen sementara atau zona Liga Champions, menggeser Sevilla ke peringkat kelima.

“Kami sangat bahagia dengan hasil ini di kandang sendiri dan senang karena kami bermain sangat bagus. Laga ini sangat ketat karena ada banyak tekanan dari Granada. Tetapi kami fokus pada tujuan kami dan bila kami menjaga penampilan seperti ini, kami akan bermain di Liga Champions musim depan,” kata Parejo seusai pertandingan.

Sedangkan gelandang Granada Daniel Candeias mengakui ketangguhan Valencia. “Kami tahu mereka adalah tim yang sangat bagus dan selama 25 menit kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika mereka mampu mencetak gol pertama, kami sadar bahwa pertandingan ini akan makin sulit untuk kami,” ujarnya.

Tetapi Candeias tidak mau berlama-lama larut dalam kesedihan. Dia berharap rekanrekannya segera bangkit guna memetik kemenangan pada laga-laga sisa, termasuk saat menjamu Espanyol. “Sekarang kami

harus berpikir tentang pertandingan kami selanjutnya di kandang sendiri melawan Espanyol.

Kami harus memetik tiga poin pada laga ini dan memenangkan semua pertandingan sisa musim ini,” tegasnya.

Pada laga tersebut, Javi Fuego membuka pesta gol Valencia pada menit ke-26 memanfaatkan umpan Daniel Parejo menyusul sebuah sepak pojok. Daniel Parejo kemudian menggandakan keunggulan dari titik putih hanya lima menit sebelum turun minum. Kedudukan 2-0 ini bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, Valencia kesulitan menambah gol, sebelum akhirnya Sofiane Feghouli memperbesar keunggulan tuan rumah menjadi 3-0 pada menit ke-85 memanfaatkan umpan Alvaro Negredo hasil dari sebuah serangan balik cepat. Tiga menit berselang, giliran Alvaro Negredo memperbesar kemenangan timnya menjadi 4-0 memanfaat-

kan umpan silang Rodrigo de Paul. Kedudukan 4-0 ini bertahan hingga akhir pertandingan.

Meski jarang mengancam gawang Valencia, Granada sebenarnya bukan tidak memiliki peluang mencetak gol. Pada menit ke-51, Granada mendapat hadiah tendangan bebas yang diambil Fran Rico. Tetapi tendangan pemain ini masih bisa diblok.

Persaingan Valencia dan Sevilla dalam perebutan jatah terakhir di Liga Champions masih kembali terjadi pada pertengahan pekan ini. Valencia akan turun ke peringkat kelima bila Sevilla mampu mengatasi Eibar pada laga Rabu (29/4) besok.

Tetapi Valencia akan kembali ke posisi empat bila mampu mengalahkan Rayo Vallecano 24 jam kemudian.

Pada lima laga sisa, kedua tim ini saling bersaing merebut jatah terakhir Liga Champions dari Spanyol. Tiga jatah lainnya sudah pasti milik Barcelona, Real Madrid, dan Atletico Madrid. Bila Valencia menyapu bersih lagalaga sisa, termasuk saat melawan Madrid, maka mereka akan bermain di Liga Champions musim depan. Tetapi bila mereka tersandung dari Madrid, dan Sevilla juga mampu mengatasi Madrid pada laga lain, maka Sevilla-lah yang berhak bermain di Liga Champions. =espn/carol aji

MANCHESTER - Bek Manchester City Pablo Zabaleta menilai, pelatih Manuel Pellegrini tidak cukup mendapat penghargaan sebagai seorang pelatih.

Pellegrini dianggap sebagai biang kegagalan City mempertahankan gelar juara Liga Utama Inggris musim ini. Tetapi Zabaleta menilai, kritik terhadap Pellegrini itu tidak adil. Seolah-olah seluruh kegagalan ini menjadi tanggung jawab Pellegrini semata.

Padahal, semua pihak di klub juga ikut bertanggung jawab.

“Setiap orang seharusnya lebih menghormati pelatih. Dia datang ke sini dan tahun lalu menjuarai Piala Liga dan Liga Utama Inggris.

Sedangkan musim ini kami lalui dengan rasa kecewa, tetapi itu bukan kesalahan pelatih semata melainkan juga para pemain,” kata pemain asal Argentian itu.

Dia melanjutkan, “Semua orang orang harus bertanggung jawab. Memang, ketika tidak menjuarai liga, semua orang kecewa. Tetapi sekarang bukanlah waktunya untuk memikirkan apa yang salah sepanjang musim ini. Sebaliknya, sekarang kita harus bekerja keras untuk berakhir di tempat se tinggi mungkin. Setelah itu kita melihat seperti apa hasilnya.”

Sehubungan dengan itu dia meminta semua pihak baik manajemen maupun pelatih, staf, dan pemain untuk fokus 100 persen terhadap apa yang sedang dilakukan City. “Nanti pada akhir musim, orang-orang berkompeten akan melakukan analisis tentang apa yang salah.

Semua orang di klub ini harus bertanggung jawab sesuai bidangnya masing-masing sebelum klub memilih yang terbaik untuk masa depan klub,” ucapnya.

Zabatela sendiri mengaku kelelahan setelah membela Argentina pada Piala Dunia 2014 lalu. Ketika itu dia ikut membawa Albiceleste tampil di final sebelum kalah 0-1 dari Jerman.

“Untuk saya, cukup berat setelah Piala Dunia. Kami memiliki waktu libur hanya 20 hari. Secara mental dan psikis sangat lelah.

Apalagi Liga Utama Inggris membutuhkan kondisi fisik yang prima,” papar Zabaleta.

Dia meneruskan, “Saya kira, sebagaian besar pemain yang bermain di Piala Dunia melewati musim ini dengan cukup

berat, tidak hanya pemain yang merumput di Inggris. Tetapi bila memperhatikan tim ini, kami memang seharusnya bisa bermain lebih baik. Tetapi kami mengakui dengan jujur bahwa kami tidak berada pada penampilan terbaik sepanjang musim ini.

Kadang sepakbola memang seperti itu, tetapi di Manchester City kekecewaan seperti ini sudah seperti sebuah bencana.”

“Hal itu terjadi, mungkin karena kami sudah menjuarai Liga Utama Inggris dua kali, Piala FA dan Piala Liga masing-masing satu kali. Sekarang kami sama sekali tidak meraih satu gelar pun dan ini sudah dianggap sebagai bencana.

Orang-orang bilang, tim ini harus melakukan pergantian pelatih dan tujuh sampai delapan pemain,” imbuhnya. =sky sports/carol aji

KORAN MADURA 16 PELLEGRINI

RABU 29 APRIL 2015 | No. 0597 | TAHUN IV

KORAN MADURA

TIDAK CUKUP DIHARGAI

16

RABU 29 APRIL 2015 No. 0597 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

GUARDIOLA PERGI, KLOPP SIAP JADI PENGGANTI MUNICH - Presiden Bayern Muenchen Franz Beckenbauer menegaskan, pelatih Borussia Dortmund Juergen Klopp menjadi salah satu calon kuat pengganti Pep Guardiola di Bayern Muenchen bila suatu saat pelatih asal Spanyol itu meninggalkan Allianz Arena. Guardiola disebut-sebut bakal pergi dari klub tersebut bila meraih tiga gelar musim ini.

Muenchen sudah memastikan diri sebagai kampiun Bundesliga Jerman musim itu atau gelar liga ke-25. Dua gelar lainnya kemungkinan didapat dari Piala Jerman dan Liga Champions. Thomas Mueller dan kawan-kawan sudah berada di semifinal kedua turnamen ini.

Bila misi ini terwujud, kemungkinan besar Guardiola meninggalkan klub itu. Meskipun, kontraknya baru akan berakhir 2016 mendatang.

Awal bulan ini, Klopp mengumumkan pengunduran dirinya pada akhir nanti. Musim ini, Klopp cukup kecewa karena pada paruh pertama, penampilan mereka babak belur bahkan sempat terjerembab di zona degradasi. Sejak awal tahun ini, perlahan-lahan penampilan Marco Reus dan kawan-kawan makin membaik dan sekarang sedang mengincar satu tempat di Liga Europa musim depan. Sebagai penganti Klopp mulai musim 2015-2016, manajemen klub sudah menunjuk Thomas Tuchel sebagai bos di Westfalenstadion.

Beckkenbauer mengungkapkan, mereka sudah membicarakan tentang apa yang sudah dilakukan Klopp bersama tim-tim yang pernah ditanganinya. Tetapi pada saat yang sama, dia masih yakin bahwa Guardiola belum akan pergi dari Allianz Arena pada musim panas mendatang.

“Tentu saja saya membayangkan Klopp sebagai pengganti Guardiola. Ketika saya menjadi presiden klub, kami sering membicarakan tentang Klopp dan saya percaya dia akan menjadi pelatih yang sangat baik dan cocok untuk Bayern Muenhen. Klopp sudah pasti menjadi salah satu pilihan Bayern Muenchen.

Pertanyaannya sekarang adalah berapa lama lagi Guardiola berada di Muenchen. Saya sih berharap lebih lama, tetapi Klopp tetap harus diperhitungkan,” kata mantan pemain Bayern

Muenchen itu.

Guardiola dan Klopp saling bersaing dalam dua tahun terakhir.

Tetapi musim ini, Klopp kalah telak dari Muenchen setelah Dortmund mengawali musim ini tidak terlalu bagus. “Saya tidak membayangkan Guardiola akan meninggalkan Muenchen pada 2016. Di sangat suka Bayern Muenchen. Dia sangat sukses dengant im ini dan tahu bahwa dia masih akan sukses bersama klub ini di waktu-waktu mendatang.

Dia memiliki segala yang dia inginkan,” papar Beckenbauer.

Pembuktian di Piala Jerman

Klopp dan Guardiola “bentrok” pada babak semifinal Piala Jerman di Allianz Arena Selasa (28/4) malam waktu setempat atau Rabu (29/4) dini hari WIB tadi saat Muechen menjamu Borussia Dortmund. Klopp sudah bertekad mengandaskan mimpi Guardiola meraih tiga gelar musim ini dengan menghentikan langkah Muenchen di Piala Jerman.

Klopp ingin mempersembahkan Piala Jerman sebagai kado perpisahannya untuk Dortmund musim ini. Tetapi untuk itu, dia harus menghancurkan Muenchen yang menculik dua anak asuhnya di Dortmund Mario Goetze dan Robert Lewandowski dalam dua tahun terakhir pada laga semifinal nanti.

Tetapi ambisi Klopp itu tentu tidak mudah. Selain karena Bayern Muenchen sedang berada dalam tingkat kepercayaan sangat tinggi menyusul kesuksesan mereka meraih gelar juara Bundesliga, Thomas Mueller dan kawan-kawan tidak ingin dipermalukan di depan publik mereka sendiri. Guardiola pun menanggapi ancaman Klopp dengan santai.

“Menjadi sebuah kehormatan bagi saya bisa menantangnya pada laga nanti.

Dia seorang pria super dan kami sama-sama tidak memiliki apa-apa tetapi menghormati satu sama lain. Dia akan segera menangani klub besar dan pertarungan ini masih akan berlangsung. Tetapi untuk saat ini, pertandingan nanti akan menjadi yang terakhir untuk dia karena itu dia sangat ingin menang.

Tetapi saya tentu saja sangat ingin memetik kemenangan,” kata Guardiola. =sky sports/carol aji

JUERGEN

KLOPP

RABU

KORAN MADURA

29 April 2015 No. 0597 | Tahun IV

SPORT Persepam MU Gelar Rakor RABU 29 APRIL 2015 | No.MADURA 0597 | TAHUN IV

A

| HAL. P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

TERBARING. Matsuri (35), kuli batu sirtu asal Dusun Pasar Gunung, Desa Pangilen, Kecamatan Kota Sampang, terbaring di RSUD Sampang setelah dilakukan pengobatan oleh tim medis, Selasa (28/4/).

Mandor Bacok Kuli Batu Sirtu Polsek: Kami Turunkan Anggota untuk Tangkap Pelaku SAMPANG - Matsuri (35), kuli batu sirtu asal Dusun Pasar Gunung, Desa Pangilen, Kecamatan Kota Sampang, dibacok Sudeh (38) dan Abdus (30), mandor asal Dusun Radui, Desa Pangilen, Selasa (28/4).

Menurut saksi mata yang enggan disebutkan namanya, pembacokan terjadi di depan Pasar Gunung, Desa Pangilen, saat korban hendak mengambil batu serta.

Korban mengalami luka parah di bagian kepala.

Selain itu, kuli itu hendak komplain kepada mandornya. Karena upahnya selama empat hari belum cair. Namun, secara tibatiba pelaku turun dari mobilnya dengan membawa celurit. “Saat itu korban langsung dibacok dan pelaku langsung melarikan diri,” katanya.

Dikatakan, motif pembacokan tersebut diduga salah paham. Sebab, korban mengaku tidak dibayar selama empat hari hingga mogok kerja. Ucapan korban itu, dimungkinkan disalahpahami oleh bosnya itu.

"Biasanya dua hari kerja langsung dibayar. Namun yang terjadi pada korban tidak dibayar selama empat hari. Maka dari itu,

korban ingin komplain ke mandornya, namun sebelum komplain sudah dibacok duluan, " ceritanya.

Menurutnya, sebelum pembacokan itu terjadi, pelaku datang dengan mengendarai mobil bersama saudaranya bernama Abdus.

Saat tiba di Tempat Parkara Kejadian (TKP) kedua pelaku itu turun di dekat korban dan tanpa basa-basi langsung membacok.

“Setelah membacok, dua pelaku tersebut langsung kabur,” imbuhnya. Korban mengalami luka parah di bagian pelipis kiri, pipi kiri, kepala, dan telinga. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang.

Sementara itu, Kapolsek Kota Sampang

AKP Iqbal Gunawan, mengatakan sudah mengetahui kejadian tersebut. Namun belum bisa memberikan keterangan lebih detail. Sebab masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Sementara ini, saya belum bisa memberikan keterangan kapada awak media, sebab masih dilakukan penyelidikan. Besok saja ya, Mas, karena masih diselidiki,” katanya, kemarin.

Iqbal Gunawan menambahkan, polsek sudah menurunkan anggotanya untuk melacak keberadaan pelaku. Sebab, keberadaan pelaku belum diketahui. “Kami sudah menurunkan anggota untuk menangkap pelaku," jelasnya. =RIDWAN/LUM

LKPJ Bupati Mendapat Catatan

Naskah UN SMP/ MTs Mulai Dipilah

Bulog Minta Kembalikan Beras yang Rusak

SUMENEP | HAL. C

PAMEKASAN| HAL. H

LINTAS MADURA | HAL. N

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 29 APRIL 2015 | No. 0597 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

RABU 29 APRIL 2015 No. 0597 | TAHUN IV

HASIL TANGKAPAN LAUT

Tidak Semua Ikan Tripang Punya Nilai Jual Tinggi

MINIM. Penumpang duduk seadanya di atas Kapal Motor Perintis Dharma Bahari Sumekar I, bahkan sebagian tidur akibat minimnya fasilitas kapal milik pemerintah daerah tersebut.

Fasilitas DBS I Dikeluhkan Pemkab Anggarkan Pengadaan Kapal Besar Rp 27 Miliar SUMENEP - Sejumlah warga kepulauan Sumenep megeluhkan minimnya fasilitas Kapal Motor Perintis Dharma Bahari Sumekar (KMP-DBS) I. Pasalnya, kursi penumpang kapal laut milik pemerintah daerah itu belum memadai. Akibatnya, penumpang harus duduk di lantai kapal menggunakan alas seadanya.

Salah satu penumpang asal Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Aminah, mengatakan, selama ini fasilitas DBS I masih belum memadai. "Kami ingin ke depan ada perbaikan. Karena fasilitas DBS masih sangat jauh dari harapan warga kepulauan," katanya.

Menurutnya, akibat minimnya fasilitas tersebut membuat sejumlah penumpang telantar. "Kita lihat sendiri, orang tidur dengan alas seadanya, dan juga tidak beraturan seperti orang telantar saja," tambahnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Sariam, penumpang asal Kangean. Dirinya berharap agar pemerintah daerah secepatnya menyediakan kapal baru yang bisa melayani warga kepulauan

meskipun dalam keadaan cuaca ekstrem.

"Kami harap pemerintah daerah dalam waktu singkat ini, bisa menyediakan kapal cepat dan tahan ombak. Itu sangat kami tunggu untuk memfasilitasi warga kepulauan," harapnya, kemarin.

Pada waktu yang bersamaan Bupati Sumenep A. Busyro Karim memberikan bantuan kepada semua penumpang kapal DBS dengan cara mengganti uang tiket. Penggantian uang tiket tersebut dilakukan langsung oleh bupati saat berada di tengah perjalanan menuju Pelabuhan Kalianget.

"Tindakan ini bersifat spontan yang tidak terprogram sebelumnya. Ini kami lakukan karena kami kebetulan saja se-

dang bersamaan. Jadi kami bantu uang tiketnya semua," kata mantan Ketua DPRD Sumenep dua periode itu.

Pada saat itu jumlah penumpang Kapal DBS I kurang lebih sebanyak 268 penumpang. Rinciannya dari Pelabuhan Kecamatan Sapeken sebanyak 94 penumpang, sementara dari Pelabuhan Batu Guluk Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, sebanyak 174 penumpang.

Harga tiket dari pelabuhan Sapeken menuju Pelabuhan Kalianget sebesar Rp 120 ribu per orang, sedangkan dari Pelabuhan Batu Guluk, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Rp 84 ribu per orang. "Jadi, yang kami bantu saat ini sebanyak 174 orang.

Kalau dinominalkan kurang lebih sebesar Rp 25.441.000," ungkapnya.

Ditanya soal minimnya fasilitas yang dikeluhkan warga, pihaknya tidak menampik.

Bahkan, pihaknya mengakui saat ini alat transportasi laut kurang memadai. "Kalau soal fasilitas kita sudah tahu semua.

Tapi yang jelas armada laut

untuk daerah kepulauan masih kurang. Karena lebih banyak barangnya dibandingkan dengan jumlah orangnya," katanya.

Oleh sebab itu, pada tahun 2016 mendatang pemerintah daerah akan melakukan pengadaan kapal besar yang bisa dioperasikan meskipun ketinggian ombak mencapai empat meter (cuaca ekstrem). "Anggaranya sudah ada pada kami.

Kalau tidak salah sekitar Rp 27 miliar," terangnya.

Hanya saja meskipun anggarannya sudah disediakan, pengadaan kapal pemecah ombak itu tidak bisa dipastikan akan terealisasi tahun itu juga.

Sebab, pengadaan proyek kapal tersebut termasuk kategori proyek jamak.

"Pengadaannya harus dilakukan diawal kepemerintahan bupati yang baru. Karena itu termasuk proyek jamak. Saat ini sketsa atau gambar kapalnya sudah selesai. Jadi, bupati yang akan datang pengadaan kapal ini harus menjadi program prioritas untuk segera diselesaikan," tukasnya. =Junaedi/MK

SUMENEP - Meskipun ikan tripang dikenal sebagai ikan yang mempunyai nilai jual tinggi dibandingkan dengan harga ikan jenis yang lain, ternyata tidak semua ikan tripang mempunyai nilai tawar tinggi.

"Memang harga ikan tripang saat ini Rp 500 ribu. Tapi itu bukan ikan tripang yang bisa didapat di perairan sini, karena ikan tripang banyak macamnya," kata salah satu pedagang ikan tripang asal Desa/Kecamatan/Kepulauan Sapeken yang enggan disebutkan namanya.

Dikatakan, harga ikan tripang yang mahal bukan tripang jenis gamat. Sementara ikan tripang jenis gaplek harganya hanya berkisar Rp 90 hingga 100 ribu perkilogramnya. "Kalau di sini yang umum adalah ikan tripang galpek. Kalau ikan tripang jenis gamat sangat sulit ditemukan," tambahnya.

Untuk mendapatkan ikan tripang jenis gaplek sangatlah mudah. Sebab, ikan tripang biasanya hidup di perairan dangkal. Sehingga warga tidak perlu berlayar untuk mendapatkannya. Sementara dari hasil tangkapannya itu dijual ke pedagang setempat yang kemudian oleh pedagang dijual kembali ke Kota Sumenep hingga Kota Surabaya.

"Setiap kami kirim, paling sedikitnya satu kuintal. Namun itu dilakukan setelah dilakukan pengasapan.

Kalau warga di sini menjual setelah dimasak," kata warga setempat, Winnari.

Menurutnya, pedagang akan untung besar apabila penjualan ikan tripang berbarengan dengan peringatan hari besar, seperti Imlek, dan dijual terhadap orang yang lagi punya hajatan. "Kalau saat momen besar, pedagang bisa untung besar. Bahkan, sampai dua kali lipat," terangnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep Muhammad Jakfar membenarkan jika harga ikan tripang sangat menggiurkan. Bahkan, menurutnya, ikan tripang termasuk kategori ikan yang mempunyai nilai jual tinggi setelah ikan tongseng.

"Kalau ikan tongseng satu kilogramnya bisa mencapai Rp 2 juta. Sedangkan ikan tripang terkadang sampai Rp 500 ribu sampai di atas Rp 1 juta perkilogramnya," terangnya.

Hanya saja, pria kelahiran Kecamatan/Kepulauan Sapeken itu, menampik jika di daerahnya dikatakan penghasil tripang. "Di perairan Kepulauan Sapeken bukan termasuk penghasil ikan tripang terbesar. Memang ada tapi kalah sama daerah Pulau Raas," tukasnya. =Junaedi/MK

Sumenep

KORAN MADURA

RABU 29 APRIL 2015 | No. 0597 | TAHUN IV

C

LKPJ Bupati Mendapat Catatan Rapat Paripurna Istimewa Digelar 30 April SUMENEP - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep Akhir Tahun Anggaran 2014 memberikan sejumlah catatan atas kinerja A. Busyro Karim selama satu tahun.

Sejumlah catatan itu dimaksudkan untuk perbaikan Sumenep ke depan.

Ketua Pansus LKPJ Bupati, A. Zainur Rahman mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pembahasan terhadap LKPJ Bupati akhir tahun anggaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bahkan, hasil pembahasan terhadap LKPJ Bupati selama tahun 2014 itu sudah diserahkan kepada pimpinan DPRD Sumenep dalam Rapat Paripurna kemarin, Senin (27/4).

Menurut lelaki yang akrab disapa AZ. Rahman itu, setelah dilakukan pembahasan, pansus memberikan sejumlah catatan.

Beberapa catatan itu dimaksudkan untuk membuat Sumenep semakin baik ke depannya. “Agar catatan-catatan itu nantinya jadi bahan evaluasi untuk perbaikan Sumenep ke depan,” paparnya, Selasa (28/4).

Beberapa catatan yang dimaksud itu, salah satunya mengenai pelaksanaan program eKTP. Menurutnya, e-KTP masih belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Selain itu, juga masalah kedisiplinan PNS. Menurutnya, selama tahun 2014, masih ada PNS yang tak disiplin. “Itu yang dari Komisi I,” paparnya.

Sedangkan dari Komisi II, menurut AZ. Rahman, masalah bantuan kelautan yang seharusnya direalisasikan tahun 2014 namun baru diserahkan pada tahun selanjutnya. Sementara dari Komisi III, yaitu masalah infrastruktur jalan yang masih belum rata antara wilayah kepulauan dan daratan.

Masih catatan dari Komisi III, menurut politisi asal kepulauan itu, yakni mengenai perbaikan dermaga untuk kelancaran transportasi laut. Pemasangan jaringan listrik di wilayah kepulauan menurutnya juga tak luput dari perhatian.

“Pengoperasian Bandara Trunojoyo yang sudah menjadi program Bupati sejak tahun 2012 ternyata sampai sekarang belum terealisasi. Itu juga menjadi catatan kami,” tukasnya.

Dari Komisi IV DPRD Sumenep, menurutnya, masalah pelayanan kesehatan. Dia mengungkapkan, pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah kekurang tenaga medis, terutama di kepulauan yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Selain tenaga medis, kekurangan alat-alat

Catatan Pansus LKPJ Bupati Komisi I 1. Pelaksanaan program e-KTP belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat 2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak disiplin.

Komisi II Bantuan kelautan yang seharusnya direalisasikan tahun 2014 baru diserahkan pada tahun berikutnya Komisi III

RAPAT PARIPURNA. Suasana rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, beberapa waktu lalu.

medis juga menjadi perhatian.

“Terbukti, selama ini masih banyak masyarakat Sumenep yang harus berobat ke rumah sakit lain. Selebihnya juga mengenai masih adanya pungutan yang tak bisa dipertang jawabkan. Itu yang terkait dengan kesehatan,” jelasnya.

Sedangkan di bidang pendidikan, yang menjadi catatan ialah tak kunjung teratasinya kekurangan tenaga pendidik di Sumenep.

Padahal, lanjutnya, kekurangan guru bisa mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa. “Masalah sertifikasi guru yang tidak berbasis kinerja juga menjadi catatan Pansus,” ujarnya.

Selebihnya, AZ. Rahman juga menilai bahwa LKPJ Bupati akhir tahun anggaran 2014 tidak detail.

Pasalnya, dalam LKPJ tersebut tidak disajikan data-data secara rinci pencapaian pemerintah tahun sebelumnya, seperti angkaangka kemiskinan dan buta huruf di Kabupaten Sumenep.

“Seharusnya disajikan datadata pencapaian tahun sebelumnya. Sehingga kita bisa membandingkan dan memberikan penilaian.

Tapi, karena tak detail, kita tak memiliki parameter untuk memberikan penilaian,” tandasnya.

Menurutnya juga, mestinya hasil keputusan dan rekomendasi dari pansus itu disampaikan

1. Infrastruktur jalan belum rata antara wilayah kepulauan dan daratan 2. Perbaikan dermaga untuk kelancaran transportasi laut 3. Pemasangan jaringan listrik di wilayah kepulauan Komisi IV 1. Kekurangan tenaga medis dan alat medis belum teratasi 2. Kekurangan guru belum teratasi kemarin dalam Rapat Paripurna Istimewah. Namun, karena Bupati sedang ada kegiatan di kepulauan, agenda penyampaian keputusan DPRD Sumenep terhadap Bupati itu harus ditunda.

“Ada perubahan jadwal Rapat Paripurna Istimewah. Itu akan dilaksanakan tanggal 30 (April, red.). Karena teman-teman berharap Bupati bisa hadir,” pungkasnya. =FATHOL ALIF

PERUNDANG-UNDANGAN

Pembentukan Pansus Raperda Dijadwal Mei SUMENEP - Meski telah duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep sejak kurang lebih delapan bulan, sejak bulan Agustus tahun 2014 lalu, namun DPRD setempat masih belum menghasilkan satupun peraturan daerah (perda).

Pembentukan Pansus Raperda masih direncanakan bulan depan.

Menurut Ketua BP2D DPRD Sumenep, Iskandar, pembahasan raperda untuk tahun 2015 ini masih akan dilakukan sekitar pertengan bulan Mei nanti.

Pasalnya, sebelum pembahasan dilakukan, harus dibentuk terlebih dahulu pansus. “Penjadwalan pansus masih akan dilakukan pada tanggal 4 Mei,” paparnya.

Menurutnya, sesuai jadwal yang diberikan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumenep, pada hari Senin (4/5) nanti akan diadakan Rapat Paripurna I dengan agenda penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap Raperda Kabupaten Sumenep tahun 2015. Baru setelahnya, akan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna II, yaitu pembentukan pansus.

Kemudian, pada tanggal 5-6 Mei, yaitu pada hari Selasa dan Rabu, akan dilaksanakan rapat fraksi dengan agenda penyusunan pandangan umum (PU) fraksi. Kemudian, pada hari Jum’at (8/5) akan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna III, yaitu

penyampaian PU fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati yang telah disampaikan Sementara jawaban Bupati terhadap PU fraksi akan disampaikan pada Rapat Paripurna IV yang akan digelar pada hari Selasa (12/5). Sedangkan pembahasan terhadap Raperda Kabupaten Sumenep tahun 2015 ini akan dilaksanakan pada tanggal 13, 15, 18 dan 22 Mei dalam Rapat Pansus.

Politisi PAN itu berharap, jatah waktu yang telah ditetapkan itu tidak melesat dan mengharuskan pansus meminta tambahan waktu. Hal itu mengingat raperda yang akan dibahas berjumlah tujuh raperda.

Menurutnya, dalam pembahasan raperda itu nantinya akan dibagi menjadi dua pansus.

Pansus satu berjumlah 24 orang akan membahas empat raperda, yaitu Raperda tentang RDTRK wilayah perkotaan yang meliputi Kecamatan Batuan, Rubaru dan Manding; Raperda Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Jasa Usaha; Raperda Penyelenggaraan Perumahan Kabupaten Sumenep; dan Raperda Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Sedangkan pansus dua yang terdiri dari 22 orang nantinya

akan membahas tiga raperda, yaitu: Raperda tentang izin lingkungan; Raperda Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Dukungan Daerah dalam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Sumene; dan Raperda tentang kesejahteraan lanjut usia.

Jika tak ada pertambahan waktu, lanjutnya, Rapat Paripurna V yang mengagendakan penyampaian laporan pansus, pengambilan keputusan, penandatanganan naskah berikut sambutan Bupati akan dilaksanakan pada hari Selasa (26/5).

“Mudah-mudahan ini lancar pembahasannya,” harapnya. =FATHOL ALIF

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 29 APRIL 2015 | No. 0597 | TAHUN IV

JELANG PILKADA

MEMBACA. Pengunjung sedang membaca buku di Perpustakaan Daerah Sumenep.

Dari sekian ribu koleksi buku, buku karya putra daerah tidak banyak padahal Sumenep gudangnya penulis.

Kades Kepulauan Belum Tentukan Pilihan SUMENEP - Sejumlah kepala desa (kades) di Kepulauan Kangean masih belum bisa menentukan figur yang akan diusung pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2015.

Kepala Desa Pajanangger, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Suraheawi, mengatakan, dirinya belum bisa menentukan figur yang bakal diusung karena sejumlah nama yang digadang-gadang akan jadi kandidat masih belum mendaftar sebagai calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup).

"Prinsipnya kami akan mendukung siapa saja yang akan maju dalam pilkada mendatang. Tapi yang jelas kami hanya bisa memberikan dukungan terhadap figur yang bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap kemajuan desa," katanya.

Sedangkan sejumlah kandidat yang sudah santer dibicarakan, di antaranya A. Busyro Karim, Achmad Fauzi, Moh. Sahnan, Zainal Abidin, Azasi Hasan. Dua di antaranya berasal dari Pulau Kangean, yakni Moh. Sahnan, selaku pengusaha, dan Azasi Hasan, bankir BUMN. Meskipun ada figur asal Kepulauan Kangean, pihaknya belum tentu mendukungnya. Sebab, dirinya tidak menginginkan warganya sampai salah pilih.

Sebab diyakini jika itu terjadi akan menghambat terhadap pembangunan desa ke depannya.

"Kami tidak mau Kami tidak mau me- memilih figur yang milih figur yang suka suka ombar janji, tapi ombar janji, tapi kami kami sekali mendukung sekali mendukung minimalnya ada kontriminimalnya ada kon- busi nyata bagi kematribusi nyata bagi ke- juan desa. Utamanya di bidang perbaikan inmajuan desa.” frastruktur," terangnya.

Menurut Kepala Suraheawi Desa yang baru menKades Pajanangger jabat selama tiga bulan itu, selama ini kondisi infrastruktur di desanya masih banyak yang tidak tersentuh program pemerintah. "Keberadaan infrastruktur, utamanya jalan poros kecamatan dan poros desa saat ini masih banyak yang belum diaspal.

Padahal, itu menjadi pemicu utama untuk mendongkrak perekonomian warga ke depan," terangnya.

Disinggung soal pasangan A. Busyro Karim sebagai bakal calon Bupati dan Acmad Fauzi sebagai bakal calon wakil Buapti, pihaknya juga belum memastikan akan mendukung. "Kami tetap sama pendirian saya.

Jika bisa memberikan kontribusi terhadap kemajuan desa, siapa pun calonya pasti kami dukung," terangnya.

Untuk diketahui, jabatan A. Busyro Karim dan Soengkono Sidik selaku Bupati dan Wakil Bupati Sumenep hasil pemilihan pilkada tahun 2010 berakhir bulan Oktober 2015 mendatang. Sementara tahapan pilkada sudah dimulai. Saat ini sudah memasuki tahapan rekrutmen petugas teknis pilkada, mulai dari PPK, PPS dan KPPS. Sedangkan untuk perbaikan infrastruktur utamanya pemeliharaan dan pengaspalan jalan, tahun ini pemerintah daerah telah menyediakan anggaran sebesar Rp 120 miliar. "Itu untuk pembangunan infrastruktur jalan secara keseluruhan. Dan saat ini sudah masuk tahapan perencanaan," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Sumenep Edi Rasiyadi. =Junaedi/MK

LITERASI

Koleksi Buku Putra Daerah Minim SUMENEP – Kabupaten Sumenep dikenal gudangnya penulis.

Namun tidak banyak karya berupa buku yang telah ditulis terdapat di Perpustakaan Daerah Sumenep. Demikian juga koleksi buku tentang Madura.

Penulis lepas Naufil Istikhari Kr mengatakan, apresiasi Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap penulis buku asal daerah memang sangat minim, bahkan hampir tak ada sama sekali. Hal itu didasarkan pada pengamatannya.

Naufil mengatakan, mestinya pemerintah memberikan apresiasi terhadap putra daerah yang menulis buku. Karena, tambahnya, belum tentu suatu daerah melahirkan banyak penulis seperti Kabupaten Sumenep. "Harusnya, pemerintah bangga karena banyak orang Sumenep yang menulis buku," katanya, Selasa (28/4) saat dihubungi dari Sumenep.

Bentuk apresiasi dari pemerintah terhadap penulis buku, menurutnya, tak harus berupa materi atau diarak dan sebagainya. Paling tidak, lanjut mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu, pemerintah menampung buku-buku karya penulis Sumenep di perpustakaan daerah.

Naufil bercerita, beberapa waktu lalu dirinya mengunjungi perpustakaan daerah. Ia ingin mencari buku-buku yang mengangkat tentang Madura, khususnya yang ditulis oleh orang Sumenep. "Tapi waktu itu saya tak berhasil menemukannya.

Saya pikir, ini adalah bukti bahwa pemerintah masih kurang apresiatif terhadap keberadaan penulis asal Sumenep," ujarnya.

Harusnya, kata dia, Pemkab Sumenep meniru pendahulunya,

yaitu Sultan Abdurrahman yang begitu peduli kepada tradisi literasi.

"Dulu, Sultan Abdurrahman pernah mendapat penghargaan dari kerajaan Inggris, Thomas Comford Raffles, karena ketekunannya menerjemahkan sastra berbahasa sangsekerta.

Jika pemerintah kali ini tak dapat melakukan hal serupa, paling tidak memberikan apresiasi kepada para penulis Sumenep sebagai bentuk kepeduliannya terhadap dunia literasi," paparnya.

Dia mengungkapkan, penulis buku asal Sumenep sangat banyak.

Karenanya, ia berharap pemerintah setempat tak "melepaskan" mereka begitu saja dengan cara mengapresiasi karya-karya mereka. "Jangan dibiarkan. Masak, orang Sumenep dibiarkan menjadi maduralogi di kabupaten lain, seperti A. Latif Wiyata," tandasnya.

Selebihnya, Naufil juga menyayangkan sedikitnya koleksi literaturliteratur Madura di perpustakaan daerah. Menurut dia, harusnya koleksi buku-buku ber-genre Madura banyak di perpustakaan.

Pegiat literasi M Kamil Akhyari mengaku, saat ini sedang mengidentifikasi nama-nama penulis asal Sumenep dan karya putra daerah.

Namun dia mengaku kesulitan untuk melacaknya, terutama terhadap buku-buku zaman dulu dan penulis yang sudah tak produktif menulis.

“Setelah nama penulis dan judulnya teridentifikasi, nanti saya

akan melakukan penggalangan buku untuk dibangun perpustakaan yang khusus mengoleksi buku-buku karya putra Sumenep,” terangnya.

Tujuan pendirian perpustakaan itu, katanya, pertama, sebagai apresiasi dan untuk melestarikan hasil kreativitas putra daerah. “Karena saya tak yakin koleksi buku karya mereka ada di Perpustakaan Daerah Sumenep. Sementara di Sumenep dikatakan gudangnya penulis,” ujarnya.

Kedua, sebagai pengenalan karya putra Sumenep dan motivasi untuk negerasi muda, khususnya Sumenep, agar meniru kreativitas meraka dalam bidang literasi. “Dengan membaca buku yang ditulis taretan tibi’ (saudara sendiri), pembaca diharapkan terdorong untuk juga menulis,” terangnya.

Koleksi buku karya putra daerah yang saat ini dimiliki sekitar 70 judul. “Buku itu, sebagian besar, saya peroleh dengan membeli sejak masih kuliah. Tapi ada juga beberapa buku pemberian penulisnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Perpustakaan Daerah Sumenep, Agus. D. Putra mengungkapkan, buku-buku tentang Madura memang banyak dicari para pengunjung. Karenanya, tahun ini ia mengaku telah belanja buku konten lokal itu. "Tidak sedikit.

Jumlahnya ratusan," paparnya.

Tak hanya buku lokal konten, menurutnya, perpustakaan juga telah mencoba menghimpun buku-buku karangan orang asli Sumenep. "Harapannya, buku-buku itu dapat memenuhi keinginan sejumlah pihak, terutama pengunjung," pungkasnya. =FATHOL ALIF/MK

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 29 APRIL 2015 | No. 0597 | TAHUN IV

E

Bupati Ingatkan Dinkes Pemkab Dua Tahun Anggarkan Pembangunan Puskesmas Arjasa SUMENEP - Bupati Sumenep A. Busyro Karim mengingatkan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat terkait belum selesainya pekerjaan proyek pembangunan gedung pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Kecamatan Arjasa, Pulau Sapeken.

"Kami sudah dua tahun ini selalu mengeluarkan anggaran untuk pembangunan puskesmas di Arjasa ini. Tapi kenapa hingga saat ini masih belum selesai," kata mantan Ketua DPRD Sumenep dua periode itu.

Pemerintah daerah pada ta-

hun 2014 talah menggelontorkan anggaran sekitar Rp 2 miliar. Namun, pembangunan puskesmas tersebut tidak berjalan mulus.

Bahkan berhenti di tengah jalan lantaran pihak rekanan tidak bisa menyelesaikan proyek sesuai batas waktu.

Pada anggaran tahun 2015, pemerintah daerah kembali menggelontorkan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk melanjutkan pembangunan puskesmas yang diputus kontrak tersebut.

"Kami tidak ingin kejadian itu terulang kembali tahun ini. Kami ingin pembangunan Puskesmas Kangean ini selesai tahun ini, apa pun itu alasannya. Ini instruksi kami kepada Dinkes selaku pengelola anggaran. Kami tidak ingin pekerjaan tahun ini putus kontrak lagi," tekannya.

Sebab, lanjut Busyro, selama ini dirinya banyak mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak, termasuk tokoh masyarakat setempat. "Selama ini kami selalu men-

dapatkan kritikan, baik itu secara door to door maupun melalui pesan singkat yang sampai pada kami. Makanya kami harap ini benar-benar diperhatikan. Sehingga tahun ini pembangunan itu bisa selesai," katanya.

Menurutnya, pelayanan kesehatan termasuk katagori yang sangat urgen. "Makanya, tahun ini semua pelayanan di puskesmas digratiskan. Pelayanan di rumah sakit kelas III juga digratiskan. Selain itu, kami juga telah menganggarkan Rp 50 miliar untuk pembelian obatobatan. Ini semua kami lakukan agar semua elemen masyarakat bisa terbantu dalam segi kesehatan," tuturnya.

Sementara Kepala Dinas Ke-

sehatan (Dinkes) Sumenep A. Fatoni mengatakan, pembangunan puskesmas di Kangean belum selesai disebabkan pihak rekanan tidak bisa menyelesaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

"Belum selesainya pekerjaan itu karena diputus kontrak," katanya.

Untuk melanjutkan pembangunan tersebut, pihaknya telah memplotting anggaran sebesar Rp 2 miliar. Anggaran tersebut diambilkan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2015. "Saat ini sudah diproses di ULP untuk dilakukan tender.

Jadi, bisa dipastikan kelanjutan pembangunan ruang rawat inap itu bisa segera dilakukan tahun ini," terangnya. =Junaedi/MK

JELANG PILKADA

KPU Siapkan Rancangan NPHD Dana Pilkada SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, menyiapkan rancangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dana pemilihan kepala daerah setempat guna mencairkan anggaran tersebut.

"Kami sudah berkoordinasi dengan para pihak terkait di pemerintah daerah. Hasilnya, kami maupun pemerintah daerah akan sama-sama menyiapkan rancangan NPHD untuk disinkronkan," ujar Ketua KPU Sumenep A Warits di Sumenep, Selasa (28/4).

Pada Senin (27/4) siang hingga sore, kata dia, pihaknya berkomunikasi dengan sejumlah pejabat di Pemkab Sumenep untuk membahas teknis pencairan dana pilkada.

"Saat ini, untuk sementara dana pilkada yang posisinya sudah di kas daerah dan bisa dicairkan itu sekitar Rp30 miliar.

Untuk mencairkan dana tersebut, harus didahului dengan penandatanganan NPHD oleh para pihak terkait," ucapnya.

Ia menjelaskan, pihaknya bersama para pihak terkait di Pemkab Sumenep akan berusaha menyelesaikan penyusunan NPHD dana pilkada pada pekan ini.

"Secara internal, kami menginginkan penyusunan dan penandatanganan NPHD itu bisa dilakukan pada pekan ini juga supaya

sebagian dana pilkada tersebut bisa cair dan selanjutnya digunakan untuk biaya operasional pelaksanaan tahapan pilkada," ujarnya.

Warits juga mengemukakan, secara keseluruhan, pemerintah daerah menyiapkan dana pilkada sebesar Rp48,9 miliar lebih.

Rinciannya: untuk biaya penyelenggaraan pilkada Rp33,9 miliar lebih (KPU), pengawasan pilkada Rp8,3 miliar lebih (panitia pengawas pemilu), dan pengamanan pilkada Rp6,6 miliar lebih (polisi dan TNI).

"Namun, untuk sementara yang tersedia di kas daerah pada saat ini memang sekitar Rp30 miliar. Sisanya Rp18,9 miliar akan dipenuhi pada Perubahan APBD Sumenep 2015," katanya, menambahkan.

Masa jabatan A Busyro KarimSoengkono Sidik sebagai BupatiWakil Bupati Sumenep periode 2010-2015 yang merupakan hasil pilkada langsung setempat pada 2010, akan berakhir pada Oktober 2015.

Pilkada Sumenep 2015 akan digelar pada 9 Desember dan saat ini KPU setempat sudah mulai melaksanakan tahapan pilkada, yakni rekrutmen anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS). =ABD AZIZ/ANT

INDUSTRI ALAT KESEHATAN. Pekerja memasang busa tempat tidur pasien di Industri alat kesehatan, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Selasa (28/4). Alat - alat kesehatan seperti tempat tidur, tiang infus dan kursi untuk pasien yang dikirim ke Jakarta, Kalimantan dan Sumatera tersebut dijual Rp 2 juta hingga Rp 4 juta tergantung model dan ukuran.

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

RABU 29 APRIL 2015 No. 0597 | TAHUN IV

RABU 29 APRIL 2015 | No. 0597 | TAHUN IV

MADURA

F

INFRASTRUKTUR

Pemkab Akan Perbaiki Jembatan Ambruk

BERJALAN. Beberapa murid sedang bergembira bersama.

Kemenag Usut Pemotongan Dana BOS Sofyan: Masing-masing Siswa Penerima Bantuan Dipotong Rp 10.000 PAMEKASAN - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, berjanji akan mengusut kasus pemotongan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab di wilayah itu.

“Kami akan menelusuri kasus ini, dengan berkoordinasi dengan sejumlah pihak,” kata Kasi Pendidikan dan Madrasah (Pendma) Kemenag Pamekasan, Nawawi, di Kantor Kemenag setempat, Selasa.

Ia mengemukakan hal itu setelah menemui pegiat LSM dari Lembaga Partisipasi Pembagunan Daerah (LP2D) yang mempersoalkan kebijakan itu, karena mereka

menilai hal itu melanggar ketentuan.

Secara terpisah, Ketua LP2D Pamekasan Sofyan mengatakan pihaknya sengaja datang secara langsung ke kantor Kemenag Pamekasan karena pemotongan dana BOS tersebut dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan Kemenag Pamekasan.

Masing-masing siswa penerima bantuan dipotong Rp10 ribu

dengan alasan untuk biaya kegiatan Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma).

“Kasus pemotongan itu sudah lama terjadi, yakni tahun 2014 dan pemotongan itu pada semua lembaga pendidikan yang ada di Pamekasan ini, yang bernaung dibawah Kemenag Pamekasan,” katanya.

Jika pihak Kemenag memang tidak terlibat dalam kasus itu, maka seharusnya kasus itu diusut, karena sesuai dengan pengakuan berbagai kepala sekolah, pemotongan itu terjadi atas instruksi Kemenag.

Oleh karenanya, sambung dia, pihaknya perlu datang secara

langsung mempertanyakan acuan atau dasar hukum atas pemotongan itu.

“Sepengetahuan kami, dana BOS itu merupakan dana yang menjadi hak sekolah untuk kepentingan operasional pendidikan yang jumlah sesuai dengan jumlah siswa yang ada di sekolah itu,” katanya.

Sofyan juga menjelaskan pihaknya mengetahui secara langsung adanya pemotongan dana BOS itu, karena ia dan beberapa orang pegiat LSM lainnya juga menjadi guru di sejumlah lembaga pendidikan swasta di Pamekasan. =ant/aziz/rah

PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, akan memperbaiki dua jembatan ambruk di Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar, yang menyebabkan warga di dua desa itu terisolasi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Pamekasan Totok Suhartono mengatakan telah menerjunkan tim ke lokasi jembatan ambruk itu. “Dalam waktu dekat jelas akan kami perbaiki karena jembatan itu sangat dibutuhkan masyarakat setempat,” kata Totok.

Jembatan ambruk di Desa Bujur Timur itu terjadi di Dusun Songlesong, dan Dusun Songai Rajeh. Totok mengatakan telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Pamekasan untuk perbaikan dua jembatan itu, karena berdasarkan laporan yang disampaikan warga, jembatan itu ambruk karena diterjang banjir.

Ia menjelaskan jembatan itu memang baru dibangun, yakni sebelum pelaksanaan pemilu legislatif 2014. Hingga kini jembatan baru berumur 1 tahun. Namun menurut warga setempat Abu Sahnan, jembatan itu ambruk diduga karena kualitas proyek sangat jelek. Sebelum ambruk, memang sempat terjadi hujan deras dan sungai bajir.

“Tapi ambruknya itu bukan saat banjir melainkan saat tidak sedang banjir dan turun hujan. Masyarakat menduga,karena kualitas bangunannya memang jelek,” kata warga Desa Bujur Tengah Abu Sahnan.

Kasus bangunan proyek rusak seperti dua jembatan di Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan ini bukan kasus pertama di Pamekasan.

Sebelumnya, kantor Kecamatan Larangan, plafonnya juga ambruk, padahal usia bangunan belum genap satu tahun dan kasus tersebut kini disidik oleh Mapolres Pamekasan. =ant/aziz/rah

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 29 APRIL 2015 | No. 0597 | TAHUN IV

G

KERAJINAN WARGA BINAAN. Petugas menata lukisan karya warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Pekan Olahraga serta Seni Narapidana (Porsenap) se-Jatim di Lapas kelas IIA, Pamekasan, Jawa Timur, Senin (27/4). Porsenap dalam rangka memeriahkan Hari Bhakti ke-51 Pemasyarakatan 2015.

Ada yang Memperalat Pasien Warga Miskin Ismail Bey Berjanji Akan Melakukan Pembinaan terhadap Bidan-bidan Desa PEMAKASAN – Kendati pemerintah memberikan bantuan jaminan kesehatan kepada warga miskin, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), namun ada modus yang dilancarkan untuk memperalat pasien peserta BPJS, yaitu dengan merujuknya pada Rumah Sakit non jejaring BPJS. Padahal, dalam ketentuan di Dinas Kesehatan Pamekasan, pasien harus dirujuk ke Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah yang telah bekerjasama dengan BPJS. Namun, kenyataannya masih ada bidan yang menyalahi aturan tersebut.

Hal itu terjadi di salah satu desa di Kecamatan Pegantenan.

Menurut sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, ia mengaku saat proses persalinan, dirujuk ke Rumah Sakit swasta yang bukan jejaring BPJS.

“Waktu itu kami sekeluarga panik, karena yang penting selamat. Tapi ternyata dirujuk ke rumah sakit swasta. Sehingga Kartu Jaminan Kesehatan yang dimiliki tidak bisa digunakan. Bahkan kaget dengan membengkaknya

tagihan dari rumah sakit itu,” katanya.

Saat dikonfirmasi adanya ulah bidan yang memperalat pasien, Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan Ismail Bey berjanji akan kembali melakukan pembinaan kepada bidan-bidan desa. Sebab tidak ada sanksi khusus untuk kasus semacam itu.

“Dari Dinas Kesehatan kepada bidan hanya berbentuk anjuran.

Dasarnya karena Pemkab Pamekasan memang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” kata Ismail Bey. Dia jelaskan, seharusnya rujukan pasien peserta BPJS tidak diarahkan ke Rumah Sakit swasta.

Sebab ketentuannya itu jenjang rujukan adalah ke Puskesmas

atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pamekasan.

Ismail Bey mengklaim, pihaknya sudah menyarankan tahapan tersebut kepada semua bidan desa di Pamekasan. Rujukan itu untuk pasien bebas (non peserta BPJS) maupun pasien peserta BPJS. Kecuali permintaannya berasal dari pasien bebas. Rujukan dapat diarahkan ke Rumah Sakit mana pun. Namun biayanya juga disesuaikan dengan standar tarif rumah sakit masing-masing.

“Seharusnya rujukan berjenjang yang melalui dari tahapan dari Pustu atau Polindes rujukannya ke Puskesmas dan dari Puskesmas ke Rumah Sakit. Kecuali atas permintaan pasien

sendiri, baru dirujuk ke Rumah Sakit yang sesuai keinginan pasien,” ungkapnya.

Kepala BPJS Pamekasan, Hernina Agustin mengatakan BPJS Pamekasan sudah bekerjasama dengan jaringan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), yaitu bidan desa, 20 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit di Pamekasan.

“Rumah sakitnya itu RSUD dr Slamet Martodirdjo Pamekasan dan Rumah Sakit Paru.

Kalau bidan FKTP BPJS, kami kira tidak mungkin merujuk dengan rumah sakit yang tidak kerjasama dengan BPJS, kecuali kondisi gawat darurat,” kata Hernina Agustin. =ALI SYAHRONI/rah

H

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 29 APRIL 2015 | No. 0597 | TAHUN IV

ILUSTRASI. Suasana pemilahan naskah soal untuk UN SMA/sederajat di Eks Mapolwil Madura, Jalan Nyalaran, Pamekasan, beberapa waktu lalu.

Naskah UN SMP/MTs Mulai Dipilah Berharap Pelaksanaannya pada 4-7 Mei Berjalan Lancar PAMEKASAN – Sejumlah Panitia pelaksana Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (Mts) mendatangi salah satu percetakan di Surabaya, untuk mengambil naskah soal UN, Selasa (28/4) kemarin.

Diperkirakan naskah UN tersebut akan tiba di Kabupaten Pamekasan pada Rabu (29/4) dini hari. Sehingga naskah soalnya sudah dapat dilakukan pemilahan hari ini (29/4) dengan diawasi aparat kepolisian.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Dinas Pendidikan

Pamekasan, Moh Tarsun. Menurutnya, terdapat 6 orang yang ikut dalam pengambilan naskah soal tersebut, dari Kabid Dikmen, Kasi Kurikulum, Kasi Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pamekasan, petugas Pendidikan Madrasah (Penma) Kementerian Agama Pamekasan, dan dua orang petugas kepolisian.

Jumlah peserta UN sebanyak 15.760 siswa. Rinciannya, siswa SMP sebanyak 6.833 dan MTs sebanyak 8. 922 siswa. Pihaknya menyiapkan dua truk boks yang mengangkut naskah soal. Sebab 400 kotak naskah soal yang akan dibawa ke Pamekasan.

“Besok (hari ini) naskah soalnya sudah dapat dilakukan pemilahan. Tempat penyimpanan naskah soalnya masih sama seperti pada pelaksanaan UN SMA lalu, yaitu di salah satu aula di bekas Mapolwil Madura,” kata Tarsun.

Pemilahan hari pertama akan dipilah per sub rayon. Di Kabu-

paten Pamekasan, jumlah sub rayon UN SMP/Mts sebenyak 14 Sub rayon, terdiri dari 10 Sub rayon SMP dan Mts sebanyak 4 Sub rayon. Kemudian, pada pemilahan hari kedua dan ketiga semua sub rayon, yang akan melakukan pengecekan pada sampul naskah yang telah dipilah tersebut.

Pihaknya berharap dalam pelaksanaan UN pada 4 sampai 7 Mei mendatang tidak terjadi masalah dalam naskah soal, seperti yang terjadi pada pelaksanaan UN SMA untuk mata pelajaran Bahas Inggris, yang tidak sama antara rekaman dan lem-

baran soalnya.

“Dengan pengalaman yang terjadi pada UN SMA lalu, tentunya penitia dari tingkat pusat sampai di Jawa Timur akan lebih teliti. Kami sebagai panitia di daerah hanya bisa berharap tidak terulang lagi. Karena penyediaan naska kewenangan pusat,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Mata pelajaran yang diujikan terdiri dari Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan ilmu pengetahuan alam (IPA). Dengan ketentuan jadwal, satu mata pelajaran diujikan satu hari saja. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 29 APRIL 2015 | No. 0597 | TAHUN IV

I

Lokasi Bantuan Rusun Tak Jelas Rp 3 Miliar untuk Satu Pondok Pesantren PAMEKASAN – Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan memberikan bantuan rumah susun kepada tiga lembaga pondok pesantren (Ponpes) di Pamekasan, pada tahun 2015 ini. Namun, hingga saat ini belum jelas ponpes penerimanya.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (PU Cikatarung) Pamekasan, Muharram.

Menurutnya, bantuan bangunan itu dilakukan langsung oleh Kemenpera, mulai dari perencanaan, pelelangan, hingga tataran pelaksanaannya.

Namun, dalam kegiatan ini pihaknya diminta untuk terlibat dalam pemantauan pelaksanaan pembangunannya. Untuk itu,pihaknya tidak tahu pasti berapa nilai anggaran untuk bantuan tersebut. Apalagi bantuan pada setiap ponpes besarannya tidak sama.

“Beberapa waktu lalu ada tim konsultan bantuan rumah susun ini yang melakukan verifikasi ke sejumlah ponpes. Dan sampai sekarang belum ada hasilnya ponpes apa dan dimana kami belum tahu.

Karena yang menentukan semuanya pusat,” kata Muharram.

Dijelaskannya, dari perencanaan bantuan rumah susun itu, yang diketahui akan ada ponpes yang gedungnya rencananya dibangun 2 lantai dan ada juga yang 3 lantai. Sehingga, pihaknya mengaku tidak mengetahui nilai anggaran yang digunakan untuk masing-masing ponpes.

Menurutnya, dana tersebut bersumber dari Anggaran

kemenpera.

“Yang mengajukan itu lembaganya, Pemerintah Pamekasan hanya memberikan rekomendasi

jika rumah susun tersebut benarbenar dibutuhkan. Pastinya ada kriteria ponpes yang mendapatkan bantuan itu, tapi kami tidak

tahu seperti apa. Karena ini kegiatan pusat. Kami hanya diminta memantau saja,” katanya. =ALI SYARONI/RAH

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pihaknya hanya memperkirakan rata-rata dari tiga lembaga yang dibantu untuk satu lembaga sekitar Rp 3 miliar. Jadi, dengan 3 lembaga yang akan dibantu anggarannya sekitar Rp 9 miliar.

“Kami di daerah tidak tahu pasti besaran dana yang akan dibangun rumah susun itu.

Pastinya masih-masing lembaga bantuannya tidak sama. karena ada yang 2 dan 3 lantai.

Kalau hasil koordinasi konsultannya dengan kami, bantuan itu akan dibangun tahun ini,” ungkapnya.

Bahkan, lanjutnya, yang mengajukan batuan tersebut ke kemenpera bukan Dinas PU Cikatarung, melainkan lembaga-lembaga ponpes itu sendiri.

Pihaknya hanya memberikan rekomendasi, jika bangunan rumah susun dibutuhkan di ponpes yang bersangkutan.

Tambahnya, dalam memberikan bantuan ini tentunya kemenpera mempunyai kriteria dalam menentukan ponpes yang berhak mendapat rumah susun tersebut. kendati pihaknya tidak tahu secara pasti kriteria tersebut, pihaknya memperkirakan jumlah santri di ponpes menjadi salah satu pertimbangan

Memahami Risiko Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PAMEKASAN - Bagian Administrasi Pembangunan Pemkab Pamekasan menggelar workshop tentang memahami risiko hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di ruang rapat lantai II Kantor Pemkab Pamekasan, sejak Senin-Selasa (27-28/4) kemarin.

Workshop ini diikuti perwakilan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pamekasan, yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Pelayanan Pengadaan (UPL), dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Semuanya berjumlah 75 orang, serta narasumber dari Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I),

Khalid Mustafa. Kegiatan dilaksanakan sebagai implementasi Perpres/54/2010 beserta perubahannya Perpres/70/2012.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Pamekasan, Rahmat Kurniadi Suroso, melalui Kasubag Penyusunan Program, Fachrurrazi mengatakan tujuan workshop. “Jadi, ini sebagai langkah kami meningkatkan potensi keahlian SDM dalam pengadaan barang/jasa, agar mereka tahu cara melakukan pengadaan, serta untuk mengantisipasi kesalahan dalam pengadaan barang/jasa yang dapat berdampak hukum,” kata Fachrurrazi.

Para peserta akan dibekali materi pengetahuan pengadaan

barang/jasa, mulai dari perencanaan, pelelangan, hingga dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak menyalahi aturan yang ada.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada semua peserta untuk memanfaatkan kesempatan workshop tersebut semaksimal mungkin, sehingga nantinya memiliki kompetensi dan kemampuan teknis untuk melakukan pengadaan yang benar.

“Dengan sistem pengadaan barang/jasa secara transparan melalui online. Perlu dilakukan peningkatan kemampuan agar dimanfaatkan untuk pekerjaan utamanya dalam pengadaan barang/jasa,yang dilakukan dengan cara yang baik” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/Adv/rah

MENJELASKAN. Khalid Mustafa dari Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) sedang memaparkan materi dalam workshop pengadaan barang/ jasa di lantai II kantor Pemkab Pamekasan, kemarin (27/4)

J

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 29 APRIL 2015 | No. 0598| TAHUN IV

Sidang Carok Massal Hadirkan Saksi Anak PAMEKASAN - Sidang kasus carok massal di Desa Pamoroh yang digelar di Pengadilan Negeri Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menghadirkan saksi anak di bawah umur.

Saksi anak yang dihadirkan dalam kasus carok massal yang menyebabkan dua orang tewas masing-masing bernama Assikurrahman dan Andi Rais, keduanya merupakan famili korban tewas dalam kasus carok massal itu, yakni Marsuki dan Abdul Hannan.

"Kami menghadirkan saksi itu, karena mereka ini yang juga mengetahui secara langsung, dan ia ada di lokasi kejadian saat peristiwa itu berlangsung," kata jaksa yang menangani kasus itu, Moh Syafii, Selasa (28/4).

Assikurrahman dan Andi Rais ini merupakan dua dari tujuh orang saksi yang dimintai keterangan majelis hakim Pengadilan Negeri Pamekasan dalam sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi itu.

Lima orang saksi lainnya yang juga dihadirkan majelis hakim dalam sidang itu masing-masing bernama Zainal, Umam, Mus'ie, Lupat dan Muhlis.

Berbeda dengan sidang kelima orang saksi lainnya, sidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi kepada dua anak dibawah umur ini, berlangsung secara tertutup.

Seusai sidang, Assikurrahman menuturkan, sebelum carok massal itu berlangsung, ia disuruh oleh ibunya untuk melihat pamannya di sawah yang saat itu sedang bekerja.

Setibanya di sawah itu, ia melihat pamannya, Abdul Hanan, sedang membaca lembaran kertas bersama seorang anggota polisi yang belakangan diketaui bahwa kertas itu merupakan keputusan pengadilan terkait status kepemilikan tanah yang sedang digarap Abdul Hannan dan Marsuki itu.

Setelah itu ada sebanyak 10 orang datang ke tempat Abdul Hanan dan Marsuki tersebut.

Delapan di antaranya membawa senjata tajam jenis celurit, sedang dua orang lainnya mem-

bawa pentungan.

"Mereka langsung mendekati om Hannan dan om Marsuki sambil mengacungkan celurit," tutur Assikurrahman.

Polisi, memang sempat menghadang kedatangan warga yang berjumlah 10 orang itu. Namun, setelah seseorang di antaranya yang diketahui bernama Sumanah mengangkat celurit yang dibawanya, polisi yang berjumlah lima orang itu menepi.

Mereka langsung membacokkan celuritnya ke Marsuki dan Abdul Hannan. "Yang membacok om Marsuki itu tiga orang, sedangkan yang membacok om (Hannan) empat orang," tutur Assikurrahman.

Sedangkan tiga orang lainnya, berupaya mengejar petugas operator traktor tangan yang bernama Sakli yang waktu itu juga ada di tanah yang disengketakan itu.

"Semuanya sepuluh orang kok mas," tutur Assikurrahman yang dibenarkan oleh temannya Andi Rais yang juga menyaksikan secara langsung kasus carok massal yang terjadi pada tanggal 20 November 2014 itu.

Saat menuturkan kesaksiannya kepada media, Assikurrahman nampak tenang, menjawab dengan cepat, ingat betul kejadian yang dilihatnya saat carok massal itu berlangsung.

Kesaksian dua anak ini, mengukuhkan kesaksian polisi yang bertugas di lapangan saat carok massal itu berlangsung, bahwa pelaku carok memang lebih dari lima orang.

Sebagaimana pada sidang sebelumnya, pada sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi kali ini, juga dihadiri ratusan orang dari keluarga korban carok massal itu.

Sekitar 200 personel polisi dari berbagai satuan diterjunkan guna mengamankan sidang. = ABD AZIZ/ANT

BANTUAN

Pencairan Dana PSKS Belum Tuntas PAMEKASAN - Pencairan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) tahap dua di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, hingga kini belum tuntas dan masih berlangsung.

"Tapi hanya sebagian yang belum mencairkan dana bantuan ini," kata Kepala Kantor Pos Pamekasan Ade Ahadiyat per telepon, Selasa (28/4).

Hingga kini, pencairan program bantuan itu telah mencapai 98,99 persen dari total jumlah penerima bantuan sebanyak 86.397 rumah tangga sasaran yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

Dengan demikian, peneri-

ma bantuan PSKS yang belum mencairkan bantuan itu tinggal sedikit.

"Sampai saat ini masih ada warga yang datang ke kantor pos untuk mencairkan bantuan itu.

Yang perlu dipahami bantuan itu bisa dicairkan kapan saja, karena kan sifatnya simpanan. Jadi tidak bergantung waktu," terang Ade Ahadiyat.

Bahkan, sambung dia, ada warga penerima bantuan yang sengaja tidak mencairkan pada tahap pertama dan langsung diambil secara bersamaan pada pencairan tahap kedua.

"Itu boleh dan memang ada penerima bantuan yang mencairkan seperti itu," katanya.

Ia menjelaskan data penerima bantuan pada pencairan tahan kedua ini sama dengan tahap pertama, karena data yang digunakan tetap data lama.

Data penerima bantuan PSKS di Pamekasan sebanyak 86.397 RTS, dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Batumarmar sebanyak 13. 634 RTS dan Kecamatan Proppo sebanyak 10. 974 RTS. Selanjutnya, Kecamatan Waru, Pegantenan, dan Palengaan dengan alokasi lebih dari 8.000 RTS, sedangkan jumlah penerima bantuan paling sedikit adalah Kecamatan Galis, yakni sebanyak 2.111 RTS. = ABD AZIZ/ANT

KORAN MADURA

KORAN MADURA

Sampang

RABU 2015 RABU 29 APRIL 2015 |29 No. APRIL 0597 | TAHUN IV No. 0597 | TAHUN IV

KK

Bupati Sampaikan Nota Penjelasan LKPj TA 2014 Pembahasan Fraksi-fraksi Akan Menentukan Pembentukan Pansus SAMPANG - Nota Penjelasan Bupati Sampang A Fannan Hasib terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) TA 2014 akhirnya dibacakan sendiri oleh Bupati Sampang A Fannan Hasib dalam rapat paripurna di Aula Paripurna Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Selasa (28/4).

Agenda tersebut sempat gagal dilaksanakan lantaran Bupati Sampang A Fannan Hasib dan empat pimpinan DPRD Sampang memilih absen dalam rapat paripurna yang dijadwalkan sebelumnya.

Rapat Paripurna Nota Penjelasan Bupati terhadap LKPj Bupati TA 2014 tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah. ”Kepada Saudara Bupati Sampang (A Fannan Hasib) dipersilakan membacakan nota penjelasan LKPj TA 2014,” kata Imam usai meminta anggota DPRD Sampang Samsul Arifin untuk membacakan jadwal pembahasan LKPj Bupati TA 2014 hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sampang.

Berdasarkan keputusan rapat Banmus, LKPj Bupati selama tahun 2014 itu berpotensi dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus). Itu bisa terjadi jika ada usulan dari sedikitnya tujuh anggota DPRD

Sampang yang mewakili dari dua fraksi yang berbeda. ”Nanti LKPj (Bupati TA 2014) itu akan dibahas di tingkat fraksifraksi. Nah, jika dalam pembahasan itu ditemukan kejanggalan dan/ atau penyimpangan maka fraksi-fraksi akan mengajukan pembentukan Pansus,” kata Agus Husnul Yakin, anggota DPRD Sampang yang ditemui usai rapat paripurna.

Wakil Ketua Fraksi Madani itu menjelaskan, pembahasan di tingkat fraksi akan mengevaluasi tingkat pencapaian kinerja kepemimpinan Bupati Sampang A Fannan Hasib sepanjang tahun 2014. Salah satu paramernya, kata dia, adalah kesesuaian antara perencanaan dan realisasi. ”Kami akan evaluasi apa target masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) sudah tercapai atau belum. Apakah kinerja

NOTA PENJELASAN LKPJ: Penyampaian nota penjelasan LKPj Bupati Sampang A Fannan Hasib dalam rapat paripurna di Aula Rapat Paripurna DPRD Sampang, Selasa (28/4). kepemimpinan bupati sudah maksimal atau belum. Dan yang paling penting apakah ada penyimpangan atau tidak,” ujarnya.

Agus juga berjanji akan mempelototi masalah pengelolaan aset daerah, terutama yang berkaitan

dengan lahan yang ditempati sejumlah sekolah dasar (SD) dan beberapa bangunan milik daerah, yang sampai saat ini masih dalam sengketa. Selain itu, ada juga aset kendaraan milik Pemkab Sampang yang sistem pengelolaannya

amburadul. ”Masalah pengelolaan aset itu sangat krusial. Gara-gara aset-aset itu belum klir, Sampang menyandang status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK,” ungkapnya. =MIFTAHUL ULUM

ANTI NARKOBA

Cakades Positif Narkoba Terancam Dicoret SAMPANG - Bupati Kabupaten Sampang A. Fannan Hasib mengatakan akan mengeluarkan calon kepala desa (cakades) dari daftar pencalonan pemilihan kepala desa jika ditemukan positif mengonsumsi narkoba.

Menurut Fannan Hasib, untuk memastikan bebas narkoba, cakades akan dilakukan tes urine sebelum kontestasi pemilihan kepala desa (pilkades) berlangsung. Sebab, pemerintah daerah menginginkan, semua pejabat bebas dari jeratan barang haram tersebut.

“Kami tidak akan segan mengeluarkan cakades yang positif narkoba. Kepala desa harus bebas narkoba,” kata

Fannan Hasib usai menghadiri acara Sarasehan Politik Desa di Balai Pertemuan Umun (BPU) Sampang, Selasa (28/4).

Dikatakan, kebijakan itu atas permintaan dari tokoh masyarakat dan para ulama yang ada di Sampang. Dan permintaan itu sudah diamini oleh pemerintah. Sebab, permintaannya itu menjungjung tinggi moralitas.

“Kami tidak ingin ada kepala desa yang positif narkoba.

Bahkan kalau ada cakades yang positif narkoba akan langsung dikeluarkan dari pencalonan,” tegas Fannan Hasib.

Namun, tes urine yang akan dilakukan oleh pemerintah

masih belum diketahui. Sebab, proses pilkades serentak yang akan dilaksanakan belum ada kepastian. Oleh karena itu, tes urine yang akan dilakukan ketika ada ada kejelasan pelaksanaan pilkades serta penetepan calon.

“Sebelum cakades terlanjur jadi kades, kami akan melakukan tes urine. Agar cakades diketahui positif atau negatif narkoba,” imbuhnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sampang Rudy Setiadi mengaku sudah merencanakan tes urine ke cakades.

Namun, belum bisa memastikan. Karena masih menunggu

Peraturan Bupati (Perbup).

“Kalau rencana BNK dan permintaan dari para tokoh dan ulama, pemerintah diharuskan melakukan tes urine. Apabila ditemukan positif narkoba akan di-dies dari pencalonan,” katanya.

Katanya, BNK Sampang mengharapkan kepada Bupati Fannan Hasib untuk mencamtumkan syarat cakades bebas narkoba agar melakukan tes urine dan tindakan mengeluarkan cakades dari kontestasi ada payung hukum yang kuat. Sehingga, tidak terjadi perbedaan pendapat di antara cakades.

“Kalau rencana melakukuan tes urine terhadap

cakades sangat antusias. Dan BNK membutuhkan dukungan dari pemerintah agar berjalan dengan lancar. Salah satunya yang harus dipenuhi mencantumkan persyaratan cakades harus bebes narkoba,” jelasnya.

Dikatakan, kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di tingkat desa. Sehingga harus memberikan kateladan yang baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, kepala desa harus bersih dari persoalan narkoba.

“Kita tunggu pebupnya nanti seperti apa, kalau dalam perbup ada syarat harus bebas narkoba, maka BNK akan segara bertindak,” katanya. =RIDWAN/LUM

L

Sampang

KORAN MADURA

RABU 29 APRIL 2015 | No. 0597 | TAHUN IV

ANTISIPASI KONVOI SISWA

Disdik Bakal Gerakkan Polisi

Acara sarasehan politik desa dengan tema “Kesiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sampang Tahun 2015” yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Umun (BPU) Sampang, Selasa (28/4). Pada acara tersebut, Bupati Sampang A. Fannan Hasib mengatakan akan mengeluarkan calon kepala desa (Cakades) dari daftar pencalonan pemilihan kepala desa jika ditemukan positif mengonsumsi narkoba. Berita terkait halaman K.

GAJI DI BAWAH UMK

Dinsosnakertrans Belum Sisir Perusahaan SAMPANG- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Sampang, belum menyisir sejumlah perusahaan yang memberi gaji di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) kepada para karyawan.

Kapala Dinsosnakertrans Sampang Malik Amrullah mengatakan, sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, jumlah UMK yang harus dipenuhi oleh perusahaan besar yang ada di Sampang kurang lebih RP 1.400.000. Namun, Malik masih ragu meyebutkan besaran UMK tersebut dengan alasan lupa.

“Kalau besarnya yang saya ingat kurang lebih Rp 1.400.000.

Cuma saya lupa, coba tanyakan

ke Ibu Titik, saya takut salah menyebutkan,” kilahnya saat ditanyakan UMK Sampang.

Dikatakan, pihaknya berjanji akan melakukan penyisirin serta kroscek langsung ke perusahaan besar dan toko modern yang ada di Kota Bahari.

Namun, sementara ini, Dinsosnakertrans belum melakukan penyisiran dengan alasan keputusan UMK baru turun dari Gubernur.

“Pertengan tahun ini, kami

akan melakukan penyisiran, apakah perusahaan yang ada melanggar keputusan Gubenur atau tidak,” katanya, Selasa (28/4).

Menurutnya, kalau ditemukan perusahaan yang melanggar dari ketentuan, Dinsosnakertrans akan memberikan sanksi berat kepada perusahaan tersebut. Namun, pertama sanksi yang akan diberikan berupa peringatan. “Jika peringatan itu tak digubris, Dinsos akan mengambil tindakan lebih tegas lagi,” paparnya.

Terpisah, salah satu pekerja di salah satu perusahaan modern di Sampang, inisial M, mengaku selama bekerja, dirinya menerima gaji tidak sesuai dengan UMK yang ditentukan. Bahkan, tidak mencapai

Rp 1 juta.

Menurut pengakuannya, untuk karyawan yang baru masuk hanya menerima gaji Rp 750 ribu per bulan. “Gaji saya tidak sampai Rp 1 juta. Padahal saya sudah 5 bulan bekerja,” akunya.

Dengan kondisi itu, M mengharapkan kepada pemerintah segara memberikan tindakan kepada perusahaan yang tidak memberikan hak karyawan sesuai dengan UMK yang sudah ditentukan oleh Gubernur.

“Ya harapan saya, semoga pemerintah bisa berindak dan melakukan penyisiran terhadap perusahaan agar diketahui perusahaan mana yang melanggar dari ketentuan UMK,” harapanya. =RIDWAN/LUM

SAMPANG - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang akan mengerakkan petugas Kepolisian Resor (Polres) setempat, untuk mengantisipasi terjadinya konvoi siswa pada hari pengumuman kelulusan UN tingkat SLTA pada tanggal 15 Mei mendatang.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kurikulum Disdik Sampang Arif Budiansor. Menurutnya, untuk mengantisipasi terjadinya konvoi yang dilakukan siswa saat pengumuman kelulusan, tidak cukup dengan imbauan kepada kepala sekolah masing-masing dan petugas dari dinas.

“Hal itu dilakukan, untuk mengantisipasi perilaku siswa yang brutal saat pengumuman kelulusan nanti. Artinya, kalau ada petugas dari kepolisian, siswa merayakan kelulusanya tidak akan liar,” kata Arif pada Koran Madura, Selasa (28/4).

Selain itu, Disdik sudah menyampaikan kepada kepala sekolah penyelenggara Ujian Nasional (UN), bahwa kepala sekolah harus bisa memecah konsentrasi siswa agar tidak melakukan konvoi saat pengumuman kelulusan. Salah satunya yang akan memecah konsentrasi itu, kata Arif Budiansor, pengumuman akan dilakukan secara online.

“Pengumuman kelulusan nanti akan dipecah dua, untuk wilayah perkotaan akan dilakukan via online.

Sementara untuk pedesaan melalui pos. Meskipun penentuan kelulusan ditentukan pihak sekolah,” paparnya.

Katanya, selain strategi itu, Disdik sudah memberikan imbauan kepada kepala sekolah untuk melakukan doa bersama (istigasah) dengan siswa saat pengumuman kelulusan, serta menarik seragam milik siswa.

Hal itu juga dilakukan, agar siwa tidak mencoret bajunya. Karena, yang sering dilakukan siswa saat dirinya diketahui lulus, langsung mencoret seragamnya dengan cat.

“Kalau pengumuman kelulusanya pada tanggal 15 Mei mendatang,” imbuhnya.

Katannya, saat pngumuman nanti, petugas kepolisian akan menyisir tempat yang sering dijadikan tempat perayaan siswa termasuk di jalan raya di lingkungan kota. Bahkan kalau konvoi terjadi, petugas kepolisian akan lengsung membubarkan konvoi tersebut.

“Untuk mengantisipasi terjadinya konvoi siswa nanti, semua pihak harus terlibat. Baik dari pemerintah, kepolisian, Disdik, dan pihak sekolah masing-masing. Dan sekolah harus mempu mengatasi itu,” tutupnya. =RIDWAN/LUM

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

RABU 29 APRIL 2015

RABUNo. 29 APRIL 2015| TAHUN | No. 0598|IVTAHUN IV 0597

SKPD Krisis Perancang Produk Hukum Joko Supriyono: Itu Bisa Dipenuhi secara Bertahap BANGKALAN - Tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum berjalan maksimal dalam masalah produk hukum, karena tidak seluruh lembaga mempunyai tenaga ahli perancangan dan penyusunan masalah hukum. Banyak rancangan hukum peraturan daerah (perda) langsung ditangani oleh bagian hukum setda Bangkalan. Padahal, sesuai aturan SKPD harus bisa membuat perencanaan atau rancangan dasar setiap produk hukum yang bakal diajukan kepada legislatif.

"Setiap SKPD harus bisa membuat rancangan produk hukum sendiri, sehingga hasilnya lebih maksimal. Tugas bagian hukum tidak menumpuk dengan penanganan masalah produk hukum," ucap pakar hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan, Syafi, saat bimtek implementasi peraturan perundang-undangan, kemarin

(28/4).

Tujuan bimtek agar setiap SKPD mempunyai kapasitas dan pengetahuan mengenai masalah undang-undang, sehingga bisa mandiri dalam membuat rancangan produk hukum, baik itu perda atau perbup. Tidak selalu bergantung pada bagian hukum, kecuali sifatnya menyangkut koordinasi

agar produk hukum benar-benar bagus dan tidak melangkahi hukum di atasnya.

"Pemprakarsa hukum itu SKPD terkait. Misalnya, tentang produk hukum yang berkaitan pilkades, tentunya yang membuat dasar kerangkanya harus Bapemas dan Pemdes. Terkait masalah pertanian melekat di instansi terkait. Bukan semua menumpuk di bagian hukum," jelasnya.

Dia menyebut, peranan bagian hukum hanya memfilter dan memperhalus kerangka yang dibuat sesuai kaidah. Akan tetapi, bahan pokoknya tetap berasal dari SKPD terkait. Kecuali masalah produk hukum yang tidak ada lembaga yang menangani, bagian hukum secara menyeluruh yang harus membuat mulai dari rancangan hingga penyusunannya.

Saat dikonfirmasi terkait hal itu, Kabag Hukum Setda Bangkalan, Joko Supriyono membenarkan tentang keterbatasan tenaga hukum dalam mengelola produk hukum. Di semua SKPD memang harus punya tenaga yang mempunyai fungsi melakukan penyusunan dan perancangan peraturan daerah. Di dalam menjalankan fungsinya itu, SKPD harus punya perangkat hukum seperti pembuatan perda dan konsep peraturan bupati atau keputusan bupati.

"Itu memang diperlukan tenaga-tenaga yang mempunyai kemampuan untuk melakukan tugas-tugas. Setiap bimtek diharapkan bisa memenuhi SDM yang ada di SKPD," terangnya.

Meskipun pemenuhan tersebut tidak bisa dilakukan seketika.

Itu bisa dipenuhi secara bertahap.

Bila perlu diangkat secara fungsional menjadi penyusun dan perancang peraturan, sehingga tugas-tugas itu tidak menumpuk di bagian hukum. Sebab, secara substantif, SKPD selaku pemprakarsa. Selama ini, fungsi peranan SKPD masih belum maksimal terkait peraturan produk hukum.

Kalau SKPD bisa mandiri, bagian hukum bisa merasa lebih nyaman terkait pembahasan di pansus legislatifnya. SKPD yang bersangkutan bisa langsung berada di depan dalam pengajuan perda. Sejauh ini masih belum cukup peranan SKPD, karena selalu dibantu bagian hukum. Padahal, tupoksi bagian hukum sebagai harmonisasi dengan legislatif dan mengkondisikan untuk penyebarluasan perundangan.

"Selama ini kita masih bantu mengenai penyusunan dan rancangan aturan daerah yang berkaitan tentang hukum. Seharusnya, SKPD harus bisa melakukan sendiri terkait produk hukum yang akan diajukan ke legislatif.

Namun, setiap tahun kita coba dengan kegiatan pemahaman implementasi undang-undang agar bisa memberikan pemahaman itu," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

PENGANGKATAN CPNS

Pengacara THL K1 Sesalkan Langkah Kasasi Menpan BANGKALAN - Langkah yang dilakukan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) terkait masalah Tenaga Harian Lepas (THL) kategori satu (K1) disesalkan oleh yang bersangkutan. Pengajuan kasasi yang dilakukan untuk menolak putusan PTUN atas keputusan yang dimenangkan oleh 1.354 THL merupakan sebuah tindakan yang tak perlu dilakukan. Sebab negara harus mempunyai tugas untuk melindungi rakyatnya, bukan malah sebaliknya.

Meskipun begitu, langkah yang dilakukan oleh Menpan harus dihormati berkaitan proses hukum yang berlaku. Proses kasasi merupakan pembatalan atas keputusan pengadilan lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir. Pengajuan kasasi dilakukan Menpan lantaran masih tidak puas dengan vonis dari PTUN yang meloloskan THL K1 untuk diangkat menjadi PNS sesuai aturan administratif.

"Kita baru menerima kabar putusan banding. Intinya menolak banding dari pembanding satu dan dua dari Menpan dan BKN. Sebaliknya, menguatkan putusan PTUN Jakarta Timur atas

THL K1," ujar pengacara THL K1, Syafi, kemarin (28/4).

Artinya, Menpan wajib mengembalikan hak-hak penggugat dalam hal ini THL K1 agar tetap diangkat menjadi PNS. Namun, secara resmi mengenai pengajuan kasasi masih belum diterima oleh dirinya. Secara informasi melalui PTUN, Menpan telah mendaftarkan kasasi, tetapi

memori kasasinya masih belum.

Pihaknya pun menyesalkan tindakan itu, karena itu merupakan masalah antara negara dengan rakyatnya. Akan tetapi, apa pun langkah yang dilakukan akan tetap dijalani sesuai proses hukum, pihaknya akan terus menghadapi sampai selesai sesuai proses hukum. Sebab, kasasi merupakan bagian langkah

hukum.

Selain itu, THL K1 akan menghadap langsung ke Bapak Menteri dalam rangka menyampaikan hasil putusan di tingkat pertama dan banding. Hal itu penting agar Menpan mengetahui dengan pasti terkait masalah yang terjadi. Sebab, pihaknya menduga proses hukum yang dijalani selama ini hanya berhenti

di tingkat bawahannya, sehingga tidak sampai ke pimpinan.

"Kita dorong agar temanteman K1 bisa menyampaikan langsung mengenai duduk masalahnya. Apalagi ada pergantian menteri dari era presiden SBY ke Jokowi. Bisa duduk bersama menyampaikan persoalan secara utuh. Termasuk menyampaikan dua putusan PTUN yang telah ditetapkan," ungkap pria asal Sumenep tersebut.

Dengan itu, Menpan tidak perlu menunggu upaya hukum lagi. Sudah menjadi kewajiban Menpan untuk mengangkat THL K1 asal Bangkalan, karena sudah sesuai dengan tertib administrasi.

Meskipun sebenarnya mereka sudah diangkat. Namun, itu dibatalkan karena alasan audit tujuan tertentu yang hanya dilakukan selama 6 hari. Pastinya, itu merugikan THL K1 yang sudah lengkap melalui proses verifikasi secara administratif selama 2 tahun.

"Harapannya semoga seluruh THL K1 bisa langsung diangkat menjadi PNS sesuai aturan yang berlaku. Ditambah ketetapan dari PTUN yang telah memenangkan THL K1 Bangkalan," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN KORAN MADURA Bangkalan N MADURA Lintas Madura

RABU 29 APRIL 2015 No. 0597 | TAHUN IV

RABU 29 APRIL 2015 | No. 0598| TAHUN IV

N

PENDIDIKAN

Australia Bantu Peningkatan Mutu Pendidikan di Madura

moh ridwan/koran madura

DISTRIBUSI. Sejumlah pekerja saat mengangkut raskin ke truk dari gudang Bulog di Bangkalan.

Bulog Minta Kembalikan Beras yang Rusak Amrullah: Tidak Ada Penzaliman pada Masyarakat Miskin BANGKALAN - Beras rusak yang kerap menjadi permasalahan masyarakat penerima manfaat di Madura, karena berbau busuk atau pun rusak, agar tidak menjadi masalah yang dibesar-besarkan. Apalagi Bulog tidak pernah menyediakan beras yang tak layak konsumsi. Kalaupun terjadi masalah beras raskin yang rusak, Bulog pun siap mengganti kerusakan beras tersebut.

"Kalau memang ada warga yang mendapatkan beras miskin yang jelek dan tak layak konsumsi, saya minta kembalikan ke kelurahan dan Bulog. Selanjutnya akan diganti dengan beras yang lebih layak. Tidak ada penzaliman pada masyarakat miskin," kata Kepala Bulog Sub Divre Madu-

ra, Amrullah.

Dia menjelaskan, setiap waktu pihaknya telah melakukan upaya pemeliharaan stok di setiap gudang Bulog. Hal itu sebagai upaya memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Jika beras yang berkualitas jelek dikembalikan langsung ke gudang, ongkos ang-

kutnya juga akan diganti.

"Manajemen gudang, saya rasa cukup baik. Setelah diproses di gudang mulai dari perawatan rutin dan memeriksa ketat beras yang masuk dan keluar dari gudang," ungkapnya.

Menurutnya, beras miskin yang diperoleh Bulog berasal dari hasil tani masyarakat yang dibeli melalui mitra kerja.

Pengadaan dan distribusi beras di tahun 2015 merupakan stok beras pada tahun 2014. Meskipun begitu, beras tetap terjaga kualitasnya, karena telah melewati proses perawatan setiap waktu.

"Akhir bulan Maret biasanya akan dilakukan pengadaan untuk tahun 2016 mendatang. Se-

banyak 24 ribu ton beras akan disalurkan pada warga penerima selama tahun 2015 ini," jelasnya.

Perlu diketahui, sebanyak 85.000 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang ada di Bangkalan saat ini telah menerima pengiriman beras miskin dari gudang Bulog.

Meskipun ada keterlambatan karena evaluasi gubernur untuk wilayah Madura. Evaluasi gubernur terkait dugaan penyimpangan raskin yang terjadi di Pamekasan yang menjadi bahan evaluasi agar proses distribusi tetap berjalan dengan baik. Oleh karena itu, khusus Madura, pemprov waktu itu membuat aturanaturan baru khusus diterapkan di Madura. = MOH RIDWAN/RAH

PAMEKASAN - Pemerintah Australia tahun ini memberikan bantuan peningkatan mutu pendidikan guru madrasah di Pulau Madura, Jawa Timur, dengan sasaran madrasah yang belum terakreditasi, kata Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan Juhedi.

Bantuan peningkatan kualitas tenaga pendidikan itu diberikan melalui Workshop Kurikulum KTSP 2006 dan Kurikulum 2013 untuk mata pelajaran agama, kata Juhedi di Pamekasan, Selasa (28/4).

"Bantuan Pemerintah Australia ini lebih ditekankan pada peningkatan SDM guru, dan bimbingan pola pendidikan pada mata pelajaran agama," kata Juhedi.

Ia menjelaskan tujuan program ini untuk meningkatkan daya saing madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan.

"Dan yang paling utama adalah tercapainya madrasah yang bermutu dan terakreditasi, minimal akreditasi B," terang Juhedi.

Mantan Kepala Madrasah Aliyah Al-Huda Sumber Nangka Duko Timur, Kecamatan Larangan, ini lebih lanjut menjelaskan bahwa di Pamekasan tercatat sekitar 20 dari 25 lembaga pendidikan yang mendapatkan bantuan peninkatan program pendidikan dari Pemerintah Australia.

Pola penetapan bantuan ditentukan oleh tim yang ditunjuk oleh Pemerintah Australia dan tidak melalui Kantor Kemenag Pamekasan.

"Jadi kalau ke Kemenag sifatnya hanya pemberitahuan saja, karena ini kerja sama antara Pemerintah usat dengan Pemerintah Australia," terang Juhedi.

Selain itu, kemitraan menyediakan dana 1.000 dolar Amerika Serikat untuk masing-masing madrasah sasaran. "Bantuan ini, bukan hanya untuk Pamekasan, akan tetapi juga di tiga kabupaten lain di Madura, seperti Sampang, Bangkalan dan Sumenep," katanya. = ABD AZIZ/ANT

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

RABU 29 APRILRABU 2015 |29 No.APRIL 0597 |2015 TAHUN IV

No. 0597 | TAHUN IV

O O

Akankah Mereka Bersatu Kisruh persepakbolaan tanah air entah akan bermuara kemana, karena hingga kini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) belum menemukan titik temu setelah dilakukan pembekuan oleh pemerintah pada 17 April 2015.

Oleh: Dolly Rosana Pro dan kontra atas tindakan tegas pemerintah itu pun tak terhindarkan karena harus diakui bahwa sepak bola menjadi olahraga terfavorit di negeri ini, terlepas dari ketidaklinierannya dengan prestasi Tim Nasional (Timnas).

Pelatih Timnas Indonesia Benny Dollo menyayangkan kejadian ini jika pada akhirnya berujung pada penghentian kompetisi liga profesional yang musim ini telah berganti nama dari Indonesia Super League menjadi QNB League.

Menurutnya, bagaimana mungkin Indonesia memiliki skuat Timnas yang berkualitas jika tidak ada kompetisi di dalam negeri.“Di mana pemain akan diukur kualitasnya jika tidak ada kompetisi. Dari mana Indonesia mendapatkan pemain Timnas jika tidak ada tempat untuk menyeleksi,” kata Bendol, sapaan akrabnya di Palembang, Kamis (23/4).

Untuk itu, pelatih Sriwijaya FC ini berharap berbagai pihak terkait mengupayakan agar kompetisi ini tetap berlanjut karena sejatinya ruh sepak bola berada di kompetisi.

Persoalan yang terjadi antara PSSI dan Kemenpora seharusnya dicarikan jalan tengahnya, sehingga yang ditemukan adalah solusi, bukan pertikaian.

“Saya rasa, harapan saya, seluruh pelatih di Indonesia, pemain, dan pencinta sepak bola, maunya kompetisi tetap berlanjut. Tapi jika ditanya bagaimana caranya, saya ‘no comment’ karena ini bukan ranah saya, orangorang (PSSI dan Kemenpora) di sana yang lebih tahu,” ujar Bendol.

Belum Ada Titik Temu Letupan api, sejatinya sudah ada sejak awal musim dengan ditundanya “kick off” dari 20 Febuari menjadi 4 April 2015 karena sejumlah klub belum melengkapi sejumlah dokumen prinsipil menurut Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), yakni pembayaran pajak dan bukti pelunasan gaji pemain musim lalu.

Kemudian, BOFI mengeluarkan rekomendasi kedua yakni tidak memasukkan Arema Cronus dan Persebaya karena bermasalah dalam legalitas kepemilikan klub sehingga hanya meloloskan 16 klub.

Namun, rekomendasi BOPI itu diabaikan PT Liga Indonesia (operator kompetisi) dengan tetap mengikutkan 18

Menteri Pemuda Dan Olahraga Imam Nahrawi (kanan) saat bertemu dengan pengurus 18 klub sepakbola di Kementerian Pemuda Dan Olahraga, Senayan, Jakarta, Senin (27/4). Pertemuan tertutup itu diikuti 18 klub sepakbola ISL, PT. Liga Indonesia, Tim 9 dan BOPI. klub dalam kompetisi QNB League dan memulai kompetisi pada 4 April 2015.

Langkah PT LI ini membuat konflik semakin meruncing karena pemerintah melarang memberikan izin keramaian kepada kepolisian, sehingga berujung dengan penghentian kompetisi pada 12 April setelah baru berjalan satu pekan (2-3 pertandingan). Alasan penghentian ketika itu yakni menunggu hasil KLB PSSI. Sementara itu, pasca pembekuan PSSI ini berbagai pihak terkait saling beradu pernyataan di sejumlah media massa dengan mengemukakan dalil masing-masing sebagai pembenaran atas tindakan yang dilakukan.

Kedua lembaga pun tidak berkomunikasi secara langsung karena pertemuan-pertemuan yang digagas selalu batal terlaksana karena kesibukan Menpora Imam Nahrawi mengawal perhelatan Piala Presiden di Palembang.

Pada intinya, Kemenpora merasa telah bertindak benar atas sanksi administrasi yang diberikan kepada PSSI, yakni tidak mengakui semua kegiatan yang berada dibawah PSSI termasuk pelaksanaan liga profesional.

Tindakan tegas pemerintah ini dilatari pengabaian PT Liga Indonesia yang tetap memasukkan Arema Cronus dan Persebaya dalam kontenstan QNB League 2015, atau melawan rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia.

Sebagai solusi atas pembekuan PSSI ini, Kemenpora akan membentuk tim transisi dengan menunjuk Ketua Komite Olahraga Indonesia Rita Subowo sebagai

ketua, yang berfungsi mengantikan peran PSSI secara administrasi, termasuk dalam mengawasi liga profesional.

Tak kalah sengit, PSSI pun gencar menuding pemerintah tidak bertindak sesuai dengan kewenangannya, mengingat PSSI merupakan organisasi yang harus independen atau tidak dapat diintervensi pemerintah.

Lebih esktrim, PSSI mewujudkan ketidaksukaannya dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN).

Lantas, kemanakah muara dari kisruh ini terutama mengenai keberlangsungan kompetisi karena kondisi teranyar saat ini, Mabes Polri tidak mengeluarkan izin keramaian QNB League karena mengacu pada surat keputusan Kemenpora.

Terkait dengan persoalan ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun unjuk bicara yang pada dasarnya mengharapkan berbagai pihak terkait bisa menyelesaikan persoalan ini secara baik. “Saya minta diselesaikan secara baik antara mereka,” kata JK beberapa waktu lalu.

Awalnya, pemerintah menjadikan musim kompetisi ini sebagai momentum untuk membenahi sepak bola profesional di Indonesia.

“Banyak yang terjadi di sepak bola Indonesia, mafia skor, judi, hingga prestasi yang merosot. Ini yang harus diperbaiki,” kata Menpora Iman Nahrawi beberapa waktu lalu.

Beberapa waktu lalu, Indonesia menjadi sorotan di mata dunia setelah seorang pemain bola asing asal Portugal

Diego Mendieta meninggal dunia karena sakit pada 2012 setelah sempat terkatung-katung di Solo lantaran penunggakan pembayaran gaji hingga tujuh bulan.

Tak kalah tragis, kisah lainnya juga dialami pemain lokal yang kerap tidak menerima gaji selama berbulan-bulan, seperti yang terjadi pada 2013. Belasan pemain PSMS Medan mendatangi kantor PSSI di Jakarta untuk berujuk rasa setelah 10 bulan tidak menerima gaji.

Namun, upaya itu ternyata tidak mulus karena penyakit yang ada sudah menahun, termasuk persoalan kebiasaan klub yang tidak secara rutin membayar pajak, hingga menunggak gaji pemain.

Keadaan ini semakin mempertegas bahwa kebobrokan sepak bola ini sejatinya pangkal persoalan mengapa prestasi Timnas di kancah internasional semakin melorot.

Dari sisi industri sepak bola, Indonesia patut berbangga karena menjadi bidikan klub-klub elit dunia untuk berkunjung mengingat jumlah warganya mencapai 1/6 penduduk dunia. Belum lagi, kemeriahan liganya dengan predikat terbesar di Asia jika merunut jumlah penonton.

Namun, di balik itu, ada sebuah catatan hitam. Belum lama ini FIFA merilis daftar peringkat negara per 9 April 2015 yang menempatkan Indonesia pada urutan 159 atau di bawah negeri seumur jagung Timur Leste yang berada pada urutan 152.

Lantas, apakah mereka mau bersatu demi sepak bola Indonesia? =DOLLY ROSANA/ANT

P

KORAN MADURA

RABU 29 APRIL 2015 No. 0597 | TAHUN IV

RABU 29 APRIL 2015 | No. 0597 | TAHUN IV

P

KOMPETISI DIHENTIKAN

KORAN MADURA

Persepam MU Gelar Rakor

Karena tidak ada kepastian batas waktu penundaan kompetisi Divisi Utama, maka Persepam MU meliburkan pemainnya sampai dengan batas waktu yang juga tidak ditentukan. Namun demikian, pemain diharapkan menjaga kondisi fisik agar tetap bugar dan siap bertanding.

Masa Libur Diperpanjang PAMEKASAN - Tidak adanya kepastian batas waktu penundaan kompetisi Divisi Utama (DU) musim 2015 membingungkan klub-klub peserta yang sudah mempersiapkan tim untuk berkompetisi.

Kondisi tim yang sudah on fire tiba-tiba drop seiring pembatalan sejumlah pertandingan perdana Minggu (26/4) karena tidak dapat izin kepolisian. Izin ini tidak diterbitkan atas pemintaan Menpora yang menginstruksikan Polri agar tidak menerbitkan izin dalam pertandingan yang dikelola PT Liga Indonesia.

Tim peserta mengalami banyak kerugian karena persiapan yang dilakukan sejak jauh hari sebelumnya seakan sia-sia. Mulai dari tahap awal pembentukan tim (rekrutmen pemain), latihan internal, dan sejumlah uji coba yang dilakukan untuk kematangan tim, karena tak bisa ditunjukan dalam kompetisi resmi yang sedianya sudah bergulir.

Persepam MU adalah klub yang paling awal membentuk tim dengan mengusung target

juara untuk mengembalikan tim kebanggaan masyarakat Madura ini bisa kembali ke kasta tertinggi sepak bola nasional. Manajemen Persepam MU sudah melaunching tim Persepam MU pada pertengahan Januari lalu. Sayang, semangat tim ini tidak didukung oleh kebijakan pemerintah yang tidak segera mengambil langkah untuk keberlangsungan kompetisi paska pembekuan PSSI sehingga berdampak pada pembatalan kompetisi.

Tim akhirnya memutuskan untuk meliburkan pemain selama dua hari setelah laga perdana melawan tim tuan rumah PSMP Mojokerto dibatalkan. Sedianya para pemain sudah bergabung kembali ke mes pemain Selasa (27/4) kemarin. Namun masa libur pemain akhirnya diperpanjang sampai batas waktu tak ditentukan menyusul pemberitahuan PT Liga Indonesia yang

menyatakan bahwa DU dihentikan sementara sampai ada keputusan lebih lanjut dari Komite Eksekutif PSSI. Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi membenarkan adanya perpanjangan masa libur pemain. Batas waktu libur juga belum ditentukan, menungu keputusan lebih lanjut terkait kepastian kompetisi.

“Liburan pemain kami perpanjang sampai batas waktu tak ditentukan. Sebagian dari mereka ada yang pulang untuk bertemu keluarga dan sebagian lagi ada di mes,” katanya.

Namun demikian, para pemain tetap diminta untuk menjaga kondisi fisik agar tetap bugar serta mengasah skill dan kemampuan dalam mengocek si kulit bundar. Mereka akan segera dipanggil kembali sesuai kebutuhan yang dikoordinasikan melalui tim pelatih yang dikomandani Widodo C Putro.

“Kami antisipasi agar pemain tidak jenuh karena kompetisi belum ada kepastian. Yang jelas mereka tetap dalam pengawasan tim pelatih,” katanya. =A. FAUZI M/rah

PAMEKASAN - Manajemen Persepam MU malam ini menggelar rapat koordinasi (rakor) menyusul pemberhentian sementara kompetisi Divisi Utama (DU) 2015. Rakor ini melibatkan jajaran manajemen, tim pelatih, dan sebagian pemain yang masih tinggal di mes.

Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi menjelaskan rakor ini dilakukan guna membahas beberapa persoalan penting termasuk agenda tim yang harus ditata ulang. Diakui, pembatalan hingga pemberhentian kompetisi DU ini sangat merugikan klub termasuk Persepam MU yang harus mereset berbagai agenda yang sudah ditetapkan.

“Kami mengumpulkan beberapa pihak untuk mengkoordinasi beberapa hal. Ini penting untuk langkah kami selanjutnya,” ujarnya.

Sampai berita ditulis, rakor tertutup itu belum selesai. Sehingga, belum diketahui pasti keputusan yang diambil dalam pertemuan itu.

Seperti diberitakan, PT Liga Indonesia (LI) memutuskan untuk menghentikan sementara kompetisi Divisi Utama (DU). Keputusan itu diketahui berdasar surat yang dilayangkan PT LI via email kepada Manajemen Persepam MU. Dalam surat yang ditandatangani CEO PT Liga Indonesia, Joko Driyono itu dijelaskan bahwa Divisi Utama dihentikan sementara berdasar hasil pertemuan antara PSSI dengan PT Liga Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta pada Minggu, (26/4) lalu.

Meski bersifat sementara namun dalam surat itu tidak mencantumkan batas waktu kapan kompitisi akan digelar. Untuk keputusan lebih lanjut klub-klub peserta harus menunggu sampai ada keputusan lebih lanjut yang diambil oleh komite eksekutif PSSI. =A. FAUZI M/rah

Nadi Mulyadi | Asisten Manajer P-MU