4
PAMEKASAN
JUMAT 28 JUNI 2013 NO. 0148 | TAHUN II
MENYAMBUT HARI ULANG TAHUN RI
Persiapan HUT RI Mulai Terasa
HARGA BIBIT NAIK. Dua orang pembibit tembakau merawat bibit tembakau milik mereka. Saat ini harga bibit tembakau mulai naik karena persediaan yang menipis sementara kebutuhan meningkat tajam.
Harga Bibit Tembakau Mulai Naik Tajam PAMEKASAN - Harga bibit tembakau di sejumlah sentra pembibitan tembakau mulai mengalami kenaikan dibanding pada awal musim tanam lalu. Kenaikan harga bibit itu disebabkan mulai menipisnya persediaan bibit di sentra pembibitan, maupun di Kebun Rakyat. Bibit tembakau itu saat ini sangat dibutuhkan, karena sebagian petani akan memulai proses tanam setelah kondisi cuaca mulai normal, sebagian lainnya akan melakukan proses tanam setelah penanaman pertama gagal akibat tingginya intensitas hujan. Di sejumlah sentra pembibitan, harga bibit tembakau saat ini mencapai Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu perseribu batang bibit siap tanam. Padahal pada awal musim tan-
am sekitar sebulan lalu, harganya masih antara Rp 5 ribu hingga Rp 10 ribu perseribu batang bibit. Menurut Muzakki salah satu pembibit tembakau di Desa Tobungan, Kecamatan Galis, harga itu merupakan harga tertinggi bibit tembakau sejak tiga tahun terakhir. Sebab, biasanya, harga bibit tertinggi tidak melampaui Rp 15 ribu perseribu batang bibit tembakau. Kenaikan itu dipicu mulai menipisnya persediaan bibit
tembakau, sementara kebutuhan akan bibit itu mulai meningkat. Persediaan bibit itu mulai menipis, karena sebagian sudah terjual pada saat awal musim tanam. Peningkatan kebutuhan itu, karena sebagian petani yang mengalami gagal tanam akibat hujan, akan melakukan proses tanam ulang. Di sisi lain, beberapa petani di kawasan basah, akan memulai proses tanam. “Akibatnya, kebutuhan melonjak karena antara yang akan melakukan proses tanam ulang dengan yang akan memulai proses tanam samasama membutuhkan bibit tembakau,” kata Muzakki. Seorang petani Tobungan, Matsurah mengatakan dirinya sudah berusaha mencari bibit tembakau
yang murah, namun rata-rata harga bibit yang dipatok para pembibit sangat tinggi. Sementara persediaan di Kebun Bibit Rakyat yang disediakan pemerintah setempat juga sudah tidak ada. Bahkan, kata dia, sebagian pembibit menyatakan tidak menjual bibit mereka karena akan ditanam sendiri setelah melihat kondisi cuaca yang mulai baik dan diperkirakan harga tembakau akan mahal karena kemungkinan areal yang ditanami tembakau berkurang. “Kami harus mengumpulkan bibit dari beberapa pembibit untuk memenuhi kebutuhan tanam kami. Ini karena saat ini persediaan bibit sudah mulai menipis,” kata Matsurah. (CR-1/muj/rah)
PAMEKASAN - Sejumlah pelajar di Kabupaten Pamekasan mulai melakukan persiapan untuk mengikuti perayaan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-68, pada 17 Agustus mendatang. Salah satunya, mereka mulai melakukan latihan gerak jalan yang biasa dilombakan setiap tahunnya. Latihan gerak jalan ini, bisa terlihat di beberapa ruas jalan protokol di Pamekasan, termasuk di Jalan Kabupaten. Pada Kamis (27/6), nampak dua regu gerak jalan, putra dan putri melakukan latihan di lokasi itu dengan menempuh rute di sekeliling lapangan Pendopo Ronggosukowati Pamekasan. Mereka nampak serius berlatih meski panas matahari begitu menyengat. Indri Agustina, salah satu peserta gerak jalan disela-sela latihan mengaku sangat senang, bisa terpilih menjadi bagian dari peserta gerak jalan yang akan meramaikan perayaan hari kemerdekaan RI nanti. Meski diakui sangat panas, namun ia mengaku bangga karena bisa membuktikan kecintaannya terhadap negara.
“Kalau dibandingkan dengan perjuangan para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan negara kita, ini belum seberapa. Tapi saya bangga bisa berpartisipasi,” katanya. Indri mengatakan setelah Indonesia merdeka, para generasi penerus bangsa memiliki tanggungjawab untuk mengisi kemerdekaan RI dengan halhal positif untuk memajukan negara. Sebagai pelajar, ia mengajak rekan-rekannya untuk giat belajar agar terbebas dari kebodohan dan menjadi generasi yang cerdas. Sementara itu, perayaan peringatan hari kemerdekaan RI di Kabupaten Pamekasan, akan dimajukan karena bertepatan dengan bulan Ramadlan. Hal dimaksudkan, agar umat muslim bisa melaksanakan ibadah puasa dengan khusuk. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Pamekasan Herman Kusnadi mengatakan pihaknya sudah menetapkan tanggal perayaan HUT ke-68 RI, akan dimulai pada 2 sampai 4 Juli mendatang. Berbagai perlombaan akan
digelar pada perayaan nanti meliputi olahraga, lomba kebersihan, karnaval, dan berbagai jenis lomba lainnya. Sedangkan upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus mendatang, akan dilaksanakan di Lapangan Pendopo Ronggosukowati Pamekasan. “Lomba-lomba tetap jalan seperti tahun sebelumnya tapi dimajukan sebelum puasa. Nanti hanya upacara saja pada 17 Agustus,” katanya. Ia menjelaskan satusatu lomba yang baru pada perayaan nanti, yaitu lomba kebersihan lingkungan bagi kantor-kantor pemerintah termasuk kelurahan. Lomba ini, sebagai tindak lanjut dari perolehan penghargaan trophy adipura yang diterima Pamekasan, dalam dua tahun berturut-turut. Diharapkan lomba kebersihan lingkungan ini bisa memotifasi masyarakat untuk membiasakan hidup bersih dan sehat. Apalagi, lomba ini akan dilaksanakan mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan, dan kantor pemerintah di lingkungan Pemkab Pamekasan. (m fauzi/rah)
DPRD
Pelantikan Anggota DPRD Hasil PAW Diperkirakan Akhir Juli PAMEKASAN - Pelantikan anggota DPRD Pamekasan hasil Pergatian Antar Waktu (PAW), akan digelar akhir bulan Juli mendatang. Anggota DPRD hasil PAW yang akan dilantik itu berasal dari dua partai politik, yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Pamekasan, Halili mengatakan dirinya sudah mendapat surat tebusan hasil verivikasi dan penelitian terhadap calon PAW dari KPU Provinsi Jawa Timur melalui KPU setempat. Halili menjelaskan DPRD akan mengirimkan surat ke Gubernur Jawa Timur melalui Bupati Pamekasan untuk menentukan jadwal pelantikan tersebut. Ia berharap proses penentuan jadwal itu berjalan lancar.
“Kalau tidak ada persoalan lain, maka diperkirakan akhir Juli mendatang, pelantikan sudah bisa dilaksanakan,” kata Halili, Kamis (27/6). Halili menjelaskan pimpinan DPRD tidak bercampur tangan dalam penentuan nama-nama calon anggota DPRD hasil PAW tersebut. Sebab, menurutnya, hal itu menjadi kewenangan masing-masing partai politik. Adapun anggota DPRD Pamekasan yang dilakukan PAW antara lain, Khalil Asyari yang kini sudah menjadi Wakil Bupati Pamekasan. Yang diisukan akan menggantikan dia adalah Johar Maknun dari partai yang sama, yakni PPP. Sementara dari PBB, yang akan dilakukan PAW adalah Muhdhar Abdullah karena pindah ke partai lain yakni Partai Nasional Demokrat
(Nasdem). Dia akan digantikan Bahruhllah dari Daerah Pemilihan Proppo-Palengaan. Sebelumnya, Muhdar Abdullah menjabat Wakil Ketua DPRD. PBB belum menentukan siapa yang akan menggantikan dia sebagai Wakil Ketua DPRD karena masih menunggu rapat internal di pimpinan cabang partai tersebut. Sekretaris DPC PBB Pamekasan, Suli faris, rapat itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat agar kekosongan jabatan Wakil Ketua DPRD tidak berlangsung lama. Ia tidak akan memaksakan nama untuk mengisi kekosongan tersebut, karena keputusan bergantung kesepakatan dalam rapat internal. “Siapapun yang ditunjuk oleh rapat internal, maka dia yang akan kami dukung,” katanya. (awa/muj/rah)
PEJABAT NEGARA
Kalab Ingin Kasi Mapenda Kemenag Dipindah PAMEKASAN - Aktivis Komite Arek Lancor Bangkit (Kalab) Pamekasan meminta agar Kepala Seksi Mapenda Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Juhairiyah segera dipindah dari Kabupaten Pamekasan. Permintaan itu disampaikan para aktivis saat menggelar unjukrasa di depan Kantor Kemenag Pamekasan, Kamis (27/6). Para aktivis yang sebagian besar merupakan aktivis mahasiswa itu menilai Juhairiyah terlibat dalam beberapa kebijakan mantan Kemenag Pamekasan yang dinilai merugikan dan cenderung dilandasi nilai-nilai arogansi. Juhairiyah juga dituding terlibat dalam beberapa kasus yang merugikan guru dan siswa. Koordinator Kalab, Zainal Abidin mengatakan dalam beberapa kasus, seperti penarikan dana dari guru yang lolos sertifikasi untuk mendapatkan Nomor Registrasi Guru, melibatkan Kasi Mapenda secara langsung. “Yang menyampaikan permintaan itu adalah Kasi Mapenda, meskipun hal tersebut merupakan perintah dari Kepala Kemenag yang saat itu dijabat oleh Nurmaluddin,” kata Zainal Abidin. Kalab juga menyampaikan beberapa data dan bukti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan mantan Kepala Kemenag, Nurmaluddin dan Kasi Mapenda, Juhairiyah. Bukti dan data itu diserahkan kepada Tim Investigasi Kemenag RI yang datang ke Pamekasan untuk menyelidi-
KOMPENSASI
BLSM Akan Disalurkan Bulan Juli PAMEKASAN - Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kabupaten Pamekasan akan disalurkan mulai bulan depan. Dana yang akan dicairkan pada tahap pertama ini sebesar Rp 300 ribu untuk jatah dua bulan masing-masing sebesar Rp 150 ribu perbulan.
ki kebenaran tudingan yang selama ini diarahkan kepada kedua pejabat itu. Salah satu tim investigasi, Mohammad Fahri mengatakan saat ini Inspektorat Kemenag RI sedang melakukan kajian mendalam terhadap seluruh tudingan tersebut. Sebab, seluruh tuduhan itu telah diterima Kemenag RI dan sedang ditindaklanjuti. Tim investigasi akan bekerja secara maksimal untuk mengungkap apakah ada pelanggaran profesi dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh mantan Kepala Kemenag. Hasil dari penyelidikan mendalam itu akan dijadikan pijakan Kemenag RI untuk
mengambil tindakan yang diperlukan. “Kami akan bekerja secara maksimal dan profesional tanpa bisa dipengaruhi oleh siapa pun. Di antara kami ada yang mantan anggota KPK, karenanya kami akan bekerja secara bertanggungjawab,” katanya. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kemenag Pamekasan, Zayyadus Zabidi mengatakan rencananya pada pertengahan Juli mendatang, Kemenag Pamekasan akan melakukan penataan birokrasi dengan restrukturisasi (penataan ulang) staf dan pejabat. Penataan ulang itu merupakan upaya untuk memper-
baiki kinerja dan citra Kemenag Pamekasan yang selama ini selalu menjadi sorotan. Diharapkan dengan penataan ulang itu, otorita kegiatan keagamaan itu bisa lebih berfungsi secara maksimal. Sebelumnya, Kepala Kemenag Pamekasan, Muarif Tanthowi menyampaikan informasi Kasi Mapenda, Juhairiyah, menyampaikan permohonan untuk pindah tugas ke Kabupaten Sampang. Muarif mengaku tidak mengetahui alasan permohonan itu, karena Juhairiyah hanya menyampaikan keinginannya untuk pindah tanpa disertai alasan. (awa/ muj/rah)
Kepala Kantor PT Pos Cabang Pamekasan Ade Ahadiyat mengatakan secara nasional pencairan dana BLSM ini dilakukan pertanggal 1 Juli mendatang. Pembayaran BLSM akan dimulai dari kecamatan yang paling siap dan ditargetkan selesai dalam dua minggu. Sebab, target pencairan dana itu harus tuntas sebelum hari raya Idul Fitri. “Target kami dua minggu selesai untuk 13 kecamatan, mudah-mudahan tidak ada kendala. Tetapi target yang diberikan pemerintah masih cukup lama, sampai sebelum lebaran,” katanya. Dia jelaskan pihaknya akan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menerjunkan petugas pos ke desa-desa. Pada pencairan tahap pertama ini, juga akan dilakukan pendataan terhadap penerima BLSM yang sudah lanjut usia. Jika jumlahnya tidak terlalu banyak, petugas pos berencana untuk mengantar dana BLSM itu ke rumah mereka. Meski demikian, ia menyatakan bahwa pengambilan dana ini bisa dikuasakan kepada anggota keluarga yang lain dengan membawa surat kuasa serta kartu identitas.
Sebab dalam kartu perlindungan sosial (KPS) yang akan diberikan pemerintah nanti, juga mencantumkan nama anggota keluarga. Seperti diberitakan jumlah penerima BLSM di Pamekasan sama dengan jumlah penerima beras miskin (raskin) yaitu 86. 397 rumah tangga sasaran (RTS) tersebar di 13 Kecamatan se- Pamekasan. Penerima itu, jumlah terbanyak berada di Kecamatan Batumarmar sebanyak 13. 634 RTS, Kecamatan Proppo dengan jumlah penerima sebanyak 10. 974 RTS. Sedangkan jumlah penerima paling sedikit tercatat Kecamatan Galis sebanyak 2. 111 RTS. Ade Ahadiyat menambahkan, penerima BLSM bisa dialihkan kepada orang lain, manakala penerima yang tercantum dinyatakan sudah bebas dari status miskin atau kaya. Pengalihan ini bisa dilakukan atas rekomendasi kepala desa, melalui kecamatan, namun bukan memasukkan usulan baru. Sebab dana yang tersedia sudah ditetapkan pemerintah atas persetujuan DPR. Ketua Lembaga Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M), Heru Budi Prayitno meminta
pemerintah untuk mengawal pelaksanaan itu agar benarbenar tepat sasaran. Heru menilai program tersebut sangat rawan terjadi penyimpangan, karena metode penyalurannya sama persis dengan program serupa sebelumnya, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT). Secara kelembagaan, jelas dia, pihaknya kurang setuju dengan model bantuan yang menjadi kompensasi terhadap kebijakan penaikan harga BBM tersebut. Sebab, program tersebut dinilainya bertolak belakang dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat. “Pemerintah bersikap ambigu, di satu sisi akan melakukan pemberdayaan masyarakat, tapi di sisi lain justru membuat program yang mementahkan upaya pemberdayaan itu,” katanya. Seharusnya, kompensasi itu diwujudkan dalam bentuk program peningkatan kapasitas masyarakat berupa program pelatihan. Sebab, BLSM hanya bersifat sementara dan setelah program tersebut telah usai, maka dampak kenaikan harga BBM itu akan kembali terasa. “Tapi karena pemerintah bersikukuh, mau tidak mau program itu harus diterima. Sekarang, tinggal bagaimana mekanisme penyalurannya saja yang harus diperbaiki, jangan sampai mengulang kesalahan yang sama pada saat penyaluran program BLT yang lalu,” katanya. (uzi/muj/rah)