Page 1

1

JUMAT 28 JUNI 2013 NO.0148 | TAHUN II Koran Madura

JUMAT

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

28 JUNI 2013

g PAMANGGHI

Balsem Oleh : Abrari Alzael

Pemimpin Redaksi Koran Madura

Untuk memudahkan penyebutan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat), kawan-kawan lebih suka mengatakan Balsem. Jika kata Balsem dipanjangkan, bisa juga berarti bantuan langsung sementara masyarakat. Memang penyebutannya berbeda antara BLSM dan Balsem. BLSM sebuah sebutan yang seakan lebih ringkas seperti warga menyebut Susilo Bambang Yudhoyono dengan SBY, Aburizal Bakrie menjadi ARB dan LHI bagi Luthfi Hasan Ishaq. Tetapi mengacu pada era Soekarno dan Mohammad Hatta, saat itu disebut dengan cara yang berbeda. Soekarno menjadi Bung Karno dan Mohammad Hatta menjadi Bung Tomo. Soal sebutan saja memang sederhana tetapi ia menjadi berbeda karena setiap ucapan adalah doa. Jika BLSM disebut Balsem, konotasinya pasti berbeda. BLSM sebagai Balsem, ia memicu terjadinya situasi yang panas dan BLSM memang menggelindingkan pola panas. Baik sebagai program yang berbau politis dan banyak pejabat membantahnya. Mungkin saja, pemerintah pula bahwa BLSM bersifat adhoc. Sebagai adBLSM sebagai hoc, ini tidak Balsem, direncanakan ia memicu dari awal. terjadinya Oleh karena situasi yang tidak terkonpanas sep dari awal sebagai kesementaraan, program ini seperti ilustrasi dari sebuah bencana banjir. Di sungai besar, warga terhanyut dan seharusnya ia berpegang pada tali. Ketika tali tdak ada di pinggir sungai, jasad yang terseret arus ini berpegang pada akar. Tetapi bagaimana ia berpegang pada akar bila pohon besarnya ditebang. Di sinilah substansi BLSM tidak teruji. Selain itu, pemerintah tidak belajar pada masa lalu dalam kasus BLT (Bantuan Langsung Tunai). Dulu, saat pemerintah mempunyai dan mengeksekusi program ini, BLT terbukti salah sasaran dan karenanya pemerintah meninjau ulang karena tidak maksimal. Warga yang semula berhak atas hidupnya untuk menjadi lebih baik, dengan program ini warga miskin menjadi leih buruk. Sebab, BLT diserahterimakan kepada warga yang tidak berhak. Melainkan, BLT diberikan kepada warga yang datanya dibuat meskin meski ia kaya. Inilah ciri khas Indonesia yang nyata dengan membuat kebijakan yang tidak diawali dengan kajian secara detil. Atau katakanlah sudah melalui analisa, eksekutornya mengabaikan negara yang kadang-kadang (untuk tidak menyebut seringkali) dilakukan oknum aparat negara. Bila oknum ini meluas ke semua daerah, maka sulit dihindari bahwa sistem penyelengaraan negara memang dibuat secara sistemik, dengan cara seperti itu. Dus, BLT dihentikan karena niat awal mengurangi rakyat miskin justru berubah karena BLT menyebabkan rakyat miskin semakin berlimpah dalam data yang sengaja dibuat seperti itu, sekali lagi, oleh oknum di hampir semua daerah. Berdasarkan audit BPK, terdapat potensi kerugian negara triliunan rupiah. Oleh karena itu, kenaikan BBM dan diberikannya BLSM ini menjadi cermin ketidak-kreatifan. Alhasil, BLSM menjadi balsem, panas dan memanaskan. =

Tuh Kan “Sapi jantan itu, bisa kawin sepuluh kali sehari pak,” jelas penyuluh kepada Lurah Matrawi dan istrinya. “Tuh pak, hebat kan?”ujar sang istri berbisik. “Pak penyuluh, betinanya berapa?” tanya Lurah Matrawi. “Sapi betinanya sepuluh pak.” “Tuh bu. Betinanya sepuluh. Makanya si pejantan kuat,” bisik Lurah Matrawi pada istrinya. “Jadi sampeyan mau nambah istri lagi biar kuat?” ancam sang istri, berbisik.

Cak Munali

HARGA NAIK Sehubungan dengan naiknya harga BBM, terhitung 1 Juli 2013 harga langganan Koran Madura naik menjadi Rp 70.000,- sementara harga eceran naik menjadi Rp 3500,- Demikian harap maklum.

antara foto/iwan adisaputra

KORBAN PENEMBAKAN PAPUA. Sejumlah anggota TNI membawa jenazah Letda Inf.Wayan dan seorang warga sipil korban penembakan untuk diberangkatkan ke kampung halamannya di Wamena, Papua, Kamis (27/6). Letda Inf.Wayan dan seorang warga sipil menjadi korban penembakan orang tak dikenal di Distrik Ilu Kabupaten Puncak Jaya, Papua pada hari Selasa (25/6).

Kasus Century Disidangkan Sebelum April 2014 JAKARTA-Kasus Bank Century yang merugikan negara sekitar Rp6,7 triliun diprediksi akan masuk persidangan sebelum April 2014. Namun demikian, berkas penyidikan tersangka kasus Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) masih terus diproses dan belum juga masuk ke penuntutan. “Insya Allah sebelum pemilu (April 2014), akan kita bawa kasus Century ke pengadilan,” kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad di Jakarta, Kamis (27/6) Diakui Samad, KPK sebenarnya juga ingin agar kasus Centurygate tersebut segera diselesaikan. Namun tim masih terkendala dengan kelengkapan berkas. Makanya, KPK melakukan penggeledahan di kantor Bank Indonesia (BI). “Mudah-mudahan hasil dokumen bisa berbicara lebih jauh untuk menunjuk orang-orang terlibat itu,” terangnya. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Bam-

bang Widjajanto menegaskan KPK sudah penggelontoran FPJP kepada Bank Centuselesai melakukan penggeledahan di BI ry. Deputi BI yang lain, Siti Fadjrijah juga terkait kasus Century. Total dokumen yang dianggap bertanggung jawab secara hukum diamankan dibawa dalam tiga mobil In- mengenai kasus itu, namun belum ditetapnova. “Penggeledahan itu selesai dilakukan kan sebagai tersangka karena kondisi yang Satgas tadi pagi, sekitar pukul 05.30 WIB, bersangkutan yang mengidap sakit stroke. hampir 20 jam. Dokumen yang dibawa benDitempat terpisah, Direktur Departetuknya hard copy dan soft copy, banyaknya men Komunikasi BI Peter Jacobs mengakui KPK telah membawa seluruh basampai tiga Innova,” tuturnya Disebutkan Bambang, dokurang bukti saat penggeledahan. BERITA Barang bukti yang terkait kasus men-dokumen yang diamankan TERKAIT dari BI itu masih belum diperiksa. dugaan korupsi penyaluran fasilitas jangka pendek pada Bank Hanya saja dipastikan, dokumen Halaman 12 Century itu, terdiri dari dokuyang didapat dari hasil penggeledahan itu membuat kasus Centumen-dokumen dan rekaman sury itu akan dapat diungkap lebih utuh lagi. ara serta CCTV. “Mereka (KPK) bawa berba“Kualitas pemeriksaan semakin mening- gai dokumen penting terkait dengan kasus Bank Century, termasuk rekaman suaranya kat,” ucapnya. KPK meyakini, dengan informasi yang dan CCTV,” ungkapnya. telah dikumpulkan dan konsolidasi yang diMenurut Peter, KPK telah mengambil lakukan, kasus Century akan dapat diselesai- kaset rekaman suara yang berada di ruang kan pada waktu yang tepat. “Soal tersangka, rapat dan ruangan tiap departemen. Selain kami akan fokus pada tersangka yang sudah itu, lembaga antikorupsi itu juga mengamditetapkan. Kalau sudah jadi tersangka pasti bil rekaman CCTV yang terpasang di pintu dibawa ke pengadilan,” imbuhnya. ruangan. “Kalau buku log saya tidak tau itu Seperti diketahui, Mantan Deputi Gu- bentuknya seperti apa. Tapi, KPK sudah bawa bernur BI, Budi Mulia sudah ditetapkan semua dokumen-dokumen termasuk siaran sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pers dan materi slide,” paparnya. (gam/cea)

PENGURANGAN KUOTA HAJI

SBY Dinilai Tak Peduli Calhaj

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR, Hasrul Azwar mengungkapkan, sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak antusias merespons pengurangan kuota jamaah haji Indonesia oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi dinilai sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap calon jamaah haji. Menurut Hasrul, seharusnya SBY secara tegas menghubungi pemerintah Arab Saudi untuk melakukan negosiasi pembatalan kebijakan pembatasan kuota jamaah haji Indonesia. “Sikap SBY saat ini menunjukkan SBY tidak peduli dengan nasib umat Islam. Dia malah mementingkan tukar kaos dengan pesepakbola dunia (Cristiano) Ronaldo,” kata Hasrul dalam diskusi bertajuk ‘Pengurangan Kuota Haji’ di Jakarta, Kamis (27/6). Hasrul mengungkapkan, seharusnya SBY bisa melakukan lobi dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan tidak hanya menganmdalkan Menteri Agama, Suryadharma Ali. Ia mengaku kecewa dengan sikap SBY yang dinilai kurang respek terhadap caljah. (gam/cea)

KPK Berjanji untuk Mengusut Keterlibatan Hatta Rajasa JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan mengusut dugaan keterlibatan Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa dalam kasus korupsi daging sapi impor di Kementerian Pertanian. Mantan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq sudah lebih dulu duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena terlibat dalam kasus tersebut. Hal itu diungkapkan Ketua KPK Abraham Samad dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (27/6). Menurutnya, KPK masih mendalami kasus yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq tersebut. Dia meminta agar publik bersa-

bar, dan menunggu KPK bekerja dalam mengungkapnya. “Nah ini, kasus daging ini belum berhenti. Sebentar lagi akan dikembangkan, jadi sabar saja,” kata pria asal Sulawesi Selatan itu. Samad meyakinkan bahwa dalam mengungkap kasus, KPK tidak sama sekali takut dengan

pihak manapun, termasuk mengungkap dugaan keterlibatan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Dia pun mencontohkan, saat KPK mengungkap kasus Hambalang. Publik, kata dia, mengecam KPK karena tidak berani menetapkan Menpora Andi Mallarangeng kala itu sebagai tersangka. Namun, seiring berjalannya waktu, lanjut Samad, Andi ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan tidak hanya Andi, lanjut Abraham, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga berhasil ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. “Jadi enggak perlu meragukan. Dulu diragukan KPK, tapi buktinya terjadi. Tunggu saja,” tegas dia. (gam/ abd/aji

ant/widodo s. jusuf

KASUS CENTURY. Ketua KPK Abraham Samad (kanan) berbincang Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas (kiri) menjelang mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6).


2

SUMENEP

JUMAT 28 JUNI 2013 NO.0148| TAHUN II

PENDAPATAN DAERAH

APBD Berjalan di Tempat

TOLAK UKT. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) USU, berunjuk rasa di kampus mereka, di Medan, Sumut, Kamis (27/6). Mereka menolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang akan diberlakukan kepada mahasiswa baru, karena dinilai sebagai bentuk komersialisasi pendidikan.

SUMENEP – Menanggapi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep, legislatif menyatakan, perolehan predikat WDP belum menunjukkan adanya peningkatan dalam penggunaan APBD. “Kami, sih, berharap, laporan keuangan hasil audit BPK-RI terhadap APBD Sumenep 2012 menyandang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ungkap Wakil Ketua DPRD Moh Hanif. Wakil Bupati Soengkono Sidik, Kamis (27/6), menyampaikan hasil audit BPKRI dalam Rapar Paripurna di Gedung Graha Paripurna DPRD Sumenep. “Opini (ini) merupakan yang kelima kalinya. Semoga audit selanjutnya dapat meningkat lagi ke level yang lebih tinggi, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” katanya saat membacakan Nota penjelasan Bupati Sumenep terhadap raperda tentang Pertanggungjawaban Pelak-

sanaan APBD Tahun Anggaran 2012. Dia menuturkan, analisis dan evaluasi capaian kinerja Pemkab Sumenep tahun 2012, diantaraya menunjukkan adanya peningkatan pemilikan aset produksi dikalangan pelaku UMKM, jumlah UMKM mandiri, pangsa pasar, akses informasi para pelaku dan dunia usaha terhadap produk UMKM dari Kabupaten Sumenep. Capaian indikator kinerja sasaran menunjukkan ratarata sebesar 99 persen. Bahkan untuk taraf kesejahteraan buruh industri kecil dan buruh tani, capaiannya ratarata 134,98 persen melalui Reinvestasi Industrialisasi untuk Pengembangan SDM Masyarakat Lokal. Meningkatnya hasil produksi pangan alternatif dari indikator kinerja sasaran rata-rata 133 persen. Meningkatnya margin keuntungan petani (kecil) dan meningkatnya fasilitas infrastruktur pertanian capaiannya 97, 45 persen. Meningkatnya sumber

pendapatan keluarga miskin dan berkurangnya beban hidup masyarakat miskin dengan capaian 130,67 persen. Meningkatnya pelaksanaan program CSR berbasis masyarakat lokal capaiannya sebesar 203,8 persen. “Sedangkan sisa lebih perhitungan pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp 220.649.230.447,17 terdiri dari penerimaan sampai 31 Desember 2012 sebesar Rp1.338.898.292.216,4 dan pengeluaran Rp1. 276.780.256.594,39,”paparnya. Sedangkan untuk pendapatan daerah 2012 sebesar Rp1. 322.918. 986.510, meningkat 16,23 persen dibanding pendapatan tahun 2011. “Realisasi pendapatan 2012 101,21 persen, sehingga melampaui target sebesar 15.979.305.706,4,”imbuhnya. Target PAD tahun 2012 sebesar Rp 73.543.192.483, terealisasi Rp 85.886.851.769,4 atau 116,78 persen, sehingga terdapat pelampauan target 12.343.659.286,4. (athink/ mk)

Kejari Kesulitan Periksa Dua Tersangka Pugar SUMENEP – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep sampai detik ini belum memeriksa dua tersangka kasus dugaan korupsi Program Usaha Garam Rakyat (Pugar) di Desa Kalimook, Kecamatan Kalianget. Padahal, penetapan tersangka kepada kedua kelompok tani itu sudah lebih dua bulan. Kejari mengaku kesulitan untuk memeriksa dua orang tersangka itu. Sebab, kabarnya kedua tersangka diduga menghilang. Itu diketahui dari pemanggilan yang dilayangkan kejari tidak pernah digubris. Dan setelah dikroscek ternyata menghilang. Kepala Kejari Sumenep Bambang Hartoto menjelaskan, pihaknya sudah sejak lama mengagendakan pemeriksaan kedua tersangka itu. Namun, kedua tersangka tidak pernah menghadap untuk diperiksa penyidik. ”Kami bukan tidak ada maksud untuk memeriksa. Namun, tersangka saja yang mangkir,” katanya, Kamis (27/6). Padahal, menurut mantan Kasi Pidum Kejari Sumenep

ini, keterangan kedua tersangka itu sangat dibutuhkan untuk melengkapi berkas berita acara pemeriksaan (BAP). ”Dari serangkaian penyidikan yang dilakukan, ternnyata keterangan tersangka masih dibutuhkan. Tapi, ternyata tidak hadir,” ujarnya. Bambang mengungkapkan, pihaknya memastikan akan melakukan pemanggilan kembali kepada kedua tersangka itu. Itu akan dilakukan setelah adannya kasi pidana khusus (pidsus) yang baru. ”Kasi pidsus yang lama, kan, ditarik ke Surbaya, menunggu kasi pidsus yang baru nantinya,” ujarnya. Ditanya soal apa dimasukkan DPO (Daftar Pencarian Orang), Bambang enggan

memberikan komentar. Sebab, pihaknya berkeyakinan kedua tersangka itu masih berada di Sumenep. ”Kami yakin keduanya masih punya iktikad baik untuk memenuhi panggilan penyidik,” ucapnya datar. Terkait soal akan ditahannya tersangka, mantan Plt Kajari Sampang ini mengungkapkan belum bisa memutuskan. Semuannya tergantung kepada pemeriksaan tersangka. ”Kalau memang penyidik membutuhkan penahanan, ya monggo. Semua tergantung kepada pertimbangan penyidik,” tuturnya. Pengamat Hukum Sumenep Ach. Novel mendesak kejaksaan untuk tidak lamban memeriksa dua tersangka. Pihaknya tidak mau kasus dugaan korupsi P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) terulang kembali. ”Nanti, buron. Pada akhrinya kasusnya tidak jelas. Bahkan, dua tersangka P2SEM sampai saat ini mengendap,” tuturnya. Advokat senior ini mem-

inta kejari untuk bersikap tegas, dan tidak mengulur-ulur. Kalau memang tidak hadir juga hingga tigas, pihaknya mendorong kejaksaan untuk memanggil paksa, sesuai denagn kewenangannya. ”Ini supaya kasus Pugar cepat selesai. Jadi, kejaksaan segera bisa konsentrasi pada kasus lain. Kami percaya kejaksaan bisa,” ungkapnya. Kejari Sumenep menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana pugar melalui APBN. Kedua tersangka berinisial MS dan AS, masing-masing merupakan Ketua Kelompok Tani Kahuripan dan Cemara, Desa Kalimo’ok, Kecamatan Kalianget. Sesuai alat bukti yang dikantongi penyidik, kedua tersangka itu diduga terlibat. Versi Kejari Dana yang diduga diselewengkan itu sekitar Rp 50 juta rupiah. Dana itu seharusnya digunakan untuk peremajaan alat dan perbaikan lahan. Namun, dana tersebut diperkirakan tidak pernah direalisasikan. (yat)

PAJAK UKM. Sejumlah pengunjung memilih kain batik di sebuah stan usaha kecil dan menengah (UKM) batik, pada pameran bertajuk “100 % Indonesia Expo”, di Semarang, Jateng, Kamis (27/6). Pemerintah telah menetapkan skema pajak sebesar 1 persen dari omzet bulanan bagi UKM yang memiliki pendapatan kurang dari Rp4,8 miliar per tahun dan akan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2013.

BLSM GARAM

Petani Mulai Benahi Tambak Garam

SUMENEP - Memasuki musim kemarau, para petani garam memulai beraktivitas kembali. Sebelumnya sempat terhenti karena dilanda hujan lebat yang menyebabkan lahan garam milik petani terndam air. Abdul Gahfur, petani garam asal Desa Karanganyar, Kalianget, mengatakan, dirinya sudah tiga hari terakhir ini memulai membenahi lahan garam untuk memulai memproduksi yang sebelumnya sempat tertuda akibat diguyur hujan. “Karena sejak tiga hari ini Sumenep tidak lagi hujan, jadinya kami sudah mulai membenahi kembali,” katanya, saat ditemuai Koran Madura, di lahan garam yang terletak di Desa Kertasada, Kalianget, Kamis (27/6). Sebelum lahannya diguyur hujan, dirinya mengaku telah selesai membenahi lahan pega-

ramannya. Namun, tidak disangka hujan di ujung timur pulau Madura terus turun hingga menyebabkan lahan petani garam menjadi rusak kembali. “Sebelum turun hujan kemarin ini, sebenarnya kami telah selesai membenahinya. Tapi, tidak disangka, Yang Kuasa masih menurunkan hujan yang lebih deras lagi, yang menyebabkan lahan petani garam menjadi rusak kemba-

li,” teranynya Biasanya, menurut Ghafur, pada akhir Bulan Juni 2013 para petani garam sudah memasuki musim panen. Namun, karena hujan terus melanda Kota Sumekar, sehingga petani garam menjadi keablasan. “Ya kalau musim sebelumnya bulan ini (akhir bulan Juli. Red.) Sudah banyak yang sudah panen,” terangnya. Hal yan serupa juga dikata-

kan oleh Karyono, petani garam asal Desa Kertasada Kecamatan Kalianget. Ia mengeluhkan perubahan musim yang tidak menentu. Sebab, bagi petani garam dapat menunda produksinya. “Petani garam ini, Mas, mengikuti musim. Jika musim kemarau panjang, maka petani garam akan untung, dan sebaliknya, jika hujan terus menrus, maka petani garam tidak akan bisa memproduksi lagi,” terangnya. Kendati demikian, pihaknya yakin pada awal bulan Juli mendatang petani garam sudah bisa memproduksi kembali. “Jika cuaca tetap seperti ini, maka bulan depan sudah bisa memproduksi lagi,” ngakunya Berdasarkan data yang dihimpun Koran Madura, saat ini harga garam stabil. Yakni, KW1 Rp. 425 ribu, KW2 Rp. 300 sampai Rp. 350 ribu. Sedangkan KW3 280 ribu. (edy/mk)

BERANTAS NARKOBA

Perda Narkoba Memasuki Final SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumenep menyangsikan kinerja Badan Narkotika Kabupaten (BNK) setempat, karena angka pengonsumsi narkoba cukup tinggi. Saat ini terdapat lima orang yang sudah direhabilitasi karena mengonsumsi barang haram tersebut. Dan Pulau Madura menempati posisi teratas kelima se-Jawa Timur

(Koran Madura, 27/6). Legislatif akan segera menyelesaikan raperda narkoba untuk memerangi barang haram tersebut. “Kami telah menggodok draft narkoba itu untuk membantu mengefektifkan kinerja BNK dan pihak kepolisian,” papar Wakil Ketua Komisi D Nur Asyur, Kamis (27/6). Rancangan draft raperda tersebut dipastikan akan se-

lesai bulan depan dan secepatnya masuk dalam balegda untuk dilakukan pembahasan. Pihaknya optimisi, draft narkoba itu akan membantu memerangi penyebaran narkoba di daratan maupun kepulauan. Menurut Politisi PKS tersebut, maraknya mengonsumsi narkoba di Sumenep akibat dari proses urbanisasi

secara besar-besaran. “Kalau di kepulauan ancamannya dari Banyuwangi, Sulawesi dan Bali,” tuturnya. Untuk memberikan efek jera kepada pengonsumsi narkoba, pihaknya berharap polisi dan BNK benar-benar berkonsentrasi menindak tegas setiap pecandu narkoba yang sudah ditangkap untuk dijadikan pelajaran. (athink/mk)

PT Pos Target Akhir Juli Selesai Sumenep - Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diperuntukkan kepada penerima manfaat Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk daerah Kabupaten Sumenep baru tiba, Kamis (27/6). “Untuk kartu KPS baru tadi pagi kami terima, dan saat ini kami sedang bekerja cepat agar kartu ini langsung bisa dibagikan ke setiap kecamatan yang ada kantor posnya,” kata Kepala Pos Sumenep Suhartono Anton Sujarwo. Anton menjelaskan, bagi penerima manfaat yang di kecamatan belum memiliki kantor pos, pendistribusiannya bisa dilakukan di kantor kecamatan. PT Pos sudah melakukan koordinasi de-

ngan Pemkab Sumenep agar pendistribusian KPS bisa dilakukan di kantor kecamatan. “Selain itu, kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak camat agar jika kecamatan belum memiliki kantor pos bisa didistribusikan melalui kantor kecamatan,” ujarnya. Dia menambahkan, pembagian KPS tidak akan langsung diberikan secara serentak, tetapi akan dilakukan secara bertahap melihat banyaknya KPS yang akan didistribusikan, sehingga menutup kemungkinan tidak bisa diberikan serentak se-Kabupaten Sumenep. “Teknis pembagiannya harus dilakukan secara bertahap. Karena hal itu kami

lakukan tenaga kami juga terbatas. Untuk tahap pertama akan kami lakukan pembagian KPS di Kecamatan Kota, yaitu terhitung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 Juli 2013,” terangnya. Pihaknya menargetkan KPS BLSM sudah harus selesai pada akhir bulan Juli 2013. Menurut Anton, target tersebut memang harus dilakukan melihat banyaknya KPS BLSM di Sumenep mencapai 115 penerima manfaat. “KPS BLSM itu sudah secara keseluruhan se-Kabupaten Sumenep, kalau nantinya ada kekurangan, mungkin hanya tersisa 1 sampai 2 kardus saja, tapi itu bisa menyusul,” tandasnya. (sym/mk)


SUMENEP BANTUAN SISWA MISKIN

Siswa Tak Mampu Dapat Rp 360.000

SUMENEP - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep A. Shadik belum mengetahui jumlah siswa tidak mampu yang akan menerima bantuan. Untuk Kabupaten Sumenep, penerima bantuan siswa miskin (BSM) belum merekap data penerima BSM. “Karena sekarang saya masih mengikuti rapat di pusat, baru setelah itu kami akan melakukan pendataan untuk penerima BSM,” katanya Kamis (27/6) Terkait tehnis pengajuannya, Shadik mengatakan,

BSM diusulkan oleh kepala sekolah kepada dinas. Kemudian dinas yang melanjutkan ke pusat. “Dan setelah BSM itu keluar maka BSM langsung melalui pos, tidak melalui dinas. Artinya langsung murid sendiri yang menerimanya, tidak ada campur tangan orang ketiga,” jelasnya. Sebanyak 14 juta siswa dari keluarga tidak mampu seluruh Indonesia dari jenjang SD hingga SMA akan mendapat bantua siswa miskin (BSM) pada tahun 2013. Jumlah tersebut lebih besar

dibandingkan penerima BSM tahun sebelumnya, yaitu 6 juta siswa. Siswa SD yang akan menerima BSM berjumlah 8,5 juta, lebih banyak dari tahun sebelumnya yang berjumlah 3 juta siswa. Siswa SMP berjumlah 1,6 juta, lebih banyak dari tahun sebelumnya yang berjumlah 4 juta siswa. Siswa SMA berjumlah 1,1 siswa, lebih banyak dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1,8. Masing-masing siswa akan menerima bantuan Rp 360.000. (sym/mk)

PENDIDIKAN

Kurikulum Baru Tidak Berlaku Massal SUMENEP - Kepala Pendidikan Kabupaten Sumenep A. Shadik mengatakan, kurikulum 2013 sudah pasti diterapkan tahun ini. Namun, tidak berlaku secara massal terhadap semua sekolah. “Hanya beberapa sekolah saja yang akan menerapkan kurikulum tersebut,” katanya, Kamis (27/6) kepada usai mengikuti sidang paripurna di DPRD. Kurikulum tersebut di Kabupaten Sumenep hanya akan diberlakukan di 66 sekolah dari 11 kecamatan. “Termasuk juga tidak berlaku semua jenjang kelas. Untuk SD, dari kelas 1 sampai kelas 4, untuk SMP hanya kelas VII, dan untuk SMA adalah kelas X,” jelasnya. Shadik menambahkan, untuk saat ini, kurikulum 2013 masih dalam proses pemantapan, seperti workshop, dan para guru di setiap sekolah yang dipilih masih harus mengikuti pelatihan sebelum kurikulum dilaksanakan. “Kemudian untuk buku pegangan sepenuhnya akan ditentukan oleh pusat. Jadi,

3

JUMAT 28 JUNI 2013 NO.0148| TAHUN II

buku pegangan murid maupun guru sepenuhnya akan dikirim dari pusat, nanti sekolah hanya menerima saja,” terangnya.

Termasuk juga tidak berlaku semua jenjang kelas. Untuk SD, dari kelas 1 sampai kelas 4, untuk SMP hanya kelas VII, dan untuk SMA adalah kelas X,

Pembatasan pemberlakuan kurikulum baru tersebut hanya dibeberapa sekolah, kata Shadik, aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa untuk tahun ini hanya dalam pros-

Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Rendah SUMENEP – Tingkat kehadiran anggota dewan semakin rendah. Pada sidang paripurna DPRD Sumenep dengan agenda Nota Penjelasan Bupati Terhadap Raperda Pelaksanaan Anggaran 2012, Kamis (27/6), nyaris tidak kuorum. Rapat yang sedianya dimulai pukul 09.00 Wib itu, terpaksa 35 molor menit karena banyak anggota yang belum hadir. Padahal, Wakil Bupati Soengkono Sidik sudah tiba di Kantor DPRD lebih awal. Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Moh. Hanif itu baru bisa dimulai pukul 09.35 Wib, setelah anggota yang hadir melebihi 50 persen plus 1. Jumlah

anggota dewan sebanyak 50 orang. “Jumlah anggota yang hadir 30 orang. Sedangkan yang tidak hadir 20 orang, dengan rincian 10 orang izin, satu orang sakit, dan sembilan orang tanpa keterangan,” kata Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Taufiq, ketika membacakan presensi kehadiran anggota DPRD di sidang

paripurna. Setelah pembacaan absensi itu, Wakil Ketua DPRD, Moh. Hanif menyatakan, bahwa rapat sidang paripurna dengan agenda Nota Penjelasan Bupat tentang Raperda Pelaksanaan APBD 2012 memenuhi kuorum. “Dengan demikian, maka mengacu pada ketentuan, dalam tata tertib DPRD bahwa sidang paripurna dinyatakan kuorum,” tegas Moh. Hanif sambil mengetuk palu sidang. Di tempat terpisah, Fungsionaris LSM Gerakan Reformasi Indonesia (Gerindo) Sumenep mengaku menyesalkan sikap anggota DPRD yang banyak tidak hadir dalam

sidang paripurna. “Padahal itu forum penting, yang menyangkut koreksi wakil rakyat DPRD terhadap pelaksanaan APBD,” tandas Syarkawi. Syarkawi meminta Badan Kehormatan DPRD menindak lanjuti banyaknya anggota DPRD yang absen saat paripurna. Dirinya yakin, perilaku yang tidak layak ditiru itu ditengarai tidak hanya sekali saja. “BK harus bersikap tegas, agar banyaknya anggota yang bolos itu tidak terulang lagi. Bagaimana mereka mau memperjuangkan aspirasi rakyat kalau ke sidang paripurna sering tidak hadir,” pungkas Syarkawi. (athink/mk)

es uji coba. “Nanti dari uji coba terhadap sampel sekolah yang dipilih, baru akan digeneralkan,” pungkasnya. Mantan Kabid Dikdas tersebut menambahkan, jika ada sekolah yang tidak dipilih oleh pusat dan hendak menerapkan kurikulum tersebut, harus dengan biasya sendiri. “Tetapi jika ada sekolah yang hendak menerapkan, tetapi tidak ditunjuk oleh pusat, maka harus dengan biaya sendiri,” ucapnya. Sementara, anggota DPKS Muhammad Suhaidi mengatakan, hingga saat ini kurikulum 2013 masih belum disosialisasikan kepada sekolah-sekolah. “Berhubung bulan Juli sudah di depan mata, maka saya harap Dinas Pendidikan bersegera untuk melakukan sosialisasi kepada semua sekolah, sebab khawatir banyak sekolah terlalu gagap ketika kurikulum tersebut diberlakukan akibat persiapan yang kurang matang,” pintanya. (sym/ mk)

Wakil Bupati Soengkono Sidik saat menyampaikan Nota Penjelasan Bupati Terhadap Raperda Pelaksanaan Anggaran 2012, Kamis (27/6). Sidang paripurna tersebut sempat molor karena anggota dewan banyak yang terlambat. Sidang tersebut hanya diikuti 30 anggota dewan dari jumlah anggota dewan 50.

PANGAN

Harga Beras Merambat Naik

PERAS KADES

Polisi Tangkap Pegiat LSM SUMENEP – Abuhari (35), pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM), Kamis (27/6), ditangkap polisi saat melakukan transaksi uang konpensasi dugaan penggelembungan bantuan beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang dilakukan oleh Kepala Desa Karduluk Zainul Ikhsan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pragaan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Sumenep, warga asal Desa Grujugan, Kecamatan Larangan, Pamekasan, mengakui bahwa dirinya meminta uang kepada Ketua AKD Kecamatan Pragaan itu sebagai uang pengaman terhadap dugaan penyelewengan bantuan raskin yang telah dilakuka oleh sejumah kepala desa di Kecamatan pragaan. “Berkat bantuan dari masyarakat dan juga dari korban, kami berhasil menangkap Buhari yang telah melakukan pemerasan,” kata Kapolres Sumenep, AKBP Mardjoko, melalui Kabag Ops Kompol Edy Purwanto di ruang kerjanya, Kamis (27/6). Edy menjelaskan, pelaku mengaku dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bongkar dari Pamekasan.

Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti uang sebesar Rp. 5 juta yang diberikan oleh Ikhsan. “Dari tersangka, kami menyita uang sebesar Rp. 5 juta dan sekarang sudah kami amankan sebagai barang bukti dalam penyidikan,” terangnya. Lanjut Edy, karena permintaan pelaku terlalu tinggi yakni Rp. 30 juta, maka korban mencoba menawar separuh dari harga yang ditawarkan pelaku yakni Rp. 15 juta, dengan alasan tidak punya uang sebanyak itu. ”Ternyata pelaku mau dengan tawaran korban, dengan kompensasi korban akan membayar RP 5 juta dulu sebagai panjar dan sisanya dijanjikan korban setelah ada uang,” terangnya. Sebelum melakukan transaksi, korban terlebih dahulu mengontak aparat kepolisian, agar pada saat penyerahan uang panjar tersebut, petugas kepolisian bisa langsung meringkus pelaku pemerasan. Abuhar sebelumnya telah melakukan tindakan yang sama terhadap Ketua AKD Kecamatan Pragaan dengan jumlah nominal yang lebih tinggi, yakni Rp.40 juta. ”Sebelumnya pelaku sempat

mendatangi saya dan menanyakan ketua AKD, ya saya katakan bahwa ketua AKD nya Zainul kepala Desa Karduluk,” kata Kades Rombasa Mukhlis Ikhsan, di Mapolres Sumenep. Muhlis mengaku tahu tentang persoalan yang dibicarakan dengan ketua AKD, “Selang beberapa hari dari pertemuan saya dengan pelaku, tiba tiba saya di telepon kepala desa lain, bahwa Abuhari (35) oknum LSM Bongkar, telah di tangkap polisi di pom bensin Pragaan. Saya sangat kaget karena saya tidak tahu duduk permasalahannya,” tuturnya. Informasi di lapangan, pelaku pemerasan telah menuding beberapa kepala desa di Kecamatan Pragaan, melakukan penggelapan bantuan beras untuk rakyat miskin (raskin), dan pelaku sempat meminta sejumlah uang terhadap korban yang lain, yang nilainya tidak sedikit bahkan mencapai puluhan juta. Abuhari atas tindakannya melanggar hukum pidana. Ia akan di jerat Pasal 368 sup 369 KUHP, tentang Pemerasan dengan ancaman penjara maksimal 9 tahun penjara. (edy/mk)

SUMENEP – Harga beras di Pasar Anom dan Bangkal, Kamis (27/6), mengalami kenaikan harga. Beras premium merk Lima Jaya Super kemasan 25 kg seharga Rp 195 ribu, dari harga sebelumnya Rp 182 ribu. Merk Ikan Paus kemasan 25 kg Rp 210 ribu, dari sebelumnya Rp 201 ribu. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumenep Heni Yulianto menjelaskan, kenaikan harga sejumlah komoditas di pasaran dipengaruhi oleh naiknya harga BBM yang telah ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu. “Kenaikan itu terjadi dibiaya transportasi dari produsen ke distributor, dan dari distributor ke pengecer. Itu berpengaruh pada harga beras,” kata Heni, Kamis (27/6). Selain harga beras, kenaikan harga juga terjadi pada cabe kecil biasa yang mencapai Rp 34 ribu per kg. Padahal pekan lalu hanya Rp 17 ribu. “Kenaikan harga cabe kecil hampir terjadi setiap hari. Mungkin di daerah produsen mengalami gagal panen, sehingga stok menipis, tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen, ditambah dampak BBM,’’ paparnya. Anehnya, sambung Heni, harga cabe besar justru turun. Harga cabe merah besar sebelumnya Rp 27 ribu per kg. Saat ini turun menjadi Rp 16 ribu. Sedangkan cabe merah besar keriting, minggu lalu seharga Rp 25 ribu per kg, saat ini turun menjadi Rp 20 ribu per kg. “Itu disebabkan di daerah produsen cabe besar. Saat ini tengah masuk masa panen sehingga stoknya melimpah. Sementara kebutuhan di bawah jumlah stok,’’ ungkapnya. Sementara harga daging

sapi masih stabil seperti pekan kemarin, yakni Rp 90 ribu per kg. Harga daging ayam kampung Rp 55 ribu per kg. Sedangkan daging ayam broiler naik Rp 1000, dari Rp 25 ribu menjadi Rp 26 ribu per kg. “Dan harga telur ayam ras

juga mengalami kenaikan. Sebelumnya Rp 15 ribu per kg, saat ini naik menjadi Rp 17-18 ribu per kg. Kalau telur ayam kampung tetap Rp 26 ribu per kg, karena merupakan komoditas lokal yang relatif minim ongkos pengiriman,” urainya.

Dia berharap, kenaikan harga sejumlah komuditas bisa ditekan sehingga daya beli masyarakat juga mampu. ‘’Semoga tidak ada kenaikan harga lagi. Sebab akan memberatkan masyarakat,’’ pungkasnya. (rif)


4

PAMEKASAN

JUMAT 28 JUNI 2013 NO. 0148 | TAHUN II

MENYAMBUT HARI ULANG TAHUN RI

Persiapan HUT RI Mulai Terasa

HARGA BIBIT NAIK. Dua orang pembibit tembakau merawat bibit tembakau milik mereka. Saat ini harga bibit tembakau mulai naik karena persediaan yang menipis sementara kebutuhan meningkat tajam.

Harga Bibit Tembakau Mulai Naik Tajam PAMEKASAN - Harga bibit tembakau di sejumlah sentra pembibitan tembakau mulai mengalami kenaikan dibanding pada awal musim tanam lalu. Kenaikan harga bibit itu disebabkan mulai menipisnya persediaan bibit di sentra pembibitan, maupun di Kebun Rakyat. Bibit tembakau itu saat ini sangat dibutuhkan, karena sebagian petani akan memulai proses tanam setelah kondisi cuaca mulai normal, sebagian lainnya akan melakukan proses tanam setelah penanaman pertama gagal akibat tingginya intensitas hujan. Di sejumlah sentra pembibitan, harga bibit tembakau saat ini mencapai Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu perseribu batang bibit siap tanam. Padahal pada awal musim tan-

am sekitar sebulan lalu, harganya masih antara Rp 5 ribu hingga Rp 10 ribu perseribu batang bibit. Menurut Muzakki salah satu pembibit tembakau di Desa Tobungan, Kecamatan Galis, harga itu merupakan harga tertinggi bibit tembakau sejak tiga tahun terakhir. Sebab, biasanya, harga bibit tertinggi tidak melampaui Rp 15 ribu perseribu batang bibit tembakau. Kenaikan itu dipicu mulai menipisnya persediaan bibit

tembakau, sementara kebutuhan akan bibit itu mulai meningkat. Persediaan bibit itu mulai menipis, karena sebagian sudah terjual pada saat awal musim tanam. Peningkatan kebutuhan itu, karena sebagian petani yang mengalami gagal tanam akibat hujan, akan melakukan proses tanam ulang. Di sisi lain, beberapa petani di kawasan basah, akan memulai proses tanam. “Akibatnya, kebutuhan melonjak karena antara yang akan melakukan proses tanam ulang dengan yang akan memulai proses tanam samasama membutuhkan bibit tembakau,” kata Muzakki. Seorang petani Tobungan, Matsurah mengatakan dirinya sudah berusaha mencari bibit tembakau

yang murah, namun rata-rata harga bibit yang dipatok para pembibit sangat tinggi. Sementara persediaan di Kebun Bibit Rakyat yang disediakan pemerintah setempat juga sudah tidak ada. Bahkan, kata dia, sebagian pembibit menyatakan tidak menjual bibit mereka karena akan ditanam sendiri setelah melihat kondisi cuaca yang mulai baik dan diperkirakan harga tembakau akan mahal karena kemungkinan areal yang ditanami tembakau berkurang. “Kami harus mengumpulkan bibit dari beberapa pembibit untuk memenuhi kebutuhan tanam kami. Ini karena saat ini persediaan bibit sudah mulai menipis,” kata Matsurah. (CR-1/muj/rah)

PAMEKASAN - Sejumlah pelajar di Kabupaten Pamekasan mulai melakukan persiapan untuk mengikuti perayaan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-68, pada 17 Agustus mendatang. Salah satunya, mereka mulai melakukan latihan gerak jalan yang biasa dilombakan setiap tahunnya. Latihan gerak jalan ini, bisa terlihat di beberapa ruas jalan protokol di Pamekasan, termasuk di Jalan Kabupaten. Pada Kamis (27/6), nampak dua regu gerak jalan, putra dan putri melakukan latihan di lokasi itu dengan menempuh rute di sekeliling lapangan Pendopo Ronggosukowati Pamekasan. Mereka nampak serius berlatih meski panas matahari begitu menyengat. Indri Agustina, salah satu peserta gerak jalan disela-sela latihan mengaku sangat senang, bisa terpilih menjadi bagian dari peserta gerak jalan yang akan meramaikan perayaan hari kemerdekaan RI nanti. Meski diakui sangat panas, namun ia mengaku bangga karena bisa membuktikan kecintaannya terhadap negara.

“Kalau dibandingkan dengan perjuangan para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan negara kita, ini belum seberapa. Tapi saya bangga bisa berpartisipasi,” katanya. Indri mengatakan setelah Indonesia merdeka, para generasi penerus bangsa memiliki tanggungjawab untuk mengisi kemerdekaan RI dengan halhal positif untuk memajukan negara. Sebagai pelajar, ia mengajak rekan-rekannya untuk giat belajar agar terbebas dari kebodohan dan menjadi generasi yang cerdas. Sementara itu, perayaan peringatan hari kemerdekaan RI di Kabupaten Pamekasan, akan dimajukan karena bertepatan dengan bulan Ramadlan. Hal dimaksudkan, agar umat muslim bisa melaksanakan ibadah puasa dengan khusuk. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Pamekasan Herman Kusnadi mengatakan pihaknya sudah menetapkan tanggal perayaan HUT ke-68 RI, akan dimulai pada 2 sampai 4 Juli mendatang. Berbagai perlombaan akan

digelar pada perayaan nanti meliputi olahraga, lomba kebersihan, karnaval, dan berbagai jenis lomba lainnya. Sedangkan upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus mendatang, akan dilaksanakan di Lapangan Pendopo Ronggosukowati Pamekasan. “Lomba-lomba tetap jalan seperti tahun sebelumnya tapi dimajukan sebelum puasa. Nanti hanya upacara saja pada 17 Agustus,” katanya. Ia menjelaskan satusatu lomba yang baru pada perayaan nanti, yaitu lomba kebersihan lingkungan bagi kantor-kantor pemerintah termasuk kelurahan. Lomba ini, sebagai tindak lanjut dari perolehan penghargaan trophy adipura yang diterima Pamekasan, dalam dua tahun berturut-turut. Diharapkan lomba kebersihan lingkungan ini bisa memotifasi masyarakat untuk membiasakan hidup bersih dan sehat. Apalagi, lomba ini akan dilaksanakan mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan, dan kantor pemerintah di lingkungan Pemkab Pamekasan. (m fauzi/rah)

DPRD

Pelantikan Anggota DPRD Hasil PAW Diperkirakan Akhir Juli PAMEKASAN - Pelantikan anggota DPRD Pamekasan hasil Pergatian Antar Waktu (PAW), akan digelar akhir bulan Juli mendatang. Anggota DPRD hasil PAW yang akan dilantik itu berasal dari dua partai politik, yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Pamekasan, Halili mengatakan dirinya sudah mendapat surat tebusan hasil verivikasi dan penelitian terhadap calon PAW dari KPU Provinsi Jawa Timur melalui KPU setempat. Halili menjelaskan DPRD akan mengirimkan surat ke Gubernur Jawa Timur melalui Bupati Pamekasan untuk menentukan jadwal pelantikan tersebut. Ia berharap proses penentuan jadwal itu berjalan lancar.

“Kalau tidak ada persoalan lain, maka diperkirakan akhir Juli mendatang, pelantikan sudah bisa dilaksanakan,” kata Halili, Kamis (27/6). Halili menjelaskan pimpinan DPRD tidak bercampur tangan dalam penentuan nama-nama calon anggota DPRD hasil PAW tersebut. Sebab, menurutnya, hal itu menjadi kewenangan masing-masing partai politik. Adapun anggota DPRD Pamekasan yang dilakukan PAW antara lain, Khalil Asyari yang kini sudah menjadi Wakil Bupati Pamekasan. Yang diisukan akan menggantikan dia adalah Johar Maknun dari partai yang sama, yakni PPP. Sementara dari PBB, yang akan dilakukan PAW adalah Muhdhar Abdullah karena pindah ke partai lain yakni Partai Nasional Demokrat

(Nasdem). Dia akan digantikan Bahruhllah dari Daerah Pemilihan Proppo-Palengaan. Sebelumnya, Muhdar Abdullah menjabat Wakil Ketua DPRD. PBB belum menentukan siapa yang akan menggantikan dia sebagai Wakil Ketua DPRD karena masih menunggu rapat internal di pimpinan cabang partai tersebut. Sekretaris DPC PBB Pamekasan, Suli faris, rapat itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat agar kekosongan jabatan Wakil Ketua DPRD tidak berlangsung lama. Ia tidak akan memaksakan nama untuk mengisi kekosongan tersebut, karena keputusan bergantung kesepakatan dalam rapat internal. “Siapapun yang ditunjuk oleh rapat internal, maka dia yang akan kami dukung,” katanya. (awa/muj/rah)

PEJABAT NEGARA

Kalab Ingin Kasi Mapenda Kemenag Dipindah PAMEKASAN - Aktivis Komite Arek Lancor Bangkit (Kalab) Pamekasan meminta agar Kepala Seksi Mapenda Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Juhairiyah segera dipindah dari Kabupaten Pamekasan. Permintaan itu disampaikan para aktivis saat menggelar unjukrasa di depan Kantor Kemenag Pamekasan, Kamis (27/6). Para aktivis yang sebagian besar merupakan aktivis mahasiswa itu menilai Juhairiyah terlibat dalam beberapa kebijakan mantan Kemenag Pamekasan yang dinilai merugikan dan cenderung dilandasi nilai-nilai arogansi. Juhairiyah juga dituding terlibat dalam beberapa kasus yang merugikan guru dan siswa. Koordinator Kalab, Zainal Abidin mengatakan dalam beberapa kasus, seperti penarikan dana dari guru yang lolos sertifikasi untuk mendapatkan Nomor Registrasi Guru, melibatkan Kasi Mapenda secara langsung. “Yang menyampaikan permintaan itu adalah Kasi Mapenda, meskipun hal tersebut merupakan perintah dari Kepala Kemenag yang saat itu dijabat oleh Nurmaluddin,” kata Zainal Abidin. Kalab juga menyampaikan beberapa data dan bukti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan mantan Kepala Kemenag, Nurmaluddin dan Kasi Mapenda, Juhairiyah. Bukti dan data itu diserahkan kepada Tim Investigasi Kemenag RI yang datang ke Pamekasan untuk menyelidi-

KOMPENSASI

BLSM Akan Disalurkan Bulan Juli PAMEKASAN - Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kabupaten Pamekasan akan disalurkan mulai bulan depan. Dana yang akan dicairkan pada tahap pertama ini sebesar Rp 300 ribu untuk jatah dua bulan masing-masing sebesar Rp 150 ribu perbulan.

ki kebenaran tudingan yang selama ini diarahkan kepada kedua pejabat itu. Salah satu tim investigasi, Mohammad Fahri mengatakan saat ini Inspektorat Kemenag RI sedang melakukan kajian mendalam terhadap seluruh tudingan tersebut. Sebab, seluruh tuduhan itu telah diterima Kemenag RI dan sedang ditindaklanjuti. Tim investigasi akan bekerja secara maksimal untuk mengungkap apakah ada pelanggaran profesi dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh mantan Kepala Kemenag. Hasil dari penyelidikan mendalam itu akan dijadikan pijakan Kemenag RI untuk

mengambil tindakan yang diperlukan. “Kami akan bekerja secara maksimal dan profesional tanpa bisa dipengaruhi oleh siapa pun. Di antara kami ada yang mantan anggota KPK, karenanya kami akan bekerja secara bertanggungjawab,” katanya. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kemenag Pamekasan, Zayyadus Zabidi mengatakan rencananya pada pertengahan Juli mendatang, Kemenag Pamekasan akan melakukan penataan birokrasi dengan restrukturisasi (penataan ulang) staf dan pejabat. Penataan ulang itu merupakan upaya untuk memper-

baiki kinerja dan citra Kemenag Pamekasan yang selama ini selalu menjadi sorotan. Diharapkan dengan penataan ulang itu, otorita kegiatan keagamaan itu bisa lebih berfungsi secara maksimal. Sebelumnya, Kepala Kemenag Pamekasan, Muarif Tanthowi menyampaikan informasi Kasi Mapenda, Juhairiyah, menyampaikan permohonan untuk pindah tugas ke Kabupaten Sampang. Muarif mengaku tidak mengetahui alasan permohonan itu, karena Juhairiyah hanya menyampaikan keinginannya untuk pindah tanpa disertai alasan. (awa/ muj/rah)

Kepala Kantor PT Pos Cabang Pamekasan Ade Ahadiyat mengatakan secara nasional pencairan dana BLSM ini dilakukan pertanggal 1 Juli mendatang. Pembayaran BLSM akan dimulai dari kecamatan yang paling siap dan ditargetkan selesai dalam dua minggu. Sebab, target pencairan dana itu harus tuntas sebelum hari raya Idul Fitri. “Target kami dua minggu selesai untuk 13 kecamatan, mudah-mudahan tidak ada kendala. Tetapi target yang diberikan pemerintah masih cukup lama, sampai sebelum lebaran,” katanya. Dia jelaskan pihaknya akan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menerjunkan petugas pos ke desa-desa. Pada pencairan tahap pertama ini, juga akan dilakukan pendataan terhadap penerima BLSM yang sudah lanjut usia. Jika jumlahnya tidak terlalu banyak, petugas pos berencana untuk mengantar dana BLSM itu ke rumah mereka. Meski demikian, ia menyatakan bahwa pengambilan dana ini bisa dikuasakan kepada anggota keluarga yang lain dengan membawa surat kuasa serta kartu identitas.

Sebab dalam kartu perlindungan sosial (KPS) yang akan diberikan pemerintah nanti, juga mencantumkan nama anggota keluarga. Seperti diberitakan jumlah penerima BLSM di Pamekasan sama dengan jumlah penerima beras miskin (raskin) yaitu 86. 397 rumah tangga sasaran (RTS) tersebar di 13 Kecamatan se- Pamekasan. Penerima itu, jumlah terbanyak berada di Kecamatan Batumarmar sebanyak 13. 634 RTS, Kecamatan Proppo dengan jumlah penerima sebanyak 10. 974 RTS. Sedangkan jumlah penerima paling sedikit tercatat Kecamatan Galis sebanyak 2. 111 RTS. Ade Ahadiyat menambahkan, penerima BLSM bisa dialihkan kepada orang lain, manakala penerima yang tercantum dinyatakan sudah bebas dari status miskin atau kaya. Pengalihan ini bisa dilakukan atas rekomendasi kepala desa, melalui kecamatan, namun bukan memasukkan usulan baru. Sebab dana yang tersedia sudah ditetapkan pemerintah atas persetujuan DPR. Ketua Lembaga Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M), Heru Budi Prayitno meminta

pemerintah untuk mengawal pelaksanaan itu agar benarbenar tepat sasaran. Heru menilai program tersebut sangat rawan terjadi penyimpangan, karena metode penyalurannya sama persis dengan program serupa sebelumnya, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT). Secara kelembagaan, jelas dia, pihaknya kurang setuju dengan model bantuan yang menjadi kompensasi terhadap kebijakan penaikan harga BBM tersebut. Sebab, program tersebut dinilainya bertolak belakang dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat. “Pemerintah bersikap ambigu, di satu sisi akan melakukan pemberdayaan masyarakat, tapi di sisi lain justru membuat program yang mementahkan upaya pemberdayaan itu,” katanya. Seharusnya, kompensasi itu diwujudkan dalam bentuk program peningkatan kapasitas masyarakat berupa program pelatihan. Sebab, BLSM hanya bersifat sementara dan setelah program tersebut telah usai, maka dampak kenaikan harga BBM itu akan kembali terasa. “Tapi karena pemerintah bersikukuh, mau tidak mau program itu harus diterima. Sekarang, tinggal bagaimana mekanisme penyalurannya saja yang harus diperbaiki, jangan sampai mengulang kesalahan yang sama pada saat penyaluran program BLT yang lalu,” katanya. (uzi/muj/rah)


SAMPANG

5

JUMAT 28 JUNI 2013 NO.0148| TAHUN II

BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT

BLSM Gunakan Data PPLS 2011

AKSI HARI ANTI NARKOBA INTERNASIONAL. Sejumlah mantan pecandu narkoba menggelar aksi simpatik membagikan stiker dan brosur di depan Pengadilan Negeri, Kota Bogor, Jabar, Rabu (26/6). Dalam aksi memperingati Hari Anti Narkoba Internasional ini, mereka menuntut pemerintah untuk mengakhiri kriminalisasi dan hukuman bagi pengguna narkoba melainkan dengan menjalani perawatan medis dan sosial dalam panti rehabilitasi.

SAMPANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sampang akan melakukan penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dengan memakai data Pendataan Program Sosial (PPLS) tahun 2011. Berdasarkan data itu, penerima BLSM di Sampang sebanyak 108.647 rumah tangga miskin. Kepala Dinsosnakertrans Malik Amrulah mengatakan, Kabupetn Sampang tetap mengikuti prosedur dari pemerintah pusat, kendati banyak anggapan bahwa data PPLS 2011 yang digunakan sebagai dasar penyaluran BLSM saat ini sudah kadaluarsa. “ itu progam pusat , kabupaten Sampang hanya mengikuti prosedur yang ada,” jelasnya kepada Koran Madura, Kamis (27/6). Terkait data PPLS tahun 2011 yang kemungkinan tidak akurat jika digunakan pada tahun 2013, Malik

mengatakan hal itu bukan kewenangan Pemkab untuk melakukan pendataan maupun verifikasi, melainkan kewenangan BPS. “Kalau pemkab bisa mendata sendiri lebih baik, tapi apa bisa diakui oleh pusat, “ katanya dengan nada tanya. Disinggung dana pendampingan yang bisa diberikan kepada rumah tangga miskin (RTM) yang tidak menerima BLSM, Malik menyatakan, bahwa Pemkab Sampang tidak akan melakukan itu. Alasanya, semua prosedur adalah sudah jadi kewenangan pusat lantaran BLSM adalah program pemerintah pusat. Di tempat terpisah Bagian Neraca dan Analisa BPS Sampang Khusnul mengatakan, bisa saja Pemerintah Kabupaten melakukan verifikasi ulang. Kegiatan itu bisa dilakukan dengan bekerjasama dengan BPS dan itu bisa dilakukan hanya dalam jangka waktu satu bulan.

“ Yang mendata PPLS memang BPS, tapi kalau Pemkab mau melakukan itu bisa saja mengadakan itu bekerjasama dengan BPS,”ucapnya Sebelumnya, Khusnul pernah mengatakan, kemungkinan pemberian BLSM bisa tidak tepat sasaran. Sebagai antisipasi sebelum membagikan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Pemerintah Kabupeten Sampang bisa melakukan pembaruan data dengan cara verifikasi. Hal itu dilakukan untuk memperkuat ketepatan sasaran penerima bantuan kompensasi pengurangan subsisdi BBM. “ Data itu, kan, mobile, bisa saja sekarang jumlah kemiskinan menurun atau naik. Saya yakin tidak mungkin jumlah itu tetap, bisa-bisa banyak kepala desa yang menyatakan menolak karena tidak tepat sasaran,”vjelasnya. (ryn)

BSM

Nelayan Minta Kompensasi ke PT Husky Sampang - Puluhan nelayan dari Kelurahan Banyuanyar, Desa Aeng Sareh dan Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan , Kamis (27/6) sekitar pukul 10.00 Wib, mendatangi salah satu hotel di Jalan Agus Salim Kec/Kota Sampang untuk bertemu dengan PT Husky. Mereka meminta kompensasi ganti rugi, karena aktivitas PT Husky dinilai telah merusak beberapa fasilitas nelayan. Heri, Karyawan Perusahaan Minyak menjelaskan, pertemuan tersebut petemuan internal. “Rata-rata tuntutannya dari nelayan hanya meminta ganti rugi saja. Pertemuan tadi hanya internal dulu belum kesepakatan, dan nanti (27/6) sekitar pukul 15.00 Wib, kita kembali pertemuan lagi,” katanya usai pertemuan. H. Maula (50), tokoh perwakilan dari Desa Aeng Sareh mengatakan, dari data kerusakan perlengkapan milik nelayan terdapat sekitar 105 kapal dari tiga desa yang diketahui memang rusak. Saat pertemuan, para nelayan menyampaikan dua konsep untuk kompensasi ganti rugi. Yakni, kerusakan terhadap kapal besar dan kapal kecil. Kompensasi untuk kapal besar sebesar Rp 6 juta. Sedangkan untuk

Kecamatan Pangarengan, kini sudah tak bisa mencari ikan di laut. Lantaran, beroperasinya PT Husky menyebabkan

keresahan warga nelayan yang melarang melaut dikarenakan beberapa gardan milik nelayan rusak.(ryn)

kapal kecil Rp 3 juta. “Masing-masing desa itu beda, dan nelayan juga meminta pengajuan kompensasi, tapi masih belum tau kita tunggu nanti apakah sesuai dengan kenginan nelayan, karena dari pihak terkait masih berfikir-fikir,”ucapnya kepada Koran Madura. Jika nantinya dari PT Husky sendiri masih belum memberikan kompensasi terhadap para nelayan, dirinya akan terus mengecam untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. “Ya kita terus mengupayakan keinginan para nelayan ini, karena sudah merasa dirugikan,”imbuhnya. Diberitakan sebelumnya, ratusan nelayan seperti di Desa Aeng Sareh Kec/Kota Sampang dan Desa Gulbung

dicairkan kepada penerima, sering kali terbentur dengan kebijakan kepala sekolah dengan alasan pemerataan terhadap siswa yang belum dapat,” ujarnya di depan Kasi Pembiayaan Dinas Pendidikan Yayuk Sriwahyuni, Kamis (27/6). Menanggapi hal itu, Kasi Pembiayaan Yayuk Sriwahyuni menjelaskan, dana BSM tidak boleh diratakan karena itu hak penerima. Ia sebelumnya mengaku sudah membuat surat edaran ke sekolah-sekolah terkait dengan petunjuk teknis dana BSM. Yayuk menambahkan, pelaksanaan BSM sangat komplek, karena untuk menentukan siswa miskin harus betul-betul valid, dan kalau tidak maka akan rentan dengan masalah. Bahkan, dia juga sering menerima banyak laporan yang tidak sesuai dengan penerima BSM, karena siswa yang kaya dapat sedangkan siswa yang btul-betul miskin tidak dapat. “Untuk dana BSM tidak boleh ada pemerataan, dan nanti kami akan lakukan pembinaan mulai dari teguran sampai mngeluarkan surat penegasan dengan bentuk BAP (berita acara perkara). Dan tidak ada kebijakan apapun dari kepala sekolah, karena nanti harus ada bukti fisik dari penerima dan kepala sekolah,” jelasnya (Jun)

Tren Pembuat Akta Meningkat

Mahrus Lelaki Pelestari Satwa peduli melestarikan satwa yang ada. Pengunjung yang ingin melihat dan memberikan makanan harus membayar uang Rp. 1000. Mahrus adalah orang yang

SAMPANG - LSM Gerakan Peduli Masyarakat Sampang (GPRS) mempertanyakan aturan pencairan dana bantuan siswa miskin (BSM) yang ditentukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Penerima BSM banyak yang tidak sesuai dengan jumlahnya, karena sekolah mengeluarkan kebijakan BSM diberikan secara merata kepada seluruh siswa. Anggota LSM GPRS Moh Sainal mengatakan, aturan dinas pendidikan terhadap dana BSM sering tidak diterima dengan baik. Dana BSM yang diberikan kepada siswa miskin sering kali terjadi tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan, karena siswa miskin yang mendapatkan dana tersebut masih diberikan ke pihak sekolah dan juga diberikan kepada siswa yang tidak mendapatkan dana BSM. Ia mencontohkan seperti yang terjadi di Sekolah Dasar Camplong 3. Siswa yang mendapatkan BSM hanya mendapatklan uang sebesar Rp. 75 000 rupiah. Demikian juga dengan di SDN 1 Camplong yang tidak ada kesamaan nama penerima pada tahun 2012 dan 2013. “Aturan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang seringkali tidak sesuai dengan kenyataan di bawah, karena ketika dana BSM itu

PASCA Putusan MK

SOSOK

SAMPANG - Satwa di Gua Lebar, Jalan Pahlawan, menjadi perhatian dan kebanggan sendiri bagi masyarakat Sampang, karena sebelumnya jarang sekali ada orang yang

GPRS Pertanyakan Pemerataan BSM

memelihara satwa tersebut. laki-laki berusia 33 tahun itu memelihara ular, buaya, burung elang, burung jalak dan burung parcit. Menurutnya, hal itu untuk menjaga kelestarian alam yang akhir-akhir ini semakin punah. Pengunjung yang datang lumayan banyak. Mereka datang dari beberapa kecamatan. Bahkan, banyak yang dari luar Sampang. Pengunjung mengaku tertarik untuk mengunjungi satwa tersebut karena sekarang semakin langka. Pengunjung berharap, satwa yang dipajang di tempat itu semakin banyak, sehingga nantinya bisa menjadi tempat wisata seperti Gua Maharani. Dan Mahrus, akan terus berusaha untuk mewujudkan harapan pengunjung yang menginginkan untuk mengumpulkan satwa yang lebih banyak. Namun, sekalipun satwa yang dipelihara saat ini banyak dikunjungi orang, Mahrus menegaskan, pemeliharaan binatang tersebut hanya untuk melestariakn bianang Madura yang makin punah. Menurutnya, binatang di Madura, seperti burung jalak dan burung tatat hampir punah dan jarang terlihat.

“Saya mengumpulkan satwa ini hanya untuk melestarikan alam dan hewan, karena apabila ini tidak dilestarikan ekosistem tidak akan berjalan. Coba kita lihat ketika ulat dan belalang bertebaran dimanamana, sehingga bisa membahayakan manusia, itu karena ekosistem tidak jalan dan hewan banyak yang dibunuh, sehingga tidak bisa menjaga alam, padahal itu sangat penting” ujarnya Mahrus, kepada Koran Madura, Kamis (27/6). Moh Yusuf (30), pengunjung satwa tersebut mengaku kagum pada Mahrus, karena masih ada yang peduli dengan hewan. Ia melihat, saat ini jarang sekali orang yang memiliki kepedulian terhadap hewan. Yang banyak malah sebaliknya, orang yang sering membunuh hewan. “Kita lihat saja lebih banyak mana antara orang yang peduli hewan dengan orang yang sering membunuh. Kalau tidak percaya, pada hari Minggu di gunung banyak yang membunuh hewan dengan cara menembak. Bahkan, itu ada komunitasnya sehingga tidak ada keseimbangan untuk menjaga kelestarian alam,” ucapnya (jun)

Sampang – Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan bahwa masyarakat tidak perlu mendapatkan penetapan pengadilan untuk membuat akta kelahiran jika terlambat di atas satu tahun, kini pembuatan akta kelahiran di Kabupaten Sampang semakin meningkat. Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependukakn dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Sampang Anwar Haryono menjelaskan, setelah keluarnya putusan MK tersebut, setiap hari dirinya menandatangani dua puluh lima hingga tiga puluh lembar akta kelahiran. Padahal, sebelumnya sehari hanya satu hingga dua lembar akta kelahiran. Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil telah melakukan sosialisasi ke seluruh camat serta lurah di 14 kecamatan, 180 desa. “Keterlambatan pembuatan akta kelahiran di atas satu tahun sesuai Peraturan Daerah Sampang masih tetap didenda Rp. 10 ribu,”ucapnya Di tempat terpisah, Humas Pengadilan Negeri Sampang Syihabuddin menuturkan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 / PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pasal 32 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan tidak berlaku, maka dari itu masyarakat yang akan membuat akta kelahiran melampaui batas satu tahun, tidak perlu dengan penetapan pengadilan negeri.

Pihaknya menyambut baik putusan tersebut. “Saya terima putusan itu, karena dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus akta kelahiran dan mengurangi beban pekerjaan pengadilan. Namun, permohonan penetapan akta kelahiran yang telah masuk ke pengadilan sebelum ada putusan MK akan tetap diproses,” ujarnya Syihabuddin meminta Dispendukcapil Sampang lebih teliti dan waspada dalam proses pembuatan akta kelahiran agar di kemudian hari tidak menimbulkan persoalan. “Akan tetapi kita kembalikan ke Dipendukcapil, agar meski sebelumnya tidak sebanyak saat ini, harus lebih teliti dalam pembuatan akta kelahiran,” pungkasnya.(ryn)

Persatuan Wartawan Indonesia

Sembilan Anggota PWI Mengundurkan Diri Sampang - Sedikitnya sembilan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kabupaten Sampang, mengundurkan diri dalam organisasi pemburu berita tersebut. Hal itu di sampaikan langsung oleh Wakil ketua PWI, Fathor Rahman, Kamis (27/6). Pengunduran diri sembilan jurnalis tersebut dikarenakan tidak ada kesepahaman dengan Ketua PWI, Moh Nora. Sejak 3 Mei 2013, PWI tak terlihat melakukan kegiatan koorganisasian yang monumental. Sehingga, banyak melahirkan spekulasi jika PWI Cabang Sampang dinilai tak berjalan sesuai dengan visi misi. “Ini menjadi buah bibir di kalangan wartawan yang

bertugas di daerah ini, karena tidak adanya kegiatan yang rutin dilakukan selaku organisasi wartawan tertua di Indonesia,”ucap Fathor kepada Koran Madura. Lebih lanjut Fathor menjelaskan, selain itu, kepemimpanan Nora dinilai kurang sepamah dengan pengurus teras yang lain seperti sekertaris, bendahara, dan wakil ketua, serta penasehat. Sehingga, dinilai bisa mencoreng citra dari seluruh anggota organisasi tersebut. Dari itu, dirinya beserta anggota yang lain memilih mengajukan pengunduran diri jika SK Ketua PWI Sampang tersebut tidak segera dicabut sebagai bentuk menjaga nama baik PWI Jatim. “Kita menginginkan se-

cepat SK Ketua PWI Sampang agar segera di cabut untuk menjaga nama baik organisasi ini,” jelasnya Fathor menambahkan, jika PWI Jatim sempat merespon adanya masalah ini dengan mendatangkan Wakil Ketua 1 Ainur Rofiq, serta pengurus harian untuk berkoordinasi langsung dengan sembilan anggota untuk memberi kepastian. Namun nyatanya, selama kurun waktu dua minggu setelah rapat koordinasi sampai sekarang, PWI Jatim tidak memberikan keputusan. “Sampai sekarang masih belum ada keputusan kapan akan menemukan kejelasanya. Padahal, janjinya menunggu satu minggu,” imbuhnya. (ryn)


6

BANGKALAN

JUMAT 28 JUNI 2013 NO.0148 | TAHUN II

PASCA KENAIKAN HARGA BBM

Pencairan Dana BLSM Tidak Terpusat BANGKALAN - Distribusi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di kabupaten Bangkalan sebagai kompensasi kenaikan BBM diperkirakan akan cair pada awal Juli mendatang. Sedikitnya 85.058 warga Bangkalan tercatat sebagai penerima dana bantuan ini. Satuan Tugas BLSM untuk kawasan Bangkalan berjanji tidak akan melakukan penyaluran dana tersebut secara terpusat. Hal itu dilakukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti desak-desakan antar pengantri pencairan dana BLSM. Ketua satuan tugas BLSM Kabupaten Bangkalan, M Muzammil Anwar yang juga Supervisor unit pelayanan 2 kantor pos Bangkalan ini menjelaskan terkait rencana pencairan dana BLSM tersebut. “Data turun dan Tim nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), kemungkinan besok atau lusa, kartu perlindungan sosial, yang diperuntukkan bagi masyarakat penerima BLSM datang.

Selanjutnya akan kami distribusikan dengan langsung mengantarnya ke alamat warga terkait,” jelasnya. Ditanya terkait prosedur pencairan, apakah akan dilakukan serentak dan bersamaan, Muzammil mengaku pihaknya telah mendesain proses pencairan. Menurutnya pencairan BLSM kali ini tidak akan dilakukan secara terpusat dan serentak di kantor Pos. Hal itu, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah atau desak-desakan antar penerima dana bantuan, melainkan akan didistribusikan per wilayah baik per kecamatan atau desa nantinya. “Nanti akan kami salurkan terkoordinir, di kecamatan atau desa, agar tidak antri panjang dan terjadi desak-desakan sesama penerima bantuan yang antri seperti yang dulu-dulu, namun demikian semua ini masih akan kami komunikasikan lebih lanjut dengan bapak pihak Pemkab,” paparnya. (dn/rah)

LAUNCHING. Pembagian kartu sehati yang dilakukan di Pendopo Agung Bangkalan, beberapa waktu yang lalu.

ori/koranmadura

Puskesmas Kembalikan Kartu Sehati Masih Ada Orang Kaya Masuk Data Penerima

BANGKALAN - Karena dinilai tidak tepat sasaran, Puskesmas Kecamatan Kota mengembalikan kartu Sehati kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan. Kartu Sehati yang diperuntukkan bagi orang miskin, ternyata dalam pendataannya masih tak tepat pada penerimanya. Hal itu terbukti dari data penerima kartu Sehati yang sebagian terdiri dari orang kelas menengah keatas.

doni heriyanto/koran madura

M. Muzammil Anwar, Ketua Satuan Tugas BLSM sekaligus Supervisor unit pelayanan 2 kantor pos Bangkalan.

KRIMINALITAS

Rebutan Lahan Berakhir Pembacokan BANGKALAN - Amli alias Pak Ati (75), warga Dusun Sendih Desa Cangkarman Kecamatan Konang harus kehilangan tangannya setelah pergelangan tangan kanannya dibacok Sirat alias Pak Timah (65), Kamis (27/6). Tersangka merupakan keponakan korban. Selain pergelangan tangan putus, korban Amli juga mengalami sejumlah luka bacok di bagian kepala, kuping kanan, dada kanan, bahu kanan, dan paha kanan. Korban akhirnya dilarikan ke RS Dr Soetomo setelah sempat mendapatkan perawatan di RSUD Syamrabu Bangkalan. Kapolsek Konang AKP Bidarudin mengungkapkan, kejadian pembacokan berawal ketika korban mendesak tersangka untuk memberikan lahan milik tersangka seluas 40 x 2 meter untuk pelebaran jalan menuju rumah korban. ”Maksud itu sudah diutarakan beberapa kali sejak setahun yang lalu. Dengan tujuan melebarkan jalan

seukuran mobil menuju rumah korban. Tersangka pun akhirnya menuruti kemauan korban,” ungkap Bidarudin. Entah kenapa, lanjutnya, tiba-tiba Kamis pagi, saat tersangka hendak berangkat ke sawah melihat korban berdiri di depan rumahnya. Saat itu juga, emosi tersangka Sirat tersulut dan mengaku meyesal memberikan sebagian lahan kebunnya seperti yang diminta korban. ”Tersangka kembali masuk ke rumah untuk mengambil sebilah bujur dan melukai korban dengan beberapa sabetan. Ia (tersangka) menyesal telah memberikan sebagian lahannya kepada korban,” paparnya. Tersangka kini mendekam di Mapolsek Konang beserta barang bukti berupa sebilah bujur yang berlumuran darah. ”Pelaku terancam hukuman maksimal dua tahun penjara karena melanggar pasal 351 KUHP,” ucapnya.(dn/rah)

INSPEKASI

Dishubkominfo Pantau Tarif Angkutan Umum BANGKALAN - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dihubkominfo) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Selasa, memantau tarif angkutan umum di wilayah itu dengan menggelar inspeksi ke terminal kota setempat. Kepala Dishubkominfo Bangkalan Abd Hamid di Bangkalan, Selasa, mengatakan inspeksi untuk mengetahui secara langsung tarif angkutan umum yang berlaku di lapangan pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Hasilnya memang ada sebagian sopir mobil penumpang umum (MPU) yang sudah menaikkan tarif. Akan tetapi kenaikannya berbeda,” katanya. Ia menjelaskan berdasarkan hasil inspeksi petugas di terminal Bangkalan, kenaikan tarif angkutan umum antara Rp2.000 hingga Rp3.000 per orang. “Jadi yang semula Rp2.000, naik menjadi Rp4.000 malah ada yang menarik ongkos hingga Rp5.000,” kata Abd Hamid. (ant/ziz/beth)

“Setelah kami distribusikan, memang ada beberapa kartu Sehati yang kami tarik. Sebab, kami menilai yang terdaftar termasuk dalam kategori orang kaya. Kami sudah mengembalikan kepada Dinkes,” terang dr Siti Nurjati, Kepala Puskesmas Bangkalan. Mengenai jumlah yang dikembalikan, pihaknya tidak dapat mengingat secara keseluruhan, karena waktu yang dikembalikan kepada Dinkes dinilai sudah lewat. Akan tetapi, dirinya menyebut kalau jumlah awal yang dibebankan kepada Puskesmas Bangkalan sebanyak 13.975 penerima. Angka tersebut belum dikurangi dengan jumlah yang salah cetak alamat, dan dinilai tak tepat sasaran tersebut. “Kalau yang tidak tepat

sasaran, awalnya kami tahan terlebih dahulu. Saat ini, seluruhnya sudah diserahkan ke Dinkes,” ungkapnya. Dia menjelaskan, untuk pendistribusian yang dilakukan melibatkan tenaga bidanbidan desa per pustu polindes dengan bantuan dari pihak kecamatan dan kepala desa. Menurutnya, sebaran kartu Sehati ada 9 kelurahan dan 4 desa yang ada di Kecamatan Bangkalan yang telah menerima yakni Kelurahan Bancaran, Kraton, Pejagan, Pangeranan, Kemayoran, Mlajah, Martajasah, Kramat, dan Demangan. “Untuk desanya terdiri dari desa Ujung piring, Sembilangan, Gebang, dan desa Sabiyan,” ucapnya. Menurutnya, kesalahan alamat yang tercetak pada

kartu tersebut hanya sebagian saja, tidak terlalu banyak. Dia pun mengakui dalam penulisan alamat yang ada di kartu Sehati tidak begitu lengkap. Sebab, kapasitas kartu yang kecil, sehingga dalam penulisannya tidak muat. Namun, hal itu tidak berpengaruh, karena selain penerima diberikan kartu Sehati, juga diberikan databasenya. Nantinya, keduanya akan saling dicocokkan terlebih dahulu. ”Yang diserahkan ke Dinas karena kesalahan alamat dan nama yang tidak tepat sasaran,” ujarnya. Setelah kartu tersebut didistribusikan kepada penerima yang berhak, banyak yang telah memakai untuk berobat di Puskesmas. Bahkan, ada yang menggunakan pelayanan kartu tersebut melalui rawat inap. “Pasien dengan pengguna kartu Sehati merasa lega, karena masyarakat miskin (maskin) tidak perlu membayar,” ujarnya. Sementara itu, kepala Puskesmas Labang, Muzakki menjelaskan untuk kecamatan labang ada sekitar 8.768 kartu Sehati, yang beberapa

warga penerima sudah mulai memanfaatkan kartu Sehati tersebut di Puskesmas. Mengenai pendistribusiannya di kecamatan Labang masih belum secara keseluruhan, karena masih dievaluasi antar bidan desa dengan kepala desa. Sebab, dalam pendistribusiannya masih harus mencocokkan data penerima kartu Sehati. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinkes Bangkalan Ahmad Azis membenarkan tentang kesalahan penerima kartu Sehati yang tak tepat sasaran. Dirinya pun mengaku belum mentotal keseluruhan kartu Sehati yang dikembalikan oleh Puskesmas. ”Kami masih memverifikasi ulang jumlahnya. Memang ada beberapa puskesmas yang mengembalikan karena dinilai tidak tepat sasaran. Ada yang menerima termasuk kategori masyarakat yang kaya, ada yang meninggal, dan ada pula yang pergi ke luar negeri,” ungkapnya. Untuk itu, pihaknya memberikaan kesempatan terhadap maskin untuk mengajukan kartu Sehati sesuai prosedur yang tidak begitu jauh dengan

alur pembuatan SPM. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PBB, Maskur Hasyim yang juga selaku Tim Pendamping Pendistribusian kartu Sehati juga mengatakan hal yang sama. Dia mengemukakan, kalau kartu Sehati ada yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, kartu tersebut ditarik dan dikembalikan ke Dinkes. Menurutnya, yang dimaksud tidak tepat sasaran karena termasuk orang mampu secara ekonomi, orangnya meninggal, dan yang bersangkutan tidak berada di tempat. ”Penerimanya berada di luar kota atau di luar negeri bekerja sebagai TKI. Selain itu, penerima sudah memiliki kartu jamkesmas. Ada juga nama & alamat di kartu tidak sesuai dengan nama & alamat di database,” ungkapnya. Mengenai teknis pengembalian dilaporkan secara tertulis kepada Dinkes, jumlah kartu,nama dan alamat di tiap desa dan direkapitulasi dan dilaporkan oleh puskesmas. Dia berpendapat, sesuai apa yang dikatakan pihak terkait, data yg digunakan merupakan validasi Pendataan Dinkes tahun 2011, data penambahan SPM 2011-2012. Termasuk, data secara kolektif yang diperoleh dari parameter gabungan BPS, BKKBN, dan Dinas Sosial. Di sisi lain, mengenai pencatatan yang tak tepat sasaran tersebut, LSM lainnya menilai kurangnya kesiapan terhadap pihak terkait. Syukur selaku direktur Bangkalan Coruption Watch menilai adanya pencitraan dari pemerintah daerah dalam program bupati tersebut. Pihaknya mempertanyakan, bagaimana mekanisme pembuatan kartu Sehati yang dilakukan pihak terkait dalam mendata jumlah masyarakat yang berhak. Sehingga sampai adanya pengembalian dari pihak puskesmas. ”Kalau ada pengembalian kartu, karena dinilai ada orang kaya yang terdaftar, berarti awalnya kan asal cetak. Pihak terkait mengambil dari data BPS tahun berapa,” tanyanya. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih selektif mengenai pendataan tersebut. Jangan sampai ada yang tidak tepat sasaran. “Kalau harus mencetak lagi, lantaran banyaknya salah cetak alamat dan tak tepat sasaran, otomatis itu akan memakan anggaran kembali. Selayaknya, pihak terkait memperhatikan mengenai hal itu juga dengan bekerja secara profesional. Di samping tetap memperhatikan kondisi masyarakat miskin,” ujarnya. (ori/rah)

PEMBUNUHAN MUSTOFA

Keluarga Korban Kecewa karena Sidang Ditunda BANGKALAN - Sidang kasus pembunuhan terhadap Mustofa (25) yang melibatkan mertua korban H. Rasul dan Hj. Khotijah sebagai otak peristiwa kembali ditunda. Persidangan yang sedianya mengagendakan pembacaan tuntutan ini, kembali ditunda setelah sepekan lalu juga ditunda. Penundaan dilakukan karena kedua terdakwa mengaku sakit dan tidak mampu menjalani persidangan. Mendengar kedua terdakwa kembali sakit dan tidak hadir dalam persidangan, keluarga korban yang selalu hadir dalam setiap persidangan mengaku geram atas hal ini. Salah satu petugas Kejaksaan yang bertugas mengawal para terdakwa dari rumah tahanan menuju Pengadilan Negeri, Angga mengatakan bahwa sidang pembunuhan dengan korban Mustofa itu kembali ditunda. “Terdakwa sakit lagi, jadi sidangnya ditunda lagi,” terangnya. Atas hal ini, penundaan pembacaan tuntutan kedua terdakwa yakni H. Rasul dan Hj. Hotijah telah dilakukan selama 2 pekan. Mendengar kabar tersebut, keluarga korban yang aktif menghadiri persidangan mengaku geram dan tidak puas dengan penundaan ini. Mat Nuri (50), salah satu keluarga korban mengaku kecewa atas

penundaan ini. “Jujur kami kecewa, Mas. Kami ingin tahu seperti apa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, tapi lagi-lagi sidang ditunda, kami tidak yakin bahwa terdakwa benar-benar sakit,” ujarnya. Senada dengan Mat Nuri, Ismail 45, anggota keluarga korban lainnya mempertanyakan sakitnya terdakwa. “Kok kayaknya ada skenario dibalik penundaan ini ya? Ada apa ini, sidang ditunda dua kali hanya karena alasan sakit,” ungkapnya. Pihak keluarga korban meminta agar proses sidang dapat segera dilaksanakan dan tuntutan terhadap terdakwa disampaikan setimpal dengan perbuatannya yang telah membunuh menantunya yang tak lain adalah keluarganya sendiri. Seperti dibertakan sejak beberapa bulan terakhir,

Mustafa warga Dusun Jakan, Desa Parseh, Kecamatan Socah ditemukan tewas di kawasan persawahan di Desa Perreng, Kecamatan Burneh, Jumat 23 November 2012 lalu. Polisi telah menetapkan para tersangka pembunuh pemuda ini. Termasuk diantaranya adalah mertua korban

sendiri. H Rasul (56) dan Hj Hotijeh (50), warga Desa Jaddih, Kecamatan Socah diduga menjadi otak pembunuhan ini. Penetapan kedua tersangka ini bermula dari penagkapan Deggil (45) teman kedua mertua Musthafa ini. Saat diperiksa Deggil menyebut

nama H Rasul (56) dan Hj Hotijeh (50). Selain Deggil dan dua mertua Musthafa. Polisi juga menetapkan satu tersangka lain bernama Basuni. Polisi menyita sebuah motor yang diduga dibeli dari hasil pembunuhan terhadap Musthafa. (dn/rah/beth


LINTAS MADURA

PWI Jatim Minta Kriminalisasi Pers Diusut BANGKALAN – Kekerasan terhadap Pers rupanya masih terjadi di Bangkalan. Kamis (27/6) kemarin. Belasan warga mendatangi kantor media cetak Harian Radar Madura. Warga yang merasa tidak puas dengan pemberitaan yang ditulis media yang bersangkutan, datang dan merusak fasilitas kantor. Diketahui, jumlah mereka ada sekitar 15 orang. ”Mereka memprotes atas berita yang kami tulis,” kata Kepala Biro Radar Madura Bangkalan, Hariyanto, kemarin. Riyan panggilan akrabnya mengaku tidak tahu siapa dan dari mana kelompok massa tersebut. Dirinya menilai, kalau massa tersebut keberatan, mengenai tulisan yang pernah ditulis wartawannya. Kapolres Bangkalan AKBP Sulistiyono menjelaskan, selain merusak fasilitas kantor, massa yang diketahui berjumlah sekitar 15 orang, yang salah satunya memukul pegawai kantor Bangkalan. ”Tidak begitu parah, karyawan tersebut hanya ditonjok,” katanya. Soal siapa pelaku penyerangan, pihaknya tengah menyelidiki kejadian tersebut. Hanya yang pasti para pelaku memprotes pemberitaan di media tersebut yang telah terbit sebelumnya. Atas kejadian tersebut, Ketua Komunitas Wartawan Bangkalan (KWB) yang sekaligus anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bangkalan, Buyung Pambudi mengecam dan mengutuk segala jenis kekerasan maupun tindak premanisme terhadap insan pers. Menurutnya, jika terjadi sengketa terkait produk jurnalistik seharusnya diselesaikan dengan jalur

hukum. ”Semuanya kan sudah ada undang-undang yang mengatur. Seharusnya, mereka yang tidak puas menempuh jalur hukum, yakni sesuai UU Pers no 40 tahun 1999,” jelasnya. Hal senada juga disampaikan ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Akhmad Munir. Dirinya mengutuk dan prihatin terhadap tindak kekerasan yang masih terjadi kepada pers. ”Masyarakat yang LAPORAN KHUSUS tidak puas atau merasa dirugikan oleh pemberitaan pers harus menggunakan hak jawab. Tidak main hakim dengan jalur kekerasan,” terangnya. Oleh karena itu, PWI Jatim meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kejadian tersebut dan memprosesnya secara hukum. “Tidak ada alasan untuk tidak mengusutnya hingga tuntas. Kami harap kepolisian segera melakukan penyelidikan dan mengungkap kasus tersebut,” kata Ketua PWI Cabang Jatim, Akhmad Munir di Surabaya. Selain itu, pihaknya menghimbau kepada insan jurnalis dan pengelola media untuk terus konsisten mematuhi kode etik jurnalistik dan

mengedepankan UU Pers. ”Dalam hal ini PWI akan terus melawan bentuk kekerasan terhadap pers. Karena itu bagian dari perjuangan membangun kemerdekaan pers,” ujarnya. Penyerbuan terjadi sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu, sekelompok orang dengan menumpang 4 unit kendaraan minibus menyerang kantor Radar Madura. Karena tidak menemukan seseorang yang dicarinya, massa marah dan merusak peralatan kantor. Belum diketahui motif dalam kasus ini. “Ada mekanisme yang telah diatur dalam UU Nomor 40/1999 tentang Pers dan ketentuan lainnya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan dan ketidakpuasan atas pemberitaan pers,” katanya. Dia mengungkapkan, model dan pendekatan kekerasan bukan cara elegan dan adil dalam menyelesaikan ketidakpuasan atas pemberitaan media massa. Berdasar ketentuan UU Nomor 40/1999, Kode Etik Jurnalistik, dan aturan hukum lainnya, pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan pers bisa menyampaikan hak jawab. “Kalau dengan hak jawab belum puas, ya bisa menyampaikan keberatan kepada Dewan Pers. Biar Dewan Pers sebagai wasit dan pengadil terkait produk pemberitaan pers bisa menyelesaikan kasus itu secara tuntas,” kata Kepala LKBN Antara Biro Jatim tersebut. Kekerasan terhadap Radar Madura mendapat kecaman semua kekuatan yang ada. Otoritas kepolisian setempat, lanjut dia, harus mampu mengusut pelakunya berikut

mengungkap motifnya. Sebab tidak menutup kemungkinan, kekerasan terhadap Radar Madura di Bangkalan terkait dengan pemberitaan dari media massa tersebut. “Semua pihak mesti sadar bahwa pers juga mengemban fungsi sosial kontrol sebagaimana diatur dalam UU. Jadi, kalau ada kontrol konstruktif dari pers, itu hal lumrah dan memang pers harus menjalankan fungsi demikian,” kata dia. Munir menyadari ada sebagian kalangan belum paham dan sadar dengan fungsi pers yang demikian, termasuk mungkin dari kalangan pejabat publik. Belajar dari kasus kekerasan yang menimpa Radar Madura di Bangkalan ini, pendekatan edukasi dan penegakan hukum harus dilakukan secara sinergis, sehingga pers tak diselimuti perasaan was-was dalam menjalankan peran dan fungsinya. “PWI Jatim mencatat bahwa di era reformasi ini pers belum sepenuhnya merdeka. Pers era sekarang menghadapi banyak ancaman kekerasan dan radikalisasi massa. Memang, sekarang tak ada pembredelan, tapi itu bukan berarti pers sepenuhnya merdeka,” kata dia. Menurut Munir, pendekatan penyelesaian atas ketidakpuasaan pemberitaan pers dengan cara-cara di luar yang diatur dalam UU Nomor 40/1999 merupakan realitas ancaman terhadap pers yang berlangsung hingga sekarang. Dalam konteks ini, PWI mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. (zie/ant/rah)

Raperda Baca Tulis Al-Qur’an masih Dibahas PAMEKASAN - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang baca-tulis al-qur’an yang merupakan Rancangan Perda inisiatif DPRD Pamekasan, saat ini pembahasannya sudah sampai di tingkat Panitia Khusus (Pansus). Rancangan peraturan itu masih dilakukan pembahasan secara mendalam karena masih terjadi pro dan kontra di antara anggota Pansus. Sehingga rancangan itu belum bisa dibahas di Rapat Paripurna DPRD untuk disahkan. Ketua Badan Legislasi DPRD, Taufiqurrahman mengatakan di antara anggota Pansus masih terjadi perbedaan pendapat soal perlu tidaknya baca tulis Alquran dijadikan Peraturan Daerah. Sebagian menilai masalah tersebut tidak perlu diperdakan, karena akan menyulitkan penerapannya, namun sebagian lainnya menilai hal tersebut perlu diatur sebagai bagian dari menegakan slogan Gerbang Salam. Pengkajian raperda baca tulis Alqur’an tersebut dilakukan pengkajian dengan melibatkan unsur perguruan tinggi, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, ulama’ dan perwakilan wali murid. Inisiatif munculnya usulan Raperda tersebut, jelas Taufik, dilatarbelakangi banyaknya siswa mulai tingkat dasar hingga SMA, yang belum menguasai baca-tulis Alquran. Sehingga untuk meningkatkan kemampuan mereka

dalam hal tersebut dinilai perlu untuk menyusun perda baca-tulis Alquran. “Ini berangkat dari keprihatinan akan banyaknya siswa yang belum bisa baca tulis Alquran. Padahal Pamekasan disebut sebagai kota santri dan mengusung selogan sebagai Kota Gerbang Salam,” katanya. Anggota Forum Riset dan Advokasi Masyarakat Marginal (Forsamm) Pamekasan, Ribut Baidi meminta Badan Legislasi DPRD bersama instansi yang memiliki tanggung jawab tentang hal tersebut melakukan kajian mendalam sebelum rancangan itu disahkan sebagai Peraturan Daerah. Kajian terutama diarahkan pada dampak negatif dan positif seandainya rancangan itu disahkan sebagai Perda. Dalam pandangannya apabila dinilai lebih banyak dampak positifnya dibanding dampak negatif yang akan timbul, maka ia mendukung rencana tersebut. “Namun, jika lebih banyak negatifnya, lebih baik rencana tersebut dibatalkan,” kata Ribut. Jika sudah disahkan menjadi Perda, dikhawatirkan penerapannya tidak sesuai dengan kondisi di Pamekasan jika sebelumnya tidak diawali dengan kajian yang cukup mendalam. Pada dasarnya, ia mendukung inisiatif tersebut, karena akan lebih menunjukkan karakter Pamekasan sebagai kabupaten yang agamis. (awa/muj/rah)

Kalam Ingin Pemerintah Segera Laksanakan PLMD

Petugas Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) melakukan pencocokan dan penelitian untuk pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2013 di rumah salah satu warga di Jawa Timur, Kamis (27/6). Pemutakhiran data pemilih itu untuk mendata pemilih yang akurat dan sesui dengan kondisi riil di lapangan untuk Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2013 dan pada Pemilu Legislatif 2014

KOPAJAA

Seharusnya Kantor Imigrasi Perbaiki Sistem Penjagaan Imigran Gelap dari 90 orang imigran dan kabur secara bertahap,” kata koordinator Kopajaa, Abdul Hamid. Evaluasi dinilai perlu karena seharusnya pada saat ada imigran gelap yang kabur pada tahap pertama, segera dilakukan pengetatan agar tidak terjadi peristiwa yang sama pada tahap berikutnya. Selain itu, Kopajaa juga meminta agar Kantor Imigrasi Pamekasan segera membangun tempat penampungan. Tempat itu dinilai mendesak untuk dibangun, karena keberadaannya sangat dibutuhkan untuk menampung imigran gelap yang tertangkap di wilayah Perairan Madura. Lebih dari 90 imigran gelap yang berada di bawah pengawasan Kantor Imigrasi Pamekasan diketahui kabur dari tempat penampungan

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

LISTRIK

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PAMEKASAN – Aktivis Komunitas Parlemen Jalanan Mahasiswa (Kopajaa) meminta Kantor Imigrasi Pamekasan melakukan evaluasi terhadap sistem penjagaan dan pengamanan terhadap para imigran gelap yang berada dalam pengawasan kantor tersebut. Sehingga peristiwa kaburnya sejumlah imigran asal Myanmar dan Bangladesh beberapa waktu lalu tidak terulang kembali. Kopajaa menilai kaburnya para pendatang yang mencari suaka (perlindungan) itu, salah satu penyebabnya adalah lemahnya penjagaan dan pengawasan tersebut di samping faktor lainnya. “Karena menurut kami, jika penjagaan itu dilakukan dengan baik, tidak akan terjadi kasus tersebut, apalagi yang kabur mencapai lebih

7

JUMAT 28 JUNI 2013 NO. 0148 | TAHUN II

sementara di sebuah tempat penginapan di Pamekasan. Peristiwa kaburnya para imigran itu diperkirakan terjadi setelah mereka mengetahui rencana relokasi (pemindahan) mereka ke lokasi penampungan yang lain di Manado, Sulawesi Utara. Kepala Sub Seksi Informasi Sarana Komunikasi dan Pengawasan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Pamekasan, Deddy Chairul Zain, Kamis (27/6), mengatakan para imigran itu sebelumnya menyatakan menolak dipindah dan tetap akan melanjutkan perjalanan ke Australia untuk mencari suaka. “Kami memang sempat menyampaikan bahwa mereka akan direlokasi ke Manado dan menolak. Mereka tetap berencana ke Australia seperti imigran lain yang sen-

egara,” kata Deddy. Ia memperkirakan para imigran itu kabur pada dini hari pada saat petugas yang menjaga mereka sedang lengah. Diduga mereka kabur secara bertahap untuk menghindari kecurigaan petugas. Para imigran itu merupakan imigran gelap hasil penangkapan di dua lokasi berbeda. Sebanyak 76 di antaranya ditangkap petugas Kepolisian Resort Sampang di Perairan Tanglok, Sampang dan 93 ditangkap petugas Kepolisian Perairan dan Udara Tanjung Perak di Perairan Kwanyar, Bangkalan. Dari jumlah itu, yang tersisa di penampungan hanya sekitar 10 orang, sisanya sudah dikembalikan ke negara asal melalui Bandara Juanda, Surabaya, dan Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Banten. (CR-1/muj/rah)

PAMEKASAN - Kesatuan Aksi Lintas Masyarakat (Kalam) meminta Pemerintah Kabupaten Pamekasan segera melaksanakan Program Listrik Masuk Desa (PLMD). Sebab, program tersebut dinilai sangat dibutuhkan masyarakat yang selama puluhan tahun tidak pernah menikmati aliran listrik secara langsung. Direktur Kalam Pamekasan, Elmanduro mengatakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan seharusnya bergerak cepat dalam merealisasikan PLMD, agar masyarakat yang saat ini belum menikmati aliran listrik secara langsung, segera bisa menikmatinya. Sebab, selama ini, kebanyakan dari mereka masih menyambung listrik dari pemilik meteran di dusun dan desa terdekat dengan beban biaya yang mahal. Ia mencontohkan masyarakat Desa Mapper yang terpaksa melakukan penyambungan listrik jarak jauh, harus mengeluarkan biaya rata-rata Rp 100 sampai Rp 150 ribu perbulan. Biaya yang dibayarkan kepada pemilik meteran ini diakui mahal, namun tetap dipenuhi karena warga sangat membutuhkan aliran listrik. Selain itu, pemilik meteran juga membatasi penggunaan listrik sambungan jarak jauh itu. Sehingga mereka harus

menambah lampu tradisonal untuk memenuhi kebutuhan penerangan. “Kondisi ini menunjukkan, betapa listrik ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Makanya kami meminta kepada pemkab, untuk segera mengatasi persoalan ini,” katanya. Elman menambahkan kinerja SKPD terkait lamban dalam merealisasikan PLMD ini, sehingga perlu didorong oleh semua pihak termasuk anggota DPRD Pamekasan dari Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Apalagi, anggaran PLMD ini sudah jelas sebesar Rp 4 miliar. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pamekasan, Basri Yulianto mengatakan pelaksanaan PLMD itu masih menunggu proses lelang, setelah menyelesaikan perencanaan teknis. Pelaksanaan pelelangan ini masih tahap persiapan untuk menentukan jadwal pelaksanaan, melengkapi dokumen dan metode yang akan digunakan. “Perencanaan teknisnya baru selesai, dan sudah memasuki tahap persiapan lelang. Mudah-mudahan segera digelar,” katanya. Dia jelaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan SKPD yang menangani PLMD ini, agar tahapan pelaksanaan program ini lancar dan terlaksana sesuai ketentuan.

Meski demikian, pihaknya tidak bisa memastikan pelaksanaan pelelangan ini, karena hal tersebut kewenangan panitia lelang. PLMD 2013 akan dilaksanakan di enam desa, yaitu Desa Bangserreh dan Desa Batu Bintang, Kecamatan Batumarmar, Desa Mapper, Kecamatan Proppo, Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan, Desa Ragang, Kecamatan Waru, dan Desa Bangkes Kecamatan Kadur. Jaringan listrik di enam desa itu akan dibangun di sepuluh titik, yaitu di Desa Bangserreh, PLMD berlokasi di Dusun Ginang, sedangkan di Desa Batubintang berlokasi dua dusun, yaitu Dusun Birampak dan Dusun Tengkinah. Di Desa Mapper, PLMD akan masuk ke dua dusun, yaitu Dusun Juk Haji dan Dusun Bung Pandan. Demikian juga di Desa Pasanggar akan dibangun di dua dusun, masingmasing di Dusun Nyiknyik dan Dusun Berca. Selanjutnya, di Desa Ragang jaringan listrik akan dibangun di Dusun Masaran dan Dusun Batas. Sedangkan di Desa Bangkes, jaringan listrik akan dibangun di Dusun Lekoh Temor. Khusus di Desa Bangkes, saat ini masih dalam proses penyelesaian izin yang hampir rampung. (uzi/muj/rah)


8

Gubernur Jatim Dorong PT Bentuk Posdaya MALANG - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mendorong seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang ada di provinsi itu untuk membentuk pos pemberdayaan keluarga atau posdaya yang berbasis masjid. “Pengembangan posdaya berbasis masjid yang diterapkan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) ini cukup bagus dan seharusnya diikuti oleh perguruan tinggi lain,” kata Soekarwo di UIN Maliki Malang, Kamis. Menurut dia, mahasiswa harus mulai memberdayakan dan memanfaatkan keberadaan masjid di kampus masing-masing atau di daerah

MATARAMAN

JUMAT 28 JUNI 2013 NO.0148| TAHUN II

sekitarnya, bahkan di tempat kuliah kerja nyata (KKN) agar tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan, tapi juga kemanusiaan. Ia mengakui konsep posdaya berbasis masjid yang dicetuskan mahasiswa dan civitas akademika UIN Maliki Malang bersama tokoh agama tersebut merupakan ide cemerlang yang bisa dijadikan contoh oleh kampus lain yang ada di Jatim.

Meski tidak seluruh kampus bisa mengembangkan posdaya berbasis masjid, paling tidak ada 50 dari ratusan kampus negeri dan swasta yang ada di Jatim ini bisa mewujudkannya. Untuk kegiatan kemasyarakatan, kata Soekarwo, posdaya berbasis masjid yang dikembangkan oleh mahasiswa tersebut bisa membantu menjaga lingkungan dengan cara membersihkan jentik-jentik nyamuk demam berdarah di wilayah tertentu. Soekarwo mengaku kegiatan membersihkan jentik nyamuk itu memang terlihat sederhana, namun sangat

penting bagi masyarakat. Untuk pengembangan segi ekonomi juga cukup potensial, karena mahasiswa nantinya juga akan mendapatkan kucuran modal. Oleh karena itu, pemprov mendorong 50 perguruang tinggi di provinsi ini untuk melakukan kegiatan serupa. “Mahasiswa tidak perlu memikirkan soal pendanaan (permodalan), karena pendanaan bisa bekerja sama dengan Bank UMKM dan dana dari Pemprov. “Dana dari pemprov ini akan jita integrasikan dengan dana program lainnya,seperti Jalin Kesra,” kata Soekarwo. (ant/ rah)

PAJAK

Pergub Tak Terkait Pemilukada BOJONEGORO - Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jatim di Bojonegoro M. Muchlas menyatakan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 42 tahun 2013 tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Jatim. “Terbitnya Pergub Jatim No. 42 tahun 2013 mengenai pemutihan pajak kendaraan bermotor murni mengenai masalah pajak. Sebab, selama ini banyak kendaraan bermotor yang ‘tidur’ (mati suratsuratnya),” katanya, dalam sosialisasi Pergub Jatim No. 42 tahun 2013 di Bojonegoro, Kamis. Ia menjelaskan Pergub Jatim No.42 tahun 2013 yang sudah mulai diberlakukan sejak 17 Juni sampai 17 September 2013 mendapatkan tanggapan positif masyarakat, bahkan mampu meningkatkan pemasukan pajak kendaraan bermotor di wilayah kerjanya. “Di Bojonegoro saja sejak 17 Juni sampai 25 Juni lalu tercatat sudah ada 1.200 ken-

daraan bermotor, baik untuk balik nama maupun yang semula mati untuk didaftarkan kembali,” ucapnya. Ia menyebutkan pemasukan pajak 1.200 kendaraan bermotor dengan diberlakukannya Pergub Jatim No. 42 tahun 2013 jumlahnya mencapai Rp 279.935.000. Tapi, ia mengakui diberlakukannya pergub itu juga mengakibatkan ada pajak yang hilang karena wajib pajak tidak membayar denda keterlambatan membayar pajak yang diperhitungkan dari 1.200 kendaraan besarnya mencapai Rp 111.737.180. “Sesuai perhitungan kami jumlah pemasukan dan hilangnya pajak kendaraan dari denda masih ada pemasukan pajak Rp150 juta lebih,” katanya, menegaskan. Oleh karena itu, ia optimistis masih akan ada tambahan pemasukan pajak yang lebih besar dengan diberlakukannya Pergub Jatim No. 42 tahun 2013 yang masa berlakunya masih dua bulan lagi.

“Kami perkirakan akan ada pemasukan pajak empat kali lipat dari yang sudah diterima selama Pergub Jatim diberlakukan,” jelasnya. Apalagi, lanjutnya, jumlah kendaraan bermotor di daerahnya yang mati jumlahnya cukup banyak dengan memperhitungan besarnya tungakkan pajak kendaraan bermotor sejak 2008 hingga saat ini mencapai Rp17 miliar. Sementara itu, Kepala Subbag UPT Dispenda Jatim di Bojonegoro Hertiwi menambahkan sesuai Pergub Jatim No. 42 tahun 2013 tentang Insentif dan Keringanan Pajak Daerah 2013 yang dibebaskan dari membayar pajak yaitu balik nama kendaraan bermotor. Lainnya, sanksi administrai berupa bunga dan/atau denda pajak kendaraan bermotor, dan pajak kendaraan bermotor perusahaan yang mutasi memperoleh keringanan pajak sebesar 50 persen. (ant/rah)

SEPAK BOLA

Kota Kediri ke Semifinal Porprov

DIJAGA KETAT POLISI. Sejumlah petugas polisi menjaga dan menutupi aksi Kamisan di seberang Istana Merdeka saat kedatangan tamu negara, Jakarta Pusat, Kamis (27/6). Aksi yang memprotes RUU Ormas itu bertepatan dengan kedatangan tamu negara sehingga polisi sempat melarang aksi tersebut.

MADIUN - Tim Kota Kediri memastikan diri lolos ke semifinal cabang olahraga sepak bola Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim IV/2013 di Stadion Wilis Kota Madiun, Rabu (26/6) malam, dengan menundukkan Kabupaten Ngawi 4-0. Kemenangan telak atas Ngawi tersebut membuat kesebelasan Kota Kediri akan berhadapan dengan Kabupaten Malang untuk memperebutkan tiket ke final. Gol pertama Kota Kediri lahir dari eksekusi penalti sang kapten, Denis Eko, pada menit 21. Penalti diberikan wasit ketika kiper Ngawi, Ervin, menjatuhkan Feri R di kotak terlarang. Feri sendiri kemudian mencetak gol kedua untuk

Kediri tiga menit kemudian melalui tendangan kerasnya dari dalam kotak penalti. Selanjutnya, gol ketiga Kediri terwujud melalui gol bunuh diri Ngawi pada menit 27. Upaya pemain belakang Ngawi Sephan Nugroho untuk menangkis penetrasi Kediri malah membobol gawangnya sendiri. Kediri akhirnya memimpin 3-0 hingga waktu turun minum. Unggul tiga gol di babak pertama, tak membuat pesepak bola “Kota Tahu” itu puas. Baru empat menit memasuki babak kedua, Erwin Rosid membawa skor Kota Kediri semakin tak terkejar menjadi 4-0. Skor 4-0 tersebut menjadi hasil hingga akhir dari pertandingan tersebut. Ke-

menangan tersebut membuat Kota Kediri lolos ke babak empat besar atau semifinal. Pelatih tim Kota Kediri Saiful Bahri mengaku puas dengan hasil yang diperoleh anak-anak asuhnya. Status juara bertahan menjadi target utama yang diraih. “Anak-anak bermain sangat bagus. Kami cukup puas dengan hasil yang diperoleh,” katanya. Untuk menghadapi Kabupaten Malang di babak empat besar, pihaknya tidak ada persiapan khusus. Saiful akan mempersiapkan anak asuhnya dengan latihan dan istirahat yang cukup. Tim lainnya yang lolos babak empat besar adalah Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, dan Sidoarjo. (ant/rah)

PERTANIAN

Luas Tanaman Tembakau Baru 1.359 Hektar BOJONEGORO - Dinas Perhutanan dan Perkebunan Bojonegoro, Jawa Timur, mencatat bahwa luas tanaman tembakau tertanam di wilayahnya baru mencapai

1.359 hektar baik jenis Virginia Voor Osgt (VO) maupun Jawa menjelang tutup tanam

akhir Juni. “Perkiraan kami luas areal tanaman tembakau tahun ini bisa mencapai 5.000 hektar, sebab kemungkinan petani masih ada yang menanam

tembakau sampai akhir Juli,” kata Kepala Bidang Usaha Perkebunan Dishutbun Bojo-

negoro Khoirul Insan, Kamis. Ia menjelaskan tanaman tembakau seluas 1.359 hektar dengan rincian jenis Virginia VO 1.266 hektar dan Jawa 93 hektar tertanam di sejumlah

desa 12 kecamatan dengan lokasi terluas di Kecamatan Sugihwaras, Kedungadem,

Baureno, dan Temayang per 24 Juni. “Para petani yang menanam tembakau rata-rata melakukan sulaman dua kali karena terganggu hujan yang masih turun,” ujarnya. Ia memperkirakan luas tanaman tembakau di daerahnya tahun ini, akan jauh menurun dibandingkan luas tanaman tembakau tahuntahun yang lalu yang luasnya berkisar 10.000-12.000 hektar. “Penyebab utama turunnya luas tanaman tembakau yaitu hujan yang masih turun di awal tanam, sehingga petani tetap menanam padi,” jelasnya. Namun penurunan luas areal tanaman tembakau menguntungkan berbagai pihak terutama para petani karena jumlah tembakau yang akan dibeli pabrikan dan pengusaha tembakau tahun ini juga menurun dibanding tahun lalu. “Kalau luas tanaman tembakau berkurang, maka kemungkinan sangat terbuka produksi tembakau petani terbeli semua,” tandasnya. Ia menyebutkan kebutuhan pabrikan dan pengusaha tembakau yang akan melakukan pembelian tembakau tahun ini jumlahnya mencapai 8.726 ton tembakau kering. Jumlah itu jauh berkurang dibandingkan pembelian di tahun-tahun lalu yang jumlahnya berkisar 11.500-12.000 ton. Ia menyebutkan PT Gudang Garam selaku pembeli terbesar tembakau produksi Bojonegoro sudah dua tahun terakhir ini tidak melakukan pembelian tembakau dengan alasan stok tembakaunya masih mencukupi. “Dengan mengacu jumlah pembelian tembakau yang akan dilakukan pabrikan dan pengusaha, maka luas ideal tanaman tembakau hanya berkisar 7.500-8.000 hektar,” jelasnya. (ant/rah)

RASKIN

Bulog Mulai Distribusikan Beras ke-13 BOJONEGORO - Bulog Subdivre III Bojonegoro, Jatim, Kamis, mulai mendistribusikan jatah beras bagi rumah tangga sangat miskin ke-13 di Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan, menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak. “Pendistribusian jatah beras bagi warga miskin ke-13 dampak kenaikkan BBM mulai berjalan hari ini. Sebab, pendistribusian beras warga miskin untuk Juni sudah rampung,” kata Kepala Bulog Subdivre III Bojonegoro Awaludin Iqbal, Kamis. Menurut dia, pendistribusian jatah beras miskin di Bojonegoro hari ini diawali dari sejumlah desa di Kecamatan Margomulyo dan Kedewan. “Pelaksanaan pendistribuan beras tidak bersamaan, tapi secara bertahap,” jelasnya. Ditanya kendalanya, ia mengaku tidak ada baik dari segi teknis pelaksanaan di lapangan menyangkut kendaraan pengangkut beras dan alokasi stok beras yang dimiliki. “Stok beras kami lebih dari cukup, meskipun harus mengeluarkan tambahan jatah beras bagi warga miskin tiga kali,” katanya, menegaskan. Ia menjelaskan jumlah rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang menerima jatah beras miskin ke-13 di tiga kabupaten yang masuk wilayah kerjanya tidak berubah sama dengan yang menerima alokasi jatah beras miskin yang sudah berjalan.

Ia menyebutkan jumlah penerima jatah beras miskin ke 13 di Bojonegoro sebanyak 118.354 RTSM. Mereka juga akan menerima jatah beras miskin ke-14 yang pendistribusiannya dimulai Juli dan jatah beras ke-15 yang pendistribusiannya September. “Mengenai jumlah beras yang dialokasikan tidak ada perubahan tetap 15 kilogram/ RTSM dengan harga beli Rp1.500/kilogram,” jelasnya. Dimintai konfirmasi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakertransos Bojonegoro Adi Witjaksono menjelaskan pihaknya sampai saat ini belum menerima pengaduan dari masyarakat yang melapor ada penerima jatah beras dari warga kaya. Meski demikian, ia mengakui tambahan alokasi jatah beras miskin tiga kali juga bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang diterima RTSM dampak kenaikan BBM di daerahnya mulai memunculkan kecemburuan sosial warga lainnya. “Tapi kami tetap memberikan kesempatan masyarakat untuk mengadu kalau menjumpai ada penerima BLSM dari warga kaya,” ujarnya. Pengaduan masyarakat, lanjutnya, bisa disampaikan kepada tim pengawas BLSM yang ada di kecamatan dan desa agar diteruskan ke pemkab. “Kami tetap akan melakukan klarifikasi kalau memang ada pengaduan dari masyarakat,” katanya. (ant/rah)


TAPAL KUDA

9

JUMAT 28 JUNI 2013 NO.0148| TAHUN II

TOGEL

Polres Tangkap 41 Pelaku Judi SIDOARJO - Kepolisian Resort Sidoarjo, Jawa Timur, menangkap 41 tersangka kasus judi di 18 tempat kejadian perkara (TKP). “Puluhan tersangka itu ditangkap oleh anggota kami di TKP yang berbeda dalam kurun waktu sehari,” ujar Kepala Polres Sidoarjo AKBP Marjuki di Sidoarjo, Kamis.

Puluhan tersangka itu ditangkap oleh anggota kami di TKP yang berbeda dalam kurun waktu sehari,

Selain mengganggu ketentraman umum, kata dia, pengungkapan kasus judi

tersebut untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Sidoarjo menjelang bulan Ramadhan tahun ini tetap kondusif. “Dalam pengungkapan kasus tersebut, anggota kami menyita barang bukti uang tunai senilai belasan juta rupiah, beberapa set kartu remi, dan domino yang digunakan sebagai sarana judi,” ucapnya. Ia mengatakan, sebagian dari 41 tersangka kasus judi itu adalah pelaku judi togel. “Untuk pelaku judi kartu remi dan domino tidak dilakukan penahanan, karena lebih diarahkan pada pembinaan. Sementara pelaku judi togel ditahan,” paparnya. Ia juga mengemukakan, pihaknya mengingatkan para pelaku judi remi dan domino itu supaya tidak mengulangi perbutannya. “Kalau nantinya ada yang terbukti kembali melakukan perjudian, kami tidak segan-segan untuk melakukan penahanan,” katanya. (ant/rah)

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Bahan DPS Segera Ditetapkan Berkurang 9.660 Orang PROBOLINGGO – Bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur dan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota, 29 Agustus mendatang akan ditetapkan pada 1 Juli 2013. Sesuai jadwal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo menyusun calon DPS berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Anggota Komisiaris KPU Kota Probolinggo, Eko Purwanto, mengatakan tahapan Coklit di 5 kecamatan dan 29 kelurahan telah selesai. Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan menyusun DPS di setiap kecamatan, dan akan diumumkan pada akhir pekan ini. “Tahapan Coklit sudah kelar, sekarang menyusun calon DPS yang diumumkan akhir pekan nanti,” katanya, Kamis (26/6). Eko Purwanto, mengatakan bahan daftar pemilih sementara (DPS) yang diolah dari DP4 berkurang hingga 9.660 setelah dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Masyarakat Diminta Mencermati Bahan DP4 awalnya berjumlah 173. 245 orang, setelah dilakukan Coklit ditemukan 9.660 orang sehingga jumlah DPS menjadi 163. 585 orang. Namun, dilapangan masih ditemukan pemilih baru sebanyak 1017 orang, hingga jumlah DPS menjadi 164.602 orang. “Meninggal dunia, nama ganda, dibawah umur, pindah domisili, tidak dikenal, TNI, Polri, dan hilang ingatan sudah dihapus dari bahan DPS. Sekarang ini tahapannya untuk perbaikan DPS sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada awal April,” ujar Komisioner KPU Kota Probolinggo. Lebih lanjut dirincikan Eko Purwanto, jumlah DPS hasil Coklit itu terdiri dari 80.173 calon pemilih lakilaki dan 84.429 calon pemilih perempuan. Mereka tersebar di 5 kecamatan dan 29 kelurahan. “DPS itu bukan data pemilih akhir karena saat ini sedang dilakukan perbaikan, termasuk nantinya juga akan ada daftar pemilih tambahan,”tandasnya. Dalam kesempatan itu, ia meminta kepada masyarakat untuk proaktif ikut menga-

wasi proses perbaikan DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT. Dia juga meminta kepada masyarakat yang belum didaftar sebagai pemilih padahal sudah memenuhi syarat agar segera melaporkan diri kepada PPS maupun Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) supaya bisa didata. “Memang masih ada sejumlah nama yang tidak memenuhi syarat (TMS) masih tercatat dalam DPS. Hal itu dimungkinkan karena meninggal dunia, mutasi kependudukan, purnawirawan TNI dan Polri, maupun orang yang dinyatakan terganggu kejiwaanya,”terang Eko Purwanto. Diketahui data pemilih sementara berjumlah 164. 602 orang yang tersebar di lima kecamatan, dengan rincian Kecamatan Kademangan 29.480, Wonoasih 23.877, Kedopok 23.154, kanigaran 41.379, dan Mayangan 46.712. Sedangkan data pemilih sementara yang berkurang, totalnya sebanyak 9.660 orang, dengan rincian meninggal dunia 2.126, nama ganda 2.100, dibawah umur 98, pindah domisili 3.179, tidak dikenal 512, TNI 913, Polri 682, dan hilang ingatan 50.(hud).

KOMPENSASI

BLSM Jember Terbanyak di Jatim JEMBER - Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Kabupaten Jember, Jatim, Wahyudi Aziz mengatakan penerima dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di kabupaten setempat terbanyak di Jawa Timur yang mencapai lebih dari 192.000 orang. “Pada saat sosialisasi tentang BLSM beberapa waktu lalu, tercatat jumlah penerima di masing-masing daerah. Jember merupakan kabupaten penerima terbanyak di Jatim dan peringkat kedua adalah Kabupaten Bangkalan-Madura,” tuturnya di Jember, Kamis. Penerima BLSM terbanyak dari 31 kecamatan di Jember yakni Kecamatan Sukowono dengan jumlah penerima mencapai 11 ribu orang, kemudian Kecamatan Jenggawah sebanyak 9 ribu orang dan berikutnya berada di kecamatan kota seperti Kaliwates, Patrang, dan Sumbersari Menurut dia, penyaluran dana bantuan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) senilai Rp 150 ribu tersebut masih menunggu Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang belum didistribusikan di Kabupaten Jember.

“Penyaluran dana BLSM tidak menggunakan kupon seperti bantuan langsung tunai (BLT) karena menggunakan KPS dengan barcode, sehingga penyaluran dana bantuan di masing-masing daerah bisa diketahui secara langsung oleh pemerintah pusat secara online,” paparnya.

Penerima BLSM terbanyak dari 31 kecamatan di Jember yakni Kecamatan Sukowono dengan jumlah penerima mencapai 11 ribu orang, Wahyudi mengaku belum bisa memastikan kapan penyaluran dana BLSM di Jember karena KPS masih belum dibagikan kepada 192 ribu warga miskin di kabupaten setempat. “Rencananya BLSM itu

dibagikan per 1 Juli 2013 secara serentak di Indonesia. Untuk Jember tidak bisa dibagikan awal Juli karena masih menunggu KPS, namun paling lambat sebelum Lebaran sudah dibagikan,” katanya. Berbeda dengan BLT, lanjut dia, penukaran dana BLSM tidak dilakukan di cabang-cabang kantor pos di 31 kecamatan, namun ada 248 titik tempat penukaran KPS yang lokasinya dekat dengan domisili penerima seperti balai desa atau kantor kecamatan. “PT Pos juga berkoordinasi dengan Polres Jember, Kodim 0824 dan Satpol PP Jember dalam pengamanan penyaluran dana BLSM,” ujarnya. Berdasarkan pendataan program perlindungan sosial pada September 2008 dan data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) yang digelar Maret 2009 oleh Badan Pusat Statistik, tercatat jumlah warga miskin di Kabupaten Jember tertinggi di Jawa Timur yakni mencapai 237.700 rumah tangga miskin (RTM). (ant/rah)

Siswa SD Dikeluarkan Sepihak PROBOLINGGO - Nasib sial dialami Ainun Khalik (11), siswa kelas empat yang baru naik kelas lima, SDN Kedungasem III Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. Ia, terpaksa dikeluarkan sepihak oleh pihak sekolah karena faktor kenakalan yang dinilai sudah kelewat batas, usai menerima raport kenaikan kelas. Hari-hari ini, Ainun Khalik, putra pasangan Badruz (40) dan Idawati (37) warga jalan Kapten Saru RT 03 RW 06 Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo tak lagi mengenakan seragam merah-putih layaknya anak seusianya. Begitu bangun juga tak lagi mandi persiapan berangkat sekolah. Sekarang sesudah sarapan tanpa harus mandi lebih dahulu. Ia hanya bermain disekitar rumah tanpa ada teman lagi Kondisi demikian menambah beban susah orang tua. Orang tua Ainun Khalik, Badruz, mengaku tak terima dengan keputusan pihak sekolah yang telah mengeluarkan anaknya yang dianggap nakal. Ia sudah meminta pihak kepala sekolah untuk memberi kelonggaran agar anaknya bisa dibina dan bisa sekolah lagi. “Saya sudah minta kelonggaran kepada pihak sekolah. Namun, kata kepala sekolah, keputusan tersebut sudah final, bahwa Ainun Khalik harus keluar dari SDN Kedungasem III Kota Probolinggo,”ujarnya, saat ditemui wartawan di rumahnya di Jl Kapten Saru, Kelurahan Kedungasem Kota Probolinggo, Kamis (27/6). Badruz bercerita, Jum’at (21/6) kemarin Ainul Khalik didampingi ibunya Idawati untuk mengambil raport kenaikan kelas, namun raportnya tidak diberikan oleh wali kelas IV, dengan alas an Ainul Khalik nakal. Karena tak bisa menerima raport, akhirnya pulang. Keesokan harinya, Sabtu

(22/6) berganti Badruz datang ke sekolah untuk menanyakan raport Ainul Khalik yang tidak juga diberikan oleh pihak sekolah. Sampai di sekolah, Badruz langsung ditemui Kepala Sekolah Biyati, SPd bersama wali kelas IV, Harningtyas Eka.’ “Bagaimana raport Ainul Khalik, anak saya tidak bisa diberikan ? Lantas wali kelas, Harningtyas Eka, menjawab karena Ainul Khalik punya masalah, karena sering meminta uang kepada teman-temannya. Kalau tidak diberi, sering memukul temannya,”cerita Badruz. Mendapat informasi itu, Badruz menyampaikan bahwa putranya tidak mungkin berbuat seperti itu. Namun wali kelasnya tetap tidak mau tahu, alasannya Ainul Khaliq tetap nakal, dan sudah tidak bisa sekolah di SDN Kedungasem III, dan harus mencari sekolah lain. “Bagaimana kalau sampai anak saya tetap dikeluarkan dari sekolah. Padahal, sudah menghadap untuk meminta agar Ainul Khalik tetap bersekolah. Saya meminta diberi waktu satu tahun, dan 1-3 bulan tetap tidak mau berubah, silakan Ainul Khalik dikeluarkan dari sekolah,”terang Badruz. Sementara itu, Ainul Khalik mengaku setelah menerima raport merasa sangat gembira karena saya kelas, tetapi setelah orang tua saya di panggil oleh kepala sekolah dan wali kelas ternyata tidak boleh masuk sekolah lagi. “Saya menangis ke pang-

kuan ibu, ternyata pihak sekolah sudah tidak memperbolehkan untuk sekolah di sini lagi. Pihak sekolah, pada waktu itu juga mengeluarkan saya,’’ucapnya. Tak hanya itu, Ainul Khalik, menulis surat untuk memohon kepada pihak sekolah agar bisa sekolah lagi. Isi suratnya seperti “Bu maafkan Ainun Khalik. Saya memang bersalah. Saya malu pada teman-teman saya. Saya janji bu tak akan mengulangi lagi. Saya ingin mengejar cita-cita saya. Kenapa ibu tega mengeluarkan saya, aku saying pada ibu guru, terima kasih. Wassalam, Ainul Khalik,”. Sayangnya pihak Kepala Sekolah dan Wali Kelas Ainul Khalik, di SDN Kedungasem III Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo tidak bisa dihubungi. Terlebih lagi, proses belajar mengajar sudah memasuki liburan hingga tanggal 15 Juli 2013 yang akan datang. Menyikapi hal itu, Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Probolinggo, Dra. Kustianah, menyanyangkan pihak sekolah yang telah memberhentikan siswa hanya karena sering berbuat nakal di sekolah. Menurutnya, kebijakan itu

bukanlah solusi yang baik. Karena kemudian, secara psikis, siswa akan semakin terguncang. Dan bila tidak memiliki kekuatan pendukung yang baik, akan melahirkan individu yang semakin jauh dari kebaikan. “Kebijakan itu sudah tidak benar. Sekolah, telah dimandatkan oleh negara ini, untuk melakukan pendidikan. Bukan semata pengajaran. Membangun dan berbagi kasih sayang pada siswa, menjadi tugas sekolah, dengan segenap perangkatnya,”terang Kustianah. Kustianah menambahkan, mengeluarkan siswa hanya akan melahirkan generasi yang sakit hati. Sekolah justru harus menjadi sandaran baru bagi mereka. Membangun ulang model komunikasi. Mengubah sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi siswa. Hingga menjadi keluarga baru bagi siswa. “Sebaiknya sekolah tidak melepaskan tanggung jawab mendidik, dengan mengeluarkan mereka dari sekolah, yang harusnya menjadi rumah kedua bagi mereka dalam berkehidupan di masa mudanya,”pungkasnya.(hud).

INSTANSI PEMERINTAH

Fitra: 14 Rekening SKPD Pemkab Liar JEMBER - Direktur Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan sebanyak 14 rekening satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, masuk kategori liar. “Pembukaan rekening giro pada 14 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu belum ditetapkan melalui surat keputusan (SK) bupati,” tuturnya dalam acara sarasehan bertema “Membangun Jember yang Bermartabat Melalui Budaya Transparansi” di Universitas Jember, Rabu. Menurut dia, Pemkab Jember memiliki 98 SKPD yang terdiri dari 30 dinas dan kantor atau badan setingkat dinas,

12 bagian, 22 kelurahan, 31 kecamatan, dan tiga badan layanan umum daerah (BLUD). “Hasil pemeriksaan menunjukkan total rekening SKPD yang telah ditetapkan dengan dua SK Bupati Jember sebanyak 82 unit kerja, sehingga masih ada 14 rekening SKPD yang belum diberikan izin melalui SK Bupati,” tuturnya. Beberapa rekening yang tidak didukung dengan SK Bupati Jember antara lain Bagian Pemerintahan Umum dengan nomor rekening 0031014531, Bupati dan Wakil Bupati dengan nomor rekening 0031014735 dan Kecamatan Patrang nomor rekening 0031014328. “Temuan rekening liar itu berdasar-

kan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester satu dan dua tahun 2012. Rekening itu berpotensi disalahgunakan, sehingga harus ditertibkan,” paparnya. Sementara itu beberapa pokok temuan ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan Pemkab Jember antara lain belanja hibah kepada Perhutani untuk ganti rugi tegakan senilai Rp829 juta tidak dapat diyakini kewajarannya. Kemudian belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan bantuan kepada partai politik senilai Rp3,1 miliar tidak didukung laporan pertanggungjawaban, dan pengenaan pajak penerangan jalan tidak sesuai dengan peraturan daerah. (ant/rah)


10

LINTAS JATIM

JUMAT 28 JUNI 2013 NO. 0148 | TAHUN II

AMPJ Minta Ketua KPU Jatim Mundur SURABAYA-Terpaan kabar penerimaan suap yang melanda Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim sontak membuat masyarakat geram terhadap lembaga pemerintahan tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Jatim (AMPJ). Aliansi Laskar Madura dan Poros Pemuda Pantura itu menyatakan geram atas kelakuan pihak KPU Jatim terkait permasalahan suap Rp. 3 Miliar dari salah satu bakal pasangan calon (Paslon) sehubungan dengan pemberesan verifikasi dualisme dukungan Partai Kedaulatan. Bahkan, dalam gunjang gunjing itu apabila terbukti Ketua KPU Jatim diminta mundur. Koordinator Poros Pemuda Pantura, Hisan Muhammad, menuturkan, dalam persoalan tersebut,

Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad bertanggung jawab secara moral kepada masyarakat Jatim, atas munculnya isu suap Rp3 miliar yang menerpa dirinya.” Jangan sampai isu suap itu semakin liar dan menjadi pembenaran dimata publik,” katanya, Kamis (27/6). Isu tersebut, kata dia, jangan dianggap remeh dan main-main. Jika KPU Jatim ingin dianggap netral, maka Andry Dewanto harus tegas dan buka-bukaan untuk menepis isu tersebut. Apalagi ada rencana Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)

pihak kepolisian. jika memang isu itu tidak benar dan jujur terhadap dengan artian terbuka agar tercipta kondisi pemilu yang baik dan sehat di Jatim.” Jangan hanya karena isu citra dan reputasi KPU Jatim sebagai penyelenggara pilgub tercemar oleh isu yang masih simpang siur tersebut,” katanya, Kamis (27/6/). Ia menjelaskan, bahwa Bawaslu Jatim sebagai lembaga resmi pengawas harus segera melakukan

Jatim akan melakukan investigasi.” Jika dibiarkan berlarut-larut dan dianggap wajar pastinya akan mengganggu kredibilitas serta integritas KPU dalam proses pelaksanaan Pilgub Jatim yang sudah didepan mata,” ungkapnya. Hal ini bisa terjadi, sambungnya, dikarenakan, Andry Dewanto menganggap isu itu sebagai lelucon dan tidak perlu ditanggai secara serius.“Ini demi pertaruhan nama baik Jatim di mata nasional dalam pelaksanaan pilgub,” tegasnya. Senada dengan Koordinator Poros Pemuda Pantura, Komandan Laskar Madura, Ismail Marzuki, menyatakan, bahwa KPU harus berani melapor ke pihak berwajib. Isu penyuapan yang menerpa kubu lembaga Pemerintahan, KPU Jatim, sebaiknya segera dilaporkan

langkah-langkah konkrit untuk menginvestigasi benar tidaknya isu suap di tubuh KPU Jatim. “Apapun hasil investigasi yang diperoleh Bawaslu wajib dipublikasikan ke masyarakat,” ungkapnya. Nantinya, sambungnya, apabila KPU Jatim terbukti salah, maka Laskar Madura menuntut ketua KPU Jatim tahu diri untuk segera mundur secara terhormat. “Tidak usah menunggu dipecat,” tegasnya singkat. Isu seperti ini, katanya, jangan sampai terus-terusan menjadi bola liar. Dikhawatirkan kejadian seperti ini akan dimanfaatkan dan diambil keuntungan pihak-pihak tertentu yang ingin proses pilgub di Jatim menjadi lebih kacau. “Kan bahaya jika itu benar-benar terjadi. KPU harus berfikir lebih panjang demi keberhasilan pilgub Jatim,” pungkasnya. (mag/kas)

DAMPAK KENAIKAN BBM

Pengusaha Minta Tarif Taxi Dinaikkan

ant/adeng bustomi

BERKAH HUJAN. Sejumlah anak menawarkan jasa sewa payung kepada pengunjung super mall saat hujan deras. Dalam perhari penghasilan jasa sewa payung mereka mencapai Rp 20.000 sampai Rp. 30.000.

KASUS BRIPTU RANI

Kapolres Mojokerto Terkena Mutasi Demosi SURABAYAKapolres Mojokerto, AKBP Eko Puji Nugroho, akhirnya harus menerima pil pahit atas pelanggaran yang dilakukannya terhadap bawahannya, Briptu Rani Indah Yuni Nugrahini. Polisi dengan dua melati dipundaknya itu, mendapat jatuhan hukuman berupa Mutasi Demosi setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Polda Jawa Timur, Rabu malam kemarin (26/6), yakni terbukti melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf (i) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011, yaitu sikap tidak patut seorang pimpinan kepada bawahan. Kabid Humas Polda Jawa Timur, AKBP Awi Setiyono, menuturkan, dari hasil sidang yang digelar di Bid Propam Polda Jatim yang bersangkutan terbukti melanggar pasal-pasal yang disangkakan. Sehingga, Kapolres Mojokerto dikenakan sanksi mutasi bersifat demosi,

yaitu pemberian hukuman dengan pemutasian ke jabatan yang lebih rendah.” Kapolres Mojokerto terbukti melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf (i) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011, yaitu tindakan tidak patut dari seorang pemimpin yang ditunjukkan kepada bawahannya,” katanya, Kamis (27/6) kemarin. Namun, sambungnya, tuduhan terhadap Eko, tentang pembuktian melakukan perbuatan seperti dakwaan Briptu Rani yang menyebutkan hal-hal melecehkan, dinyatakannya, ia tidak bisa menyebutkan secara detil. Ia menyebut itu hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh seorang pimpinan. Ketika disinggung mengenai, tuduhan ibunda Briptu Rani, Raya Situmeang, yang menyebutkan Kapolres Mojokerto pernah mengukur baju dinas dan menempelkan tangannya ke tubuh Briptu

Rani, ditegaskannya, dengan adanya 6 saksi, antara lain seorang penjahit dan lima orang perwira lainnya, memang terjadi hal tersebut. dipegang-pegang, saat Kapolres ingin mengukur baju dinasnya dan sudah mendatangkan 6 orang saksi diantaranya lima perwira polisi yang bekerja di Mapolres Mojokerto dan seorang penjahit baju dinas.”Soal itu memang terbukti, pengukuran baju itu dilakukan di hadapan tukang jahit dan enam orang perwira lain, tapi tidak ada masalah pelecehan seksual. Nah tindakan itulah (pengukuran baju) yang dikatakan sebagai tindakan tidak patut dilakukan seorang pimpinan,” beber mantan Wadirlantas Polda Jawa Timur tersebut Raya Situmeang ibunda Briptu Rani Indah Yuni Nugraeni (25) beberapa waktu lalu membuat 5 pengakuan tentang perbuatan yang dilakukan

Kapolres Mojokerto AKBP Eko Puji Nugroho kepada anaknya. Salah satu pengakuan Raya, Briptu Rani yang sempat menjadi Sekpri AKBP Eko Puji Nugroho pernah dipaksa menemani karaoke teman Kapolres. Rani juga disebut pernah Untuk selanjutnya, sidang KKEP untuk Briptu Rani akan segera digelar pada 28 Juni besok. “Sidang ini terkait pelanggaran Briptu Rani pelanggaran yang dilakukannya di kesatuannya. Yang bersangkutan telah melakukan disersi lebih dari tiga kali, sehingga dia harus menjalani tanggungannya hari Jumat besok,” tandas dia. Sidang kode etik profesi polri Briptu Rani dan Kapolres Mojokerto berlangsung hingga malam hari. Sidang dihadiri ibu Briptu Rani, Raya Situmeang, adiknya, pamannya bersama saksi-saksi atas peristiwa yang disangkakakan tersebut. (mag/kas)

SURABAYA- Para pengusaha taksi di Surabaya mengajukan pada Pemerintah Kota Surabaya agar menaikkan tarif dasar taksi sebesar 15 persen pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Prediksi hitungan terbaru dengan kenaikan 15%, tarif taksi akan berubah dari sebelumnya Rp 3.250/km menjadi Rp 4.000-Rp 4.500/ km. Dengan estimasi tersebut, para operator berharap bisa memulihkan kondisi pertaksian di Surabaya. Branch Manager Taksi Orenz, Iwan Hermawan, menuturkan, meminta agar pemerintah secepatnya memberikan sinyalemen atas usulan pengajuan tarif taksi yang menyesuaikan kenaikan harga BBM. Iwan menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah operator taksi yang ada di Surabaya untuk menaikkan tarif kepada penggunanya. “Karena BBM, bagi kami mutlak. Kalau oli sih masih bisa kami siasati

memakai jenis atau merek pelumas lain. Tapi, kalau bensin mutlak bagi kami,” jelas Iwan, di Surabaya, Kamis (27/6). Iwan mengaku pihaknya sudah berkordinasi dengan Dishub (Dinas Perhubungan, red). “Apalagi, proposal yang kami ajukan ke Pemkot sudah ada di meja Walikota. Cuma belum juga ditandatangani sama Walikota. Kami berharap, segera ada kepastian jika usulan kami ada revisi,” pintanya. Iwan mengungkapkan, kenaikan tarif 15% akan berlaku resmi ke seluruh operator taksi di Surabaya setelah ada penentuan dan pengesahan dari pemerintah setempat. Dari hitungan tersebut akan terakumulasi dengan tarif taksi yang kini berlaku sebesar Rp 3.250/km. “Kami juga diminta menyosialisasikan tiga hari atau seminggu sebelum dilaksanakan secara massal,” tuturnya. Senada, tekanan harga BBM pada operasional taksi juga diakui General Manager

(GM) Area Blue Bird Group Surabaya, Ateng Aryono. Ia mengatakan, meski industri taksi, BBM hanya berkontribusi sebesar 15 persen sebagai pembentuk tarif, namun kenaikan BBM ini sangat memicu kenaikan biaya komponen lainnya. “Kalau kami dari Blue Bird ada 3 komponen pembentuk harga,” singkatnya. Dikatakannya, ketiga komponen pembentuk harga tersebut antara lain berlaku Rp 5.000 untuk tarif buka pintu, tarif argometer sebesar Rp 3.250/km dan Rp 32.000 untuk tarif waiting time. Apabila nominal komponen pembentuk tarif taksi tersebut tidak segera ada perubahan, akan mendorong kenaikan biaya operasional perusahaan. “Naiknya harga BBM bersubsidi memang cukup memberikan tekanan. Kami berharap tarif taksi harus cepat dikaji dan disesuaikan dengan kondisi saat ini,” pintanya. (mag/kas)

PENGADUAN DCS BERMASALAH

Masyarakat Pilih Ngadu ke Bawaslu SURABAYA- Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, telah memberikan batas waktu mulai 14 hingga 27 Juni 2013 (kemarin), kepada masyarakat terkait temuannya yang mengindikasikan adanya Caleg bermasalah yang masuk dalam Daftar Caleg Sementara (DCS), Namun hingga malam hari , kemarin, KPU belum menerima satu pun pengaduan dari masyarakat. Hal itu diungkapkan Komisioner KPU Jatim Divisi Teknis dan Data, Agus Mahfudz Fauzi. “Selain mengadukan ke KPU , masyarakat juga kita beri kesempatan untuk melaporkannya ke Bawaslu.”terangnya Dikatakan Agus, jika sampai batas waktu yang diberikan ada laporan masuk, KPU akan menyampaikan

dan melakukan klarifikasi ke partai politik yang bersangkutan pada 28 Juni-4 Juli 2013. Selama sepekan itu, pihaknya akan melaporkan detail tentang pengaduan dari masyarakat. “kalau tidak ada yang melaporkan, kami tidak akan mengklarifikasinya ke partai politik. Tapi berbeda lagi jika ada yang melapor ke Bawaslu, silahkan di cek ke yang bersangkutan,” terang dia,kemarin. Setelah melaporkan ke partai politik, pada pekan berikutnya yakni 5-18 Juli, KPU memberi kesempatan kepada partai politik untuk menjawab klarifikasi yang dilakukannya. Jika ditemukan dan terbukti seorang caleg yang sudah masuk dalam DCS bermasalah maka segera dilakukan peng-

gantian. “Waktu toleransi penggantian pada 19-25 Juli 2013 dan penggantiannya 26 Juli-1 Agustus, itupun dengan catatan hanya caleg laki-laki. Akan tetapi, jika yang mundur caleg perempuan dan berpengaruh terhadap 30 persen kuota yang ditetapkan maka caleg tidak bisa diganti dengan nama lain,” katanya. Sebaliknya dengan Bawaslu Jatim, yang mengaku telah menerima laporan dari masyarakat dan saat ini masih dalam tahap pembahasan.” Sudah ada yang melapor, tapi saya lupa jumlahnya. Bahkan sudah ada yang pleno dan sekarang sudah ditangani divisi penindakan Bawaslu Jatim.”ungkap Ketua Bawaslu Jatim, Sufiyanto, saat dikonfirmasi kemarin. (kas)

PERTIKAIAN

Digugat Rp 1 Miliar Karena Tebang Pohon Pisang SURABAYA- Tak terima pohon pisang yang ditanamnya ditebang, dua warga Jl Delima, Surabaya, bersitegang. Fonny Magdalena Elim (60), selaku pemilik pohon, melayangkan gugatannya terhadap Supardi, tetangga bersebelahan rumah, ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dengan nilai ganti rugi yang terbilang fantastis. Sebelumnya, Fonny (Penggugat) disebut-sebut tersinggung dengan perbuatan Supardi (Tergugat) karena telah menebang pohon pisang yang ditanam sejak beberapa tahun lalu. Kejadian tersebut diketahui pada 10 Juni 2013 lalu.

Sebagaimana dijelaskan penasehat hukum penggugat, Mulyono SH, pihaknya melayangkan gugatan tersebut dan diterima PN Surabaya, yang tercatat dengan No. 535/2012/ PN.Sby. Ia juga menyertakan nominal gugatan sebesar Rp 1. 020.500.000 miliar. Menurut Mulyono, selain menanam pohon pisang, kliennya juga memiliki sejumlah tanaman sirih, jahe, laos dan kunci di depan rumahnya. Bahkan, Fonny diakuinya tak segan membagi hasil berkebunnya itu kepada para tetangga tanpa harus membeli. “Tidak ada panas dan hujan, tiba-tiba lima pohon ditebang oleh tergugat.

Ditebangnya pagi-pagi sekali, jam 05.30,” ujar Mulyono, saat ditemui di PN Surabaya, Kamis (27/6). Padahal, imbuh advokat yang berkantor di Jl gresik ini, sejumlah tanaman itu ditanam langsung di depan rumah penggugat tanpa mengganggu kepentingan umum, jalan kampung dan kepentingan tergugat. Ia menilai jika Supardi dengan sengaja melakukan penebangan tersebut, yang kemudian dianggap melanggar hukum.”Hal yang dilakukan tergugat bertentangan dengan norma-norma kepatutan. Jelas-jelas ini bertentangan juga dengan nilainilai umum di masyarakat,”

bebernya. Akibat dari perbuatannya, selain digugat miliaran rupiah, penggugat juga menyertakan pembayaran uang paksa Rp 100 ribu per hari. Dengan catatan, ini berlaku jika nanti dalam sidang beragendakan putusan, tergugat tak segera melaksanakan keputusan sebagaimana ketetapan majelis hakim PN Surabaya.”Ya karena perbuatan tergugat ini sudah melanggar etika dan. Kepatutan hidup bertetangga dan bermasyarakat. Kami juga memohon agar tergugat yang membayar biaya perkara,” tandas Mulyono, saat ditanya terkait nominal gugatan kliennya. (kas)

Seorang tetua Suku Tengger mempersembahkan sesaji usai mengambil air suci dalam ritual Tengger Tirto Aji di Sendang Widodaren, Wendit, Malang, Jawa Timur, Kamis (27/6). Ritual sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan keselamatan pada Tuhan, saat memasuki musim kemarau tersebut dikuti sekitar 2.000 warga Tengger yang berasal dari empat daerah penjuru yakni Probolinggo, Pasuruan, Lumajang dan Malang.


LINTAS JATIM

11

JUMAT 28 JUNI 2013 NO. 0148 | TAHUN II

PERKARA NARKOBA

Jaksa Janji Tingkatkan Pengawasan SURABAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur merespon pengakuan puluhan mantan dan pecandu narkoba dari East Java Action (EJA) soal kerapnya jaksa mempermainkan penanganan perkara narkoba. EJA menyampaikan itu saat berdemo di kantor Kejati Jatim Selasa (25/6). EJA meminta para pecandu tidak dihukum penjara, tapi direhabilitasi. Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jatim, Pathor Rahman, kemarin (27/6) menuturkan, apa yang disampaikan para mantan pecandu narkoba itu adalah masukan bagi Kejati. Dia mengakui jaksa memang rawan melakukan penyimpangan jika tak hatihati. “Karena itu kita semua harus memonitor dari penyidikan hingga sidang di pen-

ant/fikri yusuf

Sejumlah remaja menunjukkan selebaran anti politik uang di Alun-alun Kota Madiun, Jatim, Selasa (25/6). Jelang Pilkada Kota Madiun sejumlah seniman di Kota Madiun menggelar gelar budaya dan deklarasi anti korupsi dan politik uang agar tercipta suasana Pilkada Kota Madiun pada Agustus 2013 yang kondusif.

Dana Kunker Dikurangi Rp 12 Miliar SURABAYA – DPRD Surabaya berencana untuk memangkas alokasi anggaran Kunjungan Kerja (Kunker) anggotanya. Bahkan, pemangkasan alokasi anggaran tersebut mencapai Rp. 12 miliar dari alokasi yang telah dianggarkan sebesar Rp. 40 miliar. Artinya, alokasi anggaran Kunker anggota DPRD Surabaya hanya sekitar Rp. 28 miliar. Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Surabaya, Moch. Machmud. Dirinya mengatakan, jika pihaknya telah memerintahkan Sekretariat Dewan (Sekwan) untuk mereview atau menghitung ulang alokasi anggaran Kunker anggota dewan.“Saya sudah meminta teman-teman dari Setwan (Sekretariat Dewan) untuk menghitungnya,” ungkap dia. Kamis (27/6). Dirinya menambahkan, dengan di pangkasnya alokasi anggaran Kunker anggota dewan, diharapkan bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat. “Kita akan hitung lagi kebutuhan yang diperlukan. Kalau tidak

digunakan, ya lebih baik digunakan untuk kepentingan rakyat,”tambah dia. Mantan Ketua Komisi B DPRD Surabaya ini juga menegaskan, jika langkah pengurangan anggaran Kunker ini merupakan langkah maju dibandingkan dengan Ketua DPRD sebelumnya. Hal ini beralasan, karena selama Wishnu Wardhana (WW) menjabat Ketua DPRD Surabaya, tidak ada pengurangan untuk anggaran Kunker.“Tahun lalu, saya tidak tahu berapa yang terserap. Tapi yang pasti, saya berusaha untuk menjadikan DPRD jauh lebih baik,” tegas dia.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono menyikapi dingin rencana pemangkasan alokasi anggaran Kunker yang dilakukan ketua dewan. Dirinya menilai, jika langkah tersebut bukanlah sesuatu yang sensasional. Sebab, tanpa dikurangi pun, sebenarnya anggaran untuk legislatif secara otomatis akan tereduksi dengan sendirinya.“Kalau menurut saya, itu pengurangan anggaran Kunker bukan program yang baru. Itu adalah sesuatu yang biasa,” ujar dia. Dirinya memaparkan, berdasarakan pengalaman tahun sebelumnya tidak semua APBD yang dialokasikan untuk DPRD dapat terserap. Sebagai solusinya, akhirnya anggaran yang tidak terpakai itu dialihkan ke program yang lain. Di antaranya untuk membiayai beberapa program yang bersentuhan langsung dengan m a s y a r a k a t .“ S e b e n a r n y a tidak hanya di DPRD. Di sejumlah SKPD, anggaran yang

KASUS PORNOGRAFI

Upload Foto Bugil di Facebook, Nucke Terancam 7 Tahun Penjara SURABAYA- Perbuatan Nucke Indrawan (49) tak layak ditiru. Pria yang lulusan Sarjana Hukum ini tega menyebarkan foto-foto porno saudara tiri yang juga selingkuhannya, Ade Fitria. Tak pelak, dia harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dalam sidang perdana itu, terdakwa Nucke terlihat serius menyimak berkas dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nining Dwi Ariany. Pandangan matanya terus tertuju pada majelis hakim, dan sesekali memandang JPU yang sedang membaca berkas dakwaan. Begitu dakwaan selesai dibaca, hakim ketua Erry Mustianto menanyakan apakah mengajukan eksepsi atau tidak. Setelah berdiskusi sebentar, kuasa hukumnya, Arif Syahrul Alam mengaku tak mengajukan eksepsi. “Kami langsung ke materi persidangan saja majelis hakim,” tuturnya dalam persidangan, Kamis (27/6). Arif melihat, dalam persidangan akan diketahui bagaimana faktanya. Apalagi, dalam persidangan berikutnya, dia akan menghadirkan dua saksi. “Ini akan terbukti dalam persidangan,” tegasnya. Adapun JPU Nining dalam dakwaannya, menjelaskan

dialokasikan tidak mungkin terserap sepenuhnya,” papar dia. Menyikapi kondisi tersebut, legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mendesak supaya Ketua DPRD beserta Sekwan menghitung secara detail sebelum ada pengurangan anggaran. Terkait dengan tidak terserapnya secara maksimal alokasi anggaran di lembaga parlemen Surabaya, dirinya memaparkan jika banyak faktor yang bisa menjadi indikato, antara lain seperti ketika terjadi polemik pelengseran ketua dewan yang lama. Saat itu kegiatan kedewanan tidak dapat berjalan secara maksimal.“Kalau untuk penyebab kenapa anggaran itu tidak terserap ya banyak yang bisa dijadikan indikator. Misalnya, tidak maksimalnya kegiatan kedewanan juga berpotensi menghambat penyerapan anggaran,” pungkas dia. (wan/kas)

gadilan,” ujarnya. Kejaksaan juga mempertimbangkan Surat Edaran Kejaksaan Agung (SEJA) RI yang disuarakan pendemo agar diterapkan. SEJA mengatur soal penanganan perkara penyalahgunaan narkoba yang mengutamakan proses rehabilitasi. Terkait ini, Pathor mengatakan ada syarat yang harus terpenuhi seorang pengguna narkoba bisa direhabilitasi. Diantaranya, kasus penyalahgunaan narkoba hasil tangkap tangan, barang bukti tidak lebih dari 1 gram, dan bukan residivis. “Jadi tidak serta-merta bisa direhabilitasi,” jelas Pathor. Janji Pathor mengawasi penanganan perkara narkoba harus terus diawasi. Sebab,

banyak kasus narkoba menonjol terjadi di Surabaya dan ditangani oleh jaksa Kejati Jatim, yang secara administrasi disidangkan oleh Kejari Tanjung Perak Surabaya dan Kejari Surabaya. Dalam beberapa tahun ini, Kejari Tanjung Perak Surabaya sering kebagian menangani kasus narkoba menonjol dan jadi polemik. Diantaranya kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan Jimmy “mekabox” Soetarsa, residivis narkoba empat kali, sejak tahun 2006 hingga 2012. Sepanjang diproses dalam empat kali kasus sama, dia selalu mendapatkan perlakuan istimewa, yakni direhabilitasi sejak disidang. Vonisnya juga selalu rehabilitasi di rumah sakit. (kas)

TUNTUTAN

Musyafak Rouf Nuntut Gajinya Dicairkan Dari Penjara SURABAYA – Musyafak Rouf , terdakwa gratifikasi Jasa Pungut (Japung) sebesar Rp. 720 juta, melayangkan surat ke Sekretariat DPRD Surabaya. Dalam surat tersebut, Musyafak Rouf yang juga Ketua DPRD Surabaya, meminta gaji yang selama 18 bulan belum di berikan, sejak yang bersangkutan menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Surabaya, di Porong, Sidoarjo. Hal ini dibenarkan oleh Ketua DPRD Surabaya, Moch. Mahmud. Dirinya mengungkapkan, jika pihaknya menerima surat dari Musyafak Rouf yang isinya antara lain menagih hak yang saat ini masih berstatus anggota dewan. Menyikapi hal itu, pihaknya akan membahas masalah tersebut di Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya. Selain itu dirinya juga memerintahkan Sekretariat Dewan (Sekwan) untuk melakukan konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait pencairan gaji Musyafak Rouf. Langkah ini diambil dengan harapan kedepannya tidak menimbulkan masalah hukum.“Setwan kita minta konsultasi ke BPK, apakah boleh uang atau gaji Musyafak tersebut diberikan?” ungkap dia. Kamis (26/6).

Dirinya menambahkan, jika pihaknya tidak akan menghambat tuntutan hak tersebut asalkan pembayaran tersebut sesuai dengan aturan hukum. Hal ini beralasan, karena menurutnya kasus Musyafak Rouf ini jarang terjadi.“Kalau saya tidak masalah, asal memenuhi undang-undang, karena kasus Musyafak hampir tidak pernah ada di tempat lain,” tambah dia. Politisi dari partai yang berlambang tiga berlian ini memaparkan, jika pihaknya telah melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, terkait dengan legalitas pencairan gaji Musyafak Rouf. Dalam konsultasi tersebut, Pem-

prov Jatim menyampaikan pandangan, jika seharusnya setelah yang bersangkutan divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dewan memberikan keputusan penonaktivan sementara, sambil menunggu pemberhentian tetap atau Pergantian Antar Waktu (PAW).“Seharusnya ada keputusan sementara dulu. Dengan keputusan itu gaji pokok masih diterima, sambil menungu turunnnya keputusan tetap atau PAW,” papar dia. Sayangnya, selama kepemimpinan Wisnu Wardhana (WW) sebagai ketua dewan, tidak pernah ada keputusan terkait status Musyafak sebagai anggota legislatif DPRD Surabaya.“sebenarnya itu yang menjadi persoalan, karena dari dulu ketua dewan yang lama tidak pernah membahas status keanggotaan Musyafak Rouf,” keluh dia. Seperti diketahui, Berdasarkan informasi dari Setwan, total gaji Musyafak Rouf yang dihentikan pasca status terdakwanya mencapai Rp. 198 juta. Dengan rincian, setiap bulan gaji yang diterima dikisaran Rp. 11 Juta, sedangkan masa hukuman yang dijalani di Lapas Porong selama 18 bulan. (wan/kas)

KORUPSI ASURANSI KEDIRI

Kejati Jatim Batal Memeriksa Wawali Kediri SURABAYA- Meski telah menetapkan beberapa tersangka, penyidikan dugaan kasus korupsi asuransi pegawai Pemkot Kediri terancam berhenti. Pasalnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim batal memeriksa Mantan Wakil Walikota Kediri Abdulah Abubakar yang sejatinya dijadwalkan, Rabu (26/6/2013) kemarin. “Nggak jadi dipanggil, karena belum ada bukti yang kuat keterlibatan Abdulah Abubakar, dengan Walikota Kediri Maschut(tersangka),” kata Kepala Seksi Penyidikkan (Kasidik) Pidana Khusus,

Rohmadi (27/6). Pembatalan pemeriksaan Wawali Abdulah Abubakar ini dinilai janggal, sebab sebelumnya Kejati getol untuk mencari tersangka lain dalam kasus ini. Bahkan, Kejati telah mengirimkan surat panggilan.”Pekan depan langsung pemeriksaan tersangka,” tambahnya. Untuk diketahui, Maschut yang juga mantan Walikota Kediri dua periode itu sudah ditetapkan sebagai tersangka Mei lalu. Selain menetapkan Maschut sebagai tersangka, dua orang juga turut diseret

dalam kasus tersebut, yakni Hatta Mami, Kepala Cabang perusahaan asuransi PT. Bumi Putera Kediri, dan Braja, agen perusahaan tersebut. Kasus ini berawal dari diprogramkannya asuransi untuk pegawai Pemkot Kediri senilai Rp 4 miliar, 2008 lalu. Uang asuransi dianggarkan dari kas pemerintah daerah (pemda). Untuk melancarkan pembagian asuransi, pemerintah setempat menggandeng PT Bumi Putera. Ternyata, oleh BPK (badan pemeriksa keuangan) asuransi tersebut tidak diperbolehkan.

Karena itu, uang asuransi ditarik kembali dari PT. Bumi Putera. Celakanya, kendati menurut aturan tidak boleh, Pemkot tetap menjalankan asuransi tersebut dengan program baru dan pengajuan baru. Pengajuan baru itu untuk mendapatkan mendapatkan fee. Uang fee didapat oleh Braja, agen Bumi Putera. Oleh dia, uang tersebut dibagi-bagi kepada dua orang, yakni Hatta Mami selaku Kepala Cabang PT. Bumi Putera mendapat Rp 150 juta dan Wali Kota Kediri saat itu, Maschut sebanyak Rp 300 juta. (kas)

KEPENDUDUKAN bahwa kasus ini berawal pada Juni 2012 lalu ketika terdakwa membuka jejaring sosial Facebook. Saat itulah, dia mengenal korban. “Dari perkenalannya itu, korban adalah saudara tiri Nucke dan sudah berkeluarga,” paparnya. Setelah itu, Nucke dan Ade melakukan kopi darat dan sering bertemu. Timbul rasa suka dari terdakwa dan korban ingin dinikahi siri tapi ditolak dengan alasan sudah berkeluarga. Dekatnya hubungan mereka membuat kebablasan dan melakukan hubungan seks di Hotel Santika Surabaya dan home stay di Jl Sidosermo. “Usai berhubungan seks, diam-diam terdakwa memotret korban dalam keadaan bugil dan

semi bugil, saat korban tidur. Dia memotret menggunakan Blackberry,” katanya. Kemudian, dengan alasan senang-senang, dia mengupload foto porno milik korban itu di akun facebooknya dan milik temannya, Dian Yoga Yayan. “Dari perbuatan itu, korban melaporkan hal itu ke Polda Jatim dan pada Maret 2013 terdakwa ditangkap,” tegasnya. Dengan begitu, maka dia dijerat dengan pasal berlapis. Pertama, pasal 29 jo pasal 4 ayat 1 UU No 44/2008 tentang Pornografi. Kedua, pasal 27 ayat 1 jo pasal 45 ayat 1 UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. (kas)

Data Kependudukan Kota Surabaya Meragukan SURABAYA – Tidak samanya data kependudukan Kota Surabaya antara yang tertera dalam draft Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Surabaya data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, mendapat sorotan legislator DPRD Surabaya. Hal ini beralasan, karena berdasarkan versi LKPJ Walikota, penduduk Surabaya sekitar 3,1 juta jiwa, sedangkan data dari BPS Kota Surabaya sekitar 2,8 juta jiwa. Hal ini diungkapkan, Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Walikota Surabaya, Tri Setijo Puruwito. Dirinya mengatakan, jika pihaknya mengaku kebingungan terkait dengan tidak samanya data jumlah

penduduk.“Sejak lama masalah ini terjadi. Kira-kira sudah sekitar tiga tahunan. Namun, data itu sampai sekarang belum valid benar. Sehingga kami yang di dewan tidak tahu mana yang benar dan tidak. Terus terang kami dibuat bingung dengan data berbeda,” ungkap dia. Kamis (27/6). Dirinya menjelaskan, dengan adanya perbedaan data jumlah penduduk tersebut cukup sulit untuk dijadikan patokan asumsi keberhasilan berbagai bidang pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. “Perbedaanya cukup signifikan, tentu itu bisa mempengaruhi pencapaian target dari pembangunan dan layanan

dari Pemerintah,” jelas dia. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mencontohkan seperti layanan kesehatan, sesuai data Pemkot Surabaya di satu kelurahan mencapai 100 jiwa tetapi berdasar data BPS yang layak menerima di kelurahan tersebut mencapai 150 jiwa. Kalau terjadi demikian artinya ada 50 jiwa yang seharusnya mendapatkan layanan kesehatan gratis menjadi terlewatkan.“Dampaknya warga yang tidak mendapat layanan kesehatan gratis melakukan protes, dan mungkin persoalan ini penyebab tidak meratanya layanan kesehatan gratis tersebut,” papar dia. Hal senada juga disampai-

kan oleh staf ahli DPRD Surabaya, Prof. Sugitario. Dirinya mengatakan, jika perbedaan jumlah penduduk yang dimiliki Pemkot dan BPS Kota Surabaya sampai sekarang masih terjadi. Bahkan, terkesan tidak ada upaya penyelesaian yang jelas.Akibatnya, jumlah penduduk di Surabaya tida pernah akurat. “Ini yang kami sayangkan,” keluh dia. Dirinya menambahkan, seharusnya masalah jumlah penduduk harus dipastikan sehingga tidak ada data yang tidak tepat. Namun, yang terjadi data jumlah penduduk di Surabaya masih simpang siur.“Kami tentu prihatin dan hanya itu yang bisa kami ungkapkan,” harap dia. (wan/kas)


12

NASIONAL

JUMAT 28 JUNI 2013 NO.0148 | TAHUN II

DAFTAR CALEG SEMENTARA

KPU Terima Laporan 151 Caleg Bermasalah JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum Pusat menerima laporan hasil tanggapan masyarakat terhadap 151 calon anggota legislatif yang berada dalam daftar calon sementara. “Rekapitulasi pelaporan masyarakat yang kami terima hingga Rabu sore (26/6) ada 151 caleg yang dilaporkan oleh 117 pelapor,” kata Komisioner KPU Pusat Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Kamis. Rincian laporan tersebut adalah 108 caleg DPR, lima caleg DPRD provinsi dan 38 caleg DPRD kabupaten-kota. Laporan tersebut berasal dari 106 lembaga atau perseorangan dan 11 laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dari hasil rekapitulasi laporan masyarakat, kebanyakan caleg masih terdaftar di partai politik (parpol) lain, masih terdaftar sebagai anggota DPRD dari parpol non-peserta Pemilu 2014, serta masih terdaftar sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu, tidak sedikit caleg yang diduga terlibat kasus korupsi, memiliki ijazah palsu, tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

bahkan tidak pernah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak. “Ada juga caleg yang diduga tidak pernah melaporkan SPT Tahunan,” kata Komisioner Ferry Kurnia RIzkiyansyah. KPU membuka kesempatan kepada masyarakat dan lembaga pegiat pemilu untuk melaporkan jika menemukan dugaan caleg di DCS yang melanggar persyaratan. Tanggapan masyarakat tersebut disampaikan secara tertulis mulai 14 - 27 Juni, terkait pemenuhan administrasi syarat calon. Hasil temuan masyarakat tersebut kemudian akan diklarifikasi kepada parpol yang bersangkutan untuk diperiksa kembali oleh parpol. Parpol kemudian mengkonfirmasi laporan tersebut dan memeriksa kembali caleg yang diduga tidak memenuhi syarat administratif sesuai dengan laporan masyarakat itu. Bila caleg terlapor terbukti tidak memenuhi syarat secara administratif, maka parpol bisa mengajukan calon pengganti dengan dapil, nomor urut dan jenis kelamin yang sama. (ant/sis)

antara foto/wahyu putro

GELEDAH BI. Sejumlah penyidik KPK membawa berkas saat penggeledahan di Gedung Bank Indonesia Jakarta, Selasa (25/6). Penggeledahan yang baru dilakukan pertama kali tersebut untuk mencari bukti terkait kasus korupsi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) ke Bank Century.

KPK Sita Dokumen Terkait Budi Mulya dari BI JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sekitar 20 kardus dokumen yang terkait tersangka kasus korupsi fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi Mulya.

antara foto/widodo s. jusuf

PERKEMBANGAN TAHAPAN PEMILU. Ketua KPU Husni Kamil Manik (tengah) bersama Ketua Bawaslu Muhammad (kanan) dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman (kiri) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (24/6). Rapat tersebut membahas soal perkembangan tahapan pemilu tahun 2014 seperti daftar pemilih dan hasil daftar calon legislatif sementara.

“Dari hasil penggeledahan yang dilakukan, penyidik menemukan dokumen yang dimasukkan ke total 20 kardus yang dimuat dalam tiga mobil,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kamis. Dokumen tersebut disita karena diduga terkait dengan tersangka mantan mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia

Budi Mulya. “Dari dokumen itu ada yang diduga berkaitan dengan tersangka BM (Budi Mulya) serta ada dokumen yang terkait dengan kewenangan pemberian FPJP,” tambah Johan. Ia menyatakan bahwa dari hasil penggeledahan tersebut akan divalidasi oleh penyidik. KPK pada Selasa (25/6) dan Rabu (26/6) menggeledah

enam ruangan di BI. Enam ruangan tersebut adalah satu ruang Direktorat Pengawasan Bank 1, dua ruang Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat, dua ruang Direktorat Kredit, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta satu ruangdi Direktorat hukum. “Penggeledahan dilakukan setelah KPK mendapat informasi dari saksi-saksi yang diperiksa bahwa dalam ruangan tersebut masih ada jejak-jejak tersangka,” ungkap Johan. KPK baru menetapkan

mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka pada 7 Desember 2012, sementara mantan Deputi Bidang V Pengawasan BI Siti Chodijah Fajriah adalah orang yang dianggap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Budi Mulya dikenai pasal penyalahgunaan kewenangan dari pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 tentang perbuatan menguntungkan diri sendiri. KPK setidaknya telah me-

meriksa 38 saksi dalam kasus Century, antara lain adalah mantan ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sri Mulyani di Washington DC Amerika Serikat pada 30 April dan 1 Mei, Kepala Perwakilan BI di Amerika Serikat di Washington Wimboh Santoso serta mantan staf kedeputian BI Galoeh Andita Widorini di Australia. Selanjutnya Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah yang pernah menjabat sebagai Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) BI pada 2008, selanjutnya Kepala Kantor BI di Amerika Serikat Wimboh Santoso yang pada 2008 menjabat sebagai Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia serta memeriksa Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah yang sebelumnya menjabat sebagai direktur bidang Pengawasan BI. Bank Century mendapatkan dana talangan hingga Rp6,7 triliun pada 2008 meski pada awalnya tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi kriteria karena rasio kecukupan modal (CAR) yang hanya 2,02 persen padahal berdasarkan aturan batas CAR untuk mendapatkan FPJP adalah 8 persen. Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Century menyimpulkan adanya ketidaktegasan Bank Indonesia terhadap bank milik Robert Tantular tersebut karena diduga mengubah peraturan yang dibuat sendiri agar Century bisa mendapat FPJP yaitu mengubah Peraturan Bank Indonesia (BPI) No 10/26/PBI/2008 mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula dengan CAR 8 persen menjadi CAR positif. Kucuran dana segar kepada Bank Century dilakukan secara bertahap, tahap pertama bank tersebut menerima Rp 2,7 triliun pada 23 November 2008. Tahap kedua, pada 5 Desember 2008 sebesar Rp 2,2 triliun, tahap ketiga pada 3 Februari 2009 sebesar Rp 1,1 triliun dan tahap keempat pada 24 Juli 2009 sebesar Rp 630 miliar sehingga total dana talangan adalah mencapai Rp6,7 triliun. (ant/beth)

PEMBAHASAN RUU ORMAS

HRWG: Pembahasan itu Harus Dihentikan JAKARTA- Deputi Human Rights Working Group (HRWG) Choirul Anam menegaskan Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan harus dihentikan pembahasannya, bukan ditunda pengesahannya seperti hasil rapat paripurna DPR RI pada Senin (24/6). “Kami berkeyakinan pengaturan organisasi-organisasi yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia dalam sistematika hukum sipil yang benar cukup dengan dua undang-undang, yaitu UU Yayasan dan UU Perkumpulan,” kata Choirul Anam dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis. Dia menegaskan bahwa RUU Ormas sama sekali tidak dibutuhkan dan juga UU Ormas Nomor 8 Tahun 1985 harus segara dicabut bukan direvitalisasi. Menurut dia, RUU itu memiliki watak dasar represif dan mengekang orang berkumpul dan berserikat, seperti menghegemoni kekuasaan negara atas masyarakatnya. “Pada era demokrasi saat

ini seharusnya aturan hukum ditujukan untuk perlindungan dan pelayanan publik. Namun, DPR dan Pemerintah justru hendak memaksakan lahirnya sebuah produk perundangan yang menghegemonikan kekuasaan negara atas masyarakatnya,” kata Choirul. Menurut dia, apabila alasan pengesahan RUU itu untuk menyelesaikan tindakan kekerasan, perangkat hukum Indonesia sudah ada. Oleh karena itu, menurut dia, RUU Ormas telah dan akan mengacaukan sistematika hukum yang benar khususnya dalam konteks pengaturan serta penjaminan hak berkumpul, berserikat masyarakat Indonesia. “Sikap Pansus RUU Ormas

serta Kementerian Dalam Negeri makin menebalkan keyakinan adanya agenda terselubung dari para elite politik kekuasaan melalui RUU tersebut,” ujarnya. Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakan bahwa RUU Ormas merupakan bentuk kegelisahan penguasa atas sikap masyarakat dalam mengungkap kasus korupsi. Menurut dia, rezim penguasa menginginkan rakyat tidak mengontrol segala bentuk penyimpangan kekuasaan yang terjadi. “Kita tentu tidak ingin kembali pada rezim kegelapan dengan pengekangan terhadap hak asasi setiap manusia. Oleh karena itu, perlu perlawanan serius hingga 2 Juli besok karena DPR direncanakan menyetujui RUU Ormas,” tegasnya. Al Araf menilai RUU Ormas merupakan terminologi politik orde baru yang memiliki makna otoritarian dan membungkam masyarakat. (ant/bud/beth)

antarafoto/ahmad subaidi

GERAKAN CINTA ANAK. Sejumlah siswi SD memajang poster saat melakukan aksi damai “Gerakan Cinta Anak” di Depan kantor Walikota Mataram, NTB, Kamis (27/6). Puluhan pelajar dan mahasiswa se-kota Mataram melakukan aksi damai untuk mengkampanyekan Gerakan Cinta Anak agar para orang tua mengawasi serta memberikan perhatian lebih kepada anak-anak mereka karena saat ini marak terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual dan prostitusi yang melibatkan anak-anak usia sekolah.

PASCA KENAIKAN HARGA BBM

Ribuan Kartu Perlindungan Sosial Dikembalikan

ant/widodo s. jusuf

TOLAK RUU ORMAS. Sejumlah massa aksi dari berbagai elemen melakukan unjukrasa di depan pintu gerbang Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (25/6). Mereka menolak pengesahan RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi Undang-Undang.

JAKARTA- Sebanyak 5.645 Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk warga miskin dikembalikan ke pemerintah karena tidak sesuai dengan data. “Sebanyak 5.645 KPS dikembalikan sebab ada yang pindah, ada yang meninggal. Nanti akan dicari penggantinya,” kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Andi Z Dulung di Jakarta, Kamis. Dia mengatakan saat ini sudah lebih dari 14 juta KPS

yang dibagikan. Pemerintah mendata 15,5 juta warga miskin yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. “Dari 15,5 juta, 5.000 itu kecil. Kita memperkirakan perubahan data tidak lebih dari enam persen,” tambah Andi. Pemerintah memberikan KPS sebagai bukti pemegang

kartu berhak mendapatkan BLSM dan bantuan sosial lainnya seperti Raskin, PKH dan Bantuan Siswa Miskin. BLSM akan diberikan sebesar Rp150 ribu setiap bulan selama empat bulan dilanjutkan bantuan penambahan raskin, PKH dan BSM. Jika terjadi perubahan data ada mekanisme yang dijalankan yaitu melalui rembuk desa dan dicari pengganti penerima BLSM, tambah dia. Perubahan data bisa disebabkan karena perpindahan

alamat, orang yang bersangkutan meninggal atau tingkat kesejahteraannya sudah membaik. Agar tidak ada kecurigaan terjadi kecurangan, setiap desa akan didampingi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai perpanjangan tangan Kementerian Sosial. “BLSM ini mekanismenya beda dengan BLT, KPS tidak bisa diwakilkan dan langsung disalurkan oleh PT Pos bukan RT,” ujar Andi. (ant/des/beth)


NASIONAL

13

JUMAT 28 JUNI 2013 NO.0148 | TAHUN II

PEMILU 2014

PKS Diprediksi Hanya akan Jadi Partai Gurem

antara foto/widodo s. jusuf

Ketua KPK Abraham Samad (tengah) bersama pimpinan KPK lainnya (kiri-kanan) Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, Zulkarnaen dan Adnan Pandu Praja mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6). Rapat tersebut membicarakan soal pelaksanaan tugas dan fungsi KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

PKS Terus Mengkritisi KPK JAKARTA- Rapat kerja dengan Komisi III DPR di Senayan dimanfaatkan betul oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menelanjangi lembaga anti korupsi itu di gedung dewan. PKS yang tersengat oleh pengungkapan skandal daging sapi impor di Kementerian Pertanian yang melibatkan mantan presiden mereka Luthfi Hasan Ishaaq menilai, KPK gagal menghentikan korupsi di negara itu. Karena itu, kalau tidak mampu, KPK diminta lempar handuk alias menyerah. PKS juga mempersoalkan penyadapan yang dilakukan PKS. Menurut mereka, penyadapan bukan wewenang KPK tetapi “hak malaikat” pencatat pahala dan dosa. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah mempersoalkan hasil kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, setelah 10 tahun lembaga itu berdiri, ternyata

korupsi masih meraja lela di negeri ini. “Tadi KPK bilang katanya sekarang ini korupsi sudah merajalela, hey come on, kamu sudah diberi waktu 10 tahun lebih untuk memberantas korupsi, so yang kamu buat apa? UU yang superbodi ini buat apa? Kalau kamu nggak bisa ya sudah kamu lempar handuk saja,” jelas Fahri kepada wartawan di sela-sela rapat kerja itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6). Fahri menilai kritikannya wajar. Sebab dia adalah wakil rakyat di DPR yang memberi anggaran ke KPK. “Saya ini pemilik modal kok. Uang rakyat untuk pemberantasan kasus korupsi ini saya yang kasih

JELANG PEMILU 2014

Berita Buruk Parpol Berimbas ke Pemilih JAKARTA-Pemberitaan negatif terhadap partai politik sangat berpengaruh pada partisipasi pemilih di Pemilu. Hal ini berdampak rendahnya pastisipasi masyarakat dalam pemilu. “Berita buruk peserta Pemilu berimbas pada partisipasi. Itu fakta yang tak bisa dibohongi karena yang dipilih adalah peserta (parpol) bukan KPU. Namun seberapa besar dampaknya, belum dapat dipastikan,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik di Jakarta, Kamis (27/6). Saat ini kata dia, masyarakat sudah pintar dan kritis menghadapi calon pemimpin masa depan, terutama di Pemilu 2014. Sehingga masyarakat sudah bisa menentukan sikap atas pilihannya termasuk untuk tidak memilih. “Kalau temanya adalah pemilih cerdas, tidak memilih pun dengan alasan rasional dia adalah pemilih yang cerdas dan rasional,” tambahnya. Hanya saja menurut Husni, KPU tidak bisa mengkalkuasi berapa persen pemilih yang tidak memilih karena kritis alias dianggap cerdas. “Kita kan masih menggunakan indikator partipasi hari-H untuk menghitung partipasi Pemilu, belum ada indikator lain,” je-

lasnya. Kalau itu saja indikatornya, sambung Husni, tentu sulit membedakan mana partipasi rasional yang tak datang ke TPS. Sementara itu, terkait laporan masyarakat soal daftar calon sementara (DCS), Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, mengakui sejak DCS diumumkan 13 Juni lalu, KPU menerima 117 laporan masyarakat melalui surat pos dan email dari berbagai daerah, terkait 151 caleg 12 partai politik. Menurut Hadar, laporan terbanyak mengenai dugaan ijazah palsu dan jabatan yang masih dimiliki sejumlah caleg, baik di pemerintahan maupun di partai politik. Hadar mengaku KPU juga menerima laporan terkait moralitas sejumlah caleg. Beberapa caleg dilaporkan tidak layak menjadi wakil rakyat karena sikap dan etika yang tidak baik. Ditempat terpisah, sejumlah calon anggota legislatif (Caleg) DPR dari PPP protes kepada DPP PPP karena dikenakan biaya Rp 5 juta dan Rp 15 juta untuk setiap caleg ikut pembekalan Caleg PPP yang akan diselenggarakan 3-5 Juli 2013 di Hotel Atlet Century Senayan Jakarta. (gam/cea/abe)

ke KPK, concern saya kenapa uang ini habis terus sementara korupsi nggak hilang? Sederhana kan teorinya? Itu teori pengawasan,” terang Fahri. Dia melanjutkan, “Saya mesti mewakili rakyat dong. Bahwa rakyat ada yang senang melihat drama yang dibuat KPK itu lain lagi. Anda pejabat negara, Anda harus punya time frame dong.” Di dalam rapat kerja, Fahri yang dalam satu minggu terakhir ini gencar diberitakan karena beredar foto makan bersamanya dengan salah satu tersangka korupsi daging sapi impor Ahmad Fathanah, juga mengeritik kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK. Menurut dia, penyadapan itu adalah sebuah tindakan yang masuk dalam kategori dosa besar. Untuk memperkuat kritikannya itu, Fahri mengutip ayat Al Quran. “Korupsi di negara ini bukan soal kejaha-

tan orang. Tapi sistem. Jangan ambil jalan pintas seperti penyadapan,” tegasnya. Fahri lantas membaca catatan dalam secarik kertas. Dia membacakan surat Alhujurat ayat 12. “Jangan meragukan saya Pak Busyro, saya bisa baca Quran,” kata Fahri dengan nada bercanda, sebelum mulai membaca. Ketika Fahri membaca ayat tersebut, pimpinan KPK dan anggota Komisi III yang hadir dalam forum tersebut mendengarkan dengan khidmat. Setelah Fahri selesai membaca, Ketua KPK Abraham Samad menukas, “artinya?” Fahri menjawab “Hari orang-orang yang beriman jauhilah prasangka karena sebagian prasangka itu dosa.” Dia melanjutkan, “Penyadapan itu dosa besar Pak. Bapak punya penyadapan tapi belum pernah memberikan SOP penyadapan ke kita. Demokra-

si itu terbuka.” Politisi PKS lainnya, Aboe Bakar Al Habsyi juga bicara tentang penyadapan KPK. Dia pun mempertanyakan prosedur penyadapan. “Soal penyadapan itu kan tugasnya Rakib-Atid (malaikat pencatat pahala dan dosa), apa KPK itu udah jadi Rakib-Atid?,” tanya Aboe Bakar dengan nada tinggi namun malah disambut tawa hadirin. Dia menyambung, “KPK itu sampai kegiatan istri saya itu tahu semua. Jangan sampai akhirnya dengan penyadapan itu bukanya pencegahan tapi malah penjebakan.” Aboe sempat protes pernyataannya dijadikan bahan tertawaan. Padahal dia serius mempersoalkan masalah penyadapan ini. “Coba aja Pak Yani (Ahmad Yani politisi PPP-red) ini disadap, ketahuan itu dia jalan ke mana aja ngapain aja,” cetusnya. (gam/ abd/aji)

JAKARTA-Kedigdayaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diperkirakan tidak akan terjadi pada pemilu 2014 nanti. Pasalnya, berbagai kasus korupsi yang menjerat elit PKS membuat citranya terus terpuruk. Karena itu, partai ini kemungkinan tak lolos Parliamantary Threshold (PT) nanti. “Yang jelas pada Pemilu yang akan datang, akan kembali lagi sebagai partai kecil,” kata Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Harris, di Jakarta, Kamis, (27/6). Salah satu indikasinya, sambung Syamsuddin, hasil survei LIPI. Dalam penelitian LIPI itu, ternyata publik menempatkan PKS di urutan bawah bahkan hanya memproleh suara sekitar 2,6%. Artinya, PKS tak lolos Parliamentary Threshold. “Hal ini membuktikan mekanisme hukuman publik bagi PKS sudah berjalan, sebagaimana diindikasikan oleh hasil survei,” tambah dia. Dalam survey LIPI ini, bukan hanya PKS yang mengalami penurunan drastis. Tetapi, Partai Demokrat terlihat turun suaranya hanya mampu meraih 11%. “PD akan anjlok, tap mungkin sulit bagi PD menjadi 3 besar,” ujar dia. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, kata Guru Besar Riset ini, komunikasi politik yang dillakukan juru bicara PKS, yakni Fahri Hamzah ke publik kurang bagus. Sehingga hal ini malah bisa memperburuk citra PKS.”Mestinya dihentikan komentar model Fahri oleh yang lebih atas karena bisa memperburuk citra PKS,” ucapnya Syamsuddin menilai seorang politisi membela partai atau koleganya harus

tahu diri dan posisi. Jangan berkomentar tanpa data yang justru akan memojokkan partainya. “Politisi yang membela partai tanpa didukung fakta justru bisa menjadi bumerang kontra produktif bagi popularitas partainya,” terangnya. Salah satu yang patut dicatat, lanjut Syamsuddin, komentar Fahri soal BBM yang keras. Di sisi lain ada rekan partainya yang duduk di pemerintahan yang justru mendukung kenaikan harga BBM. “Sifat seperti itu menunjukkan sifat oportunistik, menolak kebijakan BBM dan tapi di lain pihak menikmatinya,” imbuhnya Lebih jauh Syamsuddin memprediksi pemenang Pemilu 2014kemungkinan besar akan dimenangkan PDI Perjuangan. Namun Golkar juga berusaha kuat untuk menyusul. “Saya menduga kuat ke PDI Perjuangan daripada Golkar, beda tipis sebagai pemenang,” tegasnya/ Menurut Syamsuddin, basis pendukung PDI Perjuangan sangat jelas, yakni wong cilik. Bahkan kini manajemen partai sudah bagus. Apalagi terkait BBM, PDI Perjuangan cenderung konsisten. “Sebab dia memiliki massa pendukung yang lebih loyal, sikap politiknya relatif konsisten dibanding yang lain, secara organisasi dikelola lebih baik dibanding sebelumnya,” paparnya Berikut hasil penelitian LIPI terkait tingkat elektabilitas parpol pada Pemilu 2014, 1. PDIP: 14,9%, 2. Golkar: 14,5%, 3. Partai Demokrat, 11,1%, 4. Gerindra: 7,4%, 5. PKB: 5,6%, 6. PPP: 2,9%, 7. PKS: 2,6%, 8. PAN: 2,5%, 9. NasDem: 2,2%, 10. Hanura: 1,9%, 11. PBB: 0,6%, 12. PKPI: 0,3% dan Tidak menjawab: 31,1%. (gam/cea)

ant/irwansyah putra

KRISIS PKS. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diperdiksi akan menjadi partai gurem di pemilu 2014 mendatang. Namun demikian PKS tetap optimis, bahkan partai ini menargetkan delapan juta suara pemilih pemula di Pemilihan Umum 2014 mendatang.

HASIL PEMERIKSAAN BPK

Kualitas Laporan Keuangan KemenPAN-RB Menurun JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada 37 kementerian dan lembaga (K/L) yang telah melewati proses audit laporan keuangan Tahun Anggaran 2012. Pada hasil pemeriksaan tersebut, ada enam entitas yang dilaporkan mengalami penurunan opini, salah satunya adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Menurut Anggota III BPK, Agung Sampurna, pada LHP keuangan pemerintah di 2012, sebanyak 24 entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), termasuk entitas dengan predikat WTP yang diberikan catatan paragraf penjelasan. “Selain memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, pemeriksaan BPK juga mengungkapkan temuan mengenai kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan,” kata Agung saat BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 37 Laporan Keuangan Tahun 2012 kepada 37 kementerian dan lembaga (K/L) di Jakarta, Kamis (27/6). Agung mengungkapkan, BPK juga menemukan adanya penurunan opini pada enam K/L yang mengalami penurunan opini dari WTP menjadi Wajar Dengan Pengecual-

ian (WDP). Keenam entitas itu adalah KemenPAN-RB, Kementerian Perumahan Rakyat, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Badan Informasi Geospasial. Dari total 24 K/L yang mendapatkan opini WTP, kata Agung, ada tiga entitas yang mengalami perbaikan opini dari WDP menjadi WTP. Ketiganya adalah Mahkamah Agung, Badan Pertanahan Nasional dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Lebih lanjut Agung menambahkan, pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012 ini, BPK tidak menemukan entitas yang memperoleh opini Tidak Wajar (TW) dan disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Pada proses audit tersebut, jelas dia, BPK juga tidak secara khusus untuk mengungkapkan penyelewengan, kecurangan dan ketidakpatutan dalam penyelenggaraan anggaran. “Opini yang diberikan berdasarkan kepatuhan entitas terhadap laporan keuangan. Audit ini tidak digunakan untuk menilai capaian entitas dalam target kegiatan mereka,” katanya. Agung mengatakan, pada dasarnya pemeriksaan BPK pada tahun ini mencakup 39 entitas, namun hanya 37 entitas yang diperiksa. Sedangkan dua entitas yang masuk ke dalam kewajiban auditor, namun tidak diperiksa, yakni Taman Mini Indonesia Indah dan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan. “Dua entitas ini tidak diperiksa, karena belum mempunyai akun anggaran tersendiri,” imbuhnya. Karena itu, Agung berharap, kementerian dan lembaga bisa lebih serius lagi dalam mengelola laporan keuangan di 2013. Meski secara umum capaiannya lebih baik, namun kata Agung, raihan tersebut belum memadai, karena masih banyak yang harus diperbaiki pada laporan keuangan K/L. Dia menegaskan, BPK akan secara obyektif memeriksa laporan keuangan

setiap K/L, karena anggaran yang dikeluarkan merupakan keuangan negara dan harus dilakukan proses audit. “Saat ini BPK hanya percaya pada Allah Swt dan sisanya kami yang mengaudit,” ujar Agung. Turun Sementara itu, BPK mengklaim penyimpangan perjalanan dinas sudah mengalami penurunan. Pasalnya, saat ini BPK menjalin kerja sama dengan pihak bandara untuk mengatasi penyimpangan ini. “Itu persoalan yang hampir setiap tahun ditemukan meskipun ada tren menurun sekarang ini tapi masih ada,” ujar Wakil Ketua BPK Hasan Bisri saat konferensi pers di Gedung BPK,

Jakarta, Kamis (27/6). Menurut dia, BPK dengan pihak bandara telah mempunyai alat khusus untuk mendeteksi praktik penyimpangan perjalanan dinas ini. “Namanya Electronic Audit. Jadi kita langsung dengan program tersebut secara online dengan maskapai (Garuda) tentang manifestasi penerbangan selama jangka waktu tertentu bisa sehari, setahun,” jelas dia. Sayangnya, dia tidak menjelaskan secara rinci berapa besaran angka penurunan penyimpangan tersebut. “Ini banyak sekali tapi ini ada penurunan, belum sempat kami rekap tapi ada tren penurunan,” tegas dia. Hasan menilai, banyaknya kasus penyimpangan ini di K/L, bermodus sama yakni perjalanan dinas fiktif. “Ini merupakan modus kementerian atau lembaga melalui dengan cara perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kenyataan,” ungkap dia. Dia mengimbau kepada para pejabat pemerintah dan pegawai negeri sipil (PNS) agar tidak melakukan penyimpangan perjalanan dinas karena akan dikenai sanksi. “Jangan sekali-kali melakukan perjalanan aspal (asli tapi palsu) karena pasti bakal ketahuan,” tutup dia. (gam/ bud/abd)


14

EKONOMI

JUMAT 28 JUNI 2013 NO.0148| TAHUN II

BANK INDONESIA

BI Kebut Penyempurnaan LTV

WANITA WIRAUSAHA MANDIRI. Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan (kedua kiri) melihat-lihat produk yang dipajang salah satu stan saat kegiatan Wanita Wirausaha Mandiri di Jakarta, Kamis (27/6). Acara tersebut bertujuan untuk mendorong tumbuhnya pelaku kewirausahaan termasuk dari kalangan wanita sebagai salah satu pilar perekonomian nasional.

Bank Syariah Ibarat Smartphone Hanya untuk SMS-an JAKARTA-Perbankan syariah harus mampu meningkatkan kapasitas agar dapat memberikan pembiayaan terhadap berbagai proyek infrastruktur di Indonesia. Pembiayaan infrastruktur, sangat vital bagi bangsa Indonesia saat ini. “Sebab jika perbankan syariah tidak mampu membiayai infrastruktur, maka Indonesia secara keseluruhan juga akan ketinggalan,” ujar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad saat menjadi pembicara kunci pada seminar bertema Program Penjaminan LPS dan Prospek Pertumbuhan Perbankan Syariah di The-Ritz Carlton Pacific Place Jakarta, Kamis (27/6). Menurut dia, propek pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sangat bagus. Hal ini ditopang oleh jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sehingga menjadi pangsa pasar perbankan syariah yang menggiurkan. Meski demikian, masih ada sejumlah kendala yang dihadapi perbankan syariah untuk tumbuh. Persoalan ini kata dia menjadi tantangan tersendiri bagi regulator dan pelaku usaha untuk melewati sejumlah tantangan di industri perbankan syariah. Kendati berprospek bagus,

Muliaman mengibaratkan bank-bank syariah nasional tidak lebih dari sekadar seperangkat smartphone berteknologi canggih yang hanya dipergunakan untuk berkomunikasi secara tradisional. “Sekarang ini, perbankan syariah di Indonesia masih seperti handphone canggih, tetapi cuma dipakai untuk SMS (pesan singkat) atau menelpon saja. Jadi, masih perlu untuk mengembangkan produkproduk syariah yang lebih luas lagi dan sekaligus mendukung pendalaman finansial market,” kata dia. Saat ini jelas dia ada tiga tantangan yang perlu untuk segera disikapi perbankan syariah. Pertama, industri perbankan syariah harus mempunyai strategi bisnis dan pendekatan yang jelas untuk membantu pemerintah maupun regulator industri keuangan yang tengah mengupayakan memperluas akses finansial melalui branchless banking. “Jangkauan perban-

kan syariah harus diperluas hingga ke pelosok-pelosok Indonesia,” jelas dia. Tantangan kedua, lanjut Muliaman, industri perbankan harus mampu merespons tuntutan kebutuhan kelas menengah yang sedang meningkat pesat, bahkan jumlah kelas menengah diperkirakan akan mencapai 120 juta jiwa pada 20 tahun ke depan. Kelompok ini juga diperkirakan akan memiliki pendapatan hingga melampaui angka 10.000 dollar Amerika Serikat (AS) per tahun. Ketiga, perbankan syariah harus secara jelas memiliki konsep pembangunan ekonomi, sehingga bisa direalisir sebagai sebuah tindakan dalam bentuk pembiayaan proyek infrastruktur berskala besar. “Kalau perbankan syariah tidak bisa merespons tantangan-tantangan itu, tentunya industri ini tetap akan tertinggal juga dari yang konvensional,” terang Muliaman. “Bukan hanya perbankan syariah, ada juga asuransi maupun pasar modal syariah. Lebih bagusnya lagu, perlu dibangun secara sinergis antara konvensional dan syariah, sehingga penciptaan kondisi semacam itu bisa menguatkan industri keuangan Indonesia,”

pungkas dia. Potensi Besar Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) menyatakan potensi pengembangan pasar perbankan syariah di Indonesia masih terbuka lebar. Hal ini menurut Ketua Asbisindo, Yuslam Fauzi, tidak terlepas dari kondisi Indonesia yang merupakan negara dengan pertumbuhan kelas menengah paling cepat. Pada 2030 mendatang, ungkap Yuslam, kelas menengah di Indonesia diprediksi berjumlah 135 juta orang. Saat ini, menurutnya, sudah ada 119 juta orang kelas menengah Muslim yang sudah bankable. “Tapi hanya 2,2 persen yang menggunakan perbankan syariah. Jadi sebenarnya potensi sektor ini sangat luar biasa,” kata Yuslam di Jakarta, Kamis (27/6). Dengan aset sebesar Rp 200 triliun, perbankan syariah menjadi soko guru dan lokomotif dari keuangan syariah. “Prospek keuangan syariah akan terus tumbuh asal dikelola dengan baik (good governance) dan memberikan pelayanan yang baik pula,” ucap Direktur Utama Bank Syariah Mandiri (BSM) ini. (gam/bud)

quantitative easing

The Fed Tak Akan Percepat Penghentian QE

JAKARTAPengamat Ekonomi Mirza Adityaswara memperkirakan, Chairman The Federal Reserve, Ben Bernanke tidak akan mempertaruhkan kredibilitasnya sebagai orang nomor satu di bank sentral Amerika Serikat dengan menghentikan kebijakan quantitative

easing (QE) yang bisa membuat ekonomi dunia bergejolak. Terlebih lagi, dalam waktu dekat Bernanke akan pensiun. “Ben Bernanke akan pensiun sebentar lagi. Jadi saya kira, dia tidak akan mau memberi kesan jelek terhadap perekonomian dunia,” Mirza pada seminar bertema

Program Penjaminan LPS dan Prospek Pertumbuhan Perbankan Syariah di The-Ritz Carlton Pacific Place Jakarta, Kamis (27/6). Belakangan ini, Bernanke kerap dikambinghitamkan oleh pemerintah dan pelaku bisnis terkait dengan wacana yang digulirkan terkait penghentian QE. Pasalnya, rencana rencana The Fed tersebut telah membuat mata uang sejumlah negara terperosok, termasuk rupiah. Menurut Mirza, pernyataan-pernyataan Bernanke yang yang hingga kini belum terealisasi sudah banyak memberi pengaruh negatif terhadap persepsi pasar. “Amerika Serikat berencana mengurangi stimulus ekonomi. Pada tahun 2009, bank sentral AS ini mengucurkan dolar hingga triliunan untuk menyelamatkan perekonomian Amerika,” kata komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini. Yang terjadi saat ini, kata Mirza, stimulus ekonomi AS dikabarkan akan ditarik, mengingat perekonomian mereka sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. “The Fed mulai mengetatkan likuditas. Hal ini yang membuat pasar keuangan goyang. Itu baru pernyataan dari Ben Bernan-

ke. Dia baru mengatakan akan melakukan pengetatan tetapi langsung goyang,” ujar Mirza. Dia menambahkan, apabila pengetatan stimulus itu dilakukan dengan cara yang membuat panik perekonomian global, bukan tidak mungkin Bernanke akan disalahkan yang pada akhirnya memberikan catatan buruk bagi The Fed maupun AS. Menurut Mirza, stimulus ekonomi yang diberlakukan AS sejak tahun 2009 telah berdampak pada besarnya aliran likuiditas ke negara emerging markets, termasuk Indonesia. “Likuiditas itu masuk ke pasar saham, obligasi dan juga sukuk (obligasi syariah),” ucap Mirza. Dengan demikian, lanjut dia, pernyataan Bernanke tersebut telah menyebabkan para investor global menarik dananya dari Indonesia, sehingga rupiah terus mengalami fluktuasi yang trennya cenderung melemah. Namun, tegas Mirza, pengetatan likuiditas seperti yang disampaikan Bernanke tidak akan dilakukan secara drastis. “Kami percaya, kalau pun Amerika akan melakukan pengetatan, pasti dengan cara yang tidak menimbulkan gejolak atau masih relatif terkendali,” tuturnya. (gam/bud)

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) akan mempercepat proses penyempurnaan peraturan tentang pembatasan uang muka kredit (LTV) kendaraan bermotor (KKB) dan kredit kepemilikan rumah (KPR) yang sudah berlaku sejak Juni 2012. Namun penyempurnaan tersebut belum sampai pada pembahasan untuk mengubah besaran persentase uang muka kredit, tetapi sudah sampai pada upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan di lapangan. “Kami ingin menyempurnakan aturan LTV lebih cepat. Itu lebih baik. Tetapi, kalau memerlukan waktu lebih lama, tentu kami tidak bisa. Karena, nanti kan pada akhirnya kami harus berbicara dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kalau itu menyangkut makroprudensialnya,” ujar Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah. usai membuka seminar bertema ‘Kesiapan UMKM DKI Jakarta dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015’ di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Kamis (27/6). Sedianya, penerbitan PBI yang membatasi besaran uang muka kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit kepemilikan rumah (KPR) bagi perbankan diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyaluran kredit. Namun dalam perjalanannya ada sejumlah kendala sehingga membutuhkan penyempurnaan lagi. Sejauh ini kata Halim, pihaknya masih melakukan pengkajian untuk menyempurnakan aturan LTV terse-

but. Akan tetapi, kajian BI tersebut belum sampai pada pembahasan untuk mengubah besaran persentase uang muka kredit. Tetapi kajian ini sebatas efektivitas LTV dalam pelaksanaan di lapangan. Halim menambahkan, penyempurnaan aturan LTV perlu persiapan secara matang, sebelum masuk pada tahap pengambilan keputusan di dalam Rapat Dewan Gubernur BI. “Perlu persiapan sebelum diputuskan di RDG. Tetapi, memang betul nanti ada pengaturannya (LTV). Seperti apa, kemudian bagaimana mengawasinya, supaya (pelaksanaannya) supaya bisa efektif. Ini yang sedang kita kaji,” ujar dia. Akses UMKM Sementara itu, terkait akses usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ke bank, Halim mengatakan kendala terbesar yang dihadapi pelaku UMKM ada pada kepemilikan agunan yang umumnya menjadi prasyarat bank untuk dapat menyalurkan kredit. “Kendala yang paling besar pada UMKM kita untuk mendapatkan permodalan dari bank masih ada pada agunan. Persoalan agunan ini yang menjadi fokus perhatian BI dan kita semua untuk mengatasinya,” jelas dia. Menurut Halim, kegiatan UMKM di Indonesia berpotensi besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat perannya yang sangat besar terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan penyera-

pan tenaga kerja. “Kontribusi UMKM terhadap PMTB sebesar 7,9 persen. Sektor UMKM juga bisa menjadi bantalan bagi peningkatan ekonomi, karena mampu menyerap tenaga kerja yang besar,” kata Halim. Hingga saat ini, kata Halim, outstanding kredit perbankan ke UMKM baru mencapai 570 triliun rupiah atau 20 persen dari total kredit secara nasional. “Melalui peraturan-peraturan BI, kami meminta kepada bank untuk meningkatkan akses UMKM ke bank,” imbuh dia. BI sebenarnya telah memberlakukan peraturan mengenai penyaluran kredit perbankan ke UMKM yang besarannya bertahap. “Tetapi, hingga tahun 2018, semua bank sudah harus menyalurkan kredit ke UMKM minimal 20 persen. Dilakukan secara bertahap ini, karena BI memahami bahwa tidak semua bank mampu untuk menyalurkan kredit sebesar 20 persen sekaligus,” papar dia. Selain mendorong kerjasama antara UMKM dengan Bank Perkreditan Rakyat, kata Halim, BI bersama dengan pemerintah juga sudah membuat program financial inclusion yang diharapkan bisa meningkatkan akses UMKM ke bank. “Selama ini penyaluran kredit masih terkotak-kotak. Kami juga mendorong para akademisi untuk melakukan riset-riset demi terciptanya produk perbankan yang inovatif agar bisa membantu permodalan UMKM,” pungkas dia. (gam/ bud)

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan (tengah) berbincang dengan Direktur Utama Bank Mandiri Budi G. Sadikin (kiri) dan Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Fransisca N. Mok (kanan) sebelum membuka ASEAN Trade Processing Conference di Jakarta, Kamis (27/6). Konferensi Perdagangan tersebut merupakan ajang bertukar pikiran stakeholder sektor perdagangan nasional untuk memperlancar arus barang sehingga dapat meningkatkan daya saing Indonesia menjelang penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2013 dan Transaksi Ekspor- Impor Nasional yang dilakukan melalui Bank Mandiri pada Januari-Maret 2013 mencapai US$ 28,9 milliar.

Bank of India Indonesia Tbk

Targetkan Laba Rp 98 miliar JAKARTA-Bank of India Indonesia Tbk (BSWD) pada 2013 ini menargetkan laba bersih sebesar 98 miliar rupiah atau meningkat 17 persen dibanding capaian laba tahun lalu sebesar 58 miliar. Peningkatan target ini tidak terlepas dari kinerja perusahaan yang semakin membaik. “Kami yakin bisnis bank tetap stagnan dan kualitas kredit tetap terjaga. Namun dengan topangan penyaluran kredit 13 persen, kami optimis dapat mencapai laba tahun ini, “ ujar Direktur Utama Bank of India Ningsih Suciati, usaia Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di, Jakarta, Kamis (27/6). Menurut dia, membaiknya performance perusahaan terlihat dari hasil yang dicapai dalam lima bulan ini. Perseroan telah memperoleh laba sebesar 40,78 miliar rupiah. Karena itu, dia optimis proyeksi pertumbuhan 2013 sebesar 20 persen dapat terlampaui. “Target tersebut dapat kami capai bahkan terlampaui mengingat per posisi Maret 2013 kinerja bank cukup signifikan,” jelas dia. Dari segi total asset ujar dia, jumlah asset terus meningkat. Hingga Maret 2013,

bank milik pemerintah India itu berhasil mencatatkan total asset mencapai 2,63 triliun rupiah atau naik 22 persen dibanding periode sama tahun lalu sebesar 2,2 triliun rupiah. Sementara, kredit mencapai 1,87 triliun rupiah atau naik 28 persen dibanding periode sama tahun lalu 1,4 triliun rupiah. Demikian juga dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terus meningkat mencapai 2,02 triliun rupiah dibanding periode sama tahun lalu sebesar 1,87 triliun rupiah. “Laba kotor 27,98 miliar rupiah. Dan total ekuitas sebesar 341,70 miliar rupiah. Sedangkan, Rasio Keuangan 2012, tercatat ROA sebesar 3,14 persen, ROE sebesar 16,82 persen, LDR (Loan to Deposit Ratio) 93,21 persen, CAR 21,10 persen, Net NPL 0,86 persen, NIM 5,12 persen dan Rasio Efisiensi Operasional sebesar 72,31 persen. Selain itu, upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan menunjukkan hasil yang baik tercermin dari menurunnya rasio kredit bermasalah. “Rasio NPL Net tahun lalu sebesar 0,86 pers-

en turun menjadi NPL Net 0,61 persen,” jelas dia. Selama tahun 2013, perseroan telah merelokasi kantor cabang pembantu Sungkono, Surabaya dan Kelapa Gading, Jakarta. Selain itu, bank dan merencanakan pembukaan kantor cabang pembantu di Jakarta Selatan serta memindahkan kantor pusat ke lokasi yang lebih representatif disekitar wilayah selatan DKI. Cabang di Indonesia ini termasuk dalam bagian 52 kantor Bank of India di luar negeri. Bank asal Negeri Sungai Gangga itu pertama kali membuka cabang di Jakarta pada 1973. Sementara itu, RUPST memutuskan tidak membagikan dividen dari perolehan laba bersih 54,99 miliar rupiah pada tahun buku 2012. Pemegang saham berkomitmen terus memperkuat permodalan untuk menunjang bisnis, yang ditunjukkan dengan menahan laba bersih untuk memerkuat permodalan. Selain itu, RUPST juga mengangkat Vijayalakshmi R. Iyer sebagai komisaris utama perseroan, menggantikan Ruko R. Chugani. (gam/abd)


BUDAYA

15

JUMAT 28 JUNI 2013 NO. 0148 | TAHUN II

Sepenggal Malam di Bibirmu

Puisi: A. Warits Rovi

Cerpen: Benazir Nafilah

HIKAYAT PENJAGA HUTAN RONGKORONG suatu waktu ketika bulu landak menghias hutan masuklah kau dengan puisimu yang paling tajam berdiamlah sebagai batu yang teguh di segala suhu dengan begitu kau akan bertemu denganku tanpa sepengetahuan daun-daun yang jatuh sebab aku telah mendahului sejarah di hutan ini menjadi dewa penuh rajah bermukim di rerimbun daun dalupang beraut basah orang-orang mengingatku lewat bulan gerhana siapa yang sigap menyentuh malam dengan setabur bunga maka akan luput dari kutukku yang murka Gapura, 2013

BIOGRAFI LELAKI PENDIAM taman/ selisih dingin dan waktu mencaruk khusyuk diammu yang termangu merasakan keheningan taman setelah burung-burung berkepak pulang merasakan sakitnya jatuh setelah bunga-bunga berpeluk debu beginilah kehidupan di pojok taman jasad hujan selalu bermula dari sedikit impian redanya mudah kita tebak pada telapak tangan dan kau terus terdiam sawah/ kau terdiam di hela tautan suara traktor meraba kehamilan sawah menikmati akhir persetubuhan gerimis dan sulur kangkung yang merambat di tepi sawah diantara kaki-kakimu yang basah matamu kilau bukan cangkul yang mengolah sawah tapi kuyakini tajamnya ada yang sedang kau tanam meski bukan bibit padi sebab hari panen pasti tiba menebar kabar ke delapan arah pasar/ masih saja kau terdiam di antara kerumunan orang-orang menawar sayur, daging dan palawija menguping suara terakhir dengan harga paling tinggi di situ kau tak memasarkan apa-apa selain cuma membayangkan penawaran yang punya makna sebab harga yang terlampau tinggi menumbuhkan niat untuk mencuri sampai kerut matahari tipis di pelipis mega meski kau tak memasarkan apa-apa aku masih ingin jadi pembelimu karena pada diammu itu, ada barang yang benar-benar baru

S

udah lama aku merasa sendiri di tengah keramaian. Padahal, banyak rumah di sekitar pekaranganku. Anak-anak bermain dadu, kelereng, lompat tali, dan slodor. Mereka ramai sekali. Tetapi dengan situasi seperti itu pun, aku tetap sunyi, sendiri, sepi. Padahal di ruang ini aku pasti bukan seorang psikopat, apalagi paranoid. Sebenarnya aku merasa rindu saja. Sebab kedamaian bagiku ketika ada orang yang mengertiku. Setiap pagi, ada yang menyadarkanku betapa pentingnya breakfast. Begitu juga saat siang dan malamku. Tidak penting memang, tetapi aku perlu itu. Ini soal bahasa saja. Tetapi bila simbol saya tidak terbaca, bagaimana caranya aku memahami cinta. Kok bisa cinta tanpa bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan ynag disepurnakan? Itu sebanya aku membangun sisa hidup ini dengan mimpi. Bagiku, mimpi adalah hidup yang amat sempurna. Di republik ini, satu-satunya yang tidak diatur hanya mimpi. Seperti malam itu, aku bermimpi membangun keindahan dengan mimpi. Aku berada di jarak yang sangat dekat dengan lelaki terkenal, seorang jaim, meski pada akhirnya aku sadari ia sangat anak-anak pada usia yang tak lagi muda. Ia gugup memandangku dan menyebut mataku menghunjam. Aku sangat senang ketika ia gugup dn auranya tak lagi berwibawa. Inilah mimpi yang menembus ruang demokrasi yang mengingatkanku pada sahabat yang aku kenal meski ia tidak sepenuhnya mengertiku, Afrizal Malna. Seperti puisi, hidup ini terasa gelap bagiku meski aku berusaha berselimut cahaya dan kasihnya. Dalam mimpi besar ini, aku merasa seperti seorang revolusioner meski tidak segana Polpot di Chile. Tetapi aku merasa nyaman dengan mimpi saat kehidupan nyata begitu sulit aku rengkuh. Kepadanya aku hanya berkata pendek, “Mengapa mimpi ini tidak kita bangun sejak dulu saat pertama kali aku mengenalmu sebagai sosok yang berjiwa besar?” Aku belajar menertawakan sendiri ketika ada yang berubah dari diriku. Saat bercermin dan aku memandangi

diriku dalam kaca, aku merasa ada yang lain dengan bibirku. Aku tibatiba tak suka make up karena berhias secara berlebihan bagiku tak lebih dari sebuah tontonan meski tak mirip badut dalam komedi putar. Lalu pada menit keempat saat berdiriku di depan kaca, aku merasa sangat cantik, seperti artis India, Kajol. Karena itu aku tidak ingin malam ini berjalan cepat karena aku takut mimpi ini terpenggal. Bagaimana mungkin aku meninggalkan dunia mimpi sebab pada nyata aku melihat derita. Orang-orang mengeluh karena BBM naik harga setara 45 persen dari harga lama. Mereka sedih dalam mimpi yang sangat terhormat karena presiden sedang melakukan face off dari wajah laki-laki menjadi Ani,

menjadi purnama yang bergerhana. Kembali aku menertawakan diri sendiri dan rasanya ingin bergegas ke negara asalku, Asia Barat. Nenek moyangku terkubur di sana dalam smebuah sistem negara Kingdom. Di Indonesia aku merasa tidak cocok bila negara mengabaikan empat pilar kebangsaan. Inilah sebabnya aku selalu merasa sunyi pada rindu yang terbelenggu. Pada gelap ini, aku teringat masa kecil. Ketika petinggi negara berkunjung ke daerah, kami, siswa-siswi SD diminta berjejer dipinggir jalan. Lalu mengibarkan bendera merah putih yang terbuat dari kertas. Kemudian dari dalam mobil mewah yang melintas, seorang petinggi melambaikan tangan. Kami tak tahu artinya. Tetapi

sebagai anak SD saat itu, orang yang melambaikan tangan itu petinggi besar, berjasa kepada negara. Setelah kami tidak di SD lagi, ternyata kami salah meyakini orang itu sebagai orang besar yang berbakti pada negara. Sebab pada akhirnya, ia seorang kleptomania. Sebagai penyepi di tempat yang ramai, aku kembali berdiri di depan cermin. Aku memuja lamunan. Yakin pada feeling dan mengabaikan kenyataan. Aku masih ingat bagaimana berdialog malam itu, saat mimpi yang sempurna menjelma dalam semesta utopia. “Malam ini aku meragukanmu,” kataku pada wajah dalam cermin yang kuserupakan orang lain. “Engkau ingat, pemburu yang yakin di hutan tak ada harimau tidak berarti memang tak ada harimau di dalam hutan.” “Engkau maregget, aku benci kamu.” “Ajari aku bermimpi dan meyakinkanmu dengan apa saja.” “Engkau bawel,” aku setengah mengumpat pada kata yang tidak santun “Whatever lah, aku terlanjur memilihmu Tiba-tiba aku menjadi Butet Kertaredjasa pada sebuah monolog lidah pingsan di Taman Budaya Jogjakarta, malam itu. Ketika reportoar berlalu pada gelap aku bermimpi ada mata yang sipit dan tidah jauh lebih nanar dari retinaku. Ia sangat dekat, amat dekap, lekat. Aku selalu merindu, sella’, regget, benci yang sangat dan juga cinta. Tetapi aku selalu ragu, namun kok bisa ; maka kata yang selalu kuingat ketika aku bertanya padanya dan ia kembali bertanya, “Jika engkau bertanya padaku lalu kepada siapa aku harus bertanya.?” Langit gelap. Lampu padam. Jaringan internet terputus. Sedang rasa ini, seperti gelombang antara takut, ingin, merasa bersalah, damai, menyenangkan, dan ingin kutampar wajahnya, selembut mungkin karena sebenarnya aku sayang. Terima kasih lelap dan mimpiku mendekati sempurna, dengan namamu. Songennep Juni 2013

Dik-kodik, 2013

Lanskap Kebangkitan Buruh

RUBAIYYAT MALAM SEORANG PENYAIR menambang naviri di riap angin mati anak kelelawar mengulang cericitnya pada sisa dini hari begitulah awal kelahiran sebuah puisi meminta nama pada kesendirian bumi seorang penyair bertemu bulan di belahan sunyi kamarnya puisi-puisi yang ia tulis menampung beban luka jendela menunggu subuh tiba dengan tanda yang berbeda agar rahasia tak melahirkan praduga terdengar juga detak jam berselisih dengan suara serangga sebagai teman setia penyair bergumam dari latar malam yang basah upaya mengembalikan puisi pada nama-nama agar besok setiap orang mudah menyebutnya Gapura, 2013

MINIATUR BUMI RASA adam sengaja merahasiakan kepergiannya lewat pergantian siang yang menancapkan luka-luka di tubuh tanah di bumi tinggal kita berdua dengan dua sepi berbeda dalam cekaman yang sama seperti adam dan hawa saling melengkapi masing-masing perbedaan peta tubuhnya bagaimana kita mensiasati rasa duka bersama-sama saat malam mengecup diri kita dengan sayup nyanyian satwa pendar bulan renta di secabang ranting rukam tempat kita ikrarkan tali cinta sekuturunan sesekali kita ingat lagi adam yang telah pergi sekadar meninggalkan sepasang patung buat kita di sini bukankah pada sepasang patung itu ada pelajaran dari surga? : sepasang patung itu tak pernah bertegur sapa tapi setia bersama menaklukkan segala cuaca

A. Warits Rovi. Lahir di Sumenep Madura 20 Juli 1988, karyakaryanya dimuat di berbagai media Nasional dan lokal.

A

Oleh: A. Faruqi Munif

P

ergerakan buruh tidak bisa dipandang sebelah mata dalam konstelasi politik negeri ini. Dalam sejarahnya, kaum buruh menjadi bidak-bidak kecil dan menempati garda depan gerakan revolusi sejak masa kolonial hingga runtuhnya orde baru. Dalam kacamata investor, buruh juga dipandang sebagai kekuatan penting dan isu besar dalam industrialisasi. Dengan tenaga buruh, kaum pemodal yang bekerja sama dengan pemerintah, bisa mewujudkan cita-cita investasinya. Tak pelak jika kaum buruh selalu berada pada wilayah margin, yang kebesarannya dimanfaatkan sebagai pemanis investasi dan sumber tenaga murah saja. Karenanya, kaum buruh kerap kali melakukan pemogokan kerja, saat itulah kebesaran kaum buruh dapat menghentikan roda perusahaan dan mengancam para penanam modal dan pemerintah. Kebesaran itulah yang dimanfaat para intelektual, untuk menancapkan tonggak perubahan di zamannya. Dalam kurun waktu tahun 1920an, negara Jepang mengalami karutmarut politik yang menimbulkan ketimpangan dalam banyak sektor, khususnya ekonomi. Dampaknya, timbul ketegangan antara kelompok sosial miskin dengan kelompok sosial berada, kaum borjuis versus kaum pekerja, antara kelompok politik fasis-militeristik (fuazisumu) berhadapan dengan kelompok politik proletariat (musankaikyu) (hal.v). Sedangkan kaum buruh adalah simbol perlawanan pada masanya. Di tengah gebalau politik itu, Kobayashi Takiji (1903-1933) seorang sastrawan berhaluan komunis menyatakan perlawanannya dengan karya

sastra novelnya, salah satunya Kani Kosen: Sebuah Revolusi. Buku yang ditulis pada 1929 —pada saat Zaman Malaise (Great Depression)—ini dilarang oleh penguasa militer, karena dianggap bisa memicu perlawanan dari rakyat yang membacanya. “Kani Kosen” sendiri mengisahkan perlawanan rakyat miskin terhadap kekuasan militer Jepang waktu itu. Tiga tahun setelah menulis “Kani Kosen”, Takiji tewas disiksa oleh kepolisian Jepang di usianya yang ke-29. Lanskap Kebangkitan “Kani Kosen” adalah kapal penangkap dan pengolahan kepiting yang beroperasi di laut Kamchatka, Jepang. Kapal ini berlayar di laut selama hampir lima bulan, untuk mengejar perolehan kepiting sebagai bahan baku pabrik. Sebagai kapal produksi, “Kani Kosen” membutuhkan ratusan tenaga buruh untuk “diperbudak” dan dipekerjakan sejalan dengan ambisi pabrik. Dengan iming-iming gaji besar, sebagian pelajar dan warga sipil Jepang tergiur untuk menjadi buruh di “Kani Kosen”. Para buruh itu terbagi menjadi nelayan, kuli angkut, kelasi dan awak kapal yang diperintah Mandor kejam bernama Asakawa. Sebenarnya dengan menjadi buruh kapal, mereka tak sadar telah memulai penderitaan panjang. Buruh kapal yang mayoritas berusia lima sampai enam belas itu, harus tinggal di tempat yang jorok dan pesing bak “pispot kotoran”. Makanan sehari-harinya tak lebih dari arak murahan, nasi keras dan sup basi. Mereka bekerja hingga 18 jam sehari, disertai makian dan pukulan mandor bila sesekali ngobrol atau tidak becus kerjanya. Lebih dari itu, mandor akan menyekap seorang buruh yang mangkal. Jika mereka

mati, maka kuburannya adalah laut. Begitulah kehidupan para buruh di atas laut selama berbulan-bulan, ketidakpastian telah memaksa mereka untuk berdamai dengan siksa, derita bahkan kematian. Namun rupanya, para buruh tidak mau diam begitu saja di lambung penderitaan. Suatu ketika, setelah ombak mendamparkan kapal ke daratan, beberapa nelayan bertemu dengan orang Rusia dan membicarakan sepak terjang “pamflet komunis” yang sedang bergaung waktu itu. Dari situlah timbul keberanian dalam diri para nelayan untuk melawan kekejaman si mandor. Provokasi dan agitasi mulai dilancarkan oleh beberapa nelayan untuk menghasut para buruh agar melawan. Provokator itu adalah nelayan gagap, nelayan Shibaura, kadet, dan nelayan si sombong (hal.167). Secara cepat, cerita tentang “pamflet komunis” merambat. Para buruh tersulut cerita, dan merekapun tersadar untuk segara melawan. Lambat laun, kekuatan buruh ter-organisir dan resistensi digelorakan. Kali ini secara terangterangan, para buruh mulai berani mogok serentak. Puncaknya, setelah kembali ke perairan Hakodate karena musim berburu kepiting sudah berakhir, ternyata bukan kapal ini saja yang melakukan pemberontakan. Ada dua sampai tiga kapal lain yang mengeluarkan “pamflet komunis” serupa dari dalam kapal (hal.181). Pemberontakan buruh mencapai titik kulminasinya dan menjadi simbol perlawanan terhadap kapitalis pada masa kolonial. *Alumni PP.Annuqayah Lubangsa dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

DATA BUKU

Judul Buku Kani Kosen: Sebuah Revolusi Penulis Kobayashi Takiji Penejemah Andy Bangkit Setiawan Penerbit Jalasutra Yogyakarta Cetakan I, 2013 Tebal x + 184 halaman

Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini maupun resensi buku. panjang tulisan 5000 karaketer (opini dan cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikrimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber


OLAHRAGA

16

JUMAT 28 JUNI 2013 NO. 0148 | TAHUN II

Sesi Latihan Perdana Pep Guardiola di Bayern Bikin Pemain Senang

Penyerang Brasil Neymar (10) mengontrol bola di hadapan tiga pemain Uruguay. Pada laga ini Brasil menang 2-1.

BRASIL MELAJU KE FINAL BRASIL

2:1

Fred 41’, Paulinho 86’ BELO HORIZONTE - Dibarengi dengan aksi protes di luar stadion, Brasil menaklukan Uruguay 2-1 untuk melaju ke partai final Piala Konfederasi 2013 dalam laga semifinal di Estadio Minerao, Belo Horizonte, Brasil, Rabu (26/6) waktu setempat atau Kamis (27/6) dini hari WIB. Paulinho menjadi pahlawan kemenangan “Seleccao” lewat tandukannya pada empat menit menjelang waktu normal usai. Brasil kini tinggal menunggu pemenang antara Spanyol dengan Italia yang akan saling berhadapan di babak semifinal lainnya pada Jumat (28/6) dini hari WIB. Ribuan pemrotes anti-pemerintah dilaporkn terlibat bentrok dengan kepoli-

STATISTIK PERTANDINGAN

64%

36%

19

Tembakan

7

10

Tembakan ke Gawang

3

14

Pelanggaran

24

0

Offside

2

9

Sepak Pojok

8

URUGUAY Cavani 48’

sian di dekat stadion. Tembakan gas air mata dan peluru karet pun sempat dilontarkan polisi untuk menghalau massa. Namun, untungnya hal itu tidak menjalar hingga dalam stadion. Pemrotes juga telah mengumumkan aksi serupa di partai final yang akan dihelat di Maracana Stadium, Rio de Janeiro, Minggu (30/6) mendatang. Aksi protes tersebut tampaknya tidak menghalangi Brasil untuk menyuguhkan permainan terbaiknya. Didukung sekitar 57.000 penonton, tim “Samba” bertekad untuk melaju ke final. Pelatih Luiz Felipe Scolari pun langsung menurunkan penggawa intinya, termasuk trio Neymar, Hulk, dan Fred. Akan tetapi, Uruguay diluar dugaan mampu mendominasi serangan pada awal-awal laga. Mengandalkan Edinson Cavani, Luis Suarez, dan Diego Forlan, jawara Coppa America 2012 ini sempat membuat repot barisan pertahanan tuan rumah. Keberanian “La Celeste” untuk mengambil inisitif sempat menemui titik terang. Wasit Enrique Osses asal Cili memberikan hadiah penalti kepada Uruguay setelah David Luiz menarik kaos Diego Lugano hingga terjatuh di dalam kotak penanlti pada menit ke13. Namun, eksekusi Forlan yang maju sebagai algojo masih mampu dipatahkan mantan rekan setimnya di Internazionale, Julio Cesar. Tendangan mendatar Forlan ke arah kiri gawang bisa ditepis oleh sang kiper. Keberhasilan Cesar mematahkan penalti Forlan membangkitkan kepercayaan diri Brasil. Penguasaan bola ganti didominasi pemain tuan rumah. Hulk memperoleh peluang saat melakukan umpan kombinasi dengan Neymar, tetapi tendangannya melayang ke atas mis-

tar meskipun sudah mendapatkan ruang tembak. Forlan mencoba membalas dengan tendangan dari luar kotak penalti, tetapi masih melambung. Kebuntuan laga akhirnya pecah pada empat menit sebelum turun minum. Berawal dari tembakan Neymar di dalam kotak penalti yang berhasil dimentahkan kiper Uruguay Fernando Muslera. Bola muntah jatuh di kaki Fred. Tanpa berpikir panjang, striker 29 tahun itu menyarangkan bola ke dalam gawang kosong. Brasil menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Ketinggal satu gol membuat Uruguay semakin lepas bermain pada babak kedua. Hasilnya, anak-anak asuh Oscar Tabarez ini hanya butuh waktu tiga menit untuk membalas gol Fred. Adalah Cavani yang mencatatkan namanya di papan skor setelah tembakan kaki kiri mendatarnya tidak mampu dijangkau oleh Cesar. Brasil tidak tinggal diam. Mereka sempat memperoleh dua tendangan bebas beruntun untuk mengembalikan keunggulan. Namun, usaha Neymar dan Hulk masih bisa diantisipasi Muslera. Pada menit ke-86, Brasil akhirnya sukses membalikan kedudukan sekaligus memastikan langkah ke final. Berawal dari tendangan sudut Neymar, Paulinho menyambutnya dengan tandukan yang mengarah ke tiang jauh yang gagal dihentikan Muslera. Para pemain Brasil pun melakukan selebrasi diikuti oleh para fans yang seakan lega setelah mendapat perlawanan ketat Uruguay. “Ini tim yang baru dan akan membantu kami berkembang di Piala Dunia. Kami tahu kami mampu menghadapi lawan yang sangat sulit dan memenangkan pertandingan,” ujar Cesar. (espn/aji)

Sharapova dan Federer Susul Nadal LONDON - Petenis cantik dan seksi asal Rusia Maria Sharapova dan petenis Swiss Roger Federer menyusul petenis nomor satu Spanyol Rafael Nadal tersisih dari turnamen tenis paling bergengsi Wimbledon setelah kalah dari musuh-musuhnya pada babak kedua yang berlangsung Kamis (27/6) dini hari WIB. Petenis unggulan lainnya berguguran di babak awal adalah Ana Ivanovic dan Caroline Wozniacki. Mereka harus pulang lebih awal pada babak kedua. Sedangkan Jo Wilfried Tsonga dan Victoria Azarenka mengundurkan diri karena cedera. Hanya Andi Murray dan Kvitova, petenis unggulan yang masih menatap langkahnya dengan baik. Babak kedua Wimbledon memunculkan kejutan ketika unggulan ketiga, Maria Sharapova tunduk dari petenis peringkat 131 dunia, Michelle Larcher De Brito, dalam dua set langsung 3-6, 4-6. Kekalahan ini merupakan kekalahan kedua terburuk Sharapova setelah pernah tersingkir pada babak pertama Australia Terbuka 2010. “Sungguh membuat frustrasi. Anda tidak ingin kalah di dalam pertandingan apakah di babak awal maupun di akhir. Turnamen ini sangat spesial jadi rasanya benarbenar berat kalah di sini,” ujar Sharapova. Dalam pertandingan ini Sharapova sempat terpel-

eset tiga kali dan memanggil petugas medis untuk mendapat perawatan. “Aku rasa aku belum pernah terjatuh sampai tiga kali di dalam sebuah pertandingan sebelumnya dalam karierku, jadi ini sedikit aneh tapi jelas itu bukan alasan,” kata petenis yang mengkoleksi empat titel gelar grand slam itu. “Kekalahan tadi adalah kombinasi dari segalanya. Aku memberi kredit tinggi kepada dia. Aku pikir dia benar-benar bermain sangat bagus. Sangat solid dari garis belakang,” tambah Sharapova. Pil pahit juga harus ditelan oleh Caroline Wozniacki dan Ana Ivanovic. Dua mantan peringkat pertama dunia itu juga harus pulang pada

babak kedua. Wozniacki, unggulan kesembilan, dikalahkan petenis kualifikasi asal Republik Ceko, Petra Cetkovska, dalam dua set, 2-6, 2-6. Wozniacki juga terpeleset dalam pertandingan itu. Ia mengalami cedera pergelangan kaki kiri. Sedangkan Ivanovic harus mengakui keunggulan petenis Kanada, Euginie Bouchard, 3-6,3-6. Pada nomor putra, kejutan datang ketika juara Wimbledon tujuh kali, Roger Federer, takluk oleh peringkat 116 dunia asal Ukraina, Sergeiy Stakhovsky, dalam duel empat set, 7-6(5), 6-7(5), 5-7 dan 6-7(5). Ini adalah kekalahan terburuk Federer di seri grand slam setelah sepuluh tahun terakhir. Tahun 2003 lalu ia tersingkir pada babak

pertama di Roland Garros. Berbeda dengan para petenis itu, Andi Murray tetap memelihara harapannya ketika tidak menemui hambatan berarti melawan Lu YenHsun. Murray megalahkan petenis Taiwan itu 6-3, 6-3 dan 7-5 dalam waktu dua jam. Kemengan juga diraih oleh mantan juara Wimbledon, Kvitova. Petenis Ceko ini justru lolos ke babak ketiga tanpa harus berkeringat karena lawannya, Yelena Shvedova memutuskan mundur. Sementara itu dua peringkat pertama dunia, Novak Djokovic dan Serena William akan melakukan babak keduanya hari ini. Kedua petenis itu memiliki harapan besar setelah rival-rival utamanya tersingkir. (aji)

MUNICH- Pelatih Bayern Muenchen Pep Guardiola mulai memimpin latihan pertama pramusim klub itu pada Rabu (26/6) di Allianz Arena. Ribuan penggemar peraih tiga gelar musim 2012-2013 itu menyaksikan sentuhan pertama mantan pelatih Barcelona itu. Salah satu dari 16 pemain Bayern Muenchen yang mengikuti sesi latihan tersebut adalah penyerang muda Toni Kroos. Selain itu ada Philipp Lahm, Manuel Neuer, Franck Ribery, Thomas Mueller, dan Jerome Boateng. Para pemain ini adalah kunci sukses Bayern Muenchen saat menjuarai Liga Champions Mei lalu. Toni Kroos tidak bisa membela Bayern Muenchen pada laga final Liga Champions melawan Borussia Dortmund di Stadion Wembley Inggris akibat cedera yang dia dapat saat laga perempat final melawan Juventus. Setelah istirahat selama dua setengah bulan, pemain Tim Nasional Jerman ini kembali mengikuti latihan. Semua mata tertuju pada latihan pertama Guar-

diola yang berlangsung hanya dua hari setelah diperkenalkan kepada publik pada Senin (24/6) lalu. Setelah melakukan pemanasan, Guardioal memaparkan motede latihannya. Para pemain mengatakan, filosofi penguasaan bola yang diterapkan Guardiola di Barcelona akan dipakainya selama melatih Bayern Muenchen. “Sangat menarik dan positif. Pertemuan pertama ini sungguh bagus. Dia berbicara dengan kami dan sesi latihan itu berlangsung baik. Saya sangat senang,” kata penyerang Thomas Mueller kepada stasiun televisi Sport1. Mantan pemain Borussia Dortmund Mario Gotze tidak bisa mengikuti sesi latihan tersebut karena masih mengalami cedera otot yang dia dapat pada akhir musim lalu dan membuatnya absen pada laga final Liga Champions. Begitu juga Holger Badstuber yang masih berkutat dengan cedera otot ligamen pada lutunya. Sedangkan Bastian Schweinsteiger baru akan mengi-

kuti latihan pada hari-hari mendatang bersama dengan para pemain yang masih membela negaranya di Piala Konfederasi. Bayern kembali berlatih pada Kamis (27/6) ini sebelum kembali ke pemusatan latihan mereka di Sabener Strasse. Kemudian, mulai 4 Juli mendatang mereka mengadakan pemusatan latihan selama satu minggu di Italia utara. (espn/sky sports/aji)

Ancelotti Tak Sabar Segera Latih Ronaldo, Perez Klaim Dapatkan Isco

MADRID - Pelatih baru Real Madrid Carlo Ancelotti mengaku senang bisa melatih Cristiano Ronaldo. Dia pun tidak sabar lagi segera membimbing kapten Tim Nasional Portugal yang baru saja berada di Indonesia tersebut. Penegasan Ancelotti ini sekaligus mengakhiri spekulasi yang menyebutkan bahwa Ronaldo akan kembali ke Manchester United (MU) pada jendela transfer musim panas ini. Mantan pelatih AC Milan dan Chelsea itu juga ditanyai pendapatnya tentang Ronaldo yang masuk dalam daftar pemain bintang yang pernah dilatihnya saat di Juventus, Milan, Chelsea, dan Paris Saint-Germain (PSG).

“Pendapat saya mudah saja. Ronaldo adalah seorang pemain yang fantastik dan mengagumkan. Saya merasa sangat terhormat bisa melatih pemain seperti Ronaldo seperti juga melatih Zidane. Ronaldo tidak masuk dalam daftar pemain seperti pemain Brasil Ronaldo, Zidane dan Ronaldinho yang sudah saya latih,” ujarnya. Dia meneruskan, “Sekarang dia masuk dalam daftar pemain bintang yang saya latih dan saya sangat senang dengan itu.” Masa depan Ronaldo di Santiago Bernabeu tidak didiskusikan secara detail dalam jumpa pers pertama tersebut. Ancelotti tidak ingin berbicara

tentang transfer dari atau ke Bernabeu pada kesempatan itu. Sementara itu, Presiden Real Madrid Florentino Perez mengatakan pada Rabu (Kamis WIB), bahwa kesepakatan untuk mendatangkan gelandang Malaga Isco telah tercapai dengan klub penjual dan sang pemain sendiri. Pemain internasional Spanyol U-21 ini mengakui pada pekan lalu bahwa dirinya mendapat tawaran dari Real, dan Perez mengonfirmasi bahwa ia hanya perlu menjalankan pemeriksaan medis sebelum kesepakatan ini dapat benarbenar diselesaikan. “Sudah ada kesepakatan dengan klub dan sang pemain,” tuturnya kepada radio nasional Spanyol pada Rabu. “Isco akan diperkenalkan pada pekan depan, ia hanya perlu melewati pemeriksaan medis.” Mantan pemain Valencia itu akan menjadi pembelian besar pertama Real di bursa transfer musim panas, di mana klub ibukota itu siap membayar sekitar 30 juta euro untuk mendatangkannya. Isco akan menjadi pemain pertama yang datang pada rezim Carlo Ancelotti sebagai pelatih setelah ia diperkenalkan kepada media di Santiago Bernabeu pada Rabu pagi, dan Ancelotti memuji penampilan terkini saat berandil besar membawa Spanyol menjuarai Piala Eropa U-21 di Israel. “Saya hanya dapat berbicara mengenai kualitasnya. Ia sangat bagus, tim Spanyol U-21 memiliki sejumlah pemain hebat dan ia merupakan salah satu yang paling berbakat. Isco dapat bermain di tim manapun.” (espn/sky sports/antara/aji/dar)

AREMA IPL MENYERAH: Pesepakbola Arema Indonesia IPL, Putut Waringin Jati (kanan) berusaha mempertahankan bola dari hadangan pesepakbola Bontang FC, Firman Usman (kiri) dalam pertandingan kompetisi Indonesia Premier League (IPL) di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur, Kamis (27/6). Arema IPL dikalahkan tamunya, Bontang FC dengan skor akhir 1-3.

e Paper Koran Madura 28 Juni 2013  

Satu Hati Untuk Bangsa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you