14
Ribuan Rokok Tanpa Cukai Gagal Diselundupkan PROBOLINGGO - Kantor Pengawasan dan Pela-yanan Bea Cukai tipe B Probolinggo, berhasil mengamankan rokok tanpa cukai, Selasa (2/4) dinihari sekitar pukul 00.45 wib. Rokok yang berjumlah sekitar 16 ribu bungkus (pak) itu diamankan dari kendaraan boks sebuah ekpedisi pengiriman barang. Hanya saja hingga kini, pihak bea cukai masih belum mengetahui pemilik dan asal barang haram tersebut. Bahkan petugas bea cukai juga belum bisa memastikan, hendak dibawa atau diselundupkan ke mana rokok tak bercukai bernama (Merk) Grend Light itu. “Belum diketahui pemilik dan asalnya,” kata Hari NT, kasubsi penindakan dan penyidikan, kantor bea cukai Probolinggo. Menurut Hari, mobil boks yang membawa 20 karton rokok ilegal itu ditangkap di Jalan Raya Soekarno-Hatta, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan. Petugas Bea Cukai dan petugas lalu lintas Polres Probolinggo Kota menghadang kendaraan tersebut dari arah barat yang melaju ke arah timur, malam itu. Informasi adanya pengiriman rokok tanpa cukai itu, kata Hari di dapat dari warga. Begitu melintas, mobil boks yang sudah dikantongi ciri-cirinya itu langsung
TAPAL KUDA
RABU 3 APRIL 2013 NO.0088 | TAHUN II
dihentikan. Polisi lalu lintas dan petugas Bea Cukai, meminta surat-surat kendaraan. Usai memeriksa kelengkapan kendaraan, petugas kemudian membuka pintu belakang. Informasi dari warga benar, setelah dibuka pintunya, boks tersebut berisi 20 karton yang tersusun rapi. Untuk memastikan kebenaran informasi soal pengiriman rokok tanpa cukai, petugas meminta sopir dan kenek membuka dus yang sudah tersegel. Dan benar, karton sebanyak itu didalamnya berisi rokok tanpa pita cukai. Malam itu juga, petugas membawa sopir dan kenek, berikut rokok dan mobilnya ke Mapolresta Probolinggo. Pagi harinya, barang bukti tersebut diserahkan ke Bea Cukai yang berkantor di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Mayangan, Kota Probolinggo. Sedang kendaraan pengangkut berikut sopir dan pembantunya, dipulangkan setelah dimintai keterangan beberapa saat.
Sementara itu, petugas lapangan seksi Pengawasan dan Penindakan Bea Cuka, Edi Rudiyanto, juga mengaku belum mengantongi nama pemilik maupun pengirim barang tersebut. “Yang kami amankan hanya rokoknya,”
kata Edi Diperkirakan, dengan kejadian ini, negara dirugikan sekitar Rp 77,44 juta. Jika cukai yang harus dibayar ke negara sebesar Rp 275 per batangnya. Hal itu belum termasuk PPn sebesar
8,2 persen per bungkusnya. Menurut Edi, besarnya PPn yang harus disetor ke negara, tergantung harga jual rokok tersebut. “Rokok hasil tangkapan ini berisi 20 batang per bungkusnya,” pungkas Edi. (gus/dar)
KELEMBAGAAN
KUA Bukan Sekedar Urus Pernikahan dan Perceraian PROBOLINGGO - Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan pelayanan urusan keagamaan masyarakat, diakui, belum optimal. Ini bukan terletak pada buruknya pelayanan melainkan lebih diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang tupoksi KUA sendiri. “Selama ini masyarakat mengetahui tugas KUA hanya sebatas memberi pelayanan tentang urusan surat menyurat pernikahan atau perceraian. Padahal, KUA memiliki tupoksi segala hal yang berkaitan dengan urusan agama,” ujar H.Bustomi, Kepala Kemenag Kabupaten Probolinggo, Selasa (2/4). Menurut dia, banyak tugas KUA lainnya selain urusan pernikahan, perceraian dan pegawai pencatat nikah. Berkaitan itu, ia berharap masyarakat lebih memahami tupoksi KUA dengan jelas, sehingga pelayanan yang diberikan KUA pun lebih optimal dan menyeluruh. “Tidak seperti sekarang KUA hannya melayani masyarakat yang berkaitan dengan urusan perkawinan dan perceraian semata,”tandas H. Bustomi. Selain itu, ia pun berharap Kemenag Kabupaten Probolinggo lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas KUA, termasuk pegawai KUA di semua kecamatan. Sebab,
masih ada KUA yang belum memilki kantor lantaran lokasinya di daerah terpencil. “Itu pun belum termasuk kekurangan tenaga. Selayaknya setiap KUA memiliki tiga sampai empat pegawai. Tapi kenyataannya, terlebih di daerah terpencil, KUA kadang hanya memiliki satu pegawai. Jadi, selain sebagai Kepala KUA, ia pun merangkap sebagai staf” ujarnya seraya menyebut permasalahan ini yang akan difokuskan untuk segera diselesaikan. Disinggung permasalahan proses pendaftaran pernikahan ke KUA berbelit-belit. Terlebih bagi pendatang yang mungkin belum memiliki KTP. Menurut H. Bustomi, hal ini bukan ingin mempersulit, tapi mekanismenya memang seperti itu. Persyaratan pernikahan itu harus berjenjang mulai dari RT hingga Desa/Kelurahan, sehingga tidak bisa serta merta mengurusnya di KUA. Soal apakah dibenarkan KUA melakukan pungutan uang kepada mereka yang ingin menikah dengan alasan uang administrasi? Ia mengatakan pembayaran sejumlah Rp 30 ribu kepada KUA bukan biaya nikah melainkan biaya administrasi pencatatan nikah hingga mengeluarkan akad nikahnya. “Saya berharap masyarakat harus paham dan jangan salah mengartikan,” pungkasnya. (hud)
KASUS PELAJAR
PROTES PEDAGANG ASONGAN
Dispendik Bina Dua Pelajar Mabuk Miras
PEDAGANG ASONGAN. Sejumlah pedagang asongan melakukan aksi unjuk rasa di Stasiun Jember, Jawa Timur, Selasa (2/4). Dalam aksinya mereka menolak larangan dari PT Kereta Api Indonesia untuk berjualan di gerbong kereta ekonomi berpendingin udara (AC) karena dianggap mengancam mata pencaharian pengasong.
PROBOLINGGO- Dua pelajar sekolah dasar (SD) yang terlibat pesta miras dan mabuk-mabukan bersama lima pelajar SMP/SMA di Kabupaten Probolinggo, mulai mendapat perhatian. Keduanya tidak mendapat sanksi dari sekolahnya. Bahkan akan dibina secara khusus dengan melibatkan dewan guru, komite sekolah, paguyupan kelas, wali murid beserta karang taruna. HP (10) dan GN (8), salah satu siswa kelas empat dan lima sekolah dasar negeri (SDN) Randu Putih I, Kabupaten Probolinggo terpaksa pulang terlambat. Mereka harus menjalani pendidikan motivasi dari guru dan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo. Beberapa hari lalu, keduanya terlibat pesta miras dan mabuk-mabukan hingga harus berurusan dengan polisi. Dewan guru dan Dinas Pendidikan Probolinggo mulai memberikan motivasi. Dengan menggali bakat bernyanyi, Holip dan Ghofin diminta untuk bernyanyi Garuda Pancasila. Meski malu-malu, keduanya memberanikan diri untuk bernyanyi. Menurut Siti Sulami, Kepala Sekolah SDN Randuputih I, mengungkapkan para pendidik di SDN Randuputih I sudah berusaha maksimal memberi motivasi agar siswanya mau berprestasi. “Holip dan Ghofin tergolong siswa penurut. Mereka tidak diberi sank-
si, melainkan akan dibina secara khusus,”ujarnya, kepada wartawan, Selasa (2/4). Meski bukan peristiwa yang pertama kali terjadi, Siti Sulami, merasa kaget pesta miras yang melibatkan dua siswanya hingga menggegerkan warga Kabupaten Probolinggo. Tak harus menunggu, akhirnya pihak sekolah mengambil langkah cepat melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Bahkan, pihaknya telah memberikan pembinaan dengan melibatkan semua stakeholder sekolah. Mulai dewan guru, komite sekolah, wali murid dan tokoh masyarakat yang ada disekitar lingkungan sekolah.
ingi Sunardi, mengatakan hal senada. Menurutnya Kekeliruan cetak itu dari percetakan, sebab ia saat memesan kartu pelunasan tersebut ia sudah mengganti perda yang baru. Namun, kenyataannya bukti pelunasan itu masih menggunakan perda yang lama. “Sudah beberapa hari yang lalu, kami mengetahui kesalahan cetak itu,” katanya. Atas temuannya, Bagus sempat komplain ke perusahaan yang mencetak bukti itu, namun karena telah selesai dicetak seluruhnya, bukti tersebut, tetap akan digunakan. Pihak dishub bersepakat dengan percetakan akan meng-
ganti tahun depan (2014). Sebenarnya, Bagus pernah komplain pada percetakan, terkait kerusakan stiker parkir berlangganan. Baik kesalahan nomor seri atau stiker yang tidak pas pemotongannya “Karena jumlahnya tidak banyak, kami minta untuk diperbaiki,” jelasnya. Kekeliruan mencantumkan Perda tersebut diketahui salah Seorang warga Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, saat mereka hendak membayar pajak kendaraan bermotornya. Karena terdapat kesalahan, warga itu di hadapan petugas Samsat mengatakan tidak akan mem-
“Saya merasa kaget peristiwa yang menimpa kedua siswa kami. Mudah-mudah ini tidak akan terjadi lagi.’tandasnya. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tutug Edy Utomo akan mengambil langkah konkrit. Menurutnya peristiwa ini tentu saja menjadi pelajaran berharga bagi orang tua, agar lebih berhati-hati dalam mengawasi pergaulan anakanaknya. “Jaga kekompakan, dan lakukan mediasi masalah yang timbul hingga bisa terurai. Saya titip salam ke wali murid. Kami tetap berupaya melakukan koordinasi dengan pihak aparat,” pinta mantan
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo. Keberhasilan lembaga pendidikan, lanjut dia, tergantung banyak hal. Semua stakeholder sekolah, mulai dari Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Dewan Guru, Paguyupan Wali Murid harus berkepentingan melakukan konsolidasi dan anjangsana untuk bersilaturrohim. “Tidak hanya sekali dilakukan. Kalau tidak sempat bangun komunikasi supaya lingkungan sekolah lambat laun tidak terjadi masalah lagi. Insyaallah semua masalah dapat segera teratasi,”pungkas Tutug Edy Utomo. (hud)
KETELEDORAN
Bukti Pelunasan Parkir Salah Cetak PROBOLINGGO – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo, mengaku keliru mencantumkan perda di bukti pelunasan parkir berlangganan. Seharusnya peraturan daerah (Perda) yang tertulis di kwitansi tersebut Perda nomor 3 Tahun 2011, bukan Perda nomor 13 tahun 2005. Sunardi kepala Dishub setempat, berterus terang adanya kekeliruan tersebut. ia menyebut kesalahan itu bukan faktor kesengajaan dan pihaknya mengetahui kekeliruan itu dari sejumlah wartawan yang mengkonfirmasinya. “Kami belum ngecek. Itu mungkin hanya salah cetak,
bukan kesalahan yang mendasar,” katanya pada sejumlah wartawan, Selasa (2/4) siang. Karenanya, Sunardi menegaskan jika kesalahan tersebut tidak menyalahi aturan dan tidak berimplikasi hukum. Sebab, di perda sebelumnya nominal parkir berlangganan tidak berbeda alias sama. Yakni untuk kendaraan roda dua masih tetap Rp 25 ribu, sedang untuk roda empat atau lebih sebesar Rp 50 ribu. Sunardi juga mengatakan jika kekeliruan tersebut disebabkan pihak percetakan, bukan dinas yang dikepalainya. Karena sebelumnya, Ia telah memberitahukan perda
yang ditulis di bukti pelunasan parkir berlangganan yang baru (2013) adalah perda yang baru. Ditambahkan, dishub akan mengganti bukti pelunasan parkir, tahun depan. Sebab menurutnya bukti tersebut sudah kadung dicetak sebanyak sekitar 190 ribu untuk motor dan lima ribuan kendaraan roda empat atau lebih. Apalagi keterbatasan anggaran. “Pesannya sekali dalam setahun, yakni Desember. Kalau diganti, ya harus menunggu anggaran turun. Kami ganti tahun depan saja,” tuturnya kemudian. Kepala UPTD parkir, Bagus Prasetyo, saat mendamp-
Kekeliruan tersebut disebabkan pihak percetakan, bukan dinas yang dikepalainya. Karena sebelumnya, Ia telah memberitahukan perda yang ditulis di bukti pelunasan parkir berlangganan yang baru (2013) adalah perda yang baru. bayar retribusi parkir berlangganan seharga Rp 25 ribu. Ia hanya membayar pajak kendaraannya, kecuali bukti pelunasan parkir berlangganan
tersebut, diganti perdanya. Bukan perda nomor 13/2005, tetapi perda nomor 3/2011, perda yang baru. “Saya menolak restribusi parkir berlangganan karena perdanya masih memakai yang lama,” katanya pada sejumlah wartawan. Dikonfirmasi terpisah, ketua komisi B DPRD setempat, Syaifudin mengaku belum mengetahui kesalahan tersebut. Hanya saja, ia meminta bukti pelunasan itu diganti mengingat sudah ada perda yang baru. “Meski nominalnya tidak berubah, seharusnya perda baru yang dipakai,” ujar politisi PKB tersebut. (gus)