Issuu on Google+

1

RABU 3 APRIL 2013 NO. 0088 | TAHUN II Koran Madura

RABU

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

3 APRIL 2013

g PAMANGGHI

UMK TERLALU TINGGI

Puluhan Biro Perjalanan Tutup SURABAYA- Sekitar 20 pengusaha biro perjalanan wisata di Jawa Timur terpaksa menutup usahanya pada tahun ini karena pemberlakuan kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK). “Ada pula beberapa biro perjalanan yang lebih memilih mengoperasikan bisnisnya tanpa karyawan karena tidak mampu membayar gaji sesuai ketentuan pemerintah,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Biro Perjalanan Indonesia (Asita) Jatim Nanik Sutaningtyas di Surabaya, Selasa. Saat ini, anggota Asita Jatim berjumlah sekitar 350 pengusaha biro perjalanan. “Selain kenaikan UMK di Jatim, kebijakan kenaikan tarif tenaga listrik setiap tiga bulanan dan bahan bakar minyak (BBM) sangat memberatkan pengusaha biro perjalanan. Hal itu secara otomatis meningkatkan biaya operasional,” ujarnya. Ia khawatir kondisi tersebut akan berpengaruh pada harga paket wisata yang ditawarkan kepada wisatawan domestik maupun internasional pada masa mendatang. “Jika tarif tenaga listrik naik, pengusaha hotel di Jatim pasti akan merevisi tarif kamarnya,” ucapnya. Begitu juga ketika harga BBM naik, tentunya akan membuat pengusaha biro perjalanan harus menanggung peningkatan biaya transportasi. “Mau tidak mau, kami harus mencari solusi terbaik agar perputaran dana perusahaan selalu memiliki performa positif,” ujarnya. Ia juga mengemukakan permasalahan lain yang menghambat perkembangan bisnis biro perjalanan adalah faktor perizinan. Untuk mendirikan usaha biro perjalanan, setiap pengusaha diwajibkan mempunyai izin gangguan (HO) dan IMB. “Syarat tersebut menjadi ‘momok’ bagi pengusaha, termasuk yang bergerak di sektor pariwisata. Banyak pengusaha lain juga mengeluhkan rumitnya perizinan,” katanya. (ant/yat/beth)

ZAT ADIKTIF

BNN Temukan 14 Narkotika Jenis Baru Batam- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Anang Iskandar mengatakan saat ini ada 14 dari 251 jenis narkotika baru ditemukan di Indonesia. “Ada 251 jenis narkoba baru yang ditemukan di dunia dalam beberapa waktu terakhir dan 14 diantaranya ada di Indonesia,” kata dia di Batam, Selasa. Ia mengatakan, jenis baru narkotika ini diperoleh dari laporan dan kemudian diteruskan ke laboratorium BNN. Narkoba jenis baru ini sangat mudah ditemukan. “Saat ini jumlah pengguna narkoba di Indonesia sudah menyentuh empat juta orang. Memang peredaraan narkoba sudah berkembang pesat di seluruh dunia tidak hanya di Indonesia, namun kami tetap yakin pada 2015 Indonesia bisa bebas narkoba,” kata dia. Anang mengatakan, untuk narkoba yang berasal dari luar negeri sebagian masuk melalui Kota Batam dan wilayah lain di Provinsi Kepulauan Riau. “Pada umumnya Narkotika dari Malaysia untuk masuk ke Indonesia melalui Batam sebagai kota transit. Dari Batam baru dikirim ke kota lain seperti Jakarta dan Surabaya,” kata dia. BNN, kata dia, akan memberikan perhatian khusus bagi Batam untuk memutus masuknya narkoba ke Indonesia melalui kota yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia tersebut. “Kami akan memberikan perhatian khusus untuk mengurangi narkoba masuk ke Indonesia melalui Batam. Kami juga akan membangun pusat rehabilitasi di Batam,” kata dia. Pusat rehabilitasi pengguna Narkotika yang akan dibangun di Batam pada tahun ini, kata dia, merupakan nomor dua terbesar setelah pusat rehabilitasi Lido di Sukabumi. “Di sini merupakan pusat rehabilitas ke empat yang dibangun. Dengan anggaran pembangunan sebesar Rp50 Miliar,” kata Anang. BNN, kata dia, juga mengimbau seluruh wali kota/bupati di Indonesia untuk serius menangani penyalagunaan narkoba dan membentuk pusat rehabilitasi. (ant/lar/ beth)

Bencana Oleh : Drs. Muhammad Fadillah, Msi.

P

ant/reno esnir

KWIK KIAN GIE DATANGI KPK. Ekonom Senior, Kwik Kian Gie mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (2/4). dimintai keterangan terkait KPK melakukan penyelidikan dalam kaitan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam lanjutan penyelesaian BLBI, yaitu pemberian SKL (Surat Keterangan Lunas).

BPK Temukan Dana 5,83 T Mencurigakan Sepanjang Semester II Tahun 2012 Ada 3.990 Kasus JAKARTA- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepanjang semester II-2012 menemukan 3.990 kasus senilai Rp5,83 triliun yang berpotensi merugikan keuangan negara. Menurut Ketua BPK, Hadi Poernomo, pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II-2012, BPK mengungkap sebanyak 12.947 kasus senilai Rp9,72 triliun. “Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.990 kasus senilai Rp5,83 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan negara,” kata Hadi di Gedung DPR Jakarta, Selasa (2/4). Atas temuan ketidakpatuhan tersebut, kata Hadi, BPK merekomendasikan agar entitas yang diperiksa menyerahkan aset dan menyetor uang tersebut ke kas negara, daerah atau perusahaan. “Pada pemeriksaannya, BPK memeriksa 709 objek pemeriksaan yang terdiri atas 154 ob-

jek pemeriksaan kinerja, 450 pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dan 105 objek pemeriksaan keuangan,” paparnya. Sementara itu, lanjut Hadi, sebanyak 4.815 kasus merupakan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Sebanyak 1.901 kasus penyimpangan administrasi dan sebanyak 2.241 kasus senilai Rp3,88 triliun merupakan temuan ketidakhematan, ketidakefisienan dan dan ketidakefektifan. “Atas temuan ini BPK merekomendasikan perbaikan SPI dan tindakan administratif atau korektif lainnya,” kata Hadi. Hadi berharap, dua temuan tersebut perlu segera mendapatkan perhatian pimpinan dan para anggota DPR untuk

mengawasi dan mendorong penyelesaian tindak lanjutnya. “Kami sepakat bahwa nilai temuan itu sangat besar. Temuan tersebut secara berulang terjadi setiap tahunnya,” ucapnya. Sedangkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Semester II-2012, BPK menemukan 1.871 kasus senilai Rp1,17 triliun yang terindikasi melanggar perundangundangan. Hadi mengatakan, kasus tersebut sebagian besar terjadi pada pemeriksaan LKPD sebanyak 1.793 kasus dengan nilai Rp1,15 triliun. “Selebihnya terjadi pada pemeriksaan BUMD,” imbuhnya. Pada Semester II-2012, jelas Hadi, BPK memeriksa sebanyak 94 LKPD provinsi/ kabupaten/kota tahun anggaran 2011. Sehingga, lanjut dia, pada 2012 BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemerik-

saan (LHP) atas 520 LKPD tahun anggaran 2011 dari 524 pemda yang wajib menyusun LKPD. “Masih terdapat empat pemda yang terlambat menyerahkan LKPD ke BPK. Selain itu, kami juga telah memeriksa dua LKPD 2010 dan sembilan laporan keuangan PDAM 2011,” ucapnya. Lebih lanjut Hadi mengungkapkan, terhadap 94 LKPD 2011, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 33 LKPD, opini tidak wajar (TW) diberikan kepada tiga LKPD dan tidak memberikan pendapat (TMP) pada 58 LKPD. Dia mengatakan, hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan bahwa pemda tingkat provinsi dan kota memperoleh opini yang lebih baik dibandingkan dengan pemda kabupaten. “Jadi, pemda kabupaten perlu didorong untuk memperbaiki pengelolaan dan pelaporan keuangannya,” ujar Hadi. (gam/bud/beth)

PENDIDIKAN

FSGI Usulkan Pelaksanaan Kurikulum 2013 Ditunda

Jakarta- Federasi Serikat Guru Indonesia mengusulkan peluncuran Kurikulum 2013 untuk ditunda karena dinilai belum ada kesesuaian dan kesiapan pengajar. “Sebaiknya Kurikulum 2013 itu ditunda dulu, benahi saja dulu guru-gurunya, beri mereka pelatihan,” kata Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti dalam Seminar Penguatan Empat Pilar Kebangsaan di Dunia Pendidikan yang bertajuk “Mengukuhkan Pendidikan Kewargaan bagi Kokohnya

Nilai-Nilai Kebangsaan” di Jakarta, Selasa. Retno menilai guru merupakan kunci keberhasilan suatu penerapan kurikulum. “Guru memang harus dibangun karena bagaimanapun dia adalah kucinya yang mengatur alur kemana siswa ini akan dibawa,” katanya. Karena itu, dia juga mengusulkan diadakannya pelatihan untuk guru-guru agar memahami betul kurikulum apabila akan diterapkan.

Dia juga menolak penerapan Kurikulum 2013 karena ada beberapa kompetensi dasar dan kompetensi inti yang tidak dipaparkan secara jelas. “Saya menolak kurikulum ini karena isinya tidak menggambarkan niat untuk membangun pendidikan kita,” katanya Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA 13 tersebut menilai sejumlah kompetensi dasar dalam Kurikulum 2013 tidak terintegrasi, sehingga tujuan pembelajaran sulit untuk dicapai. “Dalam kompetensi tersebut disebutkan siswa harus mempelajari pasal-pasal, tetapi tidak disebutkan pasal berapa. Harus berapa banyak pasal yang harus dipelajari mereka,” katanya. Bahkan, Retno mengusulkan agar dilaksanakan uji coba Kurikulum 2013 tersebut. “Di beberapa negara juga diadakan uji coba, seperti Singapura dan Inggris untuk mengetahui kekurangannya dan jangan terlalu terburu-buru diterapkan,” katanya. Dia mengusulkan uji coba tersebut kirakira selama dua tahun sebelum kurikulum tersebut diimplementasikan. Sementara itu, Direktur Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Harris Iskandar mengatakan Kurikulum 2013 tersebut masih dalam bentuk dokumen rancangan (draft), sehingga masih bisa dikaji ulang. “Kalau ada kritik, silakan ke Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud jadi bisa dikaji, dikurang ataupun ditambah,” katanya. (ant/wit/beth)

Kepala BPBD Kabupaten Sumenep

ada dekade ini, kata bencana sudah sangat begitu familiar ditelinga kita baik bencana alam karena gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puting beliung, kegagalan teknologi atau bencana sosial dengan serangkaian peristiwa konflik sosial antar kelompok dan etnis. Namun bukankah kita tahu juga bahwa kerusakan bencana alam ini karena tingkah kita yang merusak alam sebagaimana firman Nya dalam QS. AlA’raf : 56, “dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdo’alah kepada Nya sengan rasa takut dan penuh harap sesungguhnya rachmat Allah sangat dengan orang yang berbuat kebaikan” dan ataukah karena bencana sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebagaimana Qs. Al-Hadid : 22 “ setiap bencana yang menimpa di bumi dan dirimu sendiri semuanya tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh itu mudah bagi Allah.” Serangkaian kejadian bencana tersebut biasanya selalu bertumpu kepada lembaga yang mengurus kebencanaan. Terlepas dari itu semua, pengelolaan bencana pada dekade ini memang harus dapat menjamin dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dengan platform bahwa tanggung jawab bencana bukan saja hanya pemerintah tapi masyarakat dan dunia usaha harus terlibat menguatkan pilar bencana ini. Sejarah membuktikan bahwa di bumi indonesia ini bencana besar pernah terjadi mulai dari krakapengelolaan tau, gunung bencana pada tambora, tsudekade ini nami dahsyat memang harus di aceh. Sedapat menjamin cara geografis dan memberikan wilayah inperlindungan donesia mekepada mang berada masyarakat didalam “Ring of Fire” tatanan pertemuan lempeng tektonik aktif dunia, dikawasan tropis, berbentuk kepulauan menyebabkan ancaman bencana menjadi nyata dan menunjukkan trend kejadian yang signifikan. Dalam kurun waktu tiga dasawarsa terakhir ini hampir sekitar 70% adalah bencana hidrometrologi seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan puting beliung yang diprediksi bencana hidrometrologi ini akan terus meningkat seiring dampak perubahan iklim global. Walau demikian bencana geologis seperti gunung meletus, gempa, tsunami harus tetap selalu kita waspadai. Dibalik kejadian bencana ini kadang kita perlu lebih mendalami filosofi penanggulangan bencana dengan menjauhkan bencana dari masyarakat, menjauhkan masyarakat dari bencana, mendorong kehidupan masyarakat yang harmonis dengan ancaman bencana yang mungkin akan datang, serta menggali dan mengembangkan kesantunan dan kearifan lokal untuk siap menghadapi bencana. Menyadari bahwa kita hidup dan tinggal di daerah rawan bencana sudah seharusnya kita harus tanggap menghadapi semua ancaman bencana dengan kesadaran yang terinternalisasi dalam sebuah komunitas sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan kapasitas yang tinggi dalam menghadapi bencana. Pilihan sadar kita di balik indah dan makmurnya negeri ini, kita tidaklah mungkin lari dari kondisi dan kenyataan ini mari kita renungkan kembali lirik bijak lagu Ebiet G Ade “Barangkali disana ada jawabnya, mengapa ditanahku terjadi bencana, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang” Wallahhua’lam bisawab. =

ITU MASALAHNYA “Bang, coba cicipi baksonya,” tutur Matrawi pada tukang bokso. “Lho, saya kan yang jual kok saya harus mencicipi,” balas tukang bakso. “Cicipin saja.” “Pasti enaklah,” tegas tukang bakso. “Ya, saya tahu. Makanya coba cicipin.” “Baik, baik. Tapi mana sendoknya?” “Itulah masalahnya,” kata Matrawi. “Bilang saja, tak ada sendok. Gitu aja repot,” guman tukang bakso, kesal.

Cak Munali


2

SUMENEP

RABU 3 APRIL 2013 NO. 0088 TAHUN II

KECELAKAAN KERJA

Petambak Udang Meninggal Tersambar Petir

prasetyo utomo/ant

PROGRAM BERAS RASKIN. Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri (kiri) bersama Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kemensos Hartono Laras (kanan) dan Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Agusdien Fariedh (kedua kiri) dan Sekjen Kemensos Toto Utomo (kedua kanan), memperlihatkan contoh beras saat peluncuran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RASKIN) di Jakarta. Pemerintah meluncurkan program tersebut sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi beban Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras.

Kepala Bagian Perkonomian Sumenep Moh Hanafi menyatakan terlambatnya penebusan raskin tersebut karena diantara beberapa kepala desa belum menyelesaikan laporan daftar penerima manfaat (DPM). “Sebagian besar kecamatan di Kabupaten Sumenep sampai saat ini masih belum

menebus bantuan raskin karena terkendala penyelesaian DPM 1,” katanya, Selasa (2/4). Namun, sampai saat ini dirinya belum menerima laporan tentang kendala yang dialami kepala desa dalam menebus raskin, apakah karena penurunan pagu raskin sehingga menyebabkan

malas. “Wajar jika pagu raskin setiap tahunnya selalu megalami penurunan, berarti program tersebut benar-benar bisa diserap oleh masyarakat,” katanya. Enam belas kecamatan yang masih belum menebus raskin mulai bulan Januari hingga Maret 2013, Kecamatan Batuan, Bluto, Dungkek, Gayam, Gili Genting, Lenteng, Masa Lembu, Nung Gunung, Posongsongan, BatangBatang, Batu Putih, Ganding, Gapura, Kalianget, Rubaru dan Saronggi. Hanafi minta kepada seluruh camat agar ikut

serta membantu menyelesaian DPM 1. “Kami menganjurkan (camat) untuk memfasilitasi para kepala desa dalam menyelesaikan DPM 1,” harapnya. Untuk mengatasi keterlambatan penebusan raskin, dirinya akan melakukan konsultasi dengan camat setempat untuk memberikan bimbingan kepada kepala desa. “Kami telah menganjurkan kepada seluruh camat yang masih belum menebus raskin agar camat sendiri memberikan bimbingan dan menfasilitasi penyelesaian DPM 1 agar kepala desa bisa me-

nebus setiap bulan,” ungkapnya. Anggota Komisi A Khozaini Adzim menyayangkan belum ditebusnya raskin tersebut karena bantuan raskin merupakan program pemerintah yang diharapkan dapat membantu kesejahteraan masyrakat kurang mampu. “Saya sangat menyayangkan jika sampai saat ini masih belum ada kecamatan yang enggan menebus raskin. Padahal, raskin secara nasional memang merupakan upaya pemerintah untuk membantu kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Khozaini mengaku keberatan jika belum ditebusnya raskin karena pagu raskin yang terus menyusut. Dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, kata Khozaini, pihaknya menganjurkan agar lebih diupayakan jauh dari kepentingan pribadi. “Saya menganjurkan agar raskin ini diupayakan jangan sampai ada salah satu faktor yang mengambatanya, karena raskin merupakan program yang sangat membantu terhadap kesejahteraan masyarakat bayak,” tegasnya (edy/mk)

LISTRIK

90 PJU Menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya SUMENEP – Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi mengatakan, 90 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Sumenep sudah menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Namun hingga kini, dampak dari PLTS belum terasa sehingga setiap tahun pemerintah rugi sekitar 2,2 miliar.

Menurut Prayogi, pembangkit listrik tegana surya tersebut bisa menghemat biaya pembayaran hingga 20 miliar pertahun seperti di Mataram. "Saya rasa di sini (Sumenep) juga bisa menggunakan PJU PLTS secara keseluruhan, karena sumber alamnya sama tidak ada bedanya," katanya, Selasa (2/3).

Oleh karena itu, hal tersebut memang perlu dilakukan lebih jauh agar hasilnya dapat diketahui secara pasti sampai sejauh mana penghematan energi memakai PLTS Bambang Prayogi Ketua Komisi B

INFRASTRUKTUR

Bupati Batasi Izin Bangunan

Lebih Separuh Kecamatan Belum Tebus Raskin SUMENEP – Sebanyak 16 kecamatan dari 27 kecamatan di Kabupaten Sumenep sampai saat ini belum menebus bantuan beras untuk orang miskin (raskin). Belum ditebusnya bantuan tersebut membuat beras tersebut mengendap di Gudang Bulog setempat.

SUMENEP – Fauzi, 37, warga Dusun Kauman Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget, meninggal terambar petir, Selasa (2/4) dini hari. Korban meninggal dunia dalam perjalanan pulang usai panen udang di tambak Juk Tanomer di desa setempat. Menurut keluarga korban, Fauzi berangkat ke Juk Tanomer sekitar pukul 20.00 WIB bersama temannya, Ardi, 18. Mohammad Anwar mengatakan, korban sudah biasa berangkat memanen udang pada jam tersebut. Pada malam itu hujan deras disertai petir, namun korban tetap memaksa ke tambak. Istrinya, Rahemah, 29, sudah melarangnya sebelum berangkat, tapi korban tetap memaksa. “Sudah takdirnya korban meninggal dengan cara disambar petir,” tutur Anwar. Pengakuan Anwar, korban ditemukan sesama petambak dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Korban meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak. Sementara temannya, Ardi saat ini sedang mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Kalianget. Kapolsek Kalianget AKP Suwardi membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya korban memang nekad. Padahal saat kejadian hujan cukup lebat disertai angin dan petir. “Karena korban statusnya sebagai kepala rumah tangga dan pekerjaan itu dilakukan rutin, kemungkinan kenekatan itu dapat dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab,” katanya. Berdasarkan laporan anggotanya di lapangan, petir yang menyambar korban cukup dahsyat. Bahkan beberapa jendela kaca di rumah warga ada yang pecah. Bahkan pada kejadian, menurutnya, warga yang tinggal di lokasi kejadian berhamburan ke luar rumah. “Mereka mungkin kaget campur takut, karena mendadak mendengar teriakan minta tolong,” jelasnya. (athink/mk)

Pembangkit listrik tenaga surya perlu untuk terus digalakkan. "Ini mungkin terobosan yang harus dilakukan, saya rasa tidak ada kendala kita pelan-pelan saja pasti bisa," katanya. Sedangkan penggunaan PLTS saat ini di Sumenep masih sebatas di titik-titik yang belum terjaluri PLN, se-

hingga penghematan dari PLTS belum bisa diketahui sampai sejauh mana. “Oleh karena itu, hal tersebut memang perlu dilakukan lebih jauh agar hasilnya dapat diketahui secara pasti sampai sejauh mana penghematan energi memakai PLTS,” kata Politisi PDI Perjuangan tersebut. (athink/mk)

SUMENEP – Bupati Sumenep A. Busyro Karim akan membatasi pengeluaran surat izin bangunan di Sumenep, sehingga lahan produktif tidak menyusut. Pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Perizinan setempat. “Kami sudah memperingati perizinan untuk tidak mengeluarkan surat izin jika tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RT/RW),” ungkapnya, Selasa (2/4). Menurutnya, jika penerbitan surat izin sudah sesuai dengan Perda RT/RW tidak akan mengganggu lahan pertanian, sehingga tidak ada lagi penyusutan lahan produktif yang menyebabkan berkurangnya hasil pertanian. “Saya kira itu merupakan salah satu kunci dari penyusutan lahan di Kabupaten sumenep,” paparnya. Bupati mengimbau Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tidak mengeluarkan surat izin kepada wargat yang hendak membangun perusahaan yang berada di areal tanah yang produktif. “Kami mohon kepada masyarakat agar tidak lagi membangun perumahan di atas tanah yang produktif,” pintanya Petani juga diminta memperhatikan perkembangan pertanian yang dapat memacu kemajuan Sumenep kedepan. “Kami mengharapakan agar masyarkat tidak menyia-nyiakan program nasional,” harapnya. Sebagai solusi atas semakin menyusutnya lahan produktif, pihaknya telah mencetak sawah baru di Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean untuk dijadikan persawahan seluas 300 haktare. “Yang dulunya tidak mempunyai tuan, tapi saat ini sudah menjadi sawah yang bisa dijadikan sebagai lahan produktifitas pertanian,” ungkapnya. Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep R. Idris mengakui sulitnya mengendalikan pertumbuhan pembangunan. “Selama ini memang pertumbuhan pembangun sungguh tidak dapat diprediksikan,” katanya. Menurut Idris, adanya peraturan pemerintah tentang rencana tata ruang wilayah (RT/RW) dapat mengendalikan terhadap laju perkembangan pembanguan hingga menyebabkan menyusutnya lahan produktif. “Kami yakin dengan adanya (Perda) RT/RW dapat mengendalikannya,” tegasnya. (edy/mk)

ANGGARAN PEMILU

KPU Perlu Menghemat Anggaran SUMENEP - The Madura Network menilai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumenep terlalu boros dalam menggunakan anggaran pelaksanaan Pilgub Jawa Timur yang akan dilaksanakan Agustus nanti dan pemilu 2014 mendatang. “Seperti anggaran pileg dan Pilgub Jatim, total sementara dalam hitungan kami adalah Rp 9.606.450.000 dengan rincian, pada pileg KPU kebanjiran anggaran sebanyak Rp 6. 065.500.000, sedangkan pada pilgub berjumlah Rp 3.540.950.000. Sehingga, kami menilai bahwa anggaran tersebut terlalu boros. Seharusnya, mereka berpikir ekonomis karena masyarakat akan menilai bahwa KPU terke-

san sangat elite,” kata Ketua The Madura Network Hambali, Selasa (2/4). Anggaran tersebut belum lagi dari tambahan anggaran lain seperti penerimaan bulan ini misalnya honorariumnya dengan anggaran yang masih bersifat misteri. Termasuk penerimaan ketua dan empat anggota KPU Sumenep dalam tiap bulan yang dialokasikan KPU pusat. “Sedangkan penerimaan lain, menerima gaji bulanan secara double juga dirasakan sekretariat di PPK yang diperbantukan dari tenaga sipil dari kecamatan, yaitu 4 orang; sekretaris dan bendaharan, 2 staf yang disiapkan dari kecamatan, serta ksesekretariatan di PPS yang berjumlah 3 anggota sekretariat yg

disiapkan dari desa,” paparnya. Hambali mengatakan, gaji yang diterima komisioner KPU, PPK dan PPS berlipat-lipat. “Jadi, kalau boleh dihitung, ketua PPK seSumenep menerima Rp 2.750.000 x 7 bulan, 4 anggota PPK masingmasing menerima Rp 2.250.000 x 7 bulan, ketua PPS menerima Rp 1.000.000 x 7 bulan, dan 2 anggota PPS masing anggota menerima Rp 950.000 x 7 bulan. Untuk itulah, KPU bagi saya membuang-buang anggaran,” tegasnya. Sampai berita ini diturunkan, Koran Madura belum menerima konfirmasi dari komisioner KPU. Ketua KPU Thaha Samadi sebagai anggota KPU Moh Ilyas saat duhubungi via telpon tidak merespon. (sym/mk)

Gaji Panitia Pilgub Jatim Ketua PPK

: Rp 1.500.000 x 27 (kec.) x 7 (bulan)

= Rp

283.500.000

4 Anggota PPK : Rp 1.250.000 x 27 (kec) x 7 (bulan)

= Rp

236.250.000

Ketua PPS

: Rp 500.000 x 332 (desa) x 7 (bulan)

= Rp 1.162.000.000

2 Anggota PPS : Rp 450.000 x 332 (desa) x 7 (bulan)

= Rp 1.859.200.000

TOTAL = Rp 3.540.950.000 Gaji Panitia Pileg Ketua PPK

: Rp 1.250.000 x 27 (kec.) x 10 (bulan)

= Rp

337.500.000

4 Anggota PPK : Rp 1.000.000 x 27 (kec) x 10 (bulan)

= Rp 1.080.000.000

Ketua PPS

: Rp 500.000 x 332 (desa) x 10 (bulan)

= Rp 1.660.000.000

2 Anggota PPS : Rp 450.000 x 332 (desa) x 10 (bulan)

= Rp 2.988.000.000

Total = Rp 6.065.500.000


PAMEKASAN

3

RABU 3 APRIL 2013 NO.0088 | TAHUN II

KRIMINAL

Polisi Tangkap Dua Warga Membawa Sajam

PANEN TERAKHIR. Sejumlah buruh memanen padi, di Desa Pademawu Barat, Pamekasan, Jatim. Petani padi di Madura memasuki masa panen kedua atau panen terakhir dalam musim tanam tahun ini, karena 90 persen lahan di Madura adalah tadah hujan dan untuk selanjutnya lahan tersebut dipersiapkan untuk menanam tembakau.

Polres Tahan Dua Tersangka Penggelapan Kayu PAMEKASAN- Kepolisian Resort (Polres) Pamekasan, menahan dua orang yang diduga kuat terlibat dalam penggelapan kayu milik Perhutani Madura. Keduanya berinisial MRT yang merupakan mandor Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Perhutani Madura dan IBR yang dinyatakan sebagai penadah kayu. Saat ini keduanya sudah ditahan di Mapolres Pamekasan untuk menjalani pemeriksaan. Polisi juga menyita barang bukti berupa kayu jenis jati sebanyak 167 batang dengan berat 7.945 kubik yang digelapkan. Kepala Unit Idik IV Polres Pamekasan, Inspektur Satu Muhammad Shaleh, menjelaskan, penahanan kedua tersangka dilakukan setelah anggota Polres Pamekasan melakukan penyelidikan ke wilayah hutan milik Perhutani di perbatasan PamekasanSumenep tepatnya Kecamatan Pasongsongan. Dari hasil penyelidikan itu ditemukan adanya bekas pohon jati yang baru ditebang oleh petugas. Bekas potongan kayu itu, jumlahnya sangat banyak dan melebihi

dari jumlah kayu yang disita polisi. Saat itu, Polres Pamekasan juga sedang melakukan pengejaran terhadap tiga pemilik truk yang mengangkut kayu dari hutan ke tempat pengolahan kayu. Pemilik truk itu diidentifikasi merupakan warga Kabupaten Sumenep dan identitasnya sudah dimiliki Polisi. Untuk mendalami kasus ini, Polres juga akan memanggil beberapa pihak untuk dimintai keterangan. Di antaranya saksi ahli dari Perhutani, pihak rekanan yang menebang kayu, serta pegawai Perhutani yang mencatat keluarnya kayu dari dalam hutan. Dari keterangan itu, diketahui kayu yang sudah ditebang berdasarkan data Perhutani sebanyak 45 truk. Namun

ada tiga truk yang diselewengkan dan dibawa ke salah satu tempat pengolahan kayu di Kecamatan Pasean. “43 truk sudah dikirim ke tempat penyimpanan kayu dan sisanya diselundupkan,” kata Muhammad Saleh, Selasa (1/4). Dari hasil pengembanan pemeriksaan itu diperoleh kesimpulan, kasus tersebut melibatkan orang perhutani dan mengarah pada MRT yang bertugas sebagai mandor yang mengawasi keluar-masuknya kayu. Kedua tersangka diancam dengan Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 50 bahwa menerima, menjual dan membeli kayu yang patut diduga dari kawasan hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah, maka ancamannya hukumannya maksimal 10 tahun penjara. Polres juga sudah memeriksa pemilik tempat pengolahan kayu di daerah Kecamatan Pasean. Menurut Sholeh, pemilik pengo-

lahan kayu tidak tahu atas keberadaan 167 batang kayu tersebut. Alasannya kayu tersebut dikirim pada malam hari. Selain itu, pemilik pengolahan

perhutani. “Kalau pihak pengolahan kayu tidak wajib menanyakan surat-surat kelengkapan kayu yang hendak diolah. Pasalnya dia hanya pelayanan umum.

Kemenag Belum Terima Surat Edarannya

kayu tidak mengetahui bahwa kayu tersebut adalah kayu

Namun keterangannya kami butuhkan,” kilahnya. (fik/muj)

Kopaja Duga Ada Mafia di Samsat Pamekasan

PAMEKASAN: Komunitas Parlemen Jalanan (Kopaja) menuding ada mafia layanan administrasi kendaraan bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (Samsat) Pamekasan. Tudingan itu disampaikan mahasiswa aktivis Kopaja saat berunjukrasa di Kantor DPRD Pamekasan, Se-

lasa (1/4). Para mahasiswa menyampaika, mafia yang terjadi di kantor Samsat berupa penjualan stopmap untuk pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan plastik kepada pelanggan. Menurut Ketua Kopaja, Iam Kholil, penjualan stopmap dan plastik saat perpanjangan

tetap tidak bisa dibenarkan,. Seperti apa keterangannya nanti kami tindak lanjuti,” katanya. Kedua pemilik senjata itu masih menjalani tahanan di Mapolres Pamekasan dan dapat dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam (Sajam) dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Kasus penangkapan senjata tajam oleh petugas kepolisian Polres Pamekasan ini, merupakan kali ketiga di lokasi berbeda dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya polisi juga menangkap dua orang yang ketahuan membawa senjata tajam jenis celurit di Desa Bandungan, Kecamatan Pakong, serta seorang pemilik Sajam berupa Golok di Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Pamekasan. Sehingga, jumlah warga yang tertangkap polisi karena ketahuan membawa Sajam dalam sepekan terakhir mencapai lima orang. Kapolres lebih lanjut menjelaskan, operasi yang digelar Mapolres Pamekasan ini merupakan operasi penyakit masyarakat (pekat) yang sengaja digelar jajaran Polres untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, terutama mendekati pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim pada Agustus 2013 mendatang. Selain senjata tajam, selama pelaksanaan operasi ini polisi juga berhasil mengamankan sebanyak sembilan orang diduga preman dan menangani dua kasus judi sabung ayam di Pademawu, Pamekasan. (uzi/muj)

ONGKOS HAJI TURUN

DEMONSTRASI

surat keterangan nomor kendaraan (STNK) di kantor itu, harganya tidak sesuai dengan harga yang biasa di jual di sejumlah tokoh kertas di Pamekasan. Sebab, stopmap yang di toko dijual dengan harga Rp. 100 perlembar, di kantor tersebut dijual dengan harga Rp. 2 ribu perlembar. Demikian juga dengan plastik bungkus STNK yang dinilai harganya tidak rasional. “Selain itu, terkesan pembelian barang itu juga terkesan diwajibkan. Karena, sebelum masuk di ruang layanan, para pelanggan diwajibkan mendaftar di loket luar dan langsung disodori stopmap serta diminta membayar,” kata Iam Kholil. Perbuatan itu, kata Iam, menjadi lahan bisnis bagi oknum petugas Samsat untuk meraup keuntungan setinggi-tingginya, dengan cara yang dsalah namun sudah dianggap wajar. Dengan bisnis itu, oknum karyawan di kantor tersebut dapat meraup keuntungan hingga jutaan rupiah karena jumlah ken-

PA M E K A S A N - S a t u a n Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Pamekasan menangkap dua orang warga yang diketahui membawa senjata tajam (Sajam) jenis celurit dan pisau. Keduanya yang berinsial SAM ,40, dan MAT ,45 itu, warga Desa Klompang Timur, Kecamatan Pakong, Pamekasan. Merekaa ditangkap polisi di salah satu warung kopi di Desa Klompang Timur, Senin (1/4) sekitar pukul 22. 00 WIB, saat petugas berpatroli di wilayah Kecamatan Pakong. Polisi mencurigai keduanya yang berada warung itu, sehingga dilakukan penggeledahan. Dari penggeledahan itu, diketahui keduanya membawa Sajam berupa celurit dan pisau. Kapolres Pamekasan Ajun Komisaris Besar Nanang Chadarusman, Selasa (2/4), menjelaskan, kedua orang itu masih menjalani pemeriksaan untuk diperoleh keterangan berkaitan kepemilikan Sajam itu. Dalam pemeriksaan juga akan digali keterangan penggunaan dan peruntukan Sajam yang mereka bawa. Nanag mengakui, tradisi membawa sajam di wilayah itu belum bisa dihilangkan meski pihaknya sudah melakukan sosialisasi tentang ancaman hukuman bagi para pelakunya. Meski demikian, tadisi membawa Sajam ini tetap tidak bisa dibenarkan karena sudah melanggar undang-undang. “Memang tradisi membawa Sajam dengan alasan bela diri ini masih berlaku di masyarakat. Makanya kami periksa dulu, karena ini

daraan bermotor yang melakukan perpanjangan nomor dalam setiap harinya mencapai ratusan unit. Karenanya, ia meminta aparat kepolisian mengusut kasus itu sebab dinilainya, perbuatan tersebut merupakan tindakan melanggar hukum karena disetai pemaksaan secara halus. Para mahasiswa juga meminta DPRD Pamekasan merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Parkir Berlangganan, yang dinilai masih merugikan para pelanggan, karena masih banyak juru parkir yang memungut biaya parkir, sekalipun kendaraan tersebut berstiker parkir berlangganan. Perda Parkir Berlangganan, dinilai Kopaja tidak memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Apalagi masih ditemui di sejumlah tempat seperti Kantor Pos Pamekasan, masih dipungut biaya parkir. Padahal, bukan pasar dan bukan rumah sakit, seperti yang diisyaratkan dalam perda. Wakil Ketua DPRD Pame-

kasan, Fathorrahman, mengatakan Perda Parkir Berlangganan merupakan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan, serta untuk mengatur pengendara demi kenyamanan pengguna jalan serta lalu lintas di wilayah itu. Sementara menanggapi adanya penjualan MAP dan plastik di kantor Samsat, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Sukaryo berdalih, harga MAP dan plastik dikantor Samsat tersebut, harganya tidak seperti yang dituduhkan oleh para mahasiswa tersebut. Menurut sukaryo, harga MAP dan platisk di Kantor Samsat sebesar Rp. 1.000, dan tidak ada kewajiban bagi wajib pajak untuk membelinya. Namun demikian, kata Sukaryo, pihaknya akan segera melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua sistem yang ada di Kantor Samsat Pamekasan, termasuk penjualan map. (afa/muj)

PAMEKASAN- Meskipun pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1434 H/2013 sebesar Rp33.859.200 atau 3.527 dolar AS, turun 90 dolar AS dari tahun lalu, namun Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Pamekasan mengaku belum berencana menyebarkan informasi tersebut karena belum menerima Surat Edara Secara Resmi dari pemerintah. Kepala Seksi Haji dan Umroh Kemenag Pamekasan, Juhedi, Selasa (1/4), mengatakan jika Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) betul-betul turun, akan segera disampaikan ke Jemaah Calon Haji (JCH) Pamekasan yang dijadualkan berangkat tahun ini. Tahun lalu, lalu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang berangkat dari Embarkasi Juanda sebesar Rp. 36 juta. Jika biaya tersebut turun 90 dolar AS, maka diperkirakan BPIH tahun ini untuk embarkasi tersebut sebesar Rp. 35 juta. Juhedi berharap, pemerintah pusat bisa secepatnya mengeluarkan ketentuan tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tersebut, sehingga, para calon jemaah haji, sudah bisa menabung sejak saat ini. Tahun ini, jumlah Jemaah Calon Haji Kabupaten Pamekasan yang akan diberangkatkan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini JCH dari kabupaten tersebut diperkiakan sebanyak 1.495 sementara tahun lalu sebanyak 1.413 jamaah. Adapun jadwal pemberangkatan, Kemenag masih menunggu ketentuan jadwal dari Kemenag Provinsi Jawa Timur. Namun, pihak kemenag sendiri, sudah menyatakan Jemaah Calon Haji Pamekasan, akan berangkat pada kloter awal. Bahkan, jika tidak ada perubahan, penginapanyapun tidak akan jauh dari Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah.(afa/muj)

BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TURUN. Menag Suryadharma Ali memberikan keterangan pers seputar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2013 di Kantor Presiden, Jakarta.


4

PAMEKASAN

RABU 3 APRIL 2013 NO.0088 | TAHUN II

Siswa Galang Dana untuk Paguyuban Kesenian PAMEKASAN: Sejumlah siswa SMAN 3 Pamekasan, Selasa (2/4), menggelar aksi penggalangan dana di halaman sekolah mereka. Aksi penggalangan dana tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap Dinas Pendidikan setempat, yang dinilai tidak mau membari bantuan dana, terhadap Paguyuban Pecinta Seni Tradisional (PPST) SMAN 3 Pamekasan, yang akan mengikuti Pekan Seni Budaya di Kota Malang pada 13 April mendatang. Penarikan sumbangan itu dilakukan terhadap para guru dan siswa di sekolah tersebut. Untuk menarik mereka memberi sumbangan, kelompok kesenian itu mengawali dengan aksi drama yang menceritakan perjuangan Pangeran Ronggosokowati dan meminta agar para siswa dan guru memberi sumbangan untuk PPST. Menurut Cahyanto, guru Seni Budaya SMAN 3 Pamekasan, mengatakan mendukung langkah siswa binaannya tersebut karena dinilai menjadi jalan keluar dari kegelisahan siswa yang tergabung

siswa akan semakin sempit,” kata Cahyo. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Pamekasan, Mohammad Tarsun menyatakan, tidak benar Disdik me-

nutup mata terhadap kegiatan penyelenggaraan pekan seni yang akan diikuti oleh paguyuban pecinta seni tradisional SMAN 3. ”SMAN 3 memang pernah

dalam Paguyuban Pecinta Seni Tradisional. Selain itu, upaya tersebut merupakan upaya menggalang dana, karena Dinas Pendidikan tidak memiliki anggaran dana untuk kegiatan Pekan Seni Siswa Se-Jawa Timur. Tidak adanya peran serta dinas pendidikan didalam pangelaran pekan seni tersebut, dinilai akan mempersempit kreatifitas dan kecintaan siswa terhadap seni dan budaya tradisional Madura. ”Kalau pemerintah sudah tutup mata terhadap pengelaran seni, otomatis kreatifitas

ATASI ABRASI PANTAI

Pemkab Mereklamasi Pantai mengajukan permohonan ke Disdik, tapi sampai sekarang tidak pernah ditindak lanjuti, hingga dalam usulan anggaran di APBD, permohonan tersebut dicoret,” kata Tarsun. Meskipun demikian, jelas Tarsun, pihaknya akan berupaya untuk mencarikan bantuan, untuk membiayai kegiatan tersebut. Rencananya, dana tersebut akan dicarikan dengan cara menggalang sumbangan secara pribadi di lingkungan Dinas Pendidikan. Tarsun menyatakan menyesalkan sikap PPST. Karena Disdik sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak SMAN 3 Pamekasan, namun belum ada satupun perwakilan pelaku seni sekolah itu yang menghadapnya. Ia meminta semua sekolah memahami keberadaan anggaran di Dinas Pendidikan, karena tidak semua kegiatan yang diusulkan disetujui untuk didanai oleh pemerintah. (afa/muj)

SKPD

Pemerintah Rencanakan Pemekaran Dua Satuan Kerja

MENIMBANG RAJUNGAN. Istri nelayan menimbang kepting perairan dalam atau rajungan, di Desa tanjung, Pademawu, Pamekasan, Jatim. Sejak pertengahan Maret lalu, harga rajungan yang diekspor ke sejumlah negara Asia itu, turun dari Rp 36.000 per kg menjadi Rp 30.000 per kg, disebabkan melimpahnya tangkapan nelayan.

PAMEKASAN- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan berencana melakukan pemekaran dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Pamekasan yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Berdasar telaah staf yang dilakukan Staf Ahli Bupati Pamekasan, dua instansi itu dinilai memiliki struktur yang layak untuk dipecah menjadi beberapa SKPD. Menurut Yusuf Suhartono, Staf Ahli Bupati Pamekasan Bidang Pemerintahan, Selasa (2/4),, berdasarkan kajian yang dilakukan, dua SKPD tersebut dinilai memiliki beban terlalu berat dan berakibat pada banyaknya program yang belum terlaksana hingga melampaui tahun anggaran. Di Dinas PU sebelumnya terdiri dari tiga dinas yang disatukan yakni Dinas Pemukiman, Bina Marga dan Pengairan. Kini Dinas PU akan dipecah kembali dan rencananya akan dijadikan dua

SKPD yang terdiri dari satuan kerja yang mengurusi bidang pengaspalan jalan dan sarana prasarana serta satuan kerja yang membidangi permukiman.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan ini menambahkan, untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti Stadion, sekolah dan perkantoran seharusnya dikerjakan oleh Dinas PU. Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan ini menambahkan, untuk pembangunan sarana

PENDIRIAN KANTOR SAR. Sejumlah petugas dari Badan SAR Nasional (Basarnas) berada di pantai Desa Waymuli Kec Rajabasa, Lampung Selatan.

PERTANIAN

ADVERTORIAL

Bupati Serahkan Bantuan untuk Korban Angin Kencang

PAMEKASANBupati Pamekasan, Kholilurrahman, Selasa (2/4), menyerahkan bantuan untuk korban bencana angin kencang yang terjadi di wilayahnya beberapa bulan lalu. Bantuan yang diserahkan itu, berupa bantuan biaya untuk perbaikan rumah. “Berdasar data yang kami terima, ada sekitar 401 keluarga yang mengalami dampak akibat musibah angin kencang untuk wilayah Kecamatan Larangan, Pademawu dan Galis,” kata Kholilurrahman saat memberi sambutan dalam penyerahan secara simbolis bantuan bagi korban bencana tersebut di Kantor Kecamatan Larangan. Bupati mengatakan, bantuan yang disalurkan itu diutamakan untuk para korban bencana dari keluarga tidak mampu. Sebab, bupati menilai, bagi warga yang memiliki keterbatasan di bidang ekonomi tersebut, dampak kecil akan dirasakan sebagai beban yang sangat berat. “Meski kerusakannnya ringan, tapi karena berada dalam ketidak berdayaan ekonomi, akan terasa sangat berat. Sehingga mereka yang menjadi prioritas utama kami untuk memberikan

dan prasarana seperti Stadion, sekolah dan perkantoran seharusnya dikerjakan oleh Dinas PU. “Namun saat ini pembangunan sarana dan prasarana dikerjakan oleh SKPD tekhnis. Sehingga tidak sedikit proyek pembangunan yang berujung dengan kasus hukum,” katanya. Sementara di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset rencananya akan dimekarkan menjadi dua SKPD. Namun sejauh ini belum jelas bidang mana yang akan dipisah. Namun diperkirakan, dua SKPD itu antara lain satuan kerja yang membidangi pasar dan penanganan aset. Sementara untuk bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan, diperkirakan masih tetap dipertahankan. “Bagaimana perkembangan telaah staf ini saya belum tahu. Namun disposisinya biasanya akan turun ke SKPD terkait yakni bagian Organisasi dan Tata Laksana,” jelas Yusuf Suhartono. (fik/muj)

PAMEKASAN- Pemerintah Kabupaten Pamekasan merencanakan melakukan reklamasi (melakukan pemulihan fungsi) pantai di wilayah pesisir utara Pamekasan yang terkena abrasi akibat maraknya penambangan pasir secara liar. Rencananya, pemerintah setempat akan menjadikan kawasan tersebut sebagai pengembangan tanaman cemara udang yang dinilai cocok dengan kondisi tanah di pesisir utara Madura. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pamekasan, Nurul Widiastuti, menjelasakan reklamasi pantai tersebut sudah direncanakan sejak lama dan akan dijadikan kawasan pengembangan tanaman cemara udang. Namun hal itu masih akan dilakukan kajian awal untuk melihat segi kemanfaatannya. “Kami masih akan demplot dulu dimana skalanya tidak terlalu besar, yang penting ada kesesuaian alam dengan tanaman cemara udang yang akan kami tanam,” katanya, Selasa (2/04). Demplot (demonstrasi plot/kajian dan penelitian) ini kata Nurul juga akan dilakukan di pantai selatan Pamekasan yang tidak cocok untuk ditanami mangrove. Khususnya daerahdaerah yang struktur pantainya memiliki kandungan pasir lebih besar daripada lumpur. Dijelaskan Nurul, jika pantai selatan dan pantai utara sama-sama ada kecocokan untuk ditamani pohon cemara, maka perlahan penanamannya akan dilakukan secara bergantian. Namun karena kondisi kerusakan di pantai utara lebih besar, maka akan diprioritaskan. Sementara kerusakan di pantai selatan masih dinilai tidak terlalu serius dan banyak ditanami pohon mangrove. Rencananya, kegiatan reklamasi itu akan dimulai tahun ini dan sudah mendapat tanggapan postirif dari Direktorat Jenderal Kelautan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk memaksimalkan rencana tersebut, pihaknya melibatkan masyarakat sekitar, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan. Sebab, tanpa adanya keterlibatan masyarakat, mustahil program tersebut bisa berjalan dengan baik. (fik/muj)

bantuan,” katanya. Acara tersebut dilanjutkan dengan kunjungan dan penyerahan langsung bantuan kepada para korban di Desa Konang, Kecamatan Galis. Di wilayah itu, Bupati Kholilurrahman langsung menuju tempat bencana di Dusun Konang Dajah, dengan didampingi Camat, Kepala Polsek dan Komandan Ramil setempat. Setelah menyerahkan bantuan, bupati menyempatkan memberi semangat kepada para korban dan keluarganya agar tetap bersyukur dengan apa yang diberikan Allah. “Jangan sekali-kali kita memahami bahwa musibah adalah bentuk ketidak cintaan Allah pada kita. Tapi yakinlah, bahwa dibalik bencana itu, Allah memberikan rahmat berupa hikmah yang bisa kita tangkap jika kita mau mempelajarinya,” kata Bupati. Ia mengajak para korban untuk melihat mereka yang hidup tanpa memiliki tempat tinggal sehingga masih bisa mensyukuri kondisi yang dialami saat ini. “Bagi saya, daripada tidak diberi musibah tapi tidak memiliki tempat tinggal lebih baik memiliki tempat tinggal

dan tidak diberi musibah,” candanya yang disambut tawa warga yang menyaksikan pemberian bantuan tersebut. Bupati juga meminta agar bantuan tersebut tidak

dilihat dari besaran nilainya, namun dipandang sebagai satu bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap keadaan warganya yang sedang mengalami musibah. (adv/muj)

Dishutbun Minta Petani Pertahankan Kualitas Tembakau Lokal PAMEKASANDinas Kehutanan Dan Perkebunan (Dishutbun) Pemkab Pamekasan meminta para petani tembakau agar mempertahankan kualitas tembakau lokal. Permintaan ini disampaikan menyusul penurunan kualitas tembakau yang terjadi belakangan ini. Dishutbun menduga, penurunan kualitas tembakau lokal tersebut terjadi karena petani tembakau masih mencampur tembakau lokal dengan tembakau varietas lain seperti Varietas Melati Tumpang, Bukabu dan Virginia atau yang dikenal dengan Jepon Bojonegoro. Kepala Dishutbun Pemkab Pamekasan Ajib Abdulah mengatakan, sesuai kebutuhan pabrikan, pihaknya merekomendasikan kepada para petani tembakau untuk menanam bibit tembakau Prancak 95 dan Cangkring 95. Selain dua bibit lokal itu, pihaknya tidak merekomendasikan untuk ditanam di Pamekasan termasuk untuk mencampurnya dengan bibit tembakau lain yang tidak direkomendasikan.

“Selain dua varietas lokal ini, kami tidak merekomendasikan untuk ditanam di Pamekasan. Bibit ini sudah sesuai kebutuhan pabrikan,” katanya. Selain meminta petani untuk menanam bibit lokal, Dishutbun Pamekasan juga meminta petani agar memelihara kebersihan tembakau rajangan serta tidak memasang pewarna atau campuran lain yang dapat merubah warna dan aroma khas tembakau Madura. Bahan campuran yang biasa digunakan petani untuk merubah aroma dan warna tembakau yaitu, gula, gambir maupun pewarna buatan. Sementara itu, Hefni, salah satu petani tembakau asal Kecamatan Kadur mengatakan, bibit tembakau yang direkomendasi pemerintah setempat dinilai kurang menguntungkan petani karena ukuran daun yang dihasilakan lebih sempit dari daun tembakau varietas lain seperti varietas Virginia atau Jepon Bojonegoro. Selain itu, harga tembakau varietas cangkring, prakcak 95 dengan tembakau varietas lain relative sama.

Sehingga, petani lebih memilih untuk menanam varietas lain karena lebih menguntungkan. Sementara itu, guna melestarikan varietas tembakau lokal yaitu Cangkring 95 dan Prancak 95, Dishutbun Pamekasan akan menyiapkan bibit tembakau gratis untuk petani tembakau di Pamekasan. Bibit tersebut bisa diperoleh di 10 Kebun Bibit Tembakau Kecamatan (KBTK) dari 13 Kecamatan se Pamekasan, kecuali Kecamatan Galis, Pamekasan dan Kecamatan Pademawu tidak disediakan. Sebab kawasan ini tidak cocok untuk dijadikan sebagai kawasan budidaya tembakau. Penyediaan KBTK ini bukan untuk pemenuhan kebutuhan bibit tembakau, tapi hanya untuk meringankan beban petani. Luas area lahan tembakau di Kabupaten Pamekasan diprediksi sama dengan tahun sebelumnya, yaitu seluas 31. 251 hektar. Meliputi wilayah tegal, gunung dan sawah. Sedangkan awal musim tanam tembakau diprediksi pada bulan ini sampai pertengahan bulan depan. (uzi/muj)


SAMPANG

5

RABU 3 APRIL 2013 NO.0088 | TAHUN II

PENUNJANG PENDIDIKAN

Pemkab Minta Pelajar Manfaatkan Rumah Pintar SAMPANG - Guna mendongkrak minat belajar dan bakat sejak dini anak, pemerintah Kabupaten Sampang melalui Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpus Arda) telah membangun dua rumah pintar yang ditempatkan di kawasan Kota dan di Pulau Mandangin. Kepala Perpus Arda Kabupaten Sampang Andry Prawita mengatakan, saat ini semua Taman Kanakkanak (TK) yang ada di Sampang telah dijadwalkan agar dapat memanfaatkannya. Sementara fasilitas yang disediakan dalam rumah pintar itu sendiri ialah, buku khusus anak-anak, perangkat audio visual, komputer online, serta berbagai alat permainan. “Rumah pintar ini untuk pengembangan bakat dan mendorong anak agar mempunyai minat belajar, sehingga dapat memaju-

kan kualitas pendidikan itu sendiri. Dan saat ini di Sampang sudah mempunyai dua rumah pintar yang dapat dimanfaatkan,” ujar Andri Prawita, Selasa (02/4). Masih kata Andri, selain fasilitas belajar untuk anak, rumah pintar juga menyediakan berbagai alat kerajinan yang bisa digunakan para orang tua sambil menunggu putra putrinya belajar dan bermain. “Kita juga menyediakan berbagai kerajinan tangan untuk orang tua yang hendak menunggu anaknya belajar,” tukasnya. Rumah pintar yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sampang sendiri merupakan yang pertama di Madura, sehingga diharapkan untuk daerah lain dapat mengikuti langkah tersebut agar bakat dan pendidikan anak dapat ditingkatkan sejak dini. (iam/msa/rah)

TERMINAL

Anggaran Pembebasan Lahan Capai 5 Miliar SAMPANG - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Sampang menganggarkan sebesar Rp 5 miliar untuk pembebasan lahan yang direncanakan tahun 2013 untuk pembangunan terminal Sampang, yang sudah memenuhi feasibility study (studi kelayakan). Sekretaris Dishubkominfo, Jaya Abriyanto mengatakan, untuk kelayakan pembangunan terminal di tahun 2013 akan bekerja sama dengan tim 9 yang akan dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sampang. Rencananya ada tiga alternatif titik koordinat yang sudah direncanakan oleh Pemkab Sampang. “Rencananya ada tiga tempat yang sudah kami rencanakan, diantaranya di desa Pliyang, desa Torjun, dan desa Aeng Sareh. Ini bukan kami sendiri yang bekerja, melainkan hasil kerjasama Dishubkominfo dengan team sembilan yang akan dibentuk oleh Pemkab Sampang,”

jelas Jaya kepada Koran Madura, Selasa (02/4). Jaya juga mengungkapkan, untuk rencana pembangunan terminal, pihaknya akan melakukan pembebasan lahan. Menurutnya pembebasan lahan tersebut tidak mudah, karena harga menurut DPA (daftar pengeluaran anggaran) sebesar 115 ribu rupiah per meternya, sementara masyarakat meminta dengan harga 250 ribu rupiah permeter. Pihaknya menargetkan sekitar bulan September akan menyelesaikan pembebasan lahan dimaksud. “Berdasarkan DPA, harga yang sudah ditentukan sebesar Rp. 115 ribu, tapi masyarakat malah mematok dengan harga sebesar 250 ribu rupiah per meternya. Inilah yang akan menjadi kendala bagi kami, karena nantinya sebelum kami menentukan tempat yang memenuhi feasibilyti study (fs), kami akan mensosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat sekitarnya,” pungkasnya. (jun/msa/rah)

junaidi/koran madura

MINTA JAWABAN: Petani garam asal Desa Ragung Kecamatan Pangarengan ketika mendatangi kantor Kejari Kabupaten Sampang meminta jawaban hasil laporan yang sudah disampaikan tiga bulan lalu tentang penyimpangan terkait bantuan pugar.

Petani Garam Tagih Janji Kejari SAMPANG - Sekolompok petani garam dari Desa Ragung Kecamatan Pangarengan mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sampang, Selasa (2/4). Mereka menuntut janji Kejari yang akan menindaklanjuti laporan tentang penyimpangan bantuan pugar tahun 2011 yang sudah diajukan tiga bulan. Janji Kejari laporan penyimpangan dana pugar tersebut akan diproses, namun hingga saat ini tak juga terbukti janji itu. Karenanya mereka menuntut janji Kejari dapat direalisasikan. Akan tetapi kehadiran mereka mendapatkan kekecewaan karena ditanggapi dingin dan tidak ada kepastian. Petani garam merasa kecewa karena tidak dapat bertemu dengan kepala Kejari yang sudah berjanji untuk menindaklanjuti proses laporan petani garam tersebut. Mereka ditemui langsung oleh kasi pidsus di ruang tunggu dan meminta

jawaban yang pasti dari pihak Kejaksaan yang sudah diajukan tiga bulan lalu. Pihak Kejaksaan tersebut masih belum memberikan kepastian terhadap para petani garam. Mereka meminta kepada Kasi Pidsus Kejari Sampang, Ach. Fauzan agar bisa memberikan jawaban terhadap laporannya yang sudah dimasukkan tiga bulan sebelumnya . Namun kasi pidsus menjawab dengan tenang bahwa itu bukan wewenangnya dan itu merupakan wewenang dari kepala Kejaksaan. “Kami masih belum bisa menjawab karena itu bukan

wewenang kami dan itu adalah wewenang dari kepala Kejaksaan. Beliau sekarang masih dalam perjalanan dari Surabaya menuju Sampang,” ujar Ach. Fauzan kepada para petani, Selasa (02/3). Ach. Fauzan mengatakan masih belum ada instruksi dari pimpinannya, sebab Kejari masih belum bisa ditemui. “Sedangkan saya sendiri kebetulan hari ini ada sidang di Surabaya. Dan kami masih belum melakukan penyidikan terhadap laporan yang sudah disampaikan para petani karena mereka waktu melaporkan masih belum mempunyai data sehingga kami yang bergerak sendiri. Sekarang kami sudah mengumpulkan data-data tesebut sehingga kami akan tetap menyelesaikan perkara tersebut,” ujarnya. Salah seorang petani garam, Abd. Halim tetap bersikukuh agar ada jawaban dari pihak Kejaksaan karena sudah

merasa capek sering bolakbalik ke Kejari, namun masih belum ada kejelasan. “Saya datang ke sini untuk menagih janji Kejari yang sudah berjanji untuk ketemu hari Selasa. Namun ketika kami datang ke sini kenapa tidak ditanggapi dengan baik,” katanya. Sempat terjadi adu mulut antara petani dengan pihak Kejaksaan karena mereka beranggapan jawaban dari pihak Kejaksaan sangat kasar. Mereka pun menuding pihak Kejaksaan sangat bodoh. “Kami yang datang ke sini sudah bodoh. Jadi, pihak Kejaksaan jangan ikut-ikutan bodoh. Maka dari kebodohan kami ini, kami mendatangi Kejaksaan sebagai penegak hukum supaya memberikan jawaban yang tegas dan pasti,” teriak salah satu petani. Sementara para petani yang merasa kecewa terhadap jawaban yang diberikan oleh

pihak Kejaksaaan yang masih mengambang. Padahal kemarin sudah berjanji mau turun langsung ke lapangan pada hari Senin, tapi kenyataannya sampai sekarang masih belum ada tindakan sama sekali. “Demi masyarakat desa Ragung, kami tidak akan pernah berhenti untuk memperjuangkan nasib para petani garam, karena banyak penyimpangan terhadap bantuan pugar tahun 2011 yang tidak tepat sasaran dan banyak data yang fiktif,” tegas Halim. Bahkan salah satu petani di belakang Abd. Halim mengatakan dirinya sebagai pemilik lahan tidak pernah menerima bagian sedikit pun. “Bahkan saya sendiri yang punya lahan tidak dapat bantuan tersebut, sementara yang tidak mempunyai lahan tambak banyak yang mendapatkannya, termasuk orangorang terdekatnya Kades,” teriaknya. (jun/msa/rah)

UJIAN NASIONAL

Siswa Dipenjara Tetap Bisa Ikuti UN SAMPANG - Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang akan tetap melakukan pembinaan terhadap siswa yang berada dalam tahanan karena siswa yang berada dalam tahanan tersebut masih mempunyai hak untuk menerima pendidikan dan pengajaran. Untuk pelaksanaan UN bagi pelajar yang dipenjara, Disdik akan mendatangkan guru dari sekolah terkait.

Nanti kami akan menyesuaikan waktunya dan akan mendatangkan guru dari sekolah terkait, meskipun tidak setiap hari. Agar tetap memberikan pengajaran dan pendidikan. Karena siswa yang berada dalam tahanan juga mempunyai hak untuk menerima pendidikan,” ant/andreas fitri atmoko

HIPNO MOTIVASI UN: Sejumlah pelajar melatih otak mereka pada acara Hipnoterapi Motivasi jelang Ujian Nasional (UN) di SMP N 1 Kudus, Jateng. Acara yang diikuti 204 pelajar kelas IX SMP tersebut guna memberi motivasi serta melatih otak dan pikiran alam bawah sadar untuk menghadapi UN.

Kepala Bagian (Kabag) Kurikulum Abi Kusno men-

gatakan siswa yang ditahan dalam penjara masih mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran, termasuk ujian baik ujian harian, semester maupun ujian nasional (UN). “Nanti kami akan menyesuaikan waktunya dan akan mendatangkan guru dari sekolah terkait, meskipun tidak setiap hari. Agar tetap memberikan pengajaran dan pendidikan. Karena siswa yang berada dalam tahanan juga mempunyai hak untuk menerima pendidikan,” terangnya kepada Koran Madura, Selasa (02/4). Abi Kusno juga menjelaskan, pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Pengadilan Negeri terkait siswa yang sudah divonis bersalah sehingga pihaknya akan tahu mereka ditempatkan dimana. “Seperti tahun kemarin, kami juga sudah memberikan pelajaran dan ujian kepada siswa yang berada di dalam penjara, karena kami tetap mengikuti undang-undang tentang hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan dan pelajaran. Meskipun mereka berada di dalam penjara,” tandasnya. (jun/msa/rah)


6

SAMPANG

RABU 3 APRIL 2013 NO.0088 | TAHUN II

PNS NAKAL

BKD Kesulitan Beri Sanksi

ryan hariyanto/koran madura

AKSI: Sejumlah Mahasiswa tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Sampang (Kwasa) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sampang, Selasa (2/4) kemarin.

Mahasiswa Duga PT Dumas Tanjung Perak Tak Berizin SAMPANG - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Sampang (Kwasa) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sampang, Selasa (2/4). Mereka menuntut kegiatan PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard agar diberhentikan. Demonstran menduga PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard tak mengantongi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dalam proses Pembangunan Galangan Kapal di desa labuhan Kecamatan Sreseh. Mereka juga menuding dalam permasalahan itu beberapa dinas terkait seperti Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal (KP3M) selaku pemberi izin mengeluarkan surat keputusan dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) saling men-

yalahkan. Hal itu, menurut Kwasa, sangat layak dipertanyakan. “Inikan aneh kalau amdalnya belum selesai tetapi kenapa masih melakukan kegiatan,” tegas Erfan Yulianto, yang menjadi korlap aksi. Sebelumnya, puluhan mahasiswa saat melakukan aksi demonstrasi itu, mereka mulai berjalan kaki dari depan pasar Srimangunan Sampang menuju kantor DPRD setempat. Saat tiba di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat, demonstran langsung meny-

uarakan aspirasi mereka dengan lantang. Tidak hanya itu, dalam orasinya para demonstran juga meminta anggota dewan menemui mereka di luar. Akan tetapi, ketika mereka diperkenankan masuk ke ruangan komisi besar DPRD Sampang, puluhan massa tersebut diminta oleh aparat kepolisian agar meninggalkan barang–barang yang dibawanya sewaktu berorasi. Barang yang dibawa demonstran dimaksud adalah selembaran kertas, spanduk, tas, microphone, dan semacamnya. Sebelumnya mereka juga diperiksa satu per satu oleh aparat kepolisia agar tidak sampai terjadi peristiwa yang tidak dinginkan di dalam gedung DPRD Sampang. Saat para pendemo melakukan audensi di ruang komisi besar DPRD setempat,

beberapa pihak terkait juga menemui para demonstras. Diantara mereka komisi C DPRD Sampang Aulia Rahman, Bappeda Sampang, Badan Lingkungan Hidup (BLH) plt sulaiman, dan Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) Lilis Listiawati. Sementara itu, koordinator aksi Erfan Yulianto mengatakan, pihaknya menuntut agar DPRD Sampang mengawal proses pembangunan galangan kapal di desa labuhan Kecamatan Sreseh yang dikerjakan oleh PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard karena diduga belum mengantongi izin amdal sehingga dikhawatirkan dapat merusak ekosistem lingkungan sekitar. “Kami melihat Komisi C, hanya berani berbicara di depan media massa saja, belum melakukan survei lang-

sung ke lapangan,” ujarnya. Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi C DPRD Sampang Aulia Rahman, tanggal 14 April mendatang mengaku akan menggelar sidang dengan dinas terkait mengenai proses izin amdal tersebut. Hanya saja untuk sementara waktu, pihaknya telah menghentikan proses pembangunan kapal tersebut. “Komisi C, telah melakukan tindakan, terbukti minggu kemarin kita telah memanggil dinas terkait dan juga PT Dumas Tanjung Perak Shipyard,” jelasnya. Selain melakukan audiensi, puluhan pemuda itu juga memaksa pihak terkait menandatangani surat kesepakatan untuk mengawal kegiatan yang dilakukan PT Dumas Tanjung Perak Shipyard di Kecamatan Sreseh. (ryn/iam/ msa/rah)

SAMPANG Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sampang dalam memberikan sanksi terhadap para oknum pegawai negeri sipil di Sampang yang melanggar peraturan ternyata tidak mudah. Kendala utama yang dirasakan BKD ketika akan menindak oknum PNS tersebut karena masih harus berkoordinasi dengan Badan Inspektorat Kabupaten Sampang. Salah satunya seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, tersangka Budiharjo alias Didik (35), warga Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang melakukan tindak pidana pencurian lantaran mengaku punya banyak hutang dan terdesak ekonominya. Itu hanya sebagian kecil dari penyimpangan yang dilakukan oleh oknum PNS, dan sebenarnya masih banyak oknum yang lain. Terkait oknum PNS yang melakukan tindak pidana pencurian di daerah Kabupaten Sampang hingga kini sudah dalam proses hukum dan menunggu hasil keputusan vonis yang akan disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. Kasi Penindakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sampang, Bambang Maryono mengatakan dalam proses pemberian saksi terhadap pegawai, sejauh ini, masih akan mengkaji dengan Badan Inspektorat Kabupaten Sampang, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Sejauh ini tim inspektorat dan BKD akan mengkaji mengenai kasus itu dalam memberikan saksi,” terangnya saat

ditemui di ruang kerjanya, Selasa (02/4). Ia menjelaskan dalam pemberian sanksi sendiri ada beberapa criteria, diantaranya sanksi berat dan sanksi ringan. Dalam pemberian sanksi ringan di antaranya seperti teguran lisan tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Di samping itu, dalam sanksi berat seperti memberhentikan secara hormat dan tidak hormat, penurunan pangkat selama tiga tahun, dan penurunan jabatan. “Pemberian sanksi itu terhadap oknum PNS yang sudah melanggar aturannya, serta yang berhak menentukan saksi yaitu dari tim inspektorat dan BKD kemudian ke Bupati, sesuai dengan PP No 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan pegawai negeri sipil,” jelasnya. Masih kata Bambang, selama ini di tahun 2012 terdapat tiga oknum PNS yang mempunyai kasus. Di antaranya sudah ada dua oknum yang diberhentikan dengan kasus narkoba dan satu yakni mempunyai kasus pelanggaran kerja. Bahkan pada tahun 2013 masih terdapat satu oknum PNS melakukan tindak pidana penjambretan. “Tahun 2012 ada tiga oknum, kemudian tahun 2013 masih satu oknum, akan tetapi kita mengharapkan bisa menimalisir angka pelanggaran itu,” tukasnya. Sementara itu, Kepala Inspektorat Sampang, Nurul Hadi saat dikonfirmasi di kantornya sedang tidak ada di tempat. “Bapak tidak ada Mas, sedang ke luar kota,” kata salah satu resepsionis. (ryn/msa/rah)

ryan hariytanto/koran madura

BERHASIL: Polres Sampang menciduk sebanyak 25 tersangka dalam operasi Penyakit Masyarakat (Pekat), Selasa (2/3) kemarin. NYARIS TENGGELAM: Beberapa nelayan tradisional beristirahat siang di Pulau Puteri, Batam. Pulau Puteri adalah satu di antara enam pulau terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Singapura, kondisi pulau tersebut nyaris tenggelam karena abrasi, Pemerintah Kota Batam bersama Kementerian Pekerjaan Umum berencana untuk mereklamasi bersama tiga pulau lainnya dengan anggaran Rp50 miliar pada APBNP 2013. ant/joko sulistyo

PROVINSI MADURA

Empat Kabupaten di Madura Mestinya Mulai Berbenah SAMPANG Seiring berkembangnya isu tentang keberadaan kepulauan Madura yang ingin keluar dari provinsi Jawa timur dan menjadi sebuah provinsi mandiri, nampaknya masih harus melakukan pembenahan di berbagai aspek. Berbagai komentar dan tangapan terhadap rencana menjadi Madura sebagai provinsi berdatangan dari berbagai elemen masyarakat. Diantaranya ada yang mengatakan bahwa Madura masih belum siap menjadi sebuah provinsi. Karena persyaratan menganai pembentukan

provinsi paling sedikitnya harus mempunyai lima kabupaten. Sementara untuk pulau Madura sendiri, hingga sekarang masih baru memiliki empat kabupaten, yaitu kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Informasi yang berhasil dirangkum wartawan Koran Madura menyatakan wacana ini sebenarnya sudah lama dihembuskan. Hal ini sempat pudar bersamaan dengan banyaknya pro dan kontra yang berkembang. Namun rencana Provinsi Madura kemudian muncul lagi. Ali Daud Bey (68), bu-

dayawan asal Kabupaten Sampang, saat ditemui di kediamannya di jalan Pahlawan, Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Kota Sampang, menjelaskan bahwa keinginan tersebut sebenarnya sudah sering muncul dan disuarakan ke kepermukaan. Jika Madura ingin menjadi provinsi harus ada satu kabupaten lagi. “Ketentuan menjadi sebuah provinsi, minimal harus mempunyai lima kabupaten, sedangkan Madura masih terdiri dari 4 Kabupaten,” jelasnya, Selasa (02/4). Sementara Ketua Komisi D DPRD Sampang Arif Tirtana

mengatakan, jika Madura akan dijadikan provinsi, saat ini masih belum tepat. Terlebih kabupaten Sampang pendapatan asli daerah (PAD)nya masih tergolong sangat rendah. Karenanya terlebih dahulu harus dilakukan pengkajian agar tidak berimbas terhadap kesejahteraan masyarakatnya. “Saya rasa untuk menjadi provinsi jangan dulu, masih banyak yang harus dibenahi dan itu merupakan jangka panjang. Sedangkan pendapatan asli daerahnya sendiri masih minim. Seharusnya dikaji terlebih dahulu sebelum

menjadi provinsi. Dan menurut saya kabupaten ini belum siap,” ungkapnya. Masih kata Amin, untuk bisa menjadi sebuah provinsi, yang harus dipersiapkan adalah pengembangan pada setiap kabupaten yang ada didalamnya, seperti infratruktur maupun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakatnya. “Kalau menurut saya, harus ada pembenahan dan pengembangan di setiap kabupaten, seperti infrastruktur dan kesejahteraan masyarakatnya,” ujarnya. (iam/msa/rah)

OPERASI PEKAT

Polres Jaring 25 Tersangka SAMPANG - Hasil Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Semeru 2013 selama sepuluh hari, Polres Sampang berhasil menciduk sebanyak 25 tersangka dari berbagai kasus. Operasi pekat polres Sampang sendiri mengacu terhadap aksi premanisme, perjudian, minuman keras (miras), sajam, dan aksi curanmor yang kerap terjadi di kawasan Sampang, Selasa (2/3). Dalam sindikat curanmor yang berhasil diamankan oleh polres Sampang sebanyak enam tersangka, diantaranya lima orang masih dalam usia pelajar. Sedangkan untuk tersangka perjudian sebanyak delapan tersangka dari berbagai kecamatan di kabupaten Sampang. Sebanyak sembilan tersangka minuman keras terjaring dalam operasi pekat. Kapolres Sampang AKBP Solehan melalui Wakapolres Kompol Alfian Nurrizal menjelaskan sebanyak 25 tersangka diamankan saat operasi pekat, diantaranya ada 8 tersangka perjudian, sebanyak 3 tersangka premanisme senjata tajam, 9 tersangka miras, dan 6 tersangka curanmor. “Mayoritas pelaku dari berbagai kecamatan di kabupaten Sampang, Untuk miras ini kita lakukan pembinaan

karena ini proses tindak pidana ringan, sudah kita tangani di pengadilan,” terangnya, Selasa (02/4). Alfian menjelaskan dalam operasi pekat tersebut guna menimalisir angka kriminal agar kabupaten Sampang lebih kondusif, aman, memberikan efek jera bagi masyarakat dalam melakukan tindak perbuatan kejahatan. “Ini tentunya bisa memberikan Sampang ke depan yang lebih kondusif,” ujarnya. Dari hasil operasi tersebut aparat kepolisan resort Sampang berhasil mengamankan dengan barang buktinya antara lain rekapan togel, kartu remi, uang sebesar 1.900.000 ribu rupiah, puluhan botol miras, dan sejumlah senjata tajam serta sepeda motor. Beberapa faktor penyebab maraknya aksi tindak kejahatan di wilayah Sampang, diantaranya berbagai faktor klasik. Faktor klasik tersebut adalah alasan ekenomi dan pendidikan yang rendah sehingga membuat dan menggampangkan berbagai cara demi mendapatkan hal itu. “Kebanyakan yang kita dapat selama ini ya itu, cuma Polri hanya sebagai penegak hukum saja,” tukas mantan Kabag Ops. Polres Sampang tersebut. (ryn/msa/rah)


BANGKALAN

7

RABU 3 APRIL 2013 NO.0088 | TAHUN II

KRIMINAL

Penembak Divonis 5 Bulan Penjara

ant/ yudhi mahatma

CALEG PEREMPUAN: Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan & Politik berunjuk rasa menolak peraturan KPU no 7 tahun 2013 tentang keterwakilan perempuan dalam partai di depan Kantor KPU, Jakarta. Menurut mereka peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut tidak jelas, karena tidak memuat sanksi kepada parpol jika tidak memenuhi 30 persen keterwakilan calon legislatif (caleg) wanita, serta menuntut pelaksanaan UU nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu.

Perempuan Tak Tergiur untuk Berpolitik BANGKALAN - Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 tahun 2013 tentang kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalegan rupanya menuai sedikit kendala bagi partai politik. Sebab, ketertarikan kaum wanita untuk masuk ke dunia politik dinilai masih sangat minim. Salah satunya, partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengaku tidak masalah dengan kuota keterwakilan perempuan mencapai angka 30 persen dalam pencalegan tersebut. Namun, persoalannya ada pada minat dari kaum hawa untuk berkecimpung di politik yang masih minim. ”Saya kira semua partai politik untuk memenuhi kuantitas kuota 30% perempuan tidak akan ada masalah,

termasuk Hanura,” kata Ketua DPC Partai Hanura Bangkalan, Faruk Alqomi, Selasa (2/4). Akan tetapi, lanjutnya, permasalahan keterwakilan 30 persen calon legislatif (caleg) adalah kualitas caleg perempuan itu sendiri, bukan masalah pemenuhan syarat 30% keterwakilannya, karena semua partai politik bisa memenuhinya. Permasalahan justru kualitas caleg perempuan itu sendiri, karena minat

perempuan untuk menjadi caleg masih sangat rendah. ”Dari enam dapil yang ada sudah lebih dari separuh pemenuhan kuota perempuan. Itu pun dengan upaya yang sangat keras,” katanya. Oleh karena itu, upaya yang akan dilakukan adalah pemberian motivasi tentang pentingnya pencalegan dari kaum perempuan. Hal itu penting agar kaum perempuan bisa mewakili di kursi dewan. Selama ini, penjaringan keterwakilan perempuan yang minat untuk menjadi caleg masih sulit bagi Madura. Terutama di Bangkalan yang sifatnya masih agamis. Dalam perspektif islam, mengajak perempuan masuk dalam politik harus lebih

dulu mendapat restu atau izin suami. Kondisi ini juga menjadi penyebab mengapa caleg perempuan masih sulit untuk bekiprah di dunia politik. ”Partai Hanura sendiri, alhamdulilah tinggal satu dapil yang belum memenuhi kuota perempuan,” ungkapnya. Dia menambahkan, DPC harus bekerja ekstra keras untuk memenuhi 30% kuota perempuan dalam pengajuan caleg di setiap daerah pemilihan (dapil) berdasarkan kompetensi. ”Tapi, ya itu tadi, untuk mencari perempuan yang nafsu politiknya tinggi, gesit, jelas kriteria seperti ini sangat sedikit. Kita optimis bisa memenuhinya sesuai peraturan KPU,” pungkasnya. (ori/rah)

BANGKALAN - Pengadilan Negeri Bangkalan menjatuhkan vonis terdakwa, Cahyadi alias Adi (17), warga Desa Kokop, 5 bulan penjara karena terdakwa terbukti melakukan penembakan terhadap Markhatib (45), warga Desa lembung Gunung Desa kokop pada 18 november 2012 lalu. Akibat penembakan tersebut Markhatib harus kehilangan kehilangan 4 jari kaki kirinya. Dalam pembacaan putusan, terdakwa dikenakan pasal Pasal 1 ayat 1 UndangUndang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api tanpa izin. Pada sidang sebelumnya Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntuntan 6 bulan penjara. Karena keduanya masih kerabat dekat yang telah bersepakat untuk damai.

Kejadian penembakan yang melibatkan pria kelahiran tahun 1994 ini bermula ketika Minggu 18 November 2012 lalu di kawasan Lembung Gunung Kokop digelar tarung ayam. Terdakwa kasus ini mendatangi korban, Marhatib (45) untuk melihatlihat ayam milik korban. “Kak liat ayamnya,” ucap terdakwa sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan. Entah bercanda atau bagaimana, Marhatib mengatakan bahwa tidak boleh ada yang melihat ayam miliknya. Merasa tersinggung, terdakwa lantas meletakkan ayam milik Marhatib yang dipegang. Namun, Markhtib merasa tidak terima dengan cara terdakwa meletakkan ayam miliknya, ia menilai telah membanting ayamnya. Lantas Makhatib menegur ka-

rena ayam kesayangannya diletakkan dengan cara yang kasar. Pada saat itu juga ternyata terdakwa merasa tidak terima atas teguran Markhatib. Selanjutnya, sekitar pukul 16.30 WIB hari itu, terdakwa saat itu mengajak seseorang bernama Fathur Rosi untuk menemui Marhatib, terdakwa marah pada Marhatib dan menyampaikan rasa tersinggungnya karena ditegur di hadapan banyak orang. Percekcokan pun terjadi antara keduanya hingga Fathur Rosi pun berusaha melerai pertengkaran itu. Namun terlambat rupanya, terdakwa langsung mengeluarkan pistol dan menembakkannya ke kaki Marhatib yang sebelah kiri. Akibat tembakan tersebut Marhatib harus kehilangan empat jari kaki kirinya. (dn/rah)

CPNS

Ribuan THL Akan Ikuti Tes Kompetensi BANGKALAN - Sekitar tujuh tenaga harian lepas (THL) di Pemkab Bangkalan masih resah karena sampai saat ini mereka belum masuk daftar nominatif Kategori Dua (K2). Meskipun begitu, dalam waktu dekat ini, sebagian besar tenaga yang dibayar pemerintah daerah ini akan mengikuti ujian kompetensi. ”Kami masih mencoba mencari jalan keluar untuk tujuh THL ini. Berdasarkan surat dari BKN (Badan Kepegawaian Nasional) tanggal 27 Maret 2009, mereka belum masuk kategori,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bangkala Abd Rasyid, Selasa (2/4). ”Yang berhak mengikuti tes kompetensi bidang dan kompetensi dasar berjumlah

4.406 orang dari 4.413 orang. Itu yang sudah memenuhi kriteria dan berhak mengikuti tes,” jelasnya. Adapun mengenai jadwal tes kompetensi bidang dan kompetensi dasar itu, pihaknya belum dapat mengetahui secara pasti. Sebab, keputusannya berada pada pemerintah pusat. ”Saya tidak mau berspekulasi karena jadwalnya memang belum kami ketahui hingga saat ini,” jelas Rasyid. Rasyid menambahkan, pihaknya juga belum mengetahui ketentuan bagi THL yang nantinya tidak lulus tes itu. Karena, semua informasi yang diperoleh hanya sebatas pengumuman akan dilaksanakan uji tes kompetensi. Menurutnya, pengumuman

seperti itu akan berlanjut. Meski jadwal tes uji kompetisi belum diketahui, dirinya mengimbau kepada para THL agar mempersiapkan diri untuk menghadapi tes. ”Begitu juga sering-seringlah melihat papan pengumuman yang ditempel di Kantor BKD atau di SKPD masing-masing,” imbaunya. Sementara itu, untuk Kategori satu (K1) THL yang berjumlah 1.354, pihaknya masih menunggu informasi dari Menpan. Sedangkan, informasi pelaksanaan tes untuk ribuan K2 itu disambut gembira para THL. “Alhamdulillah, sudah terlalu lama menunggu kabar ini. Saya hanya bisa berdoa saja,” singkat Taufik, salah satu THL K2. (ori/rah)

PEMILU LEGISLATIF

Partai Demokrat Targetkan 8 Kursi BANGKALAN - Walaupun sempat ada goncangan di tingkat pusat tidak membuat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat surut. Bahkan dalam pileg 2014 mendatang, DPC PD menargetkan perolehan 8 kursi di DPRD setempat. Tentu saja, dengan target itu membuat Partai Demokrat harus bersaing ketat dengan partai-partai yang menjadi rivalnya, sebab partai lain itu pun juga memailiki upaya menguasai target kursi legislatif. Akan tetapi, upaya meraih target 8 kursi tersebut tampaknya bukan hal mudah bagi PD, sebab elektabilitas partai berlambang bintang mercy ini sudah turun di tingkat nasional. Saat ini, di DPRD Bangkalan, partai ini memiliki keterwakilan kadernya yang berjumlah 4 orang. Optimisme itulah yang dijadikan pegangan PD untuk dapat bersaing mencapai kursi legislatif yang ditargetkan. “Kami sangat optimis pada pileg mendatang untuk mencapai apa yang telah ditargetkan. Karena kondisi saat ini mulai tataran pusat hingga daerah sudah solid, sekalipun sempat diterjang berbagai macam masalah,” ungkap sekjed Partai Demokrat Ismail Hasan. Menurutnya hingga saat ini persiapan yang telah dilakukan DPC PD mencapai 90%. Sekalipun masih ada sebagian yang belum terisi sepenuhnya untuk kouta setiap dapil pemilihan. Karena untuk calon tidak hanya bersumber dari kader partai, namun juga akan diisi oleh calon non kader. Tentunya, melalui beberapa tahapan

yang harus dilakukan sebagai anggota legislatif dari Partai Demokrat sesuai dengan kriteria yang telah dtetapkan. “Kami 90% menyatakan siap untuk menyambut pileg 2014, meskipun belum sepenuhnya terisi pada setiap dapil, namun hanya sebagian saja. Hingga saat ini masih terus dilakukan proses penjaringan bagi dapil yang belum terisi, seperti pada dapil 6 kurang satu calon dan dapil 4 kurang dua calon,” jelasnya. Disinggung kemungkinan adanya pengaruh pandangan masyarakat terhadap partainya di tingkatan daerah karena keterlibatan kader PD di pusat dalam kasus hukum. Ia menjawab secara diplomatis, bahwa yang tersandung masalah hukum bukan hanya PD saja, melainkan juga terdapat beberapa partai lain yang juga terlibat kasus yang sama. Jadi biarkanlah masyarakat yang memberikan penilaian dan jangan pernah berspekulasi bahwa partai PD sudah dijauhi masyarakat. “Yang jelas bukan hanya PD yang terlibat tapi ada partai lain yang juga terlibat pada kasus hukum. Perlu kami tegaskan Partai Demokrat tidak akan pernah membela kadernya yang jelas-jelas tersangkut masalah hukum,” imbuhnya. Dengan begitu yakin Ismail mengatakan, partainya mampu memenuhi target pada pileg 2014, karena dari tataran pusat hingga tingkatan daerah menyatakan satu suara. Tidak ada lagi perpecahan. Tentunya sangat menguntungkan untuk mendulang suara sebanyak mungkin.(dn/rah)

AKIBAT BENTROK: Petugas kepolisian bersama warga membawa satu unit sepeda motor yang dirusak dan dibakar akibat bentrok massa dari dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbeda di wilayah Rengasdengklok, Karawang, Jabar. Satu unit mobil dan lebih dari enam unit sepeda motor dirusak dan dibakar massa akibat peristiwa bentrokkan antar LSM yang dipicu rebutan limbah pabrik bernilai ekonomis yang lokasi pabriknya berada di salah satu kawasan industri di Karawang. ant/ m.ali khumaini

KASUS KECELAKAAN

Kecelakaan Dinominasi Faktor Ketidakhati-hatian BANGKALAN - Dalam tiga bulan terakhir telah terjadi 48 kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bangkalan. Dari jumlah tersebut sedikitnya 11 orang tewas, 23 orang mengalami luka berat, dan 43 orang menderita luka ringan. Mayoritas korban kecelakaan tersebut menimpa pengguna sepeda motor karena faktor kurang berhati-hati. Kanit lantas Polres Bangkalan Ipda Puji Purnomo SH mengatakan penyebab tingginya angka kecelakaan karena pengemudi tidak hatihati dan tidak memperhatikan rambu-ranbu lalu lintas. Peristiwa kecelakaan diawali oleh pelanggaran. Menurutnya jika para pengendara lebih memperhatikan rambu-rambu yang ada, kemungkinan ting-

ginya angka kecelakaan yang terjadi dapat diminimalisir. “Kalu pengendara itu lebih berhati-hati insyaallah kecelakaan bisa diminimalisir, karena kebanyakan saat berkendara tidak mengutamakan keselamatan,” ungkapnya. Lebih lanjut ia mengatakan pihaknya terus berupaya untuk menekan angka terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan mengajak seluruh elemen masyarakat agar lebih santun saat berkendara. Kesantuan berkendaraan itu penting karena resiko yang harus ditanggung sangat besar jika terjadi kecelakaan di jalan raya. Biasanya, menurut Puji, penyebab utama kecelakan yang membawa korban meninggal atau luka parah karena pengendra melarikan

motornya dengan kecepatan tinggi dan lalai menjaga jarak aman. “Sangat disayangkan begitu tinggginya angka kecelakaan yang terjadi, sehingga 11 orang meninggal dengan sia-sia hanya dalam waktu tiga bulan,’’ imbuhnya. Untuk itu, sambung Puji, ia berharap kepada seluruh masyarakat untuk selalu disiplin dalam berkendara. Ketidakdisiplinan berkendaraan dapat menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit dan menimbulkan kerugian materi di kedua belah pihak yang mengalami kecelakaan. Pengendara semestinya tidak hanya patuh terhadap peraturan ketika di depan petugas kepolisian, namun pada waktu tidak ada aparat kepolisian pun

harus tetap mematuhi peraturan lalu lintas. “Kadang-kadang pengendara itu hanya patuh kalau ada petugas yang sedang berjaga, tapi jika tidak ada petugas yang berjaga para pengendara sering melanggar tata tertib berlalu lintas,” tandasnya. Berdasarkan data Laka lantas Polres Bangkalan pada bulan Januari 2013 telah terjadi 17 kecelakaan lalu lintas, dengan 2 korban meninggal dunia, kemudian luka berat 9 orang dan luka ringan 15 orang. Sedangkan kerugaian materiil yang harus ditanggung mencapai Rp.87.000.000 (delapan puluh tujuh juta ribu rupiah). Pada bulan Februari terdapat 11 kecelakaan lalu lintas

yang mengakibatkan 3 korban meninggal dunia. Korban luka berat sebanyak 3 orang dan luka ringan 15 orang. Kerugian materi yang harus ditanggung sebesar Rp.37.000.000. Sedangkan pada bulan Maret jumlah kecelakaan lalu lintas mencapai 20 kejadian, yang mengakibatkan 6 orang meninggal dua dan 11 orang mengalami luka berat serta 13 menderita luka ringan. Kerugian materi sebesar Rp.59.500.000. Daerah yang rawan terjadi kecelakaan diantaranya di Galis dan Tanah Merah. Namun di mana pun tempatnya, kecelakaan bisa saja terjadi, terutama ketika pengendara dan pengguna jalan lainnya tidak mengutamakan keselamatan masing-masing.


8

LINTAS MADURA

RABU 3 APRIL 2013 NO. 0088 TAHUN II

Polisi: Pelaku Pencurian Kayu Oknum Perhutani PAMEKASAN - Satu dari dua orang pelaku pencurian kayu milik Perhutani adalah oknum mandor di perusahaan itu, kata Kanit Idik IV Polres Pamekasan Iptu Moh Sholeh. "Ini berdasarkan hasil penyidikan yang kami lakukan selama ini, bersama tim penyidik lainnya," ungkapnya di Pamekasan, Jatim, Selasa (2/4). Ia menjelaskan, tersangka berinisial MR asal Kabupaten Sumenep dan saat ini yang bersangkutan telah ditahan di Mapolres Pamekasan bersama pembelinya IB asal Waru, Kecamatan Waru. Menurut Moh Sholeh, MR merupakan penjual kayu milik Perhutani itu, sedangkan IB merupakan pembeli. IB merupakan pengusaha kayu di wilayah Pantai Utara Pamekasan, juga distributor pupuk di Kabupaten Pamekasan. "Kedua pelaku ini, baik penjual maupun pembelinya, terancan hukuman penjara 10 tahun, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tutur Sholeh, menjelaskan. Menurut Sholeh, kedua pelaku pencurian kayu milik Perhutani itu dijerat dengan pasal 78 ayat 6 junto pasal 50 ayat 3 huruf h Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. "Selain terancam hukuman 10 tahun penjara, keduanya juga terancam denda Rp10 miliar," tukasnya. Ancaman denda Rp10 miliar itu, sambung mantan Kanit Reskrim Polwil Madura ini, bukan merupakan ancaman pengganti, melainkan jenis denda yang menyertainya. Kasus pencurian kayu milik Perhutani ini terungkap polisi, berdasarkan laporan yang disampaikan masyarakat setem-

pat. Ketika itu, kata petugas menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah IB di Desa Sotabar banyak tumpukan kayu jati jenis gelondongan yang diduga milik Perhutani. Saat mendengar informasi itu, petugas selanjutnya berkoordinasi dengan polisi hutan dari Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Pasongsongan dan langsung melakukan pengecekan lapangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan bersama yang dilakukan Polres Pamekasan dengan Polhut RPH Pasongsongan, kayu jati itu memang milik Perhutani dan pemilik kayu tidak bisa menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah. Menurut Kasubag Perhutani Pamekasan Suharsono, jumlah kayu jati yang dicuri warga itu sebanyak 167 batang atau 7,945 meter kubik. Ia menjelaskan, jenis kayu yang dicuri itu berbagai macam, mulai dari jenis A1, A2 dan A3 dengan kisaran harga antara Rp1,7 juta hingga Rp4 juta per batang. Kasus penangkapan pencuri kayu milik Perhutani KPH Pamekasan oleh oknum masyarakat kali ini merupakan kali kedua dalam tiga tahun terakhir ini. "Pada tahun 2011 lalu, kami juga berhasil mengungkap kasus pencurian kayu dengan jenis pohon yang sama, seperti di Pasean itu," ucapnya. (ant/mk)

saiful bahri/ant

MENANAM RUMPUT LAUT. Petani menanam bibit rumput laut di Pantai Desa Tanjung, Pademawu, Pamekasan, Madura, Jatim. Setelah hampir delapan bulan tidak menanam rumput laut akibat tidak menentunya harga, kini para petani yang merupakan nelayan tersebut mulai mencoba menanam rumput laut kembali dengan harga bibit Rp 2.000 per kg.

PARKIR

Dihubkominfo Pertimbangkan Usulan Perubahan Perda Parkir PAMEKASAN - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pamekasan, Madura, akan mempertimbangkan usulan aktivis mahasiswa dan LSM yang menginginkan Perda tentang Parkir Berlangganan direvisi. "Usulan revisi Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Parkir Berlangganan itu akan menjadi pertimbangan kami di dinas, karena bagaimanapun aspirasi yang berkembang di masyarakat perlu diperhatikan," kata staf Humas Dishubkominfo Pamekasan Aziz Jamil, Selasa (2/4). Jamil mengemukakan hal itu menanggapi unjuk rasa sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan diri

Komunitas Parlemen Jalanan (Kopaja) Pamekasan ke kantor DPRD, Selasa yang meminta agar Pemkab dan DPRD segera merevisi perda itu karena dinilai tidak efektif. Menurut Jamil, sebenarnya pelaksanaan perda itu telah berjalan setahun lalu dan telah mendapatkan banyak manfaat bagi masyarakat dan Pemkab Pamekasan. Salah satunya, pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir meningkat, juga dengan penerapan pola parkir berlangganan jauh lebih murah daripada parkir reguler. "Yang jelas, aspirasi yang disampaikan mahasiswa itu nantinya akan kami bahas di internal Dishub dan akan

kami sampaikan kepada pimpinan secara langsung," katanya. Aziz Jamil merupakan salah satu staf Dishubkominfo Pamekasan yang menemui pengunjuk rasa bersama Wakil Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Fathorrahman. Menurut Ketua Kopaja Pamekasan Kholil Iam, aksi menuntut agar Pemkab dan DPRD Pamekasan segera merevisi parkir berlangganan itu, karena faktanya pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan. Menurut dia, meski para pemilik kendaraan bermotor telah membayar retribusi parkir saat membayar pajak kendaraan bermotor tetapi

para juru parkir tetap menarik uang. "Jika demikian halnya kan lebih baik Perda Parkir Berlangganan direvisi saja, dalam artian tidak usah ada parkir berlangganan. Kan tidak ada bedanya antara ada parkir berlangganan dengan tidak ada parkir," kata Kholil Iam. Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Hosnan Achmadi menyatakan, pemberlakukan parkir berlangganan sebenarnya atas usulan dari masyarakat. Ia menjelaskan, pembuatan Perda Parkir itu juga berdasarkan hasil aspirasi dari perwakilan kelompok masyarakat dan aktivis LSM. Tujuannya agar tidak terjadi kebocoran dari sisi peneri-

maan retribusi parkir. "Di samping itu dengan menerapkan parkir berlangganan, PAD dari retribusi parkir juga bisa naik, dan lebih murah bagi masyarakat, karena hanya Rp15.000 per tahun bagi pemilik sepeda motor," kata Hosnan. Politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, semua, rencana menerapkan parkir berlangganan tersebut memang ada yang setuju dan ada pula yang menolak. Akan tetapi setelah DPRD Pamekasan memberikan penjelasan rasional alasan ingin menerapkan parkir berlangganan, maka semua elemen akhirnya menyetujuinya. (ant/mk)

PILGUB

BPRS Galakkan Pembukaan Kantor Kas Kecamatan Upaya Mendekatkan dan Mempermudah Layanan bagi Nasabah

LAYANI. Kantor Kas BPRS Bhakti Sumekar Pasar Anom tampak terlihat dari depan.

DEKATKAN. Direktur BPRS Bhakti Sumekar Novi SUjatmiko saat memberikan bantuan simbolis saat pembukaan resmi di Leggung, Kec Batang-Batang.

SUMENEP - Upaya Bank Pembiyaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar untuk mendekatkan layanan kepada nasabah di tiap kecamatan, baik daratan maupun kepulauan terus digalakkan. Salah satunya dengan membuka kantor kas layanan di sejumlah tempat di kecamatan. Misalnya, BPRS baru meresmikan kantor kas Pragaan, kantor kas Kecamatan Kalianget, kantor kas kecamatan Sapeken, kantor kas Legung kecamatan Batang-Batang dan Relokasi kantor kas Pasar Anom Kota. Direktur BPRS Bhakti Sumekar Novi Sujatmiko menjelaskan, pembukaan kantor kas di sejumlah kecamatan itu memang cukup urgen. Sebab, berdasarkan analisa peluang pasar dan potensi ekonomi di kecamatan tetap menjadi magnet. ”Makanya, kami buka kantor kas kecamatan. Setidaknya, bisa mendukung peluang pasar

dan ekonomi dengan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat,” ujarnya. Apalagi, sambung dia, potensi Sektor Ekonomi di masing-masing daerah merupakan segmentasi utama pengembangan unit bisnis perbankan ini. Selain itu, pihaknya juga sudah membangun kerjasama dengan sejumalh instansi yang ada di kecamatan. Misalnya, UPT Pendidikan, Kesehatan dan lainnya. ”Sehingga, akses di kecamatan ke BPRS akan lebih mudah. Tentu saja, lebih mudah terjangkau. Itu yang kami harapkan,” tuturnya. Novi mengungkapkan, pihaknya sangat optimis masyarakat bisa menerima dengan baik. Apalagi, BPRS Bhakti Sumekar melayani dengan system Syariah. Sebab, di Sumenep mayoritas penduduk muslim. ”Makanya, Kami berkeyakinan unit usaha kami seperti murabahah (jual

beli), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (patungan usaha), maupun ar-rahn (gadai emas). “Ekonomi masyarakat Sumenep yang terfokus kepada unit ekonomi mikro berupa produk pertanian dan kehutanan, peternakan, dan perikanan, potensi industri, serta budidaya, perdagangan dan pengolahan potensi daerah, seperti kopra, jagung dan produk industri kerajinan batik, alat dapur, yang berada di masing –masing wilayah, merupakan potensi lokal yang terus kami upayakan merasakan kemudahan layanan kami,” tandasnya. Untuk diketahui bahwa sampai akhir triwulan pertama, BPRS Bhakti Sumekar telah memperkuat jaringan kantor kas hingga 12 kantor kas yang tersebar di beberapa kecamatan di Sumenep dan Kabupaten Pamekasan. (adv/ yat)

CEPAT. Kantor kas BPRS Bhakti Sumekar MEGAH. Kantor Kas BPRS Bhakti Sumekar Kecamatan PEDULI NASABAH. Direktur BPRS Bhakti Sumekar Kecamatan Sapeken tampak terlihat dari Kalianget tampak terlihat dari depan. Novi SUjatmiko saat memberikan bantuan simbolis saat depan. pembukaan resmi di Kecamatan Kalianget.

LAYANAN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH BPRS BHAKTI SUMEKAR

Panwaslu Awasi Pemutakhiran Data Pemilih SUMENEP - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumenep sudah mempersiapkan tahapan-tahapan pengawasan pemilihan gubernur dan pemilu legislatif. Saat ini sedang mengawasi pemutakhiran data pemilih. Ketua Panwaslu Kabupaten Sumenep Zamrud Khan mengungkapkan, pada pemilu kali ini tidak menginginkan ada daftar pemilih ganda. “Karena belajar pada pemilu periode lalu, ada banyak daftar pemilih ganda. Sehingga menjadi prioritas utama saat rapat bersama Bawaslu kemarin diputuskan bahwa Panwaslu harus mengawal hak konstitusional pemilih. Jadi, target kami tak ada lagi daftar pemilih ganda,” terangnya, Selasa (2/4). Jika nanti ditemukan daftar pemilih ganda, panwaslu berhadap KPU bertindak tegas. “Dan KPU sebelum pemilu dimulai harus benar-

benar menvalidkan DPS, sehingga tidak terjadi lagi yang meninggal misalnya masih ada pada daftar pemilih tetap,” tandasnya. Untuk memaksimalkan pelaksanaan pemilu, paswaslu akan selalu membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah, KPU dan pihak-pihak terkait sehingga tahapan pelaksanaan pemilu berjalan dengan lancar. “Untuk pemutakhiran data pemilih, panwaslu hanya mengawasi pelaksanaanya bila terjadi pelanggaran akan dilaporkan dan akan ditindaklanjuti,” katanya. Panwaslu dalam mengawasi pemutahiran data pemilih akan terus bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan pemutakhiran data pemilih tersebut. “Sehingga ada pelanggaran para pihak terkait tanggap dan melaporkan kejanggalan-kejanggalan tersebut,” pungkasnya. (sym/mk)


MATARAMAN

9

RABU 3 APRIL 2013 NO.0088 | TAHUN II

KRIMINALITAS

Polres Madiun Tangani 43 Kasus Penyakit Masyarakat MADIUN - Petugas Kepolisian Resor (Polres) Madiun Kota, Jawa Timur, menangani sebanyak 43 kasus penyakit masyarakat yang terjadi di wilayah hukumnya selama Operasi Pekat Semeru 2013 berlangsung pada tanggal 22-31 Maret. Kapolres Madiun Kota AKBP Ucu Kuspriyadi mengatakan, dari 43 kasus penyakit masyarakat yang ditangani tersebut, mayoritas adalah kasus peredaran atau penjualan minuman keras. “Hasil Operasi Pekat Semeru 2013 didominasi oleh kasus peredaran minuman keras yang mencapai 21 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 21 orang,” ujar AKBP Ucu Kuspriyadi saat rilis di Mapolres Madiun Kota, Selasa. Data Polres Madiun Kota mencatat, rincian dari 43 kasus penyakit masyarakat dengan 62 tersanga tersebut adalah kasus minuman keras sebanyak 21 kasus dengan 21 tersangka, perjudian sebanyak tujuh kasus dengan 13 tersangka, prostitusi sebanyak 11 kasus dengan 22 tersangka, dan premanisme sebanyak empat kasus dengan enam tersangka. Adapun barang bukti yang berhasil disita antara lain, 173 liter minuman keras jenis Arak Jowo dalam kemasan jerigen, 17 botol minuman keras berbagai merek, serta sejumlah botol air mineral ukuran 600 militer dan 1,5 liter yang berisi Arak Jowo. “Minuman keras tersebut didapatkan dari luar wilayah Madiun dan kemudian dijual oleh para tersangka yang ratarata adalah pedagang kecil. Ini karena di Madiun tidak ada industri pembuatan minuman keras ataupun distributor besarnya,” kata Ucu. Kapolres Madiun Kota menambahkan, Operasi Pekat Semeru 2013 bertujuan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Madiun dan sekitarnya. Terlebih menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) di Kota Madiun 2013 dan sejumlah daerah lainnya. Kepala Satuan Sabhara Polres Madiun Kota AKP Baru Trisno mengatakan semua kasus penyakit masyarakat tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan setempat untuk proses hukum selanjutnya. “Para tersangka akan menjalani sidang tindak pidana ringan karena dinilai telah melanggar peraturan daerah setempat,” ujar AKP Baru mendampingi Kapolres. Pihaknya berharap, seiring gencarnya dilakukan operasi penyakit masyarakat tiap tahun, kriminalitas di wilayah Kota Madiun dan sekitarnya dapat ditekan.(ant/rah)

PEMILUKADA

Calon Perseorangan Serahkan Dukungan MADIUN - Bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dari non-partai atau perseorangan yang akan ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Madiun 2013, mendaftar dan menyerahkan sejumlah persyaratan bukti dukungan masyarakat ke kantor KPU setempat, Selasa. Pasangan perseorangan tersebut adalah bakal calon bupati Widhi Priyanto dan calon wakil bupati Suntoro. Widhi Priyanto adalah seorang pengusaha di Madiun dan Suntoro merupakan pensiunan PNS yang dulunya menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Kabupaten Madiun. Bakal Calon Bupati Madiun Widhi Priyanto mengatakan bukti persyaratan dukungan masyarakat tersebut berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) sesuai jumlah yang telah ditentukan undang-undang dalam pemilukada. “Untuk Kabupaten Madiun, jumlah minimal dukungan masyarakat yang dibuktikan dengan fotokopi KTP adalah sebanyak 32.068 suara. Sedangkan kami berhasil menyerahkan sebanyak 34.956 fotokopi KTP,” ujar Widhi kepada wartawan. Pihakya optimistis dapat meraih simpati masyarakat Kabupaten Madiun pada pemilukada nanti. Ia menilai, mundurnya tahapan dan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Madiun 2013 telah memberikan keuntungan untuk meraih dukungan lebih banyak lagi. Juru Bicara Tim WidhiSuntoro (DhiSun), Masri Mulyono menyatakan sebenarnya pihak Widhi Priyanto sudah siap sejak enam bulan lalu. Namun waktu masuk masa pendaftaran calon perseorangan, sebelum ada penundaan tahapan, pihak Widhi belum sempat mengumpulkan dukungan sebanyak saat ini. “Waktu itu batal karena dukungannya belum banyak.

Ternyata dalam perjalanan tahapan ada pembukaan pendaftaran lagi makanya sekarang mantap maju,” kata Masri. Komisioner KPU Kabupaten Madiun Wahyudi membenarkan jika bukti persyaratan dukungan masyarakat yang diserahkan oleh pasangan calon non-partai Widhi Priyanto-Suntoro (DhiSun) telah sesuai ketentuan. “Sesuai undang-undang pemilu, salah satu persyaratan pengajuan pendaftaran dalam Pemilukada Kabupaten Madiun 2013 untuk jalur non-partai adalah minimal mendapat jumlah dukungan masyarakat setempat sebesar 4 persen atau sekitar 32.068 suara,” ujar Wahyudi. Setelah ini, lanjutnya, pihak KPU Kabuaten Madiun akan melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap persyaratan yang telah diserahkan tersebut. Wahyudi menambahkan, KPU Kabupaten Madiun terpaksa membuka ulang pendaftaran bakal pasangan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup), setelah melakukan penundaan pemilukada karena hanya satu pasangan calon yang lolos, yaitu Muhtarom-Iswanto. “Kami membuka pendaftaran sejak awal lagi, termasuk bagi pasangan yang sebelumnya dinyatakan lolos verifikasi. Pendaftaran ulang ini berlaku baik untuk bakal calon pasangan perseorangan maupun calon yang diusung partai politik,” kata Wahyudi. Sesuai keputusan rapat pleno KPU setempat, proses pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk jalur perseorangan rencananya digelar mulai 27 Maret sampai 2 April. Sedangkan untuk bakal pasangan calon dari partai politk dibuka pada tanggal 20 sampai 26 April. Sementara, pemungutan suara rencananya dilakukan pada 19 Juni 2013. (ant/rah)

TRY OUT JELANG UN. Ratusan siswa kelas 3 SMA yang ada di Tangsel, mengikuti try out massal di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Try out iitu digelar untuk mendukung kesiapan para siswa dalam menghadapi Ujian Nasional (UN) yang akan berlangsung pada 15 April mendatang.

Dinas Pendidikan Pacitan Perketat Pengawasan UN PACITAN - Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, memperketat pengawasan ujian nasional (UN) tingkat SD, SMP, maupun SMA, demi mendongkrak kualitas lulusan sekolah setempat maupun hasil ujian akhir siswa. “Tidak hanya pengawasannya yang diperketat, aturan mainnya juga. Kalau sampai ada yang kepergok menyontek saja, kami bisa langsung diskualifikasi,” tegas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Sugeng Basuki, Selasa. Sugeng mencontohkan beberapa tindakan yang berpotensi mendapatkan hukuman

itu di antaranya, membawa ponsel atau telepon genggam, membuat gaduh, menyontek bagi siswa atau pengawas yang sengaja memberikan jawaban ke peserta. Ia mengkonfirmasi telah menyiapkan mekanisme dan aturan penindakan yang akan digunakan sebagai acuan menjatuhkan sanksi, mulai hukuman ringan, sedang,

sampai berat. Hukuman paling berat bagi siswa peserta UN adalah didiskualifikasi dari kepesertaan ujian, sehingga terancam tak lolos ujian. Sementara itu, terkait peringkat hasil Unas Kabupaten Pacitan tahun lalu yang masuk jajaran bawah, Sugeng mengungkapkan pihaknya telah berupaya memperbaikinya. Selain melalui sosialisasi ke para tenaga pendidik, pihaknya juga menggelar try out bagi para siswa. Namun diakuinya hasil uji coba itu kurang memuaskan, sedangkan untuk meningkatkan kompetensi guru, pihaknya

intensif bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi khususnya guru yang membidangi mata pelajaran unas. Dengan upaya tersebut diharapkan hasil ujian nasional tahun ini lebih baik dari sebelumnya. “Untuk SLTA kesempatan try out sudah habis. Tinggal SMP dan SD,” ujarnya. Peringkat hasil UN Kabupaten Pacitan tahun 2012 di regional Jatim cukup mengecewakan dengan tingkat kelulusan Sekolah Dasar (SD) berada pada ranking 34 dari 38 kabupaten/kota. Begitu juga dengan SMP dan SMK masih berada di

TEMPAT IBADAH

Pembangunan Masjid Agung Tersendat Dana TRENGGALEK Pembangunan Masjid Agung Baiturrohman, Trenggalek, Jawa Timur, sedikit tersendat karena suntikan dana hibah sebesar Rp1,5 miliar dari pemerintah daerah setempat hingga akhir triwulan pertama tahun 2013 tidak kunjung cair. “Sebetulnya kalau bangunan masjidnya saja saat ini sudah selesai, hanya saja untuk fasilitas pendukung masih belum tuntas,” kata Ketua Panitia Pembangunan Masjid Agung Baiturrohman, Mohammad Dasi, Selasa. Ia menjelaskan, beberapa fasilitas pendukung masjid terbesar di Trenggalek tersebut antara lain, aula, tempat wudhu, serta pengerasan halaman masjid. Meskipun demikian, Dasi menegaskan pihaknya cukup optimistis seluruh tahapan pembangunan akan selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri. Menurutnya, untuk menyelesaikan beberapa bangunan tambahan itu, Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan memberikan suntikan dana hibah dari APBD sebesar Rp1,5 miliar. “Insya Allah dana itu akan cukup untuk menyelesaikan seluruh tahap pembangunan, namun masalahnya sampai saat ini dana hibah tersebut belum turun, jadi kami masih menunggu,” ujarnya. Dasi mengaku, meskipun dana hibah belum ada kejelasan, pihaknya tetap terus berusaha menyelesaikan ta-

hapan pembangunan masjid dengan menggunakan dana amal jariyah (sumbangan) dari masyarakat dan pinjaman. Sementara itu dari pantauan di lapangan, saat ini para pekerja sedang melakukan pembongkaran bangunan masjid lama yang ada di depan masjid baru, sebuah ekskavator juga diturunkan untuk meratakan sisa-sisa tembok lama. “Rencananya lokasi masjid lama itu akan menjadi halaman dan lahan parkir, sehingga lebih luas dan jamaah tidak perlu memarkir kendaraannya diluar area masjid,” imbuhnya. Kata dia, halaman masjid agung tersebut rencananya akan dilakukan pengerasan dengan batuan marmer, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi membeludaknya jamaah pada perayaan hari besar. “Saat ini masih kami konsultasikan dulu dengan konsultan dan Pak Bupati, bagaimana baiknya, selain itu kami juga menyesuaikan dengan kondisi keuangan,” kata M Dasi. Dasi menjelaskan, bertambahnya luas halaman dan lahan parkir tersebut akan mampu menampung seluruh jamaah pada saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. “Kalau semuanya sudah selesai, seluruh jamaah akan tertampung meskipun berjumlah ribuan, karena di bangunan masjid baru tersebut juga terdapat lantai dua yang bisa dimanfaatkan untuk sholat jamaah,” katanya. (ant/rah)

rangking 32. Prestasi membanggakan justru ditorehkan sekolah menengah atas (SMA) jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan menempati peringkat delapan. Untuk pengawasan penyelenggaraan UN pada pertengahan bulan ini Disdik Pacitan melantik 283 panitia subrayon, rayon sekolah penyelenggara dan pengawas ruang. Namun secara keseluruhan akan ada sekitar 5.000 pengawas ujian yang akan bertugas. Baik sekolah dari lingkup Disdik maupun Kantor Kementerian Agama (Kemenag).(ant/ rah)


10

LINTAS JATIM

RABU 3 APRIL 2013 NO.0088 | TAHUN II

KESEHATAN

PERAWATAN IKON KOTA

Distribusi Kartu Jamkesmas Tidak Tepat Sasaran

PERAWATAN IKON SURABAYA. Seorang pekerja dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya, melakukan pengecatan ‘Patung Karapan Sapi’ yang merupakan ikon Kota Surabaya, di Jl Basuki Rahmat Surabaya, Senin (2/4). Pemerintah Kota Surabaya melalui DKP rutin melakukan perawatan ikon dan monumen, yang juga merupakan ikon wisata Kota Surabaya.

SURABAYA – Banyaknya temuan pembagian kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang tidak tepat sasaran, membuat sejumlah kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Kota Surabaya, mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mendistribusikan kartu Jamkesmas. Tidak itu saja, para wakil rakyat Kota Pahlawan ini menilai, hal ini terjadi karena data penerima kartu Jamkesmas yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya tidak valid atau masih menggunakan data yang lama. Para anggota dewan ini khawatir, jika pesoalan ini tidak segera diselesaikan bias menimbulkan gesekan fisikantar warga. Karena masalah yang muncul di masyarakat adalah warga pribumi yang sebelumnya menerima kartu Jamkesmas, sekarang tidak mendapat

kartu tersebut. Ironisnya, warga musiman dari luar kota Surabaya yang belum terdaftar atau belum resmi menjadi warga Surabaya malah mendapat kartu Jamkesmas. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Simon Lekatompessy. Dia mengungkapkan bahwa dirinya menemukan banyak masalah terkait pendistribusian kartu Jamkesmas ketika melaksanakan reses pekan lalu. “Waktu saya reses kemarin, banyak warga yang mengeluhkan masalah itu. Ini bukti bahwa pembagian Jamkesmas kacau balau. Bahkan, ini bisa menimbulkan bentrokan di masyarakat,” ungkap dia. Selasa (2/4). Dirinya menegaskan, jika persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Dapilnya saja, melainkan juga terjadi di Dapil-dapil lain. Bahkan, masalah ini membuat pen-

gurus RT dan RW merasa bingung harus berbuat apa, kerena banyaknya aduan yang diberikan masyarakat kepada mereka. “Saya pastikan untuk penerima Jamkesmas salah sasaran. Karena dalam laporan baik oleh RT ataupun RW, warga penerima mayoritas bukan asli penduduk wilayah setempat,” tegas dia. Politisi dari Partai Damai Sejahtera (PDS) ini juga memaparkan, jika seharusnya Pemerintah Kota Surabaya bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menetukan data penerima Jamkesmas. Akan tetapi jika melihat persoalan diatas, dirinya menduga, jika BPS tidak melakukan pembaruan data. “Melihat fakta yang ada, saya pesimis jika BPS telah melakukan pemutakhiran data. Padahal pemutakhiran data itu sebenarnya harus dilakukan setahun sekali,” pungkas dia. (wan)

kecewa dan berdosa dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saat ini tampaknya anak- anak kita sudah terjadi degradasi moralitas atau kemunduran moralitas. Semua itu dikarenakan IT yang tidak difilter. Untuk itu, peran orang tua atau keluarga sangat menentukan dalam perkembangan anak dan mental keluarga,” tegasnya. Selanjutnya, dia juga mengatakan, dengan diadakannya Jambore UPPKS se-Jatim ini diharapkan para kader

UPPKS, selain akan mendapatkan banyak pengetahuan, manfaat serta masukan untuk perbaikan kesejahteraan keluarga juga diharapkan bisa meningkatkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan untuk menambah dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Terpisah, kepala BKKBN Pusat Subagjo mengatakan, perilaku seksual remaja kita saat ini sangat mengkawatirkan, karena banyak kaum remaja kita sekrang ini yang telah melakukan hubungan

sek secara bebas. Dan anehnya lagi, hubungan itu banyak dilakukan para remaja di rumah- rumah mereka sendiri. Pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya peran orang tua dalam mengawasi anak- anak mereka. Kalau hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin lagi kedepan bangsa Indonesia yang kita cintai ini akan dipandang sebelah mata oleh mata dunia. Sebab, metalitas dan moral bangsanya sudah bobrok dan mengalami degradasi moral. (neu)

POTENSI PEMILIH PEMILU

Jumlah Final DP4 Jatim 29.515.183 Jiwa S U R A B AYA– G u b e r n u r mempunyai hak untuk meJawa Timur Soekarwo meny- milih belum terdaftar dalam erahkan Data Penduduk Po- DPT, tetapi dia bisa menjadi tensial Pemilih Pemilu (DP4) pemilih setelah proses pemilih dalam wilayah Provinsi Jatim yang ada di DPT pada saat pesejumlah 29.515.183 kepada milihan selesai dilakukan. Komisi Pemilihan Umum (KPU Pakde Karwo berharap, Jatim) yang diterima Ketua tidak ada komplain terhadap KPU Andry Dewanto Achmad. sengketa dalam Pilkada seperti “DP4 tersebut dijadikan yang terjadi di Kab. Pasuruan. sebagai bahan acuan bagi “Jatim harus memberikan KPU dalam menyusun Daf- kontribusi terhadap politik tar Pemilih Sementara (DPS) yang sangat baik dan bagus. pada pemilihan Gubernur dan Aman itu menjadi penting, Wakil Gubernur Jawa Timur 29 akan tetapi aman saja tidak Agustus 2013,” ujarnya saat cukup jika tidak ada rasa nymenyerahkan DP4 kepada aman didalamnya. Suasana KPU Jatim di Gedung Negara aman dan nyaman bagian Grahadi, Selasa (2/4). penting dalam mensejahteraIa mengatakan, dalam kan masyarakat,” pungkasnya. mewujudkan DP4 Pilgub Ketua KPU Jatim Andry ini, telah melalui serangka- Dewanto mengatakan, tugas ian proses dan tahapan yang KPU Provinsi Jatim menjadi panjang. Proses tersebut yak- berat setelah data DP4 disni pembangunan database erahkan kepada KPU Jatim. kependudukan, pembangunan DP4 ini merupakan sumber NIK tunggal bagi seluruh pen- data yang akan digunakan duduk, pemberian identitas untuk memproses dan menpenduduk, satu penduduk dan cari nama-nama pemilih yang satu identitas, satu dokumen diperkirakan ganda. kependudukan, pembersihan KPU Jatim akan mengolah data ganda penduduk serta pe- untuk kemudian dimasukan mutahiran data penduduk mel- dalam sofware pemilih ganda alui proses perekaman e-KTP. atau NIK ganda. Dari data ini Ditambahkannya, pada kemudian diserahkan kepada tanggal 6 Dekabupaten/kota sember 2012 untuk diserPemprov Jaahkan kepada tim menerima Panitia PemunData Agregat gut Suara (PPS). Kependudukan “PPS ini yang DP4 tersebut per Kecamamenetapkan tan (DAK2) dari DPS di tingkat dijadikan sebagai Ke m e n t e r i a n desa dan kebahan acuan Dalam Negeri lurahan yang bagi KPU dalam dengan jumberperan dalam menyusun Daftar lah penduduk di Pemilih Sementara Pemilukada Jatim sejumdaerah,” ka(DPS) pada lah 37.269.885 tanya. pemilihan Gubernur jiwa. Kemudian Semendan Wakil Gubernur tara itu, Kepala pada tanggal 7 Jawa Timur 29 Pebruari 2013 Dinas Tenaga Jawa Timur Kerja TransAgustus 2013 menerima DP4 migrasi dan Pileg sejumlah Kependudukan 29.263.173 jiwa sehingga ada Dr. Hary Soegiri dalam laporanya pembenahan sebanyak 252.010. mengatakan, dalam menyiapkan Data tersebut selanjutnya DP4 Pilgub telah melalui bemenjadi dasar untuk menetap- berapa tahapan, antara lain Pada kan DP4 Pilgub Jatim sebanyak 6 Desember 2013 Pemprov Jatim 29.515.183 jiwa. DP4 ini meru- telah menerima DAK2 dari Kepakan data dasar bagi KPU yang menterian Dalam Negeri terkait akan digunakan menyusun dengan Jumlah Penduduk yang (DPS) yang selanjutnya dijadi- telah dimutakhirkan dengan prokan Daftar Pemilih Tetap (DPT) gram e-KTP. Pilgub Jatim 2013. Dari data itu, oleh Disduk“Kami menyadari, meskip- capil Kabupaten/Kota dijadikan un usaha pemerintah sudah op- data dasar untuk mewujudkan timal untuk mewujudkan DP4 DP4 dengan menarik Data Penyang akurat dan benar, namun duduk Potensi Pemilih terhimasih dimungkinkan adanya tung tanggal Pelaksanaan Pilbeberapa kekurangan. Kekuran- gub Jatim yaitu 29 Agustus 2013 gan-kekurangan tersebut di- atau terhadap penduduk atas harapkan dapat disempurnakan kelahiran pada 29 Agustus 1996 melalui proses Pencocokan dan sebagai Calon Pemilih Pemula. Penelitian (Coklit) oleh KPU Dari Proses Pemutakhiran pada waktu mewujudkan DPS data yang dilakukan Dinas menjadi DPT Kependudukan dan PencataBerdasarkan keputusan tan Sipil Kabupaten/Kota mudari Mahkamah Konstitusi lai 8 Pebruari - 24 Maret 2013 (MK) mengenai sengketa telah menghasilkan DP4 PilPilkada, Pakde Karwo menje- gub 2013 sejumlah 29.515.183 laskan, meski seseorang yang jiwa. (neu/dar)

SURABAYA - Perkembangan Ilmu Teknologi (IT) saat ini lebih cepat guna mengakses segala macam informasi yang dibutuhkan, dan perkembangan ini bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, akan tetapi hal tersebut jangan membuat para orang tua terlena atau percaya begitu saja dengan anak – anak yang sering membuka internet dirumah atau diluar. Sebab, kemajuan atau perkembangan IT di Indonesia sekarang ini tidak dilengkapi filter, untuk itu yang seharusnya menjadi filternya adalah para orang tua karena orang tua atau keluarga adalah menjadi penentu keberhasilan pembangunan nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Jatim, Nina Soekarwo usai memberikan pengarahan Jambore Kader Usaha Peningkatan Penghasilan Keluarga Sejahtera (UPPKS) se-Jatim di Orchid Hotel, Selasa (2/4). Dikatakan, keluarga atau orang tua menjadi penentu keberhasilan pembangunan nasional adalah karena segala sesuatu pasti diawali dari keluarga. “Kalau dari ukuran yang kecil itu baik maka langkah selanjutnya itu pasti akan menjadi baik, karena yang dijadikan ukuran dalam pergaulannya adalah sama dengan yang diberikan dalam keluarganya. Otomatis, lingkungan yang ada disekitarnya

keluarga tersebut akan menjadi baik,” papar dia. Untuk itu para orang tua, lanjutnya, jangan mudah percaya dengan anak yang senang membuka internet dengan alasan apapun atau anak senang belajar sendiri di dalam kamar. Sebab, kemajuan dan perkembangan IT yang tanpa dilengkapai filter tersebut memudahkan anak untuk mengakses segala macam informasi baik informasi positif maupun negative. Padahal, kita tahu bahwa perkembangan jiwa anak itu sangat labil dan bahaya untuk informasi atau pengetahuan yang seharus nya belum waktunya dia ketahui, tetapi karena anak dengan mudah untuk mencari dan melihat bahkan kadangkadang malah mempraktekkan. “Oleh karena itu, keluarga dalam hal ini para orang tua hendaknya benar- benar menjaga dan memfilter anak- anak kita agar kedepan kita tidak

GUGATAN USAHA

Bupati Banyuwangi Digugat Perusahaan Tambang Emas SURABAYA - Proses gugatan tambang emas Tumpang Pitu Intrepid Mines Ltd terhadap Bupati Banyuwangi berjalan di PTUN Surabaya. Dalam sidang perdana gugatan itu, Intrepid Mines Ltd merasa dirugikan sekitar Rp 2 triliun terkait Surat Keputusan (SK) Bupati Banyuwangi, yang menyetujui pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) dan operasi produksi PT Indo Multi Niaga (IMN) ke perusahaan lain. Dalam sidang gugatan itu, dari penggugat dan tergugat hadir dalam sidang tertutup itu. Dari tergugat diwakili oleh Kabag Hukum Pemkab Banyuwangi Yudi Pramono dan didampingi dua pengacaranya. Sedangkan dari penggugat diwakili

kuasa hukum Intrepid, Bambang Hartono. Dipimpin majelis hakim dengan ketua Tri Cahya Indra, penggugat mengajukan gugatan terkait SK Bupati Banyuwangi yang mengalihkan usaha pengelolaan tambang emas di Tumpang Pitu. Usai sidang tertutup, kuasa hukum penggugat, Bambang Hartono menjelaskan, gugatan itu terkait SK yang dikeluarkan Bupati Banyuwangi saat ini, Abdullah Aswar Anas. Yakni, persetujuan pengalihan IUP eksplorasi dan operasi produksi dari semula di pegang. Selain menyetujui pengalihan IUP, Bupati Banyuwangi juga memberikan persetujuan perubahan susunan kepemilikan saham berdasarkan SK Nomor

545/764/429.1088/2012 tertanggal 6 Desember 2012 yang menyebabkan kepemilikan saham Bumi Suksesindo dikuasai 100 persen oleh PT Alfa Suksesindo (5 persen) dan PT Merdeka Serasi Jaya (95 persen). “Ini sidang persiapan untuk memeriksa bukti dari penggugat dan tergugat,” terangnya kepada wartawan di PTUN Surabaya, Selasa (2/4) kemarin . Dijelaskan, dalam gugatan ini dia menyertakan bukti berupa empat SK yang sudah diberikan bupati terkait peralihan IUP pada PT Bumi Suksesindo (PT BSI), tanpa melibatkan Intrepid selaku investor utama. Pihaknya juga akan menyertakan lima bukti perjanjian terkait investasi di Tumpang Pitu itu. “Ini akan kami sertakan,”

tegas dia. Sebelumnya, Bupati Banyuwangi Ratna Lestari menyetujui IUP eksplorasi dan operasi produksi ke PT Indo Multi Niaga (IMN) dengan SK nomor 188/9/ KEP/429.011/2010 dan 188/10/KEP/429.011/2010 tertanggal 25 Januari 2010. Tapi dalam perkembangan, terjadi pengalihan dari IMN ke perusahaan lain, yakni PT BSI (Bumi Suksesindo). Intrepid punya hubungan dan kepentingan ekonomis langsung terhadap IUP eksplorasi dan operasi produksi IMN di tambang emas di Tujuh Bukit, Tumpang Pitu. Persentasenya, 80 persen saham untuk Intrepid dan 20 persen IMN. Tapi komposisi itu hanya ada di perjanjian antara Intrepid

dengan IMN. Kepentingan ekonomis ini timbul berdasarkan perjanjian Alliance Agreement yang disepakati dua antara IMN dengan Intrepid. Sedangkan dari tergugat, Kabag Hukum Pemkab Banyuwangi, Yudi Pramono menjelaskan kalau pihaknya datang atas undangnan PTUN Surabaya. Pihaknya diminta untuk memberkasi diri dengan surat keputusan yang dibuat bupati sebelumnya. “Ada empat SK yang kami sertakan. Sedangkan untuk gugatan ini, kami masih belum bisa berkomentar banyak karena menunggu materi gugatannya. Bagaimanapun, SK Bupati Banyuwangi ini tetap punya kekuatan hukum,” pungkas dia. (kas)


LINTAS JATIM

11

RABU 3 APRIL 2013 NO.0088 | TAHUN II

UJIAN NASIONAL

Dewan Harap Kepala Sekolah Siapkan Siswa Hadapi UN

GELAR KASUS NARKOBA. Kombespol Andi Loediyanto bersama petugas lainnya saat membeberkan sejumlah barang bukti berupa narkoba dan puluhan tersangka dalam gelar kasus narkoba di Direktorat Reserse Narkoba (Dit Reskoba), Polda Jatim, Surabaya, Selasa (2/4). Sebanyak 54 tersangka dari 46 kasus, berhasil diamankan oleh Dit Reskoba Polda Jatim dalam jangka waktu tiga bulan (Januari-Maret 2013).

Polisi Sita Narkoba Senilai Rp 1,3 Miliar Temukan “Kampung Narkoba” di Bangkalan SURABAYA- Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur berhasil mengungkap 46 kasus narkotika dan mengamankan sedikitnya 54 budak narkoba pada triwulan pertama tahun 2013. Dari para tersangka, petugas juga berhasil menyita barang bukti senilai hampir Rp 1,3 milyar. Barang bukti kejahatan narkoba tersebut meliputi, sabu sebanyak 536, 32 gram, ganja sebanyak 2.009 gram, ekstasi 92 butir, dan 13.000 pil koplo jenis karnopen. Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim, Kombespol Andi Loediyanto menyatakan, 54 tersangka rata-rata bertindak sebagai pengedar. Mereka (tersangka,red) diamankan dalam operasi selama tiga bulan terahir. Kebanyakan dari tersangka yang sebagian besar hanya berpendidikan SD ini, merupakan pemain lama. “Kami berhasil membongkar peredaran narkoba di wilayah Polda Jatim. Dari hasil penangkapan, sebanyak 54 tersangka dapat kami amankan,” terang Andi kepada wartawan di Mapolda Jawa Timur, Selasa (2/4) kemarin.

Para tersangka tersebut lanjut Andi diamankan di beberapa daerah di wilayah Jawa Timur antara lain Surabaya, Malang, Sidoarjo, Bangkalan, Tuban dan Mojokerto. Jumlah keseluruhan kasus yang diungkap terdiri dari 14 kasus masuk tahap pertama, 12 kasus sudah P21 dan dilimpahkan ke Kejaksaan sedangkan 20 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan. “Ini merupakan upaya tindakan terhadap seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pengedaran maupun pengkonsumsian narkoba. Ini juga berhubungan dengan target di Jawa Timur untuk program Zero Narkoba,” jelasnya. Kampung Narkoba Dalam penangkapan tiga bulan terakhir ini, petugas juga berhasil membongkar

sebuah tempat yang disebut “ Kampung Narkoba” terletak didaerah Desa Jedih, Kecamatan Socah, Bangkalan, Madura, 12 pengedar dan pengguna beserta sejumlah barang bukti pun berhasil diamankan. Namun, polisi belum bisa menangkap para pemilik rumah tersebut. “Dua kali melakukan penggerebekan kami mampu mengamankan 12 tersangka. Hanya saja, pemilik rumah keburu kabur. Namun, kini telah menjadi daftar pencarian orang (DPO) pihak kami,” tegasnya. Dijelaskannya, bisnis yang dijalankan di Madura ini terbilang cukup rapi. Pasalnya, para pelaku menjual narkoba jenis sabu-sabu dan menyediakan bilik-bilik kamar lengkap dengan alat hisap untuk pembeli mengonsumsi di sana. Bahkan, disedikan beberapa jenis paket untuk pembeli. Mulai dari paket Rp 100 ribu, Rp 200 ribu, Rp 300 ribu dan beberapa paket lain. “Nominal itu hanya untuk jumlah pembelian sabu, sementara bilik dan alatnya dise-

diakan gratis. Transaksi di sana sangat fulgar. Mereka dengan terang-terangan melakukan transaksi narkoba seperti jual beli biasa,” sambung Andi. Sementara itu, Wadir Reskoba, AKBP Samudi menyatakan, bisnis ini telah berlangsung setahun lebih. Sayangnya, Polres Bangkalan dalam melakukan aksi penggerebekan sering gagal dengan kata lain bocor dan berdasarkan informasi warga yang resah akan keberadaan kampung tersebut. Maka, pihak kepolisian Polda Jatim beserta jajaran menindak tegas keberadaan kampong tersebut. “Selama ini, daerah itu tak pernah digrebek. Kami berharap, polres setempat melanjutkan upaya ini dengan terus menggelar operasi rutin,” katanya. Terkait kasus narkoba yang berada diwilayah hukumnya, polisi masih melakukan pengembangan atas perkiraan ini. Pemilik-pemilik rumah masih DPO, dan siapa yang menyuplai narkoba ke tempat ini juga masih terus dikejar. (mag/han)

SURABAYA– Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan di kota Surabaya pada tahun anggaran 2013 yang mencapai Rp. 1,8 triliun, atau sebesar 32 persen dari total anggaran Rp. 5,7 triliun, membuat kalangan DPRD Kota Surabaya berharap kepada para Kepala Sekolah (Kepsek) untuk mempersiapkan peserta didiknya menghadapi Ujian Nasional (UN) yang akan digelar pada 15 – 18 April 2013 mendatang. Agar tidak ada lagi peserta didik di Surabaya yang gagal UN atau tidak lulus sekolah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Baktiono. Dirinya mengatakan, jika peserta didik di Surabaya sudah tidak dipungut biaya. “Sekolah sudah gratis, tidak alasan gagal UN,” ungkap dia. Senin (2/4). Dirinya juga menambah-

kan, jika dalam UN mendatang masih ada peseta didik yang gagal atau tidak lulus, pihaknya mempertanyakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya. “Kalau masih jeblok, patut dipertanyakan. Karena anggaran kita 20% lebih besar dari anggaran Nasional,” tambah dia. Seperti diketahui, dimana pada dua tahun terakhir peserta didik di Surabaya, tidak pernah mendapat nilai UN terbaik. Pada tahun 2011 nilai UN terbaik di Jatim diperoleh oleh peserta didik dari kabupaten lamongan sedangan pada tahun 2012 kemaren, diraih oleh peserta didik dari Kabupaten Sidoarjo. Menanggapi hal ini, Baktiono menyarankan kepada para Kepsek di Kota Surabaya, agar menyiapkan peserta did-

iknya secara maksimal. “Saya menyarankan kepada para Kepsek untuk menyiapkan siswa-siswinya pada UN 15-18 April mendatang,” ujar dia. Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga berharap, agar pengalaman-pengalaman yang telah lalu tidak terjadi lagi. “Jangan sampai ada lagi kasus menyontek massal seperti di SD Gadel seperti tahun lalu,” harap dia. Dirinya juga menambahkan, jika tenaga pendidik harus memberikan pengertian kepada pada siswa untuk melaksanakan UN dengan fair. “Ya, nyontek itu kan salah dan merugikan,” tambah dia. Seperti diketahui, Ujian Akhir Semester (UAS) atau UN rencananya akan diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 15 – 18 April 2013 mendatang. (wan)

PENGAMANAN UN

Polda Turunkan 7.800 Personel SURABAYA - Ujian Nasional (Unas) yang akan segera dilaksanakan pertengahan April mendatang, mendapat pengamanan ketat dari pihak kepolisian. Di Jawa Timur pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur (Jatim) kurang lebih akan menerjunkan 7800 personil untuk pengamanan ujian siswa SMA/MA/SMK. 7. 800 personil tersebut terdiri dari 200 personil yang diterjunkan dari 38 Polres/Polresta dan 1 Polrestabes yang termasuk dalam jajaran Polda Jatim. Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Jatim, AKBP Suhartoyo menyatakan, pengamanan dokumen negara tersebut telah dipastikan menjadi prioritas pihak kepolisian pada pertengahan April 2013 ini. Ke-7800 personil tersebut juga akan diterjunkan untuk pengamanan daerah-daerah terpencil, baik pengiriman dan penjagaan pelaksanaan Unas. “ Ini dokumen Negara, pasti kami akan amankan. Untuk lebih lanjut kepastian tekhnisnya tunggu setelah rapat besok,” katanya, Selasa (2/4) ketika ditemui wartawan di Mapolda Jatim. Dijelaskannya, dalam rapat yang akan diselenggarakan besok Rabu (3/4) itu akan dihadiri Kabag Ops Polda Jatim, Kepala Dinas Pendidikan seJatim dan Ketua Dir Binmas.

Lebih lanjut dijelaskan, Polda yang memberikan bantuan pengamanan akan bertindak secara tekhnis, dimulai dari membuat soal, mencetak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan, membungkus soal, pendistribusian dan penempatan sampai pelaksanaan dan pengumuman hasil ujian. “ Secara tekhnis dari awal hingga akhir pihak kepolisian khususnya daerah Jatim kami akan mengawal dan mengamankan,” tegasnya. Mengenai daerah terpencil, dikatakannya, daerah terpencil dalam soal pendistribusian dari Provinsi akan menggunakan kapal, dan mendapat pengawalan sediktnya 5 personil. Namun, semua melihat dari banyaknya Box soal yang akan dikirimkan. Setelah itu, kata dia, pihaknya akan menyerahkan ke Polsek ataupun Polres yang membawahi daerah tersebut. “Kami akan terapkan sistem on call standby ketika ada permasalahan dari distribusi hingga pegamanan. Untuk operasi pengamanan UN sandinya belum diketahui karena baru besok rapat,” jelasnya. Selain persoalan pengiriman, penyimpanan soal pun akan dijaga oleh pihak Polda dan disimpan di Provinsi. Penjagaannya pun akan

ditambah oleh personil Pemda dan juga dari Provinsi. Mengenai kunci pun disesuaikan dengan tim yang menjaga, akan ada 3 buah kunci yang dibawa oleh pihak polisi, pemda dan personil Provinsi. “Waktu pengambilan naskah di Provinsi Jatim dan dinas kota, Polisi akan datang ke Provinsi, dan dinas kota yang menjadi tempat penyimpanan. Jika situasi tidak aman di Provinsi akan ditaruh di Polda dan telah disiapkan gudang penyimpanan,” katanya. Ia pun menegaskan, Pelaksanaan pengamanan Unas, petugas, tidak akan berada didalam ruangan. Akan tetapi, diluar mengantisipasi joki-joki yang hendak memberikan kunci jawaban kepada para anak didik. Pengamanan tersebut, juga akan dilengkapi surat tugas yang dilengkapi oleh anggota berseragam dan juga anggota tanpa seragam (pakaian preman,red) yakni personil Intel dan Serse. “Jumlah personil disetiap sekolah, akan dikawal 1 personil. Tapi, juga dilihat dari tingkat kerawanan didaerah tersebut. Maka, akan ditambah. Pasti penambahan personil, bukan hanya personil berbaju dinas. Polisi tidak berseragam akan terjun semua,” tegasnya. (mag)

KASUS SAMPANG

LAYANAN MEDIS

Pelaku Pembunuh Hamamah Ajukan Pledoi

Angka Kematian Balita Meningkat Tajam

SURABAYA- Satu persatu terdakwa kerusuhan berbau SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) jilid II di Dusung Nangkernang Desa Karanggayam Kecamatan Omben Sampang divonis bersalah. Setelah Saniwan yang dihukum delapan bulan penjara, Salikin alias Saripin delapan bulan penjara, dan Mat Syafi’ie 18 bulan kurungan, kini giliran Hadiri alias Pak Husen akan menyusul rekan-rekannya. Jaksa Zainal Arifin menyatakan Hadiri terbukti membacok Hamamah di bagian perut hingga menyebabkan korban tewas pada rusuh yang terjadi 26 Agustus 2012. Nampaknya terdakwa harus siap-siap mendekam lama dibalik jeruji besi. Tanda-tanda terdakwa akan mendapat hukuman berat terlihat dari pasal yang dijeratkan kepada Hadiri. “Menyatakan terdakwa Hadiri alias Pak Husen terbukti melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan,” kata dia saat membacakan surat tuntutan di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (2/4) kemarin. “Menuntut

terdakwa dengan penjara selama 12 tahun kurungan,” sambung Zainal. Menurut dia, Hadiri dianggap bertanggung jawab terhadap tewasnya Hamamah. Sebab akibat sabetan celurit yang dipegang terdakwa, perut korban semburat hingga tidak bisa tertolong lagi. Hal yang memberatkan, terdakwa terlalu berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. Dan yang meringankan Hadiri bersikap baik dan sopan selama menjalani sidang di pengadilan. Sementara itu, Hidayat penasihat hukum Hadiri mengaku kecewa terhadapa tuntutan yang diabacakan jaksa. Sebab, jaksa tidak mencermati fakta persidangan. Seperti keterangan saksi yang menyatakan bahwa Hadiri bukan pelaku yang membunuh Hamamah. “Terus terang saya kecewa, sidang selanjutnya saya akan mengajukan pembelaan,” tutur dia ketika dikonfirmasi usai sidang. Kerusuhan yang terjadi setelah bulan puasa tahun lalu merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnyam

pada Desember 2011 kejadian serupa pernah terjadi. Masih sama motifnya, diduga adanya gesekan antara pengikut Sunni dan Syiah. Rusuh Sampang jilid II terjadi sekitar pukul 09.45 WIB saat sekitar 20 anak warga Syiah dari Karang Gayam dan Bluuran, Kecamatan Omben, Sampang berniat kembali mondok di beberapa pesantren di luar Sampang setelah libur panjang puasa. Na’asnya, di tengah perjalanan dengan mencarter mini bus, tiba-tiba dihadang 30 sepeda motor diduga dari warga Suni. Mereka memaksa anak Syiah pulang kembali ke rumah masing-masing. Tujuannya melarang belajar di pesantren syiah. Permintaan pulang tidak diterima oleh 20 anak yang juga dianter orang tuanya. Karena itu terjadilan percekcokan hingga meledak menjadi pertikaian antar kelompok. Akibatnya, beberapa orang mengalami luka-luka dan patah kaki seperti yang dialami Samsul. Selain itu, kerusuha itu menyebabkan Hamamah dari kelompok Syiah meregang nyawa. (kas)

PROBOLINGGO - Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Probolinggo dua tahun terakhir, naik tajam. Minimnya pengetahuan warga terhadap layanan medis dalam proses persalinan menjadi salah satu penyebab. Hal itu dikatakan dr. Endang Astuti, MM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, dihadapan ratusan warga Pulau Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih, Selasa (2/4). dr. Endang Astuti, mengungkapkan penyumbang angka kematian balita di Kabupaten Probolinggo hampir di semua kecamatan. Ia mengatakan jumlah angka kematian balita (AKB) tahun 2011 sebanyak 218, dan tahun 2012 sebanyak 230.“Angka kematian balita itu, termasuk pulai Gili Ketapang sebagai penyumbangnya, yakni tiga balita meninggal. Penyebab utama berat badannya di bawah 2.500,”tandasnya. Menurutnya, tingginya angka kematian bayi di Kabupaten Probolinggo disebabkan rendahnya kesadaran ibu untuk melahirkan di bidan atau pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Sebagian warga masih menggunakan jasa dukun bayi. “Jumlah dukun bayi di Kabupaten Probolinggo mencapai 614 orang, sedangkan dukun yang dimitrakan sebanyak 588

orang,” kata dr. Endang Astuti. Banyaknya jumlah dukun bayi, lanjut dr. Endang Astuti, Dinkes menerapkan program kemitraan antara bidan dengan dukun bayi sebagai upaya untuk menekan angka kematian ibu melahirkan. “Apabila ada warga yang hendak melahirkan ke dukun, maka dukun itu harus mengantarkan pasien ke bidan untuk menjalani proses persalinan dan dukun bayi itu bisa mendampingi bidan,”tandasnya. Disisi lain, faktor keterlambatan mendapatkan penanga-

nan medis menjadi salah satu penyebab tingginya AKB. Para Ibu sering bingung waktu membuat keputusan melahirkan, apakah melalui penanganan medis atau non medis, terutama di wilayah pedesaan yang menyebabkan tingginya AKB. Untuk mengatasi masalah ini, lanjut dr. Endang Astuti, pihaknya telah melakukan upaya memperbanyak layanan kesehatan kepada masya¬rakat. Yaitu, dengan penga-daan Pos Persalinan Desa (Polindes) di setiap desa, pemberian kewenangan tambahan pada

Puskesmas untuk penanganan gawat darurat dengan Pelayanan Obstetri Neontal Esensial Dasar (PONED), pemberdayaan rumah sakit sebagai sarana rujukan dalam Pelayanan Obstetri Neonatus Essential Komprehensif (PONEK) dan upayaupaya standarisasi pelayanan kesehatan kebidanan. “Bidan memiliki peran penting menjaga kelangsungan hidup ibu dan anak, terutama di wilayah pe¬desaan. Untuk itu, peranan bidan akan ditingkatkan mutunya,” pungkasnya. (hud/dar)


12

NASIONAL

RABU 3 APRIL 2013 NO. 0088 | TAHUN II

Biaya Pilkada Capai Rp20 Triliun JAKARTA-Total biaya pemilukada secara langsung untuk seluruh Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp20 triliun. Angka ini, belum termasuk pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres). “Biaya penyelenggaran ini, saya pernah tanyakan kepada Menteri Keuangan, Agus Marto. Dia perkirakan mencapai Rp20 triliun untuk keseluruhan,” kata Ketua Panja RUU Pilkada, Abdul Hakam Naja, dalam diskusi ‘Mencegah Pengaburan Uang Negara dalam Pilkada’ di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4). Hadir pula Direktur Fasilitasi Kepala Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyadmadji dan Pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis. Menurut Hakam, biaya penyelenggaran pemilukada memang sangat besar. Salah satu penyebabnya adalah, politik anggaran kepala daerah ini selama ini tidak transparan. Ternyata Dana Alokasi Umum (DAU) yang selama ini ditransfer oleh pemerintah pusat, juga secara implisit dijadikan salah satu mata anggaran untuk dipakai ajang pilkada. “Karena itulah, maka RUU Pilkada ini, kita sempurnakan bagaimana agar politik anggaran di APBD tidak bisa dimainkan kepala daerah,” tambahnya. Sementara, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyadmadji mengakui besarnya biaya pemilukada ini, karena terkait dengan tiga hal, misalnya penyelenggaraan, pengamanan dan pelaksanaan. “Usulan pemerintah agar pemilukada Gubernur diserahkan kembali kepada DPRD demi efisiensi biaya. Alasanya, Gubernur cuma ada 33 propinsi. Karena hanya 33 propinsi inilah, maka keuangan anggaran penyelenggaraan pilkada jadi lebih hemat,” katanya. Namun demikian, kata Dodi lagi, sebenarnya biaya politik pilkada itu bukan hanya mahal pada penyelenggaran saja. Namun juga pada ongkos politik sang calon kepala daerah. “Karena mereka harus membayar mahar pada partai politik, kampanye terbuka, baik di lapangan maupun iklan di media massa. Lalu ditambah lagi dengan biaya saksi di sejumlah TPS,” terangnya. Sedangkan Margarito Kamis menyarankan agar

dalam pembahasan RUU Pilkada ini, juga menyangkut penganggaran biaya pemilihan suara ulang (PSU). Karena saat ada sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), lalu ada putusan PSU maka terjadi kebingungan. Contohnya Pilgub Jatim sampai 3 PSU. “Dari mana anggarannya,” tanyanya.

Menurut Margarito, selama ini APBD tidak menganggarkan untuk biaya PSU. Karena itu, seperti yang terjadi di Kabupaten Morowali, ada putusan MK yang meminta PSU. Maka yang terjadi adalah kepala daerah terpaksa memotong anggaran SKPD (satuan kerja perangkat daerah), baik di pendidikan, kesehatan, pertanian, pertamanan dan lainnya. “Jadi RUU Pilkada ini harus mengantisipasi kejadian seperti ini,” tuturnya. Perlu Pmebatasan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja memandang perlu ada pembatasan pengeluaran dana pemilihan kepala daerah dalam aturan perundangan guna mengantisipasi ekses negatif dari penyelenggaraan pilkada. “Selama ini, belum ada pengaturan pembatasan pegeluaran dana pilkada, seperti dana kampanye, iklan di media, atribut, dan sebagainya,” kata Abdul Hakam Naja pada diskusi “Mencegah Penghamburan Uang Negara” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa. Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah Direk-

tur Fasilitas Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan AntarLembaga Kemendagri Dodi Riatmadji serta Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis. Menurut Hakam Naja, belum adanya aturan pembatasan pegeluaran dana kampanye sering membuat penyelenggaraan pilkada menjadi “jor-joran” dan munculnya praktik politik uang. “Jika calon kepala daerah yang telah mengeluarkan banyak dana dan kemudian kalah, tetapi belum siap mental untuk kalah, sering bisa memicu munculnya tindakan anarkis dari para pendukungnya,” katanya. Oleh karena itu, kata Hakam Naja, pada pembahasan RUU Pilkada, DPR RI dan Pemerintah akan merumuskan aturan pembatasan pengeluaran dana pilkada sehingga penyelenggaraannya menjadi lebih proporsional. Aturan pembatasan tersebut, menurut dia, bisa melalui beberapa pendekatan, seperti banyaknya jumlah penduduk di suatu daerah atau luasnya wilayah geografis suatu daerah. “Persoalannya kondisi setiap daerah di Indonesia berbeda-beda, baik luas dan bentuk geografis, jumlah penduduk, maupun kemampuan memperolah PAD (pendapatan asli daerah), sehingga diperlukan kajian,” katanya. Pada kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kerja RUU Pilkada ini menambahkan, sumber dana penyelenggaraan pilkada juga harus diatur secara jelas apakah sepenuhnya dari APBN, sepenuhnya dari APBD, atau kombinasi dari APBN dan APBD. Di sisi lain, kata dia, sumbangan dana untuk penyelenggaraan pilkada, baik dari lembaga maupun perorangan, juga relatif cukup besar. “Namun, sumbangan dana untuk pilkada ini sudah diatur batas maksimalnya meskipun pelaporannya yang kadangkadang belum jelas,” katanya. Hakam mengemukakan bahwa pembatasan pengeluaran dana pilkada tersebut sangat penting karena untuk menjaga keadilan bagi seluruh pasangan kepala daerah yang akan bertarung. Demikian juga, pengaturan frekuensi beriklan di televisi. “Selama ini, hanya pasangan calon yang mempunyai banyak uang, yang bisa sering beriklan di televisi, koran, media elektronik,” katanya. (ant/ riz/gam/cea/ beth)

KEGIATAN G-20

DPR Ikuti Pertemuan Perangi Korupsi di Meksiko Jakarta- Delegasi DPRRI akan mengikuti pertemuan tahunan pimpinan parlemen negara-negara anggota G-20 di Meksiko yang membahas isu memerangi korupsi. “Isu (memerangi korupsi) itu merupakan salah satu agenda penting pertemuan pimpinan parlemen bertajuk ‘The 4th Meeting of G-20 Speakers Consultation Forum’ yang berlangsung di Mexico City, pada 3-5 April 2013,” kata Wakil Ketua DPR Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Mohamad Sohibul Iman di Jakarta, Selasa. Dalam penjelasan melalui tenaga ahli media Wakil Ketua DPR Korekku H Muarif, ia menjelaskan selain Sohibul Iman, delegasi DPR-RI yang hadir adalah Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dr KH Surahman Hidayat, M.A, dan Wakil Ketua BKSAP Hayono Isman. “Kami akan bahas isu perang melawan korupsi bersama pimpinan parlemen dari negara-negara anggota G-20, termasuk isu penting lainnya seperti reformasi sistem

keuangan, ketahanan pangan, hingga persoalan lingkungan hidup,” katanya. Ia menjelaskan, pertemuan pimpinan parlemen negara-negara anggota G-20 merupakan agenda tahunan yang sudah diikuti Indonesia sejak pertama kali digelar pada 2010. Disebutkan bahwa sejak pertama kali diadakan di Ot-

Kami akan bahas isu perang melawan korupsi bersama pimpinan parlemen dari negara-negara anggota G-20

H Muarif

Wakil Ketua DPR tawa, Kanada tahun 2010, kemudian Seoul, Korsel pada 2011 dan Riyadh, Saudi Arabia pada 2012, Indonesia selalu berpartisipasi aktif. Selain membahas berbagai persoalan tersebut, kata dia,

dijadwalkan pula delegasi Indonesia bakal mengadakan pembicaraan bilateral dengan delegasi Meksiko dan Rusia. “Pembicaraan itu menjadi penting karena selain tuan rumah, tahun 2012 Meksiko menjadi Ketua G-20. Sedangkan, dengan delegasi Rusia kita perlu adakan pertemuan mengingat tahun 2013 ini Rusia menjadi Ketua G-20,” katanya seraya menyebut kedua pertemuan tersebut dilakukan di sela-sela persidangan. Sohibul yakin, Indonesia bakal banyak mengambil manfaat dari berbagai isu yang dibahas pimpinan parlemen negara-negara G-20. Apalagi, kata dia, pertemuan itu dijadwalkan akan diikuti pula oleh delegasi parlemen Eropa dan Presiden Parlemen Dunia (IPU) Abdulwahad Radi. Ia menambahkan, sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya, pertemuan di Mexico City tersebut bakal diakhiri dengan pernyataan bersama pimpinan parlemen negara-negara anggota G-20. (ant/beth)

ant/sahrul manda tikupadang

TERSANGKA KERUSUHAN PALOPO. Sejumlah tersangka saat dilakukan pemeriksaan di Polres Palopo, Sulawesi Selatan, Selasa (2/4). Polisi menahan lima tersangka kerusuhan Palopo dan masih mengejar sepuluh pelaku yang diduga ikut terlibat.

RAPAT DENGAR PENDAPAT

Komisi VI DPR Usir Dirut PT RNI JAKARTA-Komisi VI DPR mengusir Direktur Utama PT RNI Ismed Hasan Putro dari rapat dengan pendapat (RDP) antara komisi itu dengan Deputi BUMN dan direksi PTPN I sampai XIV, RNI, PT KPB Nusantara. Pengusiran tersebut sebagai reaksi anggota dewan terhadap pernyataan Ismed Hasan Putro sebelumnya soal pemalakan terhadap PT RNI yang dilakukan oleh oknum anggota DPR. Rapat juga menghadirkan rekaman wawancara Ismed atas tuduhan tersebut di salah satu media. Dalam rekaman itu ada pernyataan Ismed yang menyebut pemberian uang ke DPR berlangsung secara turun temurun. Jika tidak diberikan maka proses perseroan bisa dipersulit. “Kalau tidak saya setujui ada masalah yang akan diterima perusahaan nantinya,” ungkap Ismed dalam rekaman yang diperdengarkan saat rapat di Gedung DPR, Selasa (2/4) Anggota Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana me-

nanggapi persoalan ini dengan keras. Ia menegaskan selama menjabat sebagai anggota DPR tidak pernah melakukan pemalakan. Dengan adanya laporan Ismed tersebut telah membuat buruk citra DPR-RI di masyarakat. “Kita buka sekarang, komisi berapa itu, kita buka sekarang depan publik ini. Saya tidak pernah menerima apa-apa, saya komisi VI. Tidak pernah ada itu (pemalakan) dari 2004-2009. DPR-nya siapa buka sekarang,” sebutnya. Para anggota lainnya pun merekomendasikan agar Ismed dikeluarkan dari rapat tersebut. Ismed hanya tampak diam, dan tertunduk lesu. Saat iti Ismed terlihat menggunakan kemeja putih lengan panjang dan duduk di barisan kedua atau dibelakang Deputi BUMN bidang Industri Primer M Zamkani. Ismed diberikan kesempatan untuk menjawab tuduhan tersebut. Ia mengklarifikasi beberapa hal, seperti menarik tuduhan melalui media mas-

sa. “Kedua saya ingin menyatakan, yang saya sampaikan di BK (Badan Kehormatan) itu saya nggak pernah menyebutkan komisi VI. Saya telah melakukan klarifikasi khusus melalui konferensi pers. Saya memohon maaf atas kejadian itu, dan saya menghargai anggota dewan yang terhormat ini,” sebut Ismed. Namun setelah pernyataan Ismed, Komisi VI tetap sepakat mengusir Ismed dari ruang rapat. Pimpinan sidang Komisi VI Erik Satria mengambil keputusan setelah mendengar pandangan semua fraksi. “Kami terpaksa mengambil keputusan RDP ini tanpa saudara Ismed dan kepada saudara Ismed saya mohon keluar,” tegasnya. Sementara itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku hatinya cetar setelah melakukan check-up kesehatan di Beijing China. Dahlan memang rutin melakukan pemeriksaan kesehatan ke China pasca cangkok hati. Apa hasil pemeriksaannya?

“Pemeriksaanya sangat baik, tiga hari di sana paru-paru saya istimewa, jantung saya istimewa, liver (hati) saya cetar,” ucap Dahlan ketika ditemui di Kantor Pertamina Pusat, Selasa (2/4). Dahlan mengungkapkan, saat ini usia hatinya sangat sempurna yakni 27 tahun. “Usia hati saya 27 tahun sekarang, dulu pertama kali pasang usianya 21 tahun (memakai donor berusia 21 tahun),” ungkap Dahlan. Menurut Dahlan, pihak dokter di China memintanya untuk check-up kesehatan setiap enam bulan sekali. “Namun sejak jadi Dirut PLN sampai sekarang banyak sekali kegiatan makanya baru bisa setahun sekali,” kata Dahlan. Dahlan telah melakukan Operasi cangkok hati pada tahun 2007 silam, dalam setahun Dahlan memang selalu memperingati dua kali hari ulang tahun, yaitu ulang tahun operaci cangkok hati dan ulang tahun kelahiran. (gam/ aji)

DIRUT PT RNI VS DPR

Syaichu: Saya Tahu Kelakuan ‘Anda’ JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR, Iskandar D Syaichu menilai, pernyataan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Ismed Hasan Putro yang menyebutkan lembaga DPR sebagai pemalak tidak beralasan. Bahkan, Iskandar mengatakan, tuduhan yang tidak berdasar tersebut dimaknai sebagai pernyataan orang gila. “Ketika Anda nama berinisial IS. Apakah Anda tahu efeknya? Anda tertawa di atas penderitaan orang lain. Anda sudah gila. Apa Anda mau menjadi malaikat di sini? Saya tahu Anda siapa dan tahu kelakukan Anda,” kata Iskandar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Kementerian BUMN, RNI dan seluruh PT Perkebunan Nusantara di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (2/4). Tuduhan pemalakan tersebut, kata Iskandar, telah berbuntut adanya teguran keras dari Sekretaris Jenderal

dan Ketua Umum PPP. “Saya ingin melanjutkan rapat ini tanpa RNI. Kalau pun kita melanjutkan, tanpa RNI,” kata politisi PPP tersebut. Sebelumnya, anggota Komisi VI lainnya, Daniel Lumban Tobing mengatakan, pernyataan Ismed yang menyebutkan bahwa institusi DPR sebagai pemalak perusahaan BUMN telah melukai 560 anggota Dewan dan keluarganya. “Seharusnya, kalau dia jantan, kenapa tidak menyebutnya dengan sebutan oknum DPR. Dia mengatakan lembaga DPR,” imbuhnya. Sebelumnya, Ismed sempat mengemukakan di media massa bahwa ada satu komisi di DPR yang kerap meminta agar setiap Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR, RNI mesti sediakan anggaran dari kas perusahaan. Bahkan, kata Ismed, permintaan tersebut sudah terjadi sejak lama. Sementara itu, anggota Komisi VI dari Fraksi PAN, A

Muhajir meminta agar pimpinan rapat yang dipegang oleh Wakil Ketua DPR, Erik Satrya Wardhana segera mengusir Ismed dari ruang rapat komisi. “Kami tidak mau rapat-rapat untuk memajukan BUMN justru dibungkus oleh isu-isu tindak pidana. Padahal kami menginginkan BUMN maju seperti yang sudah diperintahkan Presiden,” paparnya. Klarifikasi BK Sebelum meninggalkan ruang rapat, Ismed mengatakan, persoalan ini sudah diklarifikasi dengan Badan Kehormatan (BK) DPR . “Semua apa yang dipersoalkan oleh BK itu sudah saya nyatakan, termasuk terkait dengan penyebutan komisi. Jadi, tidak ada komisi yang saya sebutkan di situ,” tegasnya. Menurut Ismed, tidak adanya klarifikasi melalui media massa, karena dirinya merasa persoalan tersebut sudah selesai di tingkat BK

DPR. “Saya ingin meyatakan bahwa sesungguhnya apa yang saya sampaikan di BK itu, seperti yang sudah saya tegaskan, saya tidak pernah menyebut Komisi VI. Itu clear,” kata Ismed. Bahkan lanjut dia, dirinya tidak pernah menyebutkan nama anggota DPR yang disebut-sebut sebagai pemalak RNI. “Saya tidak pernah menyebut nama. Yang mengungkapkan ke publik soal nama itu adalah anggota BK. Bukan saya,” kilahnya. Ismed mengungkapkan, pada pertemuan tertutup dengan BK DPR, muncul ke publik nama Idris Sugeng. “Muncul nama Idris Sugeng itu ke publik bukan dari saya. Kami juga sudah clear dengan Pak Idris Sugeng dalam rapat dengan BK. Apa yang telah disampaikan ke publik, sudah saya klarifikasi dan sudah saya luruskan melalui konferensi pers yang diminta BK,” paparnya. (gam/bud)

DUNIA USAHA

BKPM: Tidak Semua UKM Dibuka Untuk Asing Jakarta- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal M Chatib Basri mengatakan tidak semua sektor usaha skala kecil dan menengah dibuka untuk pengusaha asing karena pemerintah melindungi UKM domestik dari gempuran investor asing. “Meskipun banyak investor asing yang ingin masuk ke Indonesia, UKM akan tetap kami lindungi, jadi ada persyaratan tertentu bagi inves-

tor asing. Kami sudah bertemu dengan UKM Jepang. Kami jelaskan mengenai bidang usaha apa yang bisa mereka buka,” kata Chatib Basri di Jakarta, Selasa. Menurut Chatib, untuk melindungi UKM, pemerintah menetapkan beberapa persyaratan jika asing minat menanamkan investasi di sektor yang sama dengan UKM. Syarat tersebut mulai dari setiap pengusaha ritel yang

ingin berinvestasi di Indonesia harus memiliki lahan minimal seluas 2.000 meter persegi (m2) agar memastikan investor asing tidak masuk wilayah usaha UKM nasional. “Kalau dengan luas lantai di atas 2.000 m2, berarti nanti konteks yang kita bicarakan adalah retail besar,” kata dia. Kedua, BKPM mengarahkan agar investos asing tidak terfokus di Pulau Jawa semata untuk pengembangan

bisnisnya. “Kalau mereka nantinya ingin berinvestasi, kami akan dorong di luar Jawa. Jadi tidak hanya di Pulau Jawa saja,” kata dia. Menurut dia, berdasarkan data BKPM, Singapura menjadi negara teratas yang dalam menanamkan modal investasi di Indonesia. Jepang menjadi negara kedua, dan Korea Selatan menjadi negara yang menempati urutan ketiga. (ant/zis/beth)


EKONOMI

13

RABU 3 APRIL 2013 NO. 0088 | TAHUN II

KASUS TEMBAKAU SURABAYA

Limantoro Kirim Surat ke Presiden dan DPR J A K A RTA -Te r p i d a n a penipuan bisnis tembakau Rp9,4 miliar di Surabaya, Jawa Timur, Limantoro Santoso terus berusaha mencari keadilan karena secara juridis tidak terbukti melakukan penipuan. Bahkan Limantoro mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA (Mahkamah Agung) sambil mengajukan bukti baru (novum). Selain itu, dirinya akan mengirim surat kepada Presiden dan Pimpinan Komisi III DPR terkait kasus yang membelitnya. “Surat bernomor 041/AGW/LIMAN/ III/2013, Kita akan mengadukan kasus ini ke Presiden dan DPR,” kata Kuasa Hukum Limantoro, Adjiz Gunawan di Jakarta, Selasa,(2/4). Dalam surat itu, kata Adjiz lagi, mengadukan tentang seseorang yang tidak melakukan perbuatan tindak pidana. Namun dikejar-kejar oleh Kajati Jatim dan Kajari Surabaya dengan menggunakan surat panggilan jaksa penuntut umum (JPU) yang tidak berhak melakukan eksekusi untuk dipenjarakan. “Seperti kasus Sengkon dan Karta terulang kembali. Dimana melanggar pasal 13-14 JO 259 (2) JO 270 KUHAP,” katanya. Menurut Adjiz, kliennya, Limantoro Santoso mengajukan PK melalui PN Surabaya Kamis (7/3) lalu. Ini dilakukan karena ada dugaan Limantoro menjadi korban mafia peradilan. “Saya sudah telusuri mulai penyidik, bahkan berkas perkara sampai putusan kasasi. Banyak kejanggalan. Makanya saya akan berjuang habis-habisan di Surabaya dan Jakarta, untuk membongkar mafia peradilan,” tambahnya. Diakui Azis, pihaknya sudah mendatangi Kejari Surabaya dua pekan lalu dan menemui pimpinan Kejati Jatim untuk menjelaskan duduk masalah perkara penipuan yang membelit kliennya, Limantoro. “Yang pertama, Limantoro itu tidak bersalah, karenanya tidak

boleh dihukum,” ujarnya. Malah Adjiz menyodorkan tiga bukti kwitansi dan transfer BCA pembayaran ke Tio Piauw Jong, pelapor. “Pelapor dalam BAP juga mengakui sendiri menerima kembali dari Limantoro uang modal berikut keuntungannya sebesar Rp2,7 M,” katanya. Tidak hanya itu, Adjiz juga melayangkan protes prosedur pengiriman surat panggilan eksekusi kepada Limantoro ke Kejati. Karena Teken surat ditandatangani atas nama Kajari Surabaya M Dofir, Kasipidum Judhy Ismono. Surat kedua ditandatangani jaksa penuntut umum (JPU) Edy Winarko. “Ini beda-beda yang tandatangan. JPU juga tidak berhak melakukan panggilan eksekusi,” imbuhnya. Seperti diketahui, Limantoro dihukum tiga tahun oleh hakim PN Surabaya karena terbukti melakukan penipuan. Namun di tingkat banding (PT), Limantoro dibebaskan hakim Pengadilan Tinggi. Saat mengajukan kasasi, majelis hakim MA menjatuhkan hukuman tiga tahun karena melanggar Pasal 378 KUHP. Limantoro hingga duduk di kursi pesakitan ini setelah Tio Piauw Jong alias Markus melaporkannya ke polisi. Tio Piauw adalah seorang pengusaha properti yang merasa dirugikan Limantoro dalam pengolahan bisnis tembakau. Saat itu Limantoro menjanjikan pada korban Tio keuntungan 10 % dari modal. Tergiur dengan perjanjian yang dilontarkan Limantoro, Tio mentransfer uang sebesar Rp1,2 miliar untuk modal. Transfer dilakukan bertahap, pertama Rp400 juta, kemudian Rp200 juta dan terakhir Rp 600 juta, hingga total seluruhnya ada Rp 1,2 miliar. Sayangnya Limantoro tidak menepati janjinya. Setelah ditagih beberapa kali, Limantoro mengembalikan uang modal Rp 1,2 miliar. (gam/cea)

PENGHEMATAN BBM

BPH Migas Usul Mobil Pribadi Dilarang Pakai Premium JAKARTA - Badan Pengatur Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan kepada pemerintah untuk menerapkan larangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi kendaraan roda empat pribadi mulai April tahun ini. Namun, pemerintah masih bertahan pada kebijakan pembatasan konsumsi, itu pun akan dimulai pada Juli mendatang. “Dua pekan lagi, seluruh mobil (pribadi) tidak boleh membeli BBM bersubsidi,” kata Direktur BBM BPH Migas, Djoko Siswanto di Jakarta, Selasa (2/4). Menurut Djoko, seluruh kendaraan pelat hitam kecuali sepeda motor tidak boleh menggunakan premium. Untuk waktu dekat, upaya pengendalian akan dilakukan di wilayah Jabodetabek. Jika berhasil, kata dia, pemerintah akan memperluas pelarangan di seluruh Pulau Jawa dan Bali, lalu ke wilayah lain di seluruh Tanah Air. Djoko menyarankan, dana program Sistem Monitoring Pengendalian (SMP) BBM subsidi bisa menggunakan dividen Pertamina. “Sebaiknya memang pakai dividen dari Pertamina, jadi tidak banyak birokrasi dan langsung dijalankan tanpa restu DPR,” ujar Djoko. Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui bahwa Kemenkeu akan memangkas anggaran Pertamina untuk dialihkan pada pembangunan infrastruktur pengendalian BBM bersubsidi. Sedianya, kata dia, anggaran tersebut akan berasal dari dividen yang belum dibayarkan. “Nanti anggaran itu akan ditanggung oleh BUMN Pertamina dan tentu nanti di akhir masa periode akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibayarkan oleh BUMN itu,” kata Agus Marto di Gedung DPR Jakarta, Selasa (2/4). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Edy Hermantoro mengakui adanya usulan BPH Migas tersebut. Namun pemerintah berencana membatasi konsumsi BBM bersubsidi mulai Juli 2013, setelah PT Pertamina (Persero) merampungkan pemasangan sistem teknologi informasi (IT) untuk mengendalikan distribusi BBM bersubsidi. “Pembatasan dilakukan hanya untuk mengendalikan besaran konsumsi BBM bersubsidi oleh kendaraan dalam batas wajar. Volume yang menjadi batasan wajar nantinya akan berbeda setiap jenis kendaraan, yaitu pribadi, umum dan niaga,” ujar Edy. Sebelumnya, pemerintah memperkirakan konsumsi BBM bersubsidi sepanjang tahun ini akan mencapai 48,39 juta kiloliter atau 2,38 juta kiloliter di atas target APBN sebesar 46,01 juta kiloliter. Perkiraan ini dengan asumsi adanya program penghematan yang menekan konsumsi sebesar 1,26 juta kiloliter. Sementara, konsumsi BBM bersubsidi tanpa adanya penghematan diperkirakan mencapai 49,65 juta kiloliter yaitu premium 31,64 juta kiloliter, minyak tanah 1,2 juta kiloliter, dan solar 16,99 juta kiloliter. (gam/bud)

ant/wahyu putro a

PENGESAHAN GUBERNUR BI. Ketua DPR RI, Marzuki Ali (kiri) didampingi Wakil Ketua DPR, Pramono Anung (kanan) memperkenalkan Calon Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/4). DPR mengesahkan Agus Martowardojo menjadi Gubernur Bank Indonesia periode 20132018 menggantikan Darmin Nasution.

PR Menkeu Baru Tidak Ringan Agus Marto Minta Menkeu Baru Tingkatkan Penerimaan Negara JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Terpilih, Agus Martowardojo berharap, Menteri Keuangan yang akan menggantikan posisinya bisa meningkatkan penerimaan negara. Mengingat peran Bendahara Umum Negara (BUN) akan menjadi penanggung jawab fiskal nasional ditengah memburuknya perekonomian global. “Kementerian Keuangan ke depannya tentu sebagai penanggung jawab fiskal. Yang utama adalah menjaga penerimaan negara di situasi seperti sekarang ini krisis global,” kata Agus usai Rapat Paripurna DPR yang memutuskan dirinya sebagai Gubernur BI di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (2/4). Agus berharap, penggantinya di Kemenkeu bisa menjaga kinerja keuangan kementerian atau bahkan mampu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Target yang harus dijaga itu adalah laporan keuangan harus wajar tanpa pengecualian. Jangan sampai di ujung pertanggungjawabannya itu

malah turun,” ujar Agus. Menyinggung soal belanja kementerian, Agus juga berharap agar Menteri Keuangan yang baru mampu meningkatkan kerjasama dengan kementerian dan lembaga untuk menjaga efektivitas dan efisiensi penyaluran anggaran. “Diharapkan supaya penyalurannya (anggaran) bisa berkualitas,” imbuhnya. Lebih lanjut dia menambahkan, target yang juga mesti jadi perhatian Menkeu adalah mereformasi secara kelembagaan di Kemenkeu. “Yang juga perlu diperhatikan oleh Menteri Keuangan yang akan datang adalah terus mereformasi kelembagaan meningkatkan perannya secara kelembagaan,” papar Agus.

Grand Design Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri menilai, sejauh ini pemerintah tidak memiliki grand design penetapan formasi dan pengadaan pegawai negeri sipil (PNS). Pasalnya, kebijakan pemerintah pada program kepegawaian hanya terfokus pada mengisi kekosongan tempat yang lowong, sehingga terjadi peningkatan anggaran yang penggunaannya tidak efektif. “Hasil pemeriksaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan PNS tahun 2009 dan 2010 menunjukan adanya kelemahan pengajuan usulan tambahan formasi PNS oleh instansi pusat dan daerah. Ini belum sepenuhnya didasarkan pada analisa kebutuhan dan analisa beban kerja serta tidak didukung dengan data maupun informasi kepegawaian yang akurat,” papar Hasan. Menurut Hasan, hasil pemeriksaan BPK juga menemukan bahwa pertimbangan Badan Kepegawaian Nasional

(BKN) yang disampaikan kepada Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) hanya berupa pertimbangan parsial terhadap tambahan formasi PNS pada instansi pusat dan daaerah. “BKN belum memberikan pertimbangan tambahan formasi PNS secara nasional,”imbunnya. Dari sisi ketersedian anggaran, lanjut Hasan, BPK juga menemukan bahwa Kementerian Keuangan belum melakukan pemberian pendapat atas ketersedian tambahan formasi PNS secara nasional. “Kementerian Keuangan hanya memberikan pendapat atas ketersedian anggaran untuk tambahan formasi PNS di tingkat pusat,” katanya. Padahal, kata dia, penambahan formasi PNS baik di tingkat pusat maupun daerah sama-sama membebani APBN dan APBD dalam bentuk belanja pegawai dan dana alokasi umum. Bahkan, jelas Hasan, kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengadaan

PNS. Antara lain terdapat pada pelamar CPNS yang tidak memenuhi syarat batas usia maksimal dinyatakan lulus dan diberi Nomor Induk Pegawai (NIP) oleh BKN. “Pelaksanaan penyaringan CPNS belum dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Hasil pemeriksaan BPK menunjukan bahwa sistem penetapan formasi dan pengadaan PNS selama 2009 dan 2010 belum efektif,” ucap Hasan. Sepanjang 2007 hingga 2011, menurut Hasan, jumlah PNS bertambah rata rata 12,38 persen per tahun. Pada 2007 jumlah PNS sebanyak 4.067.201 orang dan menjadi sebanyak 4.570.818 orang di 2011. “Akibat penambahan ini, tentu berdampak pada peningkatan anggaran. Pada 2007 hanya sebesar Rp119,25 triliun dan di 2011 menjadi Rp226,54 triliun. Peningkatan jumlah PNS ini patut dipertanyakan bagaimana penetapan formasi PNS dan pengadaannya,” kata Hasan. (gam/bud)

INVESTOR DOMESTIK

Cenderung Pilih Investasi Minim Resiko

BII MOBILE BANKING. Jajaran Pimpinan Bank Internasional Indonesia Tbk meluncurkan BII Mobiel Banking

PERBANKAN

BII Luncurkan M-Banking Berbasis Android Jakarta–PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) akhirnya meluncurkan BII Mobile Banking berbasis Android dan program “BII Mobile Banking Berhadiah”. Peluncuran layanan dan program dilakukan oleh Direktur BII Jenny Wiriyanto, di Kantor Pusat BII, Jakarta, Selasa, (2/4). Dalam rilisnya, BII menyatakan, BII Mobile Banking berbasis Android merupakan layanan mobile banking (mbanking) yang menggunakan platform Android versi 2.2 ke atas. Layanan ini merupakan m-banking berbasis SMS dengan metode enskripsi yang pertama di Indonesia dengan menu transaksi yang memberikan kenyamanan dan keamanan maksimal.

Fitur utama BII Mobile Banking berbasis Android adalah cek saldo, mini statement, online dan real-time transfer ke rekening BII dan transfer antar-bank yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama, PRIMA/BCA dan ALTO dengan dana langsung diterima di rekening tujuan. Disamping itu, juga dapat digunakan untuk pembayaran tagihan kartu kredit, Telkom, HP serta keperluan isi ulang pulsa. Layanan BII Mobile Banking berbasis Android dapat dinikmati dengan mendaftarkan nomor smartphone Android melalui ATM BII atau BII Cabang terdekat dengan kartu BII ATM serta mengunduh aplikasi BII Mobile Banking melalui Google Play Store

atau melalui http://www.bii. co.id/mbanking/. “Kehadiran BII Mobile Banking berbasis Android dengan berbagai fitur unggulannya merupakan bagian dari upaya BII menyediakan kenyamanan dalam mengakses layanan dan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah yang menghendaki layanan m-banking dalam platform Android,” kata Jenny Wiriyanto. Sementara itu, BII juga memulai program “BII Mobile Banking Berhadiah” bagi nasabah perorangan yang berlangsung hingga 31 Juli 2013. Program ini berlaku bagi nasabah baru dan nasabah yang ada (existing) atas penggunaan BII Mobile Banking. (gam/cea/beth)

JAKARTA-Perilaku investor Indonesia ternyata masih memilih dana tunai (tabungan) dan properti sebagai instrumen investasi dibandingkan dengan saham maupun reksa dana. Padahal, dana yang ditempatkan di rekening tabungan berbunga rendah yang pada akhirnya akan tergerus oleh inflasi. “Itu artinya, investor Indonesia saat ini lebih suka berinvestasi ke arah yang minim resiko, seperti tabungan, deposito dan lain-lain,” kata Presiden Direktur PT Manulife Aset Managemen Indonesia (MAMI) Legowo Kusumonegoro, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa, (2/4). Untuk itu kata dia, MAMI akan meluncurkan program investasi secara reguler ke masyarakat. Program ini sebagai salah satu bentuk sosialisasi untuk memberi-

kan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya investasi, khususnya di reksa dana. Hal ini juga sekaligus mengindikasikan bawa belum banyak orang tahu berinvestasi di reksa dana. “Bulan ini kita luncurkan program investasi secara berkala versi MAMI,” ujar dia. Langkah ini, kata Legowo, sebagai tindak lanjut dari survei yang dilakukan oleh Manulife Investor Sentiment Indeks (ISI) yang mengungkapkan investor Indonesia ternyata paling optimistis di Asia terhadap berbagai macam instrumen investasi. “Akan tetapi, pilihan investasinya dikategorikan minim resiko,” tutur dia. Legowo mengaku, ada sebuah kebutuhan untuk memobilisasi tabungan secara lebih efisien dengan instrumen investasi lainya seperti reksa dana. (gam/beth)

INVESTASI. Presiden Direktur PT Manulife Aset Managemen Indonesia (MAMI) Legowo Kusumonegoro (tengah) milihat investor domestik masih taku resiko.


14

Ribuan Rokok Tanpa Cukai Gagal Diselundupkan PROBOLINGGO - Kantor Pengawasan dan Pela-yanan Bea Cukai tipe B Probolinggo, berhasil mengamankan rokok tanpa cukai, Selasa (2/4) dinihari sekitar pukul 00.45 wib. Rokok yang berjumlah sekitar 16 ribu bungkus (pak) itu diamankan dari kendaraan boks sebuah ekpedisi pengiriman barang. Hanya saja hingga kini, pihak bea cukai masih belum mengetahui pemilik dan asal barang haram tersebut. Bahkan petugas bea cukai juga belum bisa memastikan, hendak dibawa atau diselundupkan ke mana rokok tak bercukai bernama (Merk) Grend Light itu. “Belum diketahui pemilik dan asalnya,” kata Hari NT, kasubsi penindakan dan penyidikan, kantor bea cukai Probolinggo. Menurut Hari, mobil boks yang membawa 20 karton rokok ilegal itu ditangkap di Jalan Raya Soekarno-Hatta, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan. Petugas Bea Cukai dan petugas lalu lintas Polres Probolinggo Kota menghadang kendaraan tersebut dari arah barat yang melaju ke arah timur, malam itu. Informasi adanya pengiriman rokok tanpa cukai itu, kata Hari di dapat dari warga. Begitu melintas, mobil boks yang sudah dikantongi ciri-cirinya itu langsung

TAPAL KUDA

RABU 3 APRIL 2013 NO.0088 | TAHUN II

dihentikan. Polisi lalu lintas dan petugas Bea Cukai, meminta surat-surat kendaraan. Usai memeriksa kelengkapan kendaraan, petugas kemudian membuka pintu belakang. Informasi dari warga benar, setelah dibuka pintunya, boks tersebut berisi 20 karton yang tersusun rapi. Untuk memastikan kebenaran informasi soal pengiriman rokok tanpa cukai, petugas meminta sopir dan kenek membuka dus yang sudah tersegel. Dan benar, karton sebanyak itu didalamnya berisi rokok tanpa pita cukai. Malam itu juga, petugas membawa sopir dan kenek, berikut rokok dan mobilnya ke Mapolresta Probolinggo. Pagi harinya, barang bukti tersebut diserahkan ke Bea Cukai yang berkantor di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Mayangan, Kota Probolinggo. Sedang kendaraan pengangkut berikut sopir dan pembantunya, dipulangkan setelah dimintai keterangan beberapa saat.

Sementara itu, petugas lapangan seksi Pengawasan dan Penindakan Bea Cuka, Edi Rudiyanto, juga mengaku belum mengantongi nama pemilik maupun pengirim barang tersebut. “Yang kami amankan hanya rokoknya,”

kata Edi Diperkirakan, dengan kejadian ini, negara dirugikan sekitar Rp 77,44 juta. Jika cukai yang harus dibayar ke negara sebesar Rp 275 per batangnya. Hal itu belum termasuk PPn sebesar

8,2 persen per bungkusnya. Menurut Edi, besarnya PPn yang harus disetor ke negara, tergantung harga jual rokok tersebut. “Rokok hasil tangkapan ini berisi 20 batang per bungkusnya,” pungkas Edi. (gus/dar)

KELEMBAGAAN

KUA Bukan Sekedar Urus Pernikahan dan Perceraian PROBOLINGGO - Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan pelayanan urusan keagamaan masyarakat, diakui, belum optimal. Ini bukan terletak pada buruknya pelayanan melainkan lebih diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang tupoksi KUA sendiri. “Selama ini masyarakat mengetahui tugas KUA hanya sebatas memberi pelayanan tentang urusan surat menyurat pernikahan atau perceraian. Padahal, KUA memiliki tupoksi segala hal yang berkaitan dengan urusan agama,” ujar H.Bustomi, Kepala Kemenag Kabupaten Probolinggo, Selasa (2/4). Menurut dia, banyak tugas KUA lainnya selain urusan pernikahan, perceraian dan pegawai pencatat nikah. Berkaitan itu, ia berharap masyarakat lebih memahami tupoksi KUA dengan jelas, sehingga pelayanan yang diberikan KUA pun lebih optimal dan menyeluruh. “Tidak seperti sekarang KUA hannya melayani masyarakat yang berkaitan dengan urusan perkawinan dan perceraian semata,”tandas H. Bustomi. Selain itu, ia pun berharap Kemenag Kabupaten Probolinggo lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas KUA, termasuk pegawai KUA di semua kecamatan. Sebab,

masih ada KUA yang belum memilki kantor lantaran lokasinya di daerah terpencil. “Itu pun belum termasuk kekurangan tenaga. Selayaknya setiap KUA memiliki tiga sampai empat pegawai. Tapi kenyataannya, terlebih di daerah terpencil, KUA kadang hanya memiliki satu pegawai. Jadi, selain sebagai Kepala KUA, ia pun merangkap sebagai staf” ujarnya seraya menyebut permasalahan ini yang akan difokuskan untuk segera diselesaikan. Disinggung permasalahan proses pendaftaran pernikahan ke KUA berbelit-belit. Terlebih bagi pendatang yang mungkin belum memiliki KTP. Menurut H. Bustomi, hal ini bukan ingin mempersulit, tapi mekanismenya memang seperti itu. Persyaratan pernikahan itu harus berjenjang mulai dari RT hingga Desa/Kelurahan, sehingga tidak bisa serta merta mengurusnya di KUA. Soal apakah dibenarkan KUA melakukan pungutan uang kepada mereka yang ingin menikah dengan alasan uang administrasi? Ia mengatakan pembayaran sejumlah Rp 30 ribu kepada KUA bukan biaya nikah melainkan biaya administrasi pencatatan nikah hingga mengeluarkan akad nikahnya. “Saya berharap masyarakat harus paham dan jangan salah mengartikan,” pungkasnya. (hud)

KASUS PELAJAR

PROTES PEDAGANG ASONGAN

Dispendik Bina Dua Pelajar Mabuk Miras

PEDAGANG ASONGAN. Sejumlah pedagang asongan melakukan aksi unjuk rasa di Stasiun Jember, Jawa Timur, Selasa (2/4). Dalam aksinya mereka menolak larangan dari PT Kereta Api Indonesia untuk berjualan di gerbong kereta ekonomi berpendingin udara (AC) karena dianggap mengancam mata pencaharian pengasong.

PROBOLINGGO- Dua pelajar sekolah dasar (SD) yang terlibat pesta miras dan mabuk-mabukan bersama lima pelajar SMP/SMA di Kabupaten Probolinggo, mulai mendapat perhatian. Keduanya tidak mendapat sanksi dari sekolahnya. Bahkan akan dibina secara khusus dengan melibatkan dewan guru, komite sekolah, paguyupan kelas, wali murid beserta karang taruna. HP (10) dan GN (8), salah satu siswa kelas empat dan lima sekolah dasar negeri (SDN) Randu Putih I, Kabupaten Probolinggo terpaksa pulang terlambat. Mereka harus menjalani pendidikan motivasi dari guru dan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo. Beberapa hari lalu, keduanya terlibat pesta miras dan mabuk-mabukan hingga harus berurusan dengan polisi. Dewan guru dan Dinas Pendidikan Probolinggo mulai memberikan motivasi. Dengan menggali bakat bernyanyi, Holip dan Ghofin diminta untuk bernyanyi Garuda Pancasila. Meski malu-malu, keduanya memberanikan diri untuk bernyanyi. Menurut Siti Sulami, Kepala Sekolah SDN Randuputih I, mengungkapkan para pendidik di SDN Randuputih I sudah berusaha maksimal memberi motivasi agar siswanya mau berprestasi. “Holip dan Ghofin tergolong siswa penurut. Mereka tidak diberi sank-

si, melainkan akan dibina secara khusus,”ujarnya, kepada wartawan, Selasa (2/4). Meski bukan peristiwa yang pertama kali terjadi, Siti Sulami, merasa kaget pesta miras yang melibatkan dua siswanya hingga menggegerkan warga Kabupaten Probolinggo. Tak harus menunggu, akhirnya pihak sekolah mengambil langkah cepat melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Bahkan, pihaknya telah memberikan pembinaan dengan melibatkan semua stakeholder sekolah. Mulai dewan guru, komite sekolah, wali murid dan tokoh masyarakat yang ada disekitar lingkungan sekolah.

ingi Sunardi, mengatakan hal senada. Menurutnya Kekeliruan cetak itu dari percetakan, sebab ia saat memesan kartu pelunasan tersebut ia sudah mengganti perda yang baru. Namun, kenyataannya bukti pelunasan itu masih menggunakan perda yang lama. “Sudah beberapa hari yang lalu, kami mengetahui kesalahan cetak itu,” katanya. Atas temuannya, Bagus sempat komplain ke perusahaan yang mencetak bukti itu, namun karena telah selesai dicetak seluruhnya, bukti tersebut, tetap akan digunakan. Pihak dishub bersepakat dengan percetakan akan meng-

ganti tahun depan (2014). Sebenarnya, Bagus pernah komplain pada percetakan, terkait kerusakan stiker parkir berlangganan. Baik kesalahan nomor seri atau stiker yang tidak pas pemotongannya “Karena jumlahnya tidak banyak, kami minta untuk diperbaiki,” jelasnya. Kekeliruan mencantumkan Perda tersebut diketahui salah Seorang warga Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, saat mereka hendak membayar pajak kendaraan bermotornya. Karena terdapat kesalahan, warga itu di hadapan petugas Samsat mengatakan tidak akan mem-

“Saya merasa kaget peristiwa yang menimpa kedua siswa kami. Mudah-mudah ini tidak akan terjadi lagi.’tandasnya. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tutug Edy Utomo akan mengambil langkah konkrit. Menurutnya peristiwa ini tentu saja menjadi pelajaran berharga bagi orang tua, agar lebih berhati-hati dalam mengawasi pergaulan anakanaknya. “Jaga kekompakan, dan lakukan mediasi masalah yang timbul hingga bisa terurai. Saya titip salam ke wali murid. Kami tetap berupaya melakukan koordinasi dengan pihak aparat,” pinta mantan

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo. Keberhasilan lembaga pendidikan, lanjut dia, tergantung banyak hal. Semua stakeholder sekolah, mulai dari Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Dewan Guru, Paguyupan Wali Murid harus berkepentingan melakukan konsolidasi dan anjangsana untuk bersilaturrohim. “Tidak hanya sekali dilakukan. Kalau tidak sempat bangun komunikasi supaya lingkungan sekolah lambat laun tidak terjadi masalah lagi. Insyaallah semua masalah dapat segera teratasi,”pungkas Tutug Edy Utomo. (hud)

KETELEDORAN

Bukti Pelunasan Parkir Salah Cetak PROBOLINGGO – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo, mengaku keliru mencantumkan perda di bukti pelunasan parkir berlangganan. Seharusnya peraturan daerah (Perda) yang tertulis di kwitansi tersebut Perda nomor 3 Tahun 2011, bukan Perda nomor 13 tahun 2005. Sunardi kepala Dishub setempat, berterus terang adanya kekeliruan tersebut. ia menyebut kesalahan itu bukan faktor kesengajaan dan pihaknya mengetahui kekeliruan itu dari sejumlah wartawan yang mengkonfirmasinya. “Kami belum ngecek. Itu mungkin hanya salah cetak,

bukan kesalahan yang mendasar,” katanya pada sejumlah wartawan, Selasa (2/4) siang. Karenanya, Sunardi menegaskan jika kesalahan tersebut tidak menyalahi aturan dan tidak berimplikasi hukum. Sebab, di perda sebelumnya nominal parkir berlangganan tidak berbeda alias sama. Yakni untuk kendaraan roda dua masih tetap Rp 25 ribu, sedang untuk roda empat atau lebih sebesar Rp 50 ribu. Sunardi juga mengatakan jika kekeliruan tersebut disebabkan pihak percetakan, bukan dinas yang dikepalainya. Karena sebelumnya, Ia telah memberitahukan perda

yang ditulis di bukti pelunasan parkir berlangganan yang baru (2013) adalah perda yang baru. Ditambahkan, dishub akan mengganti bukti pelunasan parkir, tahun depan. Sebab menurutnya bukti tersebut sudah kadung dicetak sebanyak sekitar 190 ribu untuk motor dan lima ribuan kendaraan roda empat atau lebih. Apalagi keterbatasan anggaran. “Pesannya sekali dalam setahun, yakni Desember. Kalau diganti, ya harus menunggu anggaran turun. Kami ganti tahun depan saja,” tuturnya kemudian. Kepala UPTD parkir, Bagus Prasetyo, saat mendamp-

Kekeliruan tersebut disebabkan pihak percetakan, bukan dinas yang dikepalainya. Karena sebelumnya, Ia telah memberitahukan perda yang ditulis di bukti pelunasan parkir berlangganan yang baru (2013) adalah perda yang baru. bayar retribusi parkir berlangganan seharga Rp 25 ribu. Ia hanya membayar pajak kendaraannya, kecuali bukti pelunasan parkir berlangganan

tersebut, diganti perdanya. Bukan perda nomor 13/2005, tetapi perda nomor 3/2011, perda yang baru. “Saya menolak restribusi parkir berlangganan karena perdanya masih memakai yang lama,” katanya pada sejumlah wartawan. Dikonfirmasi terpisah, ketua komisi B DPRD setempat, Syaifudin mengaku belum mengetahui kesalahan tersebut. Hanya saja, ia meminta bukti pelunasan itu diganti mengingat sudah ada perda yang baru. “Meski nominalnya tidak berubah, seharusnya perda baru yang dipakai,” ujar politisi PKB tersebut. (gus)


OPINI

15

RABU 3 APRIL 2013 NO. 0088 | TAHUN II

salam songkem Kekerasan Pemilukada

Mempertahankan Logat Daerah Oleh: MUTIMMATUN NADHIFAH| Penulis adalah Mahasiswa IAIN Surakarta

K

embali kekerasan massa terjadi akibat ketakpuasan pada penyelenggaraan Pilkada. Kali ini terjadi dalam proses pemilihan Walikota, di Palopo, Sulawesi Selatan. Sejumlah pelayanan kantor pemerintahan termasuk kantor walikota lumpuh akibat dibakar massa pendukung salah satu kandidat, yang tidak puas pada perhitungan hasil suara Pilkada. Terulangnya kembali tindak kekerasan akibat Pilkada ini sekali lagi menggambarkan betapa masyarakat masih belum siap berdemokrasi. Ketakpuasan pada proses penyelenggaraan Pilkada tidak disalurkan melalui proses hukum pada Mahkamah Konstitusi (MK). Ekspresi ketakpuasaan ironisnya justru dilampiaskan pada penghancuran berbagai fasilitas pemerintahan. Rakyat lagilagi akhirnya menjadi tumbal korban kerugian penyelenggaraan Pilkada. Pil pahit ini sangat bertolak belakang dengan subtansi tujuan Pilkada, yang diharapkan melahirkan pemimpin terbaik yang mampu memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alih-alih rakyat dipenuhi harapannya, yang terjadi sebaliknya: duka nestapa dan kerugiaan harus ditanggung rakyat. Secara kuantitatif tindak kekerasan akibat Pilkada memang relatif kecil dibanding yang berjalan mulus tanpa tindak kekerasan. Namun, apa yang terjadi belakangan di Palopo, yang sempat juga terjadi di Bangkalan, Madura harus mendapat perhatian serius. Bagaimana pun, penyebaran informasi yang semakin mudah sekarang ini membuka ruang merembetnya kerusuhan ke daerah lain yang akan menyelenggarakan Pilkada. Berdasarkan catatan Kemendagri, di tahun 2013 ini, ada sekitar 100 Pilkada, termasuk yang dimajukan, akan dan sudah digelar. Ini artinya, potensi kerusuhan sejenis masih terbuka jika aparat pemerintah, penyelenggara, terutama aparat keamanan, tidak belajar serta berusaha lebih optimal melakukan pengamanan penyelenggaraan Pilkada. Di luar pengamanan, masyarakat yang akan menyelenggarakan Pilkada sebagai bagian dari proses pencerdasan perlu mendapat informasi terbuka proses penyelenggaran Pilkada yang dilaksanakan oleh KPUD, termasuk Panwaslu. Sebab sejauh ini, kekerasan biasanya terjadi karena ada ketakpercayaan masyarakat pada penyelenggara Pilkada. Ada kecurigaan keberpihakan, kecurangan dari penyelenggara Pilkada. Dengan penyelenggaraan terbuka, tentu juga dibarengi sikap taat asas dari KPUD, Panwaslu, masyarakat akan melihat bahwa proses Pilkada benar-benar berlangsung jujur dan adil. Sehingga kekalahan dari tokoh yang didukung dipahami sebagai kenyataan obyektif dan bukan justru dibayang-bayang kecurigaan kecurangan. Yang juga tak kalah penting tentu saja, ke depan perlu dirumuskan tanggungjawab para Calon Kepala Daerah terhadap sepak terjang pendukungnya. Sekali pun tindak pidana bersifat personal, namun dalam kasus Pilkada, tokoh yang didukung jelas tidak bisa lepas tangan. Jika mereka bisa menggalang pendukung, seharusnya mampu pula mengendalikan pendukung, untuk menerima kekalahan serta tidak bertindak anarkis. Harus ada pertanggungjawaban dari siapaun yang terlibat dalam proses Pilkada, baik penyelenggara, pemerintah, aparat keamanan, para kandidat yang bertarung, termasuk juga masyarakat. Semua harus saling bahu membahu jika berharap Pilkada berjalan aman, lancar tanpa bakar bakaran. =

B

ahasa bukan hal yang sepele. Bahasa merupakan alat komunikasi yang berkembang cukup baik dan pesat. Sejak manusia pertama, bahasa sudah ada. Dengan adanya bahasa itulah manusia bisa berkomunikasi, berinteraksi, bertransaksi, meneruskan keturunannya, dan melakukan beberapa perubahan lainnya dengan baik. Tanpa ada bahasa mungkin kita tidak akan tahu apa yang akan menjadi alat kehidupan interaksi ini. Paling tidak kita sadar bahwa bahasa itu dimiliki oleh setiap makhluk di dunia ini. Tanpa bahasa, maka dunia akan sepi. Suatu kelompok, ras, wilayah, dan etnis akan hidup dan dikenal oleh etnis lain karena bahasa yang digunakan. Jika mereka pegang teguh, peduli, antipatif, dan protektif terhadap bahasanya sebagai bahasa originnya, maka dunia akan melihatnya. Karena suatu etnis akan hidup dan mendapat pengakuanna jika pandai mempertahankan identitas dirinya. Tanpa identitas yang kuat, hanya ikut identitas

A

Kekuatan dan kemajuan suatu golongan atau etnis itu sejatinya ada pada sejauh mana mereka menjaga dan mempertahankan identitas dirinya. perbedaan dalam pengucapan, nada, dan logat tetap eksis menjadi bahasa internasional. Mereka mampu memberikan yang terbaik bagi perkembangan bahasanya. Mereka selalu percaya dengan identitas dirinya bisa mendapat perhatian dari kelompok lain. Mengaca pada kekuatan bahasa bangsa lain paling tidak kita yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya di beberapa daerah (Madura) harus mampu mempertahankan kekuatan logat yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah. Terkadang kita kecil karena berasal dari halaman yang terpencil dan jauh dari peradaban tidak percaya diri de-

ngan identitas yang kita miliki. Sehingga dalam menghadapi hal ini logat dalam berbahasa masih disembunyikan dari gaya bahasa daerah lain, meski tampak tanpa dirasa walaupun disembunyikan. Rasa was-was dan malu masih tertanam kuat dalam diri mereka ketika berinteraksi dengan kelompok lain. Hal ini yang perlu diubah, apapun identitas yang berupa logat dan perbedaan dengan kelompok lain harus digunakan dalam berinteraksi. Logat merupakan keunikan tersendiri yang dimiliki oleh tiaptiap daerah dan golongan di seluruh negeri ini, termasuk logat bahasa Madura. Namun seakan logat Madura yang terkenal hanya logat yang dibahasakan oleh Kadir di beberapa film. Padahal, bukan yang dipakai oleh Kadir saja logat masyarakat Madura, namun lebih dari itu semua. Berbeagai macam logat di seluruh pelosok Madura beragam sehingga membentuk keunikan tersendiri. Logat masyarakat Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan sangat berbeda. Dalam satu kabupatenpun logat dan ragam bahasanya juga banyak variasinya. Sekecil dan seperti apapun identitas yang dimiliki oleh suatu bangsa/ masyarakat, termasuk masyarakat Madura harus dijaga dan dipertahankan hingga eksis dalam kancah pergaulan nasional. Karena dengan keeksisan identitas itulah sutau bangsa akan mudah dikenal oleh bangsa yang lain. Selain itu pula keutuhan identitas yang orijinal akan mampu memberikan sumbangsih dalam memajukan bangsa itu sendiri. Ingat, suatu bangsa mengalami perkembangan dan kemajuan bukan berangkat dari upaya bangsa lain, melainkan dari mereka dan identitasnya sendiri. =

Oleh: DAINORI, M.HI| Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum (STAIM) Sumenep

P

Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini (terkait isuisu terkini), resensi buku maupun puisi. panjang tulisan 5000 karaketer (opini, cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikrimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@gmail.com

Logat (Gaya Bahasa) Bukan hal yang mengherankan jika suatu golongan memiliki bahasa dengan gaya bahasa (language style) yang berbeda dengan golongan yang lainnya. Itu semua merupakan kekuatan identitas dan entitas yang perlu dijaga dan dipertahankan. Logat mer-

upakan karya asli turun temurun suatu kelompok tanpa ada pengaruh dari luar. Misalkan logat bahasa Inggris saja sudah memiliki beberapa perbedaan tersendiri. Ada bahasa Inggris Amerika, Australia, Kingdom, dan beberapa logat bahasa Inggris yang berbeda satu sama lainnya meskipun masih sama-sama bahasa Inggris. Logat-logat bahasa tersebut dalam tatanan dunia internasional masih terjaga dengan baik sehingga mereka dikenal dan memiliki kekuatan tersendiri melebihi bahasa-bahasa lainnya. Sehingga tidak heran jika bahasa Inggris meski dengan

Kecurangan UN Tetap Akan Terjadi?

Caleg Perempuan

eraturan KPU Nomor 7 tahun 2013 yang menyatakan parpol peserta pemilu tahun 2014 harus menyertakan keterwakilan caleg perempuan sebesar 30 persen, sejatinya merupakan sebuah upaya perjuangan emansipasi yang selama ini menjadi tuntutan kaum perempuan. Gerakan emansipasi selama ini rupanya mulai mendapatkan titik terang. Setidak-tidaknya tuntutan kaum perempuan untuk mendapatkan hak politik dan persamaan peran sosial dengan kaum lelaki sudah terakomudir dalam Peraturan KPU no 7 tahun 2013 tersebut. Dalam PKPU tersebut parpol peserta pemilu tahun 2014 wajib memenuhi keterwakilan perempuan sebagai calon legislatif untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebesar 30 persen. Kendati kuota keterwakilan perempuan masih belum seimbang dengan kaum lelaki, namun adanya Peraturan KPU tersebut yang mengharuskan keterwakilan perempuan 30 persen tersebut sudah mengindikasikan keberhasilan gerakan emansipasi yang diperjuangkan generasi Kartini di Indonesia selama ini. Memang keberhasilan tuntutan emansipasi tersebut belum membanggakan, karena emansipasi itu masih butuh terus diperjuangkan. Hanya saja dalam gerakan emansipasi sejatinya bukan untuk memaksakan kehendak kaum perempuan sehingga menyalahi kodrat kewanitaan. Karena gerakan emansipasi sebenarnya bukan menuntut keseimbangan porsi 50 persen banding 50 persen dengan pihak laki-laki. Emansipasi sejatinya sebuah perjuangan perempuan untuk mendapatkan haknya sebagai manusia yang terhormat, terbebas dari kungkungan budaya yang selama ini memposisikan kaum perempuan sebagai makhluk nomor dua di dunia, sehingga tidak bisa berkiprah sebagaimana kaum laki-laki, baik di sektor pendidikan, pemerintahan, peranan sosial, dan sejenisnya, termasuk di dunia politik praktis. Ketika tuntutan emansipasi tersebut sudah mendapatkan jatah 30 persen sebagai calon legislatif, realitanya justeru kesiapan kaum perempuan dalam menempati posisi tersebut masih menjadi kendala, terutama di daerah. Faktor kendala kesiapan perempuan itu terungkap ketika sejumlah parpol peserta pemilu 2014 kesulitan menemukan kader-kader perempuan yang siap. Barangkali, gerakan emansipasi itu penting diikuti secara sejajar dengan upaya pembenahan di internal kaum perempuan. Sebagai pihak yang gencar memperjuangkan emansipasi, semestinya perlu melakukan upaya penyiapan diri dengan matang, agar gerakan emansipasi tidak sekedar keinginan dan retorika belaka. =

dan gaya etnis lain, maka mereka akan tertelan oleh kebudayaan dan kekayaan gaya bahasa etnis yang lainnya. Namun juga perlu kesadaran bersama, dengan adanya bahasa kita harus mampu menjaga hubungan baik antarsesama. Karena dengan bahasa dunia ini akan selamat. Begitu pula karena bahasa dunia akan mengalami kehancuran. Bahasa memiliki kekuatan kongkrit dalam membangun peradaban dunia. Maka dari itulah, tiap-tiap makhluk memiliki bahasa tersendiri yang bisa menjadi sarana komunikasi antar sesama ras dan kelompoknya. Sekarang terserah pada kita sendiri, mau dijadikan sebagai apa bahasa yang kita miliki dengan beberapa keanikaragamannya. Kekuatan dan kemajuan suatu golongan atau etnis itu sejatinya ada pada sejauh mana mereka menjaga dan mempertahankan identitas dirinya. Terkadang suatu golongan merasa sinis dan malu dengan identitas dirinya. Rasa percaya diri mulai menurun ketika mengetahui identitas kelompok lainnya mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Dari sinilah identitas akan mulai rapuh. Jika sudah rapuh, maka apa yang kita miliki, termasuk identitas akan mudah diakui oleh kekuatan identitas kelompok lain. Kita hanya ikutikutan kemajuan dan tidak mampu membangun suatu kemajuan. Maka, menjaga identitas merupakan sebuah keharusan bagi kita semua.

P

enyelenggaraan Ujian Nasional 2013 dirombak pemerintah. Soal ujian dibuat dalam 20 variasi soal dan tingkat kesulitannya dinaikkan. Upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menutup pintu kebocoran soal dan kecurangan tidak akan berarti. Ada dua dampak dari semakin diperketatnya pelaksanaan UN. Pertama, nilai UN murni akan anjlok karena tidak ada lagi kebocoran dan soal semakin sulit. Kedua, nilai UN murni tetap tinggi sebab kebocoran soal akan tetap terjadi. Merut hemat penulis dampak tersebut akan lebih condong pada kemungkinan kedua ini, Meskipun semua pintu atau celah ditutup, upaya melakukan kecurangan akan tetap terjadi. Keinginan untuk curang, mulai dari membocorkan soal itu sudah menjadi bagian dari upaya sejumlah dinas pendidikan untuk menaikkan nilai UN selama ini. Sebaliknya, jika dibiarkan berlangsung jujur, nilai UN akan anjlok. Semakin keras usaha pemerintah pusat menjaga kredibilitas UN, semakin keras juga usaha disemua tempat melakukan kecurangan. Ada dinas pendidikan yang memaksakan siswanya lulus 100 persen sehingga nilai UN siswa di daer-

ahnya dipaksakan tinggi dengan cara apa pun. Soal ujian yang dibuat 20 paket menunjukkan pemerintah hanya mengurus teknis penyelenggaraan UN. Penambahan paket soal tidak akan mengubah kebijakan evaluasi belajar siswa menjadi lebih baik. Pasalnya, paradigma pemerintah akan mutu pendidikan yang selalu berpijak pada hasil UN harus diubah. Sebenarnya penerapan 20 variasi soal Ujian Nasional bertujuan untuk menghindari siswa saling contek dan praktek joki. Setiap peserta ujian nasional dalam satu kelas nantinya akan mendapatkan 20 soal yang berbeda. Pengawas independen tetap dilibatkan dalam ujian kali ini. Penerapan 20 soal mengajarkan siswa untuk jujur karena tidak mungkin menyontek. Mereka harus menulis nomor seri soal di setiap lembar jawaban. Dalam kasus UN ini sebenarnya semakin menunjukkan sikap otoriter pemerintah dalam membuat kebijakan pendidikan. Padahal, semestinya pemerintah harus terbuka pada kritik dan protes masyarakat. Demikian juga dengan sistem penggandaan soal yang tahun ini dilakukan secara sentralistik, dengan begitu kredibilitas soal tersebut dapat terjaga dari rawan kebocoran. ditariknya penggandaan soal ke pusat menunjukkan adanya ketidakpercayaan pusat kepada daerah. Jika sudah tidak saling percaya, buat apa dilaksanakan ujian nasional. Lebih baik kembalikan saja pada sekolah masing-masing. Kalaupun pemerintah pusat kukuh mengharuskan adanya UN, pemerintah perlu meminta saran dan pandangan dalam lintas disiplin ilmu untuk mengukur prestasi belajar siswa melalui UN. Lebih jauh Kemendikbud sendiri harus melakukan evaluasi, apakah evaluasi siswa melalui UN sudah sahih (valid) dan tepercaya atau belum. Sebab, UN sebagai alat ukur harus valid dan tepercaya. Jika alatnya tidak memenuhi kriteria tersebut, maka layak untuk dihapuskan, Selama ini, UN hanya mengukur

hasil belajar siswa dan mengabaikan dimensi konteks, input, dan proses belajarnya. Harusnya pemerintah melakukan evaluasi yang komprehensif dengan model context input process product. Context yakni situasi atau kondisi wilayah juga sarana prasarana sekolah, input merupakan masukan yang berkaitan karakteristik peserta didik, process adalah masingmasing sekolah atau madrasah melakukan proses yang berbeda-beda, dan product yakni evaluasi terhadap kognitif, afektif, psikomotor, dan kreativitasnya. Sebelumnya, DPD juga menyampaikan pendapat kepada pemerintah dan DPR agar menghentikan UN dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangannya antara lain, legalitas UN melanggar UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Keinginan untuk curang, mulai dari membocorkan soal itu sudah menjadi bagian dari upaya sejumlah dinas pendidikan untuk menaikkan nilai UN selama ini. temuan banyaknya kebocoran soal UN di daerah, rekayasa nilai; formula kelulusan 40 persen nilai sekolah dan 60 persen nilai UN tidak sesuai dengan UU 20/2003 Pasal 58 ayat (1). Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan pertimbangan DPD tersebut tidak tepat. Dikatakan, penyelenggaraan UN tidak melanggar UU Sistem Pendidikan Nasional, kebocoran soal hanya dugaan tidak terbukti. Pemerintah tetap bersikukuh melaksanakan UN tahun 2013. Menurut Nuh, tingkat kelulusan UN memang meningkat dan kejadian menyontek terus turun. Tapi, untuk

meningkatkan proses kejujuran siswa dalam mengerjakan soal, harus terus dilakukan pembenahan. Ketua Komite III DPD RI, Hardi S Hood mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keputusan pemerintah melanjutkan UN. Selama tiga tahun, keputusan DPD selalu menolak UN. DPD hanya bisa memberi pendapat, tapi harus diingat keputusan paripurna DPD tersebut adalah hasil pengawasan UN di daerah. Dia menegaskan laporan di daerah mengenai UN tidak bisa diabaikan. Kondisi kesenjangan mutu pendidikan di daerah terpencil dan tertinggal, kebocoran soal, keputusan pengadilan terhadap UN adalah fakta yang terjadi. Pemerintah sebenarnya ingin menjaga dan meningkatkan kredibilitas UN. Penambahan jumlah paket soal itu akan mempersempit tindak kecurangan semua pihak yang terkait, baik itu siswa maupun oknum guru atau pengawas terkait. Secara umum, jumlah siswa peserta UN di setiap kelasnya mencapai 20 siswa. Dengan jumlah tersebut berarti tak akan ada siswa yang mengerjakan soal sama di setiap kelas. Pelaksanaan UN kali ini dengan soal ujian yang dibuat 20 paket hanya akan membuat kian masif dan sistemiknya kecurangan dalam UN. Apapun formulanya, pelaksanaan UN akan tetap dihiasi oleh kecurangan. Pasalnya, terjadi kekeliruan besar karena kelulusan siswa ditentukan oleh ujian nasional. penerapan 20 soal ujian nasional bagi siswa menggambarkan ketidakpercayaan kepada siswa. Siswa bisa kehilangan kepercayaan. Lagi pula ini langkah yang berlebihan dan akan berdampak pada kondisi psikologis siswa. penerapan 20 soal akan membuat siswa tidak tenang karena dasarnya sudah tidak percaya. selama sistem evaluasi masih dilakukan melalu UN, praktik kecurangan masih akan terjadi. Penambahan paket soal dalam UN dinilai condong pada kecurigaan pemerintah terkait pelaksanaan UN yang jujur dan kredibel. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi Design Grafis Ach. Sunandar Ahmed David, (non aktif), M. Farizal Amir Website M. Kamil Akhyari Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Iyam Z, Ryan H, Junaidi, Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala) Doni Harianto, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Moh. Rasul, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon-Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber


16

RABU 3 APRIL 2013 NO. 0088 TAHUN II

Persebaya Divisi Utama Bekuk Perseba Super 5-2 SURABAYA - Tuan rumah Persebaya meraih poin sempurna setelah membekuk Perseba Super Bangkalan dengan skor 5-2 pada pertandingan Grup III kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa petang. Penyerang asal Kamerun Jean Paul Boumsong memborong tiga gol untuk kemenangan Persebaya masing-masing pada menit ke-28, 55 dan 68. Sedangkan dua gol lainnya dicetak Febri Hamzah di menit ke-20 dan 34. Perseba Super menipiskan defisit gol melalui sontekan Haryanto pada menit ke-72 dan Fandi Ahmad saat satu menit

waktu tambahan babak kedua (90+1). Dengan kemenangan ini, Persebaya kembali naik ke posisi puncak klasemen sementara Grup III dengan nilai 13 dari lima laga, menggusur Perseba Super yang memiliki nilai 12 dan telah menyelesaikan tujuh laga di putaran pertama. Tim berjuluk "Bajul Ijo" itu

masih menyisakan dua laga melawan Persebo Bondowoso dan Deltras Sidoarjo yang akan dimainkan pekan depan. "Kami puas dengan kemenangan ini, karena target mengamankan tiga poin di kandang sendiri terpenuhi. Kami berharap dua laga tersisa juga bisa dimenangkan," kata Manajer Persebaya DU Bambang Pramukantoro. Dalam laga tanpa penonton itu, Persebaya tampil menyerang sejak menit awal dan mendominasi pertandingan dengan menciptakan tiga gol pada babak pertama.

Pada awal babak kedua, tuan rumah kembali menambah pundi-pundi gol, tetapi kemudian harus bermain dengan 10 orang pemain setelah pemain bertahan Angga Pratama mendapatkan kartu kuning kedua di menit ke-64. Kendati kehilangan seorang pemain, Persebaya masih mampu menambah gol lewat Boumsong dengan memanfaatkan rapuhnya lini pertahanan lawan. Perseba yang awalnya hanya mengandalkan serangan balik, mulai berani menyerang dan akhirnya mampu melesakkan dua gol. (ant/ay)

m risyal hidayat/ant

PERSEBAYA MENANG. Pesepak bola Persebaya Surabaya, Jean Paul Boumsong (tengah) dihadang dua pesepak bola Perseba Super Bangkalan, Kodari Amir (kiri) dan Zainuri (kanan) dalam lanjutan kompetisi Divisi Utama grup III Liga Indonesia 2012/2013 di Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jatim, Selasa (2/4). Persebaya Surabaya berhasil memenangkan pertandingan atas Perseba Super Bangkalan dengan skor 5-2.

LIVERPOOL - INDONESIA

DORTMUD - Bintang muda Burussia Dortmund Marco Reus sedang fokus berjuang memperebutkan gelar juara Liga Champions musim ini. Dia tidak memikirkan gosip yang menyebutkan bahwa dia akan hengkang ke Inggris musim depan. Pemain Tim Nasional Jerman ini pun yakin bahwa mereka bisa merebut gelar Liga Champions musim ini. Reus diikat kontrak jangka panjang oleh Dortmund. Dia pun yakin ambisi-ambisinya bisa terpenuhi bersama Dortmund yang kini menghuni peringkat kedua klasemen sementara Bundesliga di bawah Bayern Muenchen. Meski demikian, dia dikait-kaitkan dengan klubklub Inggris yang rela mengeluarkan dana besar untuk merekrut pemain ini. Dua klub dari Kota Manchester Inggris, Manchester United dan Manchester City mengaku tertarik untuk mendatangkan pemain ini musim depan. Chelsea juga berminat menggunakan jasa pemain muda ini. "Chelsea juga? Sungguh? Tetapi media sering salah. Karena itu saya tidak khawatir soal itu," kata Reus kepada The Guardian. Pemain 23 tahun yang berposisi sebagai gelandang serang ini tidak memiliki rencana untuk bermain di Liga Utama Inggris. Meski demikian tidak ada yang mustahil. "Saya tidak boleh mengatakan tidak pernah. Tetapi yang pasti saya terikat kontrak lima tahun dengan tim yang saya cintai. Kami punya rencana meraih trofi di sini. Saya juga mencintai kota ini karena semua orang begitu mencintai sepakbola,"

ujarnya. Dortmund tembus ke perempat final Liga Champions musim ini. Di babak delapan besar ini mereka menghadap tim Spanyol, Malaga. Leg pertama akan berlangsung di kandang Malaga pada Rabu (3/4) malam waktu setempat atau Kamis (4/4) dini hari WIB. Reus yakin klubnya bisa mengatasi Malaga dan meraih gelar juara Liga Champions. "Tentu saja kami bisa memenangkan itu. Saya percaya kami bisa melakukan itu karena kami sudah bermain sangat baik sehingga melaju sejauh ini. Malaga adalah lawan yang harus diatasi untuk meraih tangga juara. Semuanya merasa bisa mencapai hal itu. Tetapi Malaga adalah tim bagus." jelasnya. Dia melanjutkan, "Dalam laga-laga Liga Champions, kami selalu layak menang karena kami memaksa lawan kami untuk mengikuti gaya permainan kami. Bahkan tim sekelas Madrid yang memiliki pemainpemain kelas dunia dan sangat sulit dikalahkan bisa kami taklukkan. Gaya serangan kami menyulitkan tim manapun, termasuk Madrid." Pada bagian lain Reus mengungkapkan bahwa dia sangat mengikuti gaya permainan bintang idolanya yang pernah membela Dortmund sebelum pindah ke Arsenal pada

2006, Thomas Rosicky. "Idola saya adalah Thomas Rosicky. Dia sangat fenomenal. Dia memiliki mata yang bagus untuk membuka ruang dan tahu di mana teman-temannya berada. Dia begitu cepat," jelas Reus. Dia melanjutkan, "Rosicky memiliki tehnik yang hebat dan sangat cerdas, matang, meskipun ketika di Dortmund masih sangat muda. Saya mengkopi semuanya dari dia. Sayang, cedera yang melandanya di Arsenal membuat penampilannya menurun. Tetapi dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia." (sky sports/aji)

kok pada 28 Juli 2013. "The Reds" terakhir kali mengunjungin

rektur Pelaksana Liverpool, Ian Ayre. Dalam siaran

Thail a n d p a d a 2009 silam. "Kami pertama kami berkunjung ke Thailand pada 2001 dan ini adalah kunjungan yang keempat kami ke negara itu. Ini memperlihatkan komitmen kami yang tinggi kepada fans kami di Thailand," kata Di-

p e r snya yang dimuat di website resmi klub, Liverpool memperkirakan mereka memiliki 14 juta penggemar di negeri gajah putih itu. (Sky Sports/aji)

Nasri: Saya Dijual Karena Kroenke Butuh Duit LONDON - Mantan pemain Arsenal yang kini me-

LA LIGA SPANYOL

Kandaskan Granada, Bilbao Petik Tiga Poin MADRID - Athletic Bilbao mengamankan tiga poin usai menekuk Granda dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan pertandingan La Liga Spanyol di Stadion San Mames, Senin (1/4) waktu setempat atau Selasa (2/4) dinihari WIB. Striker Aritz Aduriz menjadi penentu kemenangan tuan rumah yang harus bermain dengan sepuluh orang menyusul dikeluarkannya Markel Susaeta. Namun, tambahan tiga angka tersebut belum mampu mengatrol posisi Bilbao di papan klasemen. Mereka masih menghuni posisi 14 dengan raihan 35 poin. Sedangkan, Granada belum beranjak dari posisi 16 dengan koleksi 28 poin. Menghadapi Granada yang menghuni papan

Marco Reus Fokus Juarai Liga Champions

TRANSFER

Liverpool Kemungkinan Akan Kunjungi Indonesia LIVERPOOL - Klub raksasa Inggris, Liverpool, kemungkinan akan bermain di Indonesia dalam tur mereka ke Asia pada musim panas mendatang. Meski demikian, jadwal bermain di Indonesia ini belum ada kepastian. Begitu juga dengan jadwal bermain di Australia. Yang sudah pasti adalah Liverpool akan bermain melawan Thailand dalam tur klub Merseyside itu pada musim panas mendatang. Mereka akan bermain di Stadion Rajamangala Nasional Bang-

EUROPE CHAMPIONS LEAGUE

bawah ternyata bukan perkara mudah bagi skuad asuhan Marcelo Bielsa. Meskipun tampil dihadapan pendukung sendiri, Bilbao terlihat kesulitan membongkar ketatnya pertahanan tim tamu. "Les Leones" membuka peluang melalui Ibai Gomez yang memanfaatkan umpan Aduriz. Akan tetapi, usahanya masih belum membuahkan hasil setelah tembakannya hanya membentur mistar gawang Granada yang dikawal Tono. Tono kembali menggagalkan kesempatan Bilbao untuk unggul usai mementahkan tandukan Susaeta. Di kubu lawan, Granada mendapat peluang terbaik mereka melalui Youssef El-Arabi dari luar kotak. Namun, peluang itu

masih bisa dimentahkan kiper Gorka Iraizoz. Skor kacamata pun bertahan hingga turun

minum. Meski berhasil membendung pergerakan tim tuan rumah, Granada akhirnya kecolongan di menit 67. Aduriz dengan tenang menanduk bola hasil umpan silang Ibai Gomez yang gagal diantisipasi oleh Tono. Sepuluh menit jelang laga usai, petaka menghampiri tuan rumah setelah Susaeta menerima kartu kuning kedua alias kartu

rumput di Manchester City Samir Nasri mengaku bahwa pemilik"The Gunners" S t a n Kroenke m e n jualnya ke City karena i n g i n merah akibat melanggar Nolito. N a m u n , ke k u r a n g a n jumlah pemain tidakmampu dimanfaatkan Granada. Di laga lain, R e a l Betis

mendapatkan uang banyak. Tetapi pernyataan pemain Tim Nasional Prancis ini bertentangan dengan pernyataan mantan pelatihnya di Emirates, Arsene Wenger. Pelatih yang juga berasal dari Prancis ini berulang kali menegaskan bahwa dia tidak berada di bawah tekanan saat menjual Nasri ke Manchester City pada 2011 dengan harga 24 juta pound. Meskipun, kontrak Nasri di Arsenal ketika itu masih satu tahun lagi. "Wenger mengatakan kepada saya bahwa bila Cesc (Fabregas) pergi, saya akan bertahan, tetapi Korenke ingin uang. Cesc sudah pergi, sementara kontrak saya tinggal satu tahun. Karena itu saya harus mengambil keputusan," kata Nasri kepada televisi Prancis, beIN Sport seperti dikutip oleh Daily Mail. Dia melanjutkan, "Saya tidak menyesal. Saya tidak menyesal bergabung dengan Manchester City. Saya ingin terus bermain. Kepergian saya dari Arsenal murni karena alasan olahraga. Bila membandingkan City dan Arsenal, keduanya tidak sama. Di City, saya bermain dengan sebuah tim yang lebih baik. Saya bukan pindah karena uang." harus bekerja keras untuk bisa kembali ke posisi lima besar usai gagal meraih kemenangan. Menjamu Getafe, Betis harus puas berbagi satu angka setelah bermain imbang 0-0. Dengan hasil ini, Betis masih tertahan di posisi ketujuh klasemen sementara berkat raihan 44 angka. Sementara, Getafe menguntit tepat di bawah mereka dengan selisih satu poin.

"Saya hanya menyesal karena tidak cukup berdiskusi dengan Arsene Wenger saat pergi dari Emirates. Arsene Wenger adalah seorang pelatih hebat yang pernah saya jumpai. Dia yang menjadikan saya sebagai seorang pemain. Saya sangat bersyukur," imbuhnya. Sementara itu, Kapten Liverpool yang juga kapten Tim Nasional Inggris Steven Gerrard mengungkapkan bahwa dia masih fokus untuk membawa Liverpool tembus ke kompetisi Eropa musim depan. Karena itu dia belum memikirkan masa depannya di Anfield. Pelatih "The Reds" Brendan Rodgers ingin berbicara dengan Gerrard untuk memperpanjang kontrak pemain tersebut. Kontraknya masih tersisa 15 bulan lagi bersama klub Merseyside itu. Meski demikian, dia belum ambil pusing dengan masalah tersebut. Dia hanya ingin konsentrasi agar posisi Liverpool di papan klasemen semakin bagus dengan memetik kemenangan para tujuh pertandingan sisa musim ini. Minggu (31/3) lalu, Liverpool menang tipis 2-1 atas tuan rumah Aston Villa di Villa Park. Tambahan tiga poin ini semakin mendekatkan mereka dengan rival sekotanya Everton. Jarak kedua klub dari Kota Liverpool

Makin Sulit Sementara itu, dari lanjutan Liga Utama Inggris, Fulham berhasil mengandaskan perlawanan Queens Park Rangers dalam laga bertajuk "Derby London" dengan skor 3-2 di Craven Cottage, Selasa (2/4) dinihari WIB. Akan tetapi, tambahan tiga angka tidak berarti banyak bagi Fulham karena mereka belum beranjak dari po-

ini tinggal tiga poin. Karena itu, Gerrard konsentrasi penuh agar pada akhir musim mereka berada di zona Eropa. "Hal yang terpenting untuk saya sekarang adalah pertandingan melawan West Ham. Saya ingin mengakhiri musim ini pada posisi yang bagus. Tentu saja saya bahagia karena klub ini ingin menyodorkan kontrak baru, tetapi itu tidak penting untuk saat ini. Yang kami butuhkan untuk segera dilakukan adalah kami harus berada di zona Eropa. Tim-tim di atas kami akan saling berhadapan. Kami berharap, beberapa di antara mereka tergelincir sementara kami bisa memetik hasil maksimal sehingga bisa posisi kami di klasemen sementara semakin naik," kata Gerrard. Dia melanjutkan, "Sekarang setiap pertandingan adalah partai final. Itulah yang dikatakan pelatih setiap kali pertandingan. Musim ini hampmir berakhir. Karena itu kami harus bermain optimal pada setiap laga karena kalau tidak, kami akan dihukum seperti yang terjadi di Southampton. Kami harus tampil seperti saat melawan Villa." (espn/sky sports/aji) sisi sepuluh dengan 39 angka. Sedangkan, bagi QPR, kehilangan tiga poin semakin membuat peluang mereka untuk lolos dari jeratan zona degradasi semakin berat. Pasalnya, "The Hoops" kini terdampar di peringkat 19 klasemen dengan koleksi nilai 23. Mereka bahkan harus menyapu bersih tujuh laga sisa jika ingin tetap bertahan di Liga Utama Inggris. (espn/sky sports/aji)


Koran Madura