Ruang Maritim Edisi 1
Noda minyak di Laut Karawang
j
#Teknik Kelautan ITB
#Kastrat #BPMasela #WahanaKITA #KMKLITB
Dunia Maritim Indonesia kembali ternodai oleh pencemaran laut. Tepat pada Jumat dini hari tanggal 12 Juli 2019 terjadi kebocoran minyak dan gas bumi pada salah satu sumur pengeboran anjungan lepas pantai milik Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ), sumur minyak YYA-1 yang terletak di 2 km dari pesisir Utara Jawa, Karawang, Jawa Barat.
k r o n o l o g i
Muncul Tumpahan minyak dan gelembung gas yang diduga akibat aktifitas pengeboran
Evakuasi pegawai dari anjungan
Pertamina menyampaikan keadaan darurat kepada SKK Migas , Kementrian ESDM dan lembaga lain yang bersangkutan
Tumpahan minyak mulai terlihat dan mulai menyebar dari sekitar anjungan
*Dari informasi yang beredar, kebocoran minyak yang terjadi
pada sumur YYA-1 ini disebabkan adanya anomali tekanan pada saat dilakukan pengeboran ulang sumur yang menyebabkan sumur tidak stabil dan terjadi tumpahan minyak dari dasar laut.
Hasil Pengamatan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan menggunakan citra satelit Sentinel-2 dan Landsat-3 menujukkan bahwa pergerakan tumpahan minyak mengikuti pola arus pada daerah pesisir utara Jawa Barat dan menyebar hingga ke daerah Kepulauan Seribu.
*Beberapa sumber menyebutkan bahwa tumpahan minyak mencapai 3.000 barel per harinya, namun Pertamina sendiri belum memberikan informasi mengenai volume minyak yang tumpah.
Dampak
Dampak yang diakibatkan dari kebocoran minyak dan gas bumi dapat dilihat di sepanjang pesisir utara Jawa Barat hingga kepulauan seribu.
12 Desa Tercemar
4.993
Hektar Tambak Udang
7.782
108,2
Hektar Tambak Garam
Nelayan Terdampak
Mengapa Penanganan Cenderung Lama?? Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi bencana tumpahan minyak di laut antara lain Mencegah penyebaran minyak
Mengatasi sumber kebocoran minyak
Persebaran minyak dilaut umumnya dipengaruhi paling besar olah Arus
Penyebaran minyak mentah, umumnya diatasi dengan menggunakan oil boom Oil boom adalah peralatan yang digunakan untuk melokalisir atau mengurung tumpahan minyak di air. Penggelaran oil boom merupakan tindakan pertama yang dilakukan ketika terjadi kecelakaan tumpahan minyak, oil boom melokalisir dan mencegah minyak menyebar dan mencemari area yang lebih luas. Oil boom terdiri dari bagian skirt (jaring penahan), float, ballast, anchor point,freeboard, dan draft.
Minyak yang telah dikumpulkan oleh oil boom dilakukan treatment berupa In-situ Burning in-situ burning merupakan teknik penanggulangan tumpahan minyak dengan cara membakar lapisan minyak tersebut secara langsung di lokasi tempat tumpahan minyak terjadi (dipermukaan air).
Dispersion Oil dispersant merupakan teknik penanggulangan tumpahan minyak dengan bahan kimia(surfaktan) dimana bahan kimia ini mengubah gumpalan minyak menjadi fraksi yang lebih kecil sehingga butiran minyak yang terurai akan tenggelam kedasar laut.
Skimming Metode Skimming dilakukan dengan kapal yang dilengkapi skimmer. Oil skimmer adalah suatu alat pemisah minyak dengan air di lapisan permukaan, baik dengan metode mekanis dan digunakan setelah minyak dilokalisir dengan oil boom. Dalam peristiwa tumpahan minyak di karawang, total 39 kapal beserta 12 set oil boom yang dilengkapi dengan 3 unit skimmer dikerahkan untuk mencegah minyak meluas
Penghentian sumber kebocoran Penghentian kebocoran dilakukan dengan cara mengontrol atau mematikan sumber kebocoran
Relief Well
Sumur bantuan yang berfungsi memotong dan menutup sumur minyak atau gas yang mengalami blowout dan kebocoran
Top Kill
Metode mematikan aliran kebocoran minyak dan gas dengan cara menginjeksikan lumpur padat atau semen pada mulut sumur atau di BOP
Saat ini Pertamina Hulu Energi bekerja sama dengan Boots & Coots melakukan upaya recovery dengan cara membuat Relief Well untuk menutup saluran sumur YYA-1 dengan lumpur berat dan semen.
Mitigasi Tumpahan Minyak di Masa Mendatang Tumpahan minyak merupakan bencana Transboundary Marine Pollution yaitu bencana dapat mempengaruhi keseluruhan sistem laut dan lingkungannya didunia Dalam mengatasi permasalahan tumpahan minyak yang sering terjadi di perairan, Profesional manajemen keselamatan dan darurat di OSHA, EPA, FEMA, NOAA dan Coast Guard AS terus menmbuat sistem dan standar yang lebih ketat terutama di dunia migas. Selain itu, Peneliti dan Universitas-universitas di negara ini juga bergabung dalam merancang dan mengimplementasikan alat dan metode respons yang lebih efektif. Skimmers yang lebih tangguh sedang dibuat, penahanan/oil boom ditingkatkan, dan dispersan yang lebih aman sedang diteliti.
Dengan semua upaya ini, tumpahan minyak diharapkan semakin sedikit menyebabkan kerusakan pada dunia alami kita, dan pada akhirnya menjadi bagian dari masa lalu.
Referensi • • •
Will Deepwater Horizon Set a New Standard for Catastrophe? Science, Vol. 328, 7 May 2010. pp. 674-675. Abascal, A. J., S. Castanedo, R. Medina, I. J. Losada, and E. Alvarez-Fanjul. 2009. Application of HF radar currents to oil spill modelling. Marine Pollution Bulletin 58:238-248. American Petroleum Institute. 1985. Oil spill response: options for minimizing adverse ecological impacts. American Petroleum Institute, Washington, D.C., USA.
Referensi online National Geographic CNBC Indonesia Oceanweek JawaPos Guardian Detik.com CNN Indonesia
tunggu pembahasan selanjutnya di Ngopi Susu (NGOBROL PERIHAL ISU-ISU)
#Kastrat #BPMasela #WahanaKITA #KMKLITB 2019
NATUNA SENGKETA SANG PRIMADONA Konflik sengketa wilayah Perairan Natuna antara Indonesia dan China kembali memanas. Konfrontasi yang terus dilakukan China di Laut China Selatan, memaksa Pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas untuk mengamankan wilayah teritori Indonesia. Banyak hal yang perlu dipertimbangka oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kasus konflik Natuna. Lalu bagaimana sikap pemerintah saat ini?
#KASTRAT -KMKL #BPMasela #KMKL-ITB
N
atuna
merupakan
wilayah
perairan di bagian utara Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Perairan ini memiliki potensi sumber daya alam hasil perikanan dan migas yang sangat melimpah. Selain itu, wilayah ini merupakan lintasan laut internasional utama bagi kapal yang datang dari Samudra Hindia menuju Samudra Pasifik dan Asia. Oleh karena itu, wilayah ini memilik potensi ekonomi yang sangat besar. Sehingga bukan hal yang aneh, apabila wilayah ini diperebutkan oleh banyak negara disekitar perairan tersebut.
Permasalahan mengenai klaim teritori dan sumberdaya di Laut Natuna sudah berlangsung sejak jaman dahulu kala. Karena manfaat yang didapat di wilayah ini sangat menggiurkan dan berbatasan dengan banyak negara, menyebabkan banyak negara yang ingin menguasai wilayah perairan ini. Bukan hanya dengan Negara China, Indonesia pun pernah berseteru dengan negara tetangga seperti Vietnam hingga Malaysia mengenai klaim wilayah Natuna beserta potensi sumber daya alamnya. Sengketa Laut China Selatan kembali mencuat akibat masuknya secara ilegal kapal nelayan China yang dikawal oleh kapal Coast Guard milik China di Perairan Natuna. Hal ini, menimbulkan perdebatan dan sentimen mengenai mahalnya kedaulatan negara, memperlihatkan kerapuhan kita di perbatasan negara.
Pada dasarnya Indonesia mengijinkan beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan berbendera China sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dalam kerangka penanaman modal asing. Memorandum of Understanding Kerja Sama Perikanan RI-RRT yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI dan Menteri Luar Negeri RRT pada 2 Oktober 2013, di Jakarta, menyetujui rancangan pengaturan kerja sama penangkapan ikan dan pengelolaan daerah perikanan terpadu di Natuna.
Bukan kali ini saja Indonesia terlibat pertikaian dengan Negara China terkait klaim wilayah Laut Natuna. Ada cerita panjang yang terjadi yang sempat beberapa kali terjadi konfrontasi antar Coast Guard China dan Angkatan Laut Indonesia.
Maret 2016
Juli 2017
Desember 2019
Maret, tahun 2016, konflik antara pemerintah Indoneisa dengan China memanas akibat adanya kapal ikan ilegal China yang memasuki wilayah Perairan Natuna. Namun proses penangkapan tidak berjalan mulus akibat intervensi kapal Coast Guard China yang mempersulit kapal KP HIU 11 milik Bakamla, melakukan penangkapan. Susi Pudjiastuti yang kala itu menjabat sebagai Mentri Kelautan dan Perikanan, meminta Mentri Luar Negeri Indonesia , Retno Marsudi melayangkan nota protes kepada Pemerintah China. Namun permasalahan itu dianggap selesai karena dianggap hanya berupa kesalahpahaman. Pada Juli 2017, konflik di Laut Natuna kembali memanas, saat Kementrian Korodinator Bidang Kemaritiman mengubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Hal ini, sengaja dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menciptakan kejelasan hukum dan mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna. Hal ini mendapatkan kritik keras dari Beijing yang menganggap hal tersebut tidak masuk akal, karena tidak sesuai dengan penamaan wilayah internasional. Konflik ini kembali memanas pada akhir tahun lalu. Pada tanggal 19 desember 2019, diketahui sejumlah kapal nelayan asing diketahui dengan sengaja memasuki wilayah Perairan Natuna untuk menangkap ikan dengan pengawalan Coast Guard China. Hal ini sempat membuat hubungan kedua negara memanas akibat pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia yang disertai konfrontasi kapal Coast Guard China pada kapal milik Angkatan Laut Indonesia, KRI Tjiptadi-381, yang sedang melakukan patroli di Laut Natuna.
Masuknya kapal asing kedalam wilayah kedaulatan Indonesia dinilai menjadi peringatan bagi Indonesia untuk lebih memperketat pertahanan dan pengawasan di Laut Natuna.
Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada tahun 1982, salah satu poin yang tertuang dalam UNCLOS adalah pengaturan batas wilayah ZEE suatu negara maksimal adalah 200 mil dari garis pangkal pulau.Hal ini menyatakan bahwa Indonesia memiliki hak untuk menegakkan kedaulatan wilayahnya di Natuna yang merupakan wilayah resmi milik Indonesia yang diakui secara Internasional Sedangkan China tetap mengklaim wilayah tersebut berdasarkan historic rights tempat penangkapan ikan tradisional nelayan China yang ditandai oleh 9 garis putusputus atau yang disebut Nine Dash Line.
Peristiwa konflik China dengan Indonesia di Laut Natuna, yang terjadi pada tahun 2016. Memaksa Indonesia dan negara Filipina, mengajukan gugatan internasional kepada PBB. Pengadilan Internasional menyatakan klaim sepihak China yang ditandai oleh Nine Dash Line atau 9 Garis Putusputus yang ada sejak 1947 dinilai tidak mempunyai dasar historis. Hal ini menyebabkan wilayah klaim China tidak diakui secara Internasional. Namun, China tetap tidak sependapat dengan keputusan tersebut dan menolak hasil pengadilan. Bukan hanya negara Indonesia yang dirugikan atas klaim sepihak negara China atas Laut China Selatan, Malaysia, Filipina, Brunei, dan Vietnam pun merasa sangat dirugikan atas klaim yang tumpang tindih di wilayah perairan ini.
Bukan hanya Indonesia, Filipina pun sudah berang dengan keputusan sepihak China. Ini dapat dilihat saat China membangun pangkalan militer di Kepulauan Spratly untuk menegaskan teritori China di Laut China Selatan. Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, sudah menyatakan siap melakukan “misi bunuh diri” untuk menjaga klaim wilayahnya dan tidak ingin mundur apabila China terus melakukan konfrontasi di wilayahnya. Bagaimana dengan sikap Indonesia? “Tidak mudah menjaga diplomasi dibawah kekurangan yang menuntut kebijaksanaan” - Najwa Shihab Pengaruh konflik di Laut Natuna dengan China, perlu ditangani dengan bijak. Hal ini dikarenakan, konflik ini dapat secara langsung mempengaruhi jalannya perekonomian di Indoneisa. China merupakan salah satu negara utama penyuplai barang-barang kebutuhan serta masuk kedalam jajaran investor terbesar Indonesia. Oleh karena itu, ada ketergantungan antara Indoenesia terhadap China, begitu pula sebaliknya. Peneliti dari Rajaratnam School of International Studies, Koh Swee Lean Collin, dalam tulisannya berjudul "Indonesia’s High Stakes Stand-off with China in South China Sea" (2020) menilai tindakan Cina masuk ke dalam perairan Indonesia belakangan bisa dipandang sebagai langkah untuk mengetahui apakah Indonesia mulai bersikap lembek pada Cina terkait wilayah laut. Collin mencatat, investasi dari Cina yang masuk ke Indonesia mencapai 2,3 miliar dolar Amerika pada enam bulan pertama 2019. Namun, Pemerintah Indonesia tidak dapat tinggal diam atas pelanggaran teritori di wilayah Perairan Natuna. Bukan tidak mungkin, China akan berusaha mengambil alih lagi wilayah Natuna. Seperti yang dikatakan Menteri Pertahanan Cina Wei Fenghe: “[Cina] tidak akan mengizinkan satu inci pun wilayah yang diwariskan nenek moyang kami diambil orang.”Ini menujukan begitu kuat keinginan China menguasai wilayah Natuna. Presiden Indonesia, Joko Widodo, menanggapi dengan serius permasalahan konflik Natuna ini. Telah berulang kali, pemerintah Indonesia melayangkan nota protes kepada pemerintah China mengenai pelanggaran teritori di Natuna. Kementrian Luar Negri Indoneisa, melakukan pemangilan Dubes Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Jakarta dan menyampaikan protes keras terhadap kejadian tersebut.
Pada kunjungannya ke Kepulauan Natuna, Joko Widodo, menegaskan bahwa “Tak ada kompromi
dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia dan sesuatu yang dapat ditawar-tawar�.
Kedaulatan Indoneisa bukanlah
Keputusan Pemerintah dinilai tepat, karena Pemerintah tetap konsisten menjaga kedaulatan Indonesia dan tidak mengakui klaim Sembilan Garis Putus China atau nine dash line yang berada di tengah Laut China Selatan. Meski demikian, Pemerintah Indonesia memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna. Keputusan diplomatik dengan memperkuat kerja sama regional di Perhimpunan Negara Asia Tenggara (ASEAN), dinilai lebih efektif untuk bersama-sama menjaga Laut China Selatan dari klaim yang tidak berdasar yang dilakukan China. Langkah diplomasi yang dilakukan pemerintah, bukan hanya dengan pemerintah China. Namun diplomasi juga dilakukan terhadap negara-negara ASEAN yang memiliki kepentingan yang sama. Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, bersama dengan anggota ASEAN lainnya, berusaha merealisasikan perjanjian Code of Conduct South China Sea yang berisi mengenai kesepahaman terkait sengketa Laut China Selatan dengan angkatan laut China. Apabila hal ini terwujud, akan ada suatu ikatan kepada pihak yang bersengketa di wilayah Natuna meredakan konflik yang terjadi.
Konflik yang semakin memanas di Laut Natuna, memaksa Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menaikan status menjadi siaga tempur di wilayah Perairan Natuna. Sikap ini diambil untuk menegaskan klaim wilayah teritori Indonesia di Perairan Natuna pada Pemerintah China. Total 5 kapal, 1 pesawat intai dan 1 pesawat boeing disiagakan untuk mengamankan Natuna.
Banyak pihak yang bertanya, mengapa Indonesia tidak menggunakan kekuatan militer dalam mengatasi konflik di Natuna?. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan dengan matang dalam penggunaan opsi militer. Efek gejolak ekonomi yang disebabkan oleh konflik militer akan sangat berpengaruh bagi roda perekonomian suatu negara.
Menurut Global Firepower pada tahun 2019, China menempati kekuatan militer ke 3-di dunia, sedangkan Indonesia berada di posisi ke-16. Peringkat ini dinilai berdasarkan jumlah personel dan alutista yang dimiliki. Anggaran militer yang kedua negara ini pun tak kalah jauh berbeda, anggaran dimiliki angkatan bersenjata indonesia sangat jauh lebih kecil yang hanya 3%, apabila dibandingkan dengan anggaran angkatan bersenjata China. Sehingga konfrontasi militer, dinilai bukan langkah yang tepat untuk mengatasi konflik di Natuna. Untuk mendukung pengamanan Laut Natuna, Pemerintah mempercepat pembangunan pangkalan militer dan penempatan satuan tugas di wilayah Natuna. Namun kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini tidak luput dari kritik. Beberapa pihak menilai keputusan ini diambil terlalu cepat dan dapat menjadi sumber masalah baru, yang dinilai dapat memprovokasi konfrontasi di Laut China Selatan yang dapat membuat hubungan antar negara semakin memanas. Hal ini menjadi dilema bagi pemerintah, karena pembangunan pangkalan militer ini juga dinilai sangat penting untuk Indonesia.
Konflik di Laut Natuna merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak boleh lengah dalam penanganan konflik ini, karena bukan tidak mungkin Indonesia dapat kehilangan wilayah di Natuna. Peristiwa serupa pun pernah terjadi pada Pulau Simpadan dan Lingitan yang akhirnya terlepas dari gengaman Indonesia. Oleh karena itu, Negara harus hadir di Laut Natuna Utara. Hal ini untuk menunjukan bahwa Indonesia memang memiliki hak berdaulat di kawasan perairan Natuna. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada nelayan, untuk memudahkan nelayan mencari ikan di Laut Natuna Utara. Selain itu, Indonesia harus memperkuat pertahanan dan keamanan di perbatasan yang dapat menjaga teritori Indonesia beserta nelayan yang berada diwilayah tersebut. Sebagai bangsa yang kuat, Indonesia dapat bersatu padu untuk mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indonesia sekarang dan di masa yang akan datang.