Bisnis Kakap BBWM Tunggu Lampu Hijau Pemda

KABUPATEN BEKASI - PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bekasi akan memperluas sektor bisnisnya agar bisa terus menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).

Namun dalam pengembangan bisnisnya BBWM terdapat beberapa kendala yakni dengan terus bergantinya Bupati. Dalam beberapa tahun ini. Oleh karennya, Direktur Utama PT BBWM, Prananto Sukodjatmoko menegaskan, perlu adanya diskusi antara BBWM, eksekutif dan legislatif.

Ia mengungkapkan semenjak 2015 hingga 2016 BBWM sudah membuat rencana bisnis dan bahkan sudah ada dua bisnis yang disetujui pemegang saham yaitu hotel dan sampah. Mengingat prediksinya saat itu gas akan turun pada tahub 2016. Bahkan saat ini akte AD ART milik BBWM sudah ganti dari gas menjadi sektor perdagangan, infrastruktur, jasa dan industri. “Kalau rencana bisnis kami banyak. Masalahnya, bagaimana menjamin feasibility study (FS) tidak berubah ketika pimpinan atau Bupati berganti. Nah, ini kejadian bagi kami, setelah FS kami jadi dan kepala daerah yang baru tidak setuju, itu yang kami sulit,” beber Prananto.

Oleh karena itu ia meminta masukan baik kepada pemerintah maupun DPRD khususnya komisi I apa yang harus dilaksanakan BBWM dan jaminannya apa ketika BBWM putuskan jalan. Hal itu guna agar tidak diganti lagi jalan bisnisnya. Makanya, kata Prananto, perlu adanya kesepatan dan disepakati bersama dahulu. Ia pun meminta arahan dan petunjuk agar bisnisnya berjalan untuk menambah PAD Kabupaten Bekasi itu sendiri.

“Bisnis apapun kami siap karena kami punya tim. Dilema kami itu satu saat kita menjalankan bisnis apa bisa sampai finish,” ucapnya.

Ia pun berharap, semoga dengan kerja sama ini dapat menemukan formula untuk kemajuan BBBWM. Mengingat nama BBWM sudah harum secara Nasional. Bahkan BBWM menjadi BUMD terbaik berturut-turut dari 2018 hingga 2021 secara nasional untuk BUMD =-BUMN. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini mengatakan, pemerintah perlu memberikan kesempatan kepada BBWM untuk melakukan upaya-upaya penguatan bisnis baik dalam bentuk diversifikasi usaha dan juga pertimbangan regulasiregulasi yang ada.

Melihat begitu banyak rencana bisnis plane yang disampaikan oleh BBWM maka tentunya harus fokus untuk melakukan kajian pra FS oleh pemerintah dengan BBWM. Pra FS itu bisa dilakukan sehingga bisa menentukan adanya kesepatan mana yang bisa ditindaklanjuti dengan FS berupa penugasan dari pemerintah kepada BBWM. “Ini mungkin bisa menjadi rekomendasi bisa ditindak lanjuti dalam bentuk surat menyurat. Kita semua menyepakati jalan likuidasi (pembubaran perusahaan) bukan jalan yang kita ambil. Bukan prestasi namanya bila menghancurkan sesuatu yang ada,” pungkas Ani. (yud/mhs)