Tirta Bhagasasi Produksi AMDK

KABUPATEN BEKASIPemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Bekasi mendukung langkah usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi melalui unit bisnis produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Hal itu dikatakan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi, Soni Sumarsono.

“Kami saat ini lakukan kajian dengan studi kelayakan air minum kemasan seperti yang direkomendasikan kepada kepala daerah selaku kuasa pemilik modal perusahaan PDAM tersebut. Kajian awal kami terfokus pada kelayakan produk air minum dalam kemasan bermerek dagang B-Quaku secara ekonomi,” katanya.

Menurutnya, Pemkab Bekasi mendukung rencana perluasan usaha yang diinisiasi badan usaha milik daerah itu, selama menguntungkan secara layak bagi kepentingan masyarakat umum dari aspek penambahan daerah.

“Jadi ini merupakan reorientasi strategi ke arah pengem- se - masyarakat dalam jumlah besar, hanya saja penggunaannya dibatasi demi menjaga kualitas. Usep mengaku produksi air minum dalam kemasan ini hanya membutuhkan investasi sebesar Rp 4 miliar, mengingat perusahaan sudah merealisasikan kerja sama dengan PT Moya sejak 12 tahun lalu, terhitung mulai 2010. “Kerja sama kami dengan PT

Moya selama 25 tahun, masih 13 tahun ke depan jadi tinggal jalan saja jika perluasan usaha ini disetujui. Bicara profit, setiap satu juta liter air kemasan yang terjual, keuntungan bersih perusahaan sebesar Rp 2-3 miliar per tahun berbentuk pendapatan asli daerah,” tandasnya.

Sedangkan menurut Anggota TP2D Kabupaten Bekasi, Harun Al Rasyid menjelaskan, diversifikasi usaha berupa produk air minum dalam kemasan sekaligus upaya optimalisasi instalasi pengolahan air yang telah dimiliki PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.

Air minum dalam kemasan ini bukan berasal dari air permukaan melainkan air tanah yang dikerjasamakan dengan rekanan perusahaan yakni PT Moya. Air tanah itu di-ultrafiltrasi menggunakan membran ultra filter untuk menghasilkan air super jernih.

“Jadi kualitas air yang dihasilkan di atas rata-rata. Secara umum sangat layak. Kami juga mengkaji harga produk ini, bisa saja di bawah pasar namun tetap menghasilkan keuntungan bagi perusahaan,” tutupnya. (har/adv/mhs) bertransportasi,”kata Nemin.

Pria yang juga Mantan Anggota DPRD Kabupaten ini menjelaskan aktivitas TPAS dengan antrian truk yang padat sudah menganggu aktivitas masyarakat.

“Terutama bagi anak-anak kita yang sedang mencari ilmu di sekolah, akhirnya terhambat masalah antrian kendaraan, sehingga sulit dilalui. Apalagi dengan air lindi yang begitu banyak, kotor dan bau,”paparnya. Sehingga, kata Nemin harus ada jalan pengganti jalan umum untuk akses warga, jalan yang melalui itu dikhususkan untuk aktivitas TPAS Burangkeng.

“Jalan yang ada hari ini, itu khusus TPAS, jalan untuk warga pengganti harus dialihkan. Biar mobil pengangkut sampah dengan warga yang ada disitu, tidak terganggu,”tuturnya.

Pemerintah Desa Burangkeng, kata Nemin sudah mengusulkan wacana itu ke Pemerintah Kabupaten Bekasi