SENIN, 23 MARET 2020
HARGA Rp3.000
3
Waspada, 9 Kecamatan Terpapar Covid-19 Meninggal tiga orang dan 6 Positif Korona CIKARANG PUSAT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, gencar melawan wabah Corona Virus Diseases (COVID-19). Langkah tersebut dilakukan karena Jumlah kasus meninggal, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) di wilayahnya terus mengalami lonjakan. Dilansir dari laman resmi Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Kabupaten Bekasi pikokabsi.bekasikab.go.id, hingga Sabtu 21 Maret 2020 sekitar pukul 11.05 WIB, jumlah ODP terkait COVID-19 di Kabupaten Bekasi sebanyak 93 dengan rincian
78 masih dalam pemantauan dan 15 selesai pemantauan. Sementara, PDP sebanyak 39 dengan rincian 36 dalam pengawasan dan 3 selesai pengawasan. Khusus untuk yang positif, terdapat 6 orang warga Kabupaten Bekasi dengan rincian 4 dirawat dan 2 meninggal dunia. Selain itu, terdapat juga 1 orang pasien suspect yang telah meninggal dunia. Kasus-kasus tersebut ditemukan di 16 desa/kelurahan di 9 Kecamatan di Kabupaten Bekasi yakni Desa Sirnajaya, Kecamatan Serang Baru; Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan; Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur; Desa Sukadanau dan Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat. Kemudian Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara; Desa Karangsetia, Kecamatan Karangbahagia
DESA YANG TELAH TERPAPAR COVID-19 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Ke Sambungan
Desa Sirnajaya, Kecamatan Serang Baru; Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan; Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur; Desa Sukadanau Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat. Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara; Desa Karangsetia, Kecamatan Karangbahagia, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan; Desa Sumbereja dan Karangharja, Kecamatan Pebayuran Desa Lambangjaya, Lambangsari, Tambun, Mangunjaya dan Kelurahan Jatimulya di Kecamatan Tambun Selatan.
GRAFIS NET
Kejari Masih Abu-abu Usut SMPN 3 Karang Bahagia
PENCEGAHAN
Dua Bukti Cukup Untuk Lakukan Penyidikan
ISTIMEWA
PN Cikarang Adakan Tes Kesehatan CIKARANG PUSAT - Sebangak 50 Aparatur Pengadilan Negeri (PN) Cikarang melakukan tes kesehatan, di Pemkab Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk langkah antisipasi penyebaran Corona Virus Disease atau COVID-19. Juru Bicara PN Cikarang, Decky Christian mengatakan hal ini dilakukan menyusul adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2020. Ke Sambungan
CIKARANG PUSAT - Kejaksaan Negeri Cikarang diminta harus menentukan sikap terkait laporan Aliansi Mahasiswa Bekasi (Aksi) tertanggal 10 Februari 2020 soal dugaan penyimpangan pembangunan unit sekolah baru (USB) SMP Negeri 3 Karang Bahagia. “Maka dalam waktu 2 (dua) minggu Kejaksaan Neger i Cikarang har us segera menentukan sikap, yaitu apabila sudah ada bukti awal sekurangnya dua alat bukti (terutama adanya dokumen-dokumen) seperti hasil audit dan bukti surat
FOTO: Kantor Kejari Kabupaten Bekasi nampak di kunjungi warga .
pencairan dana, maka Kejaksaan Negeri Cikarang harus segera melakukan penyidikan,” kata pengamat hukum Dr. Manotar Tampubolon, SH, MA, MH, kemarin (22/3). Menurutnya, dengan 2 alat bukti tersebut, Kejaksaan Negeri Cikarang harus sudah memulai penyidikan. Untuk menghindari cacat hukum sesuai ketentuan pasal 50 ayat (1) UndangUndang. Nomor 30 tahun 2002, dan pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka Kejaksaan Negeri Cikarang wajib segera mengirim SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Cikarang. “Bila laporan Aliansi masih jalan ditempat, maka perlu dipertanyakan kepada Kejaksaan Ke Sambungan
ADVERTORIAL
Tutup Sementara THM hingga E-KTP Diantar ke Rumah Upaya Gercap Pemkab Bekasi Cegah Penyebaran Virus Covid-19 CIKARANG PUS AT – Pem er in tah Kabupaten (Pemkab) Bekasi kembali gerak cepat (gercap) untuk pencegahan penyebaran Virus Covid-19 di wilayahnya. Kali ini, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menerbitkan edaran tentang Penutupan Tempat Hiburan (THM) dan Penutupan Sementara Tempat Usaha Kepariwisataan di Kabupaten Bekasi. Surat Edaran bernomor 356.4/SE-28/Dispar/2020 telah dikeluarkan langsung Bupati Bekasi per tanggal 20 Maret 2020 silam. Dalam edaran tersebut disampaikan kepada pelaku Usaha Jasa Kepariwisataan di Kabupaten Bekasi untuk Segera Menutup semua tempat hiburan beserta aktifitas kegiatannya sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 pasal 47 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. “Saya imbau kepada selu-
ruh pelaku usaha tempat hiburan seperti diskotik, bar, klab malam, pub, karaoke, panti pijat dan live music untuk segera menutup tempat hiburan beserta semua aktivitas kegiatannya, sebagaimana yang tercantum pada Perda No.3 Tahun 2016 pasal 47 tentang penyelenggaraan kepariwisataan,” tegas Eka, kemarin. Khusus untuk Usaha Kepariwisataan seperti Spa, Arena Bermain Anak, tempat wisata dan juga MICE/Balai Pertemuan, Ia juga meminta agar para pelaku usaha untuk dapat menutup sementara kegiatan usahanya terhitung mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020. “Kepada pemilik tempat usaha kepariwisawataan saya minta untuk dapat menutup sementara kegiatannya dan memberikan pemahaman kepada seluruh karyawan di lingkungan usaha anda untuk melaksanakan hal ini dan mengambil langkahlangkah terkait pencegahan dan kewaspadaan.” ucap Eka. Dalam edaran tersebut juga disampaikan informasi terkait Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Bekasi. Masyarakat Kabupaten Bekasi dapat mencari informasi den-
IMBAUAN: Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menerbitkan edaran tentang Penutupan Tempat Hiburan (THM) dan Penutupan Sementara Tempat Usaha Kepariwisataan di Kabupaten Bekasi. Surat Edaran bernomor 356.4/SE-28/Dispar/2020 telah dikeluarkan langsung Bupati Bekasi per tanggal 20 Maret 2020 silam.
gan cara mengakses Call Centre 119 atau 112 serta Hotline 021-89910039, 08111139927 dan 085283980119. Disisi lain, Pemkab Bekasi bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia akan mendistribusikan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) secara langsung ke rumah warga mulai pekan depan. Hal itu dikatakan, Bupati Eka saat menandatangani MoU
Program Layan Antar, Dokumen Administrasi Kependudukan (Adminduk), Jumat (20/3) di ruang kerjanya. “Pada hari ini (Jumat,red), Pemkab Bekasi telah menandatangani kerjasama dengan Kantor Pos Indonesia dalam rangka program layan antar. Melalui kantor pos, kita akan mengantar semua dokumen Kependudukan pada Dinas Duk-
capil. Tentu saja, sebentar lagi, ini akan sampai kepada masyarakat Kabupaten Bekasi,” terangnya. Eka berharap, masyarakat Kabupaten Bekasi dapat terlayani dengan baik. Melalui inovasi layanan Kependudukan yang telah dilakukan. Ia juga memastikan, bahwa Program Layan Antar Dokumen Adminduk siap untuk didistribusikan setelah penandatanganan MoU dilakukan. “Bukan hanya e-KTP tapi dokumen dokumen lain terkait Kependudukan. Hari ini sudah mulai bergerak,” ujarnya. Sementara, Kepala Disdukcapil Bekasi Hudaya mengatakan bahwa sebanyak 132.000 e-KTP siap untuk didistribusikan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Adapun menurutnya warga yang akan menerima e-KTP ialah yang sebelumnya sudah memiliki Surat Keterangan (Suket). “Untuk teknisnya yang sekarang ini kan PR, ada masyarakat yang satu tahun belum jadi KTP nya. Ini seluruhnya kita kirim lewat pos. Hari ini sudah diangkut oleh Pos, langsung siap didistribusikan,” imbuh dia. Menurutnya, seluruh pengiriman gratis tanpa dipungut biaya. Hal itu dapat mengurangi layanan tatap muka dan meng-
hindari tindakan percaloan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. “Tetapi untuk yang berikutnya masyarakat diberikan pilihan. Jadi pada saat datang ke dinas, mengurus akta kelahiran misalnya. Nanti di formulirnya ada pilihan, mau dikirim atau mau diambil. Kalau dikirim lewat pos, ini semua gratis. Jadi bagi masyarakat yang punya waktunya terbatas, tunggu saja dirumah,”pungkas Hudaya. Dirinya juga menegaskan, kedepannya di Kecamatan dapat melakukan pencetakan E-KTP. Pemenuhan blangko juga terus diupayakan, untuk pemenuhan permintaan pencetakan E-KTP. “Dikantor sudah selesai 2000, dan sebanyak 132.000 sudah kita serahkan ke PT. Pos. Tentunya data ini kita tidak pastikan jumlahnya, karena ini sifatnya dinamis. Yang jelas seluruh PR KTP kita selesaikan. Hari ini, seluruh mesin KTP kita kembalikan ke Kecamatan, dan pelayanan KTP kembali di Kecamatan. InsyaAllah kedepan, setelah program ini selesai semua, masyarakat datang ke Kecamatan membuat KTP. Pulangnya tidak membawa Suket, tapi membawa KTP,” tutupnya. (adv/jio/hyt)
